Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 BAB I PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 446, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589). Penyusunan laporan keuangan daerah merupakan wujud akuntabilitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan,

penatausahaan,

pelaporan,

pertanggungjawaban

dan

pengawasan keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah

Daerah

akan

terwujud

apabila

dapat

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Pelaporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan

1


efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan: 1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; 2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangundangan; 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Batang serta hasil-hasil yang telah dicapai; 4. Menyediakan informasi mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Batang dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas; 5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; 6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan; 7. Menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 disusun berdasarkan:

2


1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 446, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4028);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4219);

3


8.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4575);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578); 12. Peratutan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4540); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

4


16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 31);

5


26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang

Nomor

9 Tahun 2014 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014; 27. Peraturan Bupati Batang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang; 28. Peraturan Bupati Batang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang; 29. Peraturan Bupati Batang Nomor 31 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014; 30. Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 31 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan APBD Tahun 2014.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang tahun 2014 memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode Tahun Anggaran 2014 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD, yang menjelaskan tentang Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD.

Bab III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, yang menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. 6


Bab IV

Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V

Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, yang merinci dan menjelaskan masing-masing

pos-pos

pelaporan

keuangan

mengenai

komponen

pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan komponen-komponen laporan arus kas. Bab VI

Penjelasan atas Informasi Non Keuangan.

Bab VII

Penutup.

7


BAB II EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO Kabupaten Batang yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 1965 tanggal 14 Juli 1965 berada pada jalur utara yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Luas daerah Kabupaten Batang adalah 78.864,16 ha dan mempunyai batas-batas wilayah: a.

Sebelah utara

: Laut Jawa

b. Sebelah selatan

: Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara

c.

: Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan

Sebelah barat

d. Sebelah Timur

: Kabupaten Kendal

Sebagai daerah agraris dimana sektor pertanian dan perkebunan merupakan sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk, luas pemanfaatan lahan pertanian adalah sebagai berikut: a.

Tanah sawah

: 22.411,08 Ha

b. Tanah Perkebunan : 7.909,11 Ha c.

Tegal/Huma

d. Padang Rumput

: 19.250,75 Ha : 89,95 Ha

Potensi tanaman di sektor ini yang cukup menonjol untuk tanaman pangan adalah padi, jagung, kacang tanah, ubi, sayur-sayuran dan buah-buahan. Jenis tanaman sayursayuran yang banyak diusahakan adalah bawang merah, bawang daun, kentang, kubis dan cabai. Sedangkan untuk buah-buahan adalah durian, rambutan, nangka, mangga, jeruk dan pisang. Untuk jenis tanaman perkebunan adalah kelapa, tebu, teh, coklat, kopi dan cengkeh.

8


Potensi perikanan Kabupaten Batang dapat dilihat dari letak geografis di tepi pantai Laut Jawa dengan garis pantai sepanjang 38,75 km dan lebar 4 mil merupakan potensi yang sangat strategis untuk pengembangan perikanan laut maupun perikanan darat yang terdiri dari tambak (air payau) dengan potensi lahan seluas 1.429,2 ha, kolam air tawar dengan potensi lahan seluas 300 ha dan perairan umum (sungai, waduk, sawah, dan genangan air).

2.1.1 Struktur Ekonomi Struktur ekonomi suatu daerah/wilayah menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah/wilayah terhadap kemampuan produksi dari setiap sektor ekonomi. Struktur ekonomi terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masingmasing sektor. Dengan melihat kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB, maka dapat diketahui seberapa besar peran suatu sektor dalam menunjang perekonomian daerah. Struktur perekonomian di Kabupaten Batang dapat ditunjukkan oleh besarnya kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB Kabupaten. Menurut harga berlaku, pada tahun 2013 sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Batang yaitu sebesar 26,92%, disusul sektor industri pengolahan sebesar 25,92%. Kontribusi terbesar ketiga diberikan oleh sektor perdagangan sebesar 16,44%. Sektor pertambangan dan penggalian memberikan sumbangan terkecil yaitu hanya 1,11%.

2.1.2 PDRB Per kapita PDRB perkapita dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur atau menilai indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah/wilayah. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah (PDRB) dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Sedang besar kecilnya

9


nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor yang terdapat di daerah tersebut. Perkembangan pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku setiap tahun mengalami peningkatan. Kenaikan pendapatan per kapita terbesar lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2010 sebesar 11,87%. Sedangkan berdasarkan harga konstan kenaikan pendapatan perkapita tertinggi lima tahun terakhir juga terjadi pada tahun 2010 sebesar 4,98%. Tabel II.1. Rata-rata Pendapatan Per Kapita Penduduk Kabupaten Batang Tahun 2008-2012

Tahun

Pendapatan perkapita adh berlaku (Rp)

Pertumbuhan (%)

Pendapatan perkapita adh konstan 2000 (Rp)

Pertumbuhan (%)

2008

5.408.811

11,59

2.678.028

3,08

2009

5.813.081

7,47

2.792.054

3,64

2010

6.503.164

11,87

2.917.243

4,98

2011

7.213.164

10,92

3.059.693

4,88

2012

7.986.815

9,48

3.182.878

4,03

Sumber : BPS Kabupaten Batang Nilai PDRB Per kapita Kabupaten Batang atas dasar harga berlaku sejak tahun 2008 hingga tahun 2012 mengalami peningkatan secara terus-menerus. Pada tahun 2008 nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp5,40 juta, dan secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2012 mencapai Rp3,18 juta. Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB berdasarkan harga konstan 2000. Secara riil, Ternyata dari nilai PDRB per kapita sejak tahun 2008 terus mengalami kenaikan dari sebesar Rp2,67 juta menjadi Rp3,18 juta di tahun 2012.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Pertumbuhan

ekonomi

merupakan

pertumbuhan

produk

domestik

yang

mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Andil terhadap pertumbuhan 10


ekonomi dapat diamati secara sektoral, spasial, dan penggunaan nilai tambah, sehingga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan pada sektor, wilayah atau komponen penggunaan apa yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batang. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang pada tahun 2013 mencapai 5,17 persen, naik sekitar 0,15 poin dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2012 yang sebesar 5,02 persen. Tabel II.2. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Batang 2009-2013 (%) Sektor

2009

2010

2011

2012

2013

1. Pertanian

2,78

2,95

2,38

1,62

3,03

2. Pertambangan & Penggalian

4,49

4,4

3,51

5,28

5,01

3. Industri Pengolahan

2,19

4,83

5,72

4,71

4,95

4. Listrik, Gas dan Air bersih

3,68

5,87

2,96

5,59

5,9

5. Bangunan

4,36

4,04

3,92

5,64

5,87

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

4,46

5,33

5,89

7,36

7,49

7. Angkutan dan Telekomunikasi 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

6,29

7,16

7,25

5,83

5,58

4,05

5,56

6,69

7,79

8,89

9. Jasa-jasa

6,97

8,63

9,17

7,74

5,03

3,72

4,97

5,26

5,02

5,17

PDRB

Sumber : BPS Kabupaten Batang Andil sektoral yang terbesar dalam laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang pada tahun 2013 disumbang oleh sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dengan pertumbuhan sebesar

8,89 persen. Pada posisi berikutnya, oleh sektor

Perdagangan, Hotel dan Restoran dan sektor Bangunan yang masing-masing mempunyai pertumbuhan sebesar 7,49 persen dan 5,87 persen. Laju inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang cukup penting. Laju inflasi Kabupaten Batang pada tahun 2013 0,24 persen lebih tinggi dari inflasi tahun 2012 sebesar 3,83 persen.

11


Untuk tahun 2013 ini laju inflasi tertinggi pada sektor Transportasi dan Komunikasi sebesar 13,75% disusul sektor bahan makanan sebesar 11,93%. Rata-rata inflasi sebesar 8,08%.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN Kebijakan keuangan daerah mengacu pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan kesepakatan bersama antara Bupati Batang dengan DPRD Kabupaten Batang. Kebijakan keuangan mencakup kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun 2014. Berikut uraian kebijakan keuangan tersebut.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah Perencanaan terhadap target pendapatan daerah seyogyanya memperhatikan kondisi perekonomian saat ini. Hal ini perlu diperhatikan, karena kondisi saat ini ada kemungkinan bisa memberikan dampak pada Tahun Anggaran 2014. Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, maka Kabupaten Batang harus berupaya menggali berbagai potensi pendapatan daerah tanpa harus membebani masyarakat. Hal ini dicanangkan dengan harapan secara bertahap, Kabupaten Batang mampu meningkatkan kemampuannya dalam kemandirian keuangan daerah, utamanya dalam memenuhi pembiayaan pembangunan daerah. Beberapa langkah yang ditempuh dapat dilakukan melalui intensifikasi pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada dan dikelola secara lebih efisien dan efektif. Selanjutnya langkah lainnya adalah melalui ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan potensi melalui pembukaan peluang-peluang pendapatan baru yang mempunyai potensi besar. Dalam melaksanakan kegiatan operasional, pelaksanaan pendapatan daerah selama ini lebih banyak diperoleh baik dari kewenangan yang dimiliki daerah sebagai bentuk dari adanya kewenangan daerah otonomi. 12


1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perkembangan kondisi perekonomian saat ini, secara langsung maupun tidak langsung juga sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara makro dan global. Dampaknya, kondisi ini tentu memberikan pengaruh terhadap kelangsungan kondisi keuangan di Kabupaten Batang, antara lain berpengaruh kepada capaian PAD di Kabupaten Batang. Secara umum kebijakan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan daerah disertai dengan efisinsi anggaran yang ditujukan bagi pembiayaan pembangunan. Untuk mencapai target pendapatan daerah, diperlukan langkah-langkah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagai berikut: a. Melakukan penyederhanaan terhadap sistem dan prosedur administrasi; b. Mengoptimalkan berbagai sumber-sumber pendapatan daerah khususnya sumbersumber pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pendataan dan penerimaan wajib pajak dan retribusi daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang terkait lainnya; c. Mengoptimalkan pendapatan dengan tidak menaikkan tarif pajak maupun menaikkan tarif retribusi/penyesuaian tarif retribusi khusus retribusi parkir; d. Melakukan intensifikasi terhadap pungutan pajak dan retribusi daerah; e. Meningkatkan penyuluhan terhadap masyarakat, terutama kesadaran untuk membayar pajak dan retribusi daerah; f. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas bagi pemungut penerimaan daerah maupun pemberian operasional bagi penerimaan pendapatan; g. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada bidang-bidang yang berhubungan dengan penerimaan daerah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola penerimaan daerah; h. Melakukan peninjauan kembali terhadap berbagai kebijakan pemerintah Kabupaten Batang, terutama yang terkait dengan atau dalam rangka optimalisasi

13


pendapatan daerah, memberikan respon positif terhadap Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru. i. Melakukan penetapan terhadap pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mempertimbangkan hasil dari nilai kekayaan daerah yang disertakan sesuai dengan tujuan dan fungsi penyertaan modal; j. Menerima pengelolaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; k. Menghapus secara proporsional retribusi jasa pelayanan administrasi (penerbitan SPK, dokumen tender, dan jasa pelayanan SPMU/SP2D); l. Menaikkan tarif pajak dan retribusi daerah.

2. Kebijakan Dana Perimbangan Pelaksanaan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 sudah dimulai sejak bulan Juni 2013. Sedangkan penetapan alokasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2014 secara definitif belum ditetapkan. Oleh karena itu, maka penentuan besarnya dana perimbangan menggunakan pagu perkiraan. Dalam rangka pencapaian target Pendapatan di bidang Dana Perimbangan, upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang antara lain: a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk lebih mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah guna peningkatan pembangunan sarana prasarana perekonomian dan pelayanan publik; b. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap berbagai sumber pendapatan yang bersumber dari Bagi hasil pajak untuk mendukung pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan daerah.

14


2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah 1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, maka penyusunan Belanja Daerah dilakukan dengan menggunakan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang harus mempunyai daya dan upaya dalam menetapkan target capaian baik dalam kontek daerah, satuan kerja dan kegiatan yang senada, senafas dan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Selain itu, perlu ada upaya-upaya kreatif dan inovatif supaya Belanja Langsung mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Tidak Langsung, dan Belanja Modal mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Barang dan Jasa. Adapun jenis-jenis kebijakan perencanaan belanja daerah yang dilakukan di Kabupaten Batang pada tahun 2014 didasarkan pada beberapa faktor berikut, diantaranya adalah: 1.1 Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan enam belanja wajib guna terselenggaranya Pelayanan satuan kerja. 1.2 Mengalokasikan bantuan keuangan ke Desa melalui ADD, PNPM dan BP3D. 1.3 Belanja Program Kegiatan memuat hanya dari sumber Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Provinsi beserta pendampingannya. 2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD perlu diperhitungkan accress yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan). Kebijakan yang diambil dalam menentukan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dituangkan dalam program kegiatan adalah sebagai berikut:

15


2.1

Kebijakan yang secara nyata dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia.

2.2

Kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi masalah mendesak dan diperlukan oleh

masyarakat luas secara langsung, agar tercipta stabilitas ekonomi dan

daerah. 2.3

Kebijakan yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

2.4

Kebijakan yang berhubungan dengan tumpuan hajat hidup sebagaian besar masyarakat.

2.5

Kebijakan yang secara nyata akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.6

Kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

2.7

Kebijakan yang dapat mendorong penyerapan tenaga kerja setempat.

2.8

Mengalokasikan belanja pendamping kegiatan Dana Alokasi Daerah.

2.9

Mengalokasikan belanja bunga loan ADB, belanja subsidi pelayanan puskesmas, belanja hibah dan sosial serta bantuan kepada desa.

2.10 Anggaran belanja tidak terduga untuk estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan tahun berjalan. 2.11 Menghapus/menghilangkan

belanja

jasa

administrasi

keuangan

secara

proporsional (jasa pelayanan SPMU/SP2D).

2.3 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

16


1. Kebijakan penerimaan pembiayaan Penerimaan pembiayaan direncanakan berasal dari SILPA, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. 2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, dan pembiayaan hutang pihak ketiga.

2.4 PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 disajikan secara ringkas sebagai berikut: APBD Tahun 2014 Anggaran (Rp) 1 Pendapatan dan Belanja Pendapatan Belanja dan Transfer Surplus/(Defisit) 2 Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Realisasi (Rp)

Surplus Penerimaan/Sisa Pengeluaran

1.188.635.554.603,00 1.326.555.291.781,00 (137.919.737.178,00)

1.211.216.990.326,92 1.212.281.052.709,93 (1.064.062.383,01)

22.581.435.723,92 114.274.239.071,07 136.855.674.794,99

146.693.658.753,00 8.773.921.575,00 137.919.737.178,00

146.693.658.753,00 8.144.209.810,00 138.549.448.943,00

629.711.765,00 629.711.765,00

-

137.485.386.559,99

137.485.386.559,99

Dari data di atas, realisasi pendapatan melampaui target 1,90% yaitu sebesar Rp22.581.435.723,92 dan Belanja yang tidak terserap 8,61% yaitu sebesar Rp114.274.239.071,07. Pencapaian kinerja menurut urusan Pemerintahan Daerah dapat kami sajikan tersendiri dalam bentuk buku matrik sebagai hasil kompilasi pencapaian kinerja keuangan SKPD se-Kabupaten Batang yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014. Dalam CaLK ini akan kami sajikan ringkasan pencapaian kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam berbagai urusan yang telah dilaksanakan 17


selama tahun 2013 baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang diringkas dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2014. Target Kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Batang disajikan dalam Buku LKPJ Bupati Tahun 2014.

18


BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN A. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 Realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun Anggaran 2014 secara ringkas adalah sebagai berikut: 1. Realisasi

pendapatan

Rp22.581.435.723,92

sebesar

yaitu

Rp1.211.216.990.326,92

1,90%

dibandingkan

lebih

dengan

besar

target

sebesar

lebih

rendah

Rp1.188.635.554.603,00. 2. Realisasi

belanja

sebesar

Rp1.212.281.052.709,93

Rp114.274.239.071,07 atau 8,61 %

dibandingkan dengan anggaran sebesar

Rp1.326.555.291.781,00. 3. Pada

realisasi

APBD

tahun

anggaran

2014

terjadi

surplus

sebesar

Rp1.064.062.283,01 Sedangkan pada pembiayaan terdapat pembiayaan netto sebesar Rp 138.549.448.943,00 sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2014 sebesar Rp137.485.386.559,99. APBD Tahun 2014 Anggaran (Rp) 1 Pendapatan dan Belanja Pendapatan Belanja dan Transfer Surplus/(Defisit) 2 Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Realisasi (Rp)

Surplus Penerimaan/Sisa Pengeluaran

1.188.635.554.603,00 1.326.555.291.781,00 (137.919.737.178,00)

1.211.216.990.326,92 1.212.281.052.709,93 (1.064.062.383,01)

22.581.435.723,92 114.274.239.071,07 136.855.674.794,99

146.693.658.753,00 8.773.921.575,00 137.919.737.178,00

146.693.658.753,00 8.144.209.810,00 138.549.448.943,00

629.711.765,00 629.711.765,00

-

137.485.386.559,99

137.485.386.559,99

19


Dengan menggunakan anggaran sebagai tolok ukur kinerja, SILPA tahun anggaran 2014 berasal dari over target pendapatan sebesar Rp22.581.435.723,92 atau 1,90%; sisa anggaran belanja sebesar Rp114.274.239.071,07 atau 8,61%; dan dari sisa pembiayaan netto sebesar Rp629.711.765,00 atau 0,46%. Rekapitulasi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun Anggaran 2014 beserta realisasinya untuk setiap SKPD disajikan pada Lampiran 1a dan 1b. Sebagaimana disajikan pada lampiran tersebut, terdapat realisasi pendapatan di beberapa SKPD yang tidak memiliki anggaran pendapatan. Beberapa SKPD tersebut dinas dan badan yang bukan merupakan penghasil pendapatan, antara lain Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta dinas dan badan lainnya. Hal ini dikarenakan adanya penerimaan pendapatan melalui SKPD tersebut yang berasal dari Lain-lain PAD Yang Sah, diantaranya berasal dari pendapatan pengembalian belanja tahun lalu, dan pendapatan jasa giro pemegang kas.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2013 Dibandingkan dengan Tahun 2014 Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, pendapatan tahun 2014 meningkat Rp124.589.607.250,92 atau 11,47%. Belanja tahun 2014 meningkat sebesar Rp144.868.377.508,93

atau

13,57%.

Pembiayaan

netto

meningkat

Rp11.070.498.065,00 atau 8,68%. Sedangkan SILPA menurun Rp9.208.272.193,01 atau 6,28% dengan perhitungannya sebagai berikut:

20


Realisasi

Realisasi 2014-Realisasi 2013

2014 (Rp) 1 Pendapatan dan Belanja Pendapatan Belanja dan Transfer Surplus/(Defisit) 2 Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

1.211.216.990.326,92 1.212.281.052.709,93 (1.064.062.383,01)

2013 (Rp) 1.086.627.383.076,00 1.067.412.675.201,00 19.214.707.875,00

Rp

%

124.589.607.250,92 144.868.377.508,93 (20.278.770.258,01)

11,47 13,57 (105,54)

146.693.658.753,00 8.144.209.810,00 138.549.448.943,00

132.532.413.822,00 5.053.462.944,00 127.478.950.878,00

14.161.244.931,00 3.090.746.866,00 11.070.498.065,00

10,69 61,16 8,68

137.485.386.559,99

146.693.658.753,00

(9.208.272.193,01)

(6,28)

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN Permasalahan yang menghambat dan menjadi kendala dalam pencapaian target pendapatan maupun upaya optimalisasi belanja daerah antara lain sebagai berikut: A. Hambatan dan Permasalahan Utama dalam Pendapatan Daerah Secara umum tidak terdapat kendala dalam upaya memperoleh pendapatan sesuai dengan target pendapatan yang telah ditetapkan. Pada kelompok Pendapatan Transfer dan Pendapatan Asli Daerah melebihi yang ditargetkan. Sedangkan pada kelompok Lain-lain Pendapatan yang sah, realisasi pendapatan di bawah target yang ditetapkan. Walaupun secara global Pendapatan Asli Daerah melebihi target, namun ada beberapa yang tidak memenuhi target antara lain retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Adapun hambatan dan permasalahan utama dalam pendapatan daerah adalah sebagai berikut:  Terbatasnya SDM naik kualitas maupun kuantitas dalam menangani pemungutan pajak;  Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak;  Banyak terjadi peralihan hak atas tanah namun tidak diikuti dengan permohonan mutasi SPPT sehingga subyek pajak sudah berubah; 21


 Kesulitan penagihan PBB karena Wajib Pajak di luar kota alamatnya tidak jelas dan tidak ada nomor telpon/HP yang bisa dihubungi.

B. Hambatan dan Permasalahan Utama dalam Belanja Daerah Realisasi belanja tahun 2014 mencapai 91,39%. Untuk belanja langsung, yakni untuk belanja dalam rangka pelaksanaan kegiatan, realisasinya mencapai 87,88%. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah diantaranya:  Realisasi penyerapan anggaran di SKPD tidak berdasarkan pada anggaran kas yang sudah direncanakan, sehingga pencairan dana menumpuk di akhir tahun;  Adanya persepsi dari SKPD pengajuan pencairan Ganti Uang (GU) jika uang persediaan sudah dipertanggungjawabkan 100%, sedangkan di Juknis pengelolaan APBD Tahun 2014 menyebutkan bahwa penerbitan dan pengajuan dokumen SPPGU dilakukan oleh bendahara pengeluaran apabila dana uang persediaan (UP) telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 50% dari dana UP yang diterima;  Masih terbatasnya tenaga teknis baik kuantitas maupun kualitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;  Belum maksimalnya koordinasi intern di SKPD antara pelaku yang terkait kegiatan, pengelola keuangan dan pengelola barang di SKPD;  Kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang tiap tahun mengalami perubahan;  Adanya perubahan Kurikulum Pendidikan, sehingga pencairan buku hanya 50%;  Pengadaan alat peraga (DAK Pendidikan) tidak dilaksanakan karena waktunya tidak cukup.

22


BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH Pemerintah Kabupaten Batang telah menetapkan Peraturan Bupati Batang Nomor 26 tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintahan Kabupaten Batang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 42 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Nomor 26 tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang dan Peraturan Bupati Batang Nomor 19 tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang. Kedua Peraturan tersebut masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belum disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Batang atau suatu organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Batang meliputi dinas, badan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kantor, kecamatan, dan kelurahan. Tabel 4.1 Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2014 No.

Kode

SKPD

1.

1.01.1.0

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

2.

1.02.1.1

Dinas Kesehatan

3.

1.02.2.1

Rumah Sakit Umum Daerah (APBD dan BLUD)

23


No.

Kode

SKPD

4.

1.03.1.1

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

5.

1.05.1.1

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral

6.

1.06.1.1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

7.

1.07.1.1

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

8.

1.08.1.1

Badan Lingkungan Hidup

9.

1.10.1.1

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

10.

1.12.1.1

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

11.

1.13.1.1

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

12.

1.16.1.1

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

13.

1.17.1.1

Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu

14.

1.19.1.1

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

15.

1.19.2.1

Satuan Polisi Pamong Praja

16.

1.20.1.1

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

17.

1.20.2.1

Bupati dan Wakil Bupati

18.

1.20.3.1

Bagian Pemerintahan Desa

19.

1.20.3.2

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

20.

1.20.3.3

Bagian Hukum

21.

1.20.3.4

Bagian Pengendalian Pembangunan

22.

1.20.3.5

Bagian Kesejahteraan Rakyat

23.

1.20.3.6

Bagian Perekonomian

24.

