CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013

BAB I PENDAHULUAN

Reformasi manajemen keuangan pemerintah merupakan salah satu agenda yang terus dilaksanakan Pemerintah Indonesia, termasuk pembaharuan landasan hukum. Pembaharuan ini dimulai dengan dikeluarkannya satu paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selanjutnya juga dengan terbitnya regulasi otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mendorong aparatur Negara untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik, sehingga apa yang disebut Good Governance dapat tercapai. Semangat reformasi yang mengandung substansi materi tentang keterbukaan ini, tidak hanya dituntut oleh masyarakat atau lembaga-lembaga non pemerintah, tetapi keterbukaan (transparansi) selama beberapa Tahun terakhir ini telah menjadi komitmen semua pihak, termasuk di dalamnya para penyelenggara pemerintahan negara, mulai dari pusat, provinsi, pemerintah kabupaten sampai dengan pemerintahan unit terkecil yaitu desa. Salah satu upaya konkrit yang semestinya dilakukan guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah laporan keuangan pemerintah yang disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang berterima umum dan disampaikan tepat waktu. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan agar Bupati menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, dengan melampirkan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dilengkapi dengan 2 (dua) lampiran yaitu: Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Lampiran II Standar Akuntansi Pemerintahan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2013

9

Berbasis Kas Menuju Akrual, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, maka Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Untuk kerangka dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran disusun sesuai dengan format APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan rekapitulasinya (laporan konsolidasian) disusun secara konversi antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A. MAKSUD DAN TUJUAN Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. CaLK adalah bagian dari Laporan Keuangan yang merupakan lampiran dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Peraturan Daerah dimaksud pada hakekatnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD oleh eksekutif dan legislatif kepada publik atau para pihak pembayar pajak dan yang secara normatif adalah pemilik segenap kekayaan negara yang dikelola oleh para pemegangnya di daerah. Sedangkan maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam bentuk Laporan Keuangan adalah guna sekurang-kurangnya memberikan informasi secara nyata tentang realisasi anggaran, neraca, arus kas, beserta catatan laporan keuangan kepada pengguna yaitu masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, fihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah provinsi maupun pemeritah pusat.

B. LANDASAN HUKUM 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


10

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);


11

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 13); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 14); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 6); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis


12

Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 7); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 17); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 18); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 2); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyuluhan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 8); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 21); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 25); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 26); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 15); 37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26); 38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 25) 39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 10) 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;


13

C. SISTEMATIKA Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2012, secara sistematis terdiri dari: Bab I

:

Pendahuluan

Bab II

:

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target KinerjaAPBD

Bab III

:

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab IV

:

Kebijakan Akuntansi Penyusunan Neraca Per 31 Desember 2013 Pemerintah Kabupaten Temanggung

Bab V

:

Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Bab VI

:

Penjelasan atas Informasi-informasi nonkeuangan

Bab VII

:

Penutup


14

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A. INDIKATOR EKONOMI MAKRO Ekonomi makro merupakan bagian dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang dapat dilihat dari beberapa sisi yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB Perkapita, Pengeluaran Riil Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi sebagai berikut: 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkembangan indikator ekonomi makro di Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kondisi pertumbuhan ekonomi nasional. Perubahan kondisi ekonomi yang terjadi dalam skala nasional sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di daerah. Salah satu indikator ekonomi makro daerah adalah PDRB. 2. PDRB Perkapita Secara konsepsional PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita merupakan nilai rata-rata pendapatan dari hasil seluruh sektor produksi dan tidak menggambarkan rata-rata pendapatan masyarakat secara riil. Perkembangan PDRB selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel II.1. TabelII.1. PDRB, PDRB PERKAPITA, LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI, DAN EKSPOR KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2010-2012 No. 1.

2.

Tahun 2010 (Rp)

Indikator PDRB Harga berlaku (Juta Rp) Perkembangan (%) Harga Konstan Th.2000 Rp)Perkembangan (%)

Tahun 2011 (Rp)

Tahun 2012 (Rp

5.069.020,30 12,58 2.409.386,40 4,31

5.603.983,71 10,55 2.521.439,02 4,65

6.198.351,81 10,61 2.648.488,46 5,04

PDRB/Kapita Harga berlaku (Juta Rp) Perkembangan (%)

7.064.501,89 12,04

7.738.502,63 9,69

8.482.526,56 9,65

Harga Konstan Th.2000 (Juta Rp) Perkembangan (%)

3.357.870,71 3,81

3.481.837,83 3,83

3.624.491,54 4,13

4,31

4,65

5,04

(Juta

3.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

4.

Inflasi (%)

5.

Ekspor Kayu Olahan (US $) Eksport Kopi (Rp)

7,35

2,42

2,42

132.774.615,00

143.410.272,48

143.410.272,48

60.000.000.000,00 104.406.750.000,00 104.406.750.000,00

Tabel I.1 menunjukkan adanya peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku pada setiap tahun. Pada tahun 2012 PDRB Kabupaten Temanggung atas dasar harga berlaku telah mencapai nilai Rp6.198.351,81 juta, menempati ranking ke 28 dari 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp5.603.983,71 juta sehingga terjadi pertumbuhan sebesar 10,61%. Perbandingan nilai PDRB atas dasar harga berlaku di wilayah Karesidenan Kedu, Kabupaten Temanggung menempati ranking keempat setelah Kabupaten Magelang, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo.


15

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Tahun 2010 PDRB per kapita sebesar Rp7.064.501,89 dan pada tahun 2012 menjadi Rp8.482.526,56. PDRB perkapita atas dasar harga konstan pada tahun 2008 sebesar Rp3.357.870,71 dan pada tahun 2012 menjadi Rp3.624.491,54. Menurut PDRB harga konstan, andil terbesar tahun 2012 adalah sektor Pertanian sebesar 29,85% sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang memberikan sumbangan sebesar 29,83%. Andil terbesar kedua adalah sektor Industri Pengolahan yang memberikan sumbangan sebesar 19,96% sedikit lebih rendah jika dibandingkan tahun 2011 sebesar 20,09%. Berikutnya adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan yang memberikan sumbangan sebesar 17,01% mengalami penurunan 0,09% jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang memberikan andil sebesar 17,10%. Sedangkan andil terkecil diberikan oleh sektor Pertambangan dan Penggalian yang hanya memberikan sumbangan sebesar 0,68%. Struktur ekonomi Kabupaten Temanggung atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel II.2. 3. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik. Pertumbuhan ekonomi yang lebih mendekati keadaan riil atau telah menghilangkan pengaruh inflasi diperoleh dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000. Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung untuk tahun 2012 sebesar 5,04%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2011 yang sebesar 4,65%. Tabel II.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung Atas dasar harga konstan Tahun 2010-2012 (Tahun Dasar 2000) Tahun (%) No.

Sektor 2010

1

Pertanian

2

Pertambangan dan penggalian

3

2011

2012

3,66

0,70

5,11

-5,76

-6,58

-9,44

Industri Pengolahan

3,78

6,28

4,36

4

Listrik dan Air Bersih

8,86

5,76

9,14

5

Bangunan

2,8

5,31

8,21

6

Perdagangan, Hotel dan RM

3,37

4,74

4,50

7

Pengangkutan dan Komunikasi

6,20

9,72

4,92

8

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

4,10

7,37

5,75

9

Jasa-jasa

7,29

8,18

5,61

4,31

4,65

5,04

PDRB

Pada tabel II.2 diperlihatkan laju pertumbuhan seluruh sektor ekonomi atas dasar harga konstan tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Pada tahun 2012 hampir semua sektor tumbuh positif kecuali sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami pertumbuhan minus 9,44% dikarenakan tidak adanya kawasan pertambangan dan penggalian di Kabupaten Temanggung. Dari delapan sektor yang mengalami pertumbuhan positif, ada lima sektor yang mengalami pertumbuhan diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten


16

Temanggung yang sebesar 5,04%. Kelima sektor tersebut adalah sektor Listrik dan Air Bersih yang mencapai 9,14%, sektor Bangunan sebesar 8,21%, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 5,75%, sektor Jasa-jasa 5,61% dan sektor Pertanian 5,11%. Untuk tiga sektor lainnya yang mengalami pertumbuhan positif tetapi di bawah rata-rata pertumbuhan kabupaten adalah sektor Pengangkutan dan Komunikasi 4,92%, sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan 4,5% dan sektor Industri Pengolahan sebesar 4,36%. Satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan minus di tahun 2012 adalah sektor Pertambangan dan Penggalian minus 9,44%, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang pertumbuhan minus 6,58%. Kondisi ini terjadi karena ditutupnya beberapa lokasi penambangan pasir yang ada di Kabupaten Temanggung karena dipandang sudah mencapai tahap membahayakan lingkungan di sekitar penambangan. Sektor Pertanian pada tahun 2012 tumbuh sebesar 5,11% lebih tinggi daripada tahun 2011 yang tumbuh sebesar 0,70%. Naiknya pertumbuhan sektor Pertanian mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung, karena sektor ini memberikan kontribusi terbesar sebanyak 32,57%. Bila di tahun 2011 pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sub sektor Kehutanan yang mencapai 10,77%, pada tahun 2012 sub sektor ini justru mengalami pertumbuhan negatif yaitu minus 8,24%.

Tabel II.3 Struktur PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2012 (Berdasar Harga Berlaku) Tahun (%)

No.

Sektor 2010

1

Pertanian

2

Pertambangan dan penggalian

3

2011

2012

33,11

32,75

32,57

1,05

0,96

0,86

Industri Pengolahan

17,68

17,26

17,61

4

Listrik dan Air Bersih

1,05

1,05

1,06

5

Bangunan

5,6

5,52

5,60

6

Perdagangan, Hotel dan RM

16,65

16,63

16,63

7

Pengangkutan dan Komunikasi

5,23

5,28

5,16

8

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

4,11

4,23

4,19

9

Jasa-jasa

15,52

16,32

16,32

100

100

100

JUMLAH

Pada tahun 2012, sumbangan terbesar untuk PDRB atas dasar harga berlaku adalah dari sektorpertanian sebesar 32,57%. Pada tahun 2012 peran sektor pertanianmengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena di tahun 2011 sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 32,75%. Kontribusi terbesar kedua diberikan oleh sektor industri pengolahan 17,61% dan diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan rumah makan dengan


17

memberikan andil sebesar 16,63%. Sedangkan sumbangan terkecil adalah dari sektor pertambangan dan penggalian yakni sebesar 0,86%. Dari distribusi antar sektor terlihat bahwa ke sembilan sektor selama lima tahun terakhir memperlihatkan peranannya dari waktu ke waktu terhadap total PDRB. Kontribusi sektor Pertanian, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta sektor Pertambangan dan Penggalian memiliki kecenderungan menurun dalam dua tahun terakhir, sedangkan kontribusi sektor Industri Pengolahan, sektor Bangunan, dan sektor Listrik dan Air Bersih cenderung meningkat walaupun dengan peningkatan yang relatif kecil. Secara keseluruhan dalam lima tahun terakhir tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi yang berarti. Sebagai perbandingan berikut tabel realisasi Angaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung TA 2009, TA 2010, dan TA 2011.

Tabel II.4 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2012 Tahun (Rp) No.

Uraian 2010

2012

1

Pendapatan

675.659.734.845

823.479.890.034

966.815.573.681

2

Belanja

662.203.879.316

816.160.548.955

956.324.159.986

13.455.855.529

7.319.341.079

10.491.413.695

a. Penerimaan Pembiayaan

40.192.735.521

46.485.138.890

46.248.247.504

b. Pengeluaran Pembiayaan

7.427.192.600

9.647.659.020

14.963.113.944

32.765.542.921

36.837.479.870

31.285.133.560

46.221.398.450

44.156.820.949

41.776.547.255

Surplus/(defisit) 3

Pembiayaan

Jumlah pembiayaan netto SILPA

B.

2011

KEBIJAKAN KEUANGAN Kebijakan Keuangan yang meliputi Kebijakan Perencanaan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013 terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 2 (dua) tahun terakhir, tahun berkenaan, dan rencana Tahun Anggaran 2013 menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan pada setiap tahunnya pada komponen PAD sebagaimana tabel II.5.


18

Tabel II.5 Realisasi PAD 2 Tahun Terakhir, Anggaran PAD TA 2012, dan Rencana Tahun 2013 NO

URAIAN

Realisasi 2011

Realisasi 2012

APBD TA 2012

RAPBD TA 2013

1

Pajak Daerah

11.212.597.968

11.470.230.704

11.660.511.000

24.525.950.000

2

Retribusi Daerah

37.984.477.775

14.038.793.022

11.490.233.000

15.229.145.500

3

Pengel. Kekayaan

6.682.535.195

9.555.591.771

7.389.672.000

8.541.468.000

7.463.883.572

43.450.073.715

35.888.107.000

33.817.107.000

63.343.494.510

78.514.689.212

66.428.523.000

82.113.670.500

Daerah yg dipisahkan 4

Lain-lain PAD JUMLAH

Sedangkan jika dilihat dari masing-masing komponen pembentuk PAD, maka terjadi kenaikan yang fluktuatif dan dimulai pada tahun 2012 yaitu: 1) Pajak Daerah, jika dibandingkan dengan anggaran penetapan tahun 2012 dan rencana tahun 2013, maka terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan mulai tahun anggaan 2013, pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan sudah ditangani langsung oleh daerah dan bukan merupakan bagi hasil pajak dengan pemerintah; 2) Retribusi Daerah, pada tahun 2012, retribusi mengalami penurunan yang signifikan karena pada tahun 2012 Rumah Sakit Daerah sudah menerapkan pola BLUD sehingga hasil retribusi layanan kesehatan yang diterima RSUD bukan merupakan hasil retribusi daerah, namun termasuk pendapatan lain-lain PAD. Pada tahun 2013, retribusi ini mengalami kenaikan yang disebabkan adanya tambahan pendapatan yang berasal dari layanan jampersal, jamkesmas, dan kapitasi askes PNS; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dari tahun ke tahun BUMD yang dimiliki daerah cukup memberikan kontribusi yang berarti bagi pembiayaan pembangunan. Hal yang cukup membanggakan adalah dengan telah berhasilnya BUMD Aneka Usaha keluar dari kerugian dan telah mampu memberikan kontribusi bagi daerah; 4) Lain-lain PAD, mulai tahun 2012 naik signifikan karena adanya perubahan pos hasil layanan kesehatan RSUD mengingat penerapan pengelolaan keuangan BLUD. Permasalahan yang dihadapi dalam rangka peningkatan pendapatan Asli daerah ini adalah: 1) Belum sepenuhnya sumber-sumber pendapatan daerah memiliki buku potensi, sehingga dalam penetapan target pendapatan masih bersifat line item budgeting; 2) Terbatasnya sumber-sumber pendapatan asli daerah; 3) Belum optimal dan efektif dalam pengelolaan administrasi pendapatan asli daerah; 4) Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi; 5) Belum optimalnya pemberdayaan aset daerah; 6) Belum optimalnya pola koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka pengolaan pendapatan asli daerah. Sehingga kebijakan yang diambil adalah: 1) Melakukan reviu atas peraturan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dan melakukan pendataan potensi pendapatan asli daerah; 2) Mengembangkan dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah;


19

3) 4) 5) 6)

Memperbaiki sistem administrasi pengelolaan pendapatan asli daerah; Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi; Meningkatkan pemberdayaan aset daerah; Meningkatkan pola koordinasi internal dan eksternal sehingga dapat berjalan efektif.

b. Dana Perimbangan Dana perimbangan merupakan komponen pendapatan daerah yang dominan. Realisasi dana perimbangan selama 2 (dua) tahun terakhir, Anggaran Dana Perimbangan tahun 2012, dan rencana Tahun Anggaran 2013 adalah sebagaimana tabel II.6. Tabel II.6 Realisasi Dana Perimbangan 2 (dua) Tahun Terakhir, Anggaran Dana Perimbangan Tahun 2012 dan Rencana Tahun 2013 NO

URAIAN

Realisasi 2011

Realisasi 2012

APBD TA 2012

RAPBD TA 2013

1

Dana Bagi Hasil

34.945.207.097

35.777.146.911

34.149.260.000

28.232.623.000

2

Dana Alokasi Umum

482.937.812.000

584.158.278.000

584.158.278.000

625.049.278.000

3

Dana Alokasi Khusus

57.034.300.000

87.303.720.000

87.303.720.000

75.604.585.000

JUMLAH

574.917.319.097

707.239.144.911

705.611.258.000

728.886.486.000

Kebijakan pendapatan daerah dari alokasi dana perimbangan baik Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus dilakukan melalui formula baku yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga sangat tergantung pada kebijakan pemerintah. Pada tahun 2013, kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut: 1) Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan pajak, ditetapkan sesuai dengan realisasi tahun 2012 atau didasarkan pada peraturan menteri keuangan tentang alokasi sementara maupun definitif berkaitan dengan pajak berkenaan. Pada tahun 2013, bagi hasil pajak dan bukan pajak mengalami penurunan karena tahun 2013, PBB-P2 sudah menjadi pajak daerah; 2) Dana Alokasi Umum, pada tahun 2013 diprediksi naik sebesar 7% dari penetapan tahun 2012. Prediksi ini dilakukan dalam rangka mengimbangi rencana kenaikan gaji PNS sebesar 7% pada tahun 2013, mengingat kenaikan gaji tersebut merupakan kewajiban pemerintah dan merupakan komponen utama guna alokasi DAU; 3) Dana Alokasi Khusus, sumber ini bersifat in-out, sehingga besarannya disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah daerah yang disampaikan ke Pemerintah.

c. Lain-lain pendapatan yang sah Sebagian besar pendapatan ini merupakan bagian pendapatan daerah yang diterima dari pemerintah berupa dana penyesuaian dan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota. Dana penyesuaian digunakan untuk memberikan tambahan penghasilan bagi guru PNSD yang belum bersertipikat dan tunjangan profesi/sertipikasi bagi guru PNSD.


20

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir Tahun Anggaran 2012 dan rencana Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tabel II.7. Tabel II.7 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah 2 (dua) tahun terakhir, Anggaran LLPD Tahun 2012, dan Rencana Tahun 2013 NO

TAHUN

JUMLAH

1

Realisasi 2010

98.262.823.592

2

Realisasi 2011

185.219.076.427

3

APBD TA 2012

163.575.381.000

4

RAPBD TA 2013

180.948.715.000

Realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan selama 2 (dua) tahun terakhir, Anggaran Pendapatan Tahun 2012, dan rencana Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tabel II.8: Tabel II.8 Realisasi Pendapatan Daerah 2 (dua) tahun terakhir, Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2012, dan Rencana Tahun 2013 NO

TAHUN

JUMLAH

1

Realisasi 2010

675.659.734.845

2

Realisasi 2011

823.479.890.034

3

APBD TA 2012

935.615.162.000

4

RAPBD TA 2013

991.948.871.500

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memertimbangkan potensi yang ada maka rencana pendapatan daerah tahun 2013 sebagaimana tabel II.9. Tabel II.9 Proyeksi Pendapatan Daerah 2013 NO

RINCIAN

TA 2013 (Rp)

A

PENDAPATAN DAERAH

99.948.871.500

1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

82.113.670.500

a. Pajak Daerah

24.525.950.000

b. Retribusi Daerah

15.229.145.500

c. Hasil Pengelolaan Perusda dan Kekayaan Daerah yang dipisahkan d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 2.

DANA PERIMBANGAN a. Dana Bagi Hasil (DBH)

3.

8.541.468.000 33.817.107.000 728.886.486.000 28.232.623.000

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

625.049.278.000

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

75.604.585.000

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

180.948.715.000

a. Pendapatan Hibah

0

b. Dana Darurat

0


21

c.

Begi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus e. Bantuan Keuangan dari Pererintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya JUMLAH PENDAPATAN

48.002.715.000 108.696.000.000 24.250.000.000 991.948.871.500

d. Upaya-upaya peningkatan pendapatan Upaya yang akan dilaksanakan guna peningkatan pendapatan daerah tahun 2013: 1) Melakukan pendataan potensi sumber-sumber PAD melalui pemutakhiran dan/atau penyusunan data potensi retribusi daerah; 2) Melakukan penetapan target pendapatan yang sesuai dengan potensinya; 3) Mengembangkan dan menggali sumber-sumber PAD; 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sistem administrasi pendapatan daerah; 5) Melakukan kajian terhadap sumber pendapatan lainnya dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6) Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga guna meningkatkan efektifitas terhadap sumber-sumber pendapatan; 7) Menyederhanakan prosedur pelayanan masyarakat agar lebih efektif dan efisien. e. Upaya-upaya pencapaian target Upaya yang akan dilaksanakan guna pencapaian target pendapatan daerah tahun 2013: 1) Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya; 2) Meningkatkan aspek keadilan bagi wajib pajak/retribusi; 3) Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparat pengelola pendapatan; 4) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 5) Meningkatkan pemberdayaan aset daerah; 6) Meningkatkan pola koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan; 7) Meningkatkan pola koordinasi eksternal dengan pihak lain dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah; 8) Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendukung meningkatnya PAD; 9) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. 2. Belanja Daerah a. Kebijakan Umum Belanja Daerah Realisasi Belanja Daerah selama 2 (dua) tahun terakhir, Tahun Angaran 2012, dan rencana Tahun Anggaran 2013 menunjukkan terjadinya peningkatan belanja daerah pada setiap tahunnya seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan pembangunan daerah baik untuk belanja pegawai maupun pelaksanaan pembangunan. Perkembangan belanja daerah selama 2 (dua) tahun terakhir, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, dan rencana Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tabel II.10.


22

Tabel II.10 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah TAHUN Realisasi 2010 Realisasi 2011 APBD TA 2012 RAPBD TA 2013

BELANJA (Rp) 618.328.577303 816.160.558.305 874.426.886.914 1.070.439.590.500

Pada tahun 2013 rencana anggaran belanja untuk semua urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan, termasuk belanja pegawai ditetapkan sebesar Rp1.070.439.590.500,00. Namun demikian, kenaikan belanja daerah tersebut utamanya adalah rencana kenaikan belanja pegawai, biaya pemilu bupati dan wakil bupati, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan beberapa program dan kegiatan yang merupakan kebijakan daerah dalam rangka pencapaian target RPJMD. Kondisi Belanja Daerah pada tahun 2011 dan tahun 2012 tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi pengalokasian belanja daerah pada tahun 2013 karena kondisi kemampuan keuangan daerah yang terbatas dan proporsi belanja program yang semakin mengecil. Oleh karena itu belanja daerah pada Tahun Anggaran 2013 secara efektif dan efisien diarahkan dan diutamakan untuk: 1) Memantapkan capaian kinerja yang telah dicapai; 2) Mengejar capaian kinerja yang belum tercapai; 3) Melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan pemerintah dan pemerintah provinsi, program/kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah daerah, serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa; 4) Mempersiapkan kerangka pembangunan di periode lima tahun selanjutnya, dengan mempersiapkan masterplan, road map, analisa dan data guna penyusunan RPJMD tahun 2013-2018, penyiapan kerangka pembangunan periode selanjutnya tersebut merupakan tindak lanjut dari evaluasi capaian kinerja yang belum tercapai. Berdasarkan hal-hal tersebut maka kebijakan umum dalam pengalokasian belanja daerah pada tahun anggaran 2013 adalah: 1) Sesuai dengan pelaksanaan misi daerah dalam rangka pencapaian visi daerah; 2) Berdampak pada pencapaian target kinerja RPJMD; 3) Bersifat strategis, penting, dan mendesak untuk dilaksanakan; 4) Berdampak luas pada penyelesaian permasalahan pokok yang dihadapi daerah; 5) Berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat; 6) Mencukupi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Kebijakan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan daerah dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: 1) Belanja tidak langsung yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja ini terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.


23

2) Belanja langsung yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu program dan kegiatan terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Kebijakan belanja daerah tahun 2013 terkait dengan Belanja Tidak Langsung ditetapkan sebagai berikut : 1) Belanja Pegawai Anggaran daerah untuk belanja pegawai diarahkan untuk mencukupi pembayaran gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri sipil untuk 13 (tiga belas) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan kenaikan gaji pokok sebesar 7% serta acres, gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, serta gaji Bupati dan Wakil Bupati. Selain itu dapat dianggarkan pula untuk pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja serta tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai, disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 2) Belanja Bunga Anggaran daerah untuk belanja bunga diarahkan untuk pembayaran bunga hutang atas kewajiban pokok pinjaman/hutang. 3) Belanja Subsidi Pada Tahun Anggaran 2013 tidak dialokasikan belanja subsidi dalam rangka bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu. 4) Belanja Hibah a) Belanja hibah diarahkan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang dan/atau barang kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah; b) Belanja hibah dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada penerima hibah; c) Belanja hibah diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus dengan pengertian bahwa pemberian hibah ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah; d) Penganggaran belanja hibah memperhatikan asas manfaat, keadilan, dan kepatutan, transparansi, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas. 5) Belanja Bantuan Sosial a) Belanja bantuan sosial diarahkan untuk menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat; b) Belanja bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada perorangan dan/atau kelompok masyarakat; c) Belanja bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak mengikat/tidak secara terus menerus serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah; d) Penganggaran belanja bantuan sosial memperhatikan rasionalitas dan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan, dan kepatutan, transparansi, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas.


24

6) Belanja Bagi Hasil Anggaran daerah untuk belanja bagi hasil diarahkan untuk pemberian bagi hasil atas pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. 7) Belanja Bantuan Keuangan Anggaran daerah untuk belanja bantuan keuangan diarahkan untuk pemberian dana kepada Pemerintahan Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan kepada partai politik. Besarnya belanja bantuan keuangan tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 8) Belanja Tidak Terduga Anggaran daerah untuk belanja tidak terduga diarahkan untuk penanggulangan bencana alam atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah tahuntahun sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja tidak langsung hanya dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), kecuali untuk belanja pegawai, dianggarkan pada semua SKPD. Selanjutnya kebijakan belanja daerah tahun 2013 terkait dengan belanja langsung dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan ditetapkan sebagai berikut: 1) Belanja langsung mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dianggarkan untuk mencapai target kinerja program dan kegiatan yang ditetapkan (target output dan outcomes); 2) Belanja langsung dianggarkan pada setiap SKPD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; 3) Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. c. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Kebijakan belanja dilaksanakan melalui pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja daerah dalam rangka pelaksanaan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial untuk menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan pelaksanaan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pilihan dimaksudkan untuk mengembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. 3. Pembiayaan Daerah Pembiayaan adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Anggaran defisit adalah anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan, dan sebaliknya anggaran surplus terjadi manakala anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan. Pada Tahun Anggaran 2013 diprediksi masih mengalami anggaran defisit. Oleh karena itu upaya untuk menutup defisit anggaran, pemerintah daerah akan melakukan upaya penarikan pinjaman.


25

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut : 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) Besarnya SiLPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan RAPBD Tahun Angaran 2013 adalah hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012; 2) Penerimaan pinjaman daerah Manakala terjadi defisit anggaran, sedangkan SiLPA dan pencairan dana cadangan tidak dapat menutup keseluruhan defisit, maka akan dicukupi dengan pinjaman daerah; 3) Pencairan Dana Cadangan Pada Tahun Anggaran 2013 akan dicairkan dana cadangan yang telah dibentuk pada Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 yang akan digunakan untuk pembiayaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati; 4) Pada tahun anggaran 2013 tidak ada penerimaan piutang daerah. b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut: 1) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Investasi yang akan dilakukan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2013 adalah: Investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Penyertaan modal berupa uang dan/atau barang daerah dialokasikan pada BUMD; 2) Pembayaran pokok hutang Pada tahun 2013 tidak dianggarkan pengeluaran pembiayaan guna pembayaran pokok hutang pemerintah daerah pada pihak ketiga. Manakala terjadi hutang jangka pendek, maka pada pos ini akan dianggarkan sebesar hutang jangka pendek yang diambil; 3) Pembayaran pihak ketiga Pada tahun 2013 dianggarkan pembayaran pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun 2012. 4. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 didasarkan pada adanya perubahan asumsi dasar dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2013 yang telah ditetapkan. Perubahan asumsi dasar dimaksud menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah. Perubahan-perubahan tersebut adalah: a. Adanya perubahan prediksi target pendapatan daerah; b. Adanya kewajiban pemerintah daerah sebagai akibat kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;


26

c. Adanya kegiatan yang kurang anggaran; d. Adanya alokasi belanja yang tidak atau kurang sesuai dengan rencana operasional dalam pencapaian kinerja kegiatan sehingga menyebabkan harus dilakukan pergeseran atau perubahan anggaran antar kelompok belanja, antar jenis belanja, dan rincian belanja; e. Adanya kegiatan baru untuk menindaklanjuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan guna optimalisasi capaian target kinerja; f. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang dapat digunakan dalam tahun berjalan. 5. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2013 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp991.506.970.000,00 dapat terealisasai Rp505.423.449.712,00 atau 50,98%. Capaian pendapatan daerah ini berasal dari PAD sebesar Rp44.570.052.345,00, Dana Perimbangan sebesar Rp403.177.787.993,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai Rp57.675.609.374,00. Capaian realisasi pendapatan daerah Semester I Tahun Anggaran 2013 secara lengkap sebagaimana pada tabel II.11.

Tabel II.11 Realisasi Pendapatan Daerah Semester I Tahun Angaran 2013 No 1

URAIAN

REALISASI

(%)

991.506.970.000

505.423.449.712

50,98


84.225.718.000

44.570.052.345

52,92

1.1.1

Pajak Daerah

24.544.270.000

7.732.705.713

31,51

1.1.2

Retribusi Daerah

13.654.385.000

6.771.347.459

49,59

9.057.063.000

9.513.250.631

105,04

36.970.000.000

20.552.748.542

55,59

726.062.537.000

403.177.787.993

55,53

1.1

1.1.3 1.1.4 1.2

PENDAPATAN DAERAH

ANGGARAN

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN

1.2.1

Dana Bagi Hasil

1.2.2

Dana Alokasi Umum

1.2.3

Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

Dana Darurat Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya

28.232.623.000

9.330.187.993

33,05

651.171.674.000

379.850.128.000

58,33

46.658.240.000

13.997.472.000

30,00

181.218.715.000

57.675.609.374

31,83

270.000.000

-

0,00

-

-

-

48.002.715.000

21.058.267.374

43,87

108.696.000.000

34.603.467.000

31,84

24.250.000.000

2.013.875.000

8,30

Memerhatikan capaian target pendapatan daerah tersebut, secara rata-rata target pendapatan daerah baru dapat dicapai sebesar 50,98%. Ada beberapa sumber pendapatan masih di bawah target yang diharapkan. Untuk Pendapatan Asli Daerah, pencapaian pajak daerah masih sebesar 31,51%, hal ini dikarenakan belum tercapainya target BPHTB. Untuk Dana Perimbangan, capaian yang masih rendah adalah Dana Bagi Hasil yang baru mencapai 33,05% dan DAK yang baru terealisasi sebesar 30%. Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, pos Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi baru mencapai 8,30%. Kondisi tersebut memerlukan upaya khusus dalam rangka pemenuhan target melalui intensifikasi,


27

ekstensifikasi, dan koordinasi pendapatan daerah guna mendukung dan menjamin ketersediaan dana pembangunan daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013. Pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2013 ini, anggaran pendapatan daerah diperkirakan ada kenaikan target sebesar Rp17.263.568.000,00 dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp991.506.970.000,00 sehingga menjadi Rp1.008.770.538.000,00. Rencana anggaran pendapatan perubahan tersebut merupakan perkiraan pencapaian kinerja pendapatan. Prediksi kenaikan target pendapatan daerah dimaksud berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp7.835.324.000,00, Dana Perimbangan bertambah sebesar Rp1.585.838.000,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp7.842.406.000,00. Secara lengkap rancangan perubahan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2013 sebagaimana pada tabel II.12. Tabel II.12 Rancangan Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013 BERTAMBAH/ No

URAIAN

APBD TA 2013

RAPBD-P TA 2013 (BERKURANG)

1

PENDAPATAN DAERAH

1.1


84.225.718.000

92.061.042.000

7.835.324.000

1.1.1

Pajak Daerah

24.544.270.000

23.826.100.000

(718.170.000)

1.1.2

Retribusi Daerah

13.654.385.000

14.447.879.000

793.494.000

9.057.063.000

10.831.063.000

1.774.000.000

36.970.000.000

42.956.000.000

5.986.000.000

726.062.537.000

727.648.375.000

1.585.838.000

28.232.623.000

29.818.461.000

1.585.838.000

1.1.3 1.1.4

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

991.506.970.000

1.008.770.538.000

17.263.568.000

1.2

DANA PERIMBANGAN

1.2.1

Dana Bagi Hasil

1.2.2

Dana Alokasi Umum

651.171.674.000

651.171.674.000

-

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

46.658.240.000

46.658.240.000

-

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

181.218.715.000

189.061.121.000

7.842.406.000

1.3.1

Pendapatan Hibah

270.000.000

1.051.910.000

781.910.000

1.3.2

Dana Darurat

1.3.3

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

48.002.715.000

53.941.650.000

5.938.935.000

108.696.000.000

108.696.000.000

24.250.000.000

25.371.561.000

1.3.4 1.3.5

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya

-

1.121.561.000

Guna mencapai target perubahan pendapatan daerah tersebut, kebijakan yang akan ditempuh adalah: a. Meningkatkan upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. Meningkatkan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan terhadap sumbersumber Pendapatan Asli Daerah (PAD); c. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. 6. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Dari rencana belanja pada TA 2013 sebesar Rp1.102.506.970.000,00, sampai dengan Semester I terealisasi sebesar Rp402.753.008.795,00 atau 36,53% dengan perincian jenis belanja sebagai berikut: a. Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp357.605.155.568,00 atau 49,37% dari rencana belanja sebesar Rp724.388.500.300,00;


28

b. Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp45.147.853.227,00 atau 11,94% dari rencana belanja sebesar Rp378.118.469.700,00; c. Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp0,00 dari rencana sebesar Rp250.000.000,00. Relatif tingginya realisasi belanja tidak langsung terutama untuk pembayaran gaji pegawai, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Sedangkan untuk belanja langsung baru mencapai 11,94%. Masih rendahnya realisasi belanja langsung sebagian besar pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan pihak ketiga. Kegiatankegiatan dimaksud sampai dengan semester I sebagian besar dalam proses persiapan dan/atau pelaksanaan pekerjaan.

Tabel II.13 Realisasi Belanja Daerah Semester I Tahun Anggaran 2013 No 2 2.1

URAIAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG

CAPAIAN (%)

ANGGARAN

REALISASI

1,102,256,970,000

402,753,008,795

36.54

724,138,500,300

357,605,155,568

49.38

589,998,111,800

298,213,369,941

50.54

2.1.1

Belanja Pegawai

2.1.2

Belanja Bunga

1,380,000,000

-

0.00

2.1.4

Belanja Hibah

57,244,051,000

31,974,648,521

55.86

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

23,309,441,000

8,730,448,314

37.45

2.1.6

Belanja Bagi Hasil Kepada

4,254,000,000

20,588,967

0.48

47,952,896,500

18,666,099,825

38.93

Pemerintah Desa 2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada PemDes

2.1.8

Belanja Tidak Terduga

2.2

BELANJA LANGSUNG

250.000.000

-

0.00

378,118,469,700

45,147,853,227

11.94

2.2.1

Belanja Pegawai

35,481,191,600

8,599,592,525

24.24

2.2.2 2.2.3

Belanja Barang dan Jasa

138,007,137,900

31,717,887,844

22.98

Belanja Modal

204,630,140,200

4,830,372,858

2.36

Adapun kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 adalah: 1. Mempercepat dan menyelesaikan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2013 guna mencapai target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan sehingga pada akhir Tahun Anggaran 2013 tidak ada program/kegiatan yang tidak terlaksana; 2. Mengalokasikan anggaran guna pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah; 3. Mengalokasikan anggaran guna pelaksanaan kegiatan, baik yang bersifat anggaran tambahan maupun anggaran kegiatan baru, yang sangat dibutuhkan masyarakat dengan tetap memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran; 4. Memformulasikan kembali rencana pelaksanaan Pembangunan Pasar Legi Parakan, dari pelaksanaan kegiatan tahun tunggal menjadi kegiatan tahun jamak; 5. Melaksanakan belanja daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, dan akuntabel. Berdasarkan kebijakan belanja daerah sebagaimana tersebut, pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 ini, anggaran belanja daerah direncanakan menjadi sebesar Rp1.144.220.928.663,00 atau naik Rp41.713.958.663,00 dari


29

anggaran semula Rp1.102.506.970.000,00. Adapun rencana kenaikan belanja daerah tersebut terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung menjadi sebesar Rp716.268.763.405,00 atau turun sebesar Rp8.119.736.895,00 dari anggaran semula sebesar Rp724.388.500.300,00; b. Belanja Langsung menjadi sebesar Rp427.952.165.258,00 naik sebesar Rp49.833.695.558,00 dari anggaran semula sebesar Rp378.118.469.700,00; Memerhatikan rencana perubahan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp1.008.770.538.000,00 dan rencana perubahan belanja daerah sebesar Rp1.144.220.928.663,00 maka terdapat defisit anggaran Rp135.450.390.663,00. Rencana perubahan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2013 secara lengkap adalah sebagaimana pada tabel II.14. Tabel II.14 Rancangan Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 No. 2 2.1 2.2

URAIAN BELANJA

APBD TA 2013 1.102.506.970.000

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

724.388.500.300

RAPBD-P TA 2013 1.144.220.928.663 716.268.763.405

378.118.469.700

427.952.165.258

BERTAMBAH/ (BERKURANG) 41.713.958.663 (8.119.736.895) 49.833.695.558

7. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Sampai dengan Semester I tahun Anggaran 2013, realisasi penerimaan pembiayaan daerah adalah sebesar Rp54.408.822.255,00 yang bersumber dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan Dana Cadangan serta penerimaan perhitungan pihak ketiga (retensi). Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan telah terealisasi sebesar Rp1.861.230.965,00 yang digunakan untuk pembayaran kepada pihak ketiga berupa retensi. Secara lengkap, realisasi pembiayaan adalah sebagaimana tabel II.15. Tabel II.15 Realisasi Pembiayaan Daerah Semester I Tahun Anggaran 2013 No

3.1 3.1.1

URAIAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN Sisa Lebih perhitungan Anggaran

ANGGARAN

CAPAIAN

REALISASI

(%)

116.000.000.000

54.868.916.770

47,30

13.327.565.000

41.776.547.255

313,46

12.500.000.000

12.960.094.515

-

0

0

0

90.172.435.000

-

0

0

132.275.000

0

5.000.000.000

1.861.230.965

37,22

Daerah Tahun Sebelumnya 3.1.2

Pencairan Dana Cadangan

3.1.3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Daerah

3.1.4

3.1.6 3.2

Penerimaan Pihak Ketiga (Retensi) PENGELUARAN PEMBIAYAAN

3.2.1

Pembentukan Dana Cadangan

3.2.2

Penyertaan Modal (Investasi)

-

0

0

1.000.000.000

0

0,00

Pemerintah Daerah 3.2.3

Pembayaran Pokok Hutang

0

0

0

3.2.4

Pemberian Pinjaman Daerah

0

0

0


30

No 3.2.7

URAIAN

ANGGARAN

Pengeluaran Pihak Ketiga (Retensi)

CAPAIAN

REALISASI

4.000.000.000

(%)

1.861.230.965

46,53

Penerimaan pembiayaan daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 direncanakan sebesar Rp144.909.076.770,00 yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp41.776.547.255,00 Pencairan Dana Cadangan Rp12.960.094.515,00 dan rencana penerimaan pinjaman daerah dan obligasi sebesar Rp90.172.435.000,00. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp9.458.686.107,00 yaitu untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp4.533.609.000,00, dan pengeluaran perhitungan pihak ketiga sebesar Rp4.925.077.107,00. Dengan demikian terdapat pembiayaan neto sebesar Rp135.450.390.663,00 yang digunakan untuk menutup defisit belanja. Pembiayaan daerah pada rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 secara lengkap adalah sebagaimana pada tabel II.16 Tabel II.16 Rancangan Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2013 NO

URAIAN

RAPBD-P TA 2013 135.450.390.663

APBD TA 2013

BERTAMBAH/ (BERKURANG) 24.450.390.663

3.

PEMBIAYAAN NETO

111.000.000.000

3.1

116.000.000.000

144.909.076.770

28.909.076.770

3.1.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH SILPA

13.327.565.000

41.776.547.255

28.448.982.255

3.1.2


12.500.000.000

12.960.094.515

460.094.515

3.1.4

Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

90.172.435.000

90.172.435.000

-

5.000.000.000

9.458.686.107

4.458.686.107

1.000.000.000

4.533.609.000

3.533.609.000

4.000.000.000

4.925.077.107

925.077.107

3.2 3.2.2 3.2.7 3.3

-

-

-

C. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 1. INDIKATOR KINERJA Indikator kinerja dan pengukuran pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran merupakan instrumen manajemen untuk mengetahui tingkat capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun dan mengukur tingkat akuntabilitas kinerjanya. Akuntabilitas kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban dari instansi pemerintah atas kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun melalui media pelaporan. Pengukuran kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran merupakan jembatan antara target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2013 dengan capaian kinerjanya pada akhir tahun 2013 serta mengetahui tingkat akuntabilitas pelaksanaannya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya pada setiap pelaksanaan urusan pemerintahan.


31

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah indikator kinerja sasaran. Selanjutnya dengan melakukan perbandingan capaian pada indikatorindikator kinerja pada setiap sasaran akan dilakukan analisis untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan suatu urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Temanggung. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran sebagai berikut: Tabel II.17 Skala Pengukuran Pencapaian Sasaran No.

CAPAIAN KINERJA (%)

KATEGORI CAPAIAN

1.

Lebih dari 85% s.d 100%

Sangat Baik

2.


Baik

3.


Cukup

4.

Sampai dengan 55%

Kurang

2. CAPAIAN KINERJA 2013 Capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2013 meliputi dua kelompok, yaitu: a. Capaian kinerja agregat; menggambarkan capaian kinerja pada indikator kinerja makro daerah sebagai cerminan kondisi yang diinginkan pada Visi Daerah; b. Capaian kinerja sasaran; merupakan hasil analisis dan pengukuran capaian kinerja sasaran pada semua urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Capaian kinerja agregat dan capaian kinerja sasaran tahun 2013 sebagaimana tabel berikut ini: Tabel II.18 Capaian Kinerja Agregat NO 1 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

INDIKATOR 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) a. Angka Harapan Hidup (AHH)/Th b. Angka Melek Huruf (%) c. Rata-rata lama sekolah (th) d. Pengeluaran riil per kapita (Rp) Pertumbuhan ekonomi (%) PDRB perkapita(harga berlaku,Rp/th) Tingkat inflasi (%) Menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk Menurunnya Prosentase Rumah Tangga Miskin, menjadi (%) Tingkat kesempatan kerja (%) Tingkat pengangguran terbuka (%) Penurunan lahan kritis (Ha) Terwujudnya Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (%)

TARGE TH. 2012 3

REALISASI TH. 2012 4

TARGET TH. 2013 5

REALISASI TH. 2013 6

73,23

*

73,71

n.a

72,08 97,96 6,95 622,200 4,00

* 98,32 7,09 * 4,95*

72,1 99,54 7,1 622.200 4+1

n.a 97,84 7,1 n.a n.a

7.692.825,25

8.530.154,52*

9.485.744,28

n.a

7 0,81

4,70* 0,87

7+ 1 0,77

n.a 0,83

25,37

17,79

19,37

17,27

75 6,25 17.883

* 3,4 15.163

82,76 6,56 17.705

94,53 5,47 n.a

14

29,15

20

29,25

*Data masih dalam perhitungan BPS belum tersedia

Tabel II.19 Capaian Kinerja Sasaran


32

NO

URUSAN

%

SASARAN

URUSAN WAJIB : 1

2

3

PENDIDIKAN

KESEHATAN

PEKERJAAN UMUM

1. Terwujudnya tuntas wajib belajar pendidikan dasar 2. Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan

95,65

3. Terwujudnya pemerataan pendidikan

89,55

4. Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan 5. Meningkatnya upaya kesehatan Masyarakat

99,88 100 90,28

6. Meningkatnya akses masyarakat ke fasilitas kesehatan 7. Meningkatnya derajat kesehatan Masayarakat dan perilaku hidup sehat 8. Tersedianya sumberdaya kesehatan di semua tingkatan pelayanan kesehatan 9. Terwujudnya pemerataan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan infrastruktur ekonomi 10. Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan

96.95

11. Meningkatnya pembangunan jaringan irigasi

93,33

88,19 87.65 87,15 100

12. Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan gedung 13. Meningkatnya mutu teknologi infrastruktur

100 100

4

PERUMAHAN

14. Terwujudnya lingkungan perumahan yang serasi dan teratur

100

5

PENATAAN RUANG

87,50

6

PERENCANAAN

15. Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian ruang 16. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan partisipatif

93,30

PEMBANGUNAN

93,33

7

PERHUBUNGAN

8

LINGKUNGAN HIDUP

17. Terwujudnya kelancaran transportasi dalam menunjang mobilitas ekonomi 18. Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup

68,73

9

PERTANAHAN

19. Meningkatnya konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam 20. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan

10

KEPENDUDUKAN DAN CAPIL

21. Meningkatnya kualitas kepada masyarakat

umum

97,73

11

PEMBERDAYAAN

22. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

100

KEL. BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

23. Meningkatnya derajat kesejahteraan keluarga

100

keluarga

93,77

SOSIAL

25. Meningkatnya kualitas iman dan ketaqwaan umat beragama serta fasilitasi keagamaan 26. Meningkatnya penanganan permasalahan sosial 27. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan menurunnya angka pengangguran terbuka 28. Meningkatnya fasilitasi dan pemberdayaan potensi ekonomi kerakyatan sektor koperasi dan UKM 29. Meningkatnya penanaman modal bagi pengembangan potensi unggulan 30. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan terpadu 31. Terwujudnya pemberdayaan budaya daerah

100

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 12

13

14

KETENAGAKERJAAN

15

KOPERASI DAN UKM

16

PENANAMAN MODAL

17

KEBUDAYAAN

18

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

19

KESBANG DAN POLITIK DALAM NEGERI

24. Meningkatnya berencana

akses

pelayanan

pelayanan

32. Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan olah raga 33. Meningkatnya sarana olah raga dan kepemudaan 34. Meningkatnya toleransi dan tri kerukunan umat beragama 35. Meningkatnya kualitas demokrasi dan politik lokal


80,16

100

96,43 84,38 98,85

91,67 94,70 70 87,50 97,14 100 97,62

33

NO

URUSAN

%

SASARAN

23

PERPUSTAKAAN

36. Meningkatnya ketertiban dan keamanan wilayah 37. Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah 38. Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik 39. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan 40. Meningkatnya ketersediaan dan ketahanan pangan daerah 41. Terwujudnya kelembagaan masyarakat perdesaan 42. Meningkatnya pemberdayaan pemerintahan desa 43. Meningkatnya minat baca masyarakat

24

STATISTIK

44. Terwujudnya data pembangunan yang akurat

25

KEARSIPAN

45. Meningkatnya tertib administrasi

26

KOMUNIKASI DAN INFROMATIKA

46. Meningkatnya transparansi pembangunan Daerah 47. Meningkatnya pemanfaatan penyelenggaraan pemerintahan

20

OTDA,PEMUM, ADMINISTRASI KEU. DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

21

KETAHANAN PANGAN

22

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

100 52,86 92,41 99,64 96,10 100 86,85 89,80 100 83,33

informasi

100

dalam

80,50

48. Meningkatnya tertib penyelenggaraan layanan kominfo

100

IT

URUSAN PILIHAN 1

KELAUTAN DAN PERIKANAN

2

PERTANIAN

1. Meningkatnya

pengembangan

dan

pengelolaan potensi perikanan pengembangan agrobisnis

melalui

100

2. Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan potensi pertanian dan perkebunan melalui pengembangan agrobisnis

86,82

3. Meningkatnya peternakan

88,27

populasi

dan

produksi

4. Meningkatnya peran kelembagaan pertanian 3

KEHUTANAN

5. Meningkatnya pengembangan pengelolaan potensi kehutanan

4

ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

6. Terwujudnya tertib pertambangan

5

97,04

dan

100

kawasan

100

PARIWISATA

7. Meningkatnya pengembangan potensi pariwisata daerah baik wisata alam, agrowisata maupun wisata buatan

100

6

INDUSTRI

8. Meningkatnya fasilitasi dan pemberdayaan potensi ekonomi kerakyatan sektor perindustrian

93,33

7

PERDAGANGAN

9. Meningkatnya fasilitasi dan pemberdayaan potensi ekonomi kerakyatan sektor

93,75

pengelolaan

perdagangan 8

TRANSMIGRASI

10. Meningkatnya transmigrasi

kualitas

RATA-RATA

penyelenggaraan

90 92,09

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran pada pelaksanaan semua urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan rata-rata mencapai 92,09 % atau dalam kategori Sangat Baik. Capaian urusan tersebut lebih meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2012 yang mencapai rata-rata 88,90%.


34

Pencapaian dari data di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: a. Pencapaian sasaran dalam katagori Kurang (tingkat capaian kinerja sampai dengan 55%) adalah meningkatnya tertib penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika. b. Pencapaian sasaran dalam kategori Cukup (tingkat capaian kinerja lebih dari 55%75%) meliputi: 1) Meningkatnya derajat kesehatan dan perilaku hidup sehat; 2) Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan; 3) Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian ruang; 4) Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup; 5) Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan menurunnya angka pengangguran terbuka; 6) Terwujudnya pemberdayaan budaya daerah; 7) Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah; 8) Meningkatnya pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan pemerintahan; 9) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan transmigrasi. c. Pencapaian sasaran dalam kategori Baik (tingkat capaian kinerja lebih dari 75%85%) meliputi: 1) Meningkatnya konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam; 2) Meningkatnya ketersediaan dan ketahanan pangan daerah. d. Pencapaian sasaran dalam kategori Sangat Baik (tingkat capaian lebih dari 85% 100%) meliputi: 1) Terwujudnya tuntas wajib belajar pendidikan dasar; 2) Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan; 3) Terwujudnya pemerataan pendidikan; 4) Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan; 5) Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat; 6) Meningkatnya akses masyarakat ke fasilitas kesehatan; 7) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan perilaku hidup sehat; 8) Terwujudnya pemerataan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan infrastruktur ekonomi; 9) Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan; 10) Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan gedung; 11) Meningkatnya mutu teknologi infrastruktur; 12) Terwujudnya lingkungan perumahan yang serasi dan teratur; 13) Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan partisipatif; 14) Terwujudnya kelancaran transportasi dalam menunjang mobilitas ekonomi; 15) Meningkatnya tertib administrasi pertanahan; 16) Meningkatnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat; 17) Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 18) Meningkatnya derajat kesejahteraan keluarga; 19) Meningkatnya akses pelayanan keluarga berencana; 20) Meningkatnya kualitas iman dan ketaqwaan umat beragama serta fasilitasi keagamaan; 21) Meningkatnya penanganan permasalahan sosial; 22) Meningkatnya fasilitasi dan pemberdayaan potensi ekonomi kerakyatan sektor koperasi dan UKM; 23) Meningkatnya penanaman modal bagi pengembangan potensi unggulan; 24) Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan terpadu; 25) Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan olah raga; 26) Meningkatnya sarana olah raga dan kepemudaan; 27) Meningkatnya toleransi dan tri kerukunan umat beragama; 28) Meningkatnya kualitas demokrasi dan politik lokal;


35

29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44)

Meningkatnya ketertiban dan keamanan wilayah; Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik; Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan; Terwujudnya kelembagaan masyarakat perdesaan; Meningkatnya pemberdayaan pemerintahan desa; Meningkatnya minat baca masyarakat; Meningkatnya tertib administrasi; Meningkatnya transparansi informasi pembangunan daerah; Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan potensi perikanan melalui pengembangan agrobisnis; Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan potensi pertanian dan perkebunan melalui pengembangan agrobisnis; Meningkatnya populasi dan produksi peternakan; Meningkatnya peran kelembagaan pertanian; Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan potensi kehutanan; Meningkatnya pengembangan potensi pariwisata daerah baik wisata alam, agrowisata maupun wisata buatan; Meningkatnya fasilitasi dan pemberdayaan potensi ekonomi kerakyatan sektor perindustrian; Meningkatnya fasilitasi dan pemberdayaan potensi ekonomi kerakyatan sektor perdagangan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Temanggung tahun 2012 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan daerah selama satu tahun yang diwujudkan dalam pengukuran capaian kinerja pada sasaran-sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja dimaksud dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada indikator-indikator kinerja di setiap sasaran pembangunan daerah. Pelaporan kinerja pada tahun ini lebih ditekankan pada pelaporan kinerja hasil capaian indikator kinerja setiap sasaran pembangunan dan bukan pada capaian kinerja kegiatan, agar semakin terwujud pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap capaian kinerja pada semua sasaran pembangunan daerah di semua urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan menunjukkan capaian kinerja pada kategori Sangat Baik, dengan rata-rata 88,90%. Apabila dirinci atas capaian kinerja pada 58 sasaran pembangunan yang ada, capaian kinerja berkategori sangat baik sebanyak 45 sasaran, berkategori baik sebanyak 2 sasaran, berkategori cukup sebanyak 9 sasaran, dan berkategori kurang sebanyak 2 sasaran. Kondisi capaian kinerja pada tahun 2012 tersebut masih dihadapkan pada beberapa kendala dimana sampai dengan akhir tahun anggaran masih dijumpai adanya beberapa kegiatan yang tidak terlaksana atau tidak terselesaikan secara keseluruhan. Kondisi tersebut akan mempengaruhi optimalisasi pemanfaatan anggaran yang disediakan dan tingkat capaian kinerja secara keseluruhan. Faktor penyebabnya antara lain karena keterlambatan pedoman pelaksanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat, kurangnya persiapan secara matang oleh pelaksana kegiatan maupun karena faktor penghambat lainnya. Faktor lain yang juga mempengaruhi tidak maksimalnya pencapaian sasaran adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan kualitas SDM aparatur yang perlu ditingkatkan. Hal-hal tersebut diatas akan dijadikan sebagai bahan umpan balik bagi pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah di tahun yang akan datang sehingga


36

tingkat capaian kinerja pada setiap sasaran pembangunan daerah dapat ditingkatkan menuju terwujudnya Visi “Bersatu untuk Maju dan Sejahtera”. Demikian juga penyempurnaan pelaporan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini senantiasa disempurnakan guna memberikan informasi capaian kinerja pembangunan daerah setiap Tahunnya kepada masyarakat dan pihak-pihak lainnya secara transparan dan akuntabel. 3. ASPEK KEUANGAN Pada Tahun Anggaran 2013 pendapatan daerah yang diterima sebesar Rp1.053.845.571.860,00dan belanja dapat terealisasi sebesar Rp1.000.867.918.364,00. Dengan demikian terdapat surplus sebesar Rp52.977.653.496,00, surplus dimaksud ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp49.994.800.899,00 sehingga SILPA pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp102.972.454.395,00.