1.20.3.7

Bagian organisasi

25.

1.20.3.8

Bagian Umum

26.

1.20.3.9

Bagian Tata Pemerintahan

27.

1.20.4.1

Sekretariat DPRD

28.

1.20.5.1

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

29.

1.20.6.1

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)

30.

1.20.7.1

Inspektorat

31.

1.20.8.1

Badan Kepegawaian Daerah

32.

1.20.14.1

Kecamatan Batang

24


No.

Kode

SKPD

33

1.20.15.1

Kecamatan Tulis

34.

1.20.16.1

Kecamatan Subah

35.

1.20.17.1

Kecamatan Gringsing

36.

1.20.18.1

Kecamatan Limpung

37.

1.20.19.1

Kecamatan Tersono

38.

1.20.20.1

Kecamatan Reban

39.

1.20.21.1

Kecamatan Bawang

40.

1.20.22.1

Kecamatan Bandar

41.

1.20.23.1

Kecamatan Blado

42.

1.20.24.1

Kecamatan Wonotunggal

43.

1.20.25.1

Kecamatan Warungasem

44.

1.20.26.1

Kecamatan Kandeman

45.

1.20.27.1

Kecamatan Pecalungan

46.

1.20.28.1

Kecamatan Banyuputih

47.

1.20.29.1

Kelurahan Proyonanggan Selatan

48.

1.20.30.1

Kelurahan Proyonanggan Tengah

49.

1.20.31.1

Kelurahan Proyonanggan Utara

50.

1.20.32.1

Kelurahan Kauman

51.

1.20.33.1

Kelurahan Watesalit

52.

1.20.34.1

Kelurahan Sambong

53.

1.20.35.1

Kelurahan Kasepuhan

54.

1.20.36.1

Kelurahan Karangasem Utara

55.

1.20.37.1

Kelurahan Karangasem Selatan

56.

1.21.1.1

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

57.

1.22.1.1

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

58.

1.26.1.1

Kantor Perpustakaan danArsip

59.

2.01.1.1

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

60.

2.02.1.1

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

61.

2.04.1.1

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

25


No.

Kode

SKPD

62.

2.05.1.1

Dinas Kelautan dan Perikanan

63.

2.07.1.1

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Sistem akuntansi keuangan daerah disusun berdasarkan hubungan antara SKPD dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebagai SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah). Pemerintah Kabupaten Batang telah mengimplementasikan sistem informasi keuangan berbasis komputer melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Aplikasi SIMDA diterapkan secara terpadu, sejak proses penganggaran, penatausahaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Untuk akuntansi dan laporan keuangan sebagai hasil dari koordinasi belum sepenuhnya menggunakan aplikasi simda keuangan, masih didampingi secara manual guna rekonsiliasi, pengendalian dan saling uji. Seluruh SKPD telah menggunakan SIMDA dalam proses penatausahaan pendapatan dan belanja serta dalam proses penyusunan laporan keuangan. Proses integrasi dan konsolidasi data dengan menggunakan aplikasi SIMDA secara garis besar dijelaskan sebagai berikut: 1. Untuk data pendapatan, setiap SKPD melakukan pemrosesan data penerimaan dan penyetoran. Selanjutnya data penerimaan dan penyetoran yang berupa STS (Surat Tanda Setoran) dari BPD Jateng Cabang Batang yang telah dilakukan verifikasi menjadi sumber data fungsi akuntansi untuk dilakukan penjurnalan. 2. Untuk data belanja, setiap SKPD melakukan pemrosesan pencatatan bukti pengeluaran berupa surat pertanggungjawaban (SPJ), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan aplikasi SIMDA. Selanjutnya data komputer berikut fisik SPM dikirim kepada fungsi perbendaharaan untuk dilakukan verifikasi dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Berdasarkan SP2D yang diterbitkan, fungsi akuntansi SKPD mencatat realisasi belanja.

26


3. Pada akhir tahun, dilakukan rekonsiliasi akhir atas seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran serta data mutasi aset selama tahun berjalan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD. 4. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan hasil konsolidasi data dan laporan keuangan SKPD.

4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI Beberapa bagian penting dari kebijakan akuntansi diuraikan sebagai berikut. A. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang dan sesuai dengan Lampiran II PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan cash toward accrual basis yakni menggunakan basis kas dan basis akrual secara bersamaan. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa berdasarkan pengaruhnya terhadap Kas Daerah dan diterapkan untuk pengakuan pospos pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Artinya bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Selisih jumlah pendapatan dan belanja ini disebut Surplus/Defisit. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas. Artinya aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan

27


dicatat pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan diterapkannya basis akuntansi yang berbeda untuk Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, maka digunakan jurnal pendamping (korolari) untuk pengakuan pos-pos neraca yang terpengaruh oleh transaksi-transaksi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

B. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 1. Pengukuran Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang. Tidak termasuk pengertian sumber daya ekonomis adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan dan harta peninggalan sejarah. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan dan /atau penguasaannya berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi jangka panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya. a. Aset Lancar Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar ini meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pengakuan Aset lancar dilakukan sebagai berikut: 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;

28


2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar harga perolehan; 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal; Sesuai Peraturan Bupati Batang Nomor 42 tahun 2013, terhadap piutang dilakukan penyisihan piutang tak tertagih. Dasar perhitungan penyisihan piutang tak tertagih adalah berdasarkan umur piutang. 4) Pengakuan Persediaan dilakukan sebagai berikut: a) Persediaan yang berasal dari pembelian dicatat dengan harga beli terakhir; b) Persediaan yang berasal dari kegiatan produksi pada SKPD dicatat sebesar biaya standar; c) Persediaan yang berasal dari hibah atau donasi dicatat sebesar nilai persediaan tersebut pada saat diterima. b. Investasi Jangka Panjang Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan utnuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.  Investasi non permanen yang berupa pinjaman yang diberikan kepada kepada pihak lain dicatat sebesar nilai nominal;  Investasi dalam proyek pembangunan dicatat sebesar harga perolehan;  Investasi dalam bentuk hewan yang dapat berkembang biak dengan sendirinya dicatat sebesar nilai pasar yang wajar hewan tersebut pada tanggal pelaporan;  Investasi pada perusahaan yang kepemilikannya di bawah 20% (dua puluh persen)

atau

tidak

mempunyai

kewenangan

untuk

mengangkat/memberhentikan direksi atau tidak dapat mengendalikan jalannya perusahaan dicatat sebesar harga perolehan; 29


 Investasi pada perusahaan yang kepemilikannya lebih besar atau sama dengan 20% (dua puluh persen), mempunyai kewenangan untuk mengangkat/memberhentikan direksi, atau dapat mengendalikan jalannnya perusahaan dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. c. Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.  Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan;  Kebijakan harga perolehan merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan, terdiri dari

belanja modal, belanja

administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan aset tetap;  Kebijakan kapitalisasi aset merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap;  Aset tetap belum memperhitungkan penyusutan terhadap aset tetap sebagaimana diatur dalam SAP dan Buletin Teknis tentang akuntansi penyusutan. Berdasarkan SK Bupati Batang Nomor 050/1102/2007 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Daerah Dalam Akuntansi Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Batang telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (minimum capitalization threshold), yakni batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Besaran nilai minimum kapitalisasi aset tetap tersebut adalah sebagai berikut:

30


1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat/perlengkapan olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. d. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas piutang penjualan angsuran, piutang tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud termasuk hasil studi dan penelitian serta perangkat lunas aplikasi dan aset lain-lain. Pengukuran Aset lainnya sebagai berikut:  Piutang penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu jumlah yang akan diterima pada tanggal jatuh tempo;  Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dicatat sebesar nilai nominal;  Kemitraan dengan pihak ketiga dicatat sebesar nilai nominal;  Aset tak berwujud dicatat sebesar harga perolehan.

2. Pengukuran Kewajiban  Utang dicatat sebesar nilai nominal yang akan dibayar pada tanggal jatuh tempo;  Utang dalam valuta asing dijabarkan ke dalam rupiah dengan kurs pada tanggal neraca.

31


3. Pengukuran Pendapatan Pendapatan dicatat berdasarkan penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 4. Pengukuran Belanja a. Belanja dicatat sebesar nilai nominal pengeluaran uang dari Rekening Umum Kas Daerah; b. Transaksi belanja dalam bentuk barang dan jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan: a) Belanja Operasi Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. b) Belanja Modal Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan

tanah, peralatan dan mesin,

bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. c) Belanja Tidak Terduga Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahuntahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

32


4.3 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG BERKAITAN DENGAN KETENTUAN

YANG

ADA

DALAM

STANDAR

AKUNTANSI

PEMERINTAHAN (SAP) a. Pengakuan Pendapatan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 21 dan 22 menyatakan sebagai berikut: Pada paragraf 21. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pengakuan pendapatan ditentukan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah sebagai pemegang otoritas dan bukan sematamata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya. Oleh karena itu pernyataan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada RKUN/RKUD perlu diinterpretasikan sehingga pendapatan sesuai dengan PSAP tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut: 

Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUN/RKUD;



Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD;



Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah;



Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajin melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah;



Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUN/BUD dan BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

33


b. Pengakuan Belanja Berkaitan

dengan

pengakuan

belanja,

Pernyataan

Standar

Akuntansi

Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 31 dan 32 menyatakan sebagai berikut: 31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. 32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Untuk memenuhi ketentuan paragraf 31 tersebut di atas, belanja yang pembayarannya diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) diakui pada saat diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut. Sedangkan pelaksanaan ketentuan paragraf 32, untuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dilakukan sebagai berikut: 1. Kuasa BUD menerbitan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan dana sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Sedangkan pada akhir tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP pada akhir tahun; 2. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran melalui Tambah Uang (TU) sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran dana TU; 3. Khusus untuk RSUD Batang yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan dengan Badan Layanan Umum (BLU), pengesahan belanja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

34


c. Penyusutan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada paragraf 53 menyatakan bahwa, ”Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka

aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada

masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.” Berkaitan dengan pernyataan standar tersebut di atas, Neraca seharusnya menyajikan akumulasi penyusutan. Namun, Neraca Pemerintah Kabupaten Batang tahun 2014 tidak menyajikan akumulasi penyusutan aset tetap. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Batang belum menetapkan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan penyusutan aset tetap.

35


BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA Neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Ringkasan aset, kewajiban, dan ekuitas untuk masing-masing SKPD disajikan pada Lampiran 2. 5.1.1 ASET LANCAR.................................................................. Rp175.424.971.694,70 Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dapat dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 dapat dirinci sebagai berikut:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

Aset Lancar Kas di Kasda Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas di BLUD Piutang Pajak Daerah Piutang Retribusi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Penyisihan Piutang tak tertagih Persediaan

31 Desember 2014 112.553.894.850,00 7.671.945,00 7.297.150.180,24 17.629.239.975,75 17.392.097.665,00 8.571.234.383,00 38.400.000,00 37.873.261,00 (6.525.531.851,50) 18.422.941.286,21

31 Desember 2013 134.783.743.770,00 816.667.356,00 65.672.451,00 11.273.535.488,00 15.246.719.178,00 8.890.192.638,00 28.800.000,00 47.473.261,00 (4.690.736.983,19) 14.138.247.398,56

175.424.971.694,70

180.600.314.557,37

1. Kas di Kas Daerah…………..………..………....................... Rp112.553.894.850,00 Saldo Kas di Kas Daerah terdiri atas penempatan berupa giro dan deposito pada Bank Jateng, dengan rincian saldo sebagai berikut:

36


Kas di Kasda 1. Kas di rekening giro 2. Kas dalam bentuk deposito

31 Desember 2014 27.553.894.850,00 85.000.000.000,00

31 Desember 2013 48.783.743.770,00 86.000.000.000,00

112.553.894.850,00

134.783.743.770,00

Jml Kas di Kas Daerah

a) Rekening Giro Rekening giro bank sebesar Rp27.553.894.850,00 adalah dana yang merupakan bagian dari kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Batang yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro pada Bank Jateng Cabang Batang No.1-03200070-1 atas nama Bank Jawa Tengah Cabang Batang. b) Deposito Saldo deposito sebesar Rp85.000.000.000,00 adalah dana Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk deposito untuk jangka waktu satu bulan, dan diperpanjang secara otomatis atau automatic roll over (ARO). Tingkat bunga deposito tahun 2014 adalah sesuai tingkat bunga yang berlaku pada masingmasing bank, yang pendapatannya diakui/dibukukan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang. Saldo deposito sebesar Rp85.000.000.000,00 terperinci pada bank-bank sebagai berikut: 31 Desember 2014

Deposito

31 Desember 2013

1.

Bank Jateng Cabang Batang

2.

Bank Rakyat Indonesia Cabang Batang

3.

Bank Tabungan Negara Pembantu Batang

4.

Bank Negara Indonesia Cabang Batang

25.000.000.000,00

5.

Bank Mandiri Cabang Pembantu Batang

40.000.000.000,00

Jumlah Deposito

-

60.000.000.000,00

20.000.000.000,00

25.000.000.000,00 1.000.000.000,00

85.000.000.000,00

86.000.000.000,00

Penjelasan lebih rinci untuk saldo deposito per 31 Desember 2014 sebagai berikut: a. Bank Rakyat Indonesia Cabang Batang sebesar Rp20.000.000.000,00 terbagi dalam deposito dengan nilai nominal masing-masing @ Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) berada pada 4 (empat) bilyet deposito Nomor: 5694517, 2054766, 5694963, dan 5694964.

37


b. Bank Negara Indonesia Cabang Batang sebesar Rp25.000.000.000,00 terbagi dalam deposito dengan nilai nominal masing-masing @Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) berada pada 5 (lima) bilyet deposito Nomor: 0517064, 0517065, 0517066, 0517380, dan 0517381. c. Bank Mandiri Cabang Pembantu Batang sebesar Rp40.000.000.000,00 terbagi dalam deposito dengan nilai nominal masing-masing @Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) berada pada 8 (delapan) bilyet deposito Nomor: 325226, 325227, 325229, 325230, 325231, 325239, 325240, dan 325241.

1. Kas di Bendahara Pengeluaran ........................................................ Rp7.671.945,00 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai maupun yang berada di rekening giro bank bendahara pengeluaran SKPD per 31 Desember 2014 sebesar Rp7.671.945,00. Saldo tersebut terdiri atas:

1. 2. 3. 4.

Kas di Bendahara Pengeluaran Sisa Uang Persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah Hutang belanja dan hutang PFK Jasa giro Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2014 (Rp) 4.995.000,00 2.570.241,00 106.554,00 150,00 7.671.945,00

Penjelasan lebih rinci sebagai berikut: 1)

Sisa Uang Persediaan dan pengembalian belanja dari Ganti Uang (GU) Persediaan yang masih berada di kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp4.995.000,00 berada pada SKPD sebagai berikut: Saldo UP/TU pada bendahara pengeluaran

31 Desember 2014 (Rp)

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah

4.825.000,00 170.000,00 4.995.000,00

38


2) Hutang belanja dan hutang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp2.570.241,00 terdapat pada kas di bendahara pengeluaran SKPD sebagai berikut:

31 Desember 2014 (Rp) 866.250,00 545.591,00 1.000.000,00

Hutang Belanja dan Hutang PFK Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Reban Disdikpora Kecamatan Blado

158.400,00 Jumlah

2.570.241,00

a. Pada rekening bendahara pengeluaran SKPD Satuan Polisi Pamong Praja terdapat saldo sebesar Rp866.250,00 adalah gaji PTT yang belum diambil sampai dengan 31 Desember 2014. b. Pada rekening bendahara pengeluaran SKPD Kecamatan Reban terdapat pajak kegiatan yang belum disetor sebesar Rp545.591,00. c. Pada UPTD SKB Disdikpora Batang terdapat saldo bantuan hibah untuk operasional Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Non Formal Tahun 2014 di rekening bendahara pengeluaran sebesar Rp1.000.000,00. d. Pada rekening bendahara pengeluaran Kecamatan Blado terdapat saldo sebesar Rp158.400,00 yang merupakan pajak atas honor panitia kegiatan (PPh Psl 21). 3) Terdapat jasa giro pada rekening bendahara pengeluaran di tahun 2014 sebesar Rp106.554,00 yang berada pada SKPD sebagai berikut:

Jasa Giro di reke ning bendahara pe nge luaran Dinas Kesehatan Disdikpora Jumlah

31 Desember 2014 (Rp) 88.239,00 18.315,00 106.554,00

39


a. Pada rekening bendahara pengeluaran pembantu SKPD Dinas Kesehatan masih terdapat jasa giro yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp88.239,00 sebagai berikut:

Puskesmas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Puskesmas Wonotunggal Puskesmas Bandar I Puskesmas Bandar II Puskesmas Blado I Puskesmas Blado II Puskesmas Reban Puskesmas Bawang Puskesmas Tersono Puskesmas Gringsing I Puskesmas Gringsing II Puskesmas Limpung Puskesmas Banyuptih Puskesmas Subah Puskesmas Pecalungan Puskesmas Tulis Puskesmas Kandeman Puskesmas Batang I Puskesmas Batang II Puskesmas Batang III Puskesmas Batang IV Puskesmas Warungasem

31 Desember 2014 4.031,00 4.557,00 2.803,00 3.409,00 6.182,00 2.608,00 12.099,00 3.598,00 14.568,00 1.538,00 1.045,00 3.414,00 891,00 5.542,00 10.443,00 1.523,00 1.437,00 8.551,00 88.239,00

b. Pada rekening bendahara pengeluaran pembantu SKPD Disdikpora terdapat jasa giro di rekening bendahara pengeluaran sebesar Rp773,00 di SMPN 1 Tulis, di UPTD SKB Batang sebesar Rp2.698,00 dan di SMKN 1 Blado sebesar Rp14.844,00. 4) Lain-lain pendapatan asli daerah pada rekening bendahara pengeluaran yang belum disetorkan ke kas daerah sebesar Rp150,00 berada pada SKPD sebagai berikut:

40


31 Desember 2014(Rp)

Lain-Lain PAD yang be lum disetor Satuan Polisi Pamong Praja

150,00 Jumlah

150,00

2. Kas di Bendahara Penerimaan.................................................. Rp7.297.150.180,24 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2014 merupakan penerimaan pendapatan tahun 2014 yang belum disetor ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan yang belum dise tor be ndahara pe ne rimaan Dinas Kesehatan

31 Desember 2014(Rp) 7.254.008.735,24

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi DPPKAD Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika

1.330.445,00 12.037.700,00 404.300,00

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

29.369.000,00 Jumlah

7.297.150.180,24

Pendapatan tahun 2014 yang baru disetor tahun 2015 dan berada pada bendahara penerimaan menjadi pendapatan di tahun 2014. a. Dinas Kesehatan Kas di bendahara penerimaan di Dinas Kesehatan merupakan saldo dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp7.239.996.306,24 dan dana Non Kapitasi JKN sebesar Rp14.012.429,00. Saldo dana Kapitasi JKN berada pada 21 Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

41


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Puskesmas Puskesmas Wonotunggal Puskesmas Bandar I Puskesmas Bandar II Puskesmas Blado I Puskesmas Blado II Puskesmas Reban Puskesmas Bawang Puskesmas Tersono Puskesmas Gringsing I Puskesmas Gringsing II Puskesmas Limpung Puskesmas Banyuptih Puskesmas Subah Puskesmas Pecalungan Puskesmas Tulis Puskesmas Kandeman Puskesmas Batang I Puskesmas Batang II Puskesmas Batang III Puskesmas Batang IV Puskesmas Warungasem

31 Desember 2014 357.459.540,67 679.919.104,93 150.514.374,00 375.168.371,00 144.914.946,00 392.082.686,71 661.746.000,00 280.722.421,00 356.020.098,94 96.178.739,34 488.593.230,48 307.619.126,00 534.560.153,41 247.560.800,00 458.403.234,00 509.768.159,06 243.030.593,80 175.467.485,11 148.924.723,64 248.373.718,15 382.968.800,00 7.239.996.306,24

Sedangkan saldo dana non kapitasi JKN sebesar Rp14.012.429,00 berada pada bendahara penerimaan Puskesmas sebagai berikut:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Puskesmas Puskesmas Wonotunggal Puskesmas Bandar I Puskesmas Blado I Puskesmas Gringsing II Puskesmas Limpung Puskesmas Banyuptih Puskesmas Subah Puskesmas Pecalungan Puskesmas Tulis Puskesmas Batang I Puskesmas Batang II Puskesmas Batang III Puskesmas Warungasem

31 Desember 2014 56.500,00 18.567,00 2.170.770,00 21.000,00 5.820,00 11.630.589,00 6.550,00 8.892,00 3.581,00 750,00 24.159,00 880,00 64.371,00 14.012.429,00

b. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi: merupakan retribusi kebersihan pasar dan retribusi pelayanan pasar seluruhnya sebesar Rp1.330.445,00 yang 42


masih berada di bendahara penerimaan per 31 Desember 2014 namun telah disetorkan ke kas daerah pada bulan Januari 2015. c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika: merupakan pendapatan yang masih berada di petugas pemungut retribusi terminal sebesar Rp304.300,00 dan retribusi tempat parkir sebesar Rp100.000,00 namun telah disetorkan ke kas daerah pada bulan Januari 2015. d. DPPKAD: merupakan pajak restoran sejumlah Rp12.037.700,00 yang masih berada di bendahara penerimaan per 31 Desember 2014 namun telah disetorkan ke kas daerah pada bulan Januari 2015. e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata: merupakan pendapatan retribusi dari tempat rekreasi sebesar Rp29.369.000,00 yang masih berada di bendahara penerimaan per 31 Desember 2014 namun telah disetorkan ke kas daerah pada bulan Januari 2015.