37

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pada bab ini akan disajikan pembahasan dan analisa tentang keuangan sebagai aspek penunjang dari pencapaian kinerja kegiatan, sebagaimana telah diuraikan di atas. Aspek keuangan pada Tahun Anggaran 2012 ini yang pertama menggunakan sistem anggaran kinerja. Anggaran kinerja pada prinsipnya meliputi 3 komponen pokok yaitu (1) komponen pendapatan daerah, (2) komponen belanja daerah, (3) komponen pembiayaan. Secara terperinci realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut: Tabel III.1 Realisasi Anggaran Pendapatan DaerahTahun Anggaran 2013 NO I

URAIAN

ANGGARAN (Rp)

a. Pajak Daerah

23.826.100.000,00

25.583.570.757,00

107,38

b. Retribusi Daerah c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

14.656.229.000,00

15.480.551.151,00

105,62

10.831.063.000,00

11.287.250.631,00

104.21

d. Lain-lain PAD yang sah JUMLAH

42.653.150.000,00

49.728.824.555,00

116,59

91.966.542.000,00

102.080.197.094,00

111,00

51.843.530.000,00

50.228.458.791,00

96,88

651.171.674.000,00

651.171.674.000,00

100,00

46.658.240.000,00

41.627.620.000,00

89,22

136.253.400.000,00

136.253.400.000,00

100,00

31.916.581.000,00

43.787.719.599,00

137,19

PENDAPATAN TRANSFER

1.

DANA PERIMBANGAN a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Penyesuaian dan Otsus

3.

TRANSFER PEM. PROVINSI a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak b. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya JUMLAH

III

%


II

2.

REALISASI (Rp)

0,00

0,00

917.643.425.000,00

923.068.872.390,00

100,57

1.051.910.000,00

428.077.240,00

40,70

28.310.561.000,00

28.268.425.036,00

99,85

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH a. Hibah dari badan/lembaga/ Organisasi swasta b. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya JUMLAH JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

29.362.471.000,00

28.696.502.276,00

97,73

1.039.172.438.000,00

1.053.845.571.760,00

101,41

Dari tabel di atas, secara keseluruhan target pendapatan dapat terealisasi sebesar 101,41%. Sumbangan terbesar dari pendapatan dimaksud berasal dari dana transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi yang dapat terealisir sebesar 100,57% dari anggaran atau sebesar Rp923.068.872.390,00 sedangkan PAD terealisir sebesar 111,00% dari anggaran atau sebesar Rp102.080.197.194,00. Untuk Realisasi PAD dapat dijelaskan bahwa seluruh jenis pendapatan asli daerah dapat melampaui target yang dibebankan dengan urutan pelampauan target tertinggi adalah dari Lain-lain PADS dengan realisasi 116,59% atau sebesar Rp49.728.824.555,00, Pajak Daerah dengan realisasi 107,38% atau sebesar Rp25.583.570.757,00. Kemudian Retribusi Daerah melampaui target dengan realisasi 105,62% atau Rp15.480.551.151,00, dan terakhir adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan


38

Daerah yang dipisahkan Rp11.287.250.631,00.

dengan

relisasi

pencapaian

104,21%

atau

sebesar

Untuk anggaran belanja, sebagaimana dalam tabel sebagai berikut: Tabel III.2 Realisasi Anggaran Belanja APBDKabupaten Temanggung TA 2013 No

Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

I

Belanja Operasi

894.149.721.065,00

846.340.234.399,00

94,65

II

Belanja Modal

228.319.862.598,00

103.805.509.274,00

45,46

III

Belanja Tak Terduga

750.000.000,00

221.845.000,00

29,58

IV

Belanja Transfer

52.281.896.500,00

50.473.636.522,00

96,54

1.175.501.480.163,00

1.000.841.225.195,00

85,14

JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT)

(136.329.042.163,00)

53.004.346.565,00

Dalam pelaksanaan APBD 2013 realisasi belanja Kabupaten Temanggung hanya mencapai 85,14% atau Rp1.000.841.225.195,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.175.501.480.163,00 yang diperinci perjenis belanja Operasi, belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer. Untuk Belanja Operasi realisasinya tercapai sebesar Rp846.340.234.399,00 atau 94,65% dari anggaran sebesar Rp894.149.721.065,00. Untuk Belanja Modal terealisir sebesar Rp103.805.509.274,00 atau 45,46% dari anggaran sebesar Rp228.319.862.598,00. Untuk Belanja Tak Terduga realisasinya sebesar Rp221.845.000,00 atau 29,58% dari anggaran sebesar Rp750.000.000,00. Dan untuk Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp50.473.636.522,00 atau 96,54% dari anggaran sebesar Rp52.281.896.500,00. Untuk anggaran pembiayaan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel III.3 Realisasi Anggaran Pembiayaan APBDKabupaten Temanggung TA2013 No I

II

III IV

Jenis Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu b. Transfer dari Dana Cadangan c. Penerimaan Pinjaman & Obligasi d.Penerimaan kembali pemberian pinjaman e. Penerimaan Piutang Daerah Pengeluaran pembiayaan a. Transfer ke Dana Cadangan b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah c. Pembayaran Utang Pokok Jatuh tempo d. Perhitungan Pihak Ketiga Pembiayaan Netto Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Anggaran (Rp) 145.787.728.270,00 41.776.547.255,00

Realisasi (Rp) 59.438.956.293,00 41.776.547.255,00

% 40,77 100,00

12.960.094.515,00 90.172.435.000,00

12.867.002.883,00 0,00

99,28 0,00

0,00

243.081.070,00

878.651.500,00 9.458.686.107,00 0,00 4.533.609.000,00

4.552.325.085,00 9.444.155.394,00 0,00 4.533.609.000,00

518,10 99,85 0,00 100,00

0,00

0,00

0,00

4.925.077.107,00 136.329.042.163,00

4.910.546.394,00 49.994.800.899,00

99,70 36,67

0,00

102.999.147.464,00

Selanjutnya realisasi APBD TA 2013 akan nampak pada tabel sebagai berikut:


39

Tabel III.4 Realisasi APBD Kabupaten Temanggung TA 2013 No

Jenis Pembiayaan

I

Pendapatan

II

Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

1.039.172.438.000,00

1.053.845.571.760,00

101,41

1.175.501.480.163,00 Surplus/Defisit

III

IV V

1.000.841.225.195,00

85,14

(136.329.042.163,00)

53.004.349.565,00

a. Penerimaan Pembiayaan

145.787.728.270,00

59.438.956.293,00

40,77

b. Pengeluaran Pembiayaan

9.458.686.107,00

9.444.155.394,00

99,70

136.329.042.163,00

49.994.800.899,00

36,67

0,00

102.999.147.464,00

Pembiayaan

Pembiayaan Netto Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka realisasi APBD Kabupaten Temanggung TA 2013 mengalami surplus sebesar Rp53.004.349.565,00. Selanjutnya surplus belanja tersebut digabungkan dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp49.994.800.899,00 menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp102.999.147.464,00. Secara terperinci proporsi belanja masing-masing unit kerja dapat dikemukakan sebagaimana tabel berikut : Tabel III.5 Proporsi Anggaran Belanja APBD TA 2013dilihat Dari Masing-masing Unit Kerja NO.

DINAS/INSTANSI

1

2

1

Dinas Pendidikan

2

Dinas Kesehatan

3 4 5 6

ANGGARAN BELANJA

REALISASI BELANJA

PROSE NTASE

(Rp)

(Rp)

(%)

3

3

4

460.528.281.457,00

432.369.242.050,00

43,20

53.762.603.896,00

51.757.533.699,00

5,17

Rumah Sakit Umum

63.773.431.182,00

56.834.408.561,00

5,68

Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

91.435.916.442,00

83.854.191.133,00

8,38

11.854.371.347,00

11.088.634.649,00

1,11

5.061.073.567,00

4.899.983.262,00

0,49

7

Badan Lingkungan Hidup

6.520.487.994,00

5.966.119.331,00

0,60

8

Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil

4.412.740.848,00

4.208.115.002,00

0,42

9

Badan Keluarga Berencanan dan Pemberdayaan Perempuan

9.899.262.470,00

9.448.400.545,00

0,94

10

Dinas Sosial

3.964.758.696,00

3.562.457.011,00

0,36

11

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5.355.363.395,00

5.081.076.477,00

0,51

1.693.739.451,00

1.593.851.940,00

0,16

3.602.170.676,00

3.417.378.788,00

0,34

3.886.287.512,00

3.690.053.143,00

0,37

12 13 14

Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

15

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

1.407.412.707,00

1.330.302.336,00

0,13

16

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

9.094.938.700,00

8.163.351.996,00

0,82


40

NO.

DINAS/INSTANSI

1

2

ANGGARAN BELANJA

REALISASI BELANJA

PROSE NTASE

(Rp)

(Rp)

(%)

3

3

4

17

Bupati/Wakil Bupati

565.281.000,00

555.762.930,00

0,06

18

Sekretariat Daerah

49.632.244.863,00

44.071.370.430,00

4,40

19

Sekretariat DPRD

12.991.322.908,00

10.898.786.350,00

1,09

20

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

170.033.713.339,00

159.580.657.293,00

15,94

21

Inspektorat

2.999.090.840,00

2.742.354.720,00

0,27

22

Badan Kepegawaian Daerah

4.343.014.304,00

3.491.770.491,00

0,35

23

Kecamatan Temanggung

1.905.418.728,00

1.891.125.912,00

0,19

24

Kecamatan Tembarak

1.742.472.028,00

1.717.106.029,00

0,17

25

Kecamatan Pringsurat

1.733.182.408,00

1.717.289.962,00

0,17

26

Kecamatan Kaloran

1.613.008.332,00

1.589.507.759,00

0,16

27

Kecamatan Parakan

1.691.392.349,00

1.676.548.870,00

0,17

28

Kecamatan Bulu

1.754.353.942,00

1.727.431.332,00

0,17

29

Kecamatan Kedu

1.762.498.780,00

1.715.280.026,00

0,17

30

Kecamatan Kandangan

1.692.697.956,00

1.677.610.593,00

0,17

31

Kecamatan Candiroto

1.408.492.912,00

1.370.274.475,00

0,14

32

Kecamatan Ngadirejo

1.912.517.202,00

1.901.405.064,00

0,19

33

Kecamatan Jumo

1.465.940.377,00

1.438.541.439,00

0,14

34

Kecamatan Wonoboyo

1.301.805.901,00

1.272.081.761,00

0,13

35

Kecamatan Kranggan

1.570.195.858,00

1.520.961.514,00

0,15

36

Kecamatan Bejen

1.334.421.851,00

1.308.465.426,00

0,13

37

Kecamatan Kledung

1.251.646.080,00

1.236.205.503,00

0,12

38

Kecamatan Bansari

1.520.535.835,00

1.495.043.755,00

0,15

39

Kecamatan Tlogomulyo

1.601.692.900,00

1.563.587.493,00

0,16

40

Kecamatan Selopampang

1.535.665.106,00

1.526.162.590,00

0,15

41

Kecamatan Gemawang

1.377.617.999,00

1.366.276.390,00

0,14

42

Kecamatan Tretep

1.233.601.536,00

1.204.961.074,00

0,12

43

Kelurahan Temanggung I

441.741.273,00

412.643.841,00

0,04

44

Kelurahan Temanggung II

383.391.818,00

379.859.234,00

0,04

45

Kelurahan Butuh

412.850.444,00

406.340.417,00

0,04

46

Kelurahan Jampiroso

369.916.010,00

358.673.057,00

0,04

47

Kelurahan Jampirejo

402.458.704,00

395.261.000,00

0,04

48

Kelurahan Kertosari

409.932.978,00

397.922.628,00

0,04

49

Kelurahan Banyuurip

418.657.053,00

408.486.134,00

0,04

50

Kelurahan Kowangan

470.792.559,00

456.174.145,00

0,05

51

Kelurahan Jurang

360.595.663,00

332.617.383,00

0,03

52

Kelurahan Tlogorejo

414.480.243,00

395.522.877,00

0,04

53

Kelurahan Kebonsari

391.725.869,00

383.314.517,00

0,04

54

Kelurahan Manding

363.412.524,00

352.057.846,00

0,04

55

Kelurahan Mungseng

510.964.142,00

489.147.369,00

0,05

56

Kelurahan Purworejo

437.425.713,00

411.888.807,00

0,04

57

Kelurahan Giyanti

383.554.569,00

380.994.715,00

0,04

58

Kelurahan Madureso

369.751.877,00

362.097.797,00

0,04

59

Kelurahan Sidorejo

397.112.786,00

360.954.541,00

0,04

60

Kelurahan Walitelon Selatan

369.988.911,00

340.667.147,00

0,03

61

Kelurahan Walitelon Utara

383.394.195,00

372.585.909,00

0,04


41

ANGGARAN BELANJA

REALISASI BELANJA

PROSE NTASE

(Rp)

(Rp)

(%)

3

3

4

NO.

DINAS/INSTANSI

1

2

62

Kelurahan Kranggan

452.180.062,00

423.070.056,00

0,04

63

Kelurahan Parakan Wetan

480.606.764,00

459.763.213,00

0,05

64

Kelurahan Parakan Kauman

406.507.659,00

390.514.436,00

0,04

65

Kelurahan Manggong

405.167.107,00

371.116.211,00

0,04

66

Badan Penanggulangan Bencanan Daerah

2.246.928.053,00

2.091.729.859,00

0,21

67

Kantor Ketahanan Pangan

1.238.454.899,00

889.002.940,00

0,09

69

Kantor Arsip, Purpustakaan dan Dokumentasi

2.425.966.503,00

2.257.646.576,00

0,23

70

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

15.002.489.276,00

14.215.442.309,00

1,42

71

Dinas Peternakan dan Perikanan

12.399.753.615,00

11.919.785.599,00

1,19

72

Badan Pelaksana Penyuluhan

8.228.931.079,00

7.725.101.184,00

0,77

73

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

112.571.236.968,00

9.822.212.624,00

0,98

1.175.501.480.163,00

1.000.841.225.195,00

100

JUMLAH

Selanjutnya untuk anggaran belanja per unit kerja ditentukan berdasarkan pada beban tugas pokok serta kewenangan yang dipikul oleh unit kerja yang bersangkutan. Jika dilihat dari masing-masing proporsi anggaran unit kerja yang paling besar yaitu Dinas Pendidikan dengan alokasi anggaran Rp460.528.281.457,00 dan realisasi belanja Rp432.369.242.05 atau 43,20%.


42

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH Entitas Akuntansi merupakan Unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi di Kabupaten Temanggung dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Temanggung. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan di Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung. B. BASIS AKUNTANSI KEUANGAN

YANG

MENDASARI

PENYUSUNAN

LAPORAN

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam Lampiran II.02, PSAP 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, pada paragraf 5 yaitu: “Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintahan yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan sedangkan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana”. Dimana basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 disusun berdasarkan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, kecuali Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 sedangkan rekapitulasinya disusun secara konversi antara Permendagri 13 Tahun 2006 dengan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI POS-POS LAPORAN KEUANGAN I. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN Kebijakan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, perlakuan akuntansi, dan pengungkapan. 1. Definisi Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.


43

2. PengakuanPendapatan Dalam pengakuan pendapatan mencakup sebagai berikut: a. Pendapatan kas yang telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; b. Pendapatan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah, dengan mempertimbangkan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD, yang secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD; c. Pendapatan yang diterima dari entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh Bendahara Umum Daerah, dan Bendahara Umum Daerah mengakuinya sebagai pendapatan, misalnya bank persepsi yang mengelola tempat penyetoran pendapatan. 3. Pengukuran Pendapatan Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengecualian, jika terdapat pendapatan jasa giro yang sudah dipotong dengan biaya-biaya di bank, maka pendapatan diakui sebesar pendapatan jasa giro setelah dikurangi dengan biaya bank tersebut. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi atas pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi atas pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi atas pengembalian tersebut. 4. Perlakuan Akuntansi Saldo normal perkiraan buku besar pendapatan adalah saldo kredit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebitnya. Pada saat bendahara penerimaan menerima setoran dari wajib pajak/retribusi dicatat pada buku jurnal dan buku besar. Analisis transaksi tersebut adalah kas di bendahara penerimaan bertambah dicatat di sisi debit, pendapatan retribusi bertambah dicatat di sisi kredit. Apabila penerimaan tersebut disetor ke bendahara umum daerah (BUD) maka kas di bendahara penerimaan berkurang dan dicatat di sisi kredit, R/K PEMDA bertambah dan dicatat di sisi debit. 5. Pengungkapan Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.


44

Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. II. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah mengatur praktik akuntansi untuk belanja. Kebijakan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, perlakuan akuntansi, dan pengungkapan. 1. Definisi Belanja Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 2. Pengakuan Belanja Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain PAD. 3. Pengukuran Belanja Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikurangi dengan potongan-potongan belanja). 4. Perlakuan Akuntansi Saldo normal perkiraan buku besar belanja adalah saldo debit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebitnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya. a. Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji dan Tunjangan diawali pada saat bendahara pengeluaran menerima SP2D-LS Gaji. Analisis atas traksaksi tersebut adalah kas di bendahara pengeluaran bertambah dicatat di sisi debit, R/K Pemda bertambah dicatat di sisi kredit. Apabila penerimaan tersebut dibayarkan ke pegawai maka kas dibendahara pengeluaran berkurang dan dicatat di sisi kredit, Belanja pegawai bertambah dan dicatat di sisi debit. Pencatatan belanja adalah sebesar nilai brutonya. Jika terdapat potongan pajak dari BUD, belanja tetap dicatat sebesar nilai bruto dan pengakuan potongan pajak terdapat di BUD. Jika terdapat potongan pajak di SKPD, belanja tetap dicatat sebesar nilai bruto dan terdapat penjurnalan potongan pajak di SKPD. b. Belanja Barang dan Jasa Pengakuan Belanja Barang dan Jasa adalah pada saat bendahara pengeluaran melakukan pembelian dan pembayaran. Analisis traksaksi tersebut, belanja barang dan jasa bertambah dan dicatat di sisi debit, kas di bendahara pengeluaran berkurang dan dicatat di sisi kredit. Jika terdapat pungutan pajak dan dipungut oleh SKPD maka dicatat sebagai hutang oleh SKPD.


45

c. Belanja Modal Pencatatan pada rekening-rekening buku besar belanja modal dimulai sejak bendahara pengeluaran merealisasikan belanja modal hingga penutupan tahun anggaran. Analisis atas traksaksi tersebut adalah belanja modal bertambah dan dicatat di sisi debit, kas berkurang dan dicatat di sisi kredit. Atas belanja modal tersebut, aset tetap SKPD akan bertambah dan harus disajikan di neraca. Untuk mengakui aset tetap di neraca dilakukan dengan cara membuat jurnal penyesuaian neraca (korolari). d. Akuntansi Surplus/Defisit Surplus anggaran terjadi apabila realisasi pendapatan melebihi realisasi belanja. Sedangkan defisit anggaran terjadi apabila realisasi belanja melebihi realisasi pendapatannya. Surplus/Defisit Anggaran ini selanjutnya akan menambah atau mengurangi R/K Pemda. 5. Pengungkapan Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. III. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah mengatur praktik akuntansi untuk pembiayaan. Kebijakan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, perlakuan akuntansi, dan pengungkapan. 1. Definisi Pembiayaan Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan hanya dapat dilakukan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Dengan demikian akuntansi pembiayaan tidak diperlukan di SKPD. 2. Pengakuan Pembiayaan Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diakui diterima/dikeluarkan pada Rekening Kas Umum Daerah.

pada

saat

kas

3. Pengukuran Pembiayaan Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan penerimaan).


46

4. Perlakuan Akuntansi Saldo normal perkiraan buku besar penerimaan pembiayaan adalah saldo kredit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebitnya. Saldo normal perkiraan buku besar pengeluaran pembiayaan adalah saldo debit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebitnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya. a. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. b. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. c. Akuntansi Pembiayaan Neto Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan akan disesuaikan ke rekening R/K PEMDA. 5. Pengungkapan Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS Tujuan kebijakan akuntansi kas adalah mengatur praktik akuntansi untuk kas. Kebijakan akuntansi kas mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, perlakuan akuntansi, dan pengungkapan. 1. Definisi Kas Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca awal). Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah dan kas yang dikuasai, dikelola dan di


47

bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari: a. Saldo rekening Kas Umum Daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah; b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah; c. Uang tunai di bendahara umum daerah. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah terdiri dari: a. Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas; b. Kas di Bendahara Penerimaan. Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas yang berasal dari sisa uang muka kerja (UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke Kas Umum Daerah per tanggal neraca dan sisa pajak yang belum disetorkan. Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas, yang termasuk di dalamnya adalah kas yang berasal dari pajak yang dipungut tetapi belum disetorkan. Akun Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas yang disajikan dalam neraca pemerintah daerah harus mencerminkan kas yang benarbenar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak yang belum disetorkan ke Kas Umum Daerah. Akun Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan dalam neraca harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Meskipun dalam ketentuannya para bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening bendahara penerimaan. Pada akhir Tahun, bendahara pengeluaran memiliki sisa kas yang berasal dari uang persediaan. Kas sisa uang persediaan ini harus disetorkan ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember tahun angaran berkenaan. Perlakuan akuntansinya adalah mengurangi kas di bendahara pengeluaran dan mengurangi R/K PEMDA. 2. Pengakuan Kas Kas diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh Rekening Kas Umum Daerah. 3. Pengukuran Kas Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang PFK.


48

4. Perlakuan Akuntansi Saldo normal perkiraan buku besar kas adalah saldo debit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebitnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya. 5. Pengungkapan Kas Pengungkapan kas di Catatan atas Laporan Keuangan harus menunjukkan posisi kas pada tanggal laporan keuangan dan menunjukkan asal usul kas. V. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah mengatur praktik akuntansi untuk piutang. Kebijakan akuntansi piutang mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, perlakuan akuntansi, dan pengungkapan. 1. Definisi Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. 2. Pengakuan Pengakuan piutang dilaksanakan pada saat: a) Diterbitkan surat ketetapan; atau b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. 3. Pengukuran Piutang dicatat dan diukur sebesar: a) Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan; atau b) Nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (aging schedule). Piutang dalam aging schedule dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan di sisihkan sesuai dengan jenis piutang. Besaran penyisihan atas piutang tak tertagih sebagai berikut: 1.

LED - Bagian Perkonomian Setda Umur Piutang Uraian Nilai (% dari piutang)

0-4 tahun

> 4-6 tahun

> 6 tahun

5%

10%

20%

2 . Kredit Lunak - Bagian Perkonomian Setda Umur Piutang Uraian s.d 7 tahun > 7-9 tahun Nilai (% dari piutang)

0%

50%


> 9-10 tahun > 10 tahun 75%

100%

49

3 . Java Mas - Disperindagkop dan UMKM Umur Piutang Uraian Nilai (% dari piutang)

0-2 tahun

> 2-3 tahun

> 3 tahun

0%

83%

100%

4 . UMKM - Disperindagkop dan UMKM Umur Piutang Uraian Nilai (% dari piutang)

0-1 tahun

> 1-2 tahun

> 2 tahun

85%

90%

100%

5. KSP - Disperindagkop dan UMKM Umur Piutang Uraian Nilai (% dari piutang)

0-1 tahun

> 1 tahun

67%

100%

6 . Sentra - Disperindagkop dan UMKM Umur Piutang Uraian Nilai (% dari piutang)

0-1 tahun

> 1 tahun

0%

100%

7. Piutang Dana Bergulir Ternak - Dinas Peternakan dan Perikanan Umur Dana Bergulir Uraian Nilai (% dari Dana Bergulir)

0 - 1 tahun

> 1-2 tahun

> 2 tahun

50%

60%

100%

Besaran penyisihan piutang tidak tertagih yang belum diatur dalam kebijakan ini, akan ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan regulasi tersendiri Piutang pemerintah daerah yang tidak tertagih dapat dihapus, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jenis Piutang Ditinjau dari penyebab terjadinya piutang, maka piutang pemerintah daerah dapat dibagi menjadi: a. Piutang karena Pungutan/Pendapatan; b. Piutang karena Pemberian Pinjaman; c. Piutang karena Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi; d. Piutang lainnya. Penjelasan: a. Piutang Karena Pungutan/Pendapatan Piutang pemerintah daerah karena pendapatan adalah hak pemerintah daerah


50

yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemerintah telah memberikan jasa atau produk atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengakuan piutang pendapatan daerah, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut. Pengakuan piutang tersebut adalah sejumlah dengan pendapatan yang telah diakui namun belum diterima pembayarannya. Contoh piutang ini adalah piutang pendapatan asli daerah (misalnya piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah), piutang dana perimbangan (misalnya piutang dana alokasi umum, piutang dana alokasi khusus), piutang lain-lain pendapatan yang sah. Realisasi penerimaan kas atas piutang ini dianggarkan pada bagian pendapatan (bukan penerimaan pembiayaan) dalam APBD pada tahun anggaran berjalan. b. Piutang karena Pinjaman atau Perikatan lainnya Piutang pemerintah daerah karena pemberian pinjaman adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak lain kepada pemerintah daerah karena pemerintah daerah telah memberikan pinjaman kepada pihak tersebut. Contoh piutang ini adalah piutang kepada BUMD karena BUMD meminjam sejumlah uang kepada Pemda. Rencana realisasi penerimaan kas atas piutang ini dianggarkan pada bagian penerimaan pembiayaan (bukan pendapatan) dalam APBD. Dengan demikian, jika piutang ini direalisasikan akan diakui sebagai penerimaan pembiayaan (bukan pendapatan). Piutang perikatan lainnya adalah piutang yang timbul dari transansi jual beli, kemitraan, pemberian fasilitas jasa dan transaksi dibayar di muka. Pengakuan piutangnya adalah pada saat timbulnya hak pemerintah daerah atas pendapatan yang berasal daru transaksi tersebut. c. Piutang karena Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi Tuntutan Perbendaharaan (TP) adalah suatu perhitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah suatu tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/ atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung pemerintah daerah menderita kerugian. Kerugian pemerintah daerah adalah berkurangnya kekayaan pemerintah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara atau pegawai bukan bendaharawan dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure). Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian pemerintah daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional, hasil pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung, hasil verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi, dan informasi dari media massa dan media elektronik. d. Piutang Lainnya Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan pitang di luar jenis piutang sebagaimana tersebut huruf a, b, dan c di atas. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belam dilunasi. Informasi mengenai Piutang Lainnya dapat diperoleh dari seluruh satuan kerja yang bersangkutan.


51

4. Perlakuan Akuntansi Saldo normal perkiraan buku besar piutang adalah saldo debit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebitnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya. 5. Pengungkapan Pengungkapan piutang di Catatan atas Laporan Keuangan harus menunjukkan posisi piutang pada tanggal laporan keuangan dan menunjukkan asal-usul piutang. VI. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN Tujuan kebijakan akuntansi persediaan adalah mengatur praktik akuntansi untuk persediaan. Kebijakan akuntansi persediaan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, perlakuan akuntansi, dan pengungkapan. 1. Definisi Persediaan Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barangbarang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berwujud berupa: a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah; b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi; c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Persediaan dapat meliputi: a. Barang konsumsi termasuk di dalamnya barang pakai habis; b. Amunisi; c. Bahan untuk pemeliharaan; d. Suku cadang; e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga; f. Pita cukai dan leges; g. Bahan baku; h. Barang dalam proses/setengah jadi; i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; j. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. 2. Pengakuan Persediaan Persediaan diakui pada saat: a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.


52

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik. Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi. Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir masa pembukuan untuk menghitung jumlah suatu persediaan. Berdasarkan jumlah tersebut diperoleh suatu nilai rupiah persediaan yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam pembukuan. Inventarisasi fisik dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi. 3. Pengukuran Persediaan Persediaan disajikan sebesar: a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. Metode penilaian persediaan adalah menggunakan metode FIFO. b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. c. Nilai wajar atau didasarkan pada dokumen yang menyertainya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. 4. Perlakuan Akuntansi Saldo normal perkiraan buku besar persediaan adalah saldo debit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebitnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya. 5. Pengungkapan Persediaan Pengungkapan persediaan di Catatan atas Laporan Keuangan harus menunjukkan: a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; c. Kondisi persediaan.

VII. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah mengatur praktik akuntansi untuk investasi. Kebijakan akuntansi persediaan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, perlakuan akuntansi, dan pengungkapan.


53

1. Definisi Investasi Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah daerah dibagi atas dua: a. Investasi jangka pendek (merupakan kelompok aset lancar) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Karakteristik investasi jangka pendek adalah: 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan; 2) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; 3) Berisiko rendah. Investasi jangka pendek meliputi: 1) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits); 2) Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek dan Sertipikat Bank Indonesia (SBI). b. Investasi jangka panjang (merupakan kelompok aset non lancar) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasi dibagi menjadi dua: 1) Investasi Permanen Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, artinya investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali Investasi permanen meliputi: a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 2) Investasi Nonpermanen Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi nonpermanen meliputi: a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah; b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;


54

c) Dana yang di sisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian. 2. Pengakuan Investasi Kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria: a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi jangka panjang dan jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan, bukan belanja. 3. Pengukuran Investasi a. Dicatat sebesar biaya perolehan Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya. b. Dicatat sebesar nilai wajar Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. c. Dicatat sebesar nilai nominal Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. d. Dicatat sebesar nilai tercatat atau nilai wajar lainnya Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya


55

perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. Investasi Non Permanen yang berupa Dana Bergulir disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu sebesar nilai dana bergulir dikurangi dengan cadangan dana bergulir yang tidak dapat ditagih. Besaran cadangan tersebut mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pengukuran Piutang. 4. Perlakuan Akuntansi Saldo normal perkiraan buku besar investasi adalah saldo debit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebitnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya. Metode Penilaian Investasi Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu: a. Metode biaya Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. 1) Metode biaya digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah daerah kurang dari 20% pada BUMD; 2) Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. b. Metode ekuitas Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi 1) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, atau kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; 2) Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan; 3) Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan 1) Metode nilai bersih yang direalisasikan digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat nonpermanen; 2) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.


56

Pengakuan Hasil Investasi a. Dicatat sebagai pendapatan investasi (termasuk kelompok PAD Lain-Lain Yang Sah) jika: 1) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash dividend). 2) Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya. b. Tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah, jika bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah apabila menggunakan metode ekuitas, kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama. Pelepasan Dan Pemindahan Investasi Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya. 5. Pengungkapan Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain: a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen; c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang; d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; f. Perubahan pos investasi. VIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP Tujuan kebijakan akuntansi aktiva tetap adalah mengatur praktik akuntansi untuk aktiva tetap. Kebijakan akuntansi aktiva tetap mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, perlakuan akuntansi, dan pengungkapan. 1. Definisi Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah: a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;


57

b. Hak atas tanah. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan dan perlengkapan. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan: a. Tanah Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. b. Peralatan dan Mesin Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. c. Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. e. Aset Tetap Lainnya Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. f. Konstruksi dalam Pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Sebagai contoh adalah jika terdapat aset tetap yang dalam kondisi rusak dan belum dihapus maka aset tetap tersebut disajikan sebagai aset lainnya. 2. Pengakuan Aset Tetap Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima resiko terkait. Kepastian ini


58

biasanya hanya tersedia jika manfaat dan resiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui. b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Batas materialitas aset tetap adalah batas pengakuan nilai aset tetap untuk pengadaan aset tetap yang berasal dari belanja barang dan jasa maupun belanja modal dan/atau perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlakuan belanja pengadaan aset tetap sebagai berikut: 1) Belanja pengadaan baru aset tetap diakui sebagai aset tetap jika nilai belanja pengadaan aset tetap di atas atau sama dengan nilai batas minimal materialitas aset tetap; 2) Belanja pengadaan aset tetap tidak diakui sebagai aset tetap jika nilai belanja pengadaan baru aset tetap di bawah nilai batas minimal materialitas aset tetap. Aset tetap yang nilainya di bawah batas materialitas aset tetap dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel, dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB). Daftar barang milik daerah ekstrakomptabel adalah daftar barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi. Batas minimal Materialitas Aset Tetap sebagai berikut:

Aset

Nilai (Rp)

1. Peralatan dan Mesin - Alat-Alat Bengkel

200.000,00

- Alat-Alat Pertanian dan Peternakan

200.000,00

- Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga

200.000,00

- Alat-Alat Studio dan Komunikasi

200.000,00

- Alat-Alat Ukur

200.000,00

- Alat-Alat Kedokteran

200.000,00

- Alat-Alat Laboratorium

200.000,00

- Alat-Alat Keamanan

200.000,00


59

- Alat-Alat Olahraga

200.000,00

2. Aset Tetap Lainnya berupa barang bercorak kesenian

200.000,00

kebudayaan

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertipikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertipikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertipikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. 3. Pengukuran Aset Tetap Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan yang dikelompokkan berdasarkan jenis aset tetap sesuai tabel berikut:

Jenis Aset Tetap Tanah

Komponen Biaya Perolehan harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll

Peralatan dan Mesin

pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya

langsung

lainnya

untuk

memperoleh

dan

mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan Gedung dan Bangunan

harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak

Jalan Irigasi Jaringan

biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai

Aset Tetap Lainnya

seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai

Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.


60

Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi: a. biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku; b. biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan c. semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut. 4. Perlakuan Akuntansi Saldo normal perkiraan buku besar aset tetap adalah saldo debit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebitnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya. a. Perolehan Aktiva Tetap dari Donasi Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. b. Perolehan Aktiva Tetap Secara Gabungan Jika aktiva tetap diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masingmasing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. c. Perolehan Aktiva Tetap dari Pertukaran Aktiva Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Aset diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas. d. Pengeluaran Setelah Perolehan Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Belanja pemeliharaan merupakan bagian dari pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap. Belanja pemeliharaan terdiri dari:


61

1) belanja pemeliharaan rutin; 2) belanja pemeliharaan peningkatan. Belanja Pemeliharaan Rutin adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan fungsi aset tetap, yang sifatnya tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomi di masa datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja. Belanja Pemeliharaan Peningkatan adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan fungsi aset tetap, yang sifatnya memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja. Penentuan jenis belanja pemeliharaan dilaksanakan oleh fungsi penganggaran di SKPD. Penentuan jenis belanja pemeliharaan dilaksanakan pada saat penyusunan anggaran. Belanja pemeliharaan rutin tidak dikapitalisasi. Belanja pemeliharaan peningkatan dikapitalisasi. Jika belanja pemeliharaan tidak dapat ditentukan sebagai belanja pemeliharaan rutin atau belanja pemeliharaan peningkatan, maka perlakuan belanja pemeliharaan sebagai berikut: Belanja pemeliharaan dikapitalisasi jika nilai belanja pemeliharaan di atas atau sama nilai batas minimal kapitalisasi aset tetap Belanja pemeliharaan tidak dikapitalisasi jika nilai belanja pemeliharaan di bawah batas minimal kapitalisasi aset tetap. Batasan kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No

Aset

1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan

4

5

Kapitalisasi (Rp) 10.000.000 1.000.000 20.000.000

Jalan Irigasi Jaringan -

Jalan dan jembatan

50.000.000

-

Irigasi

30.000.000

-

Instalasi

20.000.000

-

Jaringan

5.000.000

Aset Tetap Lainnya

5.000.000

e. Pelepasan Aktiva Tetap Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.


62

f. Penilaian Awal Aset Tetap Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Contohnya adalah tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. g. Konstruksi Dalam Pengerjaan Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap. Konstruksi dalam pengerjaan diklasifikasikan sebagai aset tetap karena biasanya merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Penyelesaian suatu konstruksi pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif panjang dan menyerap dana yang relatif besar. Pembayaran untuk kontrak konstruksi dilakukan melalui termin. Tagihan suatu termin dapat dilakukan jika suatu tahapan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak konstruksi sudah selesai dikerjakan. Setiap terjadi pembayaran akan diakui adanya penambahan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi: 1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan 2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya. h. Penilaian Kembali Aset Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun Ekuitas


63

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena penilaian aset tetap berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam Ekuitas Dana pada akun Diinvestasikan pada Aset Tetap. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan: 1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap; 2) Tanggal efektif penilaian kembali; 3) Jika ada, nama penilai independen; 4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; 5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap. i. Aset Bersejarah Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun Ekuitas. Aset bersejarah harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeologicalsites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah: 1) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar; 2) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual; 3) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; 4) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya


64

tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan dterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins). 5. Pengungkapan Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut: a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan atau mutasi aset tetap; c. Informasi penyusutan, meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode; d. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; e. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi aset tetap; f. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; g. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Terkait dengan kontruksi dalam mengungkapkan sebagai berikut:

pengerjaan,

laporan

keuangan

harus

a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya; c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan; d. Uang muka kerja yang diberikan. e. Retensi

IX. AKUNTANSI ASET LAIN Tujuan kebijakan akuntansi aktiva tetap adalah mengatur praktik akuntansi untuk aktiva tetap. Kebijakan akuntansi aktiva tetap mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, perlakuan akuntansi, dan pengungkapan. 1. Definisi Aset Lainnya Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, kas yang dibatasi penggunaannya, dan aset lain-lain. Macam aset lainnya adalah sebagai berikut: a) Aset Tak Berwujud (1) Jenis Aset Tak Berwujud:


65

(a) Goodwill Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan. (b) Hak Paten atau Hak Cipta Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. (c) Royalti Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain. (d) Software Software komputer yang masuk dalam kategori Aset Tak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. (e) Lisensi Adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. (f) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. (g) Aset Tak Berwujud Lainnya Aset Tak berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada. (h) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan (intangible aset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan.


66

(2) Pengakuan Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud harus dapat dibuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi: (a) Definisi dari Aset Tak Berwujud; dan (b) Kriteria pengakuan. Aset Tak Berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan (b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. (3) Pengukuran Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut. Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi. Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian terdiri dari: (a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; dan (b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah: i. Biaya staff yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; ii. Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; dan iii. Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik. Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah: i. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan; ii. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari; dan iii. Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.


67

(4) Perlakuan Saldo normal perkiraan buku besar aset tak berwujud adalah saldo debit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebitnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya. (5) Penyajian dan Pengungkapan ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut: (a) Masa manfaat dan metode amortisasi; (b) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud; dan (c) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud. b) Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga (1) Jenis Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga (a) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan. (b) Bangun Guna Serah (BGS), adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. (c) Bangun Serah Guna (BSG), adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. (d) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah. (e) Sewa, adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. (f) Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan. (2) Pengakuan (a) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan; (b) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan;


68

(c) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang; (d) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang; (e) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang; (f) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Kepala Daerah. (3) Pengukuran (a) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji; (b) Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban; (c) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. (4) Perlakuan Saldo normal perkiraan buku besar aset kemitraan dengan pihak ketiga adalah saldo debit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebitnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya. (5) Penyajian dan Pengungkapan Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, harus diungkapkan dalam CaLK. Aset kerjasama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerjasama. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Guna Serah (BGS) melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Serah Guna (BSG) adalah selama masa kerjasama. Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama/kemitraan : (a) Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama (b) Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan (c) Penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama/kemitraan.


69

Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap. c) Aset Lain-Lain Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga. (1) Definisi Aset Lain-lain Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). (2) Pengakuan Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. (3) Pengukuran Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain–lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain–lain dilakukan paling lama 12 (duabelas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan. (4) Perlakuan Saldo normal perkiraan buku besar aset lain-lain adalah saldo debit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebitnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya. (5) Penyajian dan Pengungkapan Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan. X. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN Tujuan kebijakan akuntansi kewajiban adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban. Perlakuan akuntansi kewajiban mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, perlakuan akuntansi dan pengungkapan. 1. Definisi Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Praktik yang terjadi selama ini, pada umumnya kewajiban yang dicatat dalam pembukuan pemerintah hanya kewajiban yang berasal dari pinjaman. Penyajian kewajiban pemerintah di neraca dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.


70

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam satu periode akuntansi, meliputi bagian lancar kewajiban jangka panjang, kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban bunga dan kewajiban perhitungan pihak ketiga. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, meliputi pinjaman kewajiban perbankan dan kewajiban jangka panjang lainnya. Kewajiban pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik mengenai kewajiban pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pada setiap tanggal neraca, kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. 2. Pengakuan a) Bagian lancar kewajiban jangka panjang merupakan bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Pada umumnya akun ini berkaitan dengan kewajiban yang berasal dari pinjaman jangka panjang. Akun ini biasanya muncul di unit yang berfungsi sebagai pengelola keuangan/pinjaman. Oleh karena itu, inventarisasi kewajiban ini biasanya dilakukan di satuan kerja pengelola keuangan. Bagian lancar kewajiban jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan atau sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca; b) Kewajiban kepada pihak ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar. Akun ini pada umumnya muncul di satuan kerja pengguna anggaran karena pengguna anggaranlah yang melakukan kegiatan perolehan barang/jasa. Oleh karena itu, inventarisasi utang kepada pihak ketiga dilakukan di setiap satuan kerja. Apabila pihak ketiga/kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan kontrak perjanjian dengan pemerintah, kemungkinan terdapat realisasi pekerjaan yang telah diserahterimakan tetapi belum dibayar penuh oleh pemerintah sampai tanggal neraca. Nilai yang dicantumkan dalam neraca sebagai kewajiban kepada pihak ketiga adalah sebesar jumlah yang belum dibayar untuk barang tersebut pada tanggal neraca; c) Kewajiban Bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang, misalnya bunga utang dari perbankan, utang obligasi. Akun ini dikelola oleh satuan kerja pengelola keuangan daerah. Oleh karena itu, inventarisasi atas utang bunga dilakukan bersamaan dengan inventarisasi kewajiban. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah daerah pada tanggal penyusunan neraca; d) Kewajiban Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan kewajiban yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari surat perintah membayar atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan gaji, pensiun, potongan PPh


71

pasal 21 dan PFK lainnya. Bagi pemerintah daerah PFK antara lain terdiri dari potongan/pungutan iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak pusat. Pungutan/potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (PT Taspen, Bapertarum, PT Askes, dan KPPN) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Akun ini pada umumnya muncul di unit yang berfungsi sebagai pengelola keuangan/pinjaman. Oleh karena itu, inventarisasi kewajiban PFK dilakukan di satuan kerja pengelola keuangan. Nilai yang dicantumkan di neraca untuk akun ini adalah sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca. Penerimaan-penerimaan PFK ini sudah termasuk dalam saldo kas di Kas Umum Daerah. Dengan demikian pemerintah daerah harus mengakui adanya kewajiban PFK; e) Kewajiban dalam negeri perbankan merupakan kewajiban jangka panjang yang berasal dari perbankan dan diharapkan akan dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal neraca. Akun ini pada umumnya ada di satuan kerja pengelola keuangan daerah. Oleh karena itu, inventarisasi atas kewajiban dalam negeri sektor perbankan dilakukan di satuan kerja pengelola keuangan daerah. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk kewajiban dalam negeri perbankan adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban dalam negeri perbankan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan kewajiban dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan; f) Kewajiban jangka panjang lainnya adalah kewajiban jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Kewajiban Dalam Negeri Perbankan dan Utang Dalam Negeri Obligasi, misalnya Utang Kemitraan. Kewajiban Kemitraan merupakan kewajiban yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK). BSK merupakan pemanfaatan aset pemerintah berupa kas dan/atau non kas oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil. Kewajiban Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan. Kewajiban Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, kewajiban kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan. Kewajiban jangka panjang lainnya diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan. 3. Pengukuran a. Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali.


72

b. Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. 4. Perlakuan Akuntansi Saldo normal perkiraan buku besar kewajiban adalah saldo kredit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebitnya. 5. Pengungkapan Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah: a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;

jangka

panjang

yang

b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo; e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi: 1) Pengurangan pinjaman; 2) Modifikasi persyaratan utang; 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman; 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman; 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan. f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur. g. Biaya pinjaman: 1) Perlakuan biaya pinjaman; 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

XI. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN Tujuan kebijakan akuntansi koreksi kesalahan adalah mengatur perlakuan akuntansi koreksi kesalahan. Perlakuan akuntansi koreksi kesalahan mencakup definisi dan perlakuan akuntansi. 1. Definisi Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos


73

yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporanlaporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. a. Jenis Kesalahan Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu: 1) Kesalahan yang tidak berulang Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis: a) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; b) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. 2) Kesalahan yang berulang dan sistemik Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui. b. Bagan Koreksi Kesalahan Pendapatan Dan Belanja Koreksi atas kesalahan pendapatan atau belanja dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut :

2. Perlakuan Akuntansi a. Koreksi Pendapatan Koreksi atas kesalahan pendapatan terdiri dari: 1) Koreksi Kesalahan Pendapatan Sebelum Laporan Keuangan Diterbitkan Kesalahan yang terjadi sebelum laporan keuangan diterbitkan dapat berpengaruh terhadap posisi kas maupun tidak; 2) Koreksi Kesalahan Pendapatan Setelah Laporan Keuangan Diterbitkan


74

Kesalahan yang terjadi setelah laporan keuangan diterbitkan bisa terjadi baik berpengaruh terhadap posisi kas maupun tidak. b. Koreksi Pengeluaran Belanja Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periodeperiode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Koreksi tersebut dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait. Koreksi kesalahan belanja atas pengeluaran belanja sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periodeperiode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.

XII. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS DANA Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas dana adalah mengatur praktik akuntansi ekuitas dana. Kebijakan akuntansi ekuitas mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, perlakuan akuntansi, dan pengungkapan. 1. Definisi Ekuitas dana adalah pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu: a. Ekuitas Dana Lancar; b. Ekuitas Dana Investasi; dan c. Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Cadangan Kas, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Cadangan kas adalah akun lawan dari jumlah kas di aktiva lancar. Cadangan Piutang adalah akun lawan yang dimaksudkan untuk menampung piutang lancar. Selain itu pada kelompok Aset Lancar terdapat Persediaan. Akun lawan dari persediaan adalah Cadangan Persediaan. Akun lawan dari kewajiban jangka pendek lainnya ini adalah Dana yang Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari: a. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang; b. Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap; c. Diivestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya; d. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akun ini merupakan akun lawan dari Dana Cadangan.


75

2. Pengakuan Ekuitas dana diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah aktiva dikurangi dengan utang yang ada pada periode akuntansi yang bersangkutan. 3. Pengukuran Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. 4. Perlakuan Akuntansi Saldo normal perkiraan buku besar ekuitas adalah saldo kredit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebitnya. 5. Pengungkapan Ekuitas harus diungkapkan secara rinci untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.