3. Kas di BLUD RSUD Batang................................................... Rp17.629.239.975,75 Kas di BLUD RSUD Batang per 31 Desember 2014 terdiri atas saldo yang terdapat di rekening kas bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dengan rincian sebagai berikut: 31 Desember 2014 (Rp)

Kas di BLUD RSUD Batang

17.463.129.876,75 166.110.099,00

Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Jumlah

1) Kas

di

Bendahara

Penerimaan

17.629.239.975,75

BLUD

RSUD

Batang

sebesar

Rp17.463.129.876,75 dengan rincian:  Rekening Bank Jateng Cabang Batang

Rp17.330.363.877,00

No.2-032-08176-5  Rekening Bank Jateng Cabang Batang

Rp

226.570,00

No.2-084-01844-1

43


 Rekening Bank Jateng Cabang Batang

Rp

5.820.200,00

Rp

45.367.089,00

Rp

27.252.233,75

Rp

54.099.907,00

No.2-032-08421-0  Rekening Bank Jateng Cabang Batang No.2-032-11722-3  Rekening Bank Mandiri Cab.Batang No.139-00-0646464-2  Tunai di Bendahara Penerimaan

Rp17.463.129.876,75

2) Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Batang sebesar Rp166.110.099,00. Jumlah tersebut per 31 Desember 2014 berada di:  Rekening Bank Jateng Cabang Batang

Rp

13.865.421,00

No.2-032-08534-5  Kas tunai

Rp 152.244.678,00 Rp 166.110.099,00

4. Piutang Pajak Daerah............................................................... Rp17.392.097.665,00 Piutang pajak adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan pajak tahun berkenaan, yang belum dibayar oleh Wajib Pajak bersangkutan. Berikut piutang pajak daerah per 31 Desember 2014 dan perbandingannya dengan tahun 2013:

Piutang Pajak: Pajak Hotel

31 Desember 2014

31 Desember 2013

(Rp)

(Rp)

250.000,00

6.143.450,00

Pajak Hiburan

1.552.000,00

2.477.000,00

Pajak Reklame

10.971.000,00

15.173.000,00

7.465.000,00 850.000,00 3.081.100,00

18.653.000,00 870.000,00 28.667.100,00

17.367.928.565,00

15.174.735.628,00

17.392.097.665,00

15.246.719.178,00

Pajak Restoran Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Galian Gol.C Pajak Bumi dan Bangunan P2

44


Penjelasan lebih rinci sebagai berikut: a. Untuk piutang dari obyek pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran dan pajak parkir, penghitungan piutang didasarkan pada kekurangan pembayaran pajak atas SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang telah disampaikan oleh wajib pajak dalam tahun anggaran 2014. Berikut rincian terhadap piutang pajak dimaksud: 1) Piutang pajak hotel sebesar Rp250.000,00 terdiri dari piutang untuk 2 (dua) wajib pajak. 2) Piutang pajak hiburan sebesar Rp1.552.0000,00 terdiri dari piutang untuk 12 (dua belas) wajib pajak meliputi cafe, tempat karaoke, dan panti pijat. 3) Piutang pajak restoran sebesar Rp7.465.000,00 terdiri dari piutang untuk 16 (enam belas) wajib pajak meliputi rumah makan dan cafe. 4) Piutang pajak parkir sebesar Rp850.000,00 terdiri dari piutang untuk 10 (sepuluh) wajib pajak. b. Untuk piutang dari pajak reklame dan pajak air tanah penghitungan piutang didasarkan pada kekurangan pembayaran pajak atas SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang telah diterbitkan. 1) Piutang pajak reklame sebesar Rp10.971.000,00 merupakan piutang dari 4 (empat) wajib pajak. 2) Piutang pajak air tanah sebesar Rp3.081.100,00 merupakan piutang dari 13 (tiga belas) wajib pajak yang terdiri dari SPBU, Perseroan Terbatas, Hotel, Rumah Makan, Pabrik Es, dan Cucian Motor. c. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan Nomor BA-013/WPJ.10/KP.14/2013 Nomor 973/138/2013 tanggal 31 Januari 2013 bahwa data piutang PBB P-2 adalah sebesar Rp2.822.652.051,00. Data piutang tersebut adalah berdasarkan rekonsiliasi data pokok ketetapan PBB tahun 2012 dan data penerimaan pada Modul Penerimaan Negara (MPN) tahun 2012.

Sedangkan

data

piutang

pada

aplikasi

SISMIOP

sebesar 45


Rp9.764.221.674,00 merupakan data negative list yang belum dilakukan cleansing/pemutakhiran

data

piutang berdasarkan

SE-12/PJ/2012

tentang

Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga berdasarkan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang tentang klarifikasi data piutang PBB P-2 Kabupaten Batang Nomor S-483/WPJ.01/KP.14/2015, DPPKAD disarankan untuk melaksanakan kegiatan cleansing/pemutakhiran data piutang PBB P-2 tahun 2012. Pada tahun 2014 DPPKAD melakukan penelusuran dan penagihan piutang PBB P-2 dan akan melakukan cleansing/pemutakhiran data serta validasi data piutang. Tahun 2014 terdapat pembayaran piutang PBB P-2 sebesar Rp16.531.195.606,00. Perhitungan saldo nilai piutang PBB P-2 per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: Piutang PBB P-2 Piutang PBB per 31 Desember 2013 Baku Penetapan Pembayaran Piutang di tahun 2014

31 Desember 2014 (Rp) 15.174.735.628,00 18.724.388.543,00 33.899.124.171,00 (16.531.195.606,00) Jumlah 17.367.928.565,00

Secara terperinci, piutang PBB-P2 berdasarkan tahun pajak terlihat dalam tabel berikut: Piutang per 31 Des 2014 Tahun:

Bruto (Rp)

2014

Penerimaan Baku Penetapan 18.724.388.543,00

Piutang per 31 Des 2014

Piutang

4.841.549.567,00

15.768.437.897 741.203.259,00

2.955.950.646,00

2013 2012

2.577.249.819,00

11.980.327,00

2.565.269.492,00

2011

2.241.523.284,00

3.257.937,00

2010 2009 2008

1.657.901.838,00 1.184.388.511,00 768.990.937,00

1.367.750,00 1.583.482,00 1.570.747,00

2.238.265.347,00 1.656.534.088,00 1.182.805.029,00 767.420.190,00

2007

442.175.685,00

717.609,00

441.458.076,00

2006

501.883.204,00

245.442,00

501.637.762,00

2005

263.367.360,00

474.811,00

2004 2003

256.613.273,00 292.165.495,00

166.922,00

262.892.549,00 256.446.351,00

138.619,00

292.026.876,00

2002

146.926.655,00

50.804,00 16.531.195.606,00

146.875.851,00 17.367.928.565,00

15.174.735.628,00

18.724.388.543,00

4.100.346.308,00

46


5. Piutang Retribusi Daerah …………………………................ Rp8.571.234.383,00 Akun piutang retribusi menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari pengenaan retribusi daerah yang sampai dengan 31 Desember 2014 belum diterima pembayarannya, dengan rincian berdasarkan SKPD sebagai berikut: 31 Desember 2014 (Rp)

Piutang Retribusi: Bagian Tata Pemerintahan BLUD RSUD Dinas Kesehatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika


180.000.000,00 6.972.932.330,00 1.132.078.433,00

187.000.000,00 7.665.799.338,00 1.032.544.300,00

286.223.620,00

4.749.000,00

Jumlah 8.571.234.383,00

8.890.092.638,00

Piutang retribusi tersebut di atas merupakan piutang lancar dengan umur piutang tidak lebih dari satu tahun. Jenis piutang untuk masing-masing SKPD tersebut di atas adalah sebagai berikut: 1) Piutang Retribusi pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Batang sebesar Rp180.000.000,00 berasal dari: 31 Desember 2014 (Rp)

Piutang Retribusi Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab.Batang Piutang sewa pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Batang yang terletak di Blok Sigandu Desa Klidang Lor Kecamatan Batang untuk digunakan sebagai pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) dan fasilitas pendukung lainnya Jumlah

180.000.000,00

180.000.000,00

Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan PT. Putra Juwana Sejahtera Nomor 593.3/0319/2012 dan Nomor 006/PJS/11/2012 bahwa perjanjian sewa selama 5 tahun dapat diperpanjang sampai 6 (enam) kali. Cara pembayaran sewa 50% dari Rp360.000.000,00 atau Rp180.000.000,00 dibayar tahun pertama dan sisanya Rp180.000.000,00 dibayar pada tahun ketiga.

47


2) Piutang Retribusi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang sebesar Rp6.972.932.330,00 terdiri dari: 31 Desember 2014 (Rp) BPJS PT.Primatex

6.933.906.285,00 39.026.045,00 Jumlah

6.972.932.330,00

3) Piutang Retribusi Dinas Kesehatan sebesar Rp1.132.078.433,00 terdiri dari: 31 Desember 2014 (Rp)

Piutang Retribusi Dinas Kesehatan Piutang JKN Non Kapitasi (BPJS) Piutang Jamkesda

1.082.208.000,00 49.870.433,00 Jumlah

1.132.078.433,00

Piutang dana JKN Non Kapitasi FKTP Puskesmas pada Dinas Kesehatan merupakan klaim JKN Non Kapitasi kepada BPJS tahun 2014 yang belum diterima pembayarannya per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.082.208.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Nama FKTP Wonotunggal Bandar I Bandar II Blado I Blado II Reban Bawang Tersono Gringsing I Gringsing II Limpung Banyuputih Subah Pecalungan Tulis Kandeman Batang I Batang II Batang III Batang IV Warungasem

Total Klaim 68.800.000,00 443.823.500,00 70.421.500,00 187.555.500,00 69.175.000,00 135.317.500,00 351.210.000,00 96.875.000,00 123.462.000,00 28.700.000,00 251.699.500,00 39.000.000,00 277.567.500,00 54.950.000,00 107.055.000,00 125.454.500,00 19.525.000,00 36.075.000,00 37.955.000,00 126.237.500,00 117.575.000,00

Per 31 Desember 2014 56.050.000,00 266.122.000,00 45.975.000,00 96.850.000,00 48.350.000,00 80.617.500,00 252.375.000,00 73.900.000,00 98.180.000,00 12.000.000,00 160.572.000,00 25.800.000,00 117.895.000,00 45.350.000,00 51.480.000,00 57.654.500,00 10.875.000,00 28.560.000,00 20.955.000,00 58.365.000,00 78.300.000,00

Per 31 Desember 2014 12.750.000,00 177.701.500,00 24.446.500,00 90.705.500,00 20.825.000,00 54.700.000,00 98.835.000,00 22.975.000,00 25.282.000,00 16.700.000,00 91.127.500,00 13.200.000,00 159.672.500,00 9.600.000,00 55.575.000,00 67.800.000,00 8.650.000,00 7.515.000,00 17.000.000,00 67.872.500,00 39.275.000,00

2.768.434.000,00

1.686.226.000,00

1.082.208.000,00

48


4) Piutang Retribusi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp286.223.620,00 merupakan retribusi menara telekomunikasi yang SKRD-nya telah dikirimkan kepada wajib retribusi namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 belum masuk ke kas daerah.

6. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi ………..………………… Rp38.400.000,00 Tuntutan ganti rugi adalah ganti rugi yang seharusnya diterima Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2014, sesuai Keputusan Bupati Batang Nomor 950/271/2006 tentang Pembebanan Kerugian Daerah atas nama Sdr. Muhammad Teguh Prajatna sebesar Rp38.400.000,00. Berdasarkan keputusan Bupati Batang tersebut, Sdr. Muhammad Teguh Prajatna harus mengangsur Rp800.000,00 setiap bulannya. Akan tetapi sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 belum ada setoran yang masuk ke kas daerah. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) telah menyerahkan penyelesaian piutang Sdr. Muhammad Teguh Prajatna ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan dan telah ditindaklanjuti oleh KPKNL dengan melakukan pemanggilan dengan surat Nomor S-2448/WKN.09/KNL.04/2014.

7. Piutang Lain-Lain …....................................................................... Rp37.873.261,00 Akun piutang lain-lain menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari piutang selain piutang pajak, piutang retribusi, dan bagian lancar tuntutan ganti rugi yang sampai dengan 31 Desember 2014 belum diterima pembayarannya, dengan rincian sebagai berikut: Piutang Lainnya Piutang Penjualan Barang Milik Daerah Piutang Pinjaman Modal PNS Jumlah

31 Desember 2014 (Rp) 37.873.261,00

31 Desember 2013 (Rp) 9.600.000,00 37.873.261,00

37.873.261,00

47.473.261,00

49


1) Piutang Penjualan Barang Milik Daerah sebesar Rp9.600.000,00 merupakan Piutang atas lelang kendaraan roda empat tahun 2004 yang dimenangkan oleh Saudara H. Solichin berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 028/235/2004 tanggal 2 Agustus 2014 namun pada tahun 2014 telah dilunasi. 2) Piutang Pinjaman modal PNS per 31 Desember 2014 sebesar Rp37.873.261,00 masih sama dengan saldo piutang pinjaman modal PNS per 31 Desember 2013. Berikut rincian piutang modal kerja PNS:

Nama

Saldo Piutang

Angsuran

Saldo Piutang

Per 1 Januari 2014

Piutang

Per 31 Desember 2014

Sutomo Didik Teguh Raharjo

-

-

10.375.000,00

10.375.000,00

Eko Saputro

7.975.000,00

7.975.000,00

Bunari Sishandoyo

1.648.100,00

1.648.100,00

Very Dwi Ariyanto

8.969.261,00

8.969.261,00

Munawir

8.905.900,00

8.905.900,00

37.873.261,00

-

37.873.261,00

Piutang Lain-Lain belum termasuk Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi yang belum ditetapkan oleh Gubernur, meliputi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Bagi Hasil Pajak Rokok.

8. Penyisihan piutang tak tertagih............................................. (Rp6.525.531.851,50) Sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang bahwa penilaian dan penyajian piutang mengharuskan piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu penilaian piutang di laporan keuangan harus dikurangkan

50


dengan penyisihan piutang tak tertagih, maka untuk tahun 2014 saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2014 disajikan sebesar nilai netto. Berikut tabel piutang pajak daerah bruto beserta penyisihan piutangnya: Piutang per 31 Des 2014 Piutang Pajak Hotel

Bruto (Rp)

Penyisihan Piutang Piutang per 31 Des 2014 Tak tertagih

Netto (Rp)

250.000,00

1.250,00

248.750,00

Pajak Hiburan

1.552.000,00

7.760,00

1.544.240,00

Pajak Reklame

10.971.000,00

54.855,00

10.916.145,00

Pajak Restoran

7.465.000,00

165.575,00

7.299.425,00

850.000,00

11.375,00

838.625,00

Pajak Parkir Pajak Air Tanah

3.081.100,00

22.530,50

3.058.569,50

Pajak Bumi dan Bangunan P2 Piutang penjualan BMD

17.367.928.565,00

6.480.303.734,73

10.887.624.830,27

Piutang Modal Kerja PNS Piutang Retribusi Dinas Kesehatan Piutang Retribusi RSUD

37.873.261,00

37.873.261,00

-

1.132.078.433,00

5.660.392,17

1.126.418.040,84

6.972.932.330,00

-

6.972.932.330,00

180.000.000,00

-

180.000.000,00

286.223.620,00

1.431.118,10

284.792.501,90

26.001.205.309,00

6.525.531.851,50

19.475.673.457,51

Piutang Retribusi Tata Pemerintahan Piutang Retribusi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

-

9. Persediaan.................................................................................. Rp18.422.941.286,21 Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

51


Persediaan 1 2 3 4 5



361.605.355,00 8.734.816.536,20 20.513.450,00 315.942.667,00 8.990.063.278,01

613.486.241,56 9.621.960.302,00 6.499.300,00 227.109.405,00 3.669.192.150,00

18.422.941.286,21

14.138.247.398,56

Persediaan ATK/Pakai Habis Persediaan Obat-obatan medis Persediaan Rumah tangga Persediaan Benda Berharga Persediaan Lainnya

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (stock opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing SKPD. 1) Persediaan ATK Rincian Saldo Persediaan ATK sebesar Rp361.605.355,00 berada di SKPD dengan rincian terlampir pada Lampiran 3. 2) Persediaan Obat-obatan Medis Saldo persediaan obat-obatan medis yang disajikan di Neraca Per 31 Desember 2014 sebesar Rp8.734.816.536,20 berada pada SKPD sebagai berikut:

Obat-Obatan Medis 1 Dinas Kesehatan 2 Rumah Sakit Umum Daerah 3 Badan Pemberdayaan Peremp dan KB

31 Desember 2014 (Rp) 5.420.891.710,20 2.814.248.904,00 499.675.922,00

31 Desember 2013 (Rp) 6.159.693.647,00 2.964.241.584,00 498.025.071,00

8.734.816.536,20

9.621.960.302,00

3) Persediaan Rumah Tangga Saldo persediaan rumah tangga yang disajikan di Neraca Daerah Per 31 Desember 2014 sebesar Rp20.513.450,00 dengan rincian sebagai berikut:

52


Persediaan Rumah Tangga 1 RSUD 2 Dinas Kesehatan



11.578.350,00 6.769.100,00

3.874.300,00 1.888.000,00 473.000,00

68.500,00

114.000,00 150.000,00

3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4 Kantor Kesbangpollinmas 5 Bagian Humas dan Protokol 6

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

7 Kecamatan Bandar 8 Kecamatan Warungasem

1.589.500,00 382.000,00 126.000,00 20.513.450,00

6.499.300,00

4) Persediaan Benda Berharga Saldo persediaan benda berharga yang disajikan di Neraca Daerah Per 31 Desember 2014 sebesar Rp315.942.667,00 dengan rincian sebagai berikut: Persediaan Benda Berharga 1 Bagian Humas dan Protokol 2 DPPKAD 3 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi 4 Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika 5 Badan Pemberdayaan Masyarakat 6 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


80.691.410,00

31 Desember 2013 (Rp) 30.000,00 69.207.900,00

220.431.257,00

151.096.505,00

14.820.000,00

120.000,00 6.655.000,00

315.942.667,00

227.109.405,00

Persediaan benda berharga sebagaimana tersebut di atas adalah berupa karcis pasar (untuk Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi); plat uji, buku uji, karcis parkir, karcis TPR, sticker tanda samping, dan kartu pas (untuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika); dan karcis masuk untuk Daerah Tujuan Wisata (untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata). 5)

Persediaan Lainnya Saldo persediaan lainnya disajikan di Neraca Daerah per 31 Desember 2014 sebesar Rp8.990.063.278,01 berada pada SKPD sebagai berikut: 53


Persediaan Lainnya 1 Dinas Bina Marga dan SDA 2 Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan 3 Sekretariat DPRD 4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 Bapeluh dan Ketahanan Pangan 6 Dinas Kelautan dan Perikanan

31 Desember 2014 (Rp) 1.102.844.184,36 5.731.248.946,65

31 Desember 2013 (Rp) 103.950.000,00 3.558.842.150,00

2.800.000,00 600.569.647,00 104.804.000,00 1.447.796.500,00

6.400.000,00

8.990.063.278,01

3.669.192.150,00

Berikut penjelasan rinci dari tabel di atas: a) Dinas Bina Marga dan SDA Persediaan lainnya di Dinas Bina Marga dan SDA adalah berupa kawat bronjong untuk membuat tanggul-tanggul pengaman sebagai cadangan jika terjadi bencana sejumlah 2400 kg @ Rp20.790,00 seluruhnya berjumlah Rp49.896.000,00 dan aspal jalan kabupaten sebanyak 699 drum @ Rp1.506.363,64 seluruhnya berjumlah Rp1.052.948.184,36. b) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Persediaan lainnya di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan adalah berupa pembelian kawat bronjong, rehab gedung pertemuan, pembangunan air bersih, pengadaaan pipa sharing dan pavingisasi yang akan dihibahkan seluruhnya senilai Rp5.731.248.946,65. c) Sekretariat DPRD Persediaan lainnya di Sekretariat DPRD adalah berupa plakat DPRD Pemerintah Kabupaten Batang seluruhnya senilai Rp2.800.000,00. d) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persediaan lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa barang cetakan non security (map akta lahir, blangko permohonan dokumen kependudukan, bukti pendaftaran dan lain-lain) senilai Rp44.310.414,00 dan

54


barang cetakan security berupa blangko KTP, blangko KK, blangko akta kelahiran dan lain-lain senilai Rp556.259.233,00. e) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Persediaan lainnya di Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan berupa

gabah

kering

sebesar

15,2

ton

senilai

Rp104.804.000,00

diperuntukkan untuk cadangan jika terjadi bencana. f) Dinas Kelautan dan Perikanan Persediaan lainnya di Dinas Kelautan dan Perikanan berupa benih ikan, kincir, jalan poduksi, rehab TPI, fish finder dan konverter BBM ke gas yang akan dihibahkan seluruhnya senilai Rp1.447.796.500,00.

5.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG ……………………..Rp73.946.138.472,93 Saldo Investasi Jangka Panjang merupakan saldo penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Batang dengan umur lebih dari satu tahun Per 31 Desember 2014 dengan rincian: Investasi Jangka Panjang 1 Investasi Non Permanen 2 Investasi Permanen

31 Desember 2014 (Rp) 104.000.000,00

31 Desember 2013 (Rp) 568.238.000,00

73.842.138.472,93

61.519.452.118,12

73.946.138.472,93

62.087.690.118,12

1. Investasi Non Permanen ………………………………… Rp104.000.000,00 Investasi non permanen adalah investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang, yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat, seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah. Saldo Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Batang

per 31 55


Desember 2014 merupakan nilai penempatan dana Pemerintah Kabupaten Batang dalam bentuk program dana bergulir dengan rincian sebagai berikut: Modal Bergulir 1 Modal Bergulir Penanaman Bibit 2 Modal Bergulir Pengembangan Usaha Ternak 3 Modal Bergulir Gaduhan Sapi

31 Desember 2014 (Rp) 32.000.000,00

31 Desember 2013 (Rp) 99.200.000,00 85.250.000,00

72.000.000,00

372.268.000,00

4 Modal Bergulir Gaduhan Kambing

11.520.000,00 104.000.000,00

568.238.000,00

Berikut rincian Modal Bergulir sebesar Rp104.000.000,00: No 1 2 3 4

Desa Desa Desa Desa

Desa/Ke camatan Padomasan, Kec.Reban Sodong, Kec.Wonotunggal Wonodadi, Kec.Bandar Plosowangi, Kec.Tersono

Kelompok Tani Gapoktan Tani Jaya Ngudi Makmur Dadi Makmur Dadi Mulyo

Tunggakan (Rp) 32.000.000 36.000.000 13.000.000 23.000.000 104.000.000

Saldo modal bergulir di atas merupakan modal bergulir yang masih dapat ditagih. Penilaian saldo tersebut di atas merupakan hasil inventarisasi dana bergulir oleh Tim Inventarisasi melalui Dinas Tanaman Pangan, Pertanian dan Peternakan dan dicatat dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyisihan yang dilakukan sesuai kebijakan akuntansi dan atas dana bergulir yang tidak dapat ditagih dan diragukan dapat ditagih belum dilakukan penghapusan karena belum ada SK penghapusan piutang. Rincian dana bergulir yang tidak dapat ditagih dan diragukan dapat ditagih sebesar Rp2.547.214.950,00 disajikan sebagai berikut:

Modal Bergulir Modal Bergulir Penanaman Bibit Modal Bergulir Pengembang Usaha Ternak Modal Bergulir Gaduhan Sapi

Kondisi per 31 Desember 2014 (Rp) Benar-benar tdk Diragukan Dapat dapat ditagih Ditagih 1.074.460.000,00

99.200.000,00

460.560.350,00

458.652.600,00

142.554.000,00

300.268.000,00 11.520.000,00

Modal Bergulir Gaduhan Kambing 1.677.574.350,00

869.640.600,00

56


Berdasarkan surat permohonan usulan penghapusan modal bergulir dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang kepada Bupati Batang dengan Nomor 524/018 tanggal 5 Januari 2014 Perihal Permohonan Usulan Penghapusan Modal Bergulir, maka dana bergulir

sejumlah

Rp2.547.214.950,00 di atas, akan diusulkan penghapusannya oleh Pemerintah Kabupaten Batang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan.

2. Investasi Permanen....................................................... Rp73.842.138.472,93 Saldo investasi permanen merupakan penempatan dana Pemerintah Kabupaten Batang dalam bentuk penyertaan modal pemerintah daerah yang bersifat permanen dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (equity method) karena kepemilikan Pemerintah Kabupaten Batang lebih dari 50% kecuali penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Batang pada PT. Bank Jawa Tengah, PT. PRPP Jawa Tengah dan pada Koperasi Batang Cemerlang yang menggunakan metode biaya (cost method). Laporan keuangan Perusahaan Daerah telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Berikut ini tabel rincian atas investasi permanen Pemerintah Kabupaten Batang: 31 Desember 2014 (Rp) 12.922.000.000,00

31 Desember 2013 (Rp) 11.715.000.000,00

2 PT.BPR Bapera Kab.Batang

5.758.963.181,93

4.469.027.460,54

3 PD.Aneka Usaha

4.125.845.110,00

2.269.449.674,00

41.067.586.933,11

33.761.153.380,38

464.200.000,00

464.200.000,00

9.033.543.247,89

8.370.621.603,20

470.000.000,00

470.000.000,00

73.842.138.472,93

61.519.452.118,11

Investasi Permanen 1 PT.Bank Jawa Tengah

4 PDAM Batang 5. PT.PRPP Jawa Tengah 6. BPR/BKK 7. Koperasi Batang Cemerlang

a. Investasi

pada

PT.