76

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

I. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN LAPORAN NERACA ASET 1. Kas dan Setara Kas 2013 (Rp)

Kas dan Setara Kas : a. Kas di Kas Umum Daerah

2012 (Rp)

91.906.927.721,00

33.600.288.117,00

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

597.584.215,00

3.074.820.114,00

c. Kas di Bendahara Penerimaan

11.579.575,00

227.514.518,00

10.561.433.580,00

4.937.034.579,00

0,00

0,00

103.077.525.091,00

41.839.657.328,00

d. Kas di BLUD e. Investasi Jangka Pendek Jumlah Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas sebesar Rp103.077.525.091,00 terdiri dari SILPA tahun berkenaan sebesar Rp102.999.147.464,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan merupakan sisa UP/GU/TU sebesar Rp78.377.627,00 yaitu berupa Pajak Tahun 2013 yang disetor tahun 2014. a. Kas di Kas Umum Daerah Akun ini menggambarkan saldo Kas Umum Daerah yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah/Pemegang Kas Umum Daerah (BUD/PKD) Kabupaten Temanggung, berupa uang dana yang ditempatkan di Kas Umum Daerah dalam bentuk rekening giro dan deposito dengan saldo per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp91.906.927.721,00 dan saldo per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp33.600.288.117,00 sebagai berikut: Kas di RekeningKas Umum Daerah: 1) No.1.014-00043.1 (Rek.Giro) Bank Jateng

2013 (Rp)

2012 (Rp)

37.400.927.721,00

31.094.288.117,00

2) No.247763347 Bank BNI Temanggung

1.000.000,00

1.000.000,00

3) No. 248077459 BNI Parakan

1.000.000,00

1.000.000,00

4) No.136.00.10711403 Mandiri Temanggung

1.000.000,00

1.000.000,00

5) No.136.00.10712344 Mandiri Parakan

1.000.000,00

1.000.000,00

6) No.0102-01-000553-30-6 BRI Temanggung

1.000.000,00

1.000.000,00

7) No. 0262-01-000183-30-18 BRI Parakan

1.000.000,00

1.000.000,00

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

50.000.000.000,00

0,00

10) Rek Deposito di BRI Temanggung

2.000.000.000,00

0.00

Jumlah Kas di Kas Umum Daerah

91.906.927.721,00

33.600.288.117,00

8) Rek. Deposito Syariah Mandiri 9) Rek Deposito di Bank Jateng Cabang Temanggung

Saldo Kas Umum Daerah dalam bentuk Rekening Deposito sebesar Rp2.500.000.000,00 di Bank Syariah Mandiri dapat dirinci sebagai berikut: - Deposito di Bank Syariah Mandiri

Rp1.000.000.000,00

No Rek. 409/D462057/161/09-2011


77

- Deposito di Bank Syariah Mandiri

Rp1.500.000.000,00

No Rek. D462090/7000000007739325 Saldo Kas Umum Daerah dalam bentuk Rekening Deposito sebesar Rp50.000.000.000,00 di Bank Jateng dapat dirinci sebagai berikut: - Deposito di Bank Jateng No Rek. 070602

Rp10.000.000.000,00

- Deposito di Bank Jateng No Rek. 070603

Rp10.000.000.000,00


Rp10.000.000.000,00


Rp10.000.000.000,00


Rp10.000.000.000,00

b. Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp597.584.215,00 dan per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp3.074.820.114,00 dengan rincian sebagai berikut : 1) Sisa Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang: Kas di Bendahara Pengeluaran

2013

2012

yang merupakan sisa UP/GU/TU:

(Rp)

(Rp)

1)

Dinas Pendidikan

228.892.670,00

913.958.261,00

2)

Dinas Kesehatan

0,00

56.015.303,00

3)

Dinas Pekerjaan Umum

1.248.650,00

98.074.950,00

4)

Bappeda

1.211.500,00

31.369.600,00

5)

Dinas Perhubungan dan

14.815.528,00

52.268.939,00

6)

Kominfo Badan Lingkungan Hidup

920.000,00

34.504.743,00

7)

Dispenduk dan Capil

0,00

48.379.008,00

8)

BKBPP

63.891.011,00

6.974.121,00

9)

Dinas Sosial

0,00

3.487.299,00

10) Dinas Nakertrans

318.677,00

57.635.365,00

11) Kantor Pelayanan Perijinan dan

163.000,00

17.977.402,00

Modal dan Parpora 12) Penanaman Dinas Kebudayaan

0,00

15.511.942,00

1.200.000,00

32.831.105,00

18.813.440,00

16.489.526,00

15) DPRD

0,00

3.501.830,00

16) Bupati & Wakil Bupati

0,00

2.210.500,00

40.508.285,00

619.339.741,00

0,00

446.159.886,00

104.521.600,00

438.658.253,00

1.400.000,00

20.006.950,00

21) BKD

0,00

15.653.004,00

22) Kecamatan Temanggung

0,00

492.935,00

23) Kecamatan Tembarak

470.000,00

152.197,00

24) Kecamatan Pringsurat

419.820,00

341.000,00

25) Kecamatan Kaloran

0,00

499.838,00

26) Kecamatan Parakan

0,00

2.242.330,00

13) Kantor Satpol PP 14) Kantor Kesbangpolinmas

17) Sekretariat Daerah 18) Sekretariat DPRD 19) DPPKAD 20) Inspektorat


78

Kas di Bendahara Pengeluaran

2013

2012

yang merupakan sisa UP/GU/TU:

(Rp)

(Rp)

27) Kecamatan Kedu

0,00

518.013,00

11.560,00

0,00

29) Kecamatan Candiroto

1.790.175,00

97.225,00

30) Kecamatan Ngadirejo

709.960,00

572.619,00

0,00

557.523,00

32) Kecamatan Wonoboyo

882.000,00

0,00

33) Kecamatan Kranggan

35.000,00

2.324.090,00

7.520.000,00

1.509.704,00

3.000,00

1.200.000,00

1.107.109,00

7.633,00

37) Kecamatan Selopampang

0,00

2.158.200,00

38) Kecamatan Gemawang

0,00

1.807.387,00

25.036,00

2.313.482,00

190.000,00

1.523,00

333,00

0,00

52.705,00

1.354.594,00

0,00

1.104.990,00

93.871,00

0,00

1.212.567,00

1.212.567,00

46) Kelurahan Mungseng

0,00

1.875.117,00

47) Kelurahan Purworejo

75.761,00

208.440,00

48) Kelurahan Giyanti

0,00

387.243,00

49) Kelurahan Madureso

0,00

850.763,00

50) Kelurahan Sidorejo

0,00

790.755,00

9.552,00

0,00

1.213.615,00

307.674,00

750,00

0,00

0,00

671.752,00

740.000,00

13.203.093,00

56) Kantor Ketahanan Pangan

0,00

45.000,00

57) Bapermades

0,00

5.355.000,00

58) Kantor Arpusdok

0,00

52.000,00

720.013,00

971.655,00

9.063.305,00

19.356.424,00

930.518,00

13.904.608,00

13.793.482,00

3.439.700,00

518.974.493,00

3.012.894.802,00

28) Kecamatan Kandangan

31) Kecamatan Jumo

34) Kecamatan Bejen 35) Kecamatan Bansari 36) Kecamatan Tlogomulyo

39) Kecamatan Tretep 40) Kelurahan Temanggung I 41) Kelurahan Kertosari 42) Kelurahan Kowangan 43) Kelurahan Jurang 44) Kelurahan Tlogorejo 45) Kelurahan Manding

51) Kelurahan Walitelon Utara 52) Kelurahan Kranggan 53) Kelurahan Parakan Wetan 54) Kelurahan Manggong 55) BPBD

59) Dintanbunhut 60) Dinas Peternakan dan 61) Perikanan BAPELUH 62) Dinas Perindagkop dan UMKM Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sisa dana di SKPD tersebut belum dikembalikan ke Kas Umum Daerah.


79

2) Pajak yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2013: 1)

Dinas Pendidikan

Rp

6.385.256,00

2)

DKK

Rp

323.385,00

3)

Dinhubkominfo

Rp

293.250,00

4)

BKP dan PP

Rp

270.773,00

5)

Dinas Sosial

Rp

387.796,00

6)

KP3M

Rp

4.921.690,00

7)

Dinbudparpora

Rp

2.504.469,00

8)

Sekretariat Daerah

Rp

40.933.515,00

9)


Rp

124.250,00


Rp

1.195.150,00


Rp

7.021.572,00


Rp

2.918.130,00

13) Kecamatan Wonoboyo

Rp

212.550,00


Rp

775.260,00

15) Kecamatan Bejen

Rp

2.581.701,00


Rp

1.853.230,00

17) Kelurahan Kertosari

Rp

65.000,00


Rp

17.700,00

19) Kelurahan Walitelon Utara

Rp

51.000,00

20) Kelurahan Kranggan

Rp

75.750,00

21) Kelurahan Parakan Wetan

Rp

24.750,00

22) Bapermades

Rp

3.498.950,00

23) Dinas Peternakan dan Perikanan

Rp

825.600,00

24) Bapeluh

Rp

50.000,00

25) Diperindagkop dan UMKM

Rp

1.066.900,00

Jumlah Hutang PFK

Rp

78.377.627,00

3) Jasa Giro Jasa Giro sebesar Rp232.095,00 merupakan jasa giro di Rekening BRI atas nama Bendahara Pengeluaran Diperindag Temanggung yang sampai tanggal 31 Desember 2013 belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

c. Kas di Bendahara Penerimaan Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2013 dan per tanggal 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp11.579.575,00 dan Rp227.514.518,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kas di Bendahara Penerimaan: 1) DKK

2013 (Rp)

2012 (Rp)

5.856.500,00

29.532.000,00

2) Dinduk dan Capil

0,00

765.000,00

3) DPPKAD-SKPKD

35.000,00

116.930.074,00

4) DPPKAD-SKPD

0,00

1.258.875,00

5) Dinas Perindagkop &UMKM

0,00

56.125.750,00


80

6) Dinhubkominfo

3.980.000,00

22.454.319,00

0,00

448.500,00

1.708.075,00

0,00

11.579.575,00

227.514.518,00

7) Dinakan 8) KP3M Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan

Untuk Kas di Bendahara Penerimaan DKK sebesar Rp5.856.500,00 adalah jumlah akumulasi dari Kas yang masih ada di Bendahara Penerimaan Puskesmas-puskesmas sebagai berikut: 1) Puskesmas Traji

Rp

92.500,00

2) Puskesmas Bulu

Rp

197.000,00

3) Puskesmas Kranggan

Rp

200.000,00

4) Puskesmas Pare

Rp

102.500,00

5) Puskesmas Pringsurat

Rp

2.075.000,00

6) Puskesmas Kandangan

Rp

2.442.500,00

7) Puskesmas Ngadirejo

Rp

537.000,00

8) Puskesmas Candiroto

Rp

150.000,00

9) Puskesmas Wonoboyo

Rp

60.000

Jumlah

Rp

5.856.500,00

Kas di Bendahara Penerimaan DPPKAD-SKPKD sebesar Rp35.000,00 yaitu bunga deposito Bank Jateng yang masih berada pada rekening tabungan Nomor Rekening 2-014-006926 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Kas di Bendahara Penerimaan Dinhubkominfo sebesar Rp3.980.000,00 dapat diperinci sebagai berikut: 1) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Rp

1.830.000,00

2) Retribusi parkir di tepi jalan umum

Rp

530.200,00

3) Retribusi tempat khusus parkir

Rp

1.619.800,00

Jumlah

Rp

3.980.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan KP3M sebesar Rp1.708.075,00 yang belum disetor sampai tanggal 31 Desember 2013 terdiri dari retribusi Ijin Gangguan sebesar Rp1.590.575,00, Ijin Reklame sebesar Rp17.500,00 dan IMB sebesar Rp100.00,00. Ijin Reklame dan IMB tersebut sudah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bulan Januari 2014 dan digeser sebagai pendapatan di Dinas Pekerjaan Umum.Kas di Bendahara Penerimaan KP3M sebesar Rp1.708.075,00 tersebut tidak termasuk uang di rekening koran Bendahara Penerimaan yang merupakan hak Pihak Ketiga, yaitu kelebihan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp14.599.292,00. d.

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Saldo kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp.10.561.433.580,00 dengan rincian sebagai berikut: Kas di BLUD:

2013

2012

(Rp)

(Rp)

1) Kas BLUD di BPD Jateng

3.056.883.048,00

1.635.974.480,00

2) Kas BLUD di Mandiri Syariah

7.504.550.532,00

3.216.737.758,00

0,00

2.322.906,00

3) Kas di Bendahara Pengeluaran


81

4) Kas di Bendahara Penerimaan Jumlah Kas BLUD

0,00

81.999.435,00

10.561.433.580,00

4.937.034.579,00

2. Piutang Akun ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan tanggal 31 Desember 2012 belum diterima, dengan rincian sebagai berikut : Piutang :

2013

2012

(Rp)

(Rp)

Pajak Daerah

6.193.691.290,00

113.985.728,00

Retribusi Daerah

7.282.746.960,00

4.327.605.254,00

620.679.592,00

686.896.092,00

33.333.029,00

35.983.029,00

14.130.450.871,00

5.164.470.103,00

Lain-lain Bagian Lancar TP – TGR Jumlah Piutang

a. Piutang pajak adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan pajak tahun berkenaan, yang sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan tanggal 31 Desember 2012 belum dibayar oleh Wajib Pajak bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut: 2013

2012

(Rp)

(Rp)

a. Restoran

5.718.850,00

5.718.850,00

b. Reklame

80.230.850,00

86.140.432,00

c. Hiburan

1.325.000,00

1.325.000,00

d. Bahan Galian Gol. C

5.607.720,00

5.607.720,00

18.892.166,00

14.430.058,00

Piutang pajak :

e. Pajak Air Tanah f. BPHTB

763.668,00

763.668,00

g. PBB

6.081.153.036,00

0,00

Jumlah piutang pajak daerah

6.193.691.290,00

113.985.728,00

Piutang PBB sebesar Rp6.081.153.036,00 termasuk piutang PBB-P2 sebesar Rp5.834.172.853,00 yang merupakan pengalihan piutang pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Namun demikian penyerahan piutang PBB-P2 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama ke Pemerintah Daerah sebesar Rp5.834.172.853,00 tersebut tidak didukung dengan rincian piutang by name by NOP. b. Piutang Retribusi adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan retribusi tahun berkenaan atas dasar perjanjian dengan pihak ketiga dan Peraturan Daerah tentang Tarif Retribusi, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan tanggal 31 Desember 2012 belum dibayar oleh wajib retribusi bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut: Piutang retribusi : 1)

Pasien pada RSUD

2)

Askes

3)

Obat Rawat Inap dan Rawat Jalan

2013

2012

(Rp)

(Rp)

58.990.035,00

58.990.035,00

0,00

17.546.900,00

223.804.828,00

146.000.000,00

159.341.700,00

164.367.400,00

4.782.794.216,00

1.111.486.139,00

4)

Pasien Umum, Jamsostek

5)

Jamkesmas

6)

Piutang Askes RI dan RJ

406.954.100,00

355.403.400,00

7)

Piutang JKT

251.930.200,00

431.062.400,00


82

Piutang retribusi : 8)

Parkir khusus

9)

Parkir di ruas-ruas jalan umum

10) Pasien TKPI/PWKWI dll

2013

2012

(Rp)

(Rp)

113.058.600,00

116.384.300,00

325.172.600,00

330.672.900,00

8.348.700,00

9.140.750,00

11) Retribusi Pasar

471.849.722,00

1.365.448.875,00

12) Retribusi Ijin HO

24.635.400,00

5.115.050,00

13) Retribusi IMB

43.719.000,00

63.640.100,00

500.000,00

375.000,00

15) Retribusi Menara Tower

268.327.859,00

151.972.005,00

16) Piutang JKT-DKK

143.320.000,00

0,00

7.282.746.960,00

4.327.605.254,00

14) Retribusi IT

Jumlah piutang retribusi daerah

Piutang Jamkesmas pada RSUD tidak termasuk piutang atas layanan yang belum diverifikasi oleh verifikator independen dari tanggal 15 s/d 31 Desember 2013 sebesar Rp588.247.164,00 sebagai akibat perubahan pola dari Jamkesmas menjadi BPJS Kesehatan. Jumlah Layanan Jaminan Kesehatan Temanggung pada DKK yang telah diverifikasi sebesar Rp518.681.500,00. Dari nilai tersebut sebesar Rp375.361.500,00 merupakan jasa pelayanan Bidan Puskesmas di luar jam kerja sehingga tidak dihitung sebagai Piutang JKT. Sedangkan bagian Pemda yang merupakan piutang adalah sebesar Rp143.320.000,00. c. Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2013 dan tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp620.679.592,00dan Rp686.896.092,00 dengan rincian sebagai berikut: Piutang lain-lain: 1) Denda CPNS mengundurkan diri 2) Sewa tanah bengkok

2013

2012

(Rp)

(Rp)

10.000.000,00

10.000.000,00

40.195.550,00

106.412.050,00

3) Piutang Lainnya

570.484.042,00

570.484.042,00

Jumlah piutang lain-lain

620.679.592,00

686.896.092,00

Jumlah Piutang Lainnya Tahun 2013 sebesar Rp570.484.042,00 adalah Uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada Tahun Anggaran 2006 oleh Bendahara Pengeluaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah pada Kegiatan Pemberian Honor Guru Wiyata Bhakti sebesar Rp570.484.042,00, dengan rincian sebagai berikut: Pada Neraca per 31 Desember 2007 dan per 31 Desember 2008 dicatat sebagai piutang sebesar Rp558.839.246,00. Jumlah tersebut hanya merupakan Sisa UYHD Tahun 2006 di Bagian Kesra Setda yang termasuk pada komponen Silpa, tanpa bunga/jasa gironya. Sedangkan pada Neraca per 31 Desember 2011 sudah diperhitungkan bunga/jasa giro sebesar Rp11.644.796,00 sehingga piutang ini menjadi sebesar Rp570.484.042,00 (Rp558.839.246,00+Rp11.644.796,00), sesuai dengan rapat Majelis Pertimbangan TP/TGR atas dasar LHP Badan Pengawas Kabupaten Temanggung Tahun 2006. Pada Neraca per 31 Desember 2013 masih tercatat sebagai piutang, karena meskipun telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Putusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 59/PID.B/PN.TMG, tanggal 29 Oktober 2007, dengan putusan Mengadili menjatuhkan pidana


83

kepada yang bersangkutan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 serta uang pengganti sebesar Rp250.000.000,00, tetapi untuk perkara perdata masih dianggap belum selesai sebab belum ada Keputusan Majelis TPTGR. d. Bagian Lancar TP-TGR Saldo Bagian Lancar TP-TGR per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 sebesar Rp33.333.029,00 dan Rp35.983.029,00. Saldo per 31 Desember 2013 sebesar Rp33.333.029,00 adalah merupakan hak Pemerintah Kabupaten Temanggung atas penggantian 3 (tiga) buah kendaraan roda 2 (dua) yang hilang sebesar Rp10.020.000,00 dan Hasil Pemungutan PBB yang diselewengkan oleh mantan Kepala Desa Kaloran sebesar Rp23.313.029,00. 3. Persediaan Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja, dengan rincian saldo per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012, sebagai berikut: Persediaan : a.

ATK/ Pakai Habis Lainnya

b.

Material/ Bahan/ Obat

Jumlah Persediaan

2013 (Rp) 886.173.666,70

2012 (Rp) 887.652.090,90

8.579.123.223,56

7.857.077.025,03

9.465.296.890,26

8.744.729.115,93

Perhitungan nilai persediaan menggunakan metode FIFO kecuali persediaan obat di RSU dan DKK. a. Saldo persediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Peralatan Kebersihan, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetakan, dan barang pakai habis lainnya adalah pengadaan TA 2013 dan TA 2012 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 belum terpakai habis. Pengadaan ATK tersebut oleh masing-masing Satker dilakukan melalui Belanja Barang dan Jasa. Rincian saldo persediaan ATK dan barang pakai habis lainnya yang belum terpakai di SKPD per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012, sebagai berikut: ATK dan bahan pakai habis lainnya: 1)

Dinas Pendidikan

2)

2013

2012

(Rp)

(Rp)

7.575.980,00

3.550.100,00

Dinas Kesehatan Kabupaten

211.100.353,70

171.504.714,90

3)

RSU

108.862.517,00

99.953.150,00

4)


399.000,00

4.993.000,00

5)

Bappeda

2.560.200,00

1.047.450,00

6)

Dinhubkominfo

40.668.500,00

43.079.250,00

7)


583.350,00

755.100,00

8)

Dispenduk dan Capil

243.179.607,00

281.333.967,00

9)

Badan KB & PP

940.400,00

1.426.650,00

10) Dinas Sosial

1.344.750,00

1.631.300,00

11) Dinas Nakertrans

2.738.750,00

2.911.000,00


84

ATK dan bahan pakai habis lainnya: 12) KP3M

2013

2012

(Rp)

(Rp)

24.986.755,00

12.793.650,00

13) Dinbudparpora

310.000,00

201.500,00

14) Satpol PP

770.500,00

1.147.000,00

54.200,00

749.750,00

16) Sekretariat Daerah

75.177.279,00

145.988.780,00

17) Sekretariat DPRD

5.630.500,00

4.637.400,00

77.454.550,00

23.941.900,00

19) Inspektorat

1.644.650,00

3.782.650,00

20) B K D

4.432.575,00

3.670.150,00

21) Kecamatan Temanggung

206.600,00

510.500,00


400.500,00

452.500,00

23) Kecamatan Pringsurat

683.500,00

1.163.250,00

24) Kecamatan Kaloran

882.500,00

200.000,00

25) Kecamatan Parakan

423.500,00

216.000,00

1.360.900,00

1.047.500,00

27) Kecamatan Kedu

413.000,00

372.100,00

28) Kecamatan Kandangan

485.300,00

305.000,00


234.000,00

433.400,00


636.750,00

1.134.400,00

0,00

862.450,00

2.640.700,00

874.400,00


104.000,00

245.009,00

34) Kecamatan Bejen

224.000,00

369.500,00

35) Kecamatan Kledung

535.000,00

358.000,00

36) Kecamatan Bansari

961.000,00

1.659.000,00

37) Kecamatan Tlogomulyo

187.500,00

383.200,00

38) Kecamatan Selopampang

178.000,00

180.100,00


160.000,00

50.000,00

40) Kecamatan Tretep

734.000,00

410.000,00

41) Kelurahan Temanggung I

733.000,00

0,00

42) Kelurahan Temanggung II

0,00

66.500,00

43) Kelurahan Butuh

205.500,00

58.000,00

44) Kelurahan Jampirejo

386.000,00

40.500,00

45) Kelurahan Kertosari

424.600,00

457.750,00

46) Kelurahan Banyuurip

294.500,00

152.600,00

15) Kantor Kesbangpolinmas

18) DPPKAD

26) Kecamatan Bulu

31) Kecamatan Jumo 32) Kecamatan Wonoboyo


85

2013

2012

(Rp)

(Rp)

47) Kelurahan Kowangan

227.850,00

122.250,00

48) Kelurahan Jurang

152.900,00

159.970,00

49) Kelurahan Tlogorejo

166.130,00

92.800,00

50) Kelurahan Kebonsari

356.550,00

407.400,00

20.000,00

0,00

52) Kelurahan Mungseng

288.675,00

61.000,00


38.000,00

60.000,00

453.600,00

168.100,00

55) Kelurahan Madureso

81.600,00

86.000,00

56) Kelurahan Sidorejo

80.750,00

604.750,00

232.000,00

73.500,00

58) Kelurahan Walitelon Utara

88.000,00

144.800,00

59) Kelurahan Parakan Wetan

204.500,00

53.200,00

60) Kelurahan Parakan Kauman

383.500,00

751.000,00

61) Kelurahan Manggong

4.530.075,00

3.274.400,00

62) BPBD

2.859.800,00

1.371.500,00

168.500,00

129.000,00

64) Bapermades

1.012.000,00

920.700,00

65) Kantor Arpusdok

1.171.800,00

1.455.500,00

66) Dintanbunhut

1.453.250,00

171.700,00

19.459.820,00

496.250,00

1.899.400,00

2.985.450,00

26.936.200,00

52.962.700,00

886.173.666,70

887.652.090,90

ATK dan bahan pakai habis lainnya:

51) Kelurahan Manding

54) Kelurahan Giyanti

57) Kelurahan Walitelon Selatan

63) Kantor Ketahanan Pangan

67) Dinakan 68) BAPELUH 69) Diperindagkop & UMKM Jumlah persediaan ATK/ pakai habis

b. Saldo persediaan material/bahan termasuk obat, alat kesehatan, pakai habis, suku cadang, bahan kimia, dan bahan logistik per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp8.579.123.223,56 dan Rp1.937.258.215,00 dengan rincian sebagai berikut:

Persediaan material/bahan RSU: 1)

Peralatan Kedokteran Umum

2)

2013

2012

(Rp)

(Rp)

70.612.803,00

59.544.560,00

Bahan Kimia

9.614.300,00

10.743.100,00

3)

Obat-obatan

1.761.815.018,00

1.678.478.821,00

4)

Bahan Makan Minum Pasien

1.886.750,00

10.280.600,00

(basah)


86

5)

Bahan Makan Minum Pasien

14.996.848,00

30.263.508,00

1.733.751,00

4.962.740,00

116.290.075,00

97.198.525,00

37.388.424,00

22.432.544,00

1.827.000,00

300.000,00

19.463.711,00

2.407.848,00

20.538.690,00

14.295.569,00

250.000,00

215.700,00

13) Bahan Lainnya

1.150.000,00

6.134.700,00

14) Bahan Pemeliharaan Komputer

9.880.200,00

0,00

(kering) 6)

Bahan Makan Minum Karyawan

7)

Peralatan Tenun

8)

Peralatan Rumah Tangga lainnya

9)

Bahan Pengisian Tabung Gas

10) Bahan Gedung RD, Bangunan Akreditasi 11) Bahan baku Bangunan 12) Bahan Penggantian Suku Cadang

Jumlah

Persediaan material/bahan DKK 1)

Obat-obatan

Jumlah

Persediaan material/bahan BKB-PP

1)

Alat Kontrasepsi

2)

Obat-obatan

Jumlah

Persediaan material/bahan Dinakan

1)

Obat-obatan

2)

Peralatan perikanan, peralatan

2.067.447.570,00

1.937.258.215,00

2013

2012

(Rp)

(Rp)

5.390.412.967,56

5.131.377.738,50

5.390.412.967,56

5.131.377.738,50

2013

2012

(Rp)

(Rp)

1.001.953.214,00

729.846.226,00

111.995.172,00

0,00

1.113.948.386,00

729.846.226,00

2013

2012

(Rp)

(Rp)

4.131.300,00

332.500,00

0,00

30.609.770,00

4.131.300,00

30.942.270,00

rumah tangga, peralatan kebersihan, karcis retribusi Jumlah

Persediaan material/bahan Dinas

2013

2012

Sosial

(Rp)

(Rp)

1)

Bahan Logistik bencana

Jumlah

3.183.000,00

15.711.000,00

3.183.000,00

15.711.000,00


87

Persediaan material/bahan KKP 1)

Persediaan

beras

di

2013

2012

(Rp)

(Rp)

Lumbung

0,00

11.941.575,50

0,00

11.941.575,50

Pangan Jumlah

4. Investasi Jangka Panjang Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh nilai ekonomik seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Saldo Investasi jangka Panjang per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012, sebagai berikut: Investasi Jangka Panjang: a. Investasi Non Permanen lainnya

2013

2012

(Rp)

(Rp)

4.465.716.012,00

5.356.584.722,00

b. Investasi Permanen

80.008.519.684,50

57.974.935.710,56

Jumlah Investasi Jangka Panjang

84.474.235.696,50

63.331.520.432,56

a. Investasi Non Permanen lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp4.465.716.012,00 dan Rp5.356.584.722,00 dengan rincian sebagai berikut: 2013

2012

(Rp)

(Rp)

Investasi Non Permanen Lainnya: 1) Progam Kredit Lunak 2) Dana Bergulir Jawa Mas 3) Dana Bergulir LED 4) Dana Bergulir Ternak

947.486.350,00

993.653.850,00

17.601.077,00

217.738.630,00

289.731.650,00

308.809.650,00

2.957.293.535,00 3.208.458.057,00

5) Dana Bergulir Hand Tractor

93.945.000,00

93.945.000,00

8) Dana Bergulir UKM

71.377.827,00

330.821.010,00

9) Kredit Modal Kerja Bergulir KSP/USP

71.163.973,00

176.677.925,00

17.116.600

26.480.600,00

10) Kredit Modal Kerja Bergulir Sentra UKM Jumlah Investasi Non Permanen

4.465.716.012,00 5.356.584.722,00

Investasi Non Permanen tersebut di atas berupa dana bergulir yang dicatat sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan berdasarkan aging schedule dengan cara mengurangkan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan. Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir tidak tertagih dan dana bergulir diragukan tertagih.


88

Klasifikasi dana bergulir berdasarkan aging schedule dari masing-masing dana bergulir dengan rincian sebagai berikut: Klasifikasi Piutang Dana Bergulir No

DANA BERGULIR Tertagih

1.

Dasar

Diragukan

Tidak

Perhitungan

Tertagih

Tertagih

Penyisihan

Kredit Lunak

935.061.350

0

38.962.500

38.962.500

LED

289.731.650

0

0

0

Jawa Mas

14.076.700

0

200.961.930

200.961.930

KSP/USP

40.029.590

0

112.864.615

112.864.615

Sentra UKM

17.116.600

0

0

0

UKM

32.127.945

0

285.692.715

285.692.715

3.

Hand Traktor

93.945.000

0

0

0

4.

Dana Bergulir Ternak 735.900.000

45.700.000

15.673.524

61.373.524

27.450.000

6.815.998

34.265.998

2.

- Ternak Domba - Sapi Jantan

100.300.0000

- Sapi Betina

2.121.093.535

0

0

0

Jumlah

4.285.437.370

73.150.000

660.971.282

734.121.282

Berdasarkan data di atas maka dapat dihitung jumlah penyisihan piutang yaitu jumlah dana yang disisihkan dikalikan dengan tarif sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung. Adapun mutasi dana bergulir Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: NO 1

2

DANA BERGULIR

S.D DES 2012

SETOR 2013

Kredit Lunak

993.653.850

19.630.000

26.537.500

947.486.350

LED

308.809.650

19.078.000

0

289.731.650

Jawa Mas

217.738.630

2.700.000

197.437.553

17.601.077

KSP/USP

176.677.925

23.783.720

81.730.232

71.163.973

26.480.600

9.364.000

0

17.116.600

330.821.010

13.000.350

246.442.833

71.377.827

93.945.000

0

0

93.945.000

Sentra UKM UKM

PENYISIHAN S.D DES 2013

3

Hand Traktor

4

Dana Bergulir Ternak

3.208.458.057

155.525.000

95.639.522 2.957.293.535

Jumlah

5.356.584.722

243.081.070

647.787.640 4.465.716.012

b. Investasi Permanen sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan tanggal 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp80.008.519.684,50 dan Rp57.974.935.710,56 dengan rincian sebagai berikut: Investasi Permanen:

2013

2012

(Rp)

(Rp)

1) PD BPR Bank Pasar

24.790.750.521,05

22.639.052.238,69

2) PT Bank Jateng

15.345.000.000,00

12.245.000.000,00


89

3) PD BPR BKK Temanggung

8.650.239.658,18

8.621.298.364,05

4) PD BKK Pringsurat

3.676.295.379,69

2.863.099.013,77

5) PD Apotek Waringin Mulyo

1.877.877.123,41

1.437.399.861,05

6) PD Air Minum Temanggung

13.807.627.646,17

6.543.641.359,00

3.912.871.408,00

1.576.858.883,00

8) PT PRPP Jawa Tengah

90.000.000,00

90.000.000,00

9) PD Bhumi Phala Wisata

7.857.857.948,00

1.958.585.991,00

80.008.519.684,50

57.974.935.710,56

7) BUMD Aneka Usaha

Jumlah Investasi Permanen

Investasi Permanen per 31 Desember 2013 sebesar Rp80.008.519.684,50 merupakan nilai Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2013 dengan uraian sebagai berikut: 1) Dengan menggunakan metode ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan BUMD Tahun Buku karena kepemilikan modal Pemda di atas 20% pada 7 (tujuh) BUMD yaitu PD BPR Bank Pasar, PD BPR BKK Temanggung, PD BKK Pringsurat, PD Apotek Waringin Mulyo, PD Air Minum Temanggung, BUMD Aneka Usaha, dan PD Bhumi Phala Wisata. 2) Dengan menggunakan metode biaya karena kepemilikan modal Pemda di bawah 20% pada 2 (dua) BUMD yaitu Bank Jateng dan PRPP. Adapun perhitungan ekuitas atas Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

No

INVESTASI

1

PD BPR Bank Pasar

2

Kepe

SALDO

milikan (%)

31 Des 2012

Ekuitas menurut BUMD 2013

(Rp)

(Rp)

Ekuitas menurut Pemda 2013

SALDO 31 Des 2013 (Rp)

100,00

22.639.052.238,98

24.790.750.521,05

24.790.750.521,05

24.790.750.521,05

PT Bank Jateng

1,04

12.245.000.000,00

15.345.000.000,00

15.345.000.000,00

15.345.000.000,00

3

PD BPR BKK Temanggung

49,00

8.621.298.364,05

17.574.643.759,00

8.650.239.658,18

8.650.239.658,18

4

PD BKK Pringsurat

49,00

2.863.099.013,77

5.712.968.733,00

3.676.295.379,69

3.676.295.379,69

5

PD Apotek Waringin Mulyo

100,00

1.437.399.861,05

1.877.877.123,41

1.877.877.123,41

1.877.877.123,41

6

PD Air Minum Temanggung

55,19

6.543.641.359,00

25.018.119.290,12

13.807.627.646,17

13.807.627.646,17

7

PD. Aneka Usaha

100,00

1.576.858.883,00

3.912.871.408,00

3.912.871.408,00

3.912.871.408,00

8

PT PRPP Jawa Tengah

0,18

90.000.000,00

90.000.000,00

90.000.000,00

90.000.000,00

9

PD Bhumi Phala Wisata

100,00

1.958.585.991,00

7.857.857.948,00

7.857.857.948,00

7.857.847.948,00

57.974.935.710,85

102.180.088.782,58

80.008.519.684,50

80.008.519.684,50

Jumlah

Untuk penghitungan ekuitas Pemda atas nilai Investasi Permanen pada PD BPR BKK Temanggung dihitung berdasarkan kepemilikan saham Pemda dikalikan dengan nilai ekuitas PD BPR BKK Temanggung Tahun 2013 dimana PD BPR BKK Temanggung belum mencatat penyertaan modal dari Pemda pada Tahun 2013 sebesar Rp300.000.000,00 dengan alasan belum dicatat secara administrasi oleh Bank Indonesia (sampai dengan Laporan Keuangan BUMD audited masih


90

dalam proses pengurusan notaris) dan belum mencatat penyertaan modal Tahun 2012 sebesar Rp9.781.250,00 karena tidak memenuhi nilai per lembar saham yaitu Rp10.000.000,00. Untuk penghitungan ekuitas Pemda atas nilai Investasi Permanen pada PDAM Temanggung dihitung berdasarkan nilai kepemilikan Pemda sebesar 55,19% karena ada aset Pemerintah Pusat sebesar Rp6.270.406.447,00 yang dihitung sebagai penambah ekuitas di Neraca PDAM namun sampai dengan saat ini aset Pemerintah Pusat tersebut belum diserahkan ke PDAM (belum ada Berita Acara Penyerahan). 5.

Aset Tetap Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2013 sebesar Rp2.511.850.827.512,00 dan per 31 Desember 2012 sebesar Rp2.417.434.531.715,00 tersaji sebagai berikut : Aset tetap:

2013 (Rp)

Trend

2012 (Rp)

(%) a. Tanah

508.821.079.494,00

480.984.049.529,00

5,79

b. Peralatan dan Mesin

232.555.227.820,00

232.812.138.256,00

(0,11)

c. Gedung dan Bangunan

719.664.857.548,00

691.535.860.607,00

4,07

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

995.006.970.943,00

958.838.671.759,00

3,77

53.721.016.707,00

51.972.841.864,00

3,36

2.081.675.000,00

1.290.969.700,00

61,25

2.511.850.827.512,00

2.417.434.531.715,00

3,91

e. Aset Tetap Lainnya f.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jumlah Aset Tetap

Sedangkan mutasi Aset Tetap dalam Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp94.416.295.797,00 (Rp2.511.850.827.512,00 – Rp2.417.434.531.715,00) atau sebesar 3,91% dibanding saldo per tanggal 31 Desember 2012, dapat dijelaskan sebagai berikut: Ikhtisar mutasi selama Tahun 2013 Aktiva Tetap

Saldo 2012 (Rp)

Penambahan (Rp)

Pengurangan (Rp)

Saldo akhir (Rp)

Tanah

480.984.049.529,00

38.372.306.709,00

10.535.276.744,00

508.821.079.494,00

Peralatan & Mesin

232.812.138.256,00

37.170.980.590,00

37.427.891.026,00

232.555.227.820,00

Gedung & Bangunan

691.535.860.607,00

102.700.699.186,00

74.571.702.245,00

719.664.857.548,00

958.838.671.759,00

40.161.461.506,00

3.993.162.322,00

995.006.970.943,00

51.972.841.864,00

13.142.843.278,00

11.394.668.435,00

53.721.016.707,00

1.290.969.700,00

2.081.675.000,00

1.290.969.700,00

2.081.675.000,00

2.417.434.531.715,00

233.629.966.269,00

Jalan, Irigasi, Jaringan Aset Tetap Lainnya KDP Jumlah

139.213.670.472,00 2.511.850.827.512,00

Saldo akhir Aset Tetap Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp2.511.850.827.512,00 yang disajikan di Neraca merupakan nilai Aset Tetap Neraca Tahun Anggaran 2012 ditambah mutasi sebesar Rp94.416.295.797,00 yang berasal dari penambahan sebesar Rp233.629.966.269,00 dan pengurangan sebesar Rp139.213.670.472,00. Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2013, dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Tanah Dalam rangka penyusunan neraca awal, Aset Tetap-Tanah dinilai berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tanggal neraca awal. Sedangkan mutasi


91

setelah neraca awal, dinilai dan dibuku sebesar Belanja Modal sesuai dengan afektasi dalam SPM serta biaya operasionalnya. Pada tahun 2013 penambahan aset tanah berasal dari kapitalisasi biaya sertipikasi tanah pemerintah daerah pada tahun 2013, aset tanah yang belum tercatat pada neraca, dan Belanja modal pengadaan tanah Tahun Anggaran 2013. Pengurangan nilai tanah dikarenakan penyesuaian/koreksi. Saldo tanah per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 sebagai berikut:

Uraian Tanah

Per 31 Des 2013

Per 31 Des 2012

Trend

(Rp)

(Rp)

(%)

508.821.079.494,00

480.984.049.529,00

5,79

Rincian tanah per SKPD adalah sebagai berikut: No

SKPD

2013 (Rp)

2012 (Rp)

Trend (%)

1

Dinas Pendidikan

66.563.689.452,00

62.863.390.000,00

5,89

2

Dinas Kesehatan

5.209.712.942,00

5.023.579.707,00

3,71

3

RSU

3.998.150.000,00

3.998.150.000,00

0,00

4

DPU

190.089.500.375,00

190.089.500.375,00

0,00

5

Dishubkominfo

5.744.736.000,00

5.560.400.000,00

3,32

6

BLH

140.000.000,00

140.000.000,00

0,00

7

Disdukcapil

725.000.000,00

725.000.000,00

0,00

8

BKBPP

154.500.000,00

154.500.000,00

0,00

9

Dinas Sosial

297.500.000,00

297.500.000,00

0,00

10

Disnakertrans

1.893.350.000,00

1.893.350.000,00

0,00

11

KP3M

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

12

Disbudparpora

15.091.971.425,00

15.091.971.425,00

0,00

13

Kantor Kesbang

442.000.000,00

442.000.000,00

0,00

14

Sekretariat Daerah

34.228.838.891,00

23.982.209.586,00

42,73

15

Sekretariat DPRD

1.514.000.000,00

1.514.000.000,00

0,00

16

DPPKAD

1.035.250.000,00

1.035.250.000,00

0,00

17

Kec. Temanggung

792.000.000,00

792.000.000,00

0,00

18

Kec. Tembarak

371.475.000,00

63.800.000,00

482.25

19

Kec. Pringsurat

2.403.644.000,00

1.253.500.000,00

91,75

20

Kec. Kaloran

66.259.808,00

66.259.808,00

0,00

21

Kec. Parakan

13.220.636.795,00

9.119.336.795,00

44,97

22

Kec. Bulu

317.538.994,00

317.538.994,00

0,00

23

Kec. Kedu

917.894.844,00

917.894.344,00

0,00

24

Kec. Kandangan

25.650.000,00

25.650.000,00

0,00

25

Kec. Candiroto

1.698.400.000,00

1.698.400.000,00

0,00


92

2013 (Rp)

Trend

No

SKPD

2012 (Rp)

26

Kec. Ngadirejo

461.453.230,00

0,00

27

Kec. Jumo

375.000.000,00

375.000.000,00

0,00

28

Kec. Wonoboyo

175.000.000,00

236.584.950,00

(26,03)

29

Kec. Kranggan

308.000.000,00

308.000.000,00

0,00

30

Kec. Bejen

235.000.000,00

235.000.000,00

0,00

31

Kec. Kledung

262.500.000,00

262.500.000,00

0,00

32

Kec. Bansari

140.000.000,00

140.000.000,00

0,00

33

Kec. Tlogomulyo

125.000.000,00

125.000.000,00

0,00

34

Kec. Selopampang

156.000.000,00

156.000.000,00

0,00

35

Kec. Gemawang

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

36

Kec. Tretep

210.000.000,00

210.000.000,00

0,00

37

Kel. Temanggung I

1.599.000.000,00

1.599.000.000,00

0,00

38

Kel. Temanggung II

2.956.540.000,00

1.725.720.000,00

71,32

39

Kel. Butuh

309.800.000,00

309.800.000,00

0,00

40

Kel. Jampiroso

4.850.050.348,00

4.850.050.348,00

0,00

41

Kel. Jampirejo

6.432.339.616,00

5.973.684.616,00

7,68

42

Kel. Kertosari

2.317.000.000,00

2.317.000.000,00

0,00

43

Kel. Banyuurip

551.500.000,00

551.500.000,00

0,00

44

Kel. Kowangan

740.953.848,00

652.353.848,00

13,58

45

Kel. Jurang

2.028.404.008,00

1.878.644.008,00

7,97

46

Kel. Tlogorejo

2.897.659.149,00

2.407.327.149,00

20,37

47

Kel. Kebonsari

10.132.275.432,00

10.132.275.432,00

0,00

48

Kel. Manding

3.568.035.000,00

3.568.035.000,00

0,00

49

Kel. Mungseng

9.109.700.000,00

9.109.700.000,00

0,00

50

Kel. Purworejo

2.713.269.644,00

2.713.269.644,00

0,00

51

Kel. Giyanti

2.506.729.936,00

2.369.193.936,00

5,81

52

Kel. Madureso

6.394.954.616,00

6.212.238.616,00

2,94

53

Kel. Sidorejo

3.899.843.024,00

3.899.843.024,00

0,00

54

Kel. Walitelon Sel.

2.657.280.250,00

2.657.280.250,00

0,00

55

Kel. Walitelon Utara

4.232.003.000,00

2.942.348.000,00

43,83

56

Kel. Kranggan

2.703.322.368,00

2.703.322.368,00

0,00

57

Kel. Parakan Wetan

5.755.743.342,00

5.755.743.342,00

0,00

58

Kel. Parakan Kauman

17.236.831.861,00

16.346.317.861,00

5,45

59

Kel. Manggong

2.825.000.000,00

2.825.000.000,00

0,00

60

BPBD

102.600.000,00

102.600.000,00

0,00


(%)

93

No

SKPD

Trend

2013 (Rp)

2012 (Rp)

545.000.000,00

545.000.000,00

0,00

(%)

61

Kantor Arsippusdok

62

Distanbunhut

2.616.404.000,00

2.202.875.000,00

18,77

63

Disnakan

3.744.400.000,00

3.744.400.000,00

0,00

64

Bapeluh

7.404.280.833,00

6.168.375.696,00

20.04

65

Disperindagkop

14.884.540.000,00

14.819.902.000,00

0,44

66

Pengelola Barang

31.465.967.463,00

30.537.983.407,00

3,04

508.821.079.494,00

480.984.049.529,00

5,79

JUMLAH

Saldo tersebut berdasarkan mutasi Aset Tetap tanah tahun 2013 sebagai berikut: Per 31 Desember 2012

Rp 480.984.049.529,00

Penambahan tahun 2013

Rp

38.372.306.709,00

Pengurangan tahun 2013

Rp

10.535.276.744,00

Per 31 Desember 2013

Rp 508.821.079.494,00

Mutasi tanah sebesar Rp27.837.029.965,00 terdapat pada beberapa SKPD dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Dinas Kesehatan Penambahan tanah sebesar Rp186.133.235,00 meliputi :  Mutasi dari SKPKD sebesar Rp120.133.235,00 terdiri dari: -

Tanah Puskesmas Tembarak

Rp

93.661.453,00

-

Tanah Pustu Ngadisepi Gemawang

Rp

26.471.782,00

Jumlah

Rp

120.133.235,00

 Belum tercatat tanah senilai Rp66.000.000,00 dengan sertipikat HP nomor 81 tanggal 16 April 1985 luas 924m2 tahun 1984 di Desa Ngadirejo yang digunakan untuk Puskesmas Ngadirejo 2) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Penambahan dari belum tercatat sebesar Rp184.336.000,00 merupakan tanah yang berasal dari tanah negara bebas dan telah disertipikatkan dengan Sertipikat HP nomor 58 tanggal 10 Februari 2014 dengan luas 2.248m 2 yang terletak di Desa Ngaren dan digunakan untuk Terminal Ngadirejo. 3) Kecamatan Tembarak Penambahan dari mutasi tanah Rp307.675.000,00

perkantoran

dari SKPKD

sebesar

4) Kecamatan Pringsurat Penambahan dari belum tercatat sebesar Rp1.150.144.000,00 dengan sertipikat HP nomor 20 tanggal 26 Maret 2000 luas 17.971m2 di Desa Soropadan yang digunakan untuk bong cina.


94

5) Kecamatan Parakan Penambahan dari belum tercatat sebesar Rp4.101.300.000,00 dengan sertipikat HP nomor 183 tanggal 8 November 2000 luas 151.900m2 di Desa Mandisari untuk bong cina. 6) Kecamatan Ngadirejo Penambahan dari mutasi tanah Rp461.453.230,00

perkantoran

dari SKPKD

sebesar

7) Kecamatan Kedu Penambahan dari koreksi tanah senilai Rp500,00 Tercatat di tahun 2012

Rp

917.894.344,00

Seharusnya

Rp

917.894.844,00

Koreksi bertambah

Rp

500,00

8) Kecamatan Wonoboyo a) Penambahan tanah perkantoran kecamatan Barang/SKPKD sebesar Rp175.000.000,00

baru dari Pengelola

b) Pengurangan tanah kantor kecamatan lama yang diserahkan ke Pengelola Barang/SKPD sebesar Rp236.584.950,00 9) Kelurahan Temanggung II Penambahan dari belum tercatat sebesar Rp1.230.820.000,00 meliputi: -

Tanah bengkok dengan sertipikat HP nomor Rp 236 luas 1.295m2

106.190.000,00

-

Tanah bengkok dengan sertipikat HP nomor Rp 240 luas 13.715m2

1.124.630.000,00

Jumlah

1.230.820.000,00

Rp

10) Kelurahan Jampirejo Penambahan dari belum tercatat sebesar Rp458.655.000,00 meliputi: - Tanah bengkok dengan sertipikat HP nomor Rp 100.575.000,00 2 15 luas 3.725m - Tanah lapangan dengan sertipikat HP nomor Rp 358.080.000,00 2 19 luas 7.460m Jumlah Rp 458.655.000,00 11) Kelurahan Kowangan Penambahan dari belum tercatat sebesar Rp88.600.000,00 meliputi: - Tanah bengkok dengan sertipikat HP nomor Rp 46.000.000,00 2 247 luas 2.300m - Tanah lapangan dengan sertipikat HP nomor Rp 42.600.000,00 2 245 luas 2.130m Jumlah

Rp

88.600.000,00

12) Kelurahan Jurang Penambahan dari belum tercatat sebesar Rp149.760.000,00 meliputi:


95

-

Tanah bengkok dengan sertipikat HP nomor 249 luas 904m2

Rp

18.080.000,00

-

Tanah bengkok dengan sertipikat HP nomor 224 luas 3.607m2

Rp

72.140.000,00

-


Rp

59.540.000,00

Jumlah

Rp

149.760.000,00

13) Kelurahan Tlogorejo Penambahan dari belum tercatat sebesar Rp490.332.000,00 meliputi: -


Rp

36.288.000,00

-

Tanah kantor, balai kelurahan, dan TK dengan sertipikat HP nomor 2 luas 740m2

Rp

35.520.000,00

-

Tanah bengkok dengan sertipikat HP nomor 13 luas 4.111m2 th 2004

Rp

197.328.000,00

-


Rp

98.460.000,00

-


Rp

43.056.000,00

-

Tanah lapangan dengan sertipikat HP nomor 201 luas 1.660m2

Rp

79.680.000,00

Jumlah

Rp

490.332.000,00

14) Kelurahan Giyanti Penambahan dari belum tercatat sebesar Rp137.536.000,00 dengan sertipikat HP nomor 20 tanggal 10 Februari 2014 luas 2.149m2 yang digunakan untuk bengkok. 15) Kelurahan Madureso Penambahan dari belum tercatat sebesar Rp182.716.000,00 meliputi: -


Rp

48.160.000,00

-

Tanah bengkok dengan sertipikat HP nomor 21 luas 417m2

Rp

8.340.000,00

-


Rp

30.220.000,00

-

Tanah kantor dengan sertipikat HP nomor 58 luas 932m2

Rp

95.996.000,00

Jumlah

Rp

182.716.000,00

16) Kelurahan Walitelon Utara Penambahan dari belum tercatat sebesar Rp1.289.655.000,00 meliputi: -

Tanah bengkok dengan sertipikat HP nomor 3 luas 4.959m2 Tanah bengkok dengan sertipikat HP nomor 39 luas 22.927m2


Rp

133.893.000,00

Rp

619.029.000,00

96

-

Tanah bengkok dengan sertipikat HP nomor 42 luas 529m2 Tanah bengkok dengan sertipikat HP nomor 43 luas 482m2 Tanah bengkok dengan sertipikat HP nomor 46 luas 2.132m2 Tanah bengkok dengan sertipikat HP nomor 29 luas 16.736m2 Jumlah

Rp

14.283.000,00

Rp

13.014.000,00

Rp

57.564.000,00

Rp

451.872.000,00

Rp

1.289.655.000,00

17) Kelurahan Parakan Kauman Penambahan dari belum tercatat sebesar Rp890.514.000,00 meliputi: -


Rp

87.075.000,00

-

Tanah bengkok dengan sertipikat HP nomor 117 luas 1.077m2 Tanah bengkok dengan sertipikat HP nomor 133 luas 1.594m2 Tanah bengkok dengan sertipikat HP nomor 142 luas 3.760m2 Tanah bengkok dengan sertipikat HP nomor 96 luas 2.093m2 Tanah bengkok dengan sertipikat HP nomor 125 luas 3.700m2 Tanah bengkok dengan sertipikat HP nomor 158 luas 551m2 Tanah bengkok dengan sertipikat HP nomor 159 luas 3.183m2 Tanah bengkok dengan sertipikat HP nomor 160 luas 335m2

Rp

29.079.000,00

Rp

43.038.000,00

Rp

101.520.000,00

Rp

56.511.000,00

Rp

99.900.000,00

Rp

132.651.000,00

Rp

331.695.000,00

Rp

9.045.000,00

Jumlah

Rp

890.514.000,00

-

18) Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan a) Penambahan tanah sebesar Rp413.529.000,00 dengan rincian sebagai berikut:  Belum tercatat reklamasi lahan ATP tahun 2012 Rp272.869.000,00  Belanja modal reklamasi lahan ATP tahun 2013 Rp140.660.000,00 19) Bapeluh Penambahan tanah perkantoran mutasi dari SKPKD Rp1.235.905.137,00 meliputi: -

Tanah BP Kec. Bansari

Rp

156.180.348,00

-

Tanah BP Kec. Temanggung

Rp

626.120.289,00

-

Tanah BP Kec. Kledung

Rp

76.825.900,00

-

Tanah BP Kec. Bulu

Rp

201.225.900,00

-

Tanah Bp Kec. Kaloran

Rp

66.325.900,00

-

Tanah BP Kec. Gemawang

Rp

53.100.900,00


97

-

Tanah BP Kec. Tlogomulyo

Rp

56.125.900,00

Jumlah

Rp

1.235.905.137,00

20) Dinas Pendidikan a) Penambahan Rp4.963.229.452,00 meliputi:  Belum tercatat sebesar Rp4.597.785.000,00, terdiri dari: - SD Kemiriombo Gemawang

Rp

450.000,00

- SMPN 1 Bulu

Rp

975.000.000,00

- SMPN 2 Kedu

Rp

120.000.000,00

- SDN 2 Kemiri

Rp

80.050.000,00

- SMPN 1 Ngadirejo

Rp

60.000.000,00

- SDN Pingit

Rp

13.500.000,00

- SMPN 1 Selopampang

Rp

176.200.000,00

- UPT Dinas Selopampang

Rp

181.440.000,00

- SMPN 3 Temanggung

Rp

1.247.100.000,00

- SDN 3 Temanggung II

Rp

960.250.000,00

- SMPN 2 Temanggung

Rp

240.435.000,00

- SDN Kowangan

Rp

543.360.000,00

Rp

4.597.785.000,00

Jumlah

 Mutasi dari SKPKD sebesar Rp365.514.452,00 terdiri dari: - SMP 3 Kandangan

Rp

95.880.000,00

- UPT Dinas Bulu

Rp

51.969.352,00

- SDN 2 Jampiroso

Rp

217.665.100,00

Rp

365.514.452,00

Jumlah

b) Pengurangan Rp1.263.000.000,00 meliputi:  Dobel catat sebesar Rp1.113.000.000,00 atas tanah eks SMPN 3 Temanggung  Koreksi pencatatan Rp150.000.000,00

tanah

UPT

Dinas

Kecamatan

Wonoboyo

21) Sekretariat Daerah a) Penambahan sebesar Rp11.339.562.330,00 meliputi:  Belanja modal pengadaan tanah dan biaya operasionalnya tahun 2013 berupa tanah yang dicatat pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp3.234.133.673,00 yaitu: - Tanah untuk pelebaran jalan Parakan

Rp

915.914.500,00

- Tanah untuk KUA Bansari

Rp

172.264.500,00

- Tanah untuk TPA Sanggrahan

Rp

217.201.500,00


98

- Tanah Perpustakaan Masjid Agung

Rp

617.063.173,00

- Tanah untuk Progo Pistan

Rp

1.311.690.000,00

Rp

3.234.133.673,00

Jumlah

 Mutasi dari SKPKD sebesar Rp3.875.165.400,00 dengan rincian: - Tanah gedung pemuda dan kebudayaan

Rp

520.872.700,00

- Tanah gedung pemuda dan kebudayaan

Rp

3.354.292.700,00

Jumlah

3.875.165.400,00

 Tanah yang belum tercatat Rp4.018.825.000,00 dengan rincian: - Tanah radio RT FM dengan sertipikat HP Rp nomor 283 luas 1.577m2

315.400.000,00

- Tanah alun-alun dengan sertipikat HP Rp nomor 215 luas 11.055m2

3.703.425.000,00

Jumlah

Rp

4.018.825.000,00

 Belanja barang dan jasa biaya pensertipikatan tanah tahun 2013 Rp211.438.257,00 b) Pengurangan sebesar Rp1.092.933.025,00 meliputi:  Belanja modal dan biaya operasional pengadaan tahun 2013 Rp881.494.768,00 oleh Bagian Pemerintahan Umum yang diserahkan kepada SKPKD/Pengelola Barang Daerah dengan rincian:

- Tanah BP3K Bansari

Rp

156.180.348,00

- Tanah TPA Sanggrahan

Rp

136.077.207,00


Rp

145.125.413,00

- Tanah Rumdin Dokter Pusk.Tretep

Rp

77.165.350,00

- Tanah mata air Rowali

Rp

235.962.050,00

- Tanah SMKN Tembarak

Rp

130.984.400,00

Rp

881.494.768,00

Jumlah

 Biaya pensertipikatan tanah tahun 2013 yang diserahkan kepada SKPKD/Pengelola Barang Daerah Rp211.438.257,00 22) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Penambahan dari belum tercatat sebesar Rp64.638.000,00 dengan sertipikat HP nomor 161 tanggal 2 Agustus 1990 luas 266m2 di Kelurahan Jampiroso yang digunakan untuk kios pasar 23) SKPKD/Pengelola Barang Daerah a) Penambahan sebesar Rp8.870.742.825,00 meliputi:  Tanah yang belum tercatat Rp7.541.224.850,00 dengan rincian: Tanah senilai Rp7.340.066.600,00 (10 bidang) dikuasai dan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.