Bank

Jawa

Tengah

bertambah

sebesar

Rp1.207.000.000,00 dari pos pengeluaran Pembiayaan tahun 2014.

57


b. Investasi pada PT. BPR Bapera Batang terdiri atas saham dengan prosentasi kepemilikan Pemerintah Daerah Batang sebesar 99,76 persen sedangkan sisanya sebesar 0,24 persen merupakan saham milik PDAM Kabupaten Batang. Pada tahun 2014, investasi pemerintah daerah kabupaten Batang bertambah sebesar Rp1.200.000.000,00 dari pos pengeluaran pembiayaan. c. PD. Aneka Usaha didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Tingkat II Batang dengan kepemilikan saham sebesar 100 persen. Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Batang menambah investasi berupa: - kas sebesar Rp800.000.000,00 dari pos pengeluaran pembiayaan tahun 2014. - bus senilai Rp1.161.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh satu juta rupiah) tahun 2013 dan mini bus dengan nilai Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) tahun 2002 atas dasar Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 539/227/2014 tentang Persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang. d. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Batang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 1993 dan telah beberapa kali diperbaharui. Terakhir diperbaharui dengan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Batang. Investasi

pada

PDAM

pada

tahun

2014

bertambah

sebesar

Rp4.169.975.000,00 (empat milyar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdiri dari: - Kas senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari pos pengeluaran pembiayaan tahun 2014.

58


- 2 (dua) bidang tanah senilai Rp2.169.975.000,00 (dua milyar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari sebidang tanah sertifikat hak pakai Nomor 72 luas 2.490 m2 yang terletak di jalan Dr. Wahidin Kauman Batang senilai Rp1.039.575.000,00 (satu milyar tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sebidang tanah bersertifikat hak pakai Nomor 103 luas 6.280 m2 terletak di jalan Pemuda Kauman Batang senilai Rp1.130.400.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah). e. PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah didirikan bersama-sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1993. Modal yang ditempatkan dan disetor oleh

Pemerintah Kabupaten Batang adalah

sebesar

Rp464.200.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah). f. Penyertaan Modal pada BPR-BKK saldo yang disajikan per 31 Desember 2014 sebesar Rp9.210.037.038,00 (sembilan milyar dua ratus sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah) adalah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang yang terdapat pada: PD. BPR-BKK Batang

Rp7.026.904.950,00

PD. BKK-Bandar

Rp2.183.132.088,00

a. PD. BPR-BKK Batang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 tahun 1981, dengan prosentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Batang 50,55 persen sedangkan untuk sisanya sebesar 40,45 persen merupakan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

59


b. PD. BKK Bandar didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 September 1969, dengan porsi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Batang sebesar 64,80 persen sedangkan sisanya sebesar 35,20 persen dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Akta Notaris Nomor 187 tanggal 5 Desember 2012 oleh Muh. Mursidi, SH, MKn. g. Investasi pada Koperasi Batang Cemerlang per 31 Desember 2014 sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang terdiri dari: - Sebagian tanah seluas 2.000 m2 dari tanah hak pakai dengan sertifikat nomor 4 seluas 65.050 m2 senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). - Modal kerja sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Batang tahun 2007.

5.1.3 ASET TETAP ………………………………………….Rp…………………… Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Batang berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun per 31 Desember 2014. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Berikut penjelasan mengenai aset tetap yang terbagi menjadi: (1) langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang dalam perbaikan pengelolaan aset tetap, (2) penjelasan mengenai saldo aset tetap beserta mutasinya. 1. Langkah-langkah dalam perbaikan pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Batang telah melakukan tindak lanjut terhadap Temuan Hasil Pemeriksaaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014. Dalam Laporan Hasil

Pemeriksaan

(LHP)

Badan

Pemeriksa

Keuangan

RI

Nomor

10B/LHP/BPK/XVIII.SMG/04/2015 tanggal 9 April 2015 menyatakan bahwa penatausahaan dan penyajian nilai aset tetap per 31 Desember 2014 belum

60


memadai. Pemeriksaan atas penatausahaan dan penyajian nilai aset tetap per 31 Desember 2014 diketahui permasalahan : a. Nilai Aset tetap per 31 Desember 2014 telah didukung oleh Kartu Inventaris Barang (KIB) SKPD kecuali Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). b. DPPKAD dhi Bidang Aset sebagai pembantu pengelola barang belum menyusun Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2014 yang merupakan kompilasi dari KIB seluruh SKPD pada pemerintah Kabupaten Batang sehingga hasil pelaksaana kodefikasi barang milik daerah belum sepenuhnya digunakan sebagai bahan penyusunan nilai aset tetap dalam Neraca per 31 Desember 2014. c. Pemerintah Kabupaten Batang belum menggunakan sisitem aplikasi dalam menatausahakan barang milik daerah. d. Penyajian nilai aset tetap di Neraca per 31 Desember 2014 tidak didukung data yang akurat yaitu : 1)

Mutasi tambah aset tetap dari APBN/APBD Propinsi sebesar Rp34.590.681964,00 termasuk di dalamnya aset tetap yang diperoleh dari dana BOS dan blockgrant pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

2)

Mutasi tambah aset tetap dari hasil kodefikasi barang dan koreksi tahun 2014 sebesar Rp11.444.661.018,00 berbeda dengan hasil kodefikasi barang

yang

ditemukan

Rp14.881.797.554,00

belum

sehingga

tercatat terdapat

dalam

KIB

selisih

sebesar sebesar

Rp209.317.017,00 3)

Mutasi kurang barang milik daerah karena penghapusan sebesar Rp20.793.080.797,00 berbeda dengan nilai aset tetap yang dihapuskan sesuai SK Bupati Batang sebesar Rp20.583.763.780,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp209.317.017,00.

61


e. Empat bidang tanah yang dimuat dalam KIB A SKPD belum dinilai dengan rinciannya meliputi 3(tiga) tanah dalam KIB Dishubkominfo dan 1(satu) tanah kantor Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu. f. Pencatatan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan di KIB C tidak langsung menambah nilai gedung dan bangunan yang bersangkutan tetapi bertambah menjadi unit baru. Oleh pengurus barang pencatatan ini tidak disertai keterangan bangunan induk mana yag direhabilitasi atau ditambah bangunannya. g. Inventarisasi aset tetap belum dilaksanakan secara menyeluruh. Hasil pemeriksaan menunjukkan : 1)

Tanah a) Nilai tanah Dinas Bina Marga dan SDA dalam Neraca per 31 Desember

2014

disajikan

sebesar

Rp183.629.065.000,00

sedangkan nilai tanah dalam KIB A Dinas Bina Marga dan SDA sebesar Rp248.313.291.500,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp64.684.226.500,00 b) Tidak seluruh tanah irigasi yang dicatat dalam KIB A berada di daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Batang, yaitu satu 1 bidang tanah di Kecamatan Warungasem, 43 bidang tanah di Kecamatan Batang dan 9 bidang tanah di Kecamatan Gringsing. c) Pencatatan tanah irigasi pada Dinas Bina Marga dan SDA belum didukung identifikasi kejelasan status kepemilikan tanah yang dicatat karena seluruh tanah irigasi belum didukung bukti kepemilikan berupa sertifikat a.n Pemerintah Kabupaten Batang. d) Pemerintah Kabupaten Batang belum menyelesaikan inventarisasi tanah bengunan Sekolah Dasar (SD) milik Pemerintah Kabupaten Batang pada 15 UPTD Disdikpora termasuk kejelasan status kepemilikan tanah tersebut. 62


2). Peralatan dan Mesin. Diketemukan peralatan yang belum tercatat di 4 SKPD yaitu Dinas Perhubungan

Komunkasi

dan

Informatika,

Dinas

Perindustrian

Perdagangan dan Koperasi, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dan UPTD di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga. 3). Aset Tetap Lainnya.. Diketemukan buku perpustakaan yang belum tercatat dalam KIB SKPD Tahun 2014 yaitu di SMPN 1 Tulis dan SMPN 6 Batang. h. Aset Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Umum belum diproses penyerahannya. i. Aset Tetap yang dikuasai pihak lain tidak jelas status kepemilikannya. Lima (5) bidang tanah yang dilaporkan dalam KIB A Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan (Distanak) senilai Rp47.246.680.000,00 bukan dalam penguasaan Distanak Kabupaten Batang. j. Pencatatan Aset tetap dalam KIB tidak dirinci per jenis barangnya sehingga tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Yaitu : 1) .Peralatan dan Mesin Peralatan dan mesin pada lima SKPD tahun perolehan 1998 s.d 2014 sebesar Rp2.299.265.334,00 . Lima SKPD yang dimaksud adalah Dishubkominfo, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Bina Marga, Sekretariat DPRD dan Dinas Cipta Karya . 2). Bangunan. Sarana perlengkapan jalan pada Dishubkominfo tahun perolehan 2005 s.d 2010 sebesar Rp2.720.433.134,00 3). Jalan, Jaringan dan Irigasi Meterisasi LPJU pada Dinas Cipta Karya tahun perolehan 2013 dan 2014 sebesar Rp3.682.736.500,00

63


4). Aset Tetap Lainnya Buku perpustakaan dan tanaman pada tiga SKPD tahun perolehan 2006 s.d 2014 sebesar Rp2.146.821.450,00 yaitu pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Bina Marga, dan Dinas Cipta Karya . k. Aset tetap secara fisik belum ditempel kodefikasi barang sehingga jenis barang yang dicatat dalam KIB tidak dapat ditunjukkan keberadaannya.

2. Penjelasan mengenai saldo aset tetap beserta mutasinya: Saldo aset tetap per 31 Desember 2013, mutasi tahun 2014, dan saldo per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: Aset tetap

Saldo awal (Rp)

Penambahan (Rp)

Pengurangan (Rp)

Saldo Akhir(Rp)

Tanah Peralatan dan Mesin

588.658.988.189,00 252.209.806.899,50

3.282.143.295,00 90.749.223.968,93

3.772.264.780,00 30.158.845.107,38

588.168.866.704,00

Gedung dan Bangunan

597.423.801.132,58

109.321.409.967,25

27.169.391.154,36

Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset tetap lainnya Konstruksi dalam pengerjaan

748.923.488.566,93 48.919.629.721,00 22.385.573.163,65

27.015.557.184,22 5.154.906.362,00 14.959.182.421,00

3.406.344.169,22 1.121.712.051,00 11.705.700.246,00

679.575.819.945,47 772.532.701.581,93 52.952.824.032,00 25.639.055.338,65

2.258.521.287.672,66

250.482.423.198,40

77.334.257.507,96

2.431.669.453.363,10

312.800.185.761,05

Nilai aset tetap per 31 Desember 2014 di atas, telah didukung oleh Kartu Inventaris Barang SKPD kecuali Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga. Untuk nilai aset tetap Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga per 31 Desember 2014 berasal dari nilai aset tetap di neraca Disdikpora per 31 Desember 2013 ditambah dengan pengadaan yang berasal dari belanja modal

64


dana BOS dan Blockgrant tahun 2012 serta mutasi dari SKPD lain dan dikurangi dengan penghapusan aset tetap. Penambahan nilai aset terdiri atas (1) penambahan aset dari belanja modal; (2) penambahan aset yang berasal dari APBD Provinsi/APBN; (3) penambahan aset dari hibah; (4) penambahan aset dari hasi kodefikasi dan koreksi aset; (5) penambahan aset tetap dari hasil mutasi antar SKPD; (6) penambahan aset dari bukan belanja modal; (7) penambahan aset dari pindahan antar rekening; dan (8) penambahan aset dari lain-lain. Pengurangan nilai aset terdiri atas (1) penghapusan aset tetap; (2) pengurangan aset karena mutasi antar SKPD; (3) pengurangan aset karena hibah; (4) pengurangan aset karena koreksi akuntansi hasil kodefikasi; (5) pengurangan aset karena rusak berat; (6) pengurangan aset karena extracomptable; (7) pengurangan aset karena pindahan antar rekening dalam SKPD; dan (8) Pengurangan aset karena lain-lain. Rincian masing-masing komponen penambahan dan pengurangan aset tetap tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Penambahan aset tetap 1) Penambahan aset tetap dari belanja modal. Penambahan aset tetap dari realisasi belanja modal tahun 2014 dapat dirinci sebagai berikut: Uraian

Realisasi Belanja Modal 2014 (Rp) 2.730.917.515,00

1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

51.955.814.530,00

3

Gedung dan Bangunan

76.022.937.565,00

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

24.933.647.490,00

5

Aset tetap lainnya

6 Konstruksi dalam pengerjaan

1.660.879.155,00 157.304.196.255,00

65


Besarnya realisasi belanja modal untuk setiap SKPD dapat dilihat dalam lampiran 4. 2) Penambahan aset tetap Pemerintah Kabupaten Batang dari dana APBD Provinsi/APBN Uraian

APBD Provinsi /APBN

1 Tanah

24.565.926.645,00

2 Peralatan dan Mesin 3 Gedung dan Bangunan

6.250.814.796,00

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

6.490.000,00

5 Aset tetap lainnya

3.399.992.222,00


367.458.301,00 34.590.681.964,00

Penambahan aset dari dana APBD Provinsi/APBN tersebut menambah aset tetap pada SKPD sebagai berikut: SKPD

APBD Provinsi /APBN

1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

34.005.139.464,00

2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 Badan Penanggulangan Bancana Daerah

24.409.000,00 481.533.500,00

4 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

39.600.000,00

5 Kelurahan Karangasem Selatan

40.000.000,00 34.590.681.964,00

1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Dana APBN yang diterima oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah berupa bantuan blockgrant tahun 2014 ke sejumlah sekolah dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2014 ditambah dengan BOS tahun 2012 dan tahun 2013 yang belum masuk ke dalam neraca. Blockgrant tahun 2014 digunakan untuk kegiatan rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang perpustakaan, pembangunan ruang kelas baru, dan peralatan praktek.

66


Atas penggunaan dana blockgrant dan BOS tersebut, aset tetap di Disdikpora bertambah untuk kelompok aset: a. alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp24.026.874.145,00. b. aset gedung dan bangunan sebesar Rp6.210.814.796,00. c. aset buku dan kepustakaan sebesar Rp3.399.992.222,00. d. konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp367.458.301,00. 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan hibah tunai dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri sebesar Rp24.409.000,00 digunakan untuk sarana pendukung pemrosesan KTP elektronik berupa: a. Alat kantor rumah tangga meliputi stavolt (stabilizer) 2 unit Rp15.994.000,00 dan hardisk eksternal senilai Rp1.925.000,00 sehingga berjumlah Rp17.919.000,00. b. Grounding (jaringan) senilai Rp6.490.000,00. 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mendapatkan hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa: a. Alat angkutan: mobil ford ranger senilai Rp420.997.500,00 dan 2 unit motor trail senilai Rp54.296.000,00. b. Alat studio dan komunikasi: HT senilai Rp6.240.000,00. 4) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB mendapatkan hibah dari BKKBN Provinsi berupa laptop, LCD, modem, layar dan papan nama organisasi seluruhnya senilai Rp39.600.000,00.

Sebanyak 1 (satu)

paket telah diserahkan ke SMAN 1 Subah senilai Rp9.900.000,00. 5) Kelurahan Karangasem Selatan mendapatkan hibah berupa gedung untuk perpustakaan Tim Penggerak PKK dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) senilai Rp40.000.000,00.

67


3) Penambahan aset tetap dari Hibah Penambahan aset tetap dari hibah pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang yaitu berupa seperangkat alat band dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah senilai Rp26.840.000,00.

4) Penambahan aset tetap dari hasil kodefikasi Aset dan Koreksi Aset hasil kodefikasi dan koreksi

Uraian 1

Tanah

-

2

Peralatan dan Mesin

6.769.949.569,00

3

Gedung dan Bangunan

4.505.840.449,00

4


5

Aset tetap lainnya

163.626.000,00 5.245.000,00


11.444.661.018,00

Penambahan aset tetap yang berasal dari hasil kodefikasi dan koreksi aset tetap berada pada SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran 5. 5) Penambahan aset tetap dari mutasi antar SKPD terinci pada kelompok aset sebagai berikut: Mutasi Antar SKPD

Uraian 1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3.857.923.303,50

551.225.780,00

3

Gedung dan Bangunan

7.687.549.425,25

4


5

Aset tetap lainnya

142.732.417,22

6 Konstruksi dalam pengerjaan 12.239.430.925,97

Mutasi antar SKPD terjadi misalnya karena adanya urugan tanah GOR indoor

yang

dilaksanakan

oleh

Dinas

Bina

Marga

kemudian

diserahterimakan ke Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Batang, rehab gedung dan bangunan oleh Bagian Pengendalian dan Pembangunan Setda Kabupaten Batang diserahterimakan ke Bagian Umum Setda, 68


pembuatan jaringan air bersih yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan yang diserahterimakan ke Kelurahan Kasepuhan

dan

sebagainya.

Daftar

SKPD

yang

mendapatkan

penambahan aset berasal dari mutasi SKPD lain tercantum dalam lampiran 6.

6) Penambahan Aset dari Bukan Belanja Modal terinci pada kelompok aset tetap sebagai berikut: Uraian

Bukan Belanja Modal

1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

252.057.603,30

3

Gedung dan Bangunan

4


5

Aset tetap lainnya

2.275.596.141,00 265.203.925,00 1.400.000,00


2.794.257.669,30

Penambahan aset dari bukan belanja modal diantaranya karena adanya biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengadaan barang namun dalam penganggarannya masih terletak di akun belanja pegawai dan akun belanja barang dan jasa serta pengadaan aset tetap yang tidak terletak di belanja modal. Penambahan aset yang berasal dari bukan belanja modal berada di SKPD berikut ini: SKPD 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan OR 2 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota dan ESDM

Aset dari Bukan Belanja Modal 166.399.200,00 1.179.020.871,30

3 Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

355.846.000,00

3 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

32.652.000,00

4 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5 Kecamatan Batang 6 Kecamatan Wonotunggal

272.590.598,00 70.000.000,00 2.300.000,00

7 Kecamatan Tersono

20.000.000,00

8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

66.104.000,00

9 Badan Pemberdayaan masyarakat Desa

56.960.000,00 69

10 Rumah Sakit Umum Daerah 11 Bagian Pengendalian Pembangunan Setda 12 Bagian Pemerintahan Desa Setda 13 Dinas Kesehatan

448.989.200,00 19.600.000,00 1.019.000,00 48.451.800,00


7) Penambahan Aset dari Pindahan antar Rekening terinci pada kelompok aset tetap sebagai berikut: Uraian 1 Tanah 2 Peralatan dan Mesin 3 Gedung dan Bangunan 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 5 Aset tetap lainnya 6 Konstruksi dalam pengerjaan

Aset dari Pindahan antar Rekening 2.608.774.784,00 11.882.377.046,00 1.503.857.252,00 85.627.000,00 14.591.724.120,00 30.672.360.202,00

Kelompok aset tersebut menambah aset tetap pada SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran 7.

8) Penambahan Aset dari lain-lain (kurang catat nilai aset di tahun 2013, reklasifikasi extracomptable ke kelompok aset tetap) terinci pada kelompok aset tetap sebagai berikut:

70


Uraian 1 Tanah

Aset dari lain-lain -

2 Peralatan dan Mesin

711.937.534,13

3 Gedung dan Bangunan

696.294.545,00

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 5 Aset tetap lainnya 6 Konstruksi dalam pengerjaan

100,00 1.762.985,00 1.409.995.164,13

Penambahan aset yang berasal dari lain-lain berada di SKPD berikut ini: SKPD

Aset dari lain-lain

1

Dinas Kesehatan

2

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

228.023.824,00

3

Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

4 5

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Warungasem

6

Kelurahan Proyonanggan Utara

7

Kelurahan Watesalit

8

Rumah Sakit Umum Daerah

9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

10

Badan Kepegawaian Daerah

11

Badan Penanaman Modan dan Perijinan Terpadu

30.220.000,00

12

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

10.070.000,00

13

Bagian Umum Setda

14

Bagian Organisasi Setda

15

Bagian Humas Setda

56.575.000,00 357.136.835,13 300.000,00 225.000,00 1.600.000,00 14.801.760,00 520.000,00 696.294.545,00

579.750,00 930.000,00 12.718.450,00 1.409.995.164,13

b. Pengurangan Aset tetap 1) Pengurangan aset tetap karena penghapusan di tahun 2014 terinci pada kelompok aset sebagai berikut:

71


Uraian 1 Tanah 2 Peralatan dan Mesin 3 Gedung dan Bangunan

Penghapusan 2.093.580.000,00 14.944.192.410,00 2.952.151.636,00

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 5 Aset tetap lainnya

803.156.751,00


20.793.080.797,00

Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD sebagai tercantum dalam lampiran 8.

2) Pengurangan aset tetap karena

mutasi antar SKPD terinci pada

kelompok aset sebagai berikut: Uraian 1 Tanah

mutasi Antar SKPD 551.225.780,00


3.857.923.303,50


7.687.549.425,25


142.732.417,22


-


12.239.430.925,97

Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD sebagai berikut:

72


SKPD

Mutasi antar SKPD

140.000.000,00

1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

4.164.660,00

2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

75.765.000,00

3 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 4 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

3.732.313.078,00

5 Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan ESDM 6 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

4.299.796.721,22 688.253.916,50 140.000.000,00

7 Satuan Polisi Pamong Praja 8 Inspektorat

50.000.000,00

9 Kantor Kesbangpol

99.655.000,00

10 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

57.900.000,00

11 Sekretariat DPRD

752.984.500,00

12 Bupati dan Wakil

26.250.000,00

13 Badan Pemberdayaan Masyarakat

59.499.600,00

14 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

933.859.744,00

15 Badan Lingkungan Hidup

177.475.906,25

16 Bagian Perekonomian

25.855.000,00

17 Bagian Pengendalian Pembangunan

186.100.000,00

18 Bagian Umum

789.557.800,00 12.239.430.925,97

3) Pengurangan aset tetap karena hibah terinci pada kelompok aset sebagai berikut: Uraian 1 Tanah

HIBAH -


653.232.810,00


186.230.700,11


510.832.000,00


-


1.350.295.510,11

73


Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD sebagai berikut: SKPD

1 2 3 4 5

HIBAH 7.040.000,00

Dinas Kesehatan Bagian Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Kota dan ESDM Dinas Kelautan dan Perikanan

639.952.810,00 6.240.000,00 186.230.700,11 510.832.000,00 1.350.295.510,11

4) Pengurangan

aset

tetap

karena

koreksi

akuntansi

hasil

kodefikasi/rekonsiliasi terinci pada kelompok aset sebagai berikut: Uraian 1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan

4


5

Aset tetap lainnya


Kodefikasi BMD 1.120.000.000,00 935.822.250,00 15.623.250,00 8.103.000,00 2.079.548.500,00

Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD sebagai berikut:

74


SKPD 1 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2 Inspektorat

Kodefikasi BMD 5.975.000,00 708.103.000,00

3 Kecamatan warungasem

510.000,00

4 Kelurahan Proyonanggan Selatan

450.000,00

5 Bagian Umum 6 Bagian Humas dan Protokol 7

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan

8 Dinas Kesehatan

543.237.351,00 8.514.598,00 15.623.250,00 797.135.301,00 2.079.548.500,00

5) Pengurangan aset tetap karena rusak berat terinci pada kelompok aset sebagai berikut: Uraian

1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3 Gedung dan Bangunan 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 5 Aset tetap lainnya 6 Konstruksi dalam pengerjaan

Rusak berat 4.293.262.080,00 2.244.624.200,00 7.399.000,00 155.238.563,00 6.700.523.843,00

Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran 9. 6) Pengurangan aset tetap karena extracomptable tahun 2014 terinci pada kelompok aset sebagai berikut:

75


Uraian

Extracomptable

1 Tanah 2 Peralatan dan Mesin

2.039.026.636,88

3 Gedung dan Bangunan 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 5 Aset tetap lainnya 6 Konstruksi dalam pengerjaan

2.039.026.636,88

Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran 10.

7) Pengurangan aset tetap karena pindahan antar rekening tahun 2014 terinci pada kelompok aset sebagai berikut: Uraian

Pindahan antar Rekening

1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3 4 5

Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset tetap lainnya

13.750.169.920,00


11.705.700.246,00

2.232.761.000,00 2.745.380.752,00 85.627.000,00 30.519.638.918,00

Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran 11.

8) Pengurangan aset tetap karena lain-lain (belanja modal yang tidak menjadi aset, software yang masuk aset lain-lain dan sebagainya) terinci pada kelompok aset sebagai berikut:

76


Uraian

Lain-lain

1 Tanah 2 Peralatan dan Mesin

7.459.000,00 1.202.624.617,00


333.042.023,00


-


69.586.737,00


1.612.712.377,00

Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD sebagai berikut: SKPD

1 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Lain-lain 49.832.598,00 7.459.000,00

3 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

592.791.947,00

4 Dinas Kesehatan

736.253.549,00

5 Kecamatan Reban

19.690.000,00

6 RSUD

206.685.283,00 1.612.712.377,00

c. Aset tetap per 31 Desember 2014 berdasarkan SKPD Nilai perolehan aset tetap di neraca sampai dengan 31 Desember 2014 dapat dijelaskan pada setiap akun aset tetap di setiap SKPD sebagaimana uraian di bawah ini: 1) Tanah .................................................................. Rp588.168.866.704,00 Nilai tanah yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember 2014 sebesar Rp588.168.866.704,00 berkurang sebesar Rp490.121.485,00 atau 0,08% dibandingkan dengan aset tanah dalam neraca tahun 2013. Nilai tanah per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 12.

77


Dalam nilai tanah Pemerintah Kabupaten Batang tersebut, terdapat tanah seluas 7.115m2 dikerjasamakan dengan pihak ketiga dari luas tanah 44.310m2 yang berlokasi di pasar Bandar. Tanah seluas 44.310m2 tersebut masih dalam penelusuran.

2) Peralatan dan Mesin ............................................. Rp312.800.185.761,05 Nilai peralatan dan mesin yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember

2014

sebesar

Rp312.800.185.761,05

naik

sebesar

Rp60.590.378.861,55 atau 24,02% dibandingkan dengan nilai peralatan dan mesin dalam neraca tahun 2013. Berikut daftar rincian peralatan dan mesin berdasarkan 9 jenis peralatan dan mesin: Neraca Per 31 Des 2014

Peralatan dan Mesin Alat-alat besar Alat -alat angkutan alat-alat bengkel dan alat ukur alat-alat pertanian dan peternakan alat-alat kantor dan rumah tangga alat-alat studio dan komunikasi alat-alat kedokteran alat-alat laboratorium alat-alat keamanan

Neraca Per 31 Des 2013

Naik (turun)

25.467.459.719,00 81.054.789.434,00 2.732.999.882,76

17.596.715.021,00 69.544.224.771,00 2.211.287.646,00

7.870.744.698,00 11.510.564.663,00 521.712.236,76

960.320.985,17

968.562.800,00

(8.241.814,83)

120.128.782.588,06

98.458.448.566,50

21.670.334.021,56

9.855.221.513,77

9.322.247.798,00

532.973.715,77

42.229.265.485,00 29.989.064.295,00 382.281.858,29 312.800.185.761,05

24.490.075.372,00 29.200.020.205,00 418.224.720,00 252.209.806.899,50

17.739.190.113,00 789.044.090,00 (35.942.861,71) 60.590.378.861,55

Nilai peralatan dan mesin berdasarkan SKPD dapat dilihat pada Lampiran 12. 3) Gedung dan Bangunan ........................................... Rp679.575.819.945,47 Nilai gedung dan bangunan yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember

2014

sebesar

Rp679.575.819.945,47

naik

sebesar

Rp82.152.018.812,89 atau 13,75% dibandingkan dengan nilai gedung dan bangunan dalam neraca tahun 2013.

78


Nilai gedung dan bangunan berdasarkan SKPD dapat dilihat pada Lampiran 12. 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan . .................................... Rp772.532.701.581,93 Nilai jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember

2014

sebesar

Rp772.532.701.581,93

naik

sebesar

Rp23.609.213.015,00 atau 3,15% dibandingkan dengan nilai jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan dalam neraca 2013. Berikut daftar rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam neraca 2014: Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan dan Jembatan



Naik (turun)

664.041.569.257,03

655.470.446.632,03

8.571.122.625,00

Bangunan air

77.644.168.510,00

69.720.877.610,00

7.923.290.900,00

Instalasi

24.667.175.752,00

18.576.622.314,00

6.090.553.438,00

Jaringan

6.179.788.062,90

5.155.542.010,90

772.532.701.581,93

748.923.488.566,93

22.584.966.963,00

Nilai jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan SKPD dapat dilihat pada Lampiran 12. 5) Aset tetap lainnya .. ................................................ .. Rp52.952.824.032,00 Nilai aset tetap lainnya yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember 2014 sebesar Rp52.952.824.032,00 naik sebesar Rp4.033.14.311,00 atau 8,24% dibandingkan dengan aset tetap lainnya yang disajikan dalam neraca 2013. Berikut daftar rincian aset tetap lainnya berdasarkan jenisnya: Aset tetap Lainnya



Naik (turun)

buku dan kepustakaan

47.748.600.537,00

44.076.703.023,00

3.671.897.514,00

Barang bercorak seni dan budaya

3.928.972.832,00

3.993.853.935,00

(64.881.103,00)

Hewan, ternak dan tumbuhan

1.275.250.663,00

849.072.763,00

426.177.900,00

52.952.824.032,00

48.919.629.721,00

4.033.194.311,00

79


Nilai aset tetap lainnya berdasarkan SKPD dapat dilihat pada Lampiran 12. 6). Konstruksi Dalam Pengerjaan .............................. Rp25.639.055.338,65 Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tersaji di neraca daerah per 31 Desember 2014 sebesar Rp25.639.055.338,65 sedangkan saldo per 31 Desember 2013 sebesar Rp22.385.573.163,65. Berikut daftar konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2014 dan 2013:

SKPD



Naik (turun)

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan ESDM Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Pendidikan Pemuda dan OR

12.845.988.327,65

12.541.241.340,65

304.746.987,00

3.779.213.800,00 5.101.694.910,00

4.000.601.117,00 1.718.013.371,00 3.432.825.640,00

(221.387.317,00) (1.718.013.371,00) 1.668.869.270,00

367.458.301,00

219.015.295,00

148.443.006,00

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.699.000.000,00

473.876.400,00

1.225.123.600,00

22.385.573.163,65

1.407.782.175,00

1.795.975.000,00 49.725.000,00 25.639.055.338,65

Rincian kegiatan di SKPD terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan di atas adalah sebagai berikut: 1.

Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan ESDM, berupa kegiatan pembangunan gedung kantor, penataan RTH, dan penataan kawasan wisata bandar senilai Rp12.845.988.327,65.

2. Rumah Sakit Umum Daerah, berupa kegiatan: -

Rehabilitasi ruang rawat inap 2 lantai senilai Rp389.808.800,00;

-

Rehabilitasi

gedung

kantor

dan

ruang

rawat

inap

Rp3.270.935.000,00; 80


-

Perencanaan Poli Paru Rp118.470,00.

Gedung

poliklinik

2

lantai

dan

Rp3.610.792.317,00

yang

semula

Pengerjaan

2013

telah

tahun

penunjang masuk

selesai

medik

senilai

Konstruksi

Dalam

dikerjakan

sehingga

direklasifikasi ke dalam gedung dan bangunan. 3. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, berupa kegiatan pembangunan pelabuhan (reklamasi pantai) dan akses jalan ke pelabuhan senilai Rp5.101.694.910,00. 4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, berupa kegiatan pembangunan RKB SMPN 4 Bawang senilai Rp367.458.301,00. 5. Dinas Bina Marga dan SDA, berupa kegiatan pembangunan jembatan kali

tinep

yang

belum

selesai

pengerjaannya

senilai

Rp1.699.000.000,00. 6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, berupa kegiatan pembangunan gedung kantor dua lantai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi senilai Rp1.795.975.000,00 yang baru selesai satu lantai sehingga belum dapat digunakan.

5.1.4 ASET LAINNYA ………………………………………… Rp14.387.131.362,00 Akun ini menggambarkan nilai tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, piutang retribusi, aset tak berwujud dan aset lain-lain dengan rincian saldo per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebagai berikut:

81


SKPD



Naik (turun)

Tagihan Penjualan Angsuran- Penjualan Kios

653.106.200,00

682.548.400,00

Kemitraan dengan Pihak ketiga

178.910.697,00

178.910.697,00

Tuntutan Ganti Rugi

38.792.800,00

41.440.909,00

(2.648.109,00)

Piutang Retribusi

57.500.000,00

57.500.000,00

-

Aset tak Berwujud

287.417.798,00

162.585.200,00

124.832.598,00

13.171.403.867,00

13.562.319.270,00

14.387.131.362,00

14.685.304.476,00

Aset lain-lain

(29.442.200,00)

92.742.289,00

1) Tagihan Penjualan angsuran-Penjualan kios merupakan saldo tagihan penjualan angsuran kios yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp653.106.200,00. 2) Kemitraan dengan pihak ketiga Aset kemitraan dengan pihak ketiga bangunan pasar Bandar dibentuk berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan CV. PD Nomor 644.1/488 tanggal 11 Februari 1991. Pada tahun 2001, Pemerintah Kabupaten Batang menandatangani kembali perjanjian kerjasama Nomor 168/2001 tentang Pengembangan Pembangunan Pasar Bandar di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dengan CV. PD. Berdasarkan perjanjian tersebut CV. PD membangun ruko, kios dan los di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Batang senilai Rp178.910.697,00. Sebagai kompensasi, CV. PD diberikan Hak Guna Bangunan selama 20 tahun. Sampai dengan tahun 2013, aset tersebut masih dalam status dikerjasamakan. 3) Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp38.792.800,00 merupakan saldo piutang keugian daerah yang telah mempunyai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang terdiri dari:

82


Tuntutan Ganti Rugi


1

M. Teguh Prajatna

27.650.000,00

2

Slamet Maktub

6.000.000,00

3

Hartono

5.142.800,00 38.792.800,00

4) Piutang retribusi merupakan saldo retribusi sewa tanah garapan yang macet sebesar Rp57.500.000,00. 5) Aset tak berwujud berupa software penatausahaan pendapatan (Simpatda) di DPPKAD Kab. Batang, software Pasar di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, dan software di Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kab. Batang seluruhnya senilai Rp287.417.798,00. 6) Aset lain-lain terdiri dari barang rusak berat yang diusulkan untuk dihapuskan sebesar Rp13.171.403.867,00. Selain aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Batang yang tercantum dalam Neraca, terdapat aset bersejarah berupa patung yoni, batu umpak polos, patung kola, patung ganesha dan beberapa tombak seluruhnya berjumlah 54 buah yang sekarang disimpan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

5.1.5 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK …………..…………. Rp2.518.630.858,26 Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2013, yang meliputi Bagian Lancar Utang Dalam Negeri, Utang Perhitungan Pihak Ketiga dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebagai berikut:

83


Kewajiban Jangka Pendek: Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Utang Perhitungan Pihak Ketiga Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2014 (Rp) 162.506.562,26 703.991,00 2.355.420.305,00 2.518.630.858,26

31 Desember 2013 (Rp) 162.506.562,26 2.715.208,00 10.343.711.496,00 10.508.933.266,26

1) Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Akun ini merupakan reklasifikasi bagian lancar dari pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran. Hutang jangka panjang dimaksud adalah Penerusan Pinjaman (Sub Loan Agreement – SLA) dari Pemerintah Pusat d.h.i. Departemen Keuangan sesuai Perjanjian Nomor SLA860/DP3/1996 tanggal 30 Januari 1996.

2) Utang Perhitungan Pihak ketiga Tahun 2013 terdapat hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp703.991,00 merupakan pungutan pajak kegiatan yang belum disetor ke kas negara oleh Bendahara Pengeluaran Kecamatan Reban sebesar Rp545.591,00 dan Bendahara Pengeluaran Kecamatan Blado sebesar Rp158.400,00.

3) Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya yang harus dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Batang pada tahun berikutnya adalah sebesar Rp2.355.420.305,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek: Utang Retensi Utang Belanja



311.430.405,00 2.043.989.900,00

3.021.587.788,00 7.322.123.708,00

2.355.420.305,00

10.343.711.496,00

84


a. Utang retensi sebesar Rp311.430.405,00 merupakan utang 5% pemeliharaan kegiatan fisik di tahun 2013 yang sampai dengan tahun 2014 belum diambil oleh rekanan berada di SKPD berikut ini:

Utang Retensi



31.005.000,00

113.542.350,00

54.424.650,00 156.236.055,00

193.108.150,00 1.253.352.538,00 -

34.283.500,00

34.283.500,00

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Kesehatan Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air Dinas Pertaniaan Tanaman Pangan dan Peternakan Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Rumah Sakit Umum Daerah

38.138.850,00 136.328.650,00 1.119.937.300,00

16.812.200,00

58.900.600,00 38.514.650,00 16.812.200,00

18.669.000,00 311.430.405,00

18.669.000,00 3.021.587.788,00

b. Utang belanja sebesar Rp2.043.989.900,00 merupakan kegiatan yang sudah dilaksanakan SKPD tetapi belum dibayarkan melalui belanja SKPD. Utang tersebut berupa belanja pegawai non PNS dan belanja barang/jasa. Belanja tersebut baru bisa dibayarkan oleh bendahara pada tahun 2015.

85


Utang Belanja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Batang Kecamatan Tulis Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Bagian Kesejahteraan rakyat Bagian Umum



1.000.000,00

22.535.000,00

2.042.123.650,00

7.078.878.604,00 400,00

866.250,00 12.573.650,00 891.000,00 207.242.045,00 2.100,00 909,00 7.322.123.708,00

2.043.989.900,00

5.1.6 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG ………………………. Rp81.253.281,13 Saldo Utang Jangka Panjang adalah jumlah kewajiban daerah yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Saldo utang Jangka Panjang yang disajikan di Neraca Daerah merupakan Hutang Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Pusat (Sub Loan Agreement Nomor 860 Tahun 1996). Nilai tersebut merupakan bagian jangka panjang dari nilai pokok pinjaman yang belum jatuh tempo. Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat Utang Penerusan Pinjaman No.SLA -867/DP3/1996



81.253.281,13

243.759.843,39

81.253.281,13

243.759.843,39

5.1.7 EKUITAS DANA …………………………………….. Rp2.692.827.810.753,34 Ekuitas Dana menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Batang per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.692.827.810.753,34 meliputi Ekuitas Dana Lancar (EDL) dan Ekuitas Dana Investasi (EDI) sebagai berikut:

86


Ekuitas Dana: 1 Ekuitas Dana Lancar

31 Desember 2014 (Rp) 172.906.340.836,44

31 Desember 2013 (Rp) 170.091.381.291,11

2.519.921.469.916,90

2.335.050.522.423,39

2.692.827.810.753,34

2.505.141.903.714,50

2 Ekuitas Dana Investasi Jumlah Ekuitas Dana

1) Ekuitas Dana Lancar Akun Ekuitas Dana Lancar menggambarkan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Batang per 31 Desember 2014 yang berasal dari pengelolaan aset lancar. Ekuitas Dana Lancar terdiri atas: 31 Desember 2014 (Rp) 137.485.386.559,99

Ekuitas Dana Lancar: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pendapatan yang Ditangguhkan

31 Desember 2013 (Rp) 146.693.658.753,00

150,00

Cadangan Piutang

19.514.073.457,50

19.522.448.093,81

Cadangan Persediaan

18.422.941.286,21

14.138.247.398,56

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

(2.516.060.617,26)

(10.262.972.954,26)

172.906.340.836,44

170.091.381.291,11

Jumlah Ekuitas Dana Lancar

Berikut penjelasan masing-masing rincian Ekuitas Dana Lancar: (a) SILPA sebesar Rp137.485.386.559,99 terdiri dari saldo Kas di Rekening Kas Umum Daerah (BUD) sebesar Rp112.553.894.850,00, saldo Kas di Bendahara Penerimaan SKPD sebesar Rp7.297.150.180,24, saldo Kas di BLUD RSUD Batang sebesar Rp17.629.239.975,75, dan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp5.101.554,00. (b) Cadangan

Piutang

dan

Cadangan

Persediaan

merupakan

akun

penyeimbang dari Piutang dan Persediaan pada Aset Lancar.

2) Ekuitas Dana Investasi Akun

Ekuitas

Dana

Investasi

menggambarkan

kekayaan

Pemerintah

Kabupaten Batang per 31 Desember 2014 yang berasal dari pengelolaan aktiva jangka panjang, yang terdiri atas:

87


Ekuitas Dana Investasi: Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Jumlah Ekuitas Dana Investasi



73.946.138.472,93

62.087.690.118,12

2.431.669.453.363,10 14.387.131.362,00 (81.253.281,13)

2.258.521.287.672,66 14.685.304.476,00 (243.759.843,39)

2.519.921.469.916,90

2.335.050.522.423,39

Masing-masing pos ekuitas dana investasi dijelaskan sebagai berikut: a. Ekuitas dana yang diinvestasikan dalam investasi jangka panjang merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Batang berupa investasi nonpermanen sebesar

Rp104.000.000,00

dan

investasi

permanen

sebesar

Rp73.842.138.472,93. Kenaikan nilai ekuitas dana diinvestasikan dalam investasi jangka panjang berasal dari penambahan penyertaan modal. b. Ekuitas dana dalam aset tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Batang yang berupa aset tetap. Kenaikan ekuitas dana diinvestasikan dalam aset tetap berasal dari kenaikan nilai aset tetap karena penambahan aset dari belanja modal, penambahan aset dari donasi/hibah, penambahan dari hasil kodefikasi serta penurunan karena penghapusan. c. Jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam aset lainnya merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Batang yang berupa tagihan penjualan angsuran kios, piutang TPTGR, aset kemitraan dengan pihak ketiga, piutang retribusi, aset tak berwujud, dan aset lain-lain. d. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang merupakan bagian dari ekuitas Pemerintah Kabupaten Batang yang harus disediakan untuk penyelesaian utang jangka panjang.

88


5.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Rekapitulasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk masing-masing SKPD disajikan pada Lampiran 1a dan 1b. Uraian selengkapnya masing-masing akun laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

5.2.1 REALISASI PENDAPATAN ………………………. Rp1.211.216.990.326,92 Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan Daerah Kabupaten Batang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Termasuk di dalamnya pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke rekening kas umum daerah sebagaimana tercantum dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Anggaran dan realisasi pendapatan per SKPD terdapat pada Lampiran 13. Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan dalam tahun anggaran 2014 serta realisasi tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut: Tahun 2014 Anggaran (Rp)

Tahun 2013

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

1 Pendapatan Asli Daerah

149,106,696,311.00

172,638,212,951.92

143,502,571,339.00

2 Pendapatan Transfer

992,868,499,292.00

996,496,836,760.00

907,042,678,471.00

46,660,359,000.00

42,081,940,615.00

36,082,133,266.00

1,188,635,554,603.00

1,211,216,990,326.92

1,086,627,383,076.00

3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi pendapatan tahun 2014 lebih besar Rp22.581.435.723,92 atau 1,90%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi

tahun

2013,

realisasi

pendapatan

tahun

2014

lebih

besar

Rp124.589.607.250,92 atau meningkat 11,47%. 89


Penjelasan untuk masing-masing jenis pendapatan daerah diuraikan sebagai berikut:

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH …………………. Rp172.638.212.951,92 Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: 1) pendapatan pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain PAD yang sah. Realisasi PAD tahun 2014 serta perbandingannya dengan realisasi tahun 2013 adalah sebagai berikut: 2014

2013

Pendapatan Asli Daerah

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

a

Pajak Daerah

38,384,800,000.00

42,714,336,489.00

40,333,063,058.00

b

Hasil Retribusi Daerah

25,044,817,500.00

25,247,348,616.00

35,812,498,970.00

c

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

6,614,064,235.00

6,617,718,234.00

5,647,941,063.00

d

Lain-lain PAD yang Sah

79,063,014,576.00

98,058,809,612.92

61,709,068,248.00

149,106,696,311.00

172,638,212,951.92

143,502,571,339.00

Bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi PAD tahun 2014 lebih besar Rp23.531.516.640,92 atau 15,78%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi

tahun

2013,

realisasi

PAD

tahun

2014

lebih

besar

Rp29.135.641.612,92 atau meningkat 20,30%. Realisasi masing-masing jenis PAD tahun anggaran 2014 dan 2013 diuraikan sebagai berikut: a. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah …………… Rp42.714.336.489,00 Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Batang dikelola oleh

90


Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Realisasi PAD selama TA 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut: 2014

2013

Anggaran (Rp) 284,000,000.00

Realisasi (Rp) 296,457,875.00

Realisasi (Rp) 232,198,630.00

Pajak Restoran

945,000,000.00

1,465,708,525.00

1,179,354,531.00

Pajak Hiburan

192,800,000.00

226,388,400.00

110,709,700.00

Pajak Reklame

900,000,000.00

997,225,350.00

1,028,842,730.00

15,500,000,000.00

16,029,130,753.00

13,821,042,470.00

193,000,000.00

204,919,000.00

222,135,500.00

14,000,000.00

16,800,000.00

15,035,000.00

300,000,000.00

389,547,391.00

311,489,507.00

56,000,000.00

65,910,000.00

65,400,000.00

15,500,000,000.00

17,038,292,291.00

13,821,442,515.00

4,500,000,000.00

5,983,956,904.00

9,525,412,475.00

38,384,800,000.00

42,714,336,489.00

40,333,063,058.00

Pendapatan Pajak Daerah: Pajak Hotel

Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan P2 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2014 lebih besar Rp4.329.536.489,00 atau naik 11,28%. Kenaikan terbesar ada pada Pajak Restoran yaitu sebesar 55,10% dari anggarannya. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, realisasi pendapatan pajak tahun 2014 lebih besar Rp2.381.273.431,00 atau meningkat 5,90%. Pendapatan pajak daerah sebagaimana tersebut di atas termasuk pendapatan tahun 2014 dan baru disetor pada bulan Januari 2015 yaitu pajak restoran yang ada di bendahara penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp12.037.700,00.

b. Realisasi Retribusi Daerah...... .................................. ...Rp25.247.348.616,00 Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing 91


SKPD penghasil, dengan realisasi pada tahun anggaran 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut: 2014 Anggaran (Rp)

Hasil Retribusi Daerah: Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan Persampahan/Kebersihan Retribusi Penggantian Biaya cetak KK, KTP dan Akte Catatan Sipil umum Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Telekomunikasi Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Tempat Pelelangan Retribusi Terminal Retribusi Tempat Khusus Parkir Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Retribusi Siaran Iklan Radio Abirawa

Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin M endirikan Bangunan Retribusi ijin gangguan/keramaian Retribusi Izin Trayek Retribusi Izin Usaha

Jumlah Hasil Retribusi Daerah

2013 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

12.998.512.500,00 312.400.000,00

12.113.265.350 206.259.200,00

9.016.765.750,00 164.575.200,00

48.787.000,00 250.000.000,00 1.658.750.000,00 192.837.000,00 100.000.000,00 15.561.286.500,00

48.787.000,00 250.000.000,00 1.660.147.066,00 297.939.500,00 585.246.234,00 15.161.644.350,00

512.789.000,00 200.100.000,00 1.607.615.863,00 278.007.000,00 11.779.852.813,00

1.589.140.000,00 1.918.000.000,00 158.571.000,00 130.026.800,00

1.627.580.700,00 1.565.740.746,00 159.597.300,00 123.131.500,00

1.580.936.400,00 1.743.178.324,00 173.434.500,00 109.636.000,00

15.000.000,00 73.050.000,00 10.000.000,00 756.853.200,00 35.000.000,00

15.180.000,00 73.098.000,00 8.394.000,00 795.182.500,00 39.816.720,00

15.300.000,00 72.171.500,00 10.365.000,00 786.238.500,00 40.492.273,00

4.685.641.000,00

4.407.721.466,00

4.531.752.497,00

274.060.000,00 4.500.000.000,00 17.830.000,00 6.000.000,00

658.814.900,00 4.999.437.900,00 17.980.000,00 1.750.000,00

18.976.441.500,00

4.797.890.000,00

5.677.982.800,00

19.500.893.660,00

25.044.817.500,00

25.247.348.616,00

35.812.498.970,00

22.015.000,00 502.437.160,00

Bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi hasil retribusi daerah tahun 2014 lebih besar Rp202.531.116,00 atau 0,81%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, realisasi retribusi daerah tahun 2014 lebih kecil Rp10.565.150.354,00 atau turun 29,50%. Beberapa obyek pendapatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi tempat pelelangan, retribusi tempat khusus parkir, retribusi pelayanan ke

pelabuhan

dan

retribusi

ijin

usaha.