99

-

Tanah ATP sertipikat HP 87

Rp

3.640.235.164,00

-

Tanah embung Desa Kledung HP 186

Rp

720.060.000,00

-


Rp

75.162.308,00

-


Rp

150.437.628,00

-

Tanah pertanian Kledung HP 179

Rp

1.081.800.000,00

-

Tanah gedung pemuda HP 272 luas 3.912m2

Rp

1.541.328.000,00

-

Tanah gedung pertemuan Ngadirejo HP 42 luas 745m2

Rp

50.000.000,00

-

Tanah pinjam pakai UP3AD HP 224 luas 171m2

Rp

21.888.000,00

-

Tanah eks kantor DPU HP 74 luas 223m2 di Parakan Wetan

Rp

6.355.500,00

-

Tanah TPA Badran HP 4 luas 5.280m2

Rp

52.800.000,00

Jumlah

7.340.066.600,00

Tanah senilai Rp201.158.250 (9 bidang) merupakan tanah dengan sertipikat atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung namun digunakan sepenuhnya oleh Pemerintah Desa sebagai tanah kekayaan desa/bengkok. -

Tanah HP 66 luas 2.515m2 di Desa Rp Balerejo Kec. Tlogomulyo digunakan untuk bengkok Desa Langgeng

25.150.000,00

-

Tanah HP 1 luas 2.960m2 di Desa Rp Candisari Kec. Tlogomulyo digunakan untuk bengkok Desa Langgeng

59.200.000,00

-

Tanah HP 67 luas 2.195m2 di Desa Rp Balerejo Kec. Tlogomulyo digunakan untuk bengkok Desa Langgeng

21.950.000,00

-

Tanah HP 1 luas 1.230m2 di Desa Rp Karangseneng Kec. Gemawang utk bengkok Desa Karangseneng

8.794.500,00

-

Tanah HP 2 luas 1.925m2 di Desa Rp Karangseneng Kec. Gemawang untuk bengkok Desa Karangseneng

13.763.750,00

-

Tanah HP 4 luas 935m2 di Desa Rp Tlogowungu Kec. Kaloran untuk bengkok Desa Tlogowungu

9.350.000,00

-

Tanah HP 3 luas 1.395m2 di Desa Rp Tlogowungu Kec. Kaloran untuk bengkok Desa Tlogowungu

13.950.000,00

-

Tanah HP 4 luas 2.400m2 di Desa Rp Gandulan Kecamatan Kaloran untuk bengkok Desa Gandulan

48.000.000,00

-

Tanah HP 1 luas 100m2 di Desa Rp Wonocoyo Kecamatan Wonoboyo untuk sumber mata air Desa Candiroto

1.000.000,00


100

-

Tanah HP 66 luas 2.515m2 di Desa Rp Balerejo Kec. Tlogomulyo untuk bengkok Desa Langgeng Jumlah

Rp

25.150.000,00

201.158.250,00

 Mutasi dari Sekretariat Daerah Rp1.092.933.025,00: - Tanah TPA Sanggrahan

Rp

136.077.207,00


Rp

145.125.413,00

- Tanah rumah dinas dokter Pusk.Tretep

Rp

77.165.350,00

- Tanah mata air Rowali

Rp

235.962.050,00

- Tanah SMKN Tembarak

Rp

130.984.400,00

- Tanah BP3K Bansari

Rp

156.180.348,00

- Biaya pensertipikatan tanah tahun 2013

Rp

211.438.257,00

Rp

1.092.933.025,00

 Mutasi dari Kec. Wonoboyo Rp236.584.950,00: - Tanah kantor kecamatan lama

Rp

207.634.950,00

- Tanah rumah dinas lama

Rp

28.950.000,00

Rp

236.584.950,00

Jumlah

b) Pengurangan sebesar Rp7.942.758.769,00 meliputi:  Mutasi ke SKPD Rp6.540.846.454: - SMP 3 Kandangan

Rp

95.880.000,00

- UPT Dinas Bulu

Rp

51.969.352,00

- SDN 2 Jampiroso

Rp

217.665.100,00

- Tanah Puskesmas Tembarak

Rp

93.661.453,00

- Tanah Pustu Ngadisepi Gemawang

Rp

26.471.782,00


Rp

520.872.700,00


Rp

3.354.292.700,00

- Tanah kantor Kec. Wonoboyo

Rp

175.000.000,00

- Tanah kantor Kec. Tembarak

Rp

307.675.000,00

- Tanah kantor Kec. Ngadirejo

Rp

461.453.230,00

- Tanah BP Kec. Bansari

Rp

156.180.348,00

- Tanah BP Kec. Temanggung

Rp

626.120.289,00

- Tanah BP Kec. Kledung

Rp

76.825.900,00

- Tanah BP Kec. Bulu

Rp

201.225.900,00

- Tanah Bp Kec. Kaloran

Rp

66.325.900,00

- Tanah BP Kec. Gemawang

Rp

53.100.900,00

- Tanah BP Kec. Tlogomulyo

Rp

56.125.900,00

Rp

6.540.846.454,00

Jumlah


101

 Dobel catat Rp1.369.610.665,00: - Tanah perkantoran HP 229

Rp

148.000.000,00

- Tanah sekolah SMP Kledung HP 84

Rp

123.500.000,00

- Tanah sekolah SMP Bulu HP 3

Rp

105.000.000,00

- Tanah sekolah SMP 2 Kaloran HP 1

Rp

180.448.600,00

- Tanah sekolah SMKN Bansari HP 84

Rp

369.940.063,00

- Tanah sekolah SMKN Pringsurat

Rp

442.722.002,00

Rp

1.369.610.665,00

Jumlah

 Penghapusan untuk penyertaan modal ke BUMD PD. BPR BKK Temanggung sebesar Rp32.301.650,00 b. Peralatan dan Mesin Penilaian atas Aset Tetap-Peralatan dan Mesin dalam rangka penyusunan neraca awal, didasarkan pada Nilai Perolehan/Pembelian. Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp232.555.227.820,00 dan Rp232.812.138.256,00.

No

Uraian

Per 31 Des 2013

Per 31 Des 2012

Trend

(Rp)

(Rp)

(%)

1

Alat-alat besar

5.354.150.120,00

3.962.586.550,00

35,12

2

Alat angkutan

53.850.257.232,00

44.099.039.946,00

22,11

3

Alat bengkel dan alat ukur

3.973.638.468,00

2.480.695.323,00

60,18

4

Alat pertanian

1.030.548.388,00

1.332.741.719,00

(22,67)

112.647.989.317,00

122.354.232.865,00

(7,93)

6.273.481.827,00

5.528.880.796,00

13,47

5

Alat kantor dan rumah tangga

6

Alat studio dan komunikasi

7

Alat kedokteran

25.674.699.849,00

24.965.088.360,00

2,84

8

Alat laboratorium

23.616.647.770,00

24.357.834.913,00

(3,04)

9

Alat persenjataan/keamanan

133.814.849,00

3.731.037.784,00

(96,41)

232.555.227.820,00

232.812.138.256,00

(0,11)

Jumlah

Dengan rincian sebagai berikut: No

SKPD

2013 (Rp)

2012 (Rp)

Trend (%)

1

Dinas Pendidikan

92.943.330.180,00

105.141.439.666,00

(11,60)

2

Dinas Kesehatan

18.179.603.571,00

17.819.676.656,00

2,02

3

RSU

26.961.987.064,00

24.181.215.075,00

11,50

4

DPU

13.623.227.339,00

12.637.034.923,00

7,80

5

Bappeda

1.849.914.911,00

1.585.994.911,00

16,64

6

Dishubkominfo

3.725.037.053,00

4.285.151.400,00

(13,07)


102

No

SKPD

2013 (Rp)

2012 (Rp)

Trend (%)

7

BLH

3.006.695.693,00

2.326.878.209,00

29,22

8

Disdukcapil

2.958.049.483,00

1.828.638.353,00

61,76

9

BKBPP

3.874.497.635,00

3.594.562.885,00

7,79

10

Dinas Sosial

1.206.549.488,00

666.715.494,00

80,97

11

Disnakertrans

4.202.794.317,00

3.791.462.246,00

10,85

12

KP3M

612.937.163,00

515.699.414,00

18,86

13

Disbudparpora

719.809.232,00

685.857.132,00

4,95

14

Satpol PP

783.965.597,00

742.168.237,00

5,63

15

Kantor Kesbang

453.247.250,00

412.430.250,00

9,90

16

Sekretariat Daerah

20.693.126.566,00

18.624.301.563,00

11,11

17

Sekretariat Dewan

5.205.648.648,00

5.009.113.948,00

3,92

18

DPPKAD

3.908.750.904,00

3.570.490.833,00

9,47

19

Inspektorat

655.922.282,00

609.218.782,00

7,67

20

BKD

1.118.938.623,00

1.043.951.623,00

7,18

21

Kec. Temanggung

354.460.700,00

330.095.700,00

7,38

22

Kec. Tembarak

398.166.000,00

305.790.575,00

30,21

23

Kec. Pringsurat

316.770.500,00

311.970.500,00

1,54

24

Kec. Kaloran

390.433.450,00

390.131.450,00

0,08

25

Kec. Parakan

329.120.500,00

316.210.500,00

4,08

26

Kec. Bulu

434.933.450,00

368.980.950,00

17,87

27

Kec. Kedu

360.566.100,00

342.014.450,00

5,42

28

Kec. Kandangan

403.080.450,00

352.640.450,00

14,30

29

Kec. Candiroto

475.564.450,00

463.763.450,00

2,54

30

Kec. Ngadirejo

540.097.875,00

527.232.875,00

2,44

31

Kec. Jumo

340.668.450,00

330.353.450,00

3,12

32

Kec. Wonoboyo

369.670.850,00

310.129.150,00

19,20

33

Kec. Kranggan

342.715.075,00

319.970.075,00

7,11

34

Kec. Bejen

413.122.450,00

378.966.450,00

9,01

35

Kec. Kledung

363.891.950,00

382.906.947,00

(4,97)

36

Kec. Bansari

440.426.184,00

435.977.850,00

1,02

37

Kec. Tlogomulyo

360.353.950,00

353.668.950,00

1,89

38

Kec. Selopampang

390.175.450,00

376.408.450,00

3,66

39

Kec. Gemawang

363.021.450,00

336.761.450,00

7,80

40

Kec. Tretep

368.380.550,00

357.428.050,00

3,06

41

Kel. Temanggung I

63.429.000,00

48.840.500,00

29,87


103

No

SKPD

2013 (Rp)

2012 (Rp)

Trend (%)

42

Kel. Temanggung II

75.423.500,00

57.373.500,00

31,46

43

Kel. Butuh

78.946.000,00

62.098.000,00

27,13

44

Kel. Jampiroso

68.681.000,00

52.421.000,00

31,02

45

Kel. Jampirejo

87.537.000,00

79.082.000,00

10,69

46

Kel. Kertosari

59.957.500,00

45.671.000,00

31,28

47

Kel. Banyuurip

73.733.000,00

51.851.500,00

42,20

48

Kel. Kowangan

69.363.385,00

57.650.885,00

20,32

49

Kel. Jurang

73.512.500,00

58.521.500,00

25,62

50

Kel. Tlogorejo

60.861.000,00

44.821.000,00

35,79

51

Kel. Kebonsari

89.281.000,00

72.521.000,00

23,11

52

Kel. Manding

64.473.000,00

50.383.000,00

27,97

53

Kel. Mungseng

55.961.000,00

44.086.000,00

26,94

54

Kel. Purworejo

60.371.000,00

58.814.900,00

2,65

55

Kel. Giyanti

65.031.000,00

39.189.000,00

65,94

56

Kel. Madureso

66.076.000,00

51.651.000,00

27,93

57

Kel. Sidorejo

67.696.000,00

60.757.500,00

11,42

58

Kel. Walitelon Selatan

111.629.000,00

88.929.000,00

25,53

59


88.295.000,00

75.271.000,00

17,30

60

Kel. Kranggan

72.210.000,00

55.910.000,00

29,15

61

Kel. Parakan Wetan

66.235.000,00

49.510.000,00

33,78

62

Kel. Parakan Kauman

67.632.000,00

58.383.000,00

15,84

63

Kel. Manggong

58.040.000,00

46.265.000,00

25,45

64

BPBD

1.863.157.698,00

585.756.500,00

218,08

65

KKP

292.889.532,00

290.822.032,00

0,71

66

Bapermades

1.127.751.500,00

1.064.622.750,00

5,93

67

Kantor Arsippusdok

1.893.167.705,00

1.779.062.605,00

6,41

68

Distanbunhut

3.764.098.450,00

3.538.432.790,00

6,38

69

Disnakan

2.897.283.084,00

2.641.267.594,00

9,69

70

Bapeluh

1.355.940.450,00

1.157.883.767,00

17,11

71

Disperindagkop

1.863.471.313,00

1.596.057.361,00

16,75

72

Pengelola Barang

1.413.441.370,00

2.484.828.250,00

(43,12)

232.555.227.820,00

232.812.138.256,00

(0,11)

Jumlah

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:


104


Rp

232.812.138.256,00


Rp

37.170.980.590,00


Rp

37.427.891.026,00


Rp

234.811.762.807,00

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp256.910.436,00 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1)

Dinas Pendidikan a) Penambahan Rp15.754.129.061,00 meliputi:  Belanja modal dan biaya operasional pengadaan alat kantor, alat rumah tangga dan alat komunikasi Rp3.466.070.500,00  Belanja non modal Rp5.327.036.602,00  Belum tercatat alat angkutan dan peralatan lainnya Rp4.249.705.792,00  Mutasi dari Setda alat angkutan Rp40.000.000,00  Reklas dari KIB D Rp1.250.021.423,00  Reklas dari KIB E Rp1.421.294.744,00 b) Pengurangan Rp27.952.238.547,00  Reklas ke KIB E Rp9.076.292.279,00  Reklas ke aset lainnya Rp6.659.962.060,00  Reklas ke ekstrakomptabel Rp11.492.622.500,00  Belanja modal yang diserahkan ke sekolah swasta Rp723.361.708,00

2)

Dinas Kesehatan a) Penambahan Rp3.120.234.968,00 meliputi:  Belanja modal dan biaya operasional Rp3.004.304.368,00 dengan rincian: -

Alat angkutan

Rp 1.343.357.900,00

-


Rp

853.009.828,00

-

Alat kedokteran

Rp

807.936.640,00

Jumlah

Rp 3.004.304.368,00

 Mutasi dari SKPD/BKBPP alat kedokteran Rp33.645.400,00  Reklas dari KIB E Rp30.010.000,00  Reklas dari persediaan Rp3.050.200,00  Belanja Barang dan Jasa berupa alat kedokteran gigi (gluco test) sebesar Rp49.225.000,00 b) Pengurangan Rp2.760.308.053,00 meliputi:  Reklas ke ekstrakomptabel Rp.791.629.240,00  Reklas ke KIB E Rp7.448.000,00  Belanja Barang dan Jasa tahun 2013 yang diserahkan kepada kelompok masyarakat Rp49.225.000,00


105

 Dobel catat kendaraan senilai Rp188.500.000,00 milik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan kendaraan senilai Rp284.787.560 milik Kementerian Kesehatan  Koreksi barang pakai habis pakai yang dicatat sebagai aset peralatan dan mesin Rp24.587.600,00  Reklas ke Aset Lainnya berupa barang rusak Rp1.413.860.653,00 3)

Rumah Sakit Umum a) Penambahan Rp2.916.272.007,00 meliputi:  Belanja modal dan biaya operasional pengadaan perlatan dan mesin (alat kedokteran, alat kantor dan rumah tangga) Rp2.874.419.770,00  Hibah dari pihak ketiga berupa peralatan kantor (laptop, LCD Proyektor, dan printer) Rp8.283.000,00  Reklas dari KIB E Rp33.569.237,00 b) Pengurangan Rp135.500.018,00 reklas ke ekstrakomptabel

4)

Dinas Pekerjaan Umum a) Penambahan Rp1.561.048.650,00 meliputi:  Belanja modal dan biaya operasional Rp1.556.048.650,00 dengan rincian: -

Alat angkutan

Rp 1.417.422.475,00

-


Rp

Jumlah

Rp 1.556.048.650,00

138.626.175,00

 Reklas dari KIB E Rp5.000.000,00 b) Pengurangan Rp574.856.234,00 meliputi:  Reklas ke KIB D Rp461.314.700,00  Reklas ke ekstrakomptabel Rp113.541.534,00 5)

Bappeda a) Penambahan Rp292.920.000,00 meliputi:  Belanja modal alat angkutan Rp220.000.000,00  Belanja modal alat kantor dan rumah tangga Rp72.920.000,00 b) Pengurangan Rp29.000.000,00 mutasi bak sampah ke Dinas Perindagkop dan UMKM

6)

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika a) Penambahan Rp430.172.883,00 meliputi:  Belanja modal alat angkutan Rp23.199.972,00  Belanja modal dan biaya operasional pengadaan alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi Rp291.509.434,00  Belanja barang dan jasa pembelian alat kantor Rp2.500.000,00  Reklas dari KIB C Rp103.914.500,00  Reklas dari KIB D Rp9.048.977,00


106

b) Pengurangan Rp990.287.230,00 meliputi:  Reklas ke KIB C Rp929.597.730,00  Reklas ke Aset lainnya Rp52.949.500,00  Reklas ke ekstrakomptabel Rp7.740.000,00 7)

BLH a) Penambahan Rp942.953.484,00 meliputi:  Belanja modal dan biaya operasionalnya Rp706.203.484: -

Alat angkutan

Rp

422.939.834,00

-


Rp

76.597.950,00

-

Alat laboratorium

Rp

206.665.700,00

Jumlah

Rp

706.203.484,00

 Reklas dari KIB C Rp200.140.000,00  Reklas dari KIB E Rp36.610.000,00 b) Pengurangan Rp263.136.000,00 meliputi:  Mutasi alat kantor dan rumah tangga ke SKPKD/pengelola barang Rp189.200.000,00  Mutasi alat angkutan ke SKPKD/pengelola barang Rp20.750.000,00  Mutasi ke ekstrakomptabel Rp53.186.000,00 8)

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil a) Penambahan Rp1.376.029.680,00 meliputi:  Belanja modal dan biaya operasionalnya pengadaan alat kantor Rp223.912.800,00  Belanja barang dan jasa pengadaan alat komunikasi Rp2.680.000,00  Reklas dari KIB C Rp6.690.000,00  Reklas dari KIB D Rp1.142.746.880,00 Pada tahun 2012 peralatan jaringan komunikasi data pembentukan dan penataan data sistem SIAK dan peralatan pembentukan dan penataan sistem koneksi (interphase) dimasukkan dalam KIB D, namun setelah menggunakan aplikasi SIMBADA peralatan jaringan tersebut dikelompokkan ke dalam KIB B peralatan dan mesin. b) Pengurangan Rp246.618.550,00 meliputi:  Reklas ke Aset lainnya Rp226.528.600,00  Reklas ke ekstrakomptabel Rp20.089.950,00

9)

BKBPP a) Penambahan Rp932.141.450,00 meliputi:  Belanja modal dan biaya operasionalnya pengadaan alat kantor Rp289.556.750,00  Belanja barang Rp642.584.700,00

dan

jasa

pengadaan


peralatan

kesehatan

107

b) Pengurangan Rp652.206.700,00 meliputi:  Mutasi ke Dinas Kesehatan Rp33.645.400,00  Reklas ke ekstrakomptabel Rp9.622.000,00  Diserahkan kepada kelompok masyarakat Rp608.939.300,00 10) Dinas Sosial a) Penambahan Rp542.787.999,00 meliputi:  Belanja modal dan biaya operasionalnya pengadaan alat kantor dan alat komunikasi Rp370.228.000,00  Belum tercatat, alat angkutan Rp166.559.999,00  Reklas dari KIB C Rp6.000.000,00 b) Pengurangan Rp2.954.005,00 reklas ke ekstrakomptabel 11) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi a) Penambahan Rp527.267.171,00 meliputi:  Belanja modal pengadaan alat kantor Rp58.990.000,00  Belanja barang dan jasa alat pelatihan BLK Rp468.277.171,00 b) Pengurangan Rp115.935.100,00 meliputi:  Reklas ke ekstrakomptabel Rp89.035.100,00  Reklas ke aset lainnya berupa kendaraan Rp26.900.000,00

bermotor

rusak

12) Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal a) Penambahan Rp141.637.749,00 meliputi:  Belanja modal pengadaan alat kantor Rp26.395.800,00  Hibah dari BKPM pusat berupa alat kantor Rp30.576.700,00  Reklas dari KIB C Rp69.800.249,00  Reklas dari KIB E Rp14.865.000,00 b) Pengurangan Rp44.400.000,00 reklas ke aset lainnya 13) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga a) Penambahan Rp 40.934.900,00 berupa belanja modal pengadaan alat kantor dan alat komunikasi b) Pengurangan Rp6.982.800,00 reklas ke ekstrakomptabel 14) Satuan Polisi Pamong Praja a) Penambahan Rp63.246.360,00 meliputi:  Belanja modal dan biaya operasional pengadaan alat kantor dan alat rumah tangga komunikasi Rp41.321.860,00  Reklas dari KIB E Rp21.924.500,00 b) Pengurangan Rp21.449.000,00 meliputi:  Reklas ke KIB E Rp6.971.000,00  Reklas ke ekstrakomptabel Rp14.478.000,00


108

15) Kantor Kesatuan Bangsa a) Penambahan Rp132.600.000,00 meliputi:  Belanja modal pengadaan alat kantor Rp22.900.000,00  Reklas dari KIB C Rp1.000.000,00  Reklas dari KIB E Rp700.000,00  Mutasi alat angkutan dari Setda Rp108.000.000,00 b) Pengurangan Rp91.783.000,00 meliputi:  Mutasi alat angkutan ke Setda Rp89.900.000,00  Reklas ke ekstrakomptabel Rp1.883.000,00 16) Sekretariat Daerah a) Penambahan Rp3.310.413.936,00 meliputi:  Belanja modal dan biaya operasional pengadaan alat angkutan Rp1.661.738.000,00  Belanja modal dan biaya operasional pengadaan alat kantor, alat rumah tangga, dan alat komunikasi Rp1.326.764.426,00  Mutasi dari SKPD alat angkutan Rp89.900.000,00  Hibah alat angkutan dari pihak ketiga Rp143.462.000,00  Reklas dari KIB E Rp88.099.510,00  Belanja barang dan jasa Rp450.000,00 b) Pengurangan Rp1.241.588.933,00 meliputi:  Mutasi ke SKPD Rp193.222.782,00  Dihibahkan ke PMI Temanggung Rp206.586.833,00  Dihibahkan ke DHC 45 Temanggung Rp40.000.000,00  Reklas ke KIB E Rp31.889.000,00  Reklas ke Aset lainnya Rp699.985.000,00  Reklas ke ekstrakomptabel Rp66.905.318,00  Koreksi pencatatan kendaraan dinas milik Provinsi Rp3.000.000,00 17) Sekretariat DPRD a) Penambahan Rp212.232.500,00 meliputi:  Belanja modal dan biaya operasional pengadaan alat kantor dan alat rumah tangga Rp111.617.900,00  Reklas dari KIB E Rp100.614.600,00 b) Pengurangan Rp15.697.800,00 reklas ke ekstrakomptabel 18) DPPKAD a) Penambahan Rp354.860.560,00 meliputi:  Belanja modal dan biaya operasional pengadaan alat kantor dan alat rumah tangga Rp346.760.560,00  Mutasi dari SKPKD/Pengelola Barang kendaraan dinas Rp8.100.000,00


109

b) Pengurangan Rp16.600.489,00 meliputi:  Reklas ke ekstrakomptabel 1.750.489,00  Belanja modal perbaikan lift yang diakui sebagai belanja pemeliharaan Rp14.850.000,00 19) Inspektorat a) Penambahan Rp69.610.500,00 meliputi:  Belanja modal pengadaan alat kantor dan alat rumah tangga Rp57.185.500,00  Belum tercatat mesin absensi Rp12.425.000,00 b) Pengurangan Rp22.907.000,00 meliputi:  Reklas ke Aset Lainnya Rp11.925.000,00  Reklas ke ekstrakomptabel Rp10.982.000,00 20) Badan Kepegawaian Daerah a) Penambahan Rp76.987.000,00 meliputi belanja modal pengadaan alat kantor dan alat rumah tangga b) Pengurangan Rp2.000.000,00 reklas ke ekstrakomptabel 21) Kecamatan Temanggung a) Penambahan Rp38.750.000,00 meliputi:  Belanja modal pengadaan alat kantor dan alat rumah tangga Rp28.000.000,00  Mutasi alat angkutan dari Setda Rp10.750.000,00 b) Pengurangan Rp14.385.000,00 meliputi:  Reklas ke ekstrakomptabel Rp11.385.000,00  Belanja modal yang tidak menjadi aset tetap pengadaan papan petunjuk perijinan Rp3.000.000,00 22) Kecamatan Tembarak a) Penambahan Rp108.678.000,00 meliputi:  Belanja modal pengadaan alat kantor dan alat rumah tangga Rp108.128.000,00  Reklas dari KIB E Rp550.000,00 b) Pengurangan Rp16.302.575,00 meliputi:  Reklas ke ekstrakomptabel Rp6.892.575,00  Reklas ke aset lainnya Rp9.410.000,00 23) Kecamatan Pringsurat a) Penambahan Rp17.310.000,00 meliputi:  Belanja modal pengadaan alat kantor dan alat rumah tangga Rp15.810.000,00  Reklas dari KIB E Rp1.500.000,00


110

b) Pengurangan Rp12.510.000,00 meliputi:  Reklas ke ekstrakomptabel Rp4.160.000,00  Reklas ke aset lainnya Rp8.350.000,00 24) Kecamatan Kaloran a) Penambahan Rp14.887.000,00 merupakan belanja modal pengadaan alat kantor b) Pengurangan Rp14.585.000,00 reklas ke ekstrakomptabel 25) Kecamatan Parakan a) Penambahan Rp18.500.000,00 merupakan belanja modal pengadaan alat kantor b) Pengurangan Rp5.590.000,00 reklas ke ekstrakomptabel 26) Kecamatan Bulu a) Penambahan Rp66.340.000,00 meliputi:  Belanja modal pengadaan alat kantor Rp63.440.000,00  Reklas dari KIB C Rp3.000.000,00 b) Pengurangan Rp387.500,00 reklas ke ekstrakomptabel 27) Kecamatan Kedu a) Penambahan Rp43.575.000,00 meliputi:  Belanja modal pengadaan alat kantor Rp22.850.000,00  Mutasi alat angkut dari Setda Rp9.050.000,00  Reklas dari KIB C Rp1.175.000,00  Reklas dari KIB E Rp10.500.000,00 b) Pengurangan Rp25.023.350,00 meliputi:  Reklas ke ekstrakomptabel Rp4.265.000,00  Reklas ke aset lainnya Rp20.758.350,00 28) Kecamatan Kandangan a) Penambahan Rp68.905.000,00 meliputi:  Belanja modal pengadaan alat kantor Rp57.155.000,00  Reklas dari KIB E Rp11.750.000,00 b) Pengurangan Rp18.465.000,00 meliputi:  Reklas ke ekstrakomptabel Rp3.014.000,00  Reklas ke aset lainnya Rp15.451.000,00 29) Kecamatan Candiroto a) Penambahan Rp17.750.000,00 meliputi:  Belanja modal pengadaan alat kantor Rp15.000.000,00  Reklas dari KIB E Rp2.750.000,00 b) Pengurangan Rp5.949.000,00 reklas ke ekstrakomptabel


111

30) Kecamatan Ngadirejo a) Penambahan Rp44.215.000,00 meliputi:  Belanja modal pengadaan alat kantor Rp31.200.000,00  Reklas dari KIB C Rp13.015.000,00 b) Pengurangan Rp31.350.000,00 meliputi:  Reklas ke ekstrakomptabel Rp4.900.000,00  Reklas ke aset lainnya Rp26.450.000,00 31) Kecamatan Jumo a) Penambahan Rp32.100.000,00 meliputi:  Belanja modal pengadaan alat kantor Rp24.830.000,00  Reklas dari KIB C Rp6.720.000,00  Reklas dari KIB E Rp550.000,00 b) Pengurangan Rp21.785.000,00, meliputi:  Reklas ke ekstrakomptabel Rp11.735.000,00  Reklas ke aset lainnya Rp10.050.000,00 32) Kecamatan Wonoboyo a) Penambahan Rp65.686.000,00 meliputi:  Belanja modal pengadaan alat kantor Rp61.596.000,00  Reklas dari KIB E Rp4.090.000,00 b) Pengurangan Rp6.144.300,00 meliputi:  Reklas ke KIB Aset lainnya Rp200.000,00  Reklas ke ekstrakomptabel Rp5.086.000,00  Reklas ke aset lainnya Rp858.300,00 33) Kecamatan Kranggan a) Penambahan Rp28.400.000,00 merupakan belanja modal pengadaan alat kantor b) Pengurangan Rp5.655.000,00 reklas ke ekstrakomptabel 34) Kecamatan Bejen a) Penambahan Rp47.886.000,00 meliputi:  Belanja modal pengadaan alat kantor Rp38.886.000,00  Reklas dari KIB E Rp9.000.000,00 b) Pengurangan Rp13.730.000,00 reklas ke ekstrakomptabel 35) Kecamatan Kledung a) Penambahan Rp16.500.000,00 merupakan belanja modal pengadaan alat kantor b) Pengurangan Rp35.514.997,00  Reklas ke Aset Lainnya Rp32.164.997,00


112

 Reklas ke ekstrakomptabel Rp3.350.000,00 36) Kecamatan Bansari a) Penambahan Rp45.173.334,00 meliputi:  Belanja modal pengadaan alat kantor Rp29.067.000,00  Mutasi alat angkutan dari Setda Rp15.128.334,00  Reklas dari KIB E Rp978.000,00 b) Pengurangan Rp40.725.000,00 meliputi:  Reklas ke ekstrakomptabel Rp4.665.000,00  Reklas ke aset lainnya Rp36.060.000,00 37) Kecamatan Tlogomulyo a) Penambahan Rp15.000.000,00 merupakan belanja modal pengadaan alat kantor b) Pengurangan Rp8.315.000,00 reklas ke ekstrakomptabel 38) Kecamatan Selopampang a) Penambahan Rp22.950.000,00 meliputi:  Belanja modal pengadaan alat kantor Rp18.950.000,00  Reklas dari KIB C Rp4.000.000,00 b) Pengurangan Rp9.183.000,00 reklas ke ekstrakomptabel 39) Kecamatan Gemawang a) Penambahan Rp28.760.000,00 meliputi:  Belanja modal pengadaan alat kantor dan alat rumah tangga Rp26.550.000,00  Reklas dari KIB E Rp2.000.000,00  Belum tercatat Rp210.000,00

Biaya

operasional

pembelian

alat

angkutan

b) Pengurangan Rp2.500.000,00 reklas ke ekstrakomptabel 40) Kecamatan Tretep a) Penambahan Rp24.250.000,00 merupakan belanja modal pengadaan alat kantor b) Pengurangan Rp13.297.500,00 meliputi:  Reklas ke KIB E Rp1.500.000,00  Reklas ke ekstrakomptabel Rp2.797.500,00  Reklas ke aset lainnya Rp9.000.000,00 41) Kelurahan se Kabupaten Temanggung a) Penambahan Rp462.544.000,00 meliputi:  Belanja modal pengadaan alat kantor Rp435.058.000,00  Reklas dari KIB C Rp4.000.000,00


113

 Reklas dari KIB E Rp10.400.000,00  Reklas dari Aset Lainnya Rp1.950.000,00  Belum tercatat alat angkutan Kelurahan Giyanti Rp9.026,000,00  Hibah alat kantor Kelurahan Parakan Kauman dari pihak ketiga Rp2.110.000,00 b) Pengurangan Rp128.171.400,00 meliputi:  Reklas ke KIB E Rp600.000,00  Reklas ke Aset Lainnya Rp19.800.000,00  Reklas ke ekstrakomptabel Rp107.771.400,00 42) BPBD a) Penambahan Rp1.277.551.198,00 meliputi:  Belanja modal Rp63.408.000,00

pengadaan

alat

angkutan

dan

alat

kantor

 Belanja barang dan jasa pengadaan peralatan SAR Rp46.328.000,00  Hibah dari BNPB Rp1.111.756.750,00 dengan rincian: -

Alat angkutan (Mobil Rescue, mobil Rp tangki air, dan sepeda motor 2 buah)

779.139.750,00

-

Alat kantor dan alat komunikasi

Rp

332.617.000,00

Jumlah

Rp 1.111.756.750,00

 Belum tercatat Rp33.042.000,00 dengan rincian: -

Alat angkutan (sepeda motor)

Rp

18.242.000,00

-

Alat kantor

Rp

14.800.000,00

Jumlah

Rp

33.042.000,00

 Mutasi alat kantor dari Setda Rp19.344.448,00  Reklas dari KIB C Rp7.810.000,00 b) Pengurangan Rp150.000,00 reklas ke ekstrakomptabel 43) Kantor Ketahanan Pangan a) Penambahan Rp17.600.000,00 merupakan belanja modal pengadaan alat kantor dan rumah tangga b) Pengurangan Rp15.532.500,00 meliputi:  Reklas ke Aset Lainnya Rp11.950.000,00  Reklas ke ekstrakomptabel Rp3.582.500,00 44) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa a) Penambahan Rp132.046.750.000,00 meliputi:  Belanja modal pengadaan Rp118.096.750,00

alat

angkutan

dan

alat

kantor

 Reklas dari KIB B Rp10.000.000,00  Reklas dari KIB E Rp3.950.000,00


114

b) Pengurangan Rp68.918.000,00 meliputi:  Reklas ke Aset Lainnya Rp11.070.000,00  Reklaske ekstrakomptabel Rp14.988.000,00  Belanja modal yang diserahkan kepada kelompok masyarakat Rp19.200.000,00 45) Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi a) Penambahan Rp143.930.100.000,00 meliputi:  Belanja modal pengadaan alat kantor Rp92.520.000,00  Reklas dari KIB D Rp41.410.000,00  Reklas dari KIB E Rp10.000.000,00 b) Pengurangan Rp29.825.000,00 reklas ke ekstrakomptabel 46) Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan a) Penambahan Rp341.632.000,00 belanja modal pengadaan: - Alat angkutan (sepeda motor)

Rp

157.316.000,00

- Alat kantor dan alat komunikasi

Rp

184.316.000,00

Rp

341.632.000,00

Jumlah b) Pengurangan Rp115.966.340 meliputi:  Reklas ke ekstrakomptabel Rp83.951.340,00  Reklas ke aset lainnya Rp32.015.000,00 47) Dinas Peternakan dan Perikanan a) Penambahan Rp494.735.537,00 meliputi:

 Belanja modal pengadaan alat kantor Rp98.684.087,00  Belanja barang dan jasa pengadaan peralatan kantor Rp20.495.000,00  Belum tercatat alat angkutan Rp166.559.999,00  Hibah alat komunikasi dari pihak ketiga Rp3.993.000,00  Reklas dari KIB E Rp3.000.000,00  Koreksi salah catat kendaraan Rp202.003.451,00 b) Pengurangan Rp238.720.047,00 meliputi:  Reklas ke KIB E Rp1.320.000,00  reklas ke ekstrakomptabel Rp35.396.600,00  Koreksi salah catat kendaraan Rp202.003.447,00 48) Badan Pelaksana Penyuluh a) Penambahan Rp198.267.741,00 meliputi:  Belanja modal pengadaan alat kantor Rp97.957.900,00  Hibah alat kantor, alat komunikasi, dan alat laboratorium dari pihak ketiga Rp100.309.841,00 b) Pengurangan Rp211.058,00 reklas ke ekstrakomptabel


115

49) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM a) Penambahan Rp282.190.152,00 meliputi:  Belanja modal pengadaan alat kantor Rp224.337.050,00  Belanja barang dan jasa pengadaan alat rumah tangga Rp1.472.727,00  Belum tercatat Rp420.000,00

Biaya

operasional

pembelian

alat

angkutan

 Belum tercatat Hibah alat angkutan dari pihak ketiga Rp6.000.000,00  Koreksi penghapusan Rp4.000.000,00  Mutasi kontainer Rp29.000.000,00

dan

bak

sampah

pasar

STA

Kranggan

 Reklas dari KIB C Rp1.580.000,00  Reklas dari KIB E Rp15.380.375,00 b) Pengurangan Rp14.776.200,00 reklas ke ekstrakomptabel

50) Pengelola Barang/SKPKD a) Penambahan Rp256.386.920,00 meliputi:  Mutasi dari BLH incenerator dan alat angkutan Rp216.389.920,00  Belum tercatat alat angkutan Rp40.000.000,00 b) Pengurangan Rp1.327.773.800,00 meliputi:  Penghapusan untuk penyertaan modal alat angkutan Rp40.000.000,00  Mutasi ke DPPKAD alat angkutan Rp8.100.000,00  Reklas ke KIB E Rp1.273.808.800,00  Reklas ke ekstrakomptabel Rp5.865.000,00 c. Gedung dan Bangunan Penilaian atas Aset Tetap-Gedung dan Bangunan dalam rangka penyusunan neraca awal, didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tanggal neraca awal. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2013 dan 2012 sebagai berikut: Uraian Gedung dan bangunan

Per 31 Des 2013

Per 31 Des 2012

Trend

(Rp)

(Rp)

(%)

719.664.857.548,00

691.535.860.607,00

4,07

Rincian aset tetap gedung dan bangunan sebagai berikut: No

SKPD

2013

2012

Trend

(Rp)

(Rp)

(%)

1

Dinas Pendidikan

408.484.131.211,00

393.028.107.667,00

3,93

2

Dinas Kesehatan

34.927.371.274,00

38.650.262.737,00

6,64

3

RSU

21.438.379.805,00

12.834.992.554,00

67,03

4

DPU

24.223.254.876,00

66.359.857.895,00

(63,50)


116

No

SKPD

2013

2012

Trend

(Rp)

(Rp)

(%)

5

Bappeda

5.345.190.250,00

426.338.200,00 1,153,74

6

Dishubkominfo

6.276.909.865,00

4.951.907.435,00

7

BLH

2.746.319.397,00

2.758.524.857,00 (100,00)

8

Disdukcapil

9

BKBPP

26,76

550.426.750,00

557.116.750,00

(1,20)

2.108.689.230,00

980.619.610,00

115,04

915.370.150,00

880.731.000,00

3,93

4.264.523.033,00

4.264.523.033,00

0,00

222.515.000,00

292.315.250,00

(23,88)

9.013.015.165,00

8.998.259.165,00

0,16

977.224.550,00

936.974.550,00

4,30

10

Dinas Sosial

11

Disnakertrans

12

KP3M

13

Disbudparpora

14

Kantor Kesbang

15

Sekretariat Daerah

22.746.079.267,00

15.827.599.250,00

43,71

16

Sekretariat Dewan

2.805.452.000,00

2.805.452.000,00

0,00

17

DPPKAD

6.512.500.000,00

6.553.304.500,00

(0,62)

18

BKD

414.975.000,00

414.975.000,00

0,00

19

Kec. Temanggung

762.561.750,00

762.561.750,00

0,00

20

Kec. Tembarak

1.745.800.920,00

188.875.850,00

824,31

21

Kec. Pringsurat

1.062.893.400,00

1.062.893.400,00

0,00

22

Kec. Kaloran

610.000.000,00

723.504.000,00

(15,69)

23

Kec. Parakan

4.447.616.000,00

4.447.616.000,00

0,00

24

Kec. Bulu

888.926.000,00

881.754.000,00

0,81

25

Kec. Kedu

709.346.136,00

661.910.136,00

7,17

26

Kec. Kandangan

1.482.953.000,00

1.482.953.000,00

0,00

27

Kec. Candiroto

353.360.000,00

353.360.000,00

0,00

28

Kec. Ngadirejo

16.400.000,00

29.415.000,00

(44,25)

29

Kec. Jumo

607.500.000,00

614.220.000,00

(1,09)

30

Kec. Wonoboyo

1.377.361.000,00

414.541.463,00

232,26

31

Kec. Kranggan

415.452.985,00

415.452.985,00

0,00

32

Kec. Bejen

624.832.511,00

624.832.511,00

0,00

33

Kec. Kledung

464.747.253,00

444.747.253,00

4,50

34

Kec. Bansari

725.780.000,00

725.780.000,00

0,00

35

Kec. Tlogomulyo

775.000.000,00

775.000.000,00

0,00

36

Kec. Selopampang

559.400.000,00

563.400.000,00

(0,71)

37

Kec. Gemawang

640.000.000,00

615.000.000,00

4,07

38

Kec, Tretep

864.234.435,00

864.234.435,00

0,00

39

Kel. Temanggung I

72.500.000,00

72.500.000,00

0,00


117

2013

2012

Trend

(Rp)

(Rp)

(%)

No

SKPD

40

Kel. Temanggung II

140.000.000,00

140.000.000,00

0,00

41

Kel. Butuh

268.011.150,00

268.011.150,00

0,00

42

Kel. Jampiroso

637.392.240,00

637.392.240,00

0,00

43

Kel. Jampirejo

731.308.404,00

731.308.404,00

0,00

44

Kel. Kertosari

309.250.000,00

309.250.000,00

0,00

45

Kel. Banyuurip

112.500.000,00

112.500.000,00

0,00

46

Kel. Kowangan

239.929.750,00

37.300.000,00

543,24

47

Kel. Jurang

278.649.750,00

27.000.000,00

932,04

48

Kel. Tlogorejo

107.655.750,00

110.155.750,00

(2,27)

49

Kel. Kebonsari

742.000.000,00

742.000.000,00

0,00

50

Kel. Mungseng

275.143.000,00

135.160.000,00

103,57

51

Kel. Purworejo

180.180.000,00

178.780.000,00

0,78

52

Kel. Giyanti

300.500.000,00

300.500.000,00

0,00

53

Kel. Madureso

240.000.000,00

240.000.000,00

0,00

54

Kel. Sidorejo

502.877.850,00

502.877.850,00

0,00

55

Kel. Walitelon Sel.

621.804.000,00

621.804.000,00

0,00

56


15.000.000,00

16.500.000,00

(9,09)

57

Kel. Kranggan

4.250.000.000,00

4.250.000.000,00

0,00

58

Kel. Prk. Wetan

625.000.000,00

625.000.000,00

0,00

59

Kel. Prk. Kauman

81.000.000,00

81.000.000,00

0,00

60

Kel. Manggong

2.492.500.000,00

2.492.500.000,00

0,00

61

BPBD

191.582.500.00

199.452.500,00

(3,95)

62

KKP

590.404.276,00

590.404.276,00

0,00

63

Bapermades

434.000.000,00

444.000.000,00

(2,25)

64

Kantor Arsippusdok

972.169.000,00

968.249.000,00

0,40

65

Distanbunhut

5.622.000.071,00

4.883.475.071,00

15,12

66

Disnakan

10.645.243.906,00

10.105.235.664,00

5,3

67

Bapeluh

4.429.460.432,00

4.347.785.432,00

1,88

68

Disperindagkop

66.908.399.392,00

67.092.810.142,00

(0,27)

69

Pengelola Barang

43.541.903.864,00

12.098.995.892,00

259,88

719.664.857.548,00

691.535.860.607,00

4,98

JUMLAH

Nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2013 sebesar Rp719.664.857.548,00 termasuk gedung dan bangunan yang berdiri/dibangun di atas tanah milik pihak ketiga sebesar Rp234.134.538.858,00 sebagaimana rincian pada lampiran 1.


118

Saldo tersebut berdasarkan mutasi Aset Tetap gedung dan bangunan tahun 2013 sebagai berikut: Per 31 Desember 2012

Rp

691.535.860.607,00


Rp

102.700.699.186,00


Rp

74.571.702.245,00


Rp

719.664.857.548,00

Mutasi aset tetap gedung dan bangunan tahun 2013 sebesar Rp28.129.011.941,00 dengan penjelasan sebagai berikut: 1)

Dinas Pendidikan a) Penambahan Rp23.920.178.825,00 meliputi:  Belanja modal dan biaya operasional pengadaan gedung kantor UPT Dinas, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium Rp17.695.371.500,00  Belum tercatat Rp239.958.151,00  Belanja non modal Rp5.984.849.174,00 b) Pengurangan Rp8.339.140.281 meliputi:  Penghapusan gedung bangunan sekolah Rp419.705.281,00  Reklas ke KIB B Rp1.867.385.000,00  Belanja modal yang diserahkan sekolah swasta Rp6.052.050.000,00  Reklas ke Aset Lainnya gedung kelas SDN Jumo tahun 1972 dan 1987 senilai Rp90.000.000,00 dan Rp50.000.000,00 yang sudah dirobohkan

2)

Dinas Kesehatan a) Penambahan sebesar Rp3.527.234.529,00 berasal dari:  Belanja modal, retensi, dan biaya Rp2.601.550.050,00 dengan rincian:

operasionalnya

sebesar

-

Real doorlop/pengaman tralis DKK

Rp

15.522.406,00

-

Pembangunan tempat parkir DKK

Rp

40.219.644,00

-

Penyempurnaan gedung rawat jalan Puskesmas Gemawang

Rp

166.408.000,00

-

Pembangunan Puskesmas Gemawang

Rp

874.434.000,00

-

Pembangunan Puskesmas Parakan

Rp

963.178.000,00

-

Pembangunan Pustu Sigedong Tretep

Rp

235.986.000,00

-

Pembangunan Kaloran

Rp

305.802.000,00

Rp

2.601.550.050,00

- Puskesmas Gemawang (reklas dari Rp KIB F)

720.777.700,00

- Pustu Glapansari (reklas dari Aset Rp lainnya)

204.906.779,00

Pustu

Tegowanuh

Jumlah

 Reklas sebesar Rp925.684.479,00

Jumlah


Rp

925.684.479,00

119

b) Pengurangan sebesar Rp7.250.125.992,00 meliputi  Penghapusan gedung dan bangunan sebagai berikut: - Puskesmas Parakan

Rp

84.410.263,00

- Rumah dinas dokter Pusk. Parakan

Rp

40.917.000,00

- Pustu Sigedong Tretep

Rp

71.578.000,00

Jumlah

196.905.263,00

 Reklas ke Aset Lainnya gedung Puskesmas Tembarak yang dirobohkan Rp87.600.000,00  Reklas ke Aset Lainnya gedung Puskesmas Tlogomulyo yang terdiri atas bangunan Puskesmas Rp618.889.050,00 dan rumah paramedis Rp56.829.000,00 yang sudah dirobohkan  Reklas ke Aset Lainnya gedung-gedung Puskesmas yang rusak Rp6.289.902.679,00 3)

RSU Penambahan sebesar Rp8.603.387.251,00 meliputi Belanja modal gedung dan biaya operasionalnya sebagai berikut: - Gedung IGD

Rp 1.546.500.000,00

- Gedung IGD

Rp 3.660.550.251,00

- Gedung poliklinik dan rawat inap paru

Rp 2.870.900.000,00

- Gedung kantor (BLUD)

Rp

Jumlah 4)

525.437.000,00

Rp 8.603.387.251,00

Dinas Pekerjaan Umum a) Penambahan sebesar Rp5.912.039.950 meliputi:  Belanja modal dan biaya operasional Rp5.111.823.200,00 dengan rincian: - Penataan Rest Area Kledung

Rp 1.172.623.800,00

- Gedung UMKM center

Rp

849.738.300,00

- Pembenahan halaman Gedung Pemuda

Rp

886.441.000,00

- Baliho

Rp

28.730.000,00

- Lingkungan perumahan rusunawa

Rp

204.810.000,00

- Pembangunan TPA tahap IV

Rp

922.473.100,00

- Penataan taman Jendral Sudirman

Rp

192.212.000,00

- RTH Taman Pengayoman

Rp

854.795.000,00

Jumlah

Rp 5.111.823.200,00

 Mutasi dari DPPKAD Rp40.804.500,00  Reklas dari KIB D Rp189.220.250,00  Reklas dari KIB F Rp570.192.000,00 b) Pengurangan sebesar Rp48.048.642.969,00 merupakan mutasi ke SKPD sebagai berikut:


120

- Gedung barang

perkantoran

ke

pengelola Rp 37.095.875.299,00

- Gedung Pemuda ke Setda

Rp

6.688.066.350,00

- Kantor UMKM centre ke Disperindag

Rp

1.011.781.750,00

- Kantor Kecamatan Wonoboyo

Rp

1.368.611.000,00

- Kantor Kecamatan Tembarak

Rp

1.480.029.070,00

- Kantor Kelurahan Kowangan

Rp

202.629.750,00

- Kantor Kelurahan Jurang

Rp

201.649.750,00

Jumlah 5)

Rp 48.048.642.969,00

Bappeda a) Penambahan sebesar Rp5.345.190.250,00 berasal dari:  Belanja modal dan biaya operasional pembangunan gedung Bappeda Rp5.250.434.000,00  Reklas dari Aset lainnya (DED pembangunan kantor Bappeda) Rp94.756.250,00 b) Pengurangan sebesar Rp426.338.200,00  Mutasi kios pasar agropolitan STA Kranggan ke Dinas Perindagkop dan UMKM Rp426.338.200,00

6)

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika a) Penambahan sebesar Rp1.538.928.630 terdiri dari:  Belanja modal dan biaya operasional pengadaan rambu-rambu Rp461.225.900,00  Belanja modal dan biaya operasional pengadaan gedung garasi Rp148.105.000,00 Reklas dari aset lainnya (rambu-rambu) Rp929.597.730,00 b) Pengurangan sebesar Rp213.926.200,00 terdiri dari:  Belanja modal yang tidak menjadi aset karena merupakan biaya pemeliharaan (marka jalan) Rp110.011.700,00  Reklas ke KIB B Rp103.914.500,00

7)

Badan Lingkungan Hidup a) Penambahan sebesar Rp322.383.000,00 terdiri dari:  Belanja modal, retensi, dan biaya operasionalnya Rp236.141.000,00 terdiri dari: - Konstruksi biogas (IPAL domestik)

Rp

80.125.000,00

- Pergola

Rp

72.616.000,00

- Pembangunan TPA

Rp

9.000.000,00

- Konstruksi biogas

Rp

74.400.000,00

Rp

236.141.000,00

Jumlah

 Belanja barang dan jasa rehab atap gedung kantor Rp86.242.000,00


121

b) Pengurangan sebesar Rp334.588.460,00 terdiri dari:  Mutasi bangunan tempat pemilihan sampah SKPKD/pembantu pengelola Rp134.448.460,00

terpadu

ke

 Reklas ke KIB B sebesar Rp200.140.000,00 dengan rincian:

8)

-

Teralis

Rp

83.820.000,00

-

Pot Permanen

Rp

24.200.000,00

-

Pot Permanen

Rp

92.120.000,00

Jumlah

Rp

200.140.000,00

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pengurangan sebesar Rp6.690.000,00 Reklas ke KIB B pintu gerbang dan pintu teralis

9)

BKBPP a) Penambahan sebesar Rp1.178.483.000,00 terdiri dari:  Belanja modal dan Rp1.176.643.000,00:

biaya

operasional

pengadaan

gedung

- Gedung aula dan garasi BKBPP

Rp

679.468.000.00

- Gedung Penyuluhan Kec. Pringsurat

Rp

248.690.000.00

- Gedung Penyuluhan Kec. Kranggan

Rp

248.485.000.00

Jumlah

Rp 1.176.643.000,00

 Belanja barang dan jasa pembuatan pagar Rp1.840.000,00

b) Pengurangan penghapusan 50.413.380,00.

gedung

aula

BKBPP

sebesar

Rp

10) Dinas Sosial a) Penambahan Belanja Rp40.639.150,00

modal

pemasangan

keramik

kantor

b) Pengurangan Reklas ke KIB B Rp6.000.000,00 11) KP3M Pengurangan Rp69.800.250,00 merupakan reklas ke KIB B: 12) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Penambahan hibah weerket berasal dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah Rp14.756.000,00 13) Kantor Kesbang a) Penambahan dari Rp41.250.000,00

belanja

modal

perbaikan

tempat

parkir

b) Pengurangan reklas ke KIB B Rp1.000.000,00 14) Sekretariat Daerah a) Penambahan sebesar Rp6.983.656.017 terdiri dari:


122

 Gedung pemuda dan kebudayaan Rp6.858.389.850,00 yang berasal mutasi SKPKD  Perpustakaan Masjid Agung Rp125.266.167,00 b) Pengurangan reklas ke aset lainnya pagar tembok kanan-kiri pendopo pengayoman Rp65.176.000,00 15) DPPKAD Pengurangan sebesar Rp40.804.500,00 mutasi ke DPU 16) Kecamatan Tembarak Penambahan sebesar Rp1.556.925.070 berasal dari:  Belanja modal pengadaan pagar keliling Rp76.896.000,00  Mutasi dari DPU gedung kantor kecamatan baru Rp1.480.029.070,00 17) Kecamatan Kaloran Pengurangan sebesar Rp113.504.000,00 dengan rincian:  Reklas ke KIB D bangunan senderan Rp38.504.000,00  Koreksi pencatatan gedung BKK dan PWRI Rp75.000.000,00 18) Kecamatan Bulu a) Penambahan dari belanja barang dan jasa pengadaan pagar keliling Rp10.172.000,00 b) Pengurangan reklas ke KIB B Rp3.000.000,00 19) Kecamatan Kedu a) Penambahan dari belanja modal pagar keliling Rp48.611.000,00 b) Pengurangan reklas ke KIB B Rp1.175.000,00 20) Kecamatan Ngadirejo Pengurangan reklas ke KIB B Rp13.015.000,00 21) Kecamatan Jumo Pengurangan reklas ke KIB B Rp6.720.000,00 22) Kecamatan Wonoboyo a) Penambahan gedung kantor kecamatan baru Rp1.368.611.000,00 yang berasal dari mutasi DPU b) Pengurangan Rp405.791.463,00 karena penyerahan bangunan kantor kecamatan lama ke SKPKD dengan rincian sebagai berikut:

- Gedung dan Bangunan Kantor Kec. Wonoboyo

Rp

209.732.380,00

- Gedung dan Bangunan Dinas Instansi

Rp

83.892.952,00

- Gedung dan Bangunan PKK

Rp

22.879.896,00

- Gedung dan Bangunan Rumah Dinas

Rp

89.286.235,00

Rp

405.791.463,00

Jumlah


123

23) Kecamatan Kledung Penambahan dari belanja modal tempat parkir Rp20.000.000,00 24) Kecamatan Selopampang Pengurangan reklas ke KIB B Rp4.000.000,00 25) Kecamatan Gemawang Penambahan dari belanja modal tempat parkir Rp25.000.000,00 26) Kelurahan Kowangan Penambahan bangunan gedung kantor yang berasal dari mutasi DPU sebesar Rp202.629.750,00 27) Kelurahan Jurang Penambahan Rp 251.649.750,00 meliputi:  Bangunan kamar mandi yang berasal dari belanja barang dan jasa Rp50.000.000,00  Mutasi dari pengelola barang/SKPKD Rp201.649.750,00 28) Kelurahan Tlogorejo Pengurangan reklas ke KIB B Rp2.500.000,00 29) Kelurahan Mungseng Penambahan dari belanja modal rehab bangunan gedung kantor kelurahan Rp139.983.000,00 30) Kelurahan Purworejo Penambahan dari Rp1.400.000,00

belanja

barang

dan

jasa

pembuatan

kanopi

31) KelurahanWalitelon Utara Pengurangan reklas ke KIB B Rp1.500.000,00 32) BPBD a) Penambahan dari belanja tak terduga pembangunan kios dekat rumah sakit Rp106.000.000,00 b) Pengurangan sebesar Rp113.870.000,00 terdiri dari:  Bangunan kios diserahkan Rp106.000.000,00

ke

Disperindagkop

dan

UMKM

 Reklas ke KIB B Rp7.870.000,00 33) Bapermades Pengurangan reklas ke KIB B Rp10.000.000,00 34) Kantor Arsip Perustakaan dan Dokumentasi Penambahan dari pemeliharaan area gedung parkir yang belum tercatat Rp3.920.000,00


124

35) Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Penambahan sebesar Rp738.525.000,00 berasal dari belanja modal dan biaya operasionalnya dengan rincian: - Pembangunan pagar keliling lumbung pangan

Rp

96.164.500,00

- Pembangunan pagar BP3K Kec Tretep

Rp

100.676.000,00

Rp

385.865.000,00

Rp

96.808.500,00

Rp

59.011.000,00

Rp

738.525.000,00

- Pembangunan Wonoboyo -

gedung

BP3K

Kec.

Pembangunan pagar BP3K kec. Kandangan

- Pembangunan rumah pengupasan kopi Jumlah 36) Dinas peternakan dan Perikanan

Penambahan sebesar Rp540.008242.,00 berasal dari:  Belanja modal dan biaya operasionalnya Rp472.993.308,00 dengan rincian: - Rehab pasar ikan Dangkel

Rp

143.546.350,00

- Kandang ternak di ATP Kledung

Rp

329.446.958,00

Rp

472.993.308,00

Jumlah

 Belum tercatat bangunan sarpras budidaya ikan air tawar Rp67.014.934,00 37) Badan Penyuluh Penambahan dari belanja modal pembangunan kandang burung hantu dan kandang karantina tikus Rp81.675.000,00 38) Disperindagkop dan UMKM a) Penambahan Rp1.544.119.950,00 dari:  Mutasi SKPD - UMKM centre mutasi dari DPU

Rp

1.011.781.750,00

- Bangunan pertokoan dari Bappeda

Rp

256.163.200,00

- Bangunan terminal dari Bappeda

Rp

170.175.000,00

- Kios/pertokoan dari BPBD

Rp

106.000.000,00

Rp

1.544.119.950,00

Jumlah b) Pengurangan Rp1.728.530.700,00 terdiri dari:

 Penghapusan bangunan pasar temanggung permai Rp1.726.950.700,00  Reklas ke KIB B Rp1.580.000,00 39) SKPKD/Pembantu Pengelola Barang a) Penambahan Rp38.633.342.822,00 meliputi:  Belum tercatat pagar dan paving kantor BPS Rp383.577.750  Mutasi kantor lama dari Kec. Wonoboyo Rp405.791.463,00  Mutasi gedung kantor dari DPU Rp37.501.666.762,00  Mutasi dari BLH Rp134.448.460,00


125

 Koreksi salah catat gedung-gedung kantor Rp613.649.850,00 b) Pengurangan Rp7.190.434.850,00 meliputi:  Dobel catat gedung pemuda dan kebudayaan Rp6,858,389.850,00  Penghapusan kantor Polsek Bulu Rp332.045.000,00 d. Jalan, Irigasi dan Jaringan Saldo jalan, irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2013 dan 2012 sebagai berikut: Uraian Jalan,

irigasi,

dan

jaringan

Per 31 Des 2013

Per 31 Des 2012

Trend

(Rp)

(Rp)

(%)

995.006.970.943,00

958.838.671.759,00

3,77

Dengan rincian per SKPD sebagai berikut: No

SKPD

2013 (Rp)

2012 (Rp)

Trend (%)

1

Dinas Pendidikan

4.715.470.049,00

6.149.311.428,00

(23,32)

2

Dinas Kesehatan

19.023.700,00

15.446.300,00

23,16

3

RSU

2.111.329.035,00

2.111.329.035,00

0,00

4

DPU

980.388.298.387,00

941.646.152.771,00

4,11

5

Dishubkominfo

651.276.125,00

679.598.319,00

(4,17)

6

BLH

491.194.200,00

391.413.000,00

25,49

7

Disdukcapil

191.505.350,00

1.374.891.095,00

(86,07)

8

BKBPP

4.508.000,00

2.408.000,00

87,21

9

Dinas Sosial

1.210.100,00

1.210.100,00

0,00

10

Disnakertrans

109.245.750,00

169.798.500,00

(35,66)

11

Sekretariat Daerah

2.111.921.500,00

2.061.963.700,00

2,42

12

Sekretariat Dewan

67.200.000,00

72.450.000,00

(7,25)

13

DPPKAD

92.483.973,00

92.763.277,00

(0,30)

14

BKD

11.100.000,00

10.650.000,00

4,23

15

Kec. Temanggung

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

16

Kec. Tembarak

1.711.000,00

1.711.000,00

0,00

17

Kec. Pringsurat

2.817.600,00

2.817.600,00

0,00

18

Kec. Kaloran

40.216.600,00

1.712.600,00

2.248,28

19

Kec. Parakan

2.712.000,00

2.712.000,00

0,00

20

Kec. Bulu

1.717.200,00

1.717.200,00

0,00

21

Kec. Kedu

1.705.000,00

1.705.000,00

0,00

22

Kec. Kandangan

1.712.600,00

1.712.600,00

0,00

23

Kec. Candiroto

1.715.000,00

1.715.000,00

0,00

24

Kec. Ngadirejo

1.712.600,00

1.712.600,00

0,00

25

Kec. Jumo

1.712.600,00

1.712.600,00

0,00


126

No

SKPD

2013 (Rp)

Trend

2012 (Rp)

(%) 26

Kec. Wonoboyo

0,00

1.712.000,00

(100,00)

27

Kec. Kranggan

1.888.000,00

1.888.000,00

0,00

28

Kec. Bejen

1.712.600,00

1.712.600,00

0,00

29

Kec. Kledung

1.812.600,00

1.812.600,00

0,00

30

Kec. Bansari

1.712.600,00

1.712.600,00

0,00

31

Kec. Tlogomulyo

1.712.600,00

1.712.600,00

0,00

32

Kec. Selopampang

2.015.100,00

1.015.100,00

98,51

33

Kec. Gemawang

1.700.000,00

1.700.000,00

0,00

34

Kec. Tretep

1.712.600,00

1.712.600,00

0,00

35

Kel. Butuh

11.245.000,00

7.745.000,00

45,19

36

Kel. Jampiroso

126.358.000,00

126.358.000,00

0,00

37

Kel. Banyuurip

2.500.000,00

0,00

38

Kel. Jurang

342.100,00

342.100,00

00

39

Kel. Kebonsari

10.804.700,00

3.804.700,00

183,98

40

Kel. Kranggan

1.489.000.000,00

1.489.000.000,00

0,00

41

BPBD

6.030.800,00

4.485.800,00

34,44

42

Bapermades

10.775.000,00

10.775.000,00

0,00

43

Kantor Arsippusdok

1.949.850,00

44.359.850,00

(95,60)

44

Distanbunhut

8.700.000,00

8.700.000,00

0,00

45

Disnakan

307.342.540,00

122.550.000,00

150,79

46

Bapeluh

254.416.200,00

3.929.200,00

6,375,01

47

Disperindagkop

384.090.000,00

384.090.000,00

0,00

48

Pengelola Barang

1.352.652.284,00

1.815.940.284,00

(25,51)

995.006.970.943.00

958.838.671.759,00

3,77

JUMLAH

Saldo tersebut berdasarkan mutasi Aset Tetap jalan, irigasi, dan jaringan tahun 2013 sebagai berikut: Per 31 Desember 2012

Rp

958.838.671.759,00


Rp

40.161.461.506,00


Rp

3.993.162.332,00


Rp

995.006.970.943,00

Mutasi aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan tahun Rp36.168.299.184,00 dengan penjelasan sebagai berikut: 1)

2013

sebesar

Dinas Pendidikan a) Penambahan Rp128.685.400,00 merupakan belanja sekolah b) Pengurangan Rp1.562.526.779,00 meliputi:  Reklas ke KIB B Rp1.250.021.423,00


127

 Koreksi dobel catat Rp312.505.356,00 2)

Dinas Kesehatan Penambahan belanja modal penambahan daya listrik puskesmas sebesar Rp3.577.400,00 dengan rincian: - Penambahan daya listrik Pusk Gemawang

Rp

1.630.000,00

- Penambahan daya listrik Pusk Bejen

Rp

1.000.000,00

- Penambahan daya listrik Pusk Kaloran

Rp

127.100,00

- Penambahan daya listrik Pusk Wonoboyo

Rp

92.300,00

- Penambahan daya listrik Pusk Tlogomulyo

Rp

728.000,00

Rp

3.577.400,00

Jumlah 3)

Dinas Pekerjaan Umum a) Penambahan Rp39.385.189.566,00 meliputi:  Belanja modal dan biaya operasional Rp38.923.874.866,00 dengan rincian: - Peningkatan dan pemeliharaan jalan

Rp

24.204.308.246,00

- Peningkatan dan pemeliharaan jembatan

Rp

4.823.976.830,00

- Jaringan irigasi dan bendungan

Rp

5.864.367.001,00

- Drainase/senderan

Rp

1.151.929.588,00

- Trotoar

Rp

2.275.301.201,00

- Jaringan listrik penerangan jalan umum

Rp

603.992.000,00

Rp

38.923.874.866,00

Jumlah

 Reklas dari KIB B Rp461.314.700,00 dengan rincian: - Meterisasi air tanah

Rp

378.154.700,00

- Meterisasi LPJU

Rp

83.160.000,00

Rp

461.314.700,00

Jumlah b) Pengurangan Rp643.043.950,00 meliputi:  Reklas Rp189.220.250,00 - Pembangunan WC

Rp

24.944.650,00

- Panggung reklame

Rp

43.539.050,00

- Baliho

Rp

70.712.550,00

- Taman kota

Rp

50.024.000,00

Jumlah

Rp

189.220.250,00

 Belanja modal jalan Rp453.823.700,00 yang diserahkan kepada pemerintah desa/masyarakat 4)

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Pengurangan Rp28.322.194,00 meliputi:  Reklas Ke KIB B Rp9.048.977,00 dengan rincian: -

Network

Rp

5.193.977,00

-

Antena grid

Rp

700.000,00


128

-

Access point

Rp

900.000,00

-

Antena yogi

Rp

400.000,00

-

LB bandwidth

Rp

1.855.000,00

Jumlah

Rp

9.048.977,00

 Reklas ke aset lainnya Bandwidth Rp19.273.217,00 5)

Badan Lingkungan Hidup Penambahan dari belanja modal, retensi, dan biaya operasionalnya Rp99.781.200,00 dengan rincian:

6)

-

Konstruksi drainase TPA Sanggrahan

Rp

63.152.100,00

-

Saluran pembuangan air terminal Madureso

Rp

26.139.100,00

-

Konstruksi jalan hutan kota

Rp

10.490.000,00

Jumlah

Rp

99.781.200,00

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil a) Penambahan dari belanja modal tambah daya listrik Rp679.600,00 b) Pengurangan Rp1.184.065.345,00 dengan rincian: - Reklas ke KIB B

Rp

1.142.746.880,00

- Reklas ke aset lainnya

Rp

41.134.465,00

- Reklas ke ekstrakomptabel

Rp

184.000,00

Rp

1.184.065.345,00

Jumlah 7)

BKBPP Penambahan dari belanja modal instalasi listrik Rp2.100,000,00

8)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pengurangan Rp60.552.750,00 reklas ke Aset Lainnya berupa jaringan air/sumur pompa yang rusak

9)

Sekretariat Daerah Penambahan dari belanja modal Rp49.957.800,00 dengan rincian: -

Instalasi listrik

Rp

2.000.000,00

-

STL pemancar link radio

Rp

19.950.000,00

-

Wide area network

Rp

27.498.567,00

-

Jaringan listrik tegangan 450V

Rp

509.233,00

Jumlah

Rp

49.957.800,00

10) Sekretariat Dewan Pengurangan Rp5.250.000 Reklas ke Aset Lainnya berupa software aplikasi perpustakaan (Genlibe) pengadaan tahun 2012 11) DPPKAD Pengurangan Rp279.304,00 Reklas ke ekstrakomptabel 12) BKD Penambahan dari belanja modal Rp450,000,00


129

13) Kecamatan Kaloran Penambahan reklas dari KIB C bangunan senderan Rp38.504,000,00 14) Kecamatan Wonoboyo Pengurangan mutasi ke SKPKD/pembantu pengelola Rp1.712.000,00 15) Kecamatan Selopampang Penambahan dari belanja modal jaringan komputer Rp1.000,000,00 16) Kelurahan Butuh Penambahan dari belanja modal jaringan air minum dan listrik Rp3.500,000,00 17) Kelurahan Banyuurip Penambahan dari belanja modal jaringan listrik Rp2.500,000 18) Kelurahan Kebonsari Penambahan dari belanja modal instalasi listrik Rp7.000.000,00 19) BPBD Penambahan dari belanja barang dan jasa jaringan internet Rp1.545.000,00 20) Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi Pengurangan Rp42.410.000,00 meliputi:  Reklas ke KIB B Rp41.410.000,00  Reklas ke ekstrakomptabel Rp1.000.000,00 21) Dinas Peternakan dan Perikanan Penambahan Rp184.792.540,00 dengan rincian:  Belanja modal instalasi jaringan listrik kawasan ATP Rp122.982.291,00  Belanja barang dan jasa pembangunan budi daya sarpras air tawar Rp61.810.249,00 22) Badan Penyuluh Penambahan dari belanja modal dan biaya operasional pengadaan bangunan air/reservoir kawasan ATP Rp250.487.000,00 23) SKPKD/Pembantu pengelola barang a) Penambahan dari mutasi Kec. Wonoboyo jaringan listrik kantor kecamatan lama Rp1.712.000,00 b) Pengurangan Rp465.000.000,00 dihapus sebagai penyertaan modal ke BUMD PDAM e. Aset Tetap Lainnya Dalam rangka penyusunan neraca awal, penilaian atas aset tetap lainnya didasarkan pada Nilai perolehan/pembelian pada tanggal neraca awal. Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 sebagai berikut:

Uraian Aset Tetap Lainnya

Per 31 Des 2013

Per 31 Des2012

Trend

(Rp)

(Rp)

(Rp)

53.721.016.707,00


51.972.841.864,00

3,36

130

Rincian Aset Tetap Lainnya per SKPD sebagai berikut: No

SKPD

2013

2012

Trend

(Rp)

(Rp)

(%)

1

Dinas Pendidikan

47.296.628.194,00

46.570.435.785,00

1,56

2

Dinas Kesehatan

23.114.500,00

33.921.500,00

(31,86)

3

RSU

8.198.050,00

41.767.287,00

(80,37)

4

DPU

464.466.500,00

520.566.500,00

(10,78)

5

Bappeda

45.066.500,00

45.066.500,00

0,00

6

Dishubkominfo

95.951.500,00

95.951.500,00

0,00

7

BLH

39.100.000,00

183.917.000,00

(78,74)

8

Disdukcapil

66.500,00

150.500,00

(55,81)

9

BKBPP

66.500,00

66.500,00

0,00

10

Dinas Sosial

66.500,00

66.500,00

0,00

11

Disnakertrans

8.206.500,00

8.206.500,00

0,00

12

KP3M

66.500,00

14.931.500,00

(99,55)

13

Disbudparpora

2.223.256.500,00

1.998.581.500,00

11,24

14

Satpol PP

108.466.500,00

130.471.000,00

(16,87)

15

Kantor Kesbang

16.466.500,00

17.312.500,00

(4,89)

16

Sekretariat Daerah

631.950.600,00

605.886.010,00

4,30

17

Sekretariat Dewan

59.403.800,00

167.228.400,00

(64,48)

18

DPPKAD

1.241.000,00

1.241.000,00

0,00

19

Inspektorat

4.306.000,00

3.876.500,00

11,08

20

BKD

8.409.500,00

8.409.500,00

(99,21)

21

Kec. Temanggung

66.500,00

11.091.500,00

(99,40)

22

Kec. Tembarak

66.500,00

2.406.500,00

(97,24)

23

Kec. Pringsurat

66.500,00

1.566.500,00

(95,75)

24

Kec. Kaloran

66.500,00

66.500,00

0,00

25

Kec. Parakan

1.066.500,00

1.291.500,00

(17,42)

26

Kec. Bulu

591.500,00

711.500,00

(16,87)

27

Kec. Kedu

1.609.500,00

12.424.500,00

(87,05)

28

Kec. Kandangan

66.500,00

17.016.500,00

(99,61)

29

Kec. Candiroto

66.500,00

2.816.500,00

(97,64)

30

Kec. Ngadirejo

3.066.500,00

3.066.500,00

0,00

31

Kec. Jumo

1.416.500,00

4.816.500,00

(70,59)

32

Kec. Wonoboyo

66.500,00

4.156.500,00

(98,40)

33

Kec. Kranggan

1.476.500,00

1.476.500,00

0,00

34

Kec. Bejen

66.500,00

9.066.500,00

(99,27)


131

2013

2012

Trend

(Rp)

(Rp)

(%)

No

SKPD

35

Kec. Kledung

66.500,00

86.500,00

(23,12)

36

Kec. Bansari

7.866.500,00

9.694.500,00

(18,86)

37

Kec. Tlogomulyo

781.500,00

4.808.500,00

(83,75)

38

Kec. Selopampang

3.411.500,00

5.711.500,00

(40,27)

39

Kec. Gemawang

539.500,00

3.984.500,00

(86,46)

40

Kec. Tretep

41

Kel. Temanggung I

66.500,00

656.500,00

(89,87)

42

Kel. Temanggung II

66.500,00

2.366.500,00

(97,19)

43

Kel. Butuh

266.500,00

756.500,00

(64,77)

44

Kel. Jampiroso

66.500,00

566.500,00

(88,26)

45

Kel. Jampirejo

66.500,00

66.500,00

0,00

46

Kel. Kertosari

66.500,00

66.500,00

0,00

47

Kel. Banyuurip

66.500,00

1.066.500,00

(93,76)

48

Kel. Kowangan

66.500,00

91.500,00

(27,32)

49

Kel. Jurang

66.500,00

66.500,00

0,00

50

Kel. Tlogorejo

66.500,00

216.500,00

(69,28)

51

Kel. Kebonsari

66.500,00

3.236.500,00

(97,95)

52

Kel. Manding

3.366.500,00

5.091.500,00

(33,88)

53

Kel. Mungseng

66.500,00

66.500,00

0,00

54

Kel. Purworejo

4.426.500,00

5.326.500,00

(16,90)

55

Kel. Giyanti

66.500,00

191.500,00

(65,27)

56

Kel. Madureso

666.500,00

321.500,00

107,31

57

Kel. Sidorejo

66.500,00

4.600.500,00

(98,55)

58

Kel. Walitelon Sel.

1.166.500,00

1.886.500,00

(38,17)

59


66.500,00

2.016.500,00

(96,70)

60

Kel. Kranggan

66.500,00

336.500,00

(80,24)

61

Kel. Prk. Wetan

1.316.500,00

5.811.500,00

(77,35)

62

Kel. Prk. Kauman

66.500,00

1.293.500,00

(94,86)

63

Kel. Manggong

66.500,00

216.500,00

(69,28)

64

BPBD

0,00

0,00

65

KKP

66.500,00

66.500,00

0,00

66

Bapermades

1.566.500,00

5.516.500,00

(71,60)

67

Kantor Arsippusdok

1.201.980.417,00

1.065.094.167,00

12,85

68

Distanbunhut

7.652.300,00

7.840.490,00

(2,40)

69

Disnakan

131.181.196,00

39.294.000,00

233,85

1.566.500,00


66.500,00 2,255,64

132

No

SKPD

70

Bapeluh

71

Disperindagkop

72

Pengelola Barang JUMLAH

2013

2012

Trend

(Rp)

(Rp)

(%)

66.500,00

66.500,00

0,00

720.300,00

16.122.675,00

(95,53)

1.306.954.350,00

258.145.550,00

406,29

53.721.016.707,00

51.972.841.864,00

3,36

Saldo tersebut berdasarkan mutasi Aset Tetap Lainnya tahun 2013 sebagai berikut: Per 31 Desember 2012

Rp 51.972.841.864,00


Rp 13.142.843.278,00


Rp 11.394.668.435,00


Rp 53.721.016.707,00

Mutasi Aset tetap lainnya sebesar Rp1.748.174.843,00 terdapat pada beberapa SKPD dengan penjelasan sebagai berikut: 1)

Dinas Pendidikan a) Penambahan Rp11.223.779.432,00 meliputi:  Belanja modal buku perpustakaan Rp171.715.000,00  Belanja sekolah Rp1.975.772.153,00  Reklas dari KIB B Rp9.076.292.279,00 b) Pengurangan Rp10.497.587.023 meliputi:  Reklas ke KIB B Rp1.421.294.744,00  Reklas ke aset lainnya Rp3.329.981.030,00  Reklas ke ekstrakomptabel Rp5.746.311.249,00

2)

Dinas Kesehatan a) Penambahan Rp19.548.000,00 meliputi:  Belanja modal alat permainan Rp12.100.000,00  Reklas dari KIB B Rp7.448.000,00 b) Pengurangan Rp30.355.000,00 meliputi:  Reklas ke KIB B Rp30.010.000,00  Reklas ke ekstrakomptabel Rp345.000,00

3)

Rumah Sakit Umum Pengurangan Rp33.569.237.000,00 reklas ke KIB B

4)

Dinas Pekerjaan Umum Pengurangan Rp56.100.000,00 meliputi:  Reklas ke KIB B Rp5.000.000,00  Reklas ke ekstrakomptabel Rp51.100.000,00

5)

Badan Lingkungan Hidup Pengurangan Rp144.817.000,00 meliputi:


133

 Reklas ke KIB B Rp36.610.000,00  Reklas ke ekstrakomptabel Rp108.207.000,00 6)

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pengurangan Rp84.000,00 reklas ke ekstrakomptabel

7)

KP3M Pengurangan Rp14.865.000,00 reklas ke KIB B

8)

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga a) Penambahan Rp 225.000.000,00 mutasi Taman Kartini dari pengelola barang/SKPKD b) Pengurangan Rp325.000,00 reklas ke ekstrakomptabel

9)

Satpol PP Pengurangan Rp22.004.500,00 meliputi:  Reklas ke KIB B Rp21.924.500,00  Reklas ke ekstrakomptabel Rp80.000,00

10) Kantor Kesbang Pengurangan Rp846.000,00 meliputi  Reklas ke KIB B Rp700.000,00  Reklas ke ekstrakomptabel Rp146.000,00 11) Sekretariat Daerah a) Penambahan Rp116.834.100,00 meliputi:  Belanja modal Rp30.945.100,00 - Buku keagamaan

Rp

1.228.600,00

- Buku peraturan perundangan

Rp

9.716.500,00

- Alat olah raga

Rp

20.000.000,00

Rp

30.945.100,00

Jumlah  Reklas dari KIB B Rp31.889.000,00

 Hibah hewan (rusa) dari pihak ketiga Rp54.000.000,00 b) Pengurangan Rp90.769.510,00 meliputi:  Reklas ke KIB B Rp88.099.510,00  Reklas ke ekstrakomptabel Rp2.670.000,00 12) Sekretariat Dewan a) Penambahan Rp2.542.500,00 merupakan Belanja modal buku peraturan perundangan b) Pengurangan Rp110.367.100,00 meliputi  Reklas ke KIB B Rp100.614.600,00  Reklas ke ekstrakomptabel Rp9.752.500,00 13) Inspektorat Penambahan Rp429.500,00 merupakan belanja modal buku perpustakaan


134

14) Kecamatan –kecamatan a) Penambahan Rp2.300.000,00 merupakan reklas dari KIB B b) Pengurangan Rp74.635.000,00 meliputi:  Reklas ke KIB B Rp43.668.000,00  Reklas ke ekstrakomptabel Rp30.967.000,00 15) Kelurahan-kelurahan a) Penambahan Rp600.000,00 merupakan reklas dari KIB B b) Pengurangan Rp24.576.000,00 meliputi:  Reklas ke KIB B Rp12.350.000,00  Reklas ke KIB Aset Lainnya Rp1.655.000,00  Reklas ke ekstrakomptabel Rp10.571.000,00 16) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengurangan Rp3.950.000,00 reklas ke KIB B 17) Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi a) Penambahan Rp146.886.250,00 merupakan belanja modal pengadaan buku perpustakaan b) Pengurangan Rp10.000.000,00 reklas ke KIB B 18) Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Pengurangan Rp188.190,00 reklas ke ekstrakomptabel 19) Dinas Peternakan dan Perikanan a) Penambahan Rp131.114.696,00 meliputi:  Belanja modal buku perpustakaan Rp28.412.404,00  Belanja modal pengadaan ternak Rp101.382.292,00  Reklas dari KIB B Rp1.320.000,00 b) Pengurangan Rp39.227.500,00 meliputi:  Reklas ke KIB B Rp3.000.000,00  Reklas ke ekstrakomptabel Rp36.227.500,00 20) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Pengurangan Rp15.402.375,00 meliputi:  Reklas ke KIB B Rp15.380.375,00  Reklas ke ekstrakomptabel Rp22.000,00 21) Pengelola Barang/SKPKD a) Penambahan Rp1.273.808.800,00 merupakan alat permainan di Pikatan Water Park yang direklas dari KIB B b) Pengurangan Rp225.000.000,00 merupakan mutasi Taman Kartini ke Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga f. Konstruksi Dalam Pengerjaan Nilai konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2013 dan 2012 sebagai berikut:


135

Uraian

Per 31 Des 2013

Per 31 Des 2012

Trend

(Rp)

(Rp)

(%)

1.290.969.700.00

61,25

KDP

2.081.675.000.00

Saldo tersebut berdasarkan mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2013 sebagai berikut: Per 31 Desember 2012

Rp

1.290.969.700,00


Rp

2.081.675.000,00


Rp

1.290.969.700,00


Rp

2.081.675.000,00

Saldo konstruksi dalam pengerjaan terdapat pada beberapa SKPD dengan penjelasan sebagai berikut: No

SKPD

2013 (Rp)

2012 (Rp)

1

Dinas Pendidikan

1.852.400.000,00

0,00

2

Dinas Kesehatan

0,00

720.777.700.00

3

DPU

0,00

570.192.000.00

4

Bapeluh

229.275.000,00

0,00

2.081.675.000,00

1.290.969.700,00

JUMLAH

Trend (%)

61.25

Mutasi konstruksi dalam pengerjaan terdapat pada beberapa SKPD dengan penjelasan sebagai berikut: a) Penambahan konstruksi dalam pengerjaan meliputi:  Dinas Pendidikan Rp1.852.400.000,00 terdiri dari: - SMKN Pringsurat

Rp

151.300.000,00

- SMAN 1 Temanggung

Rp

226.950.000,00

- SMAN 1 Temanggung

Rp

198.600.000,00

- SMAN 2 Temanggung

Rp

90.000.000,00

- SMAN 2 Temanggung

Rp

120.000.000,00

- SMAN 2 Temanggung

Rp

151.300.000,00

- SMKN 2 Temanggung

Rp

200.250.000,00

- SMPN 6 Temanggung

Rp

180.600.000,00

- SMPN 3 Bulu

Rp

88.200.000,00

- SMPN 1 Jumo

Rp

88.200.000,00

- SMPN 1 Parakan

Rp

180.600.000,00

- SMPN 2 Tlogomulyo

Rp

88.200.000,00

- SMPN 2 Candiroto satu atap

Rp

88.200.000,00

Rp

1.852.400.000,00

Jumlah

Konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Pendidikan berupa kegiatan pembangunan ruang kelas baru dan rehab ruang kelas.


136

Pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan 31 Desember 2013 belum selesai dilaksanakan dan belum siap untuk dipakai, hal ini dikarenakan: Kegiatan tersebut baru dilaksanakan pada akhir tahun; Sumber dana dari APBD Kabupaten maupun APBN (dana block grand) tidak mencukupi sehingga perlu ada dana pendampingan dari sekolah (komite sekolah). Kegiatan pembangunan dilaksanakan secara swakelola.  Badan Pelaksana Penyuluh Rp229.275.000,00 Merupakan kegiatan pembangunan posluhdes, screen house, dan pagar pembatas di kawasan pertanian terpadu Kledung sampai dengan 31 Desember 2013 pembangunan tersebut tidak dapat diselesaikan, sehingga pelaksana kegiatan diputus kontrak dan dibayar sesuai dengan realisasi fisik yang telah dikerjakan sebesar 74,376% berdasarkan berita acara serah terima pekerjaan nomor 027/014/Posluhdes/XII/2013. b) Pengurangan meliputi:  Dinas Kesehatan Rp720.777.700,00 Merupakan kegiatan pembangunan Puskesmas Gemawang pada Tahun Anggaran 2012 yang diputus kontrak, dan pada Tahun Anggaran 2013 pembangunan tersebut dilanjuntukan kembali dan dapat diselesaikan.  Dinas Pekerjaan Umum Rp570.192.000,00 meliputi: Pembangunan Balai Kelurahan Mungseng Rp236.977.000,00 Pada Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan kegiatan penyempurnaan pembangunan Balai Kelurahan Mungseng yang dilaksanakan oleh Kelurahan Pembangunan Balai Kelurahan Jurang Rp333.215.000,00 penyempurnaan pembangunan tersebut dilaksanakan oleh DPU 6.

dan

Dana Cadangan Dalam rangka membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 yang kebutuhan dananya tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran telah dibentuk Dana cadangan dengan dasar pembentukan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 14 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2013. Pembentukan Dana Cadangan tersebut terbagi dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap I pada TA 2011 sebesar Rp5.000.000.000,00 dalam bentuk Deposito pada Bank BPD Jateng Cabang Temanggung dengan Bilyet No.070385 dan tahap II pada TA 2012 sebesar Rp7.500.000.000,00 dengan Bilyet No.070515. Untuk periode 31 Desember 2011 s.d 31 Desember 2012 telah mendapatkan bunga deposito sebesar Rp326.780.813,00 yang langsung menambahkan pokok deposito, sehingga pada awal Tahun 2013 Dana Cadangan tersebut menjadi sebesar Rp12.826.780.813,00 dan tambahan bunga deposito untuk Tahun 2013 sebesar Rp40.222.070,00. Dengan demikian jumlah keseluruhan Dana Cadangan yang dicairkan sebesar Rp12.867.002.883,00 dan pada neraca per 31 Desember 2013 sudah tidak terdapat saldo Dana Cadangan.

7.

Aset Lainnya Aset lainnya tercatat per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 masingmasing sebagai berikut:


137

Uraian

Aset Lainnya

Per 31 Des 2013

Per 31 Des 2012

Trend

(Rp)

(Rp)

(%)

24.152.317.939,00

3.985.881.834,00

505,95

Saldo aset lainnya per 31 Desember di SKPD adalah sebagai berikut: No

Uraian/SKPD

Aset untuk Kemitraan dengan

800.638.976,00

800.638.976,00

2.765.768.898,00

2.123.999.720,00

439.449.818,00

62.330.590,00

4.500.000,00

4.500.000,00

Software program SIK

24.750.500,00

24.750.500,00

Software program P2

3.500.000,00

3.500.000,00

38.500.000,00

0,00

9.800.000,00

0,00

185.047.500,00

185.047.500,00

76.074.500,00

76.074.500,00

49.390.000,00

49.390.000,00

0,00

94.756.250,00

44.935.000,00

44.935.000,00

68.103.580,00

68.103.580,00

14.099.900,00

0,00

0,00

0,00

39.093.000,00

0,00

Disbudparpora

dan Program

Kesehatan

PROMKES

Software program SIMPUS Software program layanan informasi data kesehatan Software RSU Software RSU Software Akuntansi 4

DED DPU DED Dam dan Irigasi Kali Lutut

5

Software dan DED BAPPEDA DED Gedung Bappeda Software BAPPEDA

6

30,22

Software pada Dinas

Software program

3

0,00

Software Dinas Pendidikan Software

2

(%)

800.638.976,00

Aset Tak Berwujud (Software)

1

Trend

2012

800.638.976,00

Pihak ketiga 1

2013

Software pada Dishubkominfo Program SIM Angkutan, Perparkiran dan PKB Program SIM Angkutan Program SIM bandwidth Program SIM Perlengkapan Jalan


138

No

Uraian/SKPD Program Data Base Lalu-

16.940.000,00

16.940.000,00

Software Capil

7.450.000,00

7.450.000,00

Software DP 4

17.425.000,00

17.425.000,00

27.830.000,00

27.830.000,00

25.932.500,00

25.932.500,00

7.084.000,00

7.084.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

9.500.000,00

9.500.000,00

30.065.000,00

0,00

12.700.000,00

0,00

4.230.840,00

4.230.840,00

12.021.800,00

0,00

79.500.000,00

79.500.000,00

Penyempurnaan website

40.350.000,00

40.350.000,00

DED BLK

45.838.500,00

0,00

Software eks KPPT

14.750.000,00

14.750.000,00

Software eks KPPT

24.900.000,00

24.900.000,00

Aplikasi Surya Kantaya

29.975.000,00

29.975.000,00

Software SIMPEMDES

19.532.223,00

19.532.223,00

6.500.000,00

6.500.000,00

Software pada BLH

Software pada Dindukcapil

Software System (Bea Loging) Software SystemWindows 2006 Software SystemWindows 2003 Software System Window XP Software Software aplikasi kependudukan Software aplikasi system database 9

Software BKB PP Software Microsoft Office Home & Busines 2010 Microsoft Office Home & Business 2013

10

Software pada Disnakertrans Aplikasi software sistem otomatisasi perkantoran

11

12

(%) 0,00

Software Sistem Informasi 8

Trend

2012

39.023.000,00

Lintas 7

2013

Software KP3M

Software Sekretariat Daerah

Aplikasi SIBANGDA


139

No

Uraian/SKPD

2013

Trend

2012

(%)

Pengembangan Aplikasi Surat Maya (SURYA), Kantor Maya (KANTAYA)

13.050.000,00

13.050.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.700.000,00

0,00

5.250.000,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.500.000,00

40.500.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

49.500.000,00

49.500.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

66.380.017,00

66.380.017,00

19.487.870,00

19.487.870,00

32.482.280,00

32.482.280,00

64.322.710,00

64.322.710,00

6.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

& Disposisi Software JDIH Aplikasi Jaringan dan Maintenance Aplikasi perpustakaan (Genlibe) 13

Software DPPKAD Sistem informasi akuntansi keuangan daerah (sentralistik) Mapada Sistem informasi managemen keuangan Sistem informasi gaji Sistem informasi anggaran keuangan daerah Sistem informasi akuntansi keuangan daerah (desentralistik) Sistem informasi managemen barang daerah (simbada) Sistem informasi BPHTB dan Pajak Air Tanah Aplikasi pengolah data base PBB Aplikasi sistem operasi PBB Aplikasi pengolah peta PBB Coding software PBB Software sistem informasi barang daerah Penyusunan sistem informasi penatausahaan keuangan

14

Software BKD


140

No

Uraian/SKPD Simpeg/Software 3

80.000.000,00

80.000.000,00

2.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

253.200.000,00

253.200.000,00

21.424.760,00

21.424.760,00

2.948.400,00

2.948.400,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

55.326.000,00

55.326.000,00

38.875.000,00

0,00

1.100.000,00

1.100.000,00

15.090.000,00

0,00

DED Pasar Legi Parakan

67.162.000,00

67.162.000,00

DED Penataan alun-alun

24.165.000,00

24.165.000,00

DED Pasar burung

24.260.200,00

24.260.200,00

18.853.000,00

18.853.000,00

23.850.000,00

0,00

20.585.910.065,00

1.061.243.138,00

9.928.420.272,00

164.062.410,00

Aplikasi Software Kel. Purworejo Software Software Kel. Parakan Wetan Software 17

Software Kel. Manggong Software

18

Software Bapermades Sofware Aplikasi GIS

19

Software Arsipusdok Sistem Otomasi Perpustakaan OS Windows XP Software Digital Talking Book Audio Book

20

DED Dinakan DED Minapolitan DED Pasar Hewan Selopampang

21

Software dan DED Disperindagkop UMKM Software Software Pasar dan Industri Kecil

DED Plasa Temanggung Permai DED Pasar Candiroto Aset Rusak 1

(%)

105.350.000,00

Simpeg/Software 5

16

Trend

2012

105.350.000,00

Aplikasi

15

2013

Aset Rusak Dinas Pendidikan


1.839,79

141

No

Uraian/SKPD

2013

Trend

2012

(%)

2

Gedung pada DKK

7.438.220.729,00

589.906.779,00

3

Aset rusak DKK

1.413.860.653,00

0,00

4

Aset rusak Dishubkominfo

52.949.500,00

0,00

5

Aset rusak Disdukcapil

267.663.065,00

0,00

6

Aset rusak Dinakertrans

87.452.750,00

0,00

7

Aset rusak KP3M

44.400.000,00

0,00

8

Aset rusak Satpol PP

6.971.000,00

0,00

9

Aset rusak Setda

779.161.000,00

16.500.000,00

10

Aset rusak Setwan

72.101.000,00

75.309.500,00

11

Aset rusak Inspektorat

11.925.000,00

0,00

12

Aset rusak Kec. Tembarak

9.410.000,00

0,00

13

Aset rusak Kec Pringsurat

8.350.000,00

0,00

14

Aset rusak Kec. Kedu

20.758.350,00

0,00

15.451.000,00

0,00

15

Aset rusak Kec. Kandangan

16

Aset rusak Kec. Ngadirejo

26.450.000,00

0,00

17

Aset rusak Kec. Jumo

10.050.000,00

0,00

1.058.300,00

0,00

18

Aset rusak Kec. Wonoboyo

19

Gedung rusak Kec. Bejen

203.288.449,00

203.288.449,00

20

Aset rusak Kec. Kledung

32.164.997,00

0,00

21

Aset rusak Kec. Bansari

36.060.000,00

0,00

22

Aset rusak Kec. Tretep

9.000.000,00

0,00

23

Aset rusak Kel. Butuh

4.250.000,00

0,00

24

Aset rusak Kel. Kowangan

400.000,00

900.000,00

25

Aset rusak Kel. Tlogorejo

600.000,00

0,00

26

Aset rusak Kel. Kebonsari

3.900.000,00

0,00

27

Aset rusak Kel. Manding

425.000,00

0,00

28

Aset rusak Kel Purworejo

7.625.000,00

0,00

29

Aset rusak Kel. Madureso

1.100.000,00

0,00

30

Aset rusak Kel. Sidorejo

575.000,00

0,00

31

Aset rusak Kel. Kranggan

7.276.000,00

11.276.000,00

32

Aset rusak Kel. Prk. Wetan

230.000,00

0,00

33

Aset rusak Kel. Manggong

1.750.000,00

0,00

34

Aset rusak KKP

11.950.000,00

0,00

35

Aset rusak Bapermades

38.648.000,00

0,00


142

No 36

Uraian/SKPD

2013

Aset rusak Dintanbunhut Jumlah

Trend

2012

(%)

32.015.000,00

0,00

24.152.317.939,00

3.985.881.834,00

505,95

Penjelasan-penjelasan Aset lainnya: (1) Aset lainnya untuk kemitraan dengan pihak ketiga Kemitraan dengan pihak ketiga dilaksanakan dalam bentuk perjanjian kerjasama bangun guna serah (BGS) antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan CV Masis Embatama Engineering nomor 556/02010/VII/3010 dan 03/VII/MASIS/2010 yang mengatur: Maksud kerjasama adalah untuk pembangunan wahana visualisasi 4 dimensi dan/atau sarana fasilitas lainnya dengan obyek tanah milik Pemerintah Kabupaten Temanggung seluas ±5.008m2 yang terletak di kawasan Taman Kartini Temanggung; Jangka waktu bangun guna serah adalah 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani yaitu pada tanggal 16 Juli 2010; Nilai investasi pembangunan gedung wahana visualisasi 4 dimensi dari pihak ketiga sebesar Rp3.064.000.000,00; Pengawasan dan evaluasi pengelolaan wahanan visualisasi 4 dimensi kawasan Taman Kartini Temanggung dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Temanggung nomor 556/387/Tahun 2013. (2) Aset tak berwujud (software) dan program Software/program hasil pengadaan SKPD yang digunakan untuk operasional/kegiatan SKPD; Detail Engineering Desain (DED) rencana pembangunan gedung bangunan kantor, pasar, atau bangunan publik lainnya. Nilai DED akan dikapitalisasi menjadi aset tetap setelah pembangunan tersebut selesai atau siap digunakan. (3) Aset rusak Adalah aset yang sudah tidak berfungsi, rusak berat, dan tidak dapat digunakan untuk menunjang kegiatan operasional SKPD. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2013 adalah berdasarkan mutasi selama tahun 2013 sebagai berikut: Per 31 Desember 2012

Rp

3.985.881.834,00


Rp

20.495.625.851,00


Rp

329.189.746,00


Rp

24.152.316.939,00

Mutasi Aset Lainnya sebesar Rp20.116.436.105,00 dengan penjelasan sebagai berikut: 1)

Dinas Pendidikan Penambahan Rp 10.141.477.090,00 meliputi:  Belanja modal software Rp11.534.000,00 - Software TIK pembelajaran SLB - Software implementasi SMK/SMA

SMM

Rp

6.534.000,00

ISO Rp

5.000.000,00

Rp

11.534.000,00

Jumlah


143

 Software di sekolah-sekolah Rp365.585.228,00  Aset rusak Rp9.764.357.862,00 2)

Dinas Kesehatan a) Penambahan Rp8.515.381.382,00 berupa  Belanja barang dan jasa software meliputi: - Program SIMPUS

Rp

38.500.000,00

- Program layanan informasi data kesehatan

Rp

9.800.000,00

Rp

48.300.000,00

Jumlah

 Reklas dari KIB B berupa peralatan yang rusak Rp1.413.860.653,00  Reklas dari KIB C berupa gedung Puskesmas Tembarak Rp87.600.000,00  Reklas dari KIB C berupa bangunan Puskesmas Tlogomulyo Rp618.889.050,00 dan rumah paramedis Rp56.829.000,00  Reklas dari KIB C berupa bangunan puskesmas yang rusak Rp6.289.902.679,00 b) Pengurangan Rp204.906.779,00 berupa reklas gedung ke KIB C 3)

Bappeda Pengurangan Rp94.756.250,00 berupa DED gedung Bappeda yang sudah dikapitalisasi ke gedung dan bangunan kantor Bappeda

4)

Dinas Perhubungan a) Penambahan Rp164.438.617,00 meliputi:  Belanja modal pengadaan software Rp92.215.900,00: - SIM Angkutan

Rp

14.099.900,00

- SIM Perlengkapan Jalan

Rp

39.093.000,00

- Data base lalu lintas

Rp

39.023.000,00

Rp

92.215.900,00

Jumlah

 Reklas dari KIB E berupa aset rusak Rp72.222.717,00 b) Pengurangan Rp19.273.217,00 berupa koreksi aset lainnya software yang merupakan BPH/biaya langganan internet 5)

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Penambahan Rp310.428.065,00 meliputi:  Belanja modal pengadaan software Rp42.765.000,00: - Software aplikasi system data base

Rp

12.700.000,00

- Software aplikasi system monografi dukcapil

Rp

30.065.000,00

Rp

42.765.000,00

- Reklas dari KIB B

Rp

226.528.600,00

- Reklas dari KIB D

Rp

41.134.465,00

Rp

267.663.065,00

Jumlah  Reklas Rp267.663.065:

Jumlah 6)

BKBPP Penambahan Rp12.021.800,00 berupa software


144

7)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penambahan Rp133.291.250,00 meliputi: - DED gedung BLK

Rp

45.838.500,00

- Reklas dari KIB B

Rp

26.900.000,00

- Reklas dari KIB D

Rp

60.552.750,00

Rp

133.291.250,00

Jumlah 8)

KP3M Penambahan Rp44.000.000,00 berupa aset rusak

9)

Satpol PP Penambahan Rp6.971.000,00 berupa aset rusak

10) Sekretariat Daerah a) Penambahan Rp774.861.000,00 meliputi: - Software

Rp

9.700.000,00

- Aset rusak

Rp

174.261.000,00

- Kendaraan dinas jabatan yang akan dihapus

Rp

590.900.000,00

Rp

774.861.000,00

Jumlah

b) Pengurangan Rp2.500.000,00 berupa kendaraan dinas yang di mutasi ke Pengelola Barang/SKPKD 11) Sekretariat DPRD a) Penambahan reklas dari KIB D Rp5.250.000,00 berupa software aplikasi perpustakaan (Genlibe) b) Pengurangan Rp3.208.500,00 meliputi: - Koreksi dobel catat

Rp

1.170.000,00

- Reklas ke KIB B

Rp

2.038.500,00

Rp

3.208.500,00

Jumlah 12) DPPKAD Penambahan Rp21.000.000,00 meliputi:

 Belanja modal software penyusunan sistem informasi penatausahaan Rp15.000.000,00  Belanja barang dan jasa software simbada Rp6.000.000,00 13) Inspektorat Penambahan Rp11.925.000,00 berupa reklas dari KIB B 14) Kecamatan Tembarak Penambahan Rp9.410.000,00 berupa aset rusak reklas dari KIB B 15) Kecamatan Pringsurat Penambahan Rp8.350.000,00 berupa aset rusak reklas dari KIB B 16) Kecamatan Kedu Penambahan Rp20.758.350,00 berupa aset rusak reklas dari KIB B


145

17) Kecamatan Kandangan Penambahan Rp15.451.000,00 berupa aset rusak reklas dari KIB B 18) Kecamatan Ngadirejo Penambahan Rp26.450.000,00 berupa aset rusak reklas dari KIB B 19) Kecamatan Jumo Penambahan Rp10.050.000,00 berupa aset rusak reklas dari KIB B 20) Kecamatan Wonoboyo Penambahan Rp1.058.300,00 berupa aset rusak reklas dari KIB B 21) Kecamatan Kledung Penambahan Rp32.164.997,00 berupa aset rusakreklas dari KIB B 22) Kecamatan Bansari Penambahan Rp36.060.000,00 berupa aset rusak reklas dari KIB B 23) Kecamatan Tretep Penambahan Rp9.000.000,00 berupa aset rusak reklas dari KIB B 24) Kelurahan Butuh Penambahan Rp4.250.000,00 berupa aset rusak reklas dari KIB B 25) Kelurahan Kowangan Pengurangan Rp500.000,00 reklas ke ekstrakomptabel 26) Kelurahan Tlogorejo Penambahan Rp600.000,00 berupa aset rusakreklas dari KIB B 27) Kelurahan Kebonsari Penambahan Rp3.900.000,00 berupa aset rusak reklas dari KIB B 28) Kelurahan Manding Penambahan Rp425.000,00 berupa aset rusakreklas dari KIB B 29) Kelurahan Purworejo Penambahan Rp9.625,000,00 meliputi:  Software Rp2.000.000,00  Aset rusak reklas dari KIB B Rp7.625.000,00 30) Kelurahan Madureso Penambahan Rp1.100.000,00 berupa aset rusak reklas dari KIB B 31) Kelurahan Sidorejo Penambahan Rp575.000,00 berupa aset rusak reklas dari KIB B 32) Kelurahan Kranggan Pengurangan Rp4.000.000,00 berupa reklas ke ekstrakomptabel 33) Kelurahan Parakan Wetan Penambahan Rp1.230.000,00 berupa aset rusak


146

34) Kelurahan Manggong Penambahan Rp3.250.000,00 meliputi:  Aset rusak Rp1.750.000,00  Belanja modal software Rp1.500.000,00 35) Kantor Ketahanan Pangan Penambahan Rp11.950.000,00 berupa aset rusak 36) Bapermades Penambahan Rp38.648.000,00 berupa aset rusak

37) Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Penambahan Rp32.015.000,00 berupa aset rusak reklas dari KIB B 38) Dinas Peternakan dan Perikanan a) Penambahan DED Pasar Selopampang Rp38.920.00,00 b) Pengurangan koreksi pencatatan Rp45.000,00 39) Disperindagkop dan UMKM Penambahan Rp38.940.000,00 meliputi: - Software

Rp

15.090.000,00

- DED Pasar Candiroto

Rp

23.850.000,00

Rp

38.940.000,00

Jumlah Barang ekstrakomptabel

Aset tetap yang nilainya di bawah batas materialitas aset tetap dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel, dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB). Daftar barang milik daerah ekstrakomptabel adalah daftar barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi. Saldo barang ekstrakomptabel per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 sebagai berikut: Uraian

Barang ekstrakomptabel

Per 31 Des 2013

Per 31 Des 2012

Trend

(Rp)

(Rp)

(%)

24.205.216.978,00

3.480.137.732,00

595,52

Dengan rincian sebagai berikut: No

SKPD

2013 (Rp)

Trend

2012 (Rp)

(%)

1

Dinas Pendidikan

21.705.677.595,00

3.301.947.779,00

557,36

2

Dinas Kesehatan

906.925.932,00

9.933.771,00

3.013,13

3

RSU

144.232.553,00

7.924.535,00

1.720,08

4

DPU

173.956.334,00

0,00

5

Dishubkominfo

9.694.966,00

200.000,00

4.747,48

6

BLH

331.153.000,00

123.970.000,00

167,12


147

No

SKPD

2013 (Rp)

Trend

2012 (Rp)

(%)

7

Disdukcapil

35.057.950,00

700.000,00

8

BKBPP

22.511.000,00

0,00

9

Dinas Sosial

24.764.005,00

790.000,00

3.034,68

10

Disnakertrans

107.008.815,00

4.353.736,00

2.357,86

11

KP3M

220.000,00

0,00

12

Disbudparpora

7.372.800,00

0,00

13

Satpol PP

16.301.000,00

0,00

14

Kantor Kesbang

2.229.000,00

0,00

15

Sekretariat Daerah

93.478.449,00

0,00

16

Sekretariat Dewan

31.313.800,00

0,00

17

DPPKAD

10.441.544,00

6.592.911,00

18

Inspektorat

10.982.000,00

0,00

19

BKD

2.180.000,00

0,00

20

Kec. Temanggung

31.520.000,00

0,00

21

Kec. Tembarak

12.652.575,00

100.000,00

22

Kec. Pringsurat

4.160.000,00

0,00

23

Kec. Kaloran

14.585.000,00

0,00

24

Kec. Parakan

9.865.000,00

4.050.000,00

143,58

25

Kec. Bulu

2.909.500,00

2.000.000,00

45,48

26

Kec. Kedu

4.710.000,00

0,00

27

Kec. Kandangan

8.334.000,00

0,00

28

Kec. Candiroto

6.214.000,00

0,00

29

Kec. Ngadirejo

5.000.000,00

0,00

30

Kec. Jumo

14.585.000,00

0,00

31

Kec. Wonoboyo

5.086.000,00

0,00

32

Kec. Kranggan

5.655.000,00

0,00

33

Kec. Bejen

13.730.000,00

0,00

34

Kec. Kledung

6.370.000,00

0,00

35

Kec. Bansari

5.695.000,00

0,00

36

Kec. Tlogomulyo

12.542.000,00

0,00

37

Kec. Selopampang

11.483.000,00

0,00

38

Kec. Gemawang

4.020.000,00

0,00

39

Kec. Tretep

2.797.500,00

0,00

40

Kel. Temanggung I

7.501.500,00

2.500.000,00

41

Kel. Temanggung II

1.250.000,00

0,00


4.908,28

58,38

12.552,58

200,06

148

No

SKPD

2013 (Rp)

Trend

2012 (Rp)

(%)

42

Kel. Butuh

3.872.000,00

0,00

43

Kel. Jampiroso

6.395.000,00

0,00

44

Kel. Jampirejo

10.895.000,00

0,00

45

Kel. Kertosari

2.695.000,00

0,00

46

Kel. Banyuurip

3.700.000,00

0,00

47

Kel. Kowangan

5.912.500,00

0,00

48

Kel. Jurang

3.391.000,00

0,00

49

Kel. Tlogorejo

3.020.000,00

0,00

50

Kel. Kebonsari

3.760.000,00

0,00

51

Kel. Manding

7.310.000,00

0,00

52

Kel. Mungseng

6.625.000,00

0,00

53

Kel. Purworejo

9.218.900,00

0,00

54

Kel. Giyanti

309.000,00

0,00

55

Kel. Madureso

10.110.000,00

4.900.000,00

56

Kel. Sidorejo

14.020.500,00

0,00

6.595.000,00

0,00

57

Kel. Walitelon Selatan

58


8.086.000,00

0,00

59

Kel. Kranggan

9.120.000,00

0,00

60

Kel. Parakan Wetan

5.540.000,00

0,00

11.038.000,00

0,00

5.695.000,00

0,00

910.000,00

0,00

7.292.500,00

0,00

61

Kel. Parakan Kauman

62

Kel. Manggong

63

BPBD

64

KKP

65

Bapermades

11.270.000,00

0,00

66

Kantor Arsippusdok

32.525.000,00

0,00

67

Distanbunhut

85.784.530,00

905.000,00

68

Disnakan

73.749.772,00

0,00

69

Bapeluh

211.058,00

0,00

70

Disperindagkop

24.135.400,00

9.270.000,00

71

Pengelola Barang

5.865.000,00

0,00

24.205.216.978,00

3.480.137.732,00

JUMLAH

106,33

9.378,95

160,36

595,52

Saldo tersebut berdasarkan mutasi ekstrakomptabel tahun 2013 sebagai berikut: Per 31 Desember 2012

Rp

3.480.137.732,00


Rp

20.815.487.520,00


149


Rp

90.408.274,00


Rp

24.205.216.978,00

Penambahan barang ekstrakomptabel sebesar Rp20.725.079.246,00 atau naik 595,52% apabila dibandingkan tahun 2012, hal ini dikarenakan pada tahun 2012 aset tetap yang nilainya di bawah batas materialitas dari tahun perolehan 2012 dikeluarkan dari aset tetap dan dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel. Sedangkan pada tahun 2013, aset tetap yang nilainya di bawah batas materialitas dari seluruh tahun perolehan dikeluarkan dari Aset tetap dan dicatat terpisah pada daftar barang ekstrakomptabel. Mutasi barang ekstrakomptabel sebesar Rp20.725.079.246,00 dengan penjelasan sebagai berikut: 1)

Dinas Pendidikan Penambahan Rp18.403.729.816,00 meliputi:  Belanja non modal di sekolah-sekolah Rp1.164.796.067,00  Reklas dari KIB B Rp11.492.622.500,00  Reklas dari KIB E Rp5.746.311.249,00

2)

Dinas Kesehatan a) Penambahan Rp935.374.561,00 meliputi:  Belanja modal dan biaya operasionalnya Rp43.689.372,00  Belanja barang dan jasa Rp69.795.000,00  Belum tercatat Rp13.890.075  Mutasi dari BKBPP Rp34.025.874,00  Reklas dari KIB B Rp791.629.240,00  Reklas dari KIB E Rp345.000,00 b) Pengurangan Rp56.382.400,00 meliputi:  Alat kedokteran Rp47.795.000,00 berupa yang diserahkan kepada kelompok masyarakat.  Barang pakai habis Rp8.587.400,00

3)

Rumah Sakit Umum Penambahan Rp136.308.018,00 meliputi:  Belanja modal peralatan Rp808.000,00  Reklas dari KIB B Rp135.500.018,00

4)

Dinas Pekerjaan Umum Penambahan Rp173.956.334,00 meliputi:  Belanja modal alat pertanian Rp9.314.800,00  Reklas dari KIB B Rp113.541.534,00  Reklas dari KIB E Rp51.100.000,00

5)

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Penambahan Rp9.494.966,00 meliputi:  Belanja modal alat studio dan komunikasi Rp1.754.966,00


150

 Reklas dari KIB B Rp7.740.000,00 6)

Badan Lingkungan Hidup Penambahan Rp207.183.000,00 meliputi:  Belanja modal alat pertanian dan kelengkapan komputer Rp45.790.000,00  Reklas dari KIB B Rp53.186.000,00  Reklas dari KIB E Rp108.207.000,00

7)

Dinas Kependudukan dan Capil Penambahan Rp34.357.950,00 meliputi:  Belanja barang dan jasa kelengkapan computer Rp14.000.000,00  Reklas dari KIB B Rp20.089.500,00  Reklas dari KIB D Rp184.000,00  Reklas dari KIB E Rp84.000,00

8)

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan a) Penambahan Rp56.536.874,00 meliputi:  Belanja modal alat rumah tangga Rp954.000,00  Belanja barang dan jasa alat kesehatan Rp34.025.874,00  Reklas dari KIB B Rp9.622.000,00  Belum tercatat Rp11.935.000,00 b) Pengurangan Rp34.025.874,00 berupa alat kesehatan yang dimutasi ke DKK

9)

Dinas Sosial Penambahan Rp23.974.005,00 meliputi:  Belanja modal kelengkapan komputer dan alat studio Rp21.020.000,00  Reklas dari KIB B Rp2.954.005,00

10) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Penambahan Rp102.655.079,00 meliputi:  Belanja barang dan jasa peralatan BLK Rp13.619.979,00  Reklas dari KIB B Rp89.035.100,00 11) Kantor Pelayanan Perijinan Dan Penanaman Modal Penambahan Rp220.000,00 hibah dari pihak ketiga berupa AMP pacth cord  Reklas dari KIB E Rp51.100.000,00 12) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Penambahan Rp7.372.800,00 meliputi:  Belanja modal kelengkapan komputer Rp65.000,00  Reklas dari KIB B Rp6.982.800,00  Reklas dari KIB E Rp325.000,00 13) Satuan Polisi Pamong Praja Penambahan Rp16.301.000,00 meliputi:


151

 Belanja modal kelengkapan komputer dan alat rumah tangga Rp1.743.000,00  Reklas dari KIB B Rp14.478.000,00  Reklas dari KIB E Rp80.000,00 14) Kantor Kesatuan Bangsa Penambahan Rp2.229.000,00 meliputi:  Belanja modal kelengkapan komputer Rp200.000,00  Reklas dari KIB B Rp2.029.000,00 15) Sekretariat Daerah Penambahan Rp93.478.449,00 meliputi:  Belanja modal kelengkapan komputer Rp23.769.131,00  Belanja barang dan jasa kelengkapan komputer Rp134.000,00  Reklas dari KIB B Rp66.905.318,00  Reklas dari KIB E Rp2.670.000,00 16) Sekretariat DPRD Penambahan Rp31.313.800,00 meliputi:  Belanja modal alat rumah tangga Rp3.825.000,00  Reklas dari KIB B Rp15.697.800,00  Reklas dari KIB E Rp11.791.000,00 17) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Penambahan Rp3.848.633,00 meliputi:  Belanja modal kelengkapan komputer Rp968.840,00  Belanja barang dan jasa alat kantor Rp850.000,00  Reklas dari KIB B Rp1.750.489,00  Reklas dari KIB D Rp279.304,00 18) Inspektorat Penambahan Rp10.982.000,00 merupakan reklas dari KIB B 19) Badan Kepegawaian Daerah Penambahan Rp2.180.000,00 meliputi:  Belanja modal kelengkapan komputer Rp180.000,00  Reklas dari KIB B Rp2.000.000,00 20) Kecamatan Temanggung Penambahan Rp31.520.000,00 meliputi:  Belanja modal kelengkapan komputer dan kursi kerja Rp9.110.000,00  Reklas dari KIB B Rp11.385.000,00  Reklas dari KIB E Rp11.025.000,00 21) Kecamatan Tembarak Penambahan Rp12.522.575,00 meliputi:  Belanja modal alat kantor Rp3.870.000,00


152

 Reklas dari KIB B Rp6.892.575,00  Reklas dari KIB E Rp1.790.000,00 22) Kecamatan Pringsurat Penambahan Rp4.160.000,00 merupakan reklas dari KIB B 23) Kecamatan Kaloran Penambahan Rp14.585.000,00 merupakan reklas dari KIB B : 24) Kecamatan Parakan Penambahan Rp5.815.000,00 meliputi:  Reklas dari KIB B Rp5.590.000,00  Reklas dari KIB E Rp225.000,00 25) Kecamatan Bulu Penambahan Rp909.500,00 meliputi:  Belanja modal kelengkapan komputer Rp402.000,00  Reklas dari KIB B Rp387.500,00  Reklas dari KIB E Rp120.000,00 26) Kecamatan Kedu Penambahan Rp4.710.000,00 meliputi:  Belanja modal kelengkapan komputer Rp130.000,00  Reklas dari KIB B Rp4.265.000,00  Reklas dari KIB E Rp315.000,00 27) Kecamatan Kandangan Penambahan Rp8.344.000,00 meliputi:  Belanja modal meja komputer Rp120.000,00  Reklas dari KIB B Rp3.014.000,00  Reklas dari KIB E Rp5.200.000,00 28) Kecamatan Candiroto Penambahan Rp6.214.000,00 meliputi:  Belanja modal alat kantor Rp265.000,00  Reklas dari KIB D Rp5.949.000,00 29) Kecamatan Ngadirejo Penambahan Rp5.000.000,00 meliputi:  Belanja modal alat kantor Rp100.000,00  Reklas dari KIB B Rp4.900.000,00 30) Kecamatan Jumo Penambahan Rp14.585.000,00 meliputi:  Reklas dari KIB B Rp11.735.000,00  Reklas dari KIB E Rp2.859.000,00


153

31) Kecamatan Wonoboyo Penambahan Rp5.086.000,00 merupakan reklas dari KIB B 32) Kecamatan Kranggan Penambahan Rp5.655.000,00 merupakan reklas dari KIB B 33) Kecamatan Bejen Penambahan Rp13.730.000,00 merupakan reklas dari KIB B 34) Kecamatan Kledung Penambahan Rp6.370.000,00 meliputi:  Belanja modal kursi rapat Rp3.000.000,00  Reklas dari KIB B Rp3.350.000,00  Reklas dari KIB E Rp20.000,00 35) Kecamatan Bansari Penambahan Rp5.695.000,00 meliputi:  Belanja modal alat kantor Rp180.000,00  Reklas dari KIB B Rp4.655.000,00  Reklas dari KIB E Rp850.000,00 36) Kecamatan Tlogomulyo Penambahan Rp12.542.000,00 meliputi:  Belanja modal alat kantor Rp200.000,00  Reklas dari KIB B Rp8.315.000,00  Reklas dari KIB E Rp4.027.000,00 37) Kecamatan Selopampang Penambahan Rp11.483.000,00 meliputi:  Reklas dari KIB B Rp8.383.000,00  Reklas dari KIB E Rp3.100.000,00 38) Kecamatan Gemawang Penambahan Rp4.020.000,00 meliputi:  Belanja modal alat kantor Rp75.000,00  Reklas dari KIB B Rp2.500.000,00  Reklas dari KIB E Rp1.445.000,00 39) Kecamatan Tretep Penambahan Rp2.797.500,00 merupakan reklas dari KIB B 40) Kelurahan Temanggung I Penambahan Rp5.001.500,00 meliputi:  Reklas dari KIB B Rp4.411.500,00  Reklas dari KIB E Rp590.000,00 41) Kelurahan Temanggung II Penambahan Rp1.250.000,00 meliputi:


154

 Belanja modal kelengkapan komputer Rp100.000,00  Reklas dari KIB B Rp800.000,00  Reklas dari KIB E Rp350.000,00 42) Kelurahan Butuh Penambahan Rp3.872.000,00 meliputi:  Belanja modal alat kantor Rp280.000,00  Reklas dari KIB B Rp3.592.000,00 43) Kelurahan Jampiroso Penambahan Rp6.395.000,00 meliputi:  Belanja modal perlengkapan kantor Rp1.150.000,00  Belanja barang dan jasa Rp200.000,00  Reklas dari KIB B Rp4.545.000,00  Reklas dari KIB E Rp500.000,00 44) Kelurahan Jampirejo Penambahan Rp10.895.000,00 meliputi:  Belanja modal kelengkapan komputer dan alat kantor Rp850.000,00  Reklas dari KIB B Rp10.045.000,00 45) Kelurahan Kertosari Penambahan Rp2.695.000,00 merupakan reklas dari KIB B 46) Kelurahan Banyuurip Penambahan Rp3.700.000,00 meliputi:  Belanja modal kelengkapan komputer Rp200.000,00  Reklas dari KIB B Rp2.500.000,00  Reklas dari KIB E Rp1.000.000,00 47) Kelurahan Kowangan Penambahan Rp5.912,500,00 meliputi:  Belanja modal kelengkapan komputer Rp100.000,00  Reklas dari KIB B Rp3.200.000,00  Reklas dari KIB E Rp2.612.500,00 48) Kelurahan Jurang Penambahan Rp3.391.000,00 meliputi:  Belanja modal alat kantor Rp1.382.000,00  Reklas dari KIB B Rp2.009.000,00 49) Kelurahan Tlogorejo Penambahan Rp3.020.000,00 meliputi:  Belanja modal alat kantor Rp2.870.000,00  Reklas dari KIB E Rp150.000,00


155

50) Kelurahan Kebonsari Penambahan Rp3.760.000,00 meliputi:  Reklas dari KIB B Rp3.550.000,00  Reklas dari KIB E Rp210.000,00 51) Kelurahan Manding Penambahan Rp7.310.000,00 meliputi:  Belanja modal pengadaan mebelair dan alat kantor Rp2.600.000,00  Reklas dari KIB B Rp3.410.000,00  Reklas dari KIB E Rp1.300.000,00 52) Kelurahan Mungseng Penambahan Rp6.625.000,00 merupakan reklas dari KIB B 53) Kelurahan Purworejo Penambahan Rp9.218.900,00 meliputi:  Belanja modal perlengkapan kantor Rp4.055.000,00  Reklas dari KIB B Rp5.063.900,00  Reklas dari KIB E Rp100.000,00 54) Kelurahan Giyanti Penambahan Rp309.000,00 meliputi:  Reklas dari KIB B Rp184.000,00  Reklas dari KIB E Rp125.000,00 55) Kelurahan Madureso Penambahan Rp5.210.000,00 meliputi:  Belanja modal perlengkapan kantor Rp1.580.000,00  Reklas dari KIB B Rp3.375.000,00  Reklas dari KIB E Rp255.000,00 56) Kelurahan Sidorejo Penambahan Rp14.020.500,00 meliputi:  Reklas dari KIB B Rp12.486.500,00  Reklas dari KIB E Rp1.534.000,00 57) Kelurahan Walitelon Selatan Penambahan Rp6.595.000,00 meliputi:  Belanja modal alat kantor Rp800.000,00  Reklas dari KIB B Rp5.075.000,00  Reklas dari KIB E Rp720.000,00 58) Kelurahan Walitelon Utara Penambahan Rp8.086.000,00 meliputi:  Belanja barang dan jasa alat kantor Rp200.000,00  Reklas dari KIB B Rp7.886.000,00


156

59) Kelurahan Kranggan Penambahan Rp9.120.000,00 meliputi:  Belanja modal alat kantor Rp150.000,00  Reklas dari KIB B Rp4.700.000,00  Reklas dari KIB E Rp270.000,00  Reklas dari aset lainnya Rp4.000.000,00 60) Kelurahan Parakan Wetan Penambahan Rp5.540.000,00 meliputi:  Reklas dari KIB B Rp3.475.000,00  Reklas dari KIB E Rp2.065.000,00 61) Kelurahan Parakan Kauman Penambahan Rp11.038.000,00 meliputi:  Belanja modal kelengkapan komputer Rp100.000,00  Reklas dari KIB B Rp10.161.000,00  Reklas dari KIB E Rp777.000,00 62) Kelurahan Manggong Penambahan Rp5.695.000,00 meliputi:  Belanja modal alat kantor Rp2.070.000,00  Reklas dari KIB B Rp3.475.000,00  Reklas dari KIB E Rp150.000,00 63) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Penambahan Rp910.000,00 meliputi:  Belanja modal kelengkapan komputer Rp700.000,00  Reklas dari KIB B Rp210.000,00 64) Kantor Ketahanan Pangan Penambahan Rp7.292.500,00 meliputi:  Belanja modal alat kantor dan kelengkapan komputer 3.710.000,00  Reklas dari KIB B Rp3.582.500,00 65) Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Penambahan Rp11.270.000,00 meliputi:  Belanja modal alat kantor Rp200.000,00  Reklas dari KIB B Rp11.070.000,00 66) Kantor Arsip, Perpustakaan Dan Dokumentasi Penambahan Rp32.525.000,00 meliputi:  Belanja modal kelengkapan komputer Rp1.700.000,00  Reklas dari KIB B Rp29.825.000,00  Reklas dari KIB E Rp1.000.000,00


157

67) Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Penambahan Rp84.879.530,00 meliputi:  Belanja modal kelengkapan komputer Rp740.000,00  Reklas dari KIB B Rp83.951.340,00  Reklas dari KIB E Rp188.190,00 68) Dinas Peternakan Dan Perikanan Penambahan Rp73.749.772,00 meliputi:  Belanja modal kelengkapan komputer dan alat laboratorium Rp292.172,00  Belanja barang dan jasa alat laboratorium Rp1.833.500,00  Reklas dari KIB B Rp35.396.600,00  Reklas dari KIB E Rp36.227.500,00 69) Badan Pelaksana Penyuluhan Penambahan Rp211.058,00 merupakan reklas dari KIB B 70) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Penambahan Rp14.865.400,00 meliputi:  Belanja modal alat kantor Rp67.200,00  Reklas dari KIB B Rp14.776.200,00  Reklas dari KIB E Rp22.000,00 71) Pengelola Barang Penambahan Rp5.865.000,00 merupakan reklas dari KIB B 8. KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, yang meliputi Hutang PFK, Hutang Bunga, Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, dan Lain-lain kewajiban jangka pendek sebagai berikut : Kewajiban Jangka Pendek a.

Hutang PFK

b.

Hutang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah hutang jangka pendek

2013 Rp

2012 Rp

78.377.627,00

63.110.073,00

6.569.116.824,71

5.036.205.740,00

6.647.494.451,71

5.099.315.813,00

Saldo-saldo akun hutang jangka pendek per 31 Desember 2013 dan 2012 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Hutang PFK Hutang PFK per 31 Desember 2013 sebesar Rp78.377.627,00 adalah hutang pajak yang sudah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran SKPD namun sampai dengan tutup tahun anggaran belum disetor ke Kas Negara dan disetor pada Tahun 2013, dengan rincian:


158

a)

Dinas Pendidikan

Rp

6.385.256,00

b)

DKK

Rp

323.385,00

c)

Dinhubkominfo

Rp

293.250,00

d)

BKB dan PP

Rp

270.773,00

e)

Dinsos

Rp

387.796,00

f)

KP3M

Rp

4.921.690,00

g)

Dinbudparpora

Rp

2.504.469,00

h)

Setda

Rp

40.933.515,00

i)


Rp

124.250,00

j)

Kecamatan Tembarak

Rp

1.195.150,00

k)

Kecamatan Candiroto

Rp

2.918.130,00

l)

Kecamatan Ngadirejo

Rp

7.021.572,00

m)

Kecamatan Wonoboyo

Rp

212.550,00

n)

Kecamatan Kranggan

Rp

775.260,00

o)

Kecamatan Bejen

Rp

2.581.701,00

p)

Kecamatan Gemawang

Rp

1.853.230,00

q)

Kelurahan Kertosari

Rp

65.000,00

r)

Kelurahan Purworejo

Rp

17.700,00

s)


Rp

51.000,00

t)

Kelurahan Kranggan

Rp

75.750,00

u)


Rp

24.750,00

v)

Bapermades

Rp

3.498.950,00

w)


Rp

825.600,00

x)

Bapeluh

Rp

50.000,00

y)

Diperindagkop & UMKM

Rp

1.066.900,00

Jumlah Hutang PFK

Rp

78.377.627,00

b. Utang Jangka Pendek Lainnya Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2013 sebesar Rp6.569.116.824,71 adalah berupa Retensi/jaminan pemeliharaan Tahun Anggaran 2013 yang dianggarkan pada Tahun 2014 serta utang retensi Tahun Anggaran 2012 yang belum dicairkan sampai dengan 31 Desember 2013 terdiri dari retensi kegiatan fisik sebesar Rp4.623.907.385,00 dan Utang Jaminan Kesehatan Temanggung (JKT) di DKK sebesar Rp375.353.318,00 serta utang bahan obat RSU sebesar Rp1.569.856.121,71,00. Adapun rincian utang retensi adalah sebagai berikut:


159

Retensi dari Kegiatan Fisik: 1).


Rp.

3.117.494.745,00

2).


Rp.

88.282.500,00

3).

Dinas Pendidikan

Rp.

175.948.850,00

4).

RSU

Rp.

417.426.425,00

5).

Dinas Kesehatan

Rp.

123.902.050,00

6).

Bappeda

Rp.

263.045.650,00

7).

BKBPP

Rp.

55.604.550,00

8).

Dintanbunhut

Rp.

265.079.850,00

9).


Rp.

23.221.855,00

10).

Satpol PP

Rp.

5.618.500,00

11).

Dinhubkominfo

Rp.

7.260.000,00

12).

Bapeluh

Rp.

14.800.100,00

13).

BPBD

Rp.

28.140.900,00

14).

Kecamatan Tembarak

Rp.

3.495.260,00

15).

Kelurahan Mungseng

Rp.

6.999.150,00

16)

Setda

Rp

7.325.000,00

Rp.

4.623.907.385,00

JUMLAH

9. EKUITAS DANA Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Temanggung meliputi Ekuitas Dana Lancar (EDL), Ekuitas Dana Investasi (EDI) dan Ekuitas Dana Cadangan (EDC). Saldo per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 dapat dirinci sebagai berikut: Ekuitas Dana : 1.

Ekuitas Dana Lancar (EDL)

2.

Ekuitas Dana Investasi (EDI)

3.

Ekuitas Dana Cadangan (EDC)

Jumlah ekuitas dana

2013

2012

(Rp)

(Rp)

120.025.778.400,55

50.649.540.733,93

2.620.477.381.147,50

2.484.751.933.981,56

0,00

12.826.780.813,00

2.740.503.159.548,05

2.548.228.255.528,49

Saldo-saldo akun ekuitas dana per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Ekuitas Dana Lancar (EDL) Saldo akun ini merupakan selisih antara jumlah aset lancar dengan hutang jangka pendek, dengan rincian sebagai berikut: Ekuitas Dana Lancar (EDL) : a. Silpa b. Cadangan Piutang c. Cadangan Persediaan d. Dana yg harus disediakan untuk pembayaran hutang jk pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar

2013

2012

(Rp)

(Rp)

102.999.147.464,00

41.776.547.255,00

14.130.450.871,00

5.164.470.103,00

9.465.296.890,26

8.744.729.115,93

(6.569.116.824,71)

(5.036.205.740,00)

120.025.778.400,55

50.649.540.733,93


160

a. SILPA terdiri dari: 1) SILPA sebesar Rp102.999.147.464,00 dengan rincian: - Saldo Kas di Kas Umum Daerah

Rp91.906.927.721,00

- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp519.206.588,00

(Sisa UP/GU/TU dan Jasa Giro) - Saldo Kas di Bendahara Penerimaan

Rp 11.579.575,00

- Saldo Kas di BLUD

Rp10.561.433.580,00 Rp102.999.147.464,00

b. Cadangan Piutang Tahun 2013 sebesar Rp14.130.450.871,00 terdiri dari: - Piutang Pajak

Rp6.193.691.290,00

- Piutang Retribusi

Rp7.282.746.960,00

- Piutang lain-lain

Rp 620.679.592,00

- Bagian Lancar TPTGR

Rp

33.333.029,00

c. Cadangan Persediaan Tahun 2013 sebesar Rp9.465.296.890,26 adalah jumlah keseluruhan persediaan per 31 Desember 2013 yang ada di semua SKPD. d. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek lainnya sebesar Rp6.569.116.824,71. Jumlah Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 yaitu sebesar Rp120.025.778.400,55 dan Rp50.649.540.733,93 dapat dijelaskan dengan rincian perhitungan sebagai berikut: Aktiva Lancar a.

Kas di Kas Umum Daerah

b.

2013

2012

(Rp)

(Rp)

91.906.927.721,00

33.600.288.117,00

Kas di Bendahara Pengeluaran

597.584.215,00

3.074.820.114,00

c.

Kas di Bendahara Penerimaan

11.579.575,00

227.514.518,00

d.

Kas BLUD

10.561.433.580,00

4.937.034.579,00

e.

Piutang Pajak.

6.193.691.290,00

113.985.728,00

f.

Piutang Retribusi

7.282.746.960,00

4.327.605.254,00

g.

Piutang Lain – lain

620.679.592,00

686.896.092,00

h.

Bagian Lancar TP-TGR

33.333.029,00

35.983.029,00

i.

Persediaan

9.465.296.890,26

8.744.729.115,93

126.673.272.852,26

55.748.856.546,93

Jumlah Dikurangi: Hutang Jangka Pendek: a.

Utang PFK

b.

Utang Jangka Pendek lainnya

Jumlah Ekuitas Dana Lancar

2013

2012

(Rp)

(Rp)

78.377.627,00

63.110.073,00

6.569.116.824,71

5.036.205.740,00

6.647.494.451,71

5.099.315.813,00

120.025.778.400,55

50.649.540.733,93


161

2.

Ekuitas Dana Investasi (EDI) Saldo akun ini merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang berasal dari selisih investasi permanen ditambah aset tetap dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 sebagai berikut: Ekuitas Dana Investasi (EDI) : a. Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang b. Diinvestasikan dalam aset tetap c. Diinvestasikan dalam aset lainnya

2013

2012

(Rp)

(Rp)

84.474.235.696,50

63.331.520.432,56

2.511.850.827.512,00

2.417.434.531.715,00

24.152.317.939,00

3.985.881.834,00

0,00

0,00

2.620.477.381.147,50

2.484.751.933.981,56

d. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang Jumlah Ekuitas Dana Investasi

Jumlah Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2013 dan tahun 2012 sebesar Rp2.620.477.381.147,50 dan Rp2.484.751.933.981,56 dijelaskan dengan rincian perhitungan berikut : Investasi dan Aset : 1. Investasi Jangka Panjang . 2. Aset Tetap 3. Aset Lainnya Jumlah

2013

2012

(Rp)

(Rp)

84.474.235.696,50

63.331.520.432,56

2.511.850.827.512,00

2.417.434.531.715,00

24.152.317.939,00

3.985.881.834,00

2.620.477.381.147,50

2.484.751.933.981,56

Dikurangi: Kewajiban Jangka Panjang:

2012

(Rp)

(Rp)

Hutang Dalam Negeri- PP

0,00

0,00

Jumlah

0,00

0,00

Ekuitas Dana Investasi

3.

2013

2.620.477.381.147,50 2.484.828.179.981,56

Ekuitas Dana Cadangan Saldo akun ini merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang berasal dari dana cadangan, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00.

B. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2013 serta realisasi TA 2012, sebagai berikut:


162

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2013 sebesar Rp1.053.845.571.760,00 atau 101,41% 2013

2012

Pendapatan Daerah : Anggaran (Rp) 1. Pendapatan Asli Daerah(PAD) 2. Pendapatan Transfer 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Jumlah Pendapatan Daerah

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

91.966.542.000,00

102.080.197.094,00

78.514.689.212,00

917.843.425.000,00

923.068.872.390,00

867.105.424.469,00

29.362.471.000,00

28.696.502.276,00

21.195.460.000,00

1.039.172.438.000,00 1.053.845.571.760,00

966.815.573.681,00

dari anggarannya sebesar Rp1.039.172.438.000,00 dan 109,00 % dari realisasi TA 2012 sebesar Rp966.815.573.681,00. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2013 sebesar Rp1.053.845.571.760,00 tidak termasuk Pendapatan Hibah Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari provinsi yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah/RKUD (langsung ke rekening sekolah) sebesar Rp52.502.642.500,00. Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012, dengan rincian pos dan jumlah PAD sebagai berikut: 2013

Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

Anggaran (Rp)

2012 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

a. Pajak Daerah

23.826.100.000,00

25.583.570.757,00

11.470.230.704,00

b. Retribusi Daerah

14.656.229.000,00

15.480.551.151,00

14.038.793.022,00

10.831.063.000,00

11.287.250.631,00

9.555.591.771,00

42.653.150.000,00

49.728.824.555,00

43.450.073.715,00

91.966.542.000,00

102.080.197.094,00

78.514.689.212,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan d. Lain-lain PAD yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Realisasi PAD TA 2013 sebesar Rp102.080.197.194,00 atau 111,00% dari anggaran sebesar Rp91.966.542.000,00 dan 130,01% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp78.514.689.212,00. Dari perincian Pos PAD tersebut di atas, terlihat bahwa pelampauan penerimaan PAD sebesar 11,00 % atau Rp10.113.655.194,00 merupakan kontribusi dari semua obyek PAD yang seluruhnya mengalami pelampauan dari target yang ditetapkan. Kontribusi terbesar berasal dari obyek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADS) yang mengalami pelampauan target sebesar Rp7.223.524.912,00, hal ini antara lain disebabkan karena adanya penggeseran beberapa rincian obyek rekening dan munculnya obyek pendapatan baru yaitu Sewa Gedung Pemuda dan Kebudayaan. Adapun untuk rincian obyek rekening yang digeser dari obyek PAD Retribusi Daerah ke obyek PAD Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADS) adalah sebagai berikut:

- Pekan Syawalan (Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga) - Sewa Tanah Lambiran (Dinas Pekerjaan Umum)


163

- Sewa Tanah Bengkok Kelurahan/Hasil Pemanfaatan atau Pendayagunaan Hasil Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan (Sekretariat Daerah). Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2013 dan TA 2012, tersaji sebagai berikut: a. Pendapatan Pajak Daerah Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Temanggung dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah, dengan realisasi selama TA 2013 dan TA 2012 sebagai berikut: 2013

Pendapatan Pajak Daerah :

Anggaran (Rp)

1) Pajak Hotel

2012 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

80.500.000,00

90.955.000,00

79.200.000,00

2) Pajak Restoran

107.600.000,00

106.413.500,00

107.512.100,00

3) Pajak Hiburan

10.500.000,00

19.359.500,00

15.152.000,00

4) Pajak Reklame

415.000.000,00

427.335.397,00

481.685.521,00

8.500.000.000,00

9.676.396.653,00

8.420.523.479,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000.000,00

2.577.871.352,00

2.176.838.281,00

200.000.000,00

275.675.133,00

189.319.323,00

12.500.000,00

23.246.406,00

0,00

10) Pajak Bumi & Bangunan

12.000.000.000,00

12.386.317.816,00

0,00

Jumlah pendapatan pajak

23.826.100.000,00

25.583.570.757,00

11.470.230.704,00

5) Pajak Penerangan Jalan 6) Bahan Galian Gol.C 7) Pajak BPHTB 8) Pajak Air Bawah Tanah 9) Pajak Parkir

Realisasi pendapatan pajak daerah TA 2013 sebesar Rp25.583.570.757,00 atau 107,38% dari anggaran sebesar Rp23.826.100.000,00 dan 223,04% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp11.470.230.704,00. Dari 10 (sepuluh) jenis obyek Pajak Daerah tersebut diatas terdapat 9 (sembilan) obyek Pajak daerah yang melampaui target yang ditetapkan dan hanya 1 (satu) obyek Pajak Daerah yang tidak mencapai target yaitu Pajak Restoran dengan realisasi Rp106.413.500,00 atau 98,90%. Adapun ketidaktercapaian realisasi Pajak Restoran dari Anggaran yang ditetapkan, terjadi pada rincian obyek Restoran yang pada Tahun Anggaran berjalan beberapa Restoran menghentikan kegiatan usahanya. b. Pendapatan Retribusi Daerah Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing Satker Penghasil, dengan realisasi selama TA 2013 dan TA 2012 sebagai berikut: 2013

2012

Pendapatan retribusi : Anggaran (Rp) Retribusi Jasa Umum 1) Retribusi

Pelayanan

Kesehatan 2) Retribusi

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

12.502.689.000,00

13.365.314.879,00

11.992.772.661,00

7.355.713.000,00

7.241.497.312,00

6.211.353.416,00

500.000.000,00

745.311.400,00

522.317.900,00

Pelayanan

Persampahan/Kebersi han


164

2013

2012

Pendapatan retribusi : Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

3) Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte

365.000.000,00

773.030.000,00

1.236.500.000,00

2.900.000,00

6.202.000,00

11.798.000,00

488.226.000,00

483.238.200,00

426.640.100,00

2.351.850.000,00

2.612.846.675,00

2.172.020.845,00

789.000.000,00

889.078.000,00

742.049.000,00

650.000.000,00

614.111.292,00

550.533.736,00

0,00

0,00

119.559.664,00

1.248.540.000,00

1.191.006.848,00

1.174.119.750,00

9.500.000,00

11.425.000,00

0,00

437.000.000,00

432.885.000,00

441.604.100,00

215.040.000,00

165.048.700,00

173.303.600,00

4) Retribusi RPH

80.000.000,00

81.571.000,00

83.404.500,00

5) Retribusi Sewa GOR

25.000.000,00

36.365.000,00

38.844.000,00

50.000.000,00

86.380.000,00

55.600.000,00

0,00

0,00

5.024.950,00

90.000.000,00

52.119.998,00

64.249.800,00

12.000.000,00

4.000.000,00

0,00

330.000.000,00

321.212.150,00

312.088.800,00

905.000.000,00

924.229.424,00

871.900.611,00

650.000.000,00

721.646.984,00

723.570.591,00

230.000.000,00

171.533.540,00

119.995.020,00

Capil 4) Retribusi

Pelayanan

Pemakaman

dan

Pengabuan Mayat 5) Retribusi Parkir di tepi jalan umum 6) Retribusi

Pelayanan

Pasar 7) Retribusi

Pengujian

Kendaraan Bermotor 8) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 9) Retribusi Pasar Agro Kranggan Retribusi Jasa Usaha 1) Retribusi

Pemakaian

Kekayaan Daerah 2) Retribusi Terminal 3) Retribusi

Tempat

Khusus Parkir

6) Retribusi Sewa Mesin Gilas 7) Retribusi Sewa Tanah Lambiran Pengairan 8) Retribusi Sewa Tempat Reklame 9) Sewa

Penggilingan

Padi 10) Retribusi BBI Retribusi

Perijinan

Tertentu 1) Retribusi IMB 2) Retribusi Gangguan/

Ijin

Keramaian/HO


165

2013

2012

Pendapatan retribusi : Anggaran (Rp) 3) Retribusi Ijin Trayek Jumlah pendapatan retribusi

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

25.000.000,00

31.048.900,00

28.335.000,00

14.656.229.000,00

15.480.551.151,00

14.038.793.022,00

Realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2013 sebesar Rp15.480.551.151,00 atau 105,62% dari anggaran sebesar Rp14.656.229.000,00 dan 110,27% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp14.038.793.022,00. Secara keseluruhan realisasi pendapatan Retribusi Daerah mengalami pelampauan dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp824.322.151,00 atau 5,62%, pelampauan target ini berasal dari Retribusi Jasa Umum sebesar Rp862.625.879,00 atau 6,94% dan dari Retribusi Perijinan Tertentu sebesar Rp19.229.424,00 atau 2,12% sedangkan untuk Retribusi Jasa Usaha masih kurang target sebesar 4,99% atau masih kurang Rp57.533.152,00 dari anggaran yang ditetapkan Pada pendapatan retribusi daerah TA 2013 terdapat beberapa rekening retribusi yang ditiadakan atau dipindah ke rekening yang lain, untuk rekening retribusi daerah yang ditiadakan atau dipindah ke rekening yang lain karena adanya perubahan regulasi adalah sebagai berikut: 1. Rekening retribusi yang belum atau sudah tidak dianggarkan lagi dalam APBD TA 2013 namun masih terdapat realisasi penerimaannya yaitu Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kecamatan Temanggung dan Kecamatan Parakan, Sewa Kios Pujasera dan gedung bioskop 4 Dimensi (LLPADS DINBUDPARPORA), Penerimaan Pasar Ikan Dangkel (LLPADS DINAKAN), Denda Pengembalian Buku (Kantor ARPUSDOK), Pasar AGRO Kranggan; 2. Rekening retribusi yang dipindahkan pada APBD TA 2013 dari Obyek Penerimaan Retribusi Daerah ke LLPADS yaitu antara lain:

- Retribusi Sewa Tanah Bengkok Kelurahan yang dikelola oleh Bagian Pemerintahan Umun SETDA semula dianggarkan pada Retribusi Jasa Usaha bergeser menjadi Hasil Pemanfaatan atau Pendayagunaan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan pada kelompok Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADS);

- Retribusi Pekan Syawalan yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dari Retribusi Jasa Usaha dipindah ke LLPADS

- Retribusi Sewa Tanah Lambiran pada Dinas Pekerjaan Umum semula Retribusi Jasa Usaha dipindah ke Lain-lain Penerimaan Asli Daerah yang Sah (LLPADS); 3. Rekening Retribusi Daerah atau LLPADS yang baru antara lain adalah Retribusi Sewa Gedung Olah Raga/Lapangan/Balai Kelurahan/Pemakaian Kekayaan Daerah di beberapa Kelurahan yaitu Kelurahan Jampiroso, Jampirejo, Banyuurip, Kertosari, Sidorejo, Parakan Wetan dan Sewa Penggilingan Padi di Kelurahan Walitelon Selatan serta Sewa Gedung Pemuda dan Kebudayaan di Bagian Umum SETDA. Dari 20 (dua puluh) Rincian Obyek Retribusi Daerah baik Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha maupun Retribusi Jasa Perijinan Tertentu sebagaimana


166

tersebut di atas terdapat 9 (sembilan) rincian obyek retribusi yang tidak dapat mencapai target pada Tahun 2013 yaitu: 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dengan realisasi sebesar Rp7.241.497.312,00 atau 98,45% dari anggaran sebesar Rp7.355.713.000,00. Target anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Prosentase

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

4.490.000.000,00

5.216.337.000,00

116,18%

1.500.000.000,00

865.300.000,00

57,69%

1.328.213.000,00

1.119.342.312,00

84.27%

37.500.000,00

40.518.000,00

108.05%

7.355.713.000,00

7.241.497.312,00

98.45%

(%)

Pelayanan Kesehatan Masyarakat a). Pelayanan Kesehatan Umum di Puskesmas b). Pelayanan Jamkesmas Jampersal di Puskesmas c). Kapitasi ASKES d). Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan Jumlah

Dari perincian Retribusi Pelayanan Kesehatan tersebut, tampak bahwa tidak terpenuhinya target realisasi dikarenakan 2 (dua) sub rincian yang tidak memenuhi target yaitu: a. Kapitasi ASKES dengan realisasi Rp1.119.342.312,00 atau 84,27% dari anggaran yang ditetapkan, hal tersebut dikarenakan pembayaran Kapitasi dihitung berdasarkan jumlah dokter di Puskesmas dan rasio rujukan. Pada pertengahan tahun Puskesmas Kandangan terjadi perubahan jumlah dokter umum yang menyebabkan pembayaran Kapitasi turun dari Rp4.000,00 menjadi Rp2.000,00. Sedangkan Puskesmas-puskesmas yang memiliki 2 (dua) dokter, rasio rujukan masih banyak yang di atas 15% sehingga pembayaran Kapitasinya juga menurun dari Rp4.000,00 menjadi Rp2.000,00 b. Retribusi Pelayanan Jamkesmas dan Jampersal terealisasi sebesar Rp865.300.000,00 atau 57,69% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000,00. Tidak terpenuhinya target Retribusi Pelayanan Jamkesmas dan Jampersal tersebut dapat dijelaskan bahwa: 1) Sasaran ibu hamil bersalin di dalam jam kerja (jam 07.00 s/d 14.00) adalah 3.000 kasus persalinan normal dari sasaran keseluruhan sejumlah 12.000; 2) Realisasi persalinan normal di dalam jam kerja satu tahun adalah 1.730 kasus persalinan normal. Sedangkan 1.270 kasus diantaranya melakukan persalinan di Rumah Sakit Umum/Rumah Sakit Bersalin, dan Mandiri (tidak memakai dana Jampersal) serta melakukan persalinan di luar wilayah.


167

2. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (PMT) yang terealisasi sebesar Rp614.111.292,00 atau 94,48%, realisasi tersebut mengalami kenaikan dari tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp63.577.556,00 atau 11,54% meskipun belum mencapai target yang ditetapkan. Berkaitan dengan tidak tercapainya target retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat dijelaskan bahwa pengenaan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBB yang tengah mengalami transisi kewenangan dari KPP Pratama ke Pemerintah Daerah sehingga penataan penyesuaiannya (Customisasi) berdampak pada penetapan NJOP Menara yang baru terealisir pada Bulan September 2013. Penetapan NJOP Menara tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Kepala KP3M Nomor: 555/378/2013 Tanggal 12 September 2013 tentang Ketetapan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2013 yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKRD). Setelah SKRD ditetapkan ternyata perusahaan-perusahaan penyedia menara telekomunikasi keberatan dengan besaran nilai ketetapan restribusinya dan mengajukan permohonan keringanan kepada Bupati Temanggung dengan surat tertanggal 21 November 2013 serta disetujui keringanan sebesar 15% dari beban pembayaran. Selanjutnya pada tanggal 22 November 2013 KP3M menerbitkan Surat Keputusan Kepala KP3M Kabupaten Temanggung bernomor: 555/484/2013 tentang Ketetapan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan SKRD yang baru dengan tarif pembebanan turun 15% dari semula. Disamping itu menyimak kronologis tanggal sampai dengan terbitnya SKRD baru untuk dasar penarikan retribusi, KP3M hanya mempunyai waktu efektif penagihan kurang lebih 1 (satu) bulan untuk menagih sekitar 10 (sepuluh) perusahaan penyedia menara telekomunikasi yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Temanggung. Sedemikian hingga sampai dengan akhir Bulan Desember 2013 masih terdapat 2 (dua) perusahaan yang belum tertagih yaitu PT Telkomsel (telah melakukan pelunasan pada tanggal 14 Januari 2014 sebesar Rp233.558.366,00) dan PT Linggajati Al Manshurin (masih menjadi piutang sebesar Rp13.180720,00); 3. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum dengan realisasi sebesar Rp483.238.200,00 atau 98,98% dari anggaran sebesar Rp488.226.000,00, realisasi tersebut termasuk tunggakan-tunggakan pada tahun sebelumnya yang telah diperhitungkan dalam penetapan pengganggaran. Tidak tercapainya target penerimaan Parkir di Tepi Jalan Umum ini dapat dijelaskan karena masih adanya juru parkir yang masih belum tertib setoran; 4. Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan realisasi sebesar Rp165.048.700,00 atau 76,75% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp215.040.000,00, Realisasi tersebut termasuk sebagian dari penerimaan Pasar Agro Kranggan dari lahan perparkiran sebesar Rp4.800.000 yang telah dikoreksi dengan pengurangan pada pendapatan Pasar Kranggan. Target yang tidak tercapai sebesar Rp54.791.300,00 dikarenakan beberapa lahan Tempat Parkir Khusus yang potensial hilang sehingga mengurangi realisasi penerimaannya misalnya lahan–lahan Tempat Khusus Parkir seputaran Pasar Legi Parakan yang tengah dibangun; 5. Retribusi Sewa Tempat Reklame dengan realisasi sebesar Rp52.119.998,00 atau 57,91% dari anggaran sebesar Rp90.000.000,00. Tidak tercapainya target Retribusi Sewa Tempat Pemasangan Reklame dapat dijelaskan bahwa sebagian besar wajib retribusi merupakan perusahaan-perusahaan advertising/iklan yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Temanggung dan ada baliho yang lokasinya di Dusun Kaliampo, Desa Kebumen,


168

Kecamatan Pringsurat dengan nilai sewa Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) per tahun sejak bulan Maret 2013 belum ada yang menyewa. Sejak dibuat baliho tersebut disewa oleh Suara Merdeka Group kemudian disewa oleh Pikatan Water Park sampai dengan Bulan Februari 2013 dan tidak dilanjuntukan lagi. Telah diupayakan negosiasi supaya Suara Merdeka Group menyewa kembali baliho tersebut akan tetapi group perusahaan itu telah menyewa lokasi lain yang berada di Jalan Provinsi/Jalan Negara yang penerimaan retribusi sewanya masuk ke Bina Marga Provinsi. Lokasi strategis yang mampu menarik minat untuk pemasangan reklame yang berada di Jalan Kabupaten sudah banyak yang terisi sedangkan Pemasangan Reklame yang diminati oleh banyak pemohon adalah pada area Jalan Provinsi/Jalan Negara; 6. Retribusi Sewa Penggilingan Padi Kelurahan Walitelon Selatan dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp12.000.000,00 hanya tercapai realisasi sebesar Rp4.000.000,00 atau hanya 33,33% dari target. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pada saat penggilingan padi dikelola sendiri beban biaya operasionalnya terlalu besar melebihi penerimaan yang diperoleh, sehingga pada Tahun Anggaran 2013 Sewa Penggilingan Padi disewakan dengan cara lelang kepada Pihak Ketiga dengan realisasi penerimaan Rp4.000.000,00 per tahun; 7. Retribusi Balai Benih Ikan (BBI) dengan realisasi sebesar Rp321.212.150,00 atau 97,34% dari target yang ditetapkan. Tidak Tercapainya penerimaan Retribusi Balai Benih Ikan (BBI) pada TA 2013 dapat dijelaskan bahwa anomali cuaca yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia saat ini juga berdampak menyebabkan penurunan jumlah produksi dan mutu benih, disamping itu juga menurunnya minat minatani karena terjadinya eskalasi harga yang cukup tinggi dengan adanya pengaruh kenaikan harga BBM sehingga menurunkan tingkat keuntungan yang diperoleh; 8. Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian/HO yang terealisasi sebesar Rp171.533.540,00 atau 74,52% dari anggaran yang ditetapkan, meski demikian pencapaian realisasi tersebut masih mengalami kenaikan dari realisasi tahun sebelumnya. Kurang terpenuhinya target dari penerimaan Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian dikarenakan wajib retribusi tidak membayar sesuai dengan jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, dan banyaknya kegiatan usaha yang sudah tidak beroperasi dan atau masih beroperasi akan tetapi tidak melakukan registrasi ulang (perpanjangan) Ijin Gangguan/HO hal ini dikarenakan belum adanya aturan yang memberikan sanksi pada perusahaan yang tidak melakukan perpanjangan. Disamping itu untuk pengurusan Ijin Gangguan/HO dengan status baru biayanya lebih murah dari status perpanjangan. Berdasarkan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempersyaratkan bahwa setiap kegiatan usaha wajib memiliki Ijin Lingkungan, hal ini berdampak pada beberapa pengajuan perpanjangan Ijin Gangguan/HO yang waktu penerbitannya sebelum diberlakukan undangundang tersebut di atas sehingga perpanjangan ijinnya belum dapat diterbitkan karena terkendala persyaratan teknis. c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian atas laba perusahaan milik daerah TA 2013 dan tahun 2012 sebagai berikut:


169

Hasil Pengelolaan

2013

2012

Kekayaan Daerah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

a) Bank Jateng

4.574.000.000,00

4.556.557.277,00

4.199.422.356,00

b) PDAM

1.700.000.000,00

1.934.432.115,00

1.580.657.842,00

2.650.000.000,00

2.774.743.115,00

2.262.769.370,00

70.000.000,00

77.387.992,00

60.882.370,00

1.060.000.000,00

1.181.727.948,00

925.704.091,00

660.316.330,00

493.150.742,00

102.063.000,00

102.085.854,00

33.005.000,00

10.831.063.000,00

11.287.250.631,00

9.555.591.771,00

Yang Dipisahkan :

Realisasi (Rp)

1) Perusahaan Milik Daerah

c) PD Bank Pasar d) PD Apotek Waringin Mulyo e) BPR BKK Kecamatan f) PD Bhumi Phala Wisata g) PD Aneka Usaha

675.000.000,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2013 sebesar Rp11.287.250.631,00 atau 104,21% dari anggaran sebesar Rp10.831.063.000,00 dan 118,12% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp9.555.591.771,00. Secara keseluruhan penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berupa bagi hasil laba (deviden) Perusahaan-Perusahaan Milik Daerah mencapai target yang ditetapkan dan mengalami peningkatan dari Tahun Anggaran sebelumnya. Adapun Bagi Hasil Perusahaan Milik Daerah yang belum dapat mencapai target yang ditetapkan adalah PD Bhumi Phala Wisata dengan kurang target sebesar Rp14.683.670,00 atau 2,18% dan Bank Jateng dengan kurang target sebesar Rp17.442.723,00 atau 0,38% dari target yang ditetapkan. Tidak tercapainya target penerimaan kedua obyek rekening tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Realisasi penerimaan deviden BPD Jawa Tengah tidak mencapai target karena: a. Target yang ditetapkan masih bersifat perencanaan sedangkan besarnya deviden yang akan dibagikan kepada para pemegang saham ditentukan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tidak berdasarkan pada prosentase baku yang telah ditentukan oleh Peraturan daerah sebagaimana BUMD yang lainnya b. Disamping itu besar kecilnya deviden saham yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah tergantung pada Share Saham yang dimiliki oleh PEMDA. 2. Deviden PD Bhumi Phala Wisata tidak mencapai target yang ditetapkan sesuai dengan RKAP Tahun Anggaran 2013 dikarenakan animo pengunjung pada Tahun 2013 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:


170

a. Faktor kondisi cuaca yang sering turun hujan pada saat-saat Peak Season sehingga pengunjung enggan mengunjungi wahana b. Kenaikan harga tiket masuk yang diberlakukan pada pertengahan Tahun 2013 yang terdampak oleh ketidakberhasilan musim panen tembakau di wilayah Temanggung c. Disinyalir adanya kebocoran tiket masuk dengan banyaknya pengunjung yang memasuki wahana tanpa membeli tiket masuk oleh karena lemahnya pengawasan portal dan pengamanan d. Belum adanya wahana baru yang dapat meningkatkan animo kunjungan secara signifikan. d. Lain-lain PAD Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama TA 2013 dan tahun 2012 sebagai berikut:

2013

2012

Lain-lain PAD : Anggaran (Rp) 1) Penjualan Bekas

Drum

2) Penjualan

Hasil

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

4.000.000,00

9.585.000,00

7.950.000,00

16.000.000,00

16.160.900,00

15.570.500,00

11.000.000,00

21.900.000,00

20.225.000,00

210.000.000,00

251.135.000,00

1.254.080.000,00

1.000.000.000,00

1.003.459.153,00

1.906.912.700,00

787.150.000,00

2.340.762.052,00

963.508.509,00

20.000.000,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

5.223.700,00

0,00

0,00

0,00

4.787.650,00

50.000.000,00

101.000.000,00

0,00

900.000.000

1.052.075.670,00

1.119.751.700,00

5.100.000.000,00

6.781.063.046,00

7.194.869.204,00

13) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

10.000.000,00

2.650.000,00

19.370.000,00

14) Pendapatan Denda Retribusi

40.000.000,00

44.952.500,00

78.535.000,00

Kebun Pemerintah Daerah 3) Penerimaan Radio Temanggung 4) Penjualan Pasar Kliwon Baru Temanggung 5) Penjualan Pasar Wage Baru Ngadirejo 6) Penerimaan LainnyaDPPKAD 7) Pekan Syawalan 8) Sewa Tanah 9) Lambiran Penerimaan Lainnya Walitelon 10) Selatan Sewa Gedung Pemuda dan Kebudayaan 11) Sewa Tanah Eks Bengkok/Hasil Pemanfaatan atau Pendayagunaan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan 12) Jasa Giro Kas Umum Daerah


171

15) Pendapatan BLUD Jumlah lain-lain PAD

34.500.000.000,00 38.093.857.534,00 30.864.513.452,00 42.653.150.000,00 49.728.824.555,00 43.450.073.715,00

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2013 sebesar 49.728.824.555,00 atau 116,59% dari anggaran sebesar Rp42.653.150.000,00 dan 114,45% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp43.450.073.715,00. Kenaikan tajam pada penerimaan Lainlain PAD yang Sah dari tahun anggaran sebelumnya antara lain disebabkan adanya pergeseran 3 (tiga) rekening yang masuk pada rekening LLPADS dari rekening Retribusi Daerah dan 1 (satu) rekening baru yaitu: 1. Sewa Tanah Eks Bengkok Kelurahan yang dikelola oleh Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah dengan realisasi sebesar Rp1.052.075.670,00 atau 116,89% dari anggaran perubahan yang ditetapkan sebesar Rp 900.000.000,00; 2. Pendapatan Pekan Syawalan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga dengan realisasi sebesar Rp5.000.000,00 atau 25% dari anggaran. Kurang target anggaran penerimaan Pekan Syawalan dapat dijelaskan bahwa besaran kontrak perjanjian dengan pihak ketiga pengelola Pekan Syawalan untuk kontribusi lahan hanya sebesar Rp5.000.000,00 per penyelenggaraan; 3. Pendapatan Sewa Tanah Lambiran Dinas Pekerjaan Umum dengan realisasi sebesar Rp5.223.700,00 atau 104,47% dari anggaran yang ditetapkan; 4. Denda Retribusi Jasa Umum yang dikelola oleh DINHUBKOMINFO dengan realisasi sebesar Rp3.707.500,00; 5. Pendapatan dari Sewa Gedung Pemuda dan Kebudayaan yang merupakan rekening baru dan dikelola oleh Bagian Umum SETDA dengan realisasi sebesar Rp101.000.000,00 atau 202,02% dari anggaran yang ditetapkan; Kontribusi besar naiknya realisasi Lain-lain PAD yang Sah adalah dari penerimaan Pendapatan Lainnya dan Jasa Giro yang keduanya dikelola oleh DPPKAD selaku SKPKD. Pendapatan lainnya terealisasi sebesar Rp2.340.835.504,00 atau 297,38% dari anggaran sedangkan Jasa Giro realisasinya mencapai Rp6.780.989.594,00 atau 132,96% dari anggaran yang ditetapkan meskipun telah melampaui target Penerimaan Jasa Giro mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk realisasi Pendapatan lainnya yang yang dikelola dan/atau dicatat oleh DPPKAD dapat diperinci sebagai berikut:

Lain-lain PAD :

2013 Realisasi (Rp)

1)

Hasil Penjualan atas Penghapusan Aset Daerah

880.496.250,00

2)

Denda keterlambatan atas pekerjaan

604.260.819,00

3) Penerimaan Klaim LHP, Jaminan, Keterlambatan Proyek

308.035.854,00

4) Penerimaan SILPA dari Sisa Belanja atau lainnya

310.048.302,00

5) Penerimaan Sewa Tanah/Rumah Aset Pemda

101.464.400,00

6) Penerimaan Potongan Hutang Kasda PT TASPEN


32.507.558,00

172

7) Penggantian Lahan Pertanian (Irigasi) Dintanbunhut

26.768.900,00

8) Bunga Dana Bergulir

21.590.014,00

9) Denda Pengembalian Buku Kantor Arpusdok

15.022.000,00

10) LLPADS Dinbudparpora

12.329.500,00

11) LLPADS Dinakan

11.301.500,00

12) Sewa Kios/Los Pasar Agro Kranggan

11.000.000,00

13) Penerimaan SILPA lebih setor penerimaan pendapatan

3.455.055,00

14) Setoran Ijin Makam/Pelayanan Pemakaman

1.232.000,00

15) Setoran Sewa Balai Kelurahan Temanggung II

1.250.000,00

Jumlah lain-lain PAD

2.340.762.052,00

Dari 15 (lima belas) Obyek Lain-lain PAD yang Sah tersebut hanya pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang tidak memenuhi target yang ditetapkan,dimana realisasinya hanya sebesar Rp2.650.000,00 atau 26,50% dari anggaran sebesar Rp10.000.000,00. Hal ini dapat dijelaskan bahwa penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berasal dari angsuran penggantian yang telah berjalan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya dan belum muncul adanya Kerugian Daerah yang baru. Adapun realisasi tersebut merupakan sisa-sisa angsuran dan sebagian besar pembayaran Tuntutan Ganti Kerugian telah lunas. 2. Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, meliputi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi dengan realisasi dalam TA 2013 dan 2012 sebagai berikut: 2013 Pendapatan Transfer : a. Transfer

Pemerintah

Pusat-Dana Perimbangan

Anggaran (Rp)

2012 Realisasi (Rp)

749.673.444.000,00 743.027.752.791,00

Realisasi (Rp) 707.239.144.911,00

1) Dana Bagi Hasil Pajak

28.923.977.000,00

23.225.082.234,00

34.819.961.018,00

2) Dana Bagi Hasil SDA

22.919.553.000,00

27.003.376.557,00

957.185.893,00

651.171.674.000,00 651.171.674.000,00

584.158.278.000,00

3) Dana Alokasi Umum 4) Dana Alokasi Khusus b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 1) Dana Penyesuaian c. Transfer

Pemerintah

Provinsi 1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi 2) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Pendapatan Transfer

46.658.240.000,00

41.627.620.000,00

87.303.720.000,00

136.253.400.000,00 136.253.400.000,00

99.581.821.000,00

136.253.400.000,00 136.253.400.000,00

99.581.821.000,00

31.916.581.000,00

43.787.719.599,00

60.284.458.558,00

31.916.581.000,00

43.787.719.599,00

60.284.458.558,00

0,00

0,00

0,00

917.843.425.000,00 923.068.872.390,00

867.105.424.469,00

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2013 sebesar Rp923.068.872.390,00 atau 100,57% dari anggarannya sebesar Rp917.843.425.000,00 dan 106,45% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp867.105.424.469,00. Secara keseluruhan pendapatan Transfer baik yang


173

berasal dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Pusat telah memenuhi bahkan melampaui target sebesar Rp5.225.447.390,00 atau 0,57% dari target yang telah ditetapkan. Dari ketiga jenis obyek pendapatan transfer tersebut yang masih kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu penerimaan dari transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) dan transfer Dana Bagi Hasil Pajak. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak menurut perinciannya adalah sebagai berikut: Dana Bagi Hasil Pajak a) Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Prosentase

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

18.228.137.000,00

14.737.457.045,00

80,85%

10.695.840.000,00

8.487.625.189,00

79,35%

28.923.977.000,00

23.225.082.234,00

80,30%

(%)

b) Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Ps 25 dan Ps 29 WOPDN dan PPh Ps 21 Jumlah

Dari rincian realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak di atas tampak bahwa semua Dana Bagi Hasil Pajak tidak memenuhi target dimana untuk Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan hanya terealisasi sebesar Rp14.737.457.045,00 atau 80,85% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp18.228.137.000,00 dan untuk Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/25/29 WPOPDN hanya terealisasi Rp8.487.625.189,00 atau 79,35% dari target anggaran. Kedua hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan-Perkotaan (PBB-P2) telah diserahkan pengelolaannya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sehingga untuk Transfer Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan hanya bersumber dari penerimaan dari PBB Pertambangan, Perkebunan, dan Kehutanan diluar penerimaan PBB Pedesaan-Perkotaan. Untuk Bagi Hasil Pajak baik Pajak Penghasilan maupun Pajak Bumi Bangunan dari sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Kehutanan pengelolaannya tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sedangkan untuk Pemerintah Daerah hanya memperoleh penerimaan transfer bagi hasilnya saja. Sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan-Perkotaan (PBB-P2) yang pengelolaannya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah penerimaananya dimasukkan pada obyek Pajak Daerah yang untuk TA 2013 realisasinya mencapai Rp12.238.467.459,00 atau 101,99% dari target yang ditetapkan. a. Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat, meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan realisasi dalam TA 2013 dan TA 2012 sebagai berikut: 2013

Pendapatan Transfer PP- Dana Perimbangan :

Anggaran (Rp)

2012 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

1)

Bagi Hasil Pajak

28.923.977.000,00

23.225.082.234,00

34.819.961.018,00

2)

Bagi Hasil SDA

22.919.553.000,00

27.003.376.557,00

957.185.893,00

3)

Dana Alokasi Umum

651.171.674.000,00

651.171.674.000,00

584.158.278.000,00

4)

Dana Alokasi Khusus

46.658.240.000,00

41.627.620.000,00

87.303.720.000,00

749.673.444.000,00

743.027.752.791,00

707.239.144.911,00

Jumlah Transfer – Dana Perimbangan


174

Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan TA 2013 sebesar Rp743.027.752.791,00 atau 99,11% dari anggaran Rp749.673.444.000,00 dan 105,06% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp707.239.144.911,00. b. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berasal dari Pemerintah Pusat, meliputi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian, dengan realisasi dalam TA 2013 dan TA 2012 sebagai berikut: 2013

Pendapatan Transfer PPLainnya :

Anggaran (Rp)

1)

Dana Otonomi Khusus

2)

Dana Penyesuaian

Jumlah Transfer Lainnya

2012 Realisasi (Rp)

0,00

Realisasi (Rp)

0,00

0,00

136.253.400.000,00 136.253.400.000,00

99.581.821.000,00

136.253.400.000,00 136.253.400.000,00

99.581.821.000,00

Realisasi Penerimaan TA 2013 sebesar Rp136.253.400.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp136,253,400,000,00 dan 136,82% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp99.581.821.000,00. c. Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi berasal dari Pemerintah Provinsi, meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya, dengan realisasi dalam TA 2013 dan TA 2012 sebagai berikut: 2013

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi : 1.

Bagi Hasil Pajak

2.

Bagi Hasil Lainnya

2012

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

31.915.581.000,00

43.787.719.599,00

60.284.458.558,00

0,00

0,00

0,00

31.915.581.000,00

43.787.719.599,00

60.284.458.558,00

Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (Pemprov)

Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2013 sebesar Rp43.787.719.599,00 atau 137,19% dari anggaran sebesar Rp31.915.581.000,00 dan 72,63% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp60.284.458.558,00. 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah penerimaan daerah selain yang telah dikelompokkan di atas, dengan realisasi dalam TA 2013 dan TA 2012 sebagai berikut: 2013

Lain-lain Pendapatan yang Sah a. Hibah badan/lembaga/organs asi swasta b. Bantuan Keuangan Provinsi Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Anggaran (Rp) 1.051.910.000,00

2012 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

428.077.240,00

145.820.000,00

28.310.561.000,00 28.268.425.036,00

21.049.640.000,00

29.362.471.000,00 28.696.502.276,00

21.195.460.000,00


175

Realisasi Lain-lain Pendapatan TA 2013 sebesar Rp28.696.502.276,00 atau 97,73% dari anggaran sebesar Rp29.362.471.000,00 dan 135,38% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp21.195.460.000,00. Realisasi Pendapatan Hibah sebesar Rp428.077.240,00 merupakan hibah WISMP yang kegiatannya dilaksanakan oleh BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. 4.

BELANJA Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa. Dalam TA 2013 dan TA 2012 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung terdapat 72 Satker, dimana SatkerSatker tersebut merupakan pengguna anggaran. Anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2013 serta realisasi TA 2012, sebagai berikut: 2013

2012

Belanja Daerah : Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

1. Belanja Operasi

894.149.721.065,00

846.340.234.399,00

750.318.074.254,00

2. Belanja Modal

228.319.862.598,00

103.805.509.274,00

162.080.116.908,00

750.000.000,00

221.845.000,00

281.774.720,00

52.281.896.500,00

50.473.636.522,00

43.644.194.104,00

1.175.501.480.163,00

1.000.841.225.195,00

956.324.159.986,00

3. Belanja Tidak Terduga (BTT) 4. Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa Jumlah Belanja Daerah

Jumlah realisasi belanja daerah TA 2013 sebesar Rp1.000.841.225.195,00 atau 85,10% dari anggaran sebesar Rp1.175.501.480.163,00 dan 104,65% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp956.324.159.986,00. Realisasi Belanja Daerah TA 2013 sebesar Rp1.000.867.918.364,00 tidak termasuk belanja yang berasal dari Hibah Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari provinsi yang tidak melalui RKUD sebesar Rp48.881.847.235,00. 1. Belanja Operasi Belanja Operasi Kabupaten Temanggung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial dengan realisasi TA 2013 dan TA 2012 sebagai berikut: 2013

2012

Belanja Operasi : Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

a. Belanja Pegawai

637.272.033.810,00

610.465.641.752,00

573.485.889.464,00

b. Belanja Barang&

162.157.140.735,00

146.815.985.535,00

121.777.498.747,00

1.448.750.000,00

1.352.611.525,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.801.569.520,00

58.141.919.542,00

40.922.373.670,00

Jasa c. Bunga d. Subsidi e. Hibah


176

f. Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasi

30.470.227.000,00

29.564.076.045,00

14.132.312.373,00

894.149.721.065,00

846.340.234.399,00

750.318.074.254,00

Realisasi Belanja Operasi TA 2013 sebesar Rp846.340.234.399,00 atau 94,70% dari anggaran Rp894.149.721.065,00 dan 112,79% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp750.318.074.254,00. a. Belanja Pegawai (BP) Belanja Pegawai (BP) dengan realisasi TA 2013 sebesar Rp610.465.641.752,00 atau 95,79% dari anggarannya sebesar Rp637.272.033.810,00 dan 106,44% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp573.485.889.464,00, dengan rincian sebagai berikut: 2013

2012

Belanja Pegawai : Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Gaji dan Tunjangan

444.432.239.285,00

435.186.912.875,00

419.012.398.924,00

Tambahan Penghasilan PNS

148.229.500.000,00

134.261.196.960,00

116.557.058.840,00

2.920.000.000,00

2.774.240.100,00

2.908.555.300,00

1.563.512.000,00

1.189.652.500,00

1.204.946.893,00

585.593.500,00

571.831.627,00

1.313.775.804,00

Honorarium PNS

16.641.262.350,00

14.723.661.340,00

12.179.851.280,00

Honorarium Non PNS

21.167.973.450,00

20.180.933.900,00

19.185.293.356,00

770.223.225,00

657.202.700,00

743.889.811,00

98.230.000,00

83.930.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

734.500.000,00

709.479.750,00

276.169.256,00

900.000,00

900.000,00

0,00

128.100.000,00

125.700.000,00

103.950.000,00

637.272.033.810,00

610.465.641.752,00

573.485.889.464,00

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Biaya Pemungutan Pajak Daerah Insentip Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

Uang Lembur Belanja Beasiswa Belanja Kursus, sosialisasi dan bimbingan teknis Belanja Pegawai BLUD Belanja Penghargaan bagi Pegawai Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Jumlah Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012 sebesar Rp610.465.711.752,00 dan Rp573.485.889.464,00 dapat dirinci per SKPD sebagai berikut: 2013

2012


Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Dinas Pendidikan

420.741.647.807,00

402.903.274.602,00

378.619.661.933,00

Dinas Kesehatan

35.237.404.756,00

34.974.546.242,00

32.686.738.550,00

17.079.011.182,00

17.012.791.044,00

15.355.246.618,00

14.044.622.142,00

13.679.073.461,00

13.391.174.356,00

RSU Dinas Pekerjaan Umum


177

2013

2012


Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

BAPPEDA

3.751.936.517,00

3.600.955.642,00

3.072.273.724,00

Dinhubkominfo

3.180.122.517,00

3.086.587.888,00

2.901.503.114,00

1.819.779.367,00

1.673.696.240,00

1.891.361.194,00 3.015.972.048,00

2.948.545.845,00

3.159.248.540,00

BKBPP

6.457.213.132,00

6.287.035.267,00

5.938.794.223,00

Dinas Sosial

2.251.292.026,00

2.082.898.905,00

2.039.470.557,00

Disnakertrans

3.659.832.345,00

3.504.639.648,00

3.481.822.943,00

KP3M

1.067.601.851,00

1.036.213.944,00

978.539.430,00

Dinbudparpora

2.395.311.576,00

2.278.940.200,00

2.313.405.791,00

Satpol PP

2.942.333.112,00

2.822.494.778,00

3.097.258.948,00

985.728.707,00

944.584.011,00

743.004.734,00

9.094.938.700,00

8.163.351.996,00

7.273.299.796,00

Bupati/Wakil Bupati

565.281.000,00

555.762.930,00

559.194.574,00

Sekretariat Daerah

17.020.343.453,00

16.470.736.991,00

15.172.035.835,00

Sekretariat DPRD

2.516.238.987,00

2.226.652.400,00

2.153.004.977,00

19.547.122.554,00

17.783.465.558,00

17.270.165.201,00

Inspektorat

2.637.785.040,00

2.408.417.166,00

2.387.216.509,00

BKD

2.729.437.304,00

2.345.832.372,00

2.091.797.073,00


1.693.471.478,00

1.682.309.878,00

1.577.490.399,00

Kecamatan Tembarak

1.434.407.028,00

1.423.422.481,00

1.180.922.258,00


1.604.079.908,00

1.594.934.808,00

1.402.255.248,00

Kecamatan Kaloran

1.463.005.932,00

1.444.922.605.,00

1.238.952.622,00

Kecamatan Parakan

1.554.113.349,00

1.545.394.202,00

1.382.821.690,00

Kecamatan Bulu

1.567.139.942,00

1.547.237.607,00

1.481.366.476,00

Kecamatan Kedu

1.558.111.780,00

1.531.704.988,00

1.397.177.081,00

Kecamatan Kandangan

1.509.701.956,00

1.501.317.005,00

1.380.669.655,00

Kecamatan Candiroto

1.285.491.912,00

1.258.539.519,00

1.243.126.006,00

Kecamatan Ngadirejo

1.766.416.202,00

1.755.999.170,00

1.574.069.257,00

Kecamatan Jumo

1.324.499.877,00

1.302.118.284,00

1.226.802.760,00

Kecamatan Wonoboyo

1.124.870.901,00

1.106.407.226,00

1.047.590.834,00

Kecamatan Kranggan

1.437.763.858,00

1.396.359.647,00

1.335.264.736,00

Kecamatan Bejen

1.171.071.351,00

1.151.340.571,00

1.133.524.619,00

Kecamatan Kledung

1.078.737.080,00

1.064.466.103,00

934.576.213,00

Kecamatan Bansari

1.356.125.835,00

1.337.588.215,00

1.230.243.628,00


1.477.554.000,00

1.443.740.123,00

1.288.563.566,00


1.380.630.606,00

1.373.416.243,00

1.157.776.753,00

Kecamatan Gemawang

1.224.267.499,00

1.216.540.151,00

1.067.291.255,00

Kecamatan Tretep

1.097.236.536,00

1.071.936.775,00

1.088.712.930,00

383.206.273,00

369.190.070,00

311.907.036,00

Badan Lingkungan Hidup Dindukcapil

Kantor Kesbang DPRD

DPPKAD



178

2013

2012


Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)


306.587.818,00

304.549.431,00

161.314.293,00

Kelurahan Butuh

346.900.444,00

341.259.031,00

312.244.898,00

Kelurahan Jampiroso

302.471.060,00

294.872.933,00

299.804.546,00

Kelurahan Jampirejo

341.291.304,00

338.350.266,00

308.810.633,00

Kelurahan Kertosari

352.102.978,00

345.252.124,00

362.948.812,00

Kelurahan Banyuurip

339.045.653,00

330.935.412,00

351.066.093,00

Kelurahan Kowangan

407.818.059,00

396.726.857,00

282.321.071,00

Kelurahan Jurang

256.695.663,00

237.040.369,00

219.574.153,00

Kelurahan Tlogorejo

353.770.743,00

348.645.001,00

313.670.261,00

Kelurahan Kebonsari

315.530.869,00

308.512.419,00

281.973.069,00

Kelurahan Manding

298.452.524,00

292.873.632,00

278.872.694,00

Kelurahan Mungseng

307.829.142,00

293.795.725,00

285.268.290,00

Kelurahan Purworejo

366.754.713,00

345.765.412,00

327.042.556,00

Kelurahan Giyanti

321.779.769,00

323.500.216,00

337.133.073,00

Kelurahan Madureso

302.781.877,00

299.536.571,00

274.773.399,00

Kelurahan Sidorejo Kelurahan Walitelon Selatan Kelurahan Walitelon Utara

329.771.286,00

307.729.124,00

339.238.080,00

299.985.911,00

278.942.656,00

306.099.704,00

326.744.195,00

319.356.620,00

346.110.327,00

Kelurahan Kranggan Kelurahan Parakan Wetan Kelurahan Parakan Kauman

390.395.062,00

366.157.901,00

340.691.938,00

423.991.764,00

415.658.735,00

487.039.665,00

349.727.659,00

341.293.187,00

414.754.093,00

Kelurahan Manggong

345.392.073,00

315.964.009,00

318.382.675.00

BPBD

938.356.803,00

850.291.793,00

704.741.816,00


670.178.249,00

600.438.155,00

731.086.288,00

Bapermades

2.407.292.373,00

2.246.325.150,00

1.948.505.681,00

Kanarpusdok

1.575.478.778,00

1.532.224.097,00

1.476.051.561,00

Dintanbunhut

4.494.651.576,00

4.249.336.947,00

4.387.598.607,00

Dinakan

3.364.664.815,00

3.251.979.382,00

3.211.623.850,00

Bapeluh

6.407.964.579,00

6.169.381.945,00

5.613.521.566,00

Disperindagkop-UMKM

8.723.184.818,00

7.363.480.724,00

6.423.967.084,00

637.272.033.810,00

610.465.641.752,00

573.485.889.464,00

Jumlah Belanja Pegawai

b. Belanja Barang dan Jasa (BBJ) Belanja Barang dan Jasa (BBJ) realisasi TA 2013 sebesar Rp146.815.985.535,00 atau 90,54% dari anggaran sebesar Rp162.157.140.735,00 dan 120,56% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp121.777.498.747,00, dengan rincian sebagai berikut:


179

2013

Belanja Barang dan Jasa:

2012

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

5.039.427.070,00

4.723.212.635,00

3.436.680.074,00

Habis Belanja Bahan Material

12.838.788.280,00

12.024.404.841,00

9.743.065.364,00

Belanja Jasa Kantor

27.231.295.585,00

22.785.784.579,00

20.756.598.122,00

325.489.000,00

318.586.800,00

322.930.400,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.702.468.795,00

4.810.006.056,00

4.368.199.616,00

Belanja Cetak & Penggandaan

4.887.389.630,00

4.335.294.490,00

3.873.774.274,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir

690.875.000,00

480.697.064,00

359.269.991,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

533.780.000,00

432.501.500,00

430.569.700,00

Belanja Sewa Alat Berat

230.000.000,00

204.743.000,00

0,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

557.096.000,00

504.522.250,00

592.855.950,00

8.996.555.275,00

7.605.380.375,00

5.727.787.840,00

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

338.216.000,00

290.215.050,00

1.457.719.800,00

Belanja Pakaian Kerja

132.564.000,00

128.269.000,00

92.206.200,00

1.766.309.000,00

1.677.933.900,00

1.811.605.020,00

20.367.633.550,00

17.113.899.699,00

15.598.990.845,00

970.120.250,00

950.310.000,00

760.356.000,00

1.869.632.000,00

1.585.540.725,00

1.693.695.200,00

27.645.290.000,00

28.413.655.008,00

25.820.121.752,00

389.043.000,00

259.596.413,00

383.015.583,00

1.078.930.000,00

670.839.000,00

242.050.000,00

55.000.000,00

45.305.000,00

63.404.775,00

Belanja Barang Dana BOS

0,00

0,00

0,00

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masy/Pihak Ketiga

39.580.979.300,00

36.636.212.620,00

22.448.236.325,00

Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

0,00

0,00

0,00

Belanja Kepesertaan

354.525.000,00

244.075.530,00

1.794.365.916,00

Belanja Tuntutan Hukum

575.734.000,00

575.000.000,00

0,00

Belanja Bahan Pakai

Belanja Premi Asuransi

Belanja Makanan & Minuman

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Belanja Perjalanan Dinas Belanja Beasiswa Pendidikan Belanja Kursus,pelatihan sosialisasi dan bimtek PNS Belanja Barang & Jasa BLUD Belanja Penghargaan Kepada Pegawai/Masyarakat/Desa Belanja Pemeliharaan Belanja Jasa Konsultasi

Jumlah Belanja Barang/Jasa

162.157.140.735,00

146.815.985.535,00 121.777.498.747,00


180

Realisasi Belanja Tuntutan Hukum sebesar Rp575.000.000,00 adalah pembayaran Biaya Tuntutan atas Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/Pdt/2010 tentang Gugatan atas Pembangunan Senderan Tebing Kali Aji Desa Bandunggede Kecamatan Kedu. Pada amar putusannya Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Temanggung c.q. Bupati Temanggung c.q. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor: 04/Pdt.G/2009/PN.Tmg tanggal 1 Juli 2009 dan di tingkat Banding Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 283/PDT/2009/PT.SMG tanggal 26 Oktober 2009 yang dalam kedua amar putusannya tersebut mengabulkan gugatan Penggugat (Rochman Fakih, S.E./PT. Wilis Investama), sehingga Tergugat dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Temanggung harus membayar kepada Penggugat uang borongan sebesar Rp575.000.000,00 yang pada APBD TA 2014 dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah Bagian Umum. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2013 dan TA 2012 sebesar Rp146.815.985.535,00 dan Rp121.777.498.747,00 dapat dirinci per SKPD sebagai berikut: 2013


Anggaran (Rp)

2012 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Dinas Pendidikan

9.598.133.450,00

8.210.501.948,00

9.085.248.557,00

Dinas Kesehatan

12.736.696.240,00

11.372.434.597,00

8.733.792.291,00

RSU

27.983.585.000,00

28.690.741.246,00

25.820.121.752,00


28.397.583.300,00

25.654.490.472,00

18.250.181.351,00

2.402.834.830,00

1.980.838.007,00

1.876.573.309,00

888.953.050,00

838.039.302,00

702.209.111,00

BAPPEDA Dinhubkominfo Badan Lingkungan Hidup

3.076.132.080,00

1.202.694.603,00

3.518.456.800,00 1.111.919.200,00

997.865.557,00

1.188.043.100,00

BKBPP

1.839.964.250,00

1.743.178.528,00

1.340.533.979,00

Dinas Sosial

1.263.736.670,00

1.049.400.956,00

789.209.217,00

Disnakertrans

1.636.531.050,00

1.517.446.829,00

611.680.985,00

599.137.600,00

531.242.196,00

394.501.484,00

1.165.124.100,00

1.097.438.688,00

1.079.000.384,00

Satpol PP dan Linmas

899.081.400,00

825.313.505,00

509.964.640,00

Kantor Kesbang

357.234.000,00

321.368.325,00

210.064.788,00

DPRD

0,00

0,00

0,00

Bupati/Wakil Bupati

0,00

0,00

0,00

Sekretariat Daerah

23.484.905.410,00

Sekretariat DPRD

10.340.717.171,00

8.556.773.850,00

8.990.570.959,00

2.379.860.205,00

1.705.020.801,00

1.624.603.335,00

301.380.800,00

276.322.554,00

203.239.410,00

1.532.977.000,00

1.068.321.119,00

1.918.513.971,00

174.837.250,00

171.706.034,00

194.285.939,00

Kecamatan Tembarak

115.565.000,00

104.789.548,00

103.382.439,00


110.732.500,00

106.545.154,00

107.679.950,00

Dindukcapil

KP3M Dinbudparpora

DPPKAD Inspektorat BKD Kecamatan Temanggung

21.340.142.612,00


18.396.056.290,00

181

2013


Anggaran (Rp)

2012 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Kecamatan Kaloran

135.002.400,00

129.698.154,00

164.228.817,00

Kecamatan Parakan

118.779.000,00

112.654.668,00

172.102.042,00

Kecamatan Bulu

120.712.000,00

116.451.725,00

173.075.423,00

Kecamatan Kedu

132.482.000,00

111.984.038,00

135.114.601,00

Kecamatan Kandangan

125.196.000,00

119.018.588,00

117.909.039,00

Kecamatan Candiroto

107.736.000,00

96.469.956,00

105.891.192,00

Kecamatan Ngadirejo

115.051.000,00

114.355.894,00

117.593.500,00

Kecamatan Jumo

116.610.500,00

111.593.155,00

110.345.257,00

Kecamatan Wonoboyo

112.535.000,00

104.278.535,00

102.964.331,00

Kecamatan Kranggan

103.872.000,00

96.201.867,00

98.334.297,00

Kecamatan Bejen

124.464.500,00

118.238.855,00

109.953.245,00

Kecamatan Kledung

133.409.000,00

132.239.400,00

118.277.675,00

Kecamatan Bansari

134.910.000,00

128.208.540,00

149.668.941,00


108.938.900,00

104.647.370,00

111.235.291,00

135.084.500,00

132.796.347,00

136.780.956,00

Kecamatan Gemawang

102.775.500,00

99.261.239,00

107.636.762,00

Kecamatan Tretep

112.115.000,00

108.774.299,00

109.976.822,00


38.135.000,00

24.453.771,00

40.879.413,00


59.804.000,00

58.309.803,00

26.095.182,00

Kelurahan Butuh

37.970.000,00

37.101.386,00

22.660.501,00

Kelurahan Jampiroso

44.544.950,00

41.845.124,00

25.571.505,00

Kelurahan Jampirejo

41.817.400,00

37.560.734,00

29.516.187,00

Kelurahan Kertosari

40.830.000,00

35.689.004,00

46.235.135,00

Kelurahan Banyuurip

52.121.400,00

50.469.222,00

34.810.815,00

Kelurahan Kowangan

45.874.500,00

42.347.288,00

26.611.827,00

Kelurahan Jurang

85.490.000,00

77.195.014,00

29.654.420,00

Kelurahan Tlogorejo

43.699.500,00

29.867.876,00

19.949.331,00

Kelurahan Kebonsari

47.945.000,00

46.552.098,00

30.873.301,00

Kelurahan Manding

44.860.000,00

39.084.214,00

33.018.947,00

Kelurahan Mungseng

40.635.000,00

36.868.644,00

26.316.758,00

Kelurahan Purworejo

51.171.000,00

46.623.395,00

34.579.788,00

Kelurahan Giyanti

44.774.800,00

40.494.499,00

24.372.499,00

Kelurahan Madureso

45.890.000,00

41.481.226,00

29.592.062,00

Kelurahan Sidorejo

50.341.500,00

36.225.417,00

30.026.245,00

41.003.000,00

33.149.491,00

28.627.120,00




182

2013

Belanja Barang dan Jasa: Kelurahan Walitelon

Anggaran (Rp)

2012 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

39.190.000,00

35.769.289,00

27.759.553,00

40.635.000,00

35.762.155,00

28.429.326,00

37.615.000,00

25.104.478,00

30.569.129,00

39.680.000,00

32.271.249,00

36.889.836,00

39.205.034,00

34.582.202,00

30.911.074,00

1.246.136.250,00

1.181.378.066,00

458.292.346,00

545.376.650,00

267.254.785,00

536.448.843,00

1.196.402.800,00

995.539.820,00

840.489.238,00

Kanarpusdok

598.087.725,00

494.352.379,00

325.755.970,00

Dintanbunhut

9.153.017.700,00

8.763.078.362,00

6.696.018.806,00

Dinakan

8.180.429.300,00

7.869.298.117,00

3.938.185.832,00

Bapeluh

1.063.686.500,00

933.682.239,00

670.928.077,00

Disperindagkop-UMKM

4.241.152.150,00

2.219.667.650,00

2.144.189.646,00

Utara Kelurahan Kranggan Kelurahan Parakan Wetan Kelurahan Parakan Kauman Kelurahan Manggong BPBD Kantor Ketahanan Pangan Bapermades

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

162.157.140.735,00

146.815.985.535,00 121.777.498.747,00

c. Belanja Bunga Belanja bunga adalah pengeluaran untuk pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yang pada TA 2013 realisasinya sebesar Rp1.352.611.525,00 atau 93,36% dari anggarannya sebesar Rp1.448.750.000,00 sedangkan pada TA 2012 tidak dianggarkan. d. Belanja Subsidi Belanja subsidi pada TA 2013 dan 2012 tidak dianggarkan. e. Belanja Hibah Belanja hibah TA 2013 sebesar Rp58.141.919.542,00 atau 92.58% dari anggarannya sebesar Rp62.801.569.520,00 dan 142,07% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp40.922.373.670,00, dengan rincian sebagai berikut: 2013 Belanja Hibah

2012

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

4.767.566.000,00

4.584.350.000,00

0,00

58.034.003.520,00

53.557.569.542,00

40.922.373.670,00

62.801.569.520,00

58.141.919.542,00

40.922.373.670,00

Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan Jumlah Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012 dapat dirinci sebagai berikut:


183

2013

Hibah Badan/Lembaga/

2012

Organisasi Swasta

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Hibah Urusan Pendidikan

4.767.566.000,00

4.584.350.000,00

0,00

Jumlah Belanja Hibah

4.767.566.000,00

4.584.350.000,00

0,00

Realisasi (Rp)

Rincian Belanja Hibah Urusan Pendidikan TA 2013 sebesar Rp4.584.350.000,00 dapat dilihat pada tabel berikut: Hibah Urusan Pendikan Dana Operasional TK

SKPD

Realisasi (Rp)

298.000.000,00

298.000.000,00

20.000.000,00

0,00

75.000.000,00

72.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

36.500.000,00

36.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

105.000.000,00

90.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

157.500.000,00

157.500.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

Penyelenggaraan Paket A

40.000.000,00

40.000.000,00

Penyelenggaraan Paket B

90.000.000,00

90.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

350.000.000,00

350.000.000,00

Bantuan Kepada SLB Melati

Dinas Pendidikan

Anggaran (Rp)

Badran Kranggan Kemah Bhakti Pelajar Bantuan Buku Perpustakaan SD/SDLB Pengadaan Meubel Pengganti SD Pengadaan Alat TIK SD/SDLB Penyelenggaraan Paket C Bantuan Hari Aksara Internasional Bantuan Kursus Kewirausahaan Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Bantuan Kelompok Belajar Usaha Desa Vokasi Bantuan Penguatan Manajemen Desa Vokasi Bantuan Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat Bantuan Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan Bantuan Pengembangan PKBM Bantuan Penguatan Kelembagaan LPK

Fasilitasi Business Center SMK 17 Fasilitasi Kantin Kejujuran Bantuan Pengembangan Sarpras PAUD


184

Bantuan Pengadaan APE

320.000.000,00

320.000.000,00

225.000.000,00

225.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

180.000.000,00

180.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

555.600.000,00

555.600.000,00

509.466.000,00

504.250.000,00

160.000.000,00

160.000.000,00

140.000.000,00

0,00

4.767.566.000,00

4.584.350.000,00

PAUD Pengadaan Alat Lab IPA SMP Penyelenggaraan Gebyar PAUD Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi Pengadaan Meubelair SMP Maarif Tlogomulyo Pembangunan RKB SMA/SMK Rehab Gedung SMA/SMK Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK Pengadaan Alat Lab SMA/SMK Pengadaan Alat Bengkel SMK Fasilitasi Kerja Khusus (BKK) SMK Jenderal Bambang Sugeng Pendampingan BOS SD/SDLB/MI Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs Pengadaan Komputer SMA/SMK Pembangunan Lab IPA SMA/SMK Jumlah Belanja Hibah Urusan Pendidikan

Sedangkan Realisasi Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel berikut: Hibah Kelompok Masyarakat/Perorangan

2013 Anggaran (Rp)

2012 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Hibah Urusan Pendidikan

0,00

0,00

6.814.080.000,00

Hibah Urusan Kesehatan

50.000.000,00

50.000.000,00

75.000.000,00

32.338.448.520,00 32.034.198.520,00

16.619.506.000,00

Hibah Urusan P.U. Hibah Urusan Koperasi dan

384.000.000,00

384.000.000,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

244.800.000,00

Usaha Menengah Hibah Urusan Kebudayaan Hibah Urusan Perhubungan Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan


185

2013

Hibah Kelompok Masyarakat/Perorangan

2012

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

4.125.000.000,00

4.125.000.000,00

0,00

915.000.000,00

861.371.000,00

10.000.000,00

11.575.188.000,00

7.582.727.541,00

4.262.583.500,00

37.500.000,00

37.500.000,00

32.000.000,00

Hibah Urusan Permades

1.015.000.000,00

1.015.000.000,00

4.368.406.670,00

Hibah Urusan Pertanian

6.337.807.000,00

6.277.807.000,00

3.753.497.500,00

Hibah Urusan Pariwisata

966.560.000,00

900.465.481,00

0,00

Hibah Urusan Perdagangan

110.000.000,00

110.000.000,00

0,00

Hibah Perindustrian

154.500.000,00

154.500.000,00

340.000.000,00

Hibah Kepada PMI

0,00

0,00

0,00

Hibah Kepada Pramuka

0,00

0,00

132.500.000,00

0,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

25.000.000,00

Hibah Kepada KONI

0,00

0,00

3.800.000.000,00

Hibah Kepada KNPI

0,00

0,00

120.000.000,00

0,00

0,00

150.000.000,00

58.034.003.520,00 53.557.569.542,00

40.922.373.670,00

Anak Hibah Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Hibah Urusan Kesbang dan Poldagri Hibah Urusan OTDA, PemUm Adm Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian Hibah Urusan Ketahanan Pangan

Hibah Kepada Dewan Pendidikan Hibah Kepada Dewan Kesenian

Hibah Kepada Yayasan Pendidikan Swasta Jumlah Belanja Hibah

Rincian Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan TA 2013 sebesar Rp53.557.569.542,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Hibah Kelompok Masyarakat

SKPD

/Perorangan Hibah Urusan Kesehatan

Dinas Kesehatan

- Pembangunan Polindes Ngimbrang Bulu Belanja Hibah Urusan PU - Pendampingan PNPM Perkotaan - Pendampingan PAMSIMAS - SLBM DAK - Pendampingan SLBM

DPU

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

50.000,000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

32.338.448.520,00

32.034.198.520,00

216.250.000,00

216.250.000,00

1.493.627.520,00

1.493.627.520,00

978.610.000,00

978.610.000,00

97.861.000,00

97.861.000,00


186

Hibah Kelompok Masyarakat /Perorangan

SKPD

- Keserasian RT/RW

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

250.000.000,00

250.000.000,00

- Bantuan Infrastruktur

16.902.900.000,00

16.643.650.000,00

- PWK

11.999.200.000,00

11.999.200.000,00

400.000.000,00

355.000.000,00

384.000.000,00

384.000.000,00

294.000.000,00

294.000.000,00

- Fasilitasi Pengembangan Permodalan UKM (DBHCHT)

40.000.000,00

40.000.000,00

- Bantuan Modal Usaha Kepada Koperasi Serba Usaha “Tugur Lestari”

50.000.000,00

50.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

4.125.000.000,00

4.125.000.000,00

- Belanja Hibah Kepada KONI

4.000.000.000,00

4.000.000.000,00

- Belanja Hibah Kepada KNPI

125.000.000,00

125.000.000,00

915.000.000,00

861.371.000,00

- Bantuan untuk POLRES TMG

700.000.000,00

646.371.000,00

- Bantuan untuk KODIM TMG

200.000.000,00

200.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

11.575.188.000,00

7.582.727.541,00

- Hibah Kepada Pepabri

50.000.000,00

50.000.000,00

- Hibah Kepada DHC 45

50.000.000,00

50.000.000,00

- Hibah Kepada PMI

100.000.000,00

100.000.000,00

- Hibah Kepada Pramuka

130.000.000,00

130.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

110.000.000,00

110.000.000,00

- Peningkatan Kualitas Lingkungan Belanja Hibah Urusan Koperasi dan Usaha Menengah

Disperindagkop dan UMKM

- Bantuan Permodalan Penguatan Ekonomi Masyarakat Tembakau

Belanja Hibah Urusan Kebudayaan

Dinbudparpora

- Belanja Hibah Kepada Dewan Kesenian Belanja Hibah Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Belanja Hibah Urusan Kesbang dan Poldagri

Dinbudparpora

Kantor Kesbang

- Bantuang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Belanja Hibah Urusan OTDA, Adm Keuda,Perangkat

Sekretariat

Daerah, Kepegawaian &

Daerah

Persandian

- Hibah Kepada Dewan Pendidikan - Hibah Kepada Yayasan Pendidikan Swasta - Hibah Kepada PGKSI


187


SKPD

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

9.060.150.000,00

5.165.724.291,00

255.038.000,00

157.003.250,00

- Hibah Kepada Dekranasda

80.000.000,00

80.000.000,00

- Hibah Kepada Dekopin

10.000.000,00

10.000.000,00

- Hibah Kepada KADIN

50.000.000,00

50.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.495.000.000,00

1.495.000.000,00

37.500.000,00

37.500.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

1.015.000.000,00

1.015.000.000,00

- Dukungan Kegiatan TMMD

450.000.000,00

450.000.000,00

- TMMD (Bantuan Gubernur)

310.000.000,00

310.000.000,00

- Kegiatan Karya Bhakti Kodim

160.000.000,00

160.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

55.000.000,00

55.000.000,00

6.337.807.000,00

6.277.807.000,00

170.000.000,00

170.000.000,00

180.000.000,00

180.000.000,00

1.990.000.000,00

1.930.000.000,00

190.407.000,00

190.407.000,00

440.000.000,00

440.000.000,00

2.752.400.000,00

2.752.400.000,00

/Perorangan - Hibah Kepada KPU - Hibah Kepada Panwaslu

- Hibah Pam Pilkades Kepada KODIM - Hibah Pam Pilkades Kepada POLRES - Hibah Penguatan Kelembagaan dan Pemeliharaan Sapras

23 Kelurahan

Lingkungan Kelurahan - Belanja Hibah Urusan Ketahanan Pangan

KKP

- Hibah Lumbung Pangan - Hibah Sarana Rumah Produksi Desa Purwosari Wonoboyo Belanja Hibah Urusan Permades

Bapermades

- Bantuan TTG Posyantek & Pokmas - Bantuan Lembaga Ekonomi Desa Belanja Hibah Urusan Pertanian - Pengembangan Padi Organik - Pengembangan Ketela Pohon Unggul - Pembangunan JUT - Penyediaan & Pemurnian Benih Tembakau - Penanaman Hutan Rakyat (DAK)

Dintanbunhut

- Pengembangan Sentra Tembakau Kemloko (DBHCHT)


188


SKPD

/Perorangan

Anggaran (Rp)

- Pengembangan Konservasi di Lahan Tembakau (DBHCHT)

Realisasi (Rp)

65.000.000,00

65.000.000,00

- Bantuan Pembuatan Kandang

Dinakan

50.000.000,00

50.000.000,00

- Diversifikasi Jagung Unggul

Bapeluh

450.000.000,00

450.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

966.560.000,00

900.465.481,00

966.560.000,00

900.465.481,00

110.000.000,00

110.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

85.000.000,00

85.000.000,00

154.500.000,00

154.500.000,00

58.500.000,00

58.500.000,00

63.000.000,00

63.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

- Replikasi Pemberdayaan Petani Melalui Teknologi Pertanian Belanja Hibah Urusan Pariwisata - Pengembangan Diversifikasi Usaha Tani Melalui Bidang Pariwisata (pariwisata di

Dinbudparpora

lingkungan Posong) Belanja Hibah Urusan

Disperindagkop

Perdagangan

dan UMKM

- Bantuan Modal Usaha Bagi KUB - Penyelenggaraan Pasar Murah Belanja Hibah Urusan

Disperindagkop

Perindustrian

dan UMKM

- Pengembangan Industri Kecil “Aneka Industri” - Pengembangan Industri Kecil Agro Industri - Bantuan Mesin & Peralatan Kopi - Pengembangan Klaster Makanan

f.

Belanja Bantuan Sosial (BBS) Belanja Bantuan Sosial (BBS) meliputi belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dengan realisasi TA 2013 dan TA 2012, sebagai berikut: 2013

2012

Bantuan Sosial: Anggaran (Rp) Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan

Realisasi (Rp)

22.002.227.000,00 21.281.518.045,00

Realisasi (Rp)

12.610.705.878,00

Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Partai Politik Jumlah Bantuan Sosial

8.468.000.000,00

8.282.558.000,00

614.000.000,00

0,00

0,00

907.606.495,00

30.470.227.000,00 29.564.076.045,00

14.132.312.373,00


189

Realisasi BBS TA 2013 sebesar Rp29.564.076.045,00 atau 97,03% dari anggaran sebesar Rp30.470.227.000,00 dan 209,19% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp14.132.312.373,00. Untuk realisasi belanja Bantuan Partai Politik pada TA 2012 dimasukkan dalam Belanja Bantuan Sosial sedangkan pada TA 2013 dimasukkan dalam Belanja Transfer. Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan tahun 2013 dan tahun 2012 dapat dijelaskan sebagai berikut: 2013

Bansos Organisasi Kemasyarakatan Bansos Organisasi Kemasyarakatan (Kesra)

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

4.755.385.000,00

4.737.015.000,00

5.767.350.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

396.250.000,00

391.750.000,00

0,00

300.000.000,00

300.000.000,00

0,00

Bantuan GN-OTA Bansos Bencana Alam dan Bencana Sosial Bantuan Pemberdayaan Perempuan Bansos Urusan Perdagangan

2012 Realisasi (Rp)

Bansos Urusan Pendidikan

335.000.000,00

335.000.000,00

249.000.000,00

Bansos Urusan Kesehatan

4.636.000.000,00

4.092.111.045,00

3.008.040.878,00

Bansos Urusan KB-KS

0,00

0,00

47.500.000,00

Bansos Urusan Sosial

0,00

0,00

2.665.180.000,00

0,00

0,00

0,00

298.500.000,00

284.500.000,00

178.000.000,00

117.500.000,00

117.500.000,00

319.000.000,00

11.013.592.000,00 10.873.642.000,00

326.635.000,00

22.002.227.000,00 21.281.518.045,00

12.610.705.878,00

Bansos Urusan Ketenagakerjaan Bansos Urusan Kebudayaan Bansos Urusan KesbangPoldagri Bansos Urusan OTDA, Pem Um, Adm Keuda, Perangkt Daerah, Kepegawaian dan Persandian Jumlah Bansos Organisasi Kemasyarakatan

Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan TA 2013 dapat dilihat pada tabel berikut: Belanja Bansos Organisasi Kemasyarakatan Bansos Organisasi Kemasyarakatan (Kesra) - Bantuan Stimulan UEP Keluarga Fakir Miskin (FM) - Bantuan Stimulan UEP WRSE - Bansos UEP Lansia Potensial - Bansos UEP Lansia Non Potensial - Bansos Anak Panti Asuhan - Bansos Rehab RTLH

SKPD

Setda (Kesra)

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

4.755.385.000,00

4.737.015.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

120.000.000,00

111.000.000,00

12.000.000,00

11.000.000,00

3.625.000.000,00

3.625.000.000,00


190

Belanja Bansos Organisasi Kemasyarakatan

SKPD

- Bansos Gakin Rawan Sosial

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

20.000.000,00

20.000.000,00

3.500.000,00

1.700.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

260.000.000,00

260.000.000,00

35.000.000,00

35.000.000,00

309.885.000,00

303.315.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

396.250.000,00

391.750.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

25.000.000,00

20.500.000,00

- Bantuan TP PKK Kabupaten

110.000.000,00

110.000.000,00

- Bantuan TP PKK Kecamatan

72.250.000,00

72.250.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

335.000.000,00

335.000.000,00

335.000.000,00

335.000.000,00

- Bansos Pemulangan Orang Terlantar - Bansos Pemberdayaan Karang Taruna - Bansos Pekerja Sosial (PSM) - Bansos untuk Panti - Bansos Tambahan Permakanan Anak Panti Bansos Bencana Alam dan Bencana Sosial

BPBD

- Bantuan Untuk Korban Bencana Alam Bansos Pemberdayaan Perempuan

BKBPP

- Bantuan Konseling Remaja - Bantuan Stimulan KUBE Perempuan - Bantuan Kepada Korban Kekerasan

- Bantuan Kepada Dharma Wanita - Bantuan Kepada WCC Kab Tmg - Bantuan Organisasi Wanita Lainnya - Bantuan Kepada PTT Kecamatan - Bantuan Kepada GOW - Bantuan Kepada Forum Anak - Bansos Urusan Perdagangan

Disperindagkop dan UMKM

- Kompensasi Pembangunan Pasar Tradisional Temanggung Permai

- Bansos Urusan Pendidikan

- Beasiswa SMA/SMK dari

Dinas Pendidikan


191

Belanja Bansos Organisasi

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

4.636.000.000,00

4.092.111.045,00

1.500.000.000,00

1.499.966.820,00

60.000.000,00

58.358.000,00

3.076.000.000,00

2.533.786.225,00

298.500.000,00

284.500.000,00

254.000.000,00

240.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

19.500.000,00

19.500.000,00

117.500.000,00

117.500.000,00

17.500.000,00

17.500.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

11.013.592.000,00

10.873.642.000,00

Setda (Umum)

250.000.000,00

230.250.000,00

Setda (Kesra)

181.000.000,00

181.000.000,00

19.500.000,00

19.500.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

9.374.250.000,00

9.263.450.000,00

82.000.000,00

82.000.000,00

- Bantuan Kepada BAZ

170.000.000,00

170.000.000,00

- Bantuan Kepada IPHI

15.000.000,00

15.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

Kemasyarakatan

SKPD

Keluarga Kurang Mampu

- Bansos Urusan Kesehatan

Dinas Kesehatan

- Pelayanan Kepada Masyarakat Miskin Non Jamkesmas - Bantuan Kepada Komisi Penanggulangan AIDS - Yankes Orang Miskin yang tidak dapat dibayar dengan Jamkesmas - Bansos Urusan Kebudayaan

Dinbudparpora

- Bantuan Sosial Kesenian - Bantuan Sosial Upacara Adat - Bansos Penghargaan Seniman dan Budayawan - Bansos Kepada Keluarga Peduli Situs Liyangan - Bansos Urusan Kesbang Poldagri

Kesbang

- Bantuan Kepada FKUB - Bantuan Badan Narkotika Kabupaten - Bansos Urusan OTDA - Bantuan Organisasi Kemasyarakatan - Bantuan Dana Operasional RA/BA - Bantuan Operasional MA - Bantuan Sarpras TPQ & Madin - BantuanTempat Ibadah - Bantuan KegiatanKeagamaan & PHBI

- Bantuan Kepada Muhammadiyah - Bantuan Kepada NU


192

Belanja Bansos Organisasi

SKPD

Kemasyarakatan

Anggaran (Rp)

- Bantuan Kepada MUI

Realisasi (Rp)

50.000.000,00

50.000.000,00

80.000.000,00

80.000.000,00

- Bantuan Kepada MAPSI

35.000.000,00

35.000.000,00

- Bantuan Kepada GOPTKI

10.000.000,00

10.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

66.000.000,00

66.000.000,00

100.000.000,00

98.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

15.842.000,00

15.842.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

100.000.000,00

97.600.000,00

40.000.000,00

35.000.000,00

80.000.000,00

80.000.000,00

- Bantuan Kepada Ponpes Terpilih

- Bantuan Anak Yatim Buka Puasa - Bantuan Kepada Panti Asuhan - Bantuan Penyantunan Sosial & Paca - Bantuan Kepada GN-OTA - Bantuan Dewan Masjid Indonesia - Bantuan Kepada Badko TPQ - Bantuan Kepada LTPQ Kabupaten Temanggung - Bantuan Masyarakat dan Siswa Berprestasi - Tali Asih Perangkat Desa Yang Habis Masa Jabatannya - Bantuan PTT Yang Purna Tugas

Setda (Pem Umum)

BKD

Sedangkan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat tahun 2013 dan tahun 2012 dapat dirinci sebagai berikut: 2013

Bansos Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Sosial Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

8.468.000.000,00

8.282.558.000,00

599.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

8.468.000.000,00

8.282.558.000,00

614.000.000,00

Bantuan Soaial Urusan Ketransmigrasian Jumlah Bantuan Sosial

2012

Rincian Belanja Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat TA 2013 sebesar Rp8.282.558.000,00 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: BelanjaBansos Pemberdayaan Masyarakat - Bantuan Stimulan Pemugaran Perumahan

SKPD

Bapermades

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

1.550.000.000,00

1.550.000.000,00


193

- Bantuan Makanan

125.000.000,00

125.000.000,00

24.000.000,00

24.000.000,00

47.000.000,00

47.000.000,00

24.000.000,00

24.000.000,00

- Bantuan Sarpras LPMD

24.000.000,00

24.000.000,00

- Bantuan Sarpras Posyandu

24.000.000,00

24.000.000,00

5.400.000.000,00

5.214.558.000,00

1.250.000.000,00

1.250.000.000,00

8.468.000.000,00

8.282.558.000,00

Kudapan Bagi Siswa SD/MI - Peningkatan Pengelolaan Posyandu - Hadiah Lomba Desa - Bantuan Penyelenggaraan Lomba Desa

- Pendampingan PNPM Perdesaan (Reguler) - Pendampingan PNPM Perdesaan (Integrasi) Jumlah

2. Belanja Modal Belanja Modal Kabupaten Temanggung meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya dengan realisasi TA 2013 dan TA 2012, sebagai berikut: 2013

2012

Belanja Modal: Anggaran (Rp) a.

Tanah

b.

Peralatan & Mesin

c.

Gedung & Bangunan

d.

Jalan, Irigasi, Jaringan

e.

Aset Tetap Lainnya

f.

Aset Lainnya

Jumlah Belanja Modal

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

5.795.932.500,00

3.312.069.000,00

1.348.258.800,00

34.025.405.510,00

19.227.572.823,00

36.339.308.652,00

144.176.828.388,00

41.444.603.551,00

84.719.034.038,00

43.450.818.700,00

39.348.864.600,00

36.010.589.112,00

870.877.500,00

472.399.300,00

3.662.926.306,00

0,00

0,00

0,00

228.319.862.598,00

103.805.509.274,00

162.080.116.908,00

Realisasi Belanja Modal TA 2013 sebesar Rp103.805.509.274,00 atau 45,46% dari anggaran sebesar Rp228.319.862.598,00 dan dari nilai realisasi tersebut yang menambah nilai aset Kabupaten Temanggung sebesar Rp96.191.169.728,00. Sedangkan realisasi yang tidak menambah nilai aset sebesar Rp7.614.339.546,00 adalah merupakan:

- Barang ekstra komptabel sebesar Rp190.247.438,00 - Diserahkan kepada desa sebesar Rp7.296.230.408,00 - Kegiatan pemeliharaan sebesar Rp127.861.700,00. Realisasi belanja modal TA 2013 tersebut adalah 64,04% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp162.080.116.908,00. Hal ini dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:


194

a. Belanja Modal-Tanah Realisasi Belanja Modal–Tanah TA 2013 sebesar Rp3.312.069.000,00 atau 57.14% dari anggarannya sebesar Rp5.795.932.500,00 dan 245,65% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp1.348.258.800,00 dapat dirinci sebagai berikut: 2013

2012

Belanja Modal Tanah

1) Sekretariat Daerah 2) Dintanbunhut Jumlah Belanja Modal Tanah

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

5.652.932.500,00

3.176.409.000,00

1.348.258.800,00

143.000.000,00

135.660.000,00

0,00

5.795.932.500,00

3.312.069.000,00

1.348.258.800,00

b. Belanja Modal-Peralatan dan Mesin Realisasi Belanja Modal–Peralatan dan Mesin TA 2013 sebesar Rp19.227.572.823,00 atau 56,51% dari anggarannya sebesar Rp34.025.405.510,00 dan 52,91% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp36.339.308.652,00. Dari realisasi Belanja Modal-Peralatan Mesin sebesar Rp 19.227.572.823,00 tersebut terdapat belanja modal pada Dinas Pendidikan yang berupa belanja barang yang diserahkan ke sekolah swasta yaitu Mebelair, Alat Olah Raga, Alat Peraga sebesar Rp710.361.708,00 serta belanja modal di Bapermades berupa belanja barang yang diserahkan kepada PNPM Kecamatan yaitupapan tulis senilai Rp19.200.000,00. Adapun rincian Belanja Modal Peralatan-Mesin adalah sebagai berikut: Belanja Modal Peralatan dan Mesin: 1)

Modal Alat Berat

2)

Modal Alat Angkutan

2013 Anggaran (Rp)

2012 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

0,00

0,00

146.020.400,00

5.517.006.500,00

5.196.379.106,00

7.246.291.900,00

50.200.000,00

39.648.000,00

31.367.500,00

0,00

0,00

0,00

55.850.000,00

55.542.500,00

353.796.100,00

718.200.000,00

660.276.100,00

128.691.909,00

743.842.000,00

684.187.471,00

245.531.000,00

1.299.263.250,00

1.035.641.530,00

1.337.597.620,00

Modal Komputer

3.358.234.760,00

3.190.048.487,00

4.165.928.036,00

10) Modal Meubelair

2.658.232.900,00

2.027.289.050,00

2.237.352.948,00

54.865.000,00

52.911.580,00

77.169.600,00

190.832.000,00

131.305.250,00

96.448.840,00

Darat Bermotor 3)

Modal Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor

4)

Modal Alat Angkutan di atas Air Bermotor

5)

Modal Alat Bengkel

6)

Modal Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan

7) 8)

Modal Peralatan Kantor Modal Perlengkapan Kantor

9)

11) Modal Peralatan Dapur 12) Modal Penghias Ruangan Rumah Tangga


195

Belanja Modal Peralatan dan Mesin:

2013 Anggaran (Rp)

2012 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

13) Modal Alat Studio

393.699.500,00

379.669.800,00

513.242.819,00

14) Modal Alat Komunikasi

169.825.000,00

163.885.000,00

231.405.605,00

49.615.000,00

32.003.480,00

137.645.248,00

16) Modal Alat Kedokteran

9.430.086.900,00

3.086.434.699,00

2.324.347.094,00

17) Modal Alat Laboratorium

8.695.659.700,00

1.893.805.000,00

16.455.433.926,00

33.170.000,00

32.517.770,00

143.290.700,00

606.823.000,00

566.028.000,00

467.747.407,00

34.025.405.510,00 19.227.572.823,00

36.339.308.652,00

15) Modal Alat Ukur

18) Modal Alat Persenjataan/Keamanan 19) Modal Lainnya Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2013 dan TA 2012 per SKPD dapat dirinci sebagai berikut: Belanja Modal Peralatan dan Mesin:

2013

2012

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Dinas Pendidikan

11.129.008.700,00

3.400.007.500,00

19.728.342.128,00

Dinas Kesehatan

3.020.185.800,00

2.984.092.760,00

2.351.681.780,00

RSU

9.223.455.000,00

2.870.377.770,00

2.334.153.570,00


1.559.030.000,00

1.514.003.200,00

2.393.528.807,00

BAPPEDA

296.600.000,00

292.920.000,00

69.040.000,00

Dinhubkominfo

232.438.000,00

225.144.372,00

93.367.000,00


736.770.000,00

706.038.884,00

437.212.750,00

Dindukcapil

284.170.000,00

261.024.000,00

215.374.000,00

BKBPP

308.905.200,00

300.995.750,00

190.225.300,00

Dinas Sosial

409.730.000,00

390.398.000,00

56.800.000,00

Disnakertrans

59.000.000,00

58.990.000,00

946.346.000,00

KP3M

27.000.000,00

26.395.800,00

36.576.500,00

Dinbudparpora

41.735.000,00

40.999.900,00

17.140.000,00

Kantor Satpol PP

44.873.000,00

42.244.860,00

33.698.500,00

Kantor Kesbang

23.200.000,00

23.100.000,00

21.000.000,00

DPRD

0,00

0,00

0,00

Bupati/Wakil Bupati

0,00

0,00

0,00

Sekretariat Daerah

3.182.203.500,00

2.815.396.727,00

4.233.669.955,00

Sekretariat DPRD

132.113.250,00

113.146.900,00

186.973.290,00

DPPKAD

351.255.560,00

335.050.300,00

870.274.872,00

Inspektorat

59.425.000,00

57.185.500,00

3.270.000,00

BKD

80.600.000,00

77.617.000,00

41.154.000,00


37.110.000,00

37.110.000,00

23.400.000,00

114.500.000,00

111.998.000,00

23.900.000,00

Kecamatan Tembarak


Realisasi (Rp)

196


18.370.000,00

15.810.000,00

27.750.000,00

Kecamatan Kaloran

15.000.000,00

14.887.000,00

37.740.000,00

Kecamatan Parakan

18.500.000,00

18.500.000,00

32.400.000,00

Kecamatan Bulu

66.502.000,00

63.742.000,00

21.900.000,00

Kecamatan Kedu

23.130.000,00

22.980.000,00

32.150.000,00

Kecamatan Kandangan

57.800.000,00

57.275.000,00

34.400.000,00

Kecamatan Candiroto

15.265.000,00

15.265.000,00

37.500.000,00

Kecamatan Nagdirejo

31.050.000,00

31.050.000,00

27.600.000,00

Kecamatan Jumo

24.830.000,00

24.830.000,00

25.900.000,00

Kecamatan Wonoboyo

64.400.000,00

61.396.000,00

33.867.700,00

Kecamatan Kranggan

28.560.000,00

28.400.000,00

31.900.000,00

Kecamatan Bejen

31.386.000,00

31.386.000,00

26.900.000,00

Kecamatan Kledung

19.500.000,00

19.500.000,00

26.400.000,00

Kecamatan Bansari

29.500.000,00

29.247.000,00

26.467.000,00


15.200.000,00

15.200.000,00

26.900.000,00


19.950.000,00

19.950.000,00

28.400.000,00

Kecamatan Gemawang

25.975.000,00

25.875.000,00

22.900.000,00

Kecamatan Tretep

24.250.000,00

24.250.000,00

29.100.000,00


20.400.000,00

19.000.000,00

4.500.000,00


17.000.000,00

17.000.000,00

8.232.500,00

Kelurahan Butuh

24.480.000,00

24.480.000,00

8.100.000,00

Kelurahan Jampiroso

22.900.000,00

21.955.000,00

6.000.000,00

Kelurahan Jampirejo

19.350.000,00

19.350.000,00

5.000.000,00

Kelurahan Kertosari

17.000.000,00

16.981.500,00

7.000.000,00

Kelurahan Banyuurip

23.990.000,00

23.650.000,00

14.000.000,00

Kelurahan Kowangan

17.100.000,00

17.100.000,00

8.000.000,00

Kelurahan Jurang

18.410.000,00

18.382.000,00

7.500.000,00

Kelurahan Tlogorejo

17.010.000,00

17.010.000,00

7.000.000,00

Kelurahan Kebonsari

21.250.000,00

21.250.000,00

13.910.000,00

Kelurahan Manding

20.100.000,00

20.100.000,00

4.000.000,00

Kelurahan Mungseng

18.500.000,00

18.500.000,00

14.450.000,00

Kelurahan Purworejo

19.500.000,00

19.500.000,00

4.500.000,00

Kelurahan Giyanti

17.000.000,00

17.000.000,00

6.000.000,00

Kelurahan Madureso

21.080.000,00

21.080.000,00

4.900.000,00

Kelurahan Sidorejo

17.000.000,00

17.000.000,00

4.000.000,00


29.000.000,00

28.575.000,00

9.480.000,00


17.460.000,00

17.460.000,00

3.000.000,00

Kelurahan Kranggan

21.150.000,00

21.150.000,00

7.000.000,00


19.000.000,00

19.000.000,00

7.000.000,00

Kelurahan Parakan Kauman

17.100.000,00

16.950.000,00

8.911.000,00

Kelurahan Manggong

15.570.000,00

15.570.000,00

3.000.000,00


197

BPBD

62.435.000,00

60.060.000,00

373.248.500,00


22.900.000,00

21.310.000,00

10.000.000,00

Bapermades

120.750.000,00

118.096.750,00

233.154.500,00

Kanarpusdok

97.900.000,00

92.070.100,00

32.610.000,00

Dintanbunhut

381.820.000,00

341.022.000,00

484.346.000,00

Dinakan

576.594.500,00

527.516.000,00

56.155.000,00

Bapeluh

177.280.000,00

176.610.000,00

79.105.000,00

Disperindagkop-UMKM

251.900.000,00

239.064.250,00

67.903.000,00

34.025.405.510,00

19.227.572.823,00

36.339.308.652,00

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin

c. Belanja Modal-Gedung dan Bangunan Realisasi Belanja Modal–Gedung dan Bangunan TA 2013 Rp41.444.603.551,00 atau 28,75% dari anggarannya Rp144.176.828.388,00 dan 48,92% dari realisasi TA 2012 Rp84.719.034.038,00 dengan rincian sebagai berikut: 2013

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

sebesar sebesar sebesar

2012

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Dinas Pendidikan

18.449.136.500,00

17.616.146.000,00

58.719.077.623,00

Dinas Kesehatan

2.760.182.000,00

2.422.838.700,00

2.190.286.000,00

9.487.380.000,00

8.260.498.501,00

2.715.377.000,00


5.144.884.000,00

4.785.107.100,00

14.211.304.165,00

BAPPEDA

5.403.000.000,00

5.213.921.000,00

0,00

Dinhubkominfo

146.085.000,00

145.200.000,00

0,00


198.900.000,00

197.690.000,00

131.811.250,00

0,00

0,00

45.046.750,00

1.290.179.888,00

1.112.091.000,00

399.869.400,00

40.000.000,00

39.759.150,00

147.712.000,00

0,00

0,00

22.160.000,00

41.250.000,00

41.250.000,00

12.760.000,00

200.000.000,00

190.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1.667.500,00

78.000.000,00

76.896.000,00

0,00

0,00

0,00

44.307.500,00

Kecamatan Kedu

48.775.000,00

48.611.000,00

0,00

Kecamatan Bejen

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

Kecamatan Kledung

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

Kecamatan Gemawang

23.850.000,00

23.850.000,00

0,00

Kelurahan Mungseng

144.000.000,00

139.983.000,00

0,00

Kelurahan Manggong

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

RSU

Dindukcapil BKBPP Dinas Sosial KP3M Kantor Kesbang Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Kecamatan Tembarak Kecamatan Bulu


198

2013

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran (Rp)

2012 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

BPBD

0,00

0,00

60.012.500,00

Bapermades

0,00

0,00

9.000.000,00

Dintanbunhut

830.000.000,00

726.345.000,00

1.561.742.700,00

Dinakan

147.656.000,00

142.642.100,00

135.034.900,00

Bapeluh

356.050.000,00

229.275.000,00

0,00

99.355.000.000,00

0,00

4.311.864.750,00

144.176.828.388,00

41.444.603.551,00

84.719.034.038,00

Disperindagkop-UMKM Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan

d. Belanja Modal-Jalan, Irigasi dan Jaringan Realisasi Belanja Modal–Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2013 sebesar Rp39.348.864.600,00 atau 90,56% dari anggaran sebesar Rp43.450.818.700,00 dan 109,27% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp36.010.589.112,00. Dari realisasi Belanja Modal-Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp39.348.864.600,00 tersebut di dalamnya terdapat belanja modal di Dinas Pekerjaan Umum berupa belanja barang yang diserahkan ke masyarakat yaitu berupa peningkatan jalan Desa Sawit Kecamatan Bansari sebesar Rp453.823.700,00. Adapun rincian Belanja Modal jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2013 sebagai berikut: Belanja Modal

2013

2012

Konstruksi Jln,Jembatan, Irigasi,

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

29.584.850.000,00

26.630.503.900,00

25.504.490.780,00

5.059.425.000,00

4.629.051.000,00

0,00

7.118.254.000,00

6.494.621.000,00

8.543.356.490,00

1.588.475.000,00

1.508.702.700,00

1.526.271.967,00

99.814.700,00

85.986.000,00

436.469.875,00

43.450.818.700,00

39.348.864.600,00

36.010.589.112,00

Jaringan: 1) BM Jalan 2) BM Jembatan 3) BM Bangunan Air/Irigasi 4) Instalasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 5)

Jaringan Listrik & Telepon

JUMLAH

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2013 dan TA 2012 per SKPD dapat dirinci sebagai berikut: 2013

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Anggaran (Rp)

2012 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Dinas Pendidikan

50.000.000,00

50.000.000,00

9.887.475,00

Dinas Kesehatan

8.135.100,00

3.621.400,00

1.915.100,00

0,00

0,00

20.010.000,00

42.286.797.000,00

38.218.522.400,00

33.789.217.420,00

RSU Dinas Pekerjaan Umum


199

2013

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dinhubkominfo

Anggaran (Rp)

2012 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

613.475.000,00

605.011.700,00

704.551.000,00

175.000.000,00

166.479.000,00

1.069.726.117,00

679.600,00

679.600,00

0,00

3.000.000,00

2.100.000,00

1.712.600,00

72.000.000,00

68.585.000,00

0,00

3.032.000,00

3.032.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

Kecamatan Tembarak

0,00

0,00

1.711.000,00


0,00

0,00

2.817.600,00

Kecamatan Kaloran

0,00

0,00

1.712.600,00

Kecamatan Parakan

0,00

0,00

2.712.000,00

Kecamatan Bulu

0,00

0,00

3.000.000,00

Kecamatan Kedu

0,00

0,00

1.705.000,00

Kecamatan Kandangan

0,00

0,00

3.312.600,00

Kecamatan Candiroto

0,00

0,00

1.715.000,00

Kecamatan Nagdirejo

0,00

0,00

1.712.600,00

Kecamatan Jumo

0,00

0,00

1.712.600,00

Kecamatan Wonoboyo

0,00

0,00

1.712.000,00

Kecamatan Kranggan

0,00

0,00

1.711.000,00

Kecamatan Bejen

0,00

0,00

1.712.600,00

Kecamatan Kledung

0,00

0,00

1.812.600,00

Kecamatan Bansari

0,00

0,00

1.712.600,00


0,00

0,00

1.712.600,00

0,00

0,00

1.015.100,00

750.000,00

750.000,00

1.700.000,00

0,00

0,00

1.712.600,00

Kelurahan Butuh

3.500.000,00

3.500.000,00

0,00

Kelurahan Banyuurip

3.500.000,00

3.431.500,00

0,00

0,00

0,00

342.100,00

7.000.000,00

7.000.000,00

3.804.700,00

BPBD

0,00

0,00

4.485.800,00

Dinakan

0,00

0,00

2.500.000,00

Bapeluh

223.950.000,00

216.152.000,00

1.524.700,00

Badan Lingkungan Hidup Dindukcapil BKBPP Sekretariat Daerah DPPKAD Kecamatan Temanggung

Kecamatan Selopampang Kecamatan Gemawang Kecamatan Tretep

Kelurahan Jurang Kelurahan Kebonsari


200

2013

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Anggaran (Rp)

Disperindagkop-UMKM Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan

2012 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

0,00

0,00

361.000.000,00

43.450.818.700,00

39.348.864.600,00

36.010.589.112,00

e. Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya Realisasi Belanja Modal–Aset Tetap Lainnya TA 2013 sebesar Rp472.399.300,00 atau 54,24% dari anggaran sebesar Rp870.877.500,00 dan 12,89% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp3.662.926.306,00, dengan rincian sebagai berikut: 2013

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya : 1) Buku Perpustakaan

Anggaran (Rp)

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi (Rp)

351.757.800,00

3.400.826.344,00

18.355.000,00

17.597.000,00

157.129.962,00

103.500.000,00

103.044.500,00

104.970.000,00

870.877.500,00

472.399.300,00

3.662.926.306,00

Kesenian, Kebudayaan

Tanaman

Realisasi (Rp)

749.022.500,00

2) Barang Bercorak

3) Hewan/Ternak dan

2012

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2013 dan TA 2012 per SKPD dapat dirinci sebagai berikut: 2013

Belanja Modal Tetap Lainnya Dinas Pendidikan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

560.355.000,00

189.312.000,00

3.450.200.306,00


3.000.000,00

2.994.500,00

16.900.000,00


0,00

0,00

81.070.000,00

Kantor Kesbang

0,00

0,00

4.000.000,00

19.860.000,00

10.100.100,00

8.769.000,00

2.253.500,00

2.213.200,00

4.500.000,00

500.000,00

429.500,00

0,00

Kanarpusdok

154.500.000,00

139.000.000,00

97.487.000,00

Dinakan

130.409.000,00

128.350.000,00

0,00

870.877.500,00

472.399.300,00

3.662.926.306,00

Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Inspektorat

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

f.

2012

Belanja Modal-Aset Lainnya Realisasi Belanja Modal-Aset Lainnya TA 2013 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp3.227.060.000,00 dan 0,00 % dari realisasi TA 2012 sebesar Rp0,00. Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya TA 2013 meliputi belanja modal BLUD RSU Kabupaten Temanggung yang realisasinya sebesar Rp3.369.801.770,00 telah dikonversi ke Belanja Modal Gedung dan Bangunan


201

sebesar Rp499.424.000,00, dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.870.377.770,00. 3. Belanja Tak Terduga (BTT) Belanja Tak Terduga (BTT) dialokasikan dalam APBD dalam rangka penanganan bencana alam. Realisasi BTT TA 2013 sebesar Rp221.845.000,00 atau 29,58% dari anggaran sebesar Rp750.000.000,00 dan 78,73% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp281.774.720,00. Rincian realisasi BTT TA 2013 sebesar Rp221.845.000,00 adalah sebagai berikut: No. a.

b.

c.

Uraian Belanja Tidak Terduga:

Jumlah (Rp)

Darurat Bencana Kebakaran Kios di Area RSU

100.700.000,00

Penanganan Bencana Kebakaran di Desa Purbosari

56.605.000,00

Kecamatan Ngadirejo Penanganan Bencana Kebakaran di Desa Cemoro

64.540.000,00

Kecamatan Wonoboyo Jumlah Belanja Tidak Terduga (BTT)

221.845.000,00

Pengeluaran-pengeluaran BTT seluruhnya sebesar Rp221.845.000,00 belum diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten Temanggung sebagai pemenuhan syarat pengeluaran BTT. 4. Belanja Transfer Belanja Transfer merupakan belanja yang dimaksudkan bukan untuk mengharapkan kompensasi berupa barang dan/atau jasa selayaknya Belanja Barang dan Jasa, serta tidak mengharapkan pengembalian dan/atau pendapatan atas pengeluaran dimaksud selayaknya Belanja Investasi. 2013

Belanja Transfer :

Anggaran (Rp)

2012 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

a. Bagi Hasil Pajak

2.754.000.000,00

2.753.970.000,00

1.165.941.200,00

b. Bagi Hasil Retribusi

1.575.000.000,00

1.562.755.502,00

3.733.864.454,00

c. Bantuan Keuangan

47.045.289.000,00

45.249.304.525,00

38.744.388.450,00

907.607.500,00

907.606.495,00

0,00

52.281.896.500,00

50.473.636.522,00

43.644.194.104,00

KepadaDesa d. Bantuan Kepada Partai Politik Jumlah Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer TA 2013 sebesar Rp50.473.636.522,00 atau 96,54% dari anggaran sebesar Rp52.281.896.500,00 dan 115,64% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp43.644.194.104,00. Untuk realisasi belanja Bantuan Kepada Partai Politik TA 2012 dimasukkan dalam Belanja Bantuan Sosial, sedangkan TA 2013 dimasukkan dalam Belanja Transfer. Realisasi Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp45.249.304.525,00 terdiri dari: a. Alokasi Dana Desa (ADD) untuk 266 desa

: Rp 13.783.164.000,00

b. Tambahan Penghasilan Kades dan Perangkat Desa

: Rp 24.446.527.025,00


202

c. Pengisian Jabatan Kades & Perdes Lainnya

: Rp 1.927.750.000,00

d. Penyusunan Profil Desa

: Rp

168.113.500,00

e. Kompensasi Sekdes Non PNS

: Rp

174.000.000,00

f. Tunj. Pengabdian Kades pensiun/meninggal dunia

:Rp

g. Tunj. Perangkat desa pensiun/meninggal dunia

: Rp 2.500.000.000,00

h. Bantuan Pengangkatan Perdes

: Rp

2.240.000.000,00

9.750.000,00

Sedangkan Belanja Bantuan kepada Partai Politik sebesar Rp907.606.495,00 dapat dirinci sebagai berikut: a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Rp

151.269.712,00

b. Partai Golongan Karya (Golkar)

Rp

127.587.676,00

c. Partai Amanat Nasional (PAN)

Rp

118.563.256,00

d. Partai Demokrat (PD)

Rp

104.096.396,00

e. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Rp

97.916.835,00

f.

Rp

97.332.791,00

g. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)

Rp

59.233.350,00

h. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Rp

56.331.971,00

i.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Rp

50.517.438,00

j.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Rp

44.757.070,00

Rp

907.606.495,00

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Jumlah 5.

PEMBIAYAAN Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Daerah dan Pengeluaran, dengan anggaran dan realisasi TA 2013 dan TA 2012, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan, adalah sebagai berikut: 2013

2012

Pembiayaan: Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

1.

Penerimaan Pembiayaan

145.787.728.270,00

59.438.956.293,00

46.248.247.504,00

2.

Pengeluaran Pembiayaan

9.458.686.107,00

9.444.155.394,00

14.963.113.944,00

136.329.042.163,00

49.994.800.899,00

31.285.133.560,00

Pembiayaan Neto

Realisasi pembiayaan daerah TA 2013 sebesar Rp49.994.800.899,00 atau 36,67% dari anggarannya sebesar Rp136.329.042.163,00 dan 159,80% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp31.285.133.560,00. 1. Penerimaan Pembiayaan Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2013 dan TA 2012 sebagai berikut : Penerimaan Pembiayaan : a. b.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu Transfer dari Dana Cadangan

Anggaran (Rp)

2013 Realisasi (Rp)

2012 Realisasi (Rp)

41.776.547.255,00

41.776.547.255,00

44.156.820.949,00

12.960.094.515,00

12.867.002.883,00

0,00


203

c. d.

Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Penerimaan kembali pemberian pinjaman

e.

Penerimaan Piutang

f.

Penerimaan Pihak Ketiga (Retensi)

Jumlah Penerimaan

90.172.435.000,00

0,00

0,00

0,00

243.081.070,00

0,00

0,00

0,00

2.091.426.555,00

878.651.500,00

4.552.325.085,00

0,00

145.787.728.270,00

59.438.956.293,00

46.248.247.504,00

Anggaran penerimaan pinjaman dan obligasi sebesar Rp90.172.435.000,00 direncanakan untuk pembangunan Pasar Legi yang belum direalisasikan pada Tahun Anggaran 2013 karena ternyata baru akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp243.081.070,00 adalah merupakan pengembalian pokok dana bergulir Pemerintah Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2012 penerimaan pokok dana bergulir ini dicatat sebagai penerimaan piutang. Rincian pengembalian pokok dana bergulir Tahun 2013 adalah sebagai berikut: a. Pokok Dana Bergulir Koperasi sebesar Rp48.848.070,00; b. Pokok Dana Bergulir Kredit Lunak dan LED sebesar Rp38.708.000,00; c. Pokok Dana Bergulir Ternak sebesar Rp155.525.000,00; Sedangkan Penerimaan Pihak Ketiga (Retensi) sebesar Rp4.552.325.085,00 adalah potongan pembayaran atas belanja yang dibayar dengan SP2D LS yang merupakan jaminan pemeliharaan/retensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung, untuk kemudian dibayarkan di tahun anggaran berikutnya. 2. Pengeluaran Pembiayaan Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2013 dan TA 2012 sebagai berikut: 2013 Pengeluaran Pembiayaan : Anggaran (Rp) a. Transfer/Pembentukan Dana Cadangan b. Penyertaan Modal Pemda 1. PD. BPR BKK Temanggung

Realisasi (Rp)

0,00

0,00

7.826.780.813,00

4.533.609.000,00

4.533.609.000,00

3.004.945.750,00

300.000.000,00

300.000.000,00

259.781.250,00

3.100.000.000,00

3.100.000.000,00

2.000.000.000,00

3.PD Aneka Usaha

350.000.000,00

350.000.000,00

150.000.000,00

4.BKK Pringsurat

300.000.000,00

300.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

0,00

483.609.000,00

493.609.000,00

395.164.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.925.077.107,00

4.910.546.394,00

4.131.387.381,00

9.458.686.107,00

9.444.155.394,00

14.963.113.944,00

2.PT Bank BPD Jateng

5.Apotik Waringin Mulyo 6.PDAM 7.PD Bumi Phala Wisata c.

2012 Realisasi (Rp)

Investasi Permanen Dana Bergulir

d. Pembayaran Utang Pokok Jatuh tempo e. Pengeluaran Pihak Ketiga (PFK) Retensi Jumlah Pengeluaran


204

Pengeluaran Pihak Ketiga (Retensi) sebesar Rp4.910.546.394,00 adalah merupakan Retensi/Jaminan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi pada Tahun Anggaran 2012 yang dianggarkan pembayarannya pada Tahun Anggaran 2013. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2013 dan TA 2012, dapat dirinci sebagai berikut: 2013

2012

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

1) Pendapatan dan Biaya : a)

Realisasi Pendapatan

1.053.845.571.760,00

966.815.573.681,00

b)

Realisasi Belanja

1.000.841.225.195,00

956.324.159.986,00

53.004.346.565,00

10.491.413.695,00

Surplus (Defisit) Anggaran : a) – b) 2) Pembiayaan : a)

Penerimaan Daerah

59.438.956.293,00

46.248.247.504,00

b)

Pengeluaran Daerah

9.444.155.394,00

14.963.113.944,00

Pembiayaan Netto: a) – b)

49.994.800.899,00

31.285.133.560,00

102.999.147.464,00

41.776.547.255,00

3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (1+2)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA 2013 dan TA 2012 masing-masing sebesar Rp102.999.147.464,00 dan Rp41.776.547.255,00 tersebut, dengan rincian sebagai berikut: 2013

2012

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

37.400.927.721,00

31.100.288.117,00

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

519.206.588,00

7.866.745.185,00

3) Kas di Bendahara Penerimaan

11.579.575,00

309.513.953,00

0,00

0,00

54.506.000.000,00

2.500.000.000,00

0,00

0,00

10.561.433.580,00

0,00

0,00

0,00

102.999.147.464,00

41.776.547.255,00

0,00

0,00

102.999.147.464,00

41.776.547.255,00

Rincian SILPA :

1) Kas di Kasda

4) Rekening Tabungan 5) Deposito 6) Investasi Jangka Pendek 7) Kas di BLUD Dikurangi Utang PFK (Potongan Gaji) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (a) SP2D yang Belum Dicairkan (b) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (a)- (b)

C. PENJELASAN LAPORAN ARUS KAS Laporan Arus Kas menyajikan informasi arus penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun 2013 dan tahun 2012 meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non Anggaran dengan realisasi TA 2013 dan TA 2012 sebagai berikut:


205

2013

2012

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Arus Kas Bersih dari : 1.

Aktivitas Operasi

146.958.636.813,00

166.108.550.659,00

2.

Investasi Aset Nonkeuangan

(99.555.211.254,00)

(160.552.678.338,00)

3.

Aktivitas Pembiayaan

8.193.282.444,00

(12.871.687.389,00)

4.

Aktivitas Non Anggaran

2.493.920.309,00

2.153.869.473,00

Kenaikan/ Penurunan Kas

58.090.628.312,00

(5.161.945.595,00)

Saldo Awal Kas di BUD/Kasda

33.828.111.079,00

38.990.056.674,00

Saldo Akhir Kas di BUD/Kasda

91.918.739.391,00

33.828.111.079,00

91.906.927.821,00

33.600.288.117,00

11.579.575,00

227.514.518,00

232.095,00

308.444,00

597.352.120,00

3.074.511.670,00

c. Kas di BLUD

10.561.433.580,00

4.937.034.579,00

Saldo Akhir Kas

103.077.525.091,00

41.839.657.328,00

a. Saldo Akhir Kas di BUD terdiri dari: Kas di Kasda (Rek Koran per 31-12-2013) Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran(Jagir) b. Kas di Bend. Pengeluaran (Non jagir)

Dari Laporan Arus Kas tersebut dapat dijelaskan: 1. Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Umum Daerah tahun 2012 sebesar Rp33.828.111.079,00 merupakan penjumlahan dari Kenaikan/Penurunan Kas sebesar minus Rp5.161.945.595,00 dan saldo awal Kas di BUD sebesar Rp38.990.056.674,00. Sedangkan saldo akhir Kas sebesar Rp41.839.657.328,00, adalah merupakan penjumlahan dari saldo akhir Kas BUD/Kas Umum Daerah sebesar Rp33.828.111.079,00, saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (non Jasa Giro) sebesar Rp3.074.511.670,00, dan saldo Kas di BLUD sebesar Rp4.937.034.579,00. 2. Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Umum Daerah Tahun 2013 sebesar Rp91.918.739.391,00 merupakan penjumlahan dari Kenaikan/Penurunan Kas sebesar Rp58.090.628.312,00 dan saldo awal Kas di BUD sebesar Rp33.828.111.079,00, atau penjumlahan dari Kas di Kasda sebesar Rp91.906.927.721,00, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp11.579.575,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran (jagir) sebesar Rp232.095,00. 3. Saldo akhir Kas sebesar Rp103.077.525.091,00, adalah merupakan penjumlahan dari saldo akhir Kas BUD/Kas Umum Daerah sebesar Rp91.918.739.391,00, saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (non jasa giro) sebesar Rp597.352.120,00, dan saldo akhir Kas RKU BLUD sebesar Rp10.561.433.580,00 Adapun untuk Realisasi masing-masing jenis aktifitas dari Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 dan tahun 2012, dapat disajikan sebagai berikut:


206

1. Arus Kas dari Aktifitas Operasi Arus kas bersih aktifitas operasi surplus sebesar Rp146.958.636.813,00 merupakan indikator yang menunjukan kemampuan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktifitas operasionalnya. Arus kas bersih aktifitas operasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar yang terdiri dari : 2013

2012

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Arus Kas dari Aktifitas Operasi :

1)

Arus Masuk Kas:

a.

Pendapatan Pajak Daerah

25.583.570.757,00

11.470.230.704,00

b.

Pendapatan Retribusi Daerah

15.480.551.151,00

14.038.793.022,00

c.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

11.287.250.631,00

9.555.591.771,00

Daerah yang Dipisahkan d.

Lain-lain PAD yang Sah

10.754.470.771,00

12.565.948.263,00

e.

Dana Bagi Hasil Pajak

23.225.082.234,00

34.819.961.018,00

f.

Dana Bagi Hasil SDA

27.003.376.557,00

957.185.893,00

g.

Dana Alokasi Umum

651.171.674.000,00

584.158.278.000,00

h.

Dana Alokasi Khusus

41.627.620.000,00

87.303.720.000,00

i.

Dana Otonomi Khusus

0,00

0,00

j.

Dana Penyesuaian

136.253.400.000,00

99.581.821.000,00

k.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi

43.787.719.599,00

60.284.458.558,00

l.

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

28.268.425.036,00

21.195.460.000,00

0,00

0,00

428.077.240,00

0,00

m. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya n.

Pendapatan Hibah

o.

Dana Darurat

0,00

0,00

p.

Pendapatan Lainnya

0,00

0,00

1.014.871.217.976,00

935.931.448.229,00

a. Belanja Pegawai

609.756.162.002,00

573.185.330.208,00

b. Belanja Barang

118.402.330.527,00

97.656.912.495,00

1.352.611.525,00

0,00

0,00

0,00

e. Hibah

58.141.919.542,00

40.922.373.670,00

f.

29.564.076.045,00

14.132.312.373,00

45.249.304.525,00

38.744.388.450,00

907.606.495,00

0,00

221.845.000,00

281.774.720,00

Jumlah Masuk Kas dari Aktifitas Operasi 1) Arus Keluar Kas:

c. Bunga d. Subsidi

Bantuan Sosial

g. Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa h. Belanja Bantuan Keuangan ke Partai Politik i.

Belanja Tak Terduga


207

2013

2012

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Arus Kas dari Aktifitas Operasi :

j.

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

4.316.725.502,00

4.899.805.654,00

0,00

0,00

867.912.581.163,00

769.822.897.570,00

146.958.636.813,00

166.108.550.659,00

k. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Jumlah Keluar Kas dari Aktifitas Operasi Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi

Arus masuk kas dari aktifitas operasi ini meliputi pendapatan operasi tahun berjalan termasuk Pendapatan Tahun Anggaran 2013 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 masih di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD maupun SKPKD dengan rincian sebagai berikut: - Komponen Retribusi Daerah sebesar Rp11.544.575,00; - Komponen Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp267.095,00. Terdapat perbedaan jumlah antara Pendapatan dan Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan Arus Masuk dan Keluar Kas (aktifitas operasi dan investasi aset non keuangan) dalam Laporan Arus Kas sebagai berikut: - Antara Pendapatan dan Arus Masuk Kas sebesar Rp38.093.857.534,00, yaituPendapatan BLUD RSU sebesar Rp38.093.857.534,00 tidak dicantumkan dalam Laporan Arus Kas karena pendapatan tersebut tidak disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, tetapi disetor ke Rekening Kas Umum BLUD. - Antara Belanja dan Arus Keluar Kas sebesar Rp32.492.936.528,00, yaitu realisasi belanja BLUD. Hal tersebut di atas sesuai dengan Lampiran II.12 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual dalam PSAP No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi Paragraf 21 Huruf (a) dan (b) antara lain menyatakan bahwa LRA dan Neraca BLUD digabungkan secara bruto kepada LRA Pemerintah Daerah yang secara organisatoris membawahinya, sedangkan Laporan Arus Kas (LAK) tidak meliputi Pendapatan BLUD yang digunakan langsung untuk memenuhi belanja BLUD. 2. Arus Kas dari Aktifitas Investasi Aset Nonkeuangan Arus kas bersih dari aktifitas investasi adalah defisit sebesar Rp99.555.211.254,00 mencerminkan adanya pengadaan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah di masa yang akan datang. Dalam tahun 2013 terdapat arus kas masuk dari aktifitas investasi sebesar Rp880.496.250,00 merupakan hasil penjualan sisa bongkaran gedung dan aset tetap lainnya. Dalam Laporan Realisasi Anggaran masuk pada Pos Lain-lain PAD yang Sah. Sedangkan untuk Arus Keluar Kas yang seluruh nilai pengeluarannya sebesar Rp100.435.707.504,00 merupakan pembelian aset tetap. Arus kas bersih aktifitas investasi aset nonkeuangan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar yang terdiri dari: Arus Kas dari Aktifitas Investasi Nonkeuangan : 1)

2013

2012

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Arus Masuk Kas:

a.

Pendapatan Penjualan tanah

b.

Pendapatan Penjualan alat dan mesin

0,00

0,00

7.895.000,00

0,00


208

c.

Pendapatan Penjualan gedung dan bangunan

d.

868.351.250,00

9.612.000,00

0,00

0,00

4.250.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

880.496.250,00

19.612.000,00

3.312.069.000,00

1.348.258.800,00

Pendapatan Penjualan jalan, irigasi &jaringan

e.

Pendapatan Penjualan aset tetap lainnya

f.

Pendapatan Penjualan aset lainnya

Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktifitas Investasi Nonkeuangan 2)

Arus Keluar Kas:

a.

Belanja tanah

b.

Belanja peralatan dan mesin

16.357.195.053,00

34.865.905.082,00

c.

Belanja gedung dan bangunan

40.945.179.551,00

84.704.621.038,00

d.

Belanja jalan, irigasi dan jaringan

39.348.864.600,00

35.990.579.112,00

e.

Belanja aset tetap lainnya

472.399.300,00

3.662.926.306,00

f.

Belanja aset lainnya

0,00

0,00

100.435.707.504,00

160.572.290.338,00

(99.555.211.254,00)

(160.552.678.338,00)

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktifitas Investasi Nonkeuangan Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi Nonkeuangan

3. Arus Kas dari Aktifitas Pembiayaan Arus kas bersih dari aktifitas pembiayaan surplus sebesar Rp8.193.282.444,00 mencerminkan adanya pengeluaran pemerintah yang terkait dengan arus kas di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktifitas pembiayaan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar atas aktifitas pembiayaan. 2013

2012

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Arus Kas dari Aktifitas Pembiayaan :

1)

Arus Masuk Kas:

a.


b.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang

12.867.002.883,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243.081.070,00

0,00

0,00

2.091.426.555,00

4.527.353.885,00

0,00

17.637.437.838,00

2.091.426.555,00

Dipisahkan c.

Pinjaman Dalam Negeri dan Obligasi

d.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

e.

Penerimaan Piutang Daerah

f.

Penerimaan Pihak Ketiga (Retensi)

Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktifitas Pembiayaan 2)

Arus Keluar Kas:


209

a.

Pembentukan dana cadangan

b.

Penyertaan modal (investasi) Pemda

c.

Pembayaran pokok pinjaman dan Obligasi

d.

Pengeluaran Pihak Ketiga (Retensi)

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktifitas Pembiayaan Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pembiayaan

0,00

7.826.780.813,00

4.533.609.000,00

3.004.945.750,00

0,00

0,00

4.910.546.394,00

4.131.387.381,00

9.444.155.394,00

14.963.113.944,00

8.193.282.444,00

(12.871.687.389,00)

Arus Masuk Kas dari Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp243.081.070,00 adalah merupakan pengembalian pokok Dana Bergulir. Sedangkan penerimaan PFK sebesar Rp4.527.353.885,00 adalah potongan pembayaran atas belanja yang dibayar dengan SP2D LS yang merupakan jaminan pemeliharaan/retensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung, untuk kemudian dibayarkan di tahun anggaran berikutnya. Arus Keluar Kas sebesar Rp9.444.155.394,00 terdiri dari: a) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp4.533.609.000,00 yang terdiri dari: 1) Penyertaan Modal pada BPR BKK Temanggung sebesar Rp300.000.000,00. 2) Penyertaan Modal pada PT Bank Jateng sebesar Rp3.100.000.000,00 3) Penyertaan Modal pada PD Aneka Usaha sebesar Rp350.000.000,00 4) Penyertaan Modal pada PD Air Minum sebesar Rp483.609.000,00 5) Penyertaan Modal pada BKK Pringsurat Rp300.000.000,00 b) Pengeluaran PFK sebesar Rp4.910.546.394,00 merupakan pembayaran retensi 4. Arus Kas dari Aktifitas Non Anggaran Arus kas bersih dari aktifitas non anggaran surplus sebesar Rp2.520.613.478,00 yang mencerminkan saldo penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran. Realisasi TA 2013 dan TA 2012 sebagai berikut: 2013

2012

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran :

1.

Arus Masuk Kas: a. Penerimaan kembali sisa UP tahun lalu b. Penerimaan perhitungan pihak ketiga

Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Non Anggaran 2.

3.012.894.802,00

5.166.764.275,00

47.455.874.555,00

45.278.250.941,00

50.468.769.357,00

50.445.015.216,00

518.974.493,00

3.012.894.802,00

47.455.874.555,00

45.278.250.941,00

47.974.849.048,00

48.291.145.743,00

2.493.920.309,00

2.153.869.473,00

Arus Keluar Kas: a. Sisa UP Tahun berjalan b. Pengeluaran perhitungan pihak ketiga

Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Non Anggaran Arus Kas Bersih dari Aktifitas Non Anggaran


210

Arus Masuk Kas Aktifitas Non Anggaran sebesar Rp50.468.769.357,00 terdiri dari: a. Penerimaan kembali sisa UP tahun lalu sebesar Rp3.012.894.802,00 merupakan sisa UYHD Tahun Anggaran 2012 yang disetorkan di Tahun 2013; b. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp47.455.874.555,00 merupakan Iuran Wajib Pegawai (IWP), Taperum, PPh, dan Iuran Askes Tahun 2013 yang dipotong langsung dalam pembayaran gaji PNS dengan rincian sebagai berikut: -

Iuran Wajib Pegawai (IWP) sebesar Rp32.942.214.078,00

-

Taperum sebesar Rp747.259.000,00

-

PPh sebesar Rp7.178.090.908,00

-

Iuran Askes sebesar Rp6.588.310.569,00

Arus Keluar Kas Aktifitas Non Anggaran sebesar Rp47.974.849.048,00 terdiri dari: a. Sisa UP tahun berjalan sebesar Rp518.974.493,00 adalah sisa UYHD Tahun Anggaran 2013 yang disetorkan di Tahun 2014. b. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp47.455.874.555,00 merupakan Iuran Wajib Pegawai (IWP), Taperum, PPh, dan Iuran Askes Tahun 2012 yang disetor selama Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagai berikut: -

Iuran Wajib Pegawai (IWP) sebesar Rp32.942.214.078,00

-

Taperum sebesar Rp747.259.000,00

-

PPh sebesar Rp7.178.090.908,00

-

Iuran Askes sebesar Rp6.588.310.569,00


211

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

A. ENTITAS AKUNTANSI Dalam pelaksanaan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Temanggung dilaksanakan oleh Dinas/Instansi berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut: 1. Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Temanggung, Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung. 2. Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung. 3. Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung. 4. Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung. 5. Perda Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung. 6. Perda Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung. 7. Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Temanggung. 8. Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Temanggung. 9. Perda Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung. 10.Perda Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.

B. ENTITAS PELAPORAN Entitas Pelaporan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung. Entitas Pelaporan berdomisili di Gedung DPPKAD Kabupaten Temanggung Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung.


212

C. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN OPERASIONAL

YANG

MENJADI

KEGIATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung mengacu pada: 3.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9.

Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

D. PENGGANTIAN BERJALAN

MANAJEMEN

PEMERINTAHAN

SELAMA

TAHUN

Dalam Tahun 2013 terjadi serah terima jabatan Bupati Temanggung yaitu dari Drs. Hasyim Afandi kepada Drs. M. Bambang Sukarno pada Tanggal 29 Juli 2013.


213

BAB VII PENUTUP Berdasarkan uraian yang tertuang dalam Bab I sampai dengan Bab VI sebagaimana tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 1. Realisasi

Anggaran

Rp1.053.845.571.860,00

Pendapatan dengan

Daerah

Tahun

Anggaran

sebesar

Anggaran

2013

sebesar

Rp1.039.1053.845.571.860,00

sehingga lebih dari anggaran, sebesar Rp14.763.133.760,00 yang terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah lebih dari anggaran, sebesar Rp10.113.655.094,00 b. Dana Perimbangan kurang dari anggaran, sebesar Rp6.645.691.209,00 c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah lebih dari anggaran, sebesar Rp11.205.169.875,00 2. Realisasi

Anggaran

Belanja

Daerah

Tahun

Anggaran

2013

sebesar

Rp1.000.841.225.195,00 dengan Anggaran sebesar Rp1.175.501.480.163,00 sehingga kurang dari anggaran, sebesar Rp174.660.254.968,00 yang terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung kurang dari anggaran, sebesar Rp31.745.365.109,00 b. Belanja Langsung kurang dari anggaran, sebesar Rp142.914.889.859,00 3. Realisasi

Surplus/Defisit

Tahun

Anggaran

2013

adalah

surplus

sebesar

Rp53.004.346.565,00 dengan anggaran Defisit sebesar Rp136.329.042.163,00 sehingga lebih dari anggaran, sebesar Rp189.333.388.728,00 4. Realisasi Anggaran Pembiayaan terdiri dari: a. Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp59.438.956.293,00 dengan Anggaran sebesar

Rp145.787.728.270,00

sehingga

kurang

dari

anggaran,

sebesar

Rp86.348.771.977,00 b. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp9.444.155.394,00 dengan Anggaran sebesar Rp9.458.686.107,00 sehingga kurang dari anggaran, sebesar Rp14.530.713,00 c. Realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp49.994.800.899,00 dengan Anggaran sebesar Rp136.329.042.163,00 sehingga kurang dari anggaran, sebesar Rp86.334.241.264,00 5. Terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp102.999.147.464,00

yaitu dari Surplus sebesar Rp53.004.346.565,00 ditambah Pembiayaan Netto sebesar Rp49.994.800.899,00 6. Neraca per 31 Desember 2013 terdiri dari: a. Jumlah Aset sebesar Rp2.747.150.653.999,76 b. Jumlah Kewajiban sebesar Rp6.647.494.451,71 c. Jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp2.740.503.159.548,05


214

d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana sebesar Rp2.747.150.653.999,76 e. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp11.579,575,00

f. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp597.352.120,00 g. Saldo Kas di BLUD sebesar Rp10.561.433.580,00.

Temanggung,

April 2014

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO


215

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013

Recommend Documents