Untuk

retribusi

pelayanan 92


persampahan/kebersihan yang tidak mencapai target secara signifikan (terealisasi 66,02%) hal ini disebabkan keterbatasan jumlah personil pemungut dalam melaksanakan pemungutan dan keterbatasan jumlah armada angkutan sampah. Adapun realisasi Pendapatan Retribusi tahun 2014 secara rinci untuk masingmasing SKPD adalah sebagai berikut: No

Keterangan

1

DINAS KESEHATAN

2

DINAS BINA MARGA DAN SDA

3

DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN ESDM

Retribusi (Rp) 12.113.265.350 55.770.000 799.592.400

4

DINAS PERHUBUNGAN, KOMINFO

1.497.610.534

5

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

4.999.437.900

6

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

7

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

8

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

9

10

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN

11

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

12

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

13

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI JUMLAH

48.787.000 1.193.200.000 39.816.720 44.550.000

73.098.000 872.426.500 1.592.134.746 1.917.659.466 25.247.348.616

93


Dilihat dari tabel di atas, maka retribusi yang terbesar adalah Dinas Kesehatan sebesar Rp12.113.265.350,00, kemudian disusul Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp4.999.437.900,00 dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebesar Rp1.917.659.466,00. Pendapatan retribusi sebagaimana tersebut di atas yang termasuk pendapatan tahun 2014 dan baru disetor tahun 2015 berada pada bendahara penerimaan SKPD berikut: 1. Dinas

Perindustrian

Perdagangan

Dinas

dan

Koperasi

sebesar

Rp1.330.445,00 terdiri dari retribusi kebersihan pasar dan retribusi pelayanan pasar. 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp29.369.000,00 merupakan pendapatan retribusi tempat rekreasi. 3. Dinas Kesehatan sebesar Rp14.012.429,00 merupakan retribusi kesehatan (Dana JKN non kapitasi). 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp404.300,00 yang terdiri dari retribusi terminal dan retribusi parkir.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan..Rp6.617.718.234,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, merupakan penerimaan PAD yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemerintah Kabupaten berupa bagian laba dari lembaga keuangan bank dan bukan bank adalah sebagai berikut:

94


Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

2014 Anggaran (Rp)

2013

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Bagian Laba atas Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Air Minum

2,947,708,981.00

2,947,708,981.00

2,588,632,747.00

Perusda Aneka Usaha

139,682,510.00

139,682,510.00

149,855,544.00

BPR/BKK Batang

482,903,678.00

482,903,677.00

614,989,334.00

-

3,654,000.00

1,630,000.00

3,043,769,066.00

3,043,769,066.00

2,292,833,438.00

Koperasi Serba Usaha Batang Cemerlang Bank Jateng - Deviden Bank Jateng -AMU Bank Jateng

1,802,000,000.00 6,614,064,235.00

6,617,718,234.00

7,449,941,063.00

Realisasi bagian laba atas penyertaan modal berdasarkan kas yang masuk ke rekening Kas Daerah (STS). Bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lebih besar Rp3.653.999,00 atau 0,06%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, realisasi tahun 2014 tersebut lebih kecil Rp832.222.829,00 atau menurun 11,17%. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut dicatat berdasarkan basis kas, yakni diakui seluruhnya sebagai pendapatan atas semua penerimaan ke Kas Daerah pada tahun 2014.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah …........ Rp98.058.809.612,92 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin. Bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun anggaran 2014 lebih besar Rp18.995.795.036,92 atau melebihi 24,03% dari yang dianggarkan, dengan rincian sebagai berikut: 95


2014 Lain-lain PAD yang Sah:

Anggaran (Rp)

2013 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

2014 Anggaran (Rp) Hasil Penjualan Aset Daerah Tidak Dipisahkan

2013

448.655.000,00

518.598.800,00

444.545.342,00

Penerimaan Jasa Giro

2.040.000.000,00

2.383.839.888,00

1.482.472.537,00

Penerimaan Bunga Deposito

9.800.000.000,00

13.003.451.617,00

12.097.610.578,00

Tuntutan Ganti Rugi Daerah Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

9.562.159,00

25.519.359,00

186.471.191,00

222.775.596,00

512.231.883,00

732.752.751,00

52.996.500,00 -

63.712.500,00 116.905.333,00

830.334.900,00 -

998.922.560,00 277.540.761,00

998.922.560,00 448.453.196,00

794.094.494,00

30.500.000,00

30.500.000,00

50.193.850.000,00

64.707.964.012,75

14.988.212.000,00

15.248.710.464,17

79.063.014.576,00

98.058.809.612,92

Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan Denda Pajak Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan Pendapatan Dari Pengembalian Fasilitas Sosial dan fasilitas umum Pendapatan BLUD Pendapatan BPJS Kesehatan

45.140.786.455,00

61.709.068.248,00

Dari tabel terlihat bahwa obyek pendapatan penyumbang terbesar lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kabupaten Batang sebesar Rp64.707.964.012,75, disusul dengan Pendapatan BPJS Kesehatan sebesar Rp15.248.710.464,17 dan Penerimaan bunga deposito sebesar Rp13.003.451.617,00. Sedangkan secara prosentase, obyek pendapatan yang melebihi anggaran terbesar adalah dari tuntutan ganti rugi daerah yaitu sebesar 266,88%. Dari tabel dapat diketahui bahwa realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2014 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp36.349.741.364,92 atau sebesar 58,90%. Berikut ini penjelasan masing-masing obyek pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:

96


1) Hasil

penjualan

aset

daerah

yang

tidak

dipisahkan

sebesar

Rp518.598.800,00 terdiri atas: a. Hasil penjualan kendaraan roda empat sebesar Rp9.600.000,00. b. Hasil penjualan drum bekas sebesar Rp29.050.000,00. c. Hasil penjualan bahan-bahan bekas bangunan sebesar Rp72.355.000,00. d. Penjualan hasil pertanian sebesar Rp358.793.800,00. e. Penjualan hasil perikanan sebesar Rp48.800.000,00. 2) Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp2.383.839.888,00 terdiri atas: a. Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah sebesar Rp2.302.202.682,00. b. Penerimaan Jasa Giro Bendahara sebesar Rp81.637.206,00. 3) Pendapatan bunga deposito sebesar Rp13.003.451.617,00 merupakan pendapatan dari penempatan kas daerah pada deposito dengan jangka waktu satu bulan. Penempatan dana kas daerah dalam bentuk deposito merupakan bagian dari manajemen kas daerah yang bertujuan memperoleh hasil maksimal atas kas menganggur (idle cash). 4) Penerimaan tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp25.519.359,00 berasal dari: a. Penerimaan dari kerugian uang daerah Rp8.871.250,00. b. Penerimaan dari kerugian barang daerah Rp16.648.109,00. 5) Penerimaan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp512.231.883,00 terdiri atas: a. Bidang Pendidikan sebesar Rp13.509.006,00 b. Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp345.282.377,00 c. Bidang Perhubungan dan Pariwisata sebesar Rp23.816.200,00 d. Bidang Kelautan Rp6.714.856,00 e. Bidang Umum Pemerintahan Rp.49.576.235,00 97


f. Bidang Pertanian Rp42.803.139,00 g. Bidang Kesehatan Rp30.530.070,00 6) Pendapatan denda retribusi sebesar Rp63.712.500,00 terdiri atas : a. Pendapatan denda retribusi perijinan tertentu sebesar Rp11.272.500,00. b. Pendapatan denda retribusi dari pelaporan pencatatan akte capil Rp52.440.000,00. 7) Pendapatan denda PBB P-2 sebesar Rp116.905.333,00. 8) Pendapatan

Hasil

Eksekusi

atas

Jaminan

Pekerjaan

sebesar

Rp998.922.560,00. 9) Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp448.453.196,00 terdiri dari: a. Sisa pembebanan anggaran sebesar Rp245.650.613,00. b. Pendapatan dari pengembalian jasa pinjaman daerah kepada pihak ketiga berupa denda keterlambatan pengembalian buku sebesar Rp4.834.400,00. c. Lain-lain penerimaan sebesar Rp197.968.183,00. 10) Fasilitas Sosial dan fasilitas umum sebesar Rp30.500.000,00, berasal dari sewa MCK di lokasi pasar-pasar. 11) Pendapatan BLUD sebesar Rp64.707.964.012,75 berasal dari: a. Pendapatan jasa layanan sebesar Rp64.143.392.831,00. b. Pendapatan

hasil

kerja

sama

dengan

pihak

lain

sebesar

Rp123.309.000,00. c. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebesar Rp441.262.181,75. 12) Pendapatan BPJS Kesehatan sebesar Rp15.248.710.464,17 merupakan BPJS Kapitasi.

98


2. PENDAPATAN TRANSFER ……………………… Rp996.496.836.760,00 Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, meliputi Transfer Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan dan transfer lainnya serta Transfer Pemerintah Provinsi. Realisasi pendapatan transfer tahun anggaran 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut: 2014

2013

Pendapatan Transfer

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

767.615.126.526,00

766.582.242.761,00

727.548.569.854,00

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

164.824.223.000,00

164.824.223.000,00

131.070.795.000,00

60.429.149.766,00

65.090.370.999,00

48.423.313.617,00

992.868.499.292,00

996.496.836.760,00

907.042.678.471,00

Transfer Pemerintah Provinsi

Bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi pendapatan transfer tahun 2014

lebih

tinggi

Rp3.628.337.468,00

atau 0,37%.

Sedangkan

bila

dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, realisasi tahun 2014 lebih besar Rp89.454.158.289,00 atau 9,86%. Adapun penjelasan masing-masing pendapatan transfer adalah sebagai berikut: a. Realisasi Dana Perimbangan...... ........................... Rp766.582.242.761,00 Dana Perimbangan terdiri atas Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dengan rincian sebagai berikut: 2014 Transfer Pemerintah PusatDana Perimbangan: Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

Anggaran (Rp)

2013 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

25.806.955.754,00 7.448.676.772,00

25.217.998.330,00 7.004.750.431,00

27.951.001.154,00 8.141.498.700,00

682.182.894.000,00 52.176.600.000,00

682.182.894.000,00 52.176.600.000,00

641.663.630.000,00 49.792.440.000,00

767.615.126.526,00

766.582.242.761,00

727.548.569.854,00

Bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi pendapatan dana perimbangan tahun anggaran 2014 lebih kecil Rp1.032.883.765,00 atau

99


0,13%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, realisasi pendapatan dana perimbangan tahun 2013 lebih besar Rp39.033.672.907,00 atau meningkat 5,37%. Rincian obyek pendapatan dana perimbangan tahun 2014 yang tidak memenuhi target adalah dari dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2013 realisasi dana bagi hasil pajak lebih kecil Rp2.733.002.824,00 atau kurang sebesar 9,78% dan realisasi dana bagi hasil bukan pajak lebih kecil Rp1.136.748.269,00 atau kurang sebesar 13,96%. Adapun rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak…....................... Rp25.217.998.330,00 Pendapatan bagi hasil pajak dari pemerintah pusat terdiri atas bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bagi hasil pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 dan bagi hasil pajak penghasilan pasal 21`dengan rincian sebagai berikut: 2014 Dana Perimbangan-Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan

Anggaran (Rp) 14.896.730.811,00

2013 Realisasi (Rp) 15.795.590.015,00

Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Pasal 21

Realisasi (Rp) 19.424.642.197,00 -

949.876.350,00

575.378.225,00

666.022.700,00

9.960.348.593,00

8.847.030.090,00

7.860.336.257,00

25.806.955.754,00

25.217.998.330,00

27.951.001.154,00

Bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi pendapatan bagi hasil pajak tahun 2014 kurang Rp588.957.424,00 atau 2,28%. Hal ini disebabkan semua obyek pendapatan dana perimbangan bagi hasil pajak

100


tidak terealisasi sebagaimana yang telah dianggarkan. Dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, realisasi pendapatan bagi hasil pajak tahun 2014 menurun sebesar Rp2.733.002.824 atau 9,78%. Penurunan terbesar dari dana bagi hasil pajak ini berasal dari dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan dikarenakan sejak tahun 2014 ada pelimpahan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan ke Pemerintah Kabupaten Batang. b. Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak .......……..Rp7.004.750.431,00 Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut: 2014

2013

Dana Perimbangan-Bagi Hasil Bukan Pajak:

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan

1.740.006.748,00

1.338.745.394,00

1.064.508.841,00

Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan

402.414.486,00

383.182.410,00

347.408.873,00

Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi

248.773.384,00

237.468.039,00

67.627.825,00

Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi

36.064.000,00

56.578.713,00

31.170.208,00

Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi

13.602.070,00

13.602.070,00

5.309.385,00

124.123.837,00

91.481.558,00

79.039.590,00

4.883.692.247,00

4.883.692.247,00

6.546.433.978,00

7.448.676.772,00

7.004.750.431,00

8.141.498.700,00

Bagi Hasil dari Pertambangan Umum Bagi Hasil Cukai Tembakau

Bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi pendapatan bagi hasil bukan pajak tahun 2014 lebih rendah Rp443.926.341,00 atau 5,96 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, realisasi pendapatan bagi hasil bukan pajak tahun 2014 lebih rendah Rp1.136.748.269,00 atau 13,96%.

c. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) ................Rp682.182.894.000,00 DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-

101


daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DAU tahun 2014 ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 02 tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Tahun

Anggaran

2014.

Berdasarkan

Peraturan

Pemerintah tersebut, alokasi DAU untuk Kabupaten Batang adalah sebesar Rp682.182.894.000,00. Alokasi DAU tahun anggaran 2014 untuk Kabupaten Batang telah diterima seluruhnya pada tahun anggaran 2014. Penerimaan DAU tahun 2014 ini lebih tinggi Rp40.519.264.000,00 dari penerimaan DAU tahun 2013 atau 6,31%.

d. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) .................Rp52.176.600.000,00 DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Alokasi DAK tahun 2014 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK/07/2013 tentang Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014. Dana DAK untuk Kabupaten Batang meliputi 12 (dua belas) bidang, dengan rincian sebagai berikut:

102


2014

2013

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

DAK Bidang Pendidikan

18.246.750.000,00

18.246.750.000,00

20.706.710.000,00

DAK Bidang Kesehatan

4.056.470.000,00

4.056.470.000,00

5.469.950.000,00

DAK Infrastruktur Jalan

4.747.480.000,00

4.747.480.000,00

4.288.550.000,00

DAK Infrastruktur Irigasi

4.009.040.000,00

4.009.040.000,00

5.169.370.000,00

DAK Infrastruktur Air Minum

1.390.920.000,00

1.390.920.000,00

1.080.860.000,00

DAK Infrastruktur Sanitasi

1.392.660.000,00

1.392.660.000,00

963.850.000,00

DAK Kelautan dan Perikanan

4.466.440.000,00

4.466.440.000,00

3.742.710.000,00

DAK Pertanian

7.298.490.000,00

7.298.490.000,00

4.506.110.000,00

965.660.000,00

965.660.000,00

1.253.480.000,00

1.007.960.000,00

1.007.960.000,00

990.030.000,00

DAK Kehutanan

993.730.000,00

993.730.000,00

1.179.890.000,00

DAK Keselamatan dan Transportasi Darat

440.930.000,00

Dana Alokasi Khusus:

DAK Lingkungan Hidup DAK Keluarga Berencana

435.890.000,00

435.890.000,00

DAK Perdagangan Pasar

1.836.990.000,00

1.836.990.000,00

DAK Rujukan

1.328.120.000,00

1.328.120.000,00

52.176.600.000,00

52.176.600.000,00

Jumlah

Realisasi (Rp)

49.792.440.000,00

Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2014 telah diterima seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten Batang. Jika dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2013, maka realisasi pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp2.384.160.000,00 atau 4,79%.

e. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya........Rp164.824.223.000,00 Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya terealisasi 100% dari anggarannya berasal dari pendapatan dana penyesuaian sertifikasi guru sebesar Rp164.824.223.000,00.

f. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi ..................Rp65.090.370.999,00 Pendapatan transfer pemerintah provinsi terdiri atas bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya dengan perincian sebagai berikut:

103


2014

2013

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

13.296.310.935,00

11.989.114.005,00

10.064.706.594,00

Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

21.750.837.164,00

18.596.165.355,00

15.838.219.968,00

Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

21.638.466.417,00

21.263.233.090,00

17.117.913.325,00

29.382.508,00

18.198.615,00

19.285.416,00

3.714.152.742,00

13.223.659.934,00

5.383.188.314,00

Transfer Pemerintah Provinsi: Bagi Hasil Pajak:

Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Kekurangan Dana Bagi Hasil 2012 Bagi hasil dari pajak rokok

60.429.149.766,00

65.090.370.999,00

43.040.125.303,00

Bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi pendapatan transfer Pemerintah

Provinsi

lebih

besar

Rp4.661.221.233,00

atau

7,71%.

Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, realisasi tahun 2014 lebih tinggi Rp22.050.245.696,00 atau meningkat 51,23%.

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH …………. Rp42.081.940.615,00 Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer meliputi bantuan keuangan dari provinsi dengan realisasi tahun 2014 dan 2013 sebagai berikut:

2014 Lain-lain Pendapatan yang Sah: Pendapatan Hibah Pendapatan Lainnya Jumlah

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp) 2.000.000.000,00

2013 Realisasi (Rp) -

46.660.359.000,00

40.081.940.615,00

36.082.133.266,00

46.660.359.000,00

42.081.940.615,00

36.082.133.266,00

Berikut ini penjelasan masing-masing obyek Lain-lain Pendapatan yang Sah: 1) Dana hibah diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Batang sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses 104


sambungan air minum perpipaan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengelolaan. Dana hibah sebagaimana dimaksud diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Batang berdasarkan capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan pemasangan sambungan Rumah (SR) baru yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pada tahun 2014 mendapatkan Dana Hibah sebesar Rp2.000.000.000,00 untuk pembangunan 1 sampai dengan 1000 SR. 2) Pendapatan lainnya sebesar Rp40.081.940.615,00 terdiri atas: a. Belanja bantuan keuangan bersifat umum dari retribusi daerah izin usaha perikanan sebesar Rp.21.459.900,00. b. Belanja bantuan keuangan bersifat umum dari retribusi daerah tera dan tera ulang sebesar Rp54.408.715,00. c. Belanja bantuan keuangan bersifat umum dari sumbangan pihak ketiga kayu sebesar Rp12.727.000,00. d. FEDEP sebesar Rp85.000.000,00. e. TMMD sebesar Rp320.000.000,00. f. Penyusunan sistem informasi profil daerah sebesar Rp50.000.000,00. g. Primatani berbasis pekarangan sebesar Rp100.000.000,00. h. Pendidikan Untuk Semua (PUS) sebesar Rp50.000.000,00. i. Bantuan sarana prasarana sebesar Rp28.280.000.000,00. j. Bantuan pendidikan sebesar Rp11.108.345.000,00.

5.2.2 REALISASI BELANJA.............................................. Belanja

daerah

merupakan

pengeluaran

Rp1.212.281.052.709,93 daerah

dalam

rangka

penyelenggaraan pemerintahan. Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2014 untuk masing-masing SKPD disajikan pada lampiran 14. 105


Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2014 serta realisasi tahun anggaran 2013, adalah sebagai berikut: 2014 Belanja Daerah: Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Transfer

2013

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

1.097.146.938.195,00 183.102.503.586,00 2.000.000.000,00 44.305.850.000,00

1.010.380.256.054,93 157.304.196.255,00 761.450.400,00 43.835.150.000,00

882.247.170.787,00 148.222.973.774,00 890.760.840,00 36.051.769.800,00

1.326.555.291.781,00

1.212.281.052.709,93

1.067.412.675.201,00

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja tahun 2014 lebih rendah Rp114.274.239.071,07,00 atau 8,61%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, realisasi belanja tahun 2014 lebih besar Rp144.868.377.508,93 atau 13,57%. Berikut penjelasan untuk masing-masing kelompok belanja:

1. REALISASI BELANJA OPERASI ...........................Rp1.010.380.256.054,93 Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan, dengan rincian sebagai berikut: 2014 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Belanja Pegawai

741.226.996.715,00

695.121.258.351,00

614.822.878.032,00

Belanja Barang

Belanja Operasi:

Anggaran (Rp)

2013

284.463.071.459,00

246.774.866.536,93

190.109.518.494,00

Bunga

358.236.000,00

43.599.157,00

62.958.879,00

Hibah

37.487.106.000,00

36.203.606.000,00

26.446.874.000,00

Bantuan Sosial

32.833.300.000,00 778.228.021,00

31.458.697.989,00 778.228.021,00

50.049.360.230,00 755.581.152,00

1.097.146.938.195,00

1.010.380.256.054,93

882.247.170.787,00

Bantuan Keuangan

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja operasi tahun 2014 lebih rendah Rp86.766.682.140,07 atau 7,91%. Sedangkan bila dibandingkan dengan 106


realisasi tahun 2013, realisasi belanja operasi tahun 2014 lebih besar Rp128.133.085.267,93 atau 14,52%. a. Realisasi Belanja Pegawai…..……………….. Rp695.121.258.351,00 Belanja pegawai terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan rincian anggaran dan realisasi tahun anggaran 2014 sebagai berikut:

Belanja Pegawai:

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Belanja Tidak Langsung: Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS

452.818.300.687,00 204.026.232.837,00

438.432.394.243,00 174.933.536.925,00

96,82 85,74

3.972.000.000,00

3.972.000.000,00

4.761.041.159,00

4.414.483.610,00

665.577.574.683,00 22.358.347.510,00 25.607.669.746,00 2.116.306.300,00

Belanja Lain Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH Biaya Pemungutan Pajak Daerah

Belanja Langsung: Honorarium PNS Honorarium Non PNS Uang Lembur Uang Untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Belanja kursus,pelatihan, sosialiasi,bintek Belanja pegawai BLUD

2.177.450.000,00

Lebih/(Kurang)

%

(14.385.906.444,00) (29.092.695.912,00)

(3,18) (14,26)

100,00

-

-

92,72

(346.557.549,00)

621.752.414.778,00

93,42

(43.825.159.905,00)

(6,58)

20.264.726.587,00 24.432.493.150,00 1.958.587.650,00

90,64 95,41 92,55

(2.093.620.923,00) (1.175.176.596,00) (157.718.650,00)

(9,36) (4,59) (7,45)

85,86

(307.900.000,00)

1.869.550.000,00

2.162.653.600,00

1.813.119.744,00

83,84

(349.533.856,00)

21.226.994.876,00 75.649.422.032,00

23.030.366.442,00 73.368.843.573,00

108,50 96,99

1.803.371.566,00 (2.280.578.459,00)

741.226.996.715,00

695.121.258.351,00

93,78

(46.105.738.364,00)

(7,28)

(14,14) (16,16) 8,50 (3,01) (6,22)

b. Realisasi Belanja Barang........................................ Rp246.774.866.536,93 Anggaran dan realisasi belanja barang tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

107


Belanja Barang: Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan/Material Belanja Jasa Kantor Belanja Premi Asuransi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Makan Minum

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Lebih/(Kurang)

%

20.056.568.184,00 25.998.161.409,00 34.841.840.612,00 1.132.600.000,00

18.941.124.612,00 24.900.187.453,00 28.758.156.223,00 435.425.307,00

94,44 95,78 82,54 38,44

(1.115.443.572,00) (1.097.973.956,00) (6.083.684.389,00) (697.174.693,00)

(5,56) (4,22) (17,46) (61,56)

11.686.077.700,00

10.293.017.513,00

88,08

(1.393.060.187,00)

(11,92)

9.639.343.055,00

9.220.524.384,00

95,66

(418.818.671,00)

(4,34)

4.155.335.300,00

3.728.147.131,00

89,72

(427.188.169,00)

(10,28)

10.630.405.800,00

9.515.967.835,00

89,52

(1.114.437.965,00)

(10,48)

3.940.564.700,00

3.682.288.743,00

93,45

(258.275.957,00)

(6,55)

Belanja Perjalanan Dinas

16.778.901.984,00

14.277.777.631,00

85,09

(2.501.124.353,00)

(14,91)

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS

12.886.421.550,00

11.747.286.710,00

91,16

(1.139.134.840,00)

(8,84)

5.650.000,00 45.634.505.590,00 8.740.961.000,00

5.650.000,00 44.237.307.852,00 7.925.771.304,00

100,00 96,94 90,67

(1.397.197.738,00) (815.189.696,00)

(3,06) (9,33)

428.776.500,00

365.117.500,00

85,15

(63.659.000,00)

(14,85)

34.254.322.912,00

30.261.447.688,00

88,34

(3.992.875.224,00)

(11,66)

24.190.140.563,00

20.455.949.493,00

84,56

(3.734.191.070,00)

(15,44)

17.500.000,00

15.005.000,00

85,74

(2.495.000,00)

(14,26)

19.444.994.600,00

8.008.714.157,93

41,19

(11.436.280.442,07)

(58,81)

284.463.071.459,00

246.774.866.536,93

86,75

(37.688.204.922,07)

(13,25)

Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya

Belanja perjalanan pindah tugas Belanja Pemeliharaan Belanja Jasa konsultasi Belanja Survey dan Penyusunan Design Enginering Belanja Barang dan Jasa BLUD Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja APKASI Belanja Barang dan Jasa Dana JKN

c. Realisasi Bunga...................................................................Rp43.599.157,00 Belanja bunga digunakan untuk membayar bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka panjang. Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi bunga utang untuk tahun 2014 lebih rendah Rp314.636.843,00 atau 87,83%.

d. Realisasi Hibah............................................................Rp36.203.606.000,00 Belanja hibah digunakan untuk pemberian uang, barang dan atau jasa dari pemerintah daerah kepada perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus

108


yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Dari yang dianggarkan sebesar Rp37.487.106.00.000,00 tidak terserap sebesar Rp1.283.500.000,00 atau 3,42%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan

tahun

2013

maka

realisasi

tahun

2013

lebih

kecil

Rp9.756.732.000,00 atau 36,89%. Anggaran dan realisasi belanja hibah tahun 2014 serta perbandingannya dengan realisasi tahun 2013 adalah sebagai berikut: 2014

2013

Belanja Hibah:

Anggaran (Rp)

hibah kepada pemerintah desa

18.249.180.000,00

17.246.680.000,00

1.100.000.000,00

19.237.926.000,00

18.956.926.000,00

22.700.174.000,00

hibah kepada badan/lembaga/organisasi hibah kepada kelompok /anggota masyarakat

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

2.646.700.000,00 37.487.106.000,00

36.203.606.000,00

26.446.874.000,00

Belanja hibah tersebut belum termasuk realisasi belanja barang dan realisasi belanja modal dari SKPD yang dihibahkan kepada desa dan masyarakat.

e. Realisasi Bantuan Sosial .............................................Rp 31.458.697.989,00 Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah

daerah

kepada

individu,

keluarga,

kelompok

dan/atau

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pada tahun 2014 realisasi bantuan sosial sebesar Rp31.458.697.989,00 lebih kecil Rp1.374.602.011,00 atau 4,19% dari anggarannya. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2013 maka realisasi belanja bantuan sosial turun sebesar Rp18.568.015.382,00 atau 36,55%

sebagaimana tampak dalam

tabel di bawah ini:

109


2014

2013

Bantuan Sosial

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Bant.sosial kpd kelompok masyarakat

15.432.300.000,00

15.095.937.400,00

33.689.396.000,00

Bant.sosial kpdanggota masyarakat

17.451.000.000,00

16.362.760.589,00

16.359.964.230,00

32.883.300.000,00

31.458.697.989,00

50.049.360.230,00

Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat meliputi bantuan pemugaran rumah tidak layak huni dan bantuan jaminan kesehatan daerah (jamkesda).

2. REALISASI BELANJA MODAL ................................Rp157.304.196.255,00 Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya yang terdiri atas:

Belanja Modal: Belanja Tanah

Tahun 2014 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

Tahun 2013 Realisasi (Rp)

3.284.679.200,00

2.491.894.515,00

587.065.800,00

Belanja Peralatan dan Mesin

57.618.476.361,00

50.242.625.237,00

36.424.978.584,00

Belanja Gedung dan Bangunan

83.005.112.025,00

75.185.274.393,00

59.684.602.403,00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

25.044.641.300,00

22.663.077.560,00

48.759.821.697,00

Belanja Aset Tetap Lainnya

8.163.527.000,00

1.660.879.155,00

682.813.600,00

Belanja Aset Lainnya

5.986.067.700,00

5.060.445.395,00

2.083.691.690,00

183.102.503.586,00

157.304.196.255,00

148.222.973.774,00

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja modal tahun 2014 lebih rendah Rp28.597.695.327,00 atau 16,17%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi belanja modal tahun 2013 lebih besar Rp14.742.488.925,00 atau 11,05%. 110


Realisasi belanja modal sudah termasuk biaya administrasi perkantoran yang melekat pada biaya perolehan modal tersebut. Aset lainnya pada belanja modal merupakan belanja modal BLUD di RSUD Kabupaten Batang. Realisasi belanja modal berdasarkan obyek belanja disajikan pada tabel berikut:

Anggaran (Rp) Belanja Modal Pengadaan Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin: Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel Belanja Modal Pengadaan Alat-AlatPertanian Dan Peternakan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kantor Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya: Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman

Belanja Modal Aset Lainnya: Jumlah Belanja Modal

%

Lebih/(Kurang)

%

2.491.894.515

75,86

(792.784.685)

(24,14)

5.230.550.000 14.817.712.200 427.300.000 73.850.000

5.216.617.728 12.542.715.714 424.222.760 73.737.500

99,73 84,65 99,28 99,85

(13.932.272) (2.274.996.486) (3.077.240) (112.500)

(0,27) (15,35) (0,72) (0,15)

14.956.406.965

14.071.134.067

94,08

(885.272.898)

(5,92)

1.126.955.500 274.950.000 332.190.000 15.998.380.696 4.320.003.000 60.178.000

1.011.265.068 257.666.800 318.480.600 15.373.756.200 893.328.550 59.700.250

89,73 93,71 95,87 96,10 20,68 99

(115.690.432) (17.283.200) (13.709.400) (624.624.496) (3.426.674.450) (477.750)

(10,27) (6,29) (4,13) (3,90) (79,32) (1)

57.618.476.361

50.242.625.237

87,20

(7.375.851.124)

(12,80)

Anggaran (Rp) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan: Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon

Realisasi (Rp)

3.284.679.200

Realisasi (Rp)

%

Lebih/(Kurang)

%

83.005.112.025

75.185.274.393

90,58

(7.819.837.632)

(9,42)

11.425.384.500 6.456.630.000 996.140.000

10.088.397.870 5.607.561.800 982.898.000

88,30 86,85 98,67

(1.336.986.630) (849.068.200) (13.242.000)

(11,70) (13,15) (1,33)

6.166.486.800

5.984.219.890

97,04

(182.266.910)

(2,96)

25.044.641.300

22.663.077.560

90,49

(2.381.563.740)

(9,51)

7.776.652.000 39.000.000

1.282.282.755 38.945.500

16,49 99,86

(6.494.369.245) (54.500)

(83,51) (0,14)

347.875.000

339.650.900

97,64

(8.224.100)

(2,36)

8.163.527.000

1.660.879.155

20,35

(6.502.647.845)

(79,65)

5.986.067.700

5.060.445.395

84,54

(925.622.305)

(15,46)

183.102.503.586

157.304.196.255

85,91

(25.798.307.331)

(14,09)

111


3. REALISASI BELANJA TAK TERDUGA ........................Rp761.450.400,00 Belanja Tak Terduga (BTT) adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bantuan sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan adalah pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tetapi anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp761.450.400,00 atau 38,07% dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00. Dibandingkan dengan tahun 2013 maka realisasi tahun 2014 turun sebesar Rp129.310.440,00 atau 14,52%. Realisasi belanja tersebut dipergunakan untuk pengeluaran sebagai berikut: 1) Perbaikan kerusakan Jalan Desa Gerlang akibat bencana di Kecamatan Blado sebesar Rp74.774.000,00. 2) Pekerjaan Bencana Alam 12 (dua belas) Ruas Jalan di Kecamatan Batang, Jembatan Emboh Lawangaji dan Jembatan Gantung Desa Jrakahpayung Kabupaten Batang sebesar Rp527.156.400,00. 3) Pekerjaan perbaikan Pasar Darurat Bandar Kabupaten Batang sebesar Rp62.520.000,00. 4) Penanganan bencana kebakaran Pasar Batang, pekerjaan rehab Kios Darurat Pasar Batang Kabupaten Batang sebesar Rp97.000.000,00. 4. REALISASI BELANJA TRANSFER............................Rp43.835.150.000,00 Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja transfer tahun 2014 lebih rendah Rp470.700.000,00 atau 1,06%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, realisasi tahun 2014 tinggi Rp7.783.380.200,00 atau 21,59%.

112


Dalam penganggaran, belanja transfer masuk dalam belanja bantuan keuangan kepada desa. Realisasi belanja transfer dipergunakan untuk pengeluaran sebagai berikut: a) Bantuan alokasi dana desa sebesar Rp18.052.950.000,00. b) Bantuan tambahan penghasilan aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) sebesar Rp20.671.700.000,00. c) Pembangunan/Renovasi Kantor/Balai Desa sebesar Rp3.700.000.000,00. d) Bantuan Keuangan Kepala Desa sebesar Rp1.410.500.000,00.

5.2.3 REALISASI PEMBIAYAAN............................................Rp138.549.448.943,00 Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan dan Pengeluaran, dengan anggaran dan realisasi tahun anggaran 2014 dan 2013 serta Pembiayaan Netto, adalah sebagai berikut: 2014 Pembiayaan:

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2013 Realisasi (Rp)

1 Penerimaan Pembiayaan

146.693.658.753,00

146.693.658.753,00

132.532.413.822,00

2 Pengeluaran Pembiayaan

8.773.921.575,00

8.144.209.810,00

5.053.462.944,00

Pembiayaan Netto

137.919.737.178,00

138.549.448.943,00

127.478.950.878,00

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi pembiayaan neto tahun 2014 lebih tinggi Rp629.711.765,00 atau 0,46%. Sedangkan bila dibandingkan dengan

113


realisasi

tahun

2013,

realisasi

pembiayaan

netto

2014

lebih

besar

Rp11.070.498.065,00 atau 8,68%. 1. Realisasi Penerimaaan Pembiayaan.............................Rp146.693.658.753,00 Penerimaan pembiayaan mencakup penerimaan kas daerah yang berasal dari penggunaan SILPA tahun lalu, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman, dengan rincian sebagai berikut: 2014 Anggaran (Rp) a b c d

Penggunaan SILPA Pencairan dana cadangan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

2013 Realisasi (Rp)

146.693.658.753,00 -

Realisasi (Rp)

146.693.658.753,00 -

132.531.957.261,00

146.693.658.753,00

132.532.413.822,00

456.561,00

146.693.658.753,00

Penggunaan SILPA merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2013 yang dialokasikan untuk pembiayaan pada tahun anggaran 2014. Jumlah tersebut telah ditetapkan sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2013 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013.

2. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan...................................Rp8.144.209.810,00 Pengeluaran pembiayaan mencakup pengeluaran kas daerah yang dipergunakan untuk penyertaan modal, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai pengeluaran pembiayaan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

114


2014 Pengeluaran Pembiayaan: a Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah b Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri-Pemerintah Pusat c

Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri-Lainnya

a. Penyertaan

Modal

2013

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

5.207.000.000,00

5.207.000.000,00

1.797.000.000,00

162.507.000,00

162.506.562,00

162.506.562,00

3.404.414.575,00 8.773.921.575,00

2.774.703.248,00 8.144.209.810,00

3.093.956.382,00 5.053.462.944,00

(Investasi)

Pemerintah

Daerah

sebesar

Rp5.207.000.000,00 ke BUMD BPR BKK. b. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat merupakan angsuran pinjaman SLA-860/DP3/1996 Pemerintah Daerah kepada Asian Development Bank sebesar Rp162.506.562,00. c. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya kepada pihak ketiga

merupakan utang

sebesar Rp2.774.703.248,00 berupa jaminan

pemeliharaan atas kegiatan kontrak pembangunan di tahun 2014 dimana pemeliharaannya dilaksanakan di tahun 2014, antara lain berupa pembangunan gedung kantor, rehabilitasi pasar, pemeliharaan jalan, pembangunan air bersih pedesaan, drainase, saluran air, trotoar dan lainlain. 5.2.4 REALISASI SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN..Rp137.485.386.559,99 Anggaran 2014 (Rp)

Realisasi 2014 (Rp)

2013(Rp)

1 Pendapatan dan Belanja Pendapatan

1.188.635.554.603,00

1.211.216.990.326,92

1.086.627.383.076,00

Belanja dan Transfer

1.326.555.291.781,00

1.212.281.052.709,93

1.067.412.675.201,00

(137.919.737.178,00)

(1.064.062.383,01)

19.214.707.875,00

146.693.658.753,00

146.693.658.753,00

132.532.413.822,00

Surplus/(Defisit) 2 Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

8.773.921.575,00

8.144.209.810,00

5.053.462.944,00

137.919.737.178,00

138.549.448.943,00

127.478.950.878,00

-

137.485.386.559,99

146.693.658.753,00

115


Berdasarkan perhitungan pada laporan realisasi anggaran terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun 2014 sebesar Rp137.485.386.559,99 yang terdiri dari: 1. Rekening

Kas

di

BUD/Rekening

Kas

Umum

Daerah

sebesar

Rp27.553.894.850,00 sama dengan posisi saldo kas di Buku Kas Umum Daerah (BIX) per 31 Desember 2014. 2. Deposito Pemerintah kabupaten Batang sebesar Rp 85.000.000.000,00 yang berada pada: a. Deposito

pada

Bank

Rakyat

Indonesia

Cabang

Batang

sebesar

Rp20.000.000.000,00. b. Deposito pada Bank Negara Indonesia sebesar Rp25.000.000.000,00. c. Deposito pada Bank Mandiri sebesar Rp. 40.000.000.000,00. 3. Kas di Bendahara Penerimaan Rp7.297.150.180,24

terdiri

dari

SKPD se-Kabupaten Batang sebesar Pendapatan

Asli

Daerah

sebesar

Rp57.153.874,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Pendapatan BPJS Kapitasi) sebesar Rp7.239.996.306,24. 4. Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD se-Kabupaten Batang sebesar Rp5.101.554,00. 5. Kas di BLUD RSUD Kabupaten Batang sebesar Rp17.629.239.975,75. Posisi Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2014 terdiri dari: a. Kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD sebesar Rp17.463.129.876,75. b. Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD sebesar Rp166.110.099,00.

Di dalam SILPA sebesar Rp137.485.386.559,99 tersebut, terdapat kas yang telah dibatasi penggunaannya (SILPA terikat) sebesar Rp91.615.153.681,24 dan SILPA bebas sebesar Rp45.870.232.878,75 sebagaimana tabel berikut:

116


NO

KETERANGAN

ANGGARAN (Rp)

SILPA TOTAL 1

137.485.386.559,99

SiLPA DAK Th 2012 SiLPA DAK Th 2013 SiLPA DAK Th 2014

8.952.692.323,00 2.861.495.811,00 11.116.000.812,00 JUMLAH

2

22.930.188.946,00

Sisa Dana Sertifikasi Guru Th 2013 Sisa Dana Sertifikasi Guru Th 2014 JUMLAH

15.262.802.690,00 28.942.395.200,00

Sisa Tambahan Penghasilan Guru Th 2013 Sisa Tambahan Penghasilan Guru Th 2014 JUMLAH

734.750.000,00 672.600.000,00

4

Sisa Bantuan Gubernur Th 2014

200.000.000,00

5

Sisa Dana BOS Th 2012

651.518.915,00

6

Sisa BLUD RSUD Th 2014

7

Sisa SiLPA Dana Cukai

8

Sisa Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Th 2014

6.611.829.967,00

9

Sisa Dana BPJS

7.239.996.306,24

3

JUMLAH (Rp)

44.205.197.890,00

1.407.350.000,00

7.579.970.089,00 789.101.568,00

JUMLAH

23.072.416.845,24

JUMLAH SILPA TERIKAT APBD 2015 JUMLAH SILPA BEBAS APBD 2015

91.615.153.681,24 45.870.232.878,75

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS Laporan Arus Kas menyajikan informasi aliran penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun dan 2014 dan 2013, meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non Anggaran. Penyajian laporan arus kas didasarkan pada transaksi kas daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku pejabat pengelola keuangan daerah, serta kas yang dikelola oleh RSUD Batang sebagai BLUD. Transaksi pada kas DPPKAD menggunakan dokumen sumber surat tanda setoran (STS) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Transaksi pada kas BLUD

117


RSUD Batang menggunakan dokumen sumber Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengesahan. Ringkasan laporan arus kas tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut: 2014 (Rp)

2013 (Rp)

A Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

155.721.535.071,99

166.993.136.307,00

B Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

(156.785.597.455,00)

(147.778.428.432,00)

(8.144.209.810,00)

(5.053.006.383,00)

(6.665.872.239,24)

(463.948.856,00)

C Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan D Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Kenaikan/Penurunan Kas

(15.874.144.432,25)

13.697.752.636,00

Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD

146.057.279.258,00

132.359.526.622,00

Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD

130.183.134.825,75

146.057.279.258,00

Saldo pada Bendahara Pengeluaran

7.671.945,00

816.667.356,00

Saldo pada Bendahara Penerimaan

7.297.150.180,24

65.672.451,00

137.487.956.950,99

146.939.619.065,00

5.3.1 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI.... Rp155.721.535.071,99 Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri atas arus masuk dan arus keluar kas, dengan perincian sebagai berikut: 2014 (Rp)

2013 (Rp)

1 Arus Masuk Kas

1.210.698.391.526,92

1.086.182.837.734,00

2 Arus Keluar Kas

1.054.976.856.454,93

919.189.701.427,00

155.721.535.071,99

166.993.136.307,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

118


1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi ……..…….Rp1.210.698.391.526,92 Arus masuk kas dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak-Pemerintah Pusat Bagi Hasil Bukan Pajak-Pemerintah Pusat Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Penyesuaian Pendapatan Bagi Hasil Pajak- Propinsi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya-Propinsi Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

2014 (Rp) 42.714.336.489,00 25.247.348.616,00 6.617.718.234,00

2013 (Rp) 40.333.063.058,00 35.812.498.970,00 5.647.941.063,00

97.540.210.812,92 25.217.998.330,00 7.004.750.431,00 682.182.894.000,00 52.176.600.000,00 164.824.223.000,00 65.090.370.999,00

61.264.522.906,00 27.951.001.154,00 8.141.498.700,00 641.663.630.000,00 49.792.440.000,00 131.070.795.000,00 48.423.313.617,00

2.000.000.000,00 40.081.940.615,00

36.082.133.266,00

1.210.698.391.526,92

1.086.182.837.734,00

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi...................Rp1.054.976.856.454,93 Arus keluar kas untuk aktivitas operasi dipergunakan untuk pengeluaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga, dengan rincian sebagai berikut:

119


2014 (Rp) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Bunga Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Belanja transfer/bagi hasil ke desa Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

695.121.258.351,00 246.774.866.536,93 43.599.157,00 36.203.606.000,00 31.458.697.989,00 778.228.021,00 761.450.400,00

2013 (Rp) 614.822.878.032,00 190.109.518.494,00 62.958.879,00 26.446.874.000,00 50.804.941.382,00 890.760.840,00 -

43.835.150.000,00

36.051.769.800,00

1.054.976.856.454,93

919.189.701.427,00

5.3.2 ARUS KAS BERSIH DARI INVESTASI ………………...(Rp156.785.597.455,00) ASET NON KEUANGAN Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri atas arus masuk dan arus kas keluar, dengan rincian sebagai berikut:

2014 (Rp) Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

2013 (Rp)

518.598.800,00

444.545.342,00

157.304.196.255,00

148.222.973.774,00

(156.785.597.455,00)

(147.778.428.432,00)

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan…....Rp518.598.800,00 Arus kas masuk berasal dari penerimaan yang bersumber pelepasan hak atas tanah, penjualan peralatan dan mesin, serta penjualan aset tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut:

120


2014 (Rp) Pelepasan Hak Atas Tanah Penjualan atas Peralatan dan Mesin: Penjualan Kendaraan Dinas roda dua Penjualan Kendaraan Dinas roda empat Penjualan Aset Tetap Lainnya: Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas Penjualan Drum Bekas Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan Penjualan hasil pertanian Penjualan hasil perikanan Arus Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

2013 (Rp) -

-

9.600.000,00 9.600.000,00

-

-

31.500.000,00

-

-

29.050.000,00 72.355.000,00 358.793.800,00 48.800.000,00 508.998.800,00

16.010.000,00 211.352.000,00 150.633.342,00 35.050.000,00 444.545.342,00

518.598.800,00

444.545.342,00

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan.. Rp157.304.196.255,00 Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap yang terdiri atas: 2014 (Rp) Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Bangunan dan Gedung Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Arus Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

2013 (Rp)

2.491.894.515,00 50.242.625.237,00 75.185.274.393,00 22.663.077.560,00 1.660.879.155,00 5.060.445.395,00

587.065.800,00 36.424.978.584,00 59.684.602.403,00 48.759.821.697,00 682.813.600,00 2.083.691.690,00

157.304.196.255,00

148.222.973.774,00

Perincian lebih lanjut arus keluar kas dari aktivitas investasi non keuangan adalah sebagai berikut.

121


2014 (Rp) 2.491.894.515,00

2013 (Rp) 587.065.800,00

Alat -Alat Berat Alat -Alat Angkutan Alat -alat Bengkel Alat -alat Pertanian dan Peternakan Alat -alat Kantor dan Rumah Tangga Alat -alat Studio Alat -alat Komunikasi Alat -alat Ukur Alat -alat Kedokteran Alat -alat Laboratorium Alat -alat Keamanan

5.216.617.728,00 12.542.715.714,00 424.222.760,00 73.737.500,00 14.071.134.067,00 1.011.265.068,00 257.666.800,00 318.480.600,00 15.373.756.200,00 893.328.550,00 59.700.250,00

7.240.090.110,00 10.722.522.414,00 117.995.285,00 79.530.000,00 9.092.048.433,00 2.420.146.370,00 87.976.350,00 380.069.900,00 5.587.977.572,00 670.578.650,00 26.043.500,00

Belanja Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan

75.185.274.393,00

59.684.602.403,00

Konstruksi Jalan Konstruksi Jembatan Konstruksi Jaringan Air Penerangan, Taman dan Hutan Kota Instalasi Listrik dan Telpon

10.088.397.870,00

26.984.260.381,00 3.186.879.400,00 14.263.250.055,00 2.798.929.111,00 1.526.502.750,00

Buku/ Kepustakaan Barang Bercorak Seni, Kebudayaan Hewan/ Ternak dan Tanaman Rambu Peringatan

1.282.282.755,00 38.945.500,00 339.650.900,00

375.913.400,00 125.387.200,00 181.513.000,00 -

Belanja Aset Lainnya

5.060.445.395,00

2.083.691.690,00

157.304.196.255,00

148.222.973.774,00

Belanja Pengadaan Tanah

5.607.561.800,00 982.898.000,00 5.984.219.890,00

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

5.3.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN......................(Rp8.144.209.810,00)

2014 (Rp) 1 Arus Masuk Kas 2 Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan

8.144.209.810,00

2013 (Rp) 456.561,00 5.053.462.944,00

(8.144.209.810,00)

(5.053.006.383,00)

Rincian arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan dijelaskan sebagai berikut:

122


1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan.................................................Rp0,00 Arus masuk kas dari Aktivitas Pembiayaan pada tahun anggaran 2014 terdiri atas:

2014 (Rp) Pencairan Dana Cadangan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Entitas Lainnya Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan

2013 (Rp) 456.561,00 -

456.561,00

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan........................(Rp8.144.209.810,00) Arus keluar kas dari Aktivitas Pembiayaan terdiri atas rincian sebagai berikut:

2014 (Rp) Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Arus Keluar Kas dari Aktivitas Negeri Lainnya Pembiayaan

2013 (Rp)

5.207.000.000,00 162.506.562,00

1.797.000.000,00 162.506.562,00

2.774.703.248,00

3.093.956.382,00

8.144.209.810,00

5.053.462.944,00

5.3.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN ...............Rp(6.665.872.239,24) Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus masuk kas dari aktivitas non anggaran terdiri dari penerimaan PFK dan penerimaan sisa uang persediaan tahun lalu yang merupakan realisasi kas masuk akibat aktivitas Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Batang periode 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. Sedangkan Arus keluar kas dari Aktivitas Non Anggaran terdiri dari pengeluaran PFK dan penerimaan sisa uang persediaan tahun berjalan. 123


Arus kas dari aktivitas non anggaran yang disajikan dalam laporan arus kas merupakan arus kas pada kas daerah yang dikelola oleh DPPKAD selaku PPKD.

1 Arus Masuk Kas 2 Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran

2014 (Rp) 52.473.243.869,00

2013 (Rp) 46.295.678.617,00

59.139.116.108,24

46.759.627.473,00

(6.665.872.239,24)

(463.948.856,00)

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran ................... Rp52.473.243.869,00 Rincian arus masuk kas dari aktivitas non anggaran adalah sebagai berikut:

Arus Masuk Kas Aktivitas NonAnggaran 1. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Iuran Wajib Pegawai 10% Taperum Subsidi Askes Pajak Penghasilan Ps 21 Askes 2% Gaji Terusan PFK Kecamatan Reban dan Kecamatan Blado

2014 (Rp) 32.905.134.710,00 706.364.000,00 9.888.433.607,00 8.324.964.214,00 11.263.852,00 703.991,00

2. Penerimaan Sisa UP Tahun lalu Sisa Uang Persediaan yang belum disetor per 31 Desember 2013

2013 (Rp) 31.556.506.279,00 722.057.000,00 6.320.223.698,00 7.511.038.351,00 8.922.442,00 2.715.208,00

737.563,00

Pengembalian Belanja yang belum disetor per 31 Desember 2013 Pendapatan SKPD yang belum disetor per 31 Desember 2013 Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran

636.379.495,00

173.478.076,00

52.473.243.869,00

46.295.678.617,00

124


2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran......................Rp59.139.116.108,24 Arus keluar kas aktivitas non anggaran terdiri atas rincian sebagai berikut: 2014 (Rp)

Arus Keluar Kas Aktivitas Non Anggaran

2013 (Rp)

1. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Iuran Wajib Pegawai 10%

32.905.134.710,00

Taperum

31.556.506.279,00

706.364.000,00

722.057.000,00

Subsidi Askes

9.888.433.607,00

6.320.223.698,00

Pajak Penghasilan Ps 21

8.324.964.214,00

7.511.038.351,00

Askes 2% Gaji Terusan

11.263.852,00

8.922.442,00

PFK Dinsosnakertrans yang belum disetor sd 31 Desember 2013

2.715.208,00

PPh 21 yang belum disetor oleh BLUD RSUD Kab.Batang per 31 Desember

1.785.000,00

2. Pengeluaran Sisa UP Tahun Berjalan Sisa Uang Persediaan yang belum disetor per 31 Desember 2013

30.315,00

Pengembalian Belanja SKPD yang belum disetor per 31 Desember 2014 Pendapatan SKPD yang belum disetor per 31 Desember 2014 Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran

570.676.729,00 7.302.955.725,24

65.672.451,00

59.139.116.108,24

46.759.627.473,00

PFK tersebut tidak termasuk potongan pajak SP2D LS Non Gaji yang di pungut dan disetor oleh bendahara pengeluaran SKPD. SP2D LS Non Gaji yang diterbitkan masih diberikan bruto (termasuk pajak yang harus dipotong).

5.3.5 SALDO AKHIR KAS ........................................................... Rp137.487.956.950,99 Perhitungan saldo akhir Kas adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Kas Di BUD dan BLUD Kenaikan/(Penurunan) Kas Saldo Akhir Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas

2014 (Rp) 146.057.279.258,00 (15.874.144.432,25) 130.183.134.825,75 7.671.945,00 7.297.150.180,24

2013 (Rp) 132.359.526.622,00 13.697.752.636,00 146.057.279.258,00 816.667.356,00 65.672.451,00

137.487.956.950,99

146.939.619.065,00

125


Saldo akhir kas per 31 Desember 2014 terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di RSUD Batang, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas Bendahara Penerimaan, dengan rincian sebagai berikut: Kas di Kas Daerah: Kas di Kas Daerah Kas di RSUD Batang

112.553.894.850,00 17.629.239.975,75 130.183.134.825,75

Kas di Bendahara Penerimaan: Pendapatan Asli Daerah Pendapatan BPJS Kapitasi

57.153.874,00 7.239.996.306,24 7.297.150.180,24 7.671.945,00

Kas di Bendahara Pengeluaran:

137.487.956.950,99

Saldo Akhir Kas

Berikut rekonsiliasi pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014: 1. Saldo SILPA pada Neraca per 31 Desember 2013 sebesar Rp146.693.658.753,00. Saldo tersebut telah diakui sebagai penerimaan Penggunaan SILPA pada LRA tahun 2014. 2. Tidak terdapat selisih antara saldo SILPA pada Neraca per 31 Desember 2014 dan Sisa

Lebih

Pembiayaan

Anggaran

pada

LRA

2014

yakni

sebesar

Rp137.485.386.559,99. 3. Saldo akhir kas di Laporan Arus Kas 2014 adalah sebesar Rp137.487.956.950,99 sedangkan di Neraca per 31 Desember 2014 yakni sebesar Rp137.485.386.559,99. Terdapat selisih sebesar Rp2.570.391,00 adalah berupa lain-lain PAD yang belum disetor di SKPD Satpol PP sebesar Rp150,00 dan utang belanja sebesar Rp1.866.250,00, dan utang PFK sebesar Rp703.991,00.

126


BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA TUGAS PEMBANTUAN DAN URUSAN BERSAMA

Pada Tahun Anggaran 2014 ini, Kabupaten Batang mendapatkan total anggaran Dana Tugas Pembantuan dan Dana Urusan Bersama sebesar Rp32.110.617.000,00 melalui 6 (enam) SKPD Pengelola/Pelaksana, dan sampai dengan 31 Desember 2014 telah terealisasi sebesar Rp31.610.786.975,00 atau 98,44% dengan rincian: 1. Realisasi belanja dari dana tugas pembantuan sebesar Rp4.404.867.275,00 lebih rendah

Rp472.621.725,00

dibandingkan

dengan

anggaran

sebesar

Rp4.877.489.000,00 atau terealisasi 90,31%. 2. Realisasi belanja dana urusan bersama sebesar Rp27.205.919.700,00 lebih rendah Rp27.208.300,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp27.233.128.000,00 atau terealisasi 99,90%. Realisasi dana tugas pembantuan dan Urusan Bersama berdasarkan SKPD Pengelola terlihat dalam tabel berikut ini: SKPD

ANGGARAN

REALISASI (Rp)

%

(Rp)

Dana

Tugas

Pembantuan:

4.877.489.000,00

4.404.867.275,00 90,31

1.192.350.000,00

1.170.150.800,00 98,14

525.520.000,00

504.332.000,00 95,97

1.959.150.000,00

1.913.594.475,00 97,67

1.200.469.000,00

816.790.000,00 68,04

1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan 2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

127


Transmigrasi 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Kependudukan dan

27.233.128.000,00 27.205.919.700,00 99,90 24.335.628.000,00 24.308.419.700,00 99,89

Pencatatan Sipil 2.897.500.000,00

2.897.500.000,00

100

Dana Urusan Bersama : 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumberdaya Mineral Jumlah

32.110.617.000,00 31.610.786.975,00 98,44

a. Dana Tugas Pembantuan Pada Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Batang mendapat alokasi Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp4.877.489.000,00 realisasi sebesar Rp4.404.867.275,00 atau 90,31%. Dana Tugas Pembantuan tersebut terdiri dari empat program dan enam kegiatan yang dikelola oleh 4 (empat) SKPD, yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan (1 program, 3 kegiatan), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1 program, 1 kegiatan), Dinas Kesehatan (1 program, 1 kegiatan), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (1 program, 1 kegiatan), sebagaimana tabel dibawah ini:

128


NO

SKPD

PROGRAM/

ANGGARAN

REALISASI

KEGIATAN

PERUBAHAN

(Rp)

%

Program Peningkatan

1

Dinas Pertanian

Produksi,

Tanaman Pangan

Produktivitas &

dan Peternakan

Mutu Tanaman

1,192,350,000 1,170,150,800 98.14

Hortikultura Berkelanjutan : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk

548,150,000

539,712,300 98.46

523,200,000

513,189,000 98.09

121,000,000

117,249,500 96.90

525,520,000

504,332,000 95.97

Tanaman Buah Berkelanjutan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura

2

Dinas Sosial,

Program

Tenaga Kerja dan

Penempatan dan

Transmigrasi

Peningkatan

129


Perluasan Kesempatan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Perluasan

525,520,000

504,332,000 95.97

Kesempatan Kerja Program Bina Gizi 3

Dinas Kesehatan

dan Kesehatan Ibu dan Anak

1,959,150,000 1,913,594,475 97.67

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

4

Dinas

Program Penataan

Kependudukan dan

Administrasi

Pencatatan Sipil

Kependudukan

1,959,150,000 1,913,594,475 97.67

1,200,469,000

816,790,000 68.04

1,200,469,000

816,790,000

Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan

68.04

(SAK) Terpadu JUMLAH

4,877,489,000 4,404,867,275 90.31

b. Dana Urusan Bersama Anggaran Dana Urusan Bersama Kabupaten Batang Tahun 2014 sebesar Rp27.233.128.000,00 telah terealisasi sebesar Rp27.205.919.700,00 atau 99,90%. Dana tersebut dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp24.335.628.000,00 dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp2.897.500.000,00 sebagaimana tabel dibawah ini:

130


No

1

Realisasi

Anggaran

Nama SKPD

(Rp)

Rp

Badan Pemberdayaan

24.335.628.00

24.308.419.7

Masyarakat dan Desa

0

00

Dinas Cipta Karya 2

Tata Ruang dan

2.897.500.000

27.233.128.00

99,89

2.897.500.00

100,0

0

0

ESDM

Jumlah

%

27.205.919.7 00

0

99,90

6.2 PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dana BOS adalah dana bantuan yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: a. Membebaskan

pungutan

bagi

seluruh

siswa

SD/SDLB

negeri

dan

SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih. b. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta. c. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Penggunaan dana BOS diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2013.

131


Sasaran

Program

BOS

adalah

semua

sekolah

SD/SDLB

dan

SMP/SMPLB/SMPT termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKB Mandiri) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta diseluruh Provinsi di Indonesia. Alokasi Dana BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan: 1. SD/SDLB

:

Rp580.000,00/siswa/tahun

2. SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

:

Rp710.000,00/siswa/tahun

Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode JanuariMaret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember melalui Kas Umum Negara (KUN) ke Kas Umum Daerah (KASDA) Provinsi kemudian baru disalurkan ke masing-masing rekening sekolah. Berdasarkan Petunjuk Teknis BOS Tahun 2014, Dana BOS dapat dipergunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan berikut: 1. Pengembangan Perpustakaan; digunakan untuk mengganti buku teks yang rusak/menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku, langganan publikasi berkala, akses informasi online, pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan, peningkatan kompetensi tenaga pustakawan, pengembangan database perpustakaan serta pemeliharaan perabot perpustakaan (minimal penggunaan adalah 5% dari dana BOS). 2. Pembiayaan

seluruh

kegiatan

dalam rangka penerimaan siswa baru yaitu

meliputi: biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, pendaftaran ulang, biaya pendataan data pokok pendidikan, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan serta kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut (misalnya konsumsi panitia dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, standar pembiayaan mengacu kepada batas kewajaran). 3. Kegiatan Pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa, PAKEM (SD), Pembelajaran Konstektual (SMP), pengembangan pendidikan karakter, pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya 132


ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan diluar jam pelajaran dan biaya transportasinya (termasuk di SMP Terbuka), biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olahraga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba). 4. Pembiayaan dalam rangka Ulangan Harian, Ulangan Umum, Ujian Sekolah termasuk untuk fotocopy, penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa. 5. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan pratikum, buku induk siswa, buku inventaris, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah serta pengadaan suku cadang alat kantor. 6. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet termasuk untuk pemasangan baru. Untuk membeli genset atau jenis lainnya seperti panel tenaga surya, jika di sekolah tidak ada jaringan listrik. Penggunaan internet dengan mobile modem dapat dilakukan untuk maksimal pembelian voucher sebesar Rp250.000,00 per bulan. 7. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya. Kamar mandi dan WC siswa harus dijamin berfungsi dengan baik. 8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM), Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk SD), Pegawai perpustakaan, Penjaga sekolah, Satpam dan Pegawai kebersihan. Dalam pengangkatan

guru/tenaga

kependidikan

honorer

sekolah

harus

mempertimbangkan batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai, serta kualifikasi guru honorer harus sesuai dengan bidang yang diperlukan.

133


9. Pengembangan

Profesi

Guru

seperti

KKG/MGMP

dan

KKKS/MKKS,

pembiayaan untuk menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu pendidik dan ditugaskan oleh sekolah. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/blockgrant pengembangan KKG/MGMP sejenisnya pada tahun anggaran yang sama hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transpor kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/blockgrant tersebut. 10. Pemberian bantuan siswa miskin seperti pemberian tambahan bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transpor dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis dapat untuk membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dan lain-lain). Membeli seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima bantuan siswa miskin (BSM) sebanyak penerima BSM, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota di sekolah tersebut. 11. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flashdisk), penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos. 12. Pembelian perangkat komputer seperti desktop/work station dan printer atau printer plus scanner. Masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran. Peralatan komputer tersebut harus ada di sekolah. 13. Bila seluruh komponen 1 s/d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga/media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan meja kursi siswa jika meja kursi yang ada sudah rusak berat. Penggunaan dana untuk komponen ini harus dilakukan melalui rapat dengan dewan guru dan komite sekolah. Batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai (honor guru/tenaga kependidikan honorer dan honor-honor kegiatan) di sekolah negeri sebesar 20% dari total dana BOS yang diterima oleh sekolah dalam satu tahun. Adapun Realisasi penggunaan dana BOS baik jenjang SD maupun SMP adalah sebagai berikut:

134


1.

Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran

Rp1.603.802.222,00

2.

Keg. Penerimaan Siswa baru

Rp 472.755.516,00

3.

Kegiatan Ekstra kurikuler

Rp9.312.586.250,00

4.

Kegiatan Ujian dan Ulangan Umum

Rp6.014.417.416,00

5.

Pembelian bahan habis pakai

Rp7.278.228.312,00

6.

Langganan daya dan jasa

Rp2.357.082.771,00

7.

Pembiayaan perawatan sekolah

Rp3.459.348.027,00

8.

Honorarium guru honorer

Rp7.941.667.851,00

9.

Pengembangan Profesi guru

Rp1.823.458.456,00

10. Membantu siswa miskin

Rp 501.404.032,00

11. Pembiayaan Pengelolaan BOS

Rp 834.345.755,00

12. Pembelian Perangkat komputer

Rp1.212.411.620,00

13. Pembelian Perangkat lain

Rp2.574.449.733,00

Jumlah

Rp45.385.957.961,00

Sedangkan sisa penggunaan dana BOS yang bersumber dari dana APBN Tahun 2014 sebesar Rp9.584.972.039,00 ada direkening/kas masing-masing bendahara BOS sekolah SD dan SMP. Adapun untuk dana BOS Pendamping dari APBD provinsi dan dana BOS dari APBD Kabupaten rinciannya adalah sebagai berikut:

Belanja Operasi: Jenjang SD Jenjang SMP Bosda (SD)

Anggaran (Rp) 1.050.000.000,00 1.139.950.000,00 1.883.280.000,00

Tahun 2014 Realisasi (Rp) 1.050.000.000,00 1.139.950.000,00 1.850.670.000,00

4.073.230.000,00

4.040.620.000,00

Saldo (Rp) 32.610.000,00 32.610.000,00

Saldo tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 ada di kasda Provinsi karena realisasi tersebut sudah sesuai dengan permintaan dan transfer dari Provinsi. Sedangkan Dana Blockgrant sebesar Rp7.898.273.097,00 digunakan untuk:

135


a. Rehabilitasi ruang kelas SD ( 24 ruang )

Rp 923.341.000,00

b. Pembangunan Perpustakaan SD (16 ruang)

Rp1.770.386.208,00

c. Pembangunan Ruang Kelas Baru SD ( 2 ruang )

Rp 215.335.889,00

d. Pembangunan RKB SMP N 4 Bawang

Rp1.797.618.000,00

e. Pembangunan RKB SMAN 1 Batang (3 ruang)

Rp 448.940.000,00

f. Pembangunan RKB SMAN 2 Batang (2 ruang)

Rp 300.960.000,00

g. Pembangunan RKB SMAN 1 Bawang (2 ruang)

Rp 300.960.000,00

h. Pemb. RKB SMAN 1 Wonotunggal ( 1 ruang )

Rp 152.980.000,00

i. Pemb. RKB SMAN 1 Gringsing ( 2 ruang)

Rp 300.960.000,00

j. Pembangunan RKB SMKN 1 Batang ( 2 ruang )

Rp 366.792.000,00

k. Pengadaan TIK SD ( 20 sekolah )

Rp1.080.000.000,00

l. Pengadaan peralatan OR dan Kesenian SD

Rp 240.000.000,00

Untuk dana Blockgrant sudah dilaksanakan fisik dan keuangan sebesar 100% namun untuk Pembangunan RKB SMPN 4 Bawang masih terdapat sisa dana sebesar Rp367.458.301,00 karena masih dalam proses pengerjaan.

6.2 PELAKSANAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) Dana Kapitasi berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Di Kabupaten Batang adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Sehubungan seluruh puskesmas di Kabupaten Batang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, maka perlu diatur mekanisme pengelolaan dan rincian penggunaan dana kapitasi JKN sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Bupati Batang di atas, sebagai berikut: 1. Prosedur Pencairan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional a. Puskesmas melalui bendahara dana kapitasi JKN menyusun perencanaan belanja jasa dan belanja operasional setiap bulan dan diketahui oleh Kepala Puskesmas. 136


b. Kepala Puskesmas menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. c. Atas dasar laporan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Puskesmas ke PPKD. d. Berdasarkan SP3B tersebut, PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) masing-masing FKTP. e. Setelah Puskesmas menerima SP2B dari PPKD selaku BUD maka Bendahara Dana Kapitasi JKN Puskesmas dapat mencairkan dana sesuai kebutuhan dengan menggunakan cek yang sudah ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dan Bendahara Dana Kapitasi JKN. f. PPK-SKPD cq Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dan PPKD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja Puskesmas berdasarkan SP2B tersebut. g. Pada setiap akhir bulan, Bendahara Dana Kapitasi JKN menyetorkan jasa giro ke rekening Kas Daerah Kabupaten Batang Nomor Rekening 1.032.00070.1 Bank Jawa Tengah. Pengelolaan dan penatausahaan ini berlaku mulai bulan Mei Tahun 2014. 2. Pemanfaatan Dana Kapitasi. Pemanfaatan dana kapitasi sebagai berikut: a.

60 % dari total dana kapitasi dibayarkan untuk jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas. Untuk pedoman pembagian jasa pelayanan kesehatan, menggunakan variabelvariabel sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. 137


b.

40 % dari total dana kapitasi dipergunakan untuk dukungan biaya operasional pada Puskesmas, yang rinciannya sebagai berikut: 1). 10% dari total dana kapitasi, digunakan untuk pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang telah dialokasikan oleh SKPD Dinas Kesehatan. Pengadaan di atas harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pengadaan barang dan jasa, serta mengikuti peraturan cara distribusi obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai yang benar. 2). 30% dari total dana kapitasi, digunakan untuk dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya bagi peserta JKN yang meliputi:  Upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif lainnya.  Kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan.  Operasional untuk puskesmas keliling, diutamakan pada daerah yang banyak peserta JKN-nya, namun sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan yang ada.  Bahan cetak atau alat tulis kantor yang berhubungan dengan penyelenggaraan JKN di Puskesmas.  Administrasi keuangan (seperti biaya bank, biaya transfer dan lain-lain) dan sistem informasi.

3. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kapitasi JKN Tahun 2014

Pendapatan Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Saldo (Rp)

14.988.212.000,00

15.248.710.464,17

260.498.464,17

8.992.927.200,00

8.008.714.157,93

(984.213.042,07)

23.981.139.200,00

23.257.424.622,10

(723.714.577,90)

138


BAB VII PENUTUP

Sebagai upaya memperbaiki pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Batang telah melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut diantaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan, dan pembaruan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah. LKPD Kabupaten Batang ini dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Batang tahun anggaran 2014 dan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang tanggal 31 Desember 2014. Selanjutnya informasi dalam LKPD ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan lainnya. Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang tahun 2014. Melalui laporan keuangan ini diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Batang,

Juli 2015

BUPATI BATANG

YOYOK RIYO SUDIBYO

139

Pemerintah Kabupaten Batang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents