PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 BAB I PENDAHULUAN

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Laporan Keuangan SKPD tersebut akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan

Keuangan

Pemerintah

Kota

Pekalongan

disusun

untuk

menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan : 1)

Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;

2)

Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

3)

Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;

4)

menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

5)

menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

1




6)

menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan oleh Pemerintah Kota

Pekalongan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi

Pemerintahan.

Pemerintah

Kota

Pekalongan

sudah

menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015. Pemerintah Kota Pekalongan mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan menyusun laporan keuangan daerah secara sistematis dan terstruktur sebagai wujud dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015 untuk kepentingan antara lain: 1. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 2. Manajemen Membantu

para

pengguna

laporan

keuangan

untuk

mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. 3. Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan

pertimbangan

bahwa

masyarakat

memiliki

hak

untuk

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 4. Keseimbangan antar generasi Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015 yang disusun berdasarkan SAP Berbasis Akrual terdiri dari :


2




1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Realisasi Angaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 3. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. 4. Laporan Operasional (LO) Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. 5. Laporan Arus Kas (LAK) Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi sehubungan dengan aktivitas operasional, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pada periode tertentu. 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan

Perubahan

penurunan

ekuitas

Ekuitas tahun

menyajikan pelaporan

informasi

dibandingkan

kenaikan dengan

atau tahun

sebelumnya. 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berisi penjelasan naratif atas informasi kuantitatif yang bersifat moneter yang disajikan pada LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK dan LPE. Melalui LKPD Pemerintah Kota Pekalongan, para pengguna laporan diharapkan dapat memperoleh informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. LKPD Pemerintah Kota Pekalongan menyajikan informasi-informasi sebagai berikut :


3




1. informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangundangan; 2. informasi

mengenai

kecukupan

penerimaan

periode

berjalan

untuk

membiayai seluruh pengeluaran; 3. informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai; 4. informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; 5. informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; 6. informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : 1)

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kotakota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2)

Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2003

tentang

Keuangan

Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


4




4)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2014

Nomor

5587),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 6)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9)

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);

10) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 11); 11) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015. 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :


5




Bab I

Pendahuluan Bab ini memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Daerah dan Pencapaian Target Kinerja APBD. Bab ini memuat informasi tentang keadaan umum Kota Pekalongan, ekonomi makro, kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2015, pendekatan penyusunan laporan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD.

Bab III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Bab ini menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV

Kebijakan Akuntansi Bab

ini

memuat

informasi

tentang

entitas

akuntansi/entitas

pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan daerah, dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Bab V

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Bab ini memuat rincian dan penjelasan pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Bab VI

Penjelasan atas Informasi Non-keuangan Bab ini berisi penjelasan mengenai kerjasama pemerintah daerah, pencegahan

dan

penanggulangan

bencana,

penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum, serta penjelasan dana non-APBD. Bab VII

Penutup Bab ini memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.


6




BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN DAERAH DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 2.1 Keadaan Umum 2.1.1 Letak Geografis Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut dengan posisi geografis

antara

6º50’42”–6º55’44”

LS

dan

109º37’55”–109º42’19”

BT.

Berdasarkan koordinat fiktifnya, Kota Pekalongan membentang antara 510,00 – 518,00 km membujur dan 517,75 – 526,75 km melintang. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan mencapai  9 km, sedangkan dari Barat ke Timur mencapai  7 km. Batas-batas wilayah Kota Pekalongan secara administratif adalah : 

Sebelah Utara

:

Laut Jawa



Sebelah Selatan :

Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang



Sebelah Barat

:

Kabupaten Pekalongan



Sebelah Timur

:

Kabupaten Batang

Secara administratif Kota Pekalongan terbagi atas 4 (empat) kecamatan yang terbagi lagi menjadi 27 kelurahan dengan luas keseluruhan mencapai 4.525 ha atau 45,25 km2 (Tabel 2.1) atau sekitar 0,14% dari luas wilayah Jawa Tengah. Kecamatan paling luas adalah Kecamatan Pekalongan Utara sekitar 33% dari luas Kota Pekalongan (1.488 Ha) dan kecamatan paling kecil adalah Pekalongan Timur sekitar 21% dari Kota Pekalongan (952 Ha). Tabel 2.1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kota Pekalongan Tahun 2015 Kecamatan

Banyaknya Kelurahan

Luas Wilayah (km2)

%

Kec. Pekalongan Barat

7

10,05

22,21

Kec. Pekalongan Timur

7

9,52

21,04

Kec. Pekalongan Utara

7

14,88

32,88

Kec. Pekalongan Selatan

6

10,80

23,87

JUMLAH

27

45,25

100,00

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2015

Luas tanah di Kota Pekalongan tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat dari fungsi/penggunaannya maka mengalami LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

7




pergeseran. Tanah sawah luasnya setiap tahun berkurang, sebaliknya tanah kering mengalami peningkatan perluasan. Tahun 2014, luas tanah sawah adalah 1.188 Ha, berkurang sekitar 0,67% dari luas 1.196 Ha pada tahun 2013. Tanah kering seluas 3.357 Ha, ada penambahan sekitar 0,83% dari luas 3.329 Ha pada tahun 2014. Selama tahun 2014, jumlah hari hujan sebanyak 127 hari dengan curah hujan 3.461 mm. Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari 2014 sebanyak 23 hari dengan curah hujan 1.351 mm. 2.1.2 Jumlah Penduduk Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2014 adalah 293.704 jiwa, terdiri dari 146.863 laki-laki (50,00 %) dan 146.841 perempuan (50,00 %). Kepadatan penduduk di Kota Pekalongan cenderung meningkat seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk di Kota Pekalongan pada tahun 2014

meningkat

Pekalongan

sebesar

tahun

2013

0,97% sebesar

dibandingkan 290.870

jumlah

jiwa.

Rasio

penduduk

Kota

ketergantungan

(dependency ratio) Kota Pekalongan cukup kecil, hal ini disebabkan karena jumlah penduduk usia 15-64 tahun lebih besar dari penduduk usia 0-14 tahun dan 65 tahun keatas. Tabel 2.2 Kepadatan Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2013 Kecamatan

Luas Daerah (km2)

Jumlah Penduduk

Kepadatan Penduduk Per km2

Pekalongan Barat

10,05

92.063

9.160

Pekalongan Timur

9,52

64.277

6.752

Pekalongan Selatan

10,80

58.733

5.438

Pekalongan Utara

14,88

78.631

5.284

45,25

293.704

6.491

Jumlah

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2015

Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan menyongsong era globalisasi. Di Kota Pekalongan pada tahun 2014 sebagian besar pekerja di sektor industri, khususnya adalah industri batik. Peningkatan partisipasi penduduk dalam bidang pendidikan akan berpengaruh dalam peningkatan pembangunan Kota Pekalongan, yang tentunya


8




harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru yang memadai. Pada tahun 2014 di Kota Pekalongan, jumlah TK sebanyak 77 sekolah, SD sebanyak 99 sekolah, SMP 27 sekolah, SMU 9 sekolah dan SMK 13 sekolah. Banyaknya murid TK adalah 2.589 laki-laki dan 2.562 perempuan. Murid SD sebanyak 17.059 laki-laki, dan 15.610 perempuan. Murid SMP sebanyak 8.098 laki-laki dan 8.426 perempuan. Murid SMA sebanyak 3.157 laki-laki dan 4.363 perempuan, dan murid SMK sebanyak 3.633 laki-laki dan 3.551 perempuan. Peningkatan sarana kesehatan juga sangat diperlukan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain pemerintah, peran swasta dalam menunjang sarana kesehatan juga sangat penting. Sarana kesehatan yang disediakan Pemerintah Kota Pekalongan adalah puskesmas. Jumlah puskesmas di Kota Pekaongan pada tahun 2014 sebanyak 14 buah, puskesmas pebantu 27 buah dan puskesmas keliling sebanyak 14 buah. 2.1.4 Sumber Daya Manusia Sesuai dengan hasil Pemilihan Kepala Daerah bulan Juni 2010, Pemerintah Kota Pekalongan dipimpin oleh : 

Walikota

: dr. H. Mohamad Basyir Ahmad



Wakil Walikota

: H. A. Alf Arslan Djunaid, SE.



Sekretaris Daerah

: Drs. Dwi Arie Putranto, M.Si.

Pada

tahun

2015,

pada

Pemerintah

Kota

Pekalongan

terjadi

penggabungan kelurahan, dimana pada tahun 2014 terdapat 47 kelurahan sedangkan pada tahun 2015 menjadi 27 Kelurahan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terdiri dari: a.

Sekretaris Daerah (2 Asisten dan 7 Bagian);

b. Sekretariat DPRD; c.

Staf Ahli;

d. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari : LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

9




1) Inspektorat; 2) Badan Perencanaan Pembangunan; 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; 4) Badan Kepegawaian Daerah; 5) Badan Lingkungan Hidup; 6) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; 7) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; 8) Kantor Ketahanan Pangan; 9) Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi; 10) RSUD; e.

Dinas Daerah, yang terdiri dari : 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; 2) Dinas Kesehatan; 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 4) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 5) Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan; 6) Dinas Komunikasi dan Informatika; 7) Dinas Pekerjaan Umum; 8) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 9) Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan; 10) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

f.

Kecamatan, terdiri dari : 1) Kecamatan Pekalongan Barat; 2) Kecamatan Pekalongan Timur; 3) Kecamatan Pekalongan Utara; 4) Kecamatan Pekalongan Selatan.

g.

Kelurahan terdiri dari : 1) Kelurahan Sapuro Kebulen; 2) Kelurahan Bendan Kergon; 3) Kelurahan Pasirkratonkramat; 4) Kelurahan Pringrejo; 5) Kelurahan Medono; 6) Kelurahan Podosugih;


10




7) Kelurahan Tirto. 8) Kelurahan Noyontaansari; 9) Kelurahan Kauman; 10) Kelurahan Setono; 11) Kelurahan KaliBaros; 12) Kelurahan Poncol; 13) Kelurahan Klego; 14) Kelurahan Gamer; 15) Kelurahan Krapyak; 16) Kelurahan Pedukuhan Kraton; 17) Kelurahan Kandang Panjang; 18) Kelurahan Panjang Wetan; 19) Kelurahan Degayu; 20) Kelurahan Bandengan; 21) Kelurahan Panjang Baru; 22) Kelurahan Buaran Kradenan; 23) Kelurahan Kuripan Kertoharjo; 24) Kelurahan Yosorejo; 25) Kelurahan Soko Duwet; 26) Kelurahan Banyurip; 27) Kelurahan Jenggot. h. Lembaga lain, yang terdiri dari : 1) Satpol PP; 2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu; 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Pekalongan memiliki pegawai sebanyak 4.081 orang, yang terdiri PNS dan CPNS dengan rincian menurut golongan seperti tabel dibawah ini : Tabel 2.3 Rekapitulasi Jumlah PNS Pemerintah Kota Pekalongan Menurut Golongan No.

Golongan

Jumlah Tahun 2014 Tahun 2015 1 Golongan I 205 176 2 Golongan II 847 795 3 Golongan III 1.830 1.956 4 Golongan IV 1.196 1.154 Jumlah 4.078 4.081 Sumber : Data Kepegawaian per 31 Desember 2015


Prosentase Tahun 2014 Tahun 2015 5,03 4,31 20,77 19,49 44,87 47,92 29,33 28,28 100,00 100,00

11




Jika dilihat dari tingkat pendidikan PNS/CPNS pada Pemerintah Kota Pekalongan, maka komposisi yang terbanyak adalah tingkat pendidikan S-1 yaitu sejumlah 1.871 orang dan yang paling sedikit adalah tingkat pendidikan Diploma 1 sebanyak 25 orang, seperti yang tersaji pada tabel dibawah ini : Tabel 2.4 Rekapitulasi Jumlah PNS Pemerintah Kota Pekalongan Menurut Golongan No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tingkat Pendidikan

Jumlah Tahun 2014 Tahun 2015 SD 153 152 SLTP 178 178 SLTA 933 907 DIPLOMA I 26 25 DIPLOMA II 354 317 DIPLOMA III 462 460 DIPLOMA IV 26 29 S-1 1.810 1.871 S-2 136 142 S-3 Jumlah 4.078 4.81 Sumber : Data Kepegawaian per 31 Desember 2015

Prosentase Tahun 2014 Tahun 2015 3.75 3,72 4,36 4,36 22,88 22,22 0,64 0,61 8,68 7,77 11,33 11,27 0,64 0,71 44,38 45,85 3,33 3,48 100,00 100,00

Sedangkan jumlah PNS/CPNS yang berlatar belakang pendidikan akuntansi pada tahun 2015, sebanyak 106 orang, yang dapat disajikan pada tabel dibawah ini : Tabel 2.5 Rekapitulasi PNS/CPNS Pemerintah Kota Pekalongan yang Berlatar Belakang Pendidikan Akuntansi No

Tingkat Eselon

Tingkat Pendidikan SLTA

D1

D3

S1 -

Jumlah

S2

1 Eselon II

-

-

-

-

-

2 Eselon III

-

-

-

-

-

-

3 Eselon IV

-

-

2

8

1

11

4 Staf 24 47 23 Jumlah 24 49 31 Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekalongan, 2015.

1

95

2

106

Pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang terbanyak dari eselon IV.A yaitu sejumlah 305 (tiga ratus lima) orang atau 52,59%. Rincian jumlah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sampai dengan Desember 2015 tersaji pada Tabel dibawah ini. Sedangkan distribusi PNS/ CPNS per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sampai dengan bulan Desember 2015 disajikan pada Tabel dibawah ini.


12




Tabel 2.6 Rekapitulasi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Dilihat dari Tingkat Eselon Tahun 2014 s/d 2015

No 1 2 3 4 5 6 7

Tingkat Eselon II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A Jumlah

Jumlah 2014

Prosentase (%)

2015

1 22 39 63 302 195 622

1 21 42 62 305 149 580

2014

2015

0,16 3,54 6,27 10,13 48,55 31,35 100,00

0,17 3,62 7,24 10,69 52,59 25,69 100,00

Tabel 2.7 Rekapitulasi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Dilihat dari Tingkat Eselon Tahun 2014 s/d 2015

No 1 2 3 4 5 6 7

Tingkat Eselon

Jumlah 2014

Prosentase (%)

2015

II.A 1 II.B 22 III.A 39 III.B 63 IV.A 302 IV.B 195 V.A Jumlah 622 Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kota

2014

2015

1 0,16 21 3,54 42 6,27 62 10,13 305 48,55 149 31,35 580 100,00 Pekalongan, 2015

0,17 3,62 7,24 10,69 52,59 25,69 100,00

2.2 Ekonomi Makro Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2014 dipekirakan 5,8% - 6,3% (yoy), dengan kecenderungan bias kebawah. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan termoderasi di tahun 2014. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 pada kisaran 5,1-5,5%. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2014 yang masih diatas pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut ditopang oleh masih kuatnya konsumsi dan investasi yang tumbuh meningkat. Nilai ekspor juga diperkirakan membaik yang dibarengi dengan peningkatan impor yang lebih tajam. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan juga tidak jauh berbeda dengan kondisi

ekonomi

secara

nasional

maupun

regional.

Sektor-sektor

yang

memberikan sumbangan besar terhadap PDRB Kota Pekalongan mengalami LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

13




pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Hal

ini

dapat dilihat dari

pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan Tahun 2012 sebesar 5,60%. Pertumbuhan ini sedikit menguat dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,45% sedang pada tahun 2010 laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sebesar 5,51%. Perkembangan ekonomi Kota Pekalongan dari tahun ke tahun dapat dilihat dari besarnya Indeks Perkembangan PDRB yang ditampilkan pada tabel dibawah ini. Dari tabel tersebut terlihat nilai PDRB Kota Pekalongan Tahun 2012 menurut harga berlaku sebesar Rp4,636 Triliun, menurut harga konstan sebesar Rp2,324 Triliun. Indeks Perkembangan tahun 2012 menurut harga berlaku 328,63%, artinya dari tahun 2000 sampai 2012 nilai PDRB atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan 3,28 kali. Sedangkan nilai PDRB atas dasar harga konstan naik 1,64 kali. Tabel Produk Domestik Ragional Bruto dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan Tahun 2008-2012 Atas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar Harga Konstan Indeks Indeks Tahun Jutaan (Rp) Pembangunan Jutaan (Rp) Pembangunan (%) (%) 2008 3.224.619,35 228,28 1.887.853,70 133,82 2009 3.476.699,37 246,45 1.978.085,98 140,22 2010 3.779.788,77 269,45 2.087.114,17 147,95 2011 4.191.357,50 297,11 2.200.827,78 156,01 2012 4.636.010,23 328,63 2.324.147,40 164,75 Sumber : Buku PDRB Kota Pekalongan, Tahun 2009-2013

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 3,73 4,78 5,51 5,45 5,60

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita. Pada tabel berikut menunjukkan bahwa PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku maupun harga konstan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Tabel PDRB Per Kapita Kota Pekalongan Tahun 2008-2012 PDRB Perkapita (Rp) Atas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar Harga Konstan 9.880.552,01 5.818.854,77 2008 10.392.478,72 5.956.432,41 2009 10.470.655,94 6.089.662,93 2010 12.342.865,16 6.406.961,04 2011 13..496.019,76 6.688.252,13 2012 Sumber : Buku PDRB Kota Pekalongan Tahun 2011-2013 Tahun


14




Untuk mencapai sasaran RKPD 2015, arah kebijakan ekonomi Kota Pekalongan

Tahun

2015

ditekankan

pada

upaya

mengembangkan

dan

mendayagunakan seluruh potensi yang ada untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, adapun rincian arah kebijakan ekonomi diuraikan sebagai berikut : 1. Optimalisasi

kualitas

dan

kuantitas

infrastruktur

daerah

guna

meningkatkan daya saing daerah. 2. Penguatan keberdayaan UMKM, optimalisasi daya saing koperasi serta pengembangan kewirausahaan. 3. Optimalisasi produktivitas industri kecil, menengah dan besar untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja. 4. Peningkatan realisasi investasi dan optimalisasi iklim usaha melalui penyederhanaan perijinan investasi. 5. Optimalisasi pelaksanaan program-program dan kegiatan prioritas yang hasilnya memberikan kemanfaatan langsung serta dapat dirasakan oleh masyarakat. 6. Optimalisasi pencapaian target sasaran pembangunan nasional maupun daerah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 7. Penguatan dan pengembangan penguasaan iptek dan inovasi dalam mendukung perluasan ekonomi. 2.3 Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2015 Kebijakan Umum APBD pada dasarnya adalah rencana tahunan yang bersifat makro, merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah daerah. Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun 2015 merupakan implementasi tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan 2010-2015 yang memuat visi Pemerintah Kota Pekalongan ”Terwujudnya Kota Jasa yang Berwawasan Lingkungan menuju Masyarakat Madani Berbasis Nilai-Nilai Religiusitas”. Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Walikota Pekalongan dengan DPRD Kota Pekalongan Nomor 900/02753 dan Nomor 900/01114 Tanggal 8 Agustus 2014 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015, dan Nota Kesepakatan Nomor 900/02554 dan Nomor 900/1060 tanggal 3 Juli 2015 tentang Kebijakan Umum


15




Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015, disepakati hal-hal sebagai berikut : 2.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyusunan

APBD.

Pendapatan

daerah

menggambarkan

kemampuan

Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan sumber daya keuangan, sehingga potensi yang menjadi sumber-sumber pendapatan daerah harus dapat dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah melalui penggalian potensi pendapatan daerah, penyuluhan atau

sosialisasi

pajak/retribusi

daerah

kepada

masyarakat

dan

tertib

administrasi pendapatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Realisasi pendapatan daerah Kota Pekalongan selama lima tahun terakhir (2009-2013) menunjukkan perkembangan yang baik pada semua komponen pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sebagai berdasarkan

perbandingan

sumber

realisasi

pendanaannya

pendapatan

(Pendapatan

Kota

Asli

Pekalongan

Daerah,

Dana

Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah) dapat dilihat bahwa ketergantungan sumber APBD terhadap dana pusat masih cukup tinggi walaupun disisi lain perkembangan PAD Kota Pekalongan juga signifikan. Hal ini tergambar pada grafik dibawah ini.


16




Grafik Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009-2013

Penentuan kebijakan perencanaan pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum

daerah,

yang

menambah

ekuitas

dana

lancar

sebagai

hak

pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah; b. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan

tersebut

dan/atau

dikurangi

dengan

bagian

pemerintah

pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil; c.

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Perencanaan pendapatan daerah bersumber dari : 1) Pendapatan Asli Daerah a) Hasil Pajak Daerah; b) Hasil Retribusi Daerah; c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 2) Dana Perimbangan


17




a) Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak; b) Dana Alokasi Umum; c) Dana Alokasi Khusus. 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah a) Pendapatan Hibah; b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi; c) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; d) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. 2.3.1.1 Target Pendapatan Asumsi target pendapatan daerah tahun anggaran 2015 memperhatikan potensi dan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi serta mempertimbangkan perkembangan sebelumnya.

dan

capaian

Pendapatan

realisasi

daerah

Kota

pendapatan

pada

Pekalongan

pada

tahun-tahun tahun

2015

diproyeksikan sebesar Rp831,543 M atau naik 8,55% dibanding target rancangan perubahan APBD Tahun 2014. Pendapatan tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perencanaan target penerimaan PAD Tahun 2015 diproyeksikan dengan mempertimbangkan target pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Realisasi Tahun 2013. Disamping itu juga didukung dengan perkembangan potensi pendapatan yang ada dan regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Realisasi PAD pada Tahun 2013 mencapai Rp. 114,25 M dan target pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 104,20 M, pada rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 mencapai Rp. 115,23 M atau naik 0,86% dari realisasi tahun 2013. Asumsi perhitungan pada Tahun Anggaran 2015, PAD ditargetkan dapat naik sekitar 2% dibanding target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. Kenaikan ini diperoleh dari kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dan penurunan pada pos pendapatan pajak dan retribusi daerah. Kenaikan secara signifikan ada pada pos laba atas penyertaan modal pada Perusda/BUMD (BPR Bank Pekalongan dan PDAM) serta LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

18




pendapatan BLUD RSUD Bendan dan BLUD Puskesmas. Sedangkan penurunan ada pada pos pendapatan pajak, karena pada pajak BPHTB mengalami penurunan dikarenakan volume transaksi jual beli diproyeksikan menurun. Sedangkan pada pos retribusi daerah juga mengalami penurunan, walaupun ada obyek baru (Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) tapi belum bisa mendongkrak kenaikan pendapatan. Asumsi penetapan target pendapatan sebagaimana diatas dengan memperhatikan ketentuan dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015. Penetapan Pendapatan

Asli

Daerah

(PAD)

dilaksanakan

dengan

menggunakan

ketentuan Peraturan Daerah yang baru sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Asumsi peningkatan PAD juga disebabkan oleh adanya peraturan daerah yang baru yang telah mengakomodir ketentuan dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 dan kondisi obyektif di lapangan serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh SKPD pengelola pendapatan. 2. Dana Perimbangan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan

Peraturan

Pemerintah

Nomor

55

Tahun

2005

tentang

Dana

Perimbangan, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan

daerah

dalam

rangka

pelaksanaan

desentralisasi.

Dana

Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Dana Perimbangan dialokasikan kepada daerah dalam satu kesatuan sistem transfer dana dari Pemerintah Pusat (APBN) kepada Pemerintah Daerah (APBD) serta merupakan satu kesatuan yang utuh, guna mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah (vertical imbalance)

dan

mengurangi kesenjangan

pendanaan

urusan

pemerintahan antar daerah (horizontal imbalance).


19




a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dana Bagi Hasil dialokasikan dari beberapa jenis pendapatan negara guna mendanai kebutuhan yang menjadi urusan daerah dan ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. DBH bersumber dari penerimaan negara berupa pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya alam. Pendapatan pajak yang dibagi hasilkan terdiri atas Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21), Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Pasal 25/29 WPOPDN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Cukai Hasil Tembakau (CHT). DBH bersumber dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, minyak bumi, gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Hasil Pajak Kota Pekalongan pada tahun 2015 diestimasikan

tetap sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak dan DBH-CHT Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014. b) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besaran DAU Nasional ditetapkan dalam APBN yaitu sekurang-kurangnya

26%

dari

PDN

netto.

Kebijakan

PDN

netto

senantiasa mempertimbangkan unsur-unsur pengurang PDN dengan tetap menjaga peningkatan riil alokasi DAU setiap tahun. Kebijakan alokasi DAU ke daerah dilakukan dengan menggunakan formula yang didasarkan pada data dasar perhitungan DAU, yaitu alokasi dasar (AD) dan celah fiskal (CF). Alokasi DAU berdasarkan celah fiskal tersebut merupakan komponen ekualisasi kemampuan keuangan antar daerah, yang merupakan selisih kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal masingmasing daerah, dengan ketentuan (1) daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal; (2) daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi dasar; (3) daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

20




diperhitungkan nilai celah fiskal; (4) daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU. Besaran DAU yang didistribusikan kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam RAPBN 2014, berdasarkan pada : 1) Alokasi Dasar (AD), yang dihitung atas dasar jumlah gaji PNSD, antara lain meliputi gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian pegawai negeri sipil serta mempertimbangkan kebijakan-kebijakan terkait penggajian dan pengangkatan CPNS; dan 2) Celah fiskal (CF), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan Fiskal tercermin dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah (meliputi luas wilayah darat dan luas wilayah perairan/laut), indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, dan PDRB per kapita. Kapasitas Fiskal diwakili oleh variabel PAD, Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)

dan

DBH-SDA

(tidak

termasuk

DBH-SDA

Dana

Reboisasi). c) Dana Alokasi Khusus DAK dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan

prioritas

nasional

dalam

rangka

mendorong

percepatan

pembangunan daerah dan pencapaian sasaran nasional. Pengalokasian DAK dilakukan berdasarkan 3 (tiga) kriteria sebagai berikut : 1) Kriteria

Umum,

yang

dirumuskan

berdasarkan

kemampuan

keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi dengan Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah; 2) Kriteria

Khusus,

perundang-undangan

yang yang

dirumuskan

berdasarkan

mengatur

penyelenggaraan

peraturan otonomi

khusus dan karakteristik daerah; 3) Kriteria Teknis, disusun berdasarkan indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK yang dirumuskan melalui indeks teknis oleh K/L terkait.


21




Mengacu pada APBN Tahun 2014, DAK terdiri atas 19 bidang, yaitu: (1) Prasarana Pemerintahan Daerah; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Keluarga Berencana; (5) Infrastruktur Air Minum; (6) Infrastruktur Sanitasi;

(7)

Keselamatan

Infrastruktur Transportasi

Irigasi; Darat;

(8)

(10)

Infrastruktur Perumahan

dan

Jalan;

(9)

Kawasan

Permukiman; (11) Transportasi Perdesaan; (12) Energi Perdesaan; (13) Pertanian;

(14)

Kelautan

dan

Perikanan;

(15)

Kehutanan;

(16)

Lingkungan Hidup; (17) Sarana Perdagangan; (18) Sarana Prasarana Daerah

Tertinggal;

serta

(19)

Sarana

dan

Prasarana

Kawasan

Perbatasan. Selanjutnya dalam estimasi perolehan DAK Kota Pekalongan Tahun 2015 dalam penyusunan KUA dan PPAS 2015 diasumsikan sebesar usulan dari masing-masing SKPD teknis. Hal tersebut tentunya dengan kosekuensi bahwa dalam penyusunan APBD akan disesuaikan berdasarkan pagu definitif yang diberikan. Realisasi Dana Perimbangan pada tahun 2013 mencapai Rp. 450,21 Milyar dan tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp. 475,58 Milyar, sedangkan pada Rancangan Perubahan APBD 2014 mencapai Rp. 475,42 Milyar atau menurun 0,03% karena menyesuaikan PMK tahun 2014. Pada tahun 2015 Dana Perimbangan diasumsikan naik sekitar 8,2% dari Rancangan Perubahan APBD 2014. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak diasumsikan sama dengan target Perubahan APBD 2014. Dana Alokasi Umum diasumsikan naik sekitar 5% dari Rancangan Perubahan APBD 2014 dan Dana Alokasi Khusus juga diasumsikan naik signifikan sekitar 53,69% dari Rancangan Perubahan APBD 2014. Kenaikan DAK tersebut karena dalam penganggarannya diasumsikan sesuai dengan usulan pemerintah daerah,

namun

demikian

dalam

pelaksanaannya

nantinya

tetap

mengacu pada alokasi definitif yang diberikan oleh pemerintah pusat 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Penyesuaian, Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi. 1) Hibah Hibah ke Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

22




dilakukan melalui perjanjian. Pemberian hibah kepada pemerintah daerah baik yang bersumber dari penerimaan dalam negeri, penerusan pinjaman luar negeri, dan hibah luar negeri dilakukan untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta diprioritaskan untuk penyelenggaraan pelayanan publik. 2) Bagi Hasil Pajak Provinsi Target penerimaan dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2015 tetap menyesuaikan dengan target pada perubahan APBD tahun 2014. Penerimaan

target

Bagi

Hasil

Pajak

Provinsi

selanjutnya

akan

menyesuaikan dengan alokasi yang tercantum dalam APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015. 3) Dana Penyesuaian Dana Penyesuaian ditujukan untuk mendukung program/kebijakan tertentu pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatannya sudah menjadi urusan daerah. Dalam APBD Tahun 2015, alokasi Dana Penyesuaian terdiri atas Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, yang ditargetkan sesuai dengan alokasi Perubahan APBD Tahun 2014. 4) Bantuan Keuangan Provinsi Bantuan Keuangan Provinsi tahun 2015 diproyeksikan sesuai dengan usulan SKPD teknis Tahun 2015 yang diajukan ke Gubernur Jawa Tengah. Namun demikian pagu definitif akan disesuaikan seiring proses pembahasan APBD dalam evaluasi yang dilakukan di Provinsi Jawa Tengah. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2013 mencapai Rp. 110,9 Milyar, sedangkan target pada Perubahan APBD 2014 mencapai Rp. 160,42 Milyar atau naik signifikan 43,83%. Pada tahun 2015 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga diestimasikan mengalami kenaikan sekitar 14,27% dari target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. Hal tersebut dikarenakan bantuan keuangan Provinsi diasumsikan sesuai dengan usulan Kota Pekalongan. 2.3.1.2 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam mencapai target pendapatan daerah sebagaimana diproyeksikan diatas LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

23




dengan melaksanakan beberapa langkah kebijakan yang bersifat terpadu dengan melibatkan seluruh komponen dalam pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah dengan tetap tidak memberatkan pada masyarakat dan dunia usaha guna menjaga tingkat konsumsi masyarakat dan pemerintah sehingga mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan untuk pencapaian target adalah sebagai berikut : a.

Penguatan proses pemungutan melalui penyusunan Perda Pajak dan Perda Retribusi;

b. Intensifikasi

dan

ekstensifikasi

melalui

pembenahan

manajemen

pemungutan dengan menggunakan sistem informasi yang akurat dan akuntabel, yang mampu menyediakan data menyeluruh terhadap potensi pendapatan daerah; c.

Perbaikan administrasi pendapatan melalui penguatan Standart Operating System (SOP) pemungutan;

d. Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi pajak/retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi daerah; e.

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola pendapatan;

f.

Memperbaiki sistem pemungutan, pengawasan dan pemberian insentif pada petugas pemungut pendapatan daerah;

g.

Meningkatkan koordinasi dengan SKPD pengelola pendapatan, Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka akurasi data;

h. Kemudahan pelayanan pembayaran. Upaya peningkatan kinerja BUMD melalui bagi hasil deviden dilakukan melalui peningkatan penyertaan modal, peningkatan pengawasan, reformasi SDM dan peningkatan image publik terhadap kompetensi BUMD. Sedangkan untuk Lain-lain PAD yang Sah lebih diutamakan pada dua hal yaitu melalui optimalisasi pemanfaatan idle cash melalui penempatan deposito yang tepat dan peningkatan pelayanan RSUD Bendan sebagai rumah sakit pilihan utama di Kota Pekalongan dengan meningkatkan kualitas pelayanan, serta peningkatan pelayanan kesehatan melalui penerapan BLUD Puskesmas. Untuk target dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pos yang bisa dioptimalkan adalah dana bagi hasil pajak pusat dan dana bagi hasil pajak provinsi dengan ikut berperan aktif membayar pajak-pajak yang LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

24




dibagihasilkan seperti pajak penghasilan pasal 21 PNS, dan pajak kendaraan motor milik Pemerintah Kota. Upaya-upaya

peningkatan

pendapatan

daerah

yang

dilakukan

Pemerintah Kota Pekalongan akan diiringi kebijakan-kebijakan sebagai berikut : a.

Tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat;

b. Tidak bertentangan dengan kebijakan investasi (pro investment); c.

Menyelenggarakan

pelayanan

prima

melalui

pemanfaatan

teknologi

informasi yang memadai. 2.3.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Perubahan kebijakan pendapatan pada APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015 disesuaikan berdasarkan evaluasi realisasi pendapatan daerah sampai dengan Mei Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014. Perubahan kebijakan pendapatan disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor ekonomi yang bersifat kondisional maupun adanya perubahan faktor regulasi. Perubahan kebijakan pada beberapa komponen pendapatan daerah diperkirakan akan mengalami

penurunan sebesar Rp 5,38 Milyar dari

penetapan APBD Tahun Anggaran 2015.

Penurunan tersebut sebagian besar

disebabkan oleh penyesuaian penerimaan dana dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah.

Pada APBD Penetapan 2015, alokasi pendapatan

bersumber dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah diasumsikan sama dengan usulan yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, pada saat APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 ditetapkan, besaran anggaran yang diusulkan tersebut tidak terakomodir hingga mencapai Rp. 27.311.132.000,- dari usulan sebesar Rp 49.257.425.000,menjadi Rp. 21.946.293.000,Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) diasumsikan mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.358.060.000,-. Kenaikan tersebut akan diperoleh dari Pos Pajak Daerah sebesar Rp. 1.884.600.000,-, yaitu melalui kenaikan penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagai akibat kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Kenaikan lain adalah pada pos Pajak BPHTB, yang disebabkan karena adanya transaksi yang cukup signifikan. Sedangkan kenaikan lainnya bersumber dari pos Lain-


25




lain PAD yang sah

yang bertambah Rp. 3.471.055.000,- yang berasal dari

penerimaan bunga deposito dan penerimaan lain-lain. Pendapatan pada pos Dana Perimbangan secara akumulasi mengalami peningkatan sebesar Rp. 8.577.230.000,-. terdiri

dari

Bagi

Hasil

Pajak/Bagi

Penyesuaian kenaikan tersebut

Hasil

Bukan

Pajak

sebesar

Rp.

2.504.160.000,- mengacu pada penetapan alokasi PMK (Peraturan Menteri Keuangan). Disamping itu, kenaikan tersebut juga dipengaruhi oleh kenaikan DAK

sebesar

Rp

6.073.070.000,-.

Kenaikan

DAK

disebabkan

adanya

penambahan alokasi pada APBN-P Tahun 2015 pada tambahan Bidang Pertanian dan Bidang Sarana Perdagangan Sub Bidang Pasar.

Kebijakan

alokasi tersebut seiring dengan Program Penguatan Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Ekonomi Kerakyatan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan Provinsi, secara akumulasi mengalami penurunan sebesar Rp. 16.074.319.000,-.

Penurunan terbesar disebabkan oleh penyesuaian alokasi

Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 27.311.132.000,Namun demikian, di sisi lain terdapat kenaikan pada pos Bagi Hasil Pajak Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 6.860.813.000,- terutama karena adanya peningkatan

dari

peningkatan

Bagi

Hasil

Pajak

Rokok

sebanyak

Rp.

5.854.328.000,- serta adanya hibah APBN Murni kepada Pemerintah Kota Pekalongan sebesar Rp. 4.500.000.000,- guna penguatan Sistem Penyediaan Air minum (SPAM) kepada PDAM Kota Pekalongan melalui penyertaan modal sebagai komitmen Pemerintah Pusat dalam Program Sanitasi Sehat 100-0-100 pada tahun 2019 (100 persen pelayanan air bersih tercapai, 0 persen kawasan kumuh terselesaikan dan 100 persen terpenuhinya akses sanitasi sehat). 2.3.3 Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

diprioritaskan

untuk

melindungi


Belanja dan

penyelenggaraan

meningkatkan

urusan

kualitas

wajib

kehidupan 26




masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Melalui kebijakan dan alokasi anggaran belanja negara, pemerintah daerah dapat secara langsung berperan aktif dalam mencapai berbagai tujuan dan sasaran program pembangunan di segala bidang kehidupan, termasuk dalam mempengaruhi alokasi sumber daya ekonomi antar kegiatan, antar program, antar sektor dan antar fungsi pemerintahan, mendukung stabilitas ekonomi, serta menunjang distribusi pendapatan yang lebih merata. 2.3.3.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah Fokus kebijakan belanja Pemerintah Kota Pekalongan masih berpijak pada sektor-sektor utama dan penunjangnya, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, inovasi daerah dan program penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan berbasis masyarakat yang mendukung prioritas pembangunan daerah sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan. Selain untuk membiayai program pembangunan, belanja daerah juga diarahkan untuk membiayai belanja tidak langsung berupa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, belanja barang dan jasa untuk operasional kegiatan pemerintahan daerah maupun kegiatan pemeliharaan rutin lainnya. Disamping itu terdapat pula jenis belanja lainnya yang bersifat bantuan keuangan, bantuan sosial maupun hibah serta belanja yang ditujukan untuk penanganan kondisi darurat dalam bentuk belanja tidak terduga. Pada tahun

2015 diproyeksikan total belanja pada APBD Kota

Pekalongan meningkat dibandingkan dengan belanja pada Perubahan APBD 2014. Total perkiraan belanja pada tahun 2015 sebesar Rp. 857.693.171.000,dengan estimasi 50,63% untuk belanja tidak langsung dan 49,37% untuk belanja langsung. Belanja Tidak Langsung (BTL) meliputi belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung (BL) adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan 33 bidang pemerintahan dan diukur dengan capaian kerja. Kebijakan terkait dengan LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

27




perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi, maka Pemerintah Daerah akan mengerahkan seluruh alat dan perangkat kebijakan daerah untuk mendukung tercapainya visi dan

misi

daerah

penganggaran,

tersebut.

belanja

Dengan

daerah

tahun

berpedoman anggaran

pada

2015

prinsip-prinsip

disusun

dengan

pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran 2015 sebagai berikut: a.

Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang

layak

serta

mengembangkan

sistem

jaminan

sosial

dan

penanggulangan kemiskinan. b. Belanja pembangunan infrastruktur diprioritaskan untuk penanggulangan dan perbaikan infrastruktur akibat bencana banjir dan rob. c.

Belanja

pembangunan

peningkatan

sarana

prasarana

umum

dan

pengelolaan kebersihan kota guna meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, bersih, aman dan nyaman. d. Mendorong terselenggaranya pembangunan masyarakat yang terpadu dan holistik melalui Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) dan Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKSBM) yang mengintegrasikan aspek ekonomi, ekologi, sosial, budaya masyarakat serta peningkatan partsipasi aktif masyarakat dalam agenda pembangunan daerah. e.

Pengalokasian belanja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pemilihan Walikota dan Wakil walikota ) pada tahun 2015.

f.

Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, serta penyediaan dana BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

g.

Penganggaran

guna

menindaklanjuti

kesepakatan

kerjasama

antara

Pemerintah Kota Pekalongan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi serta lembaga lainnya dibidang pendidikan tinggi dan menengah, lingkungan hidup, pariwisata dan budaya, penguatan sistem inovasi daerah. LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

28




h. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan mewujudkan visi misi Pemerintah Kota Pekalongan maka pelaksanaan percepatan pembangunan diupayakan melalui program Sistem Inovasi Daya Saing Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi, antara lain melalui pembangunan e-development Kota Pekalongan, pengembangan integrasi SIM perencanaan dan Keuangan, Pekalongan Broadband City, pengembangan SIM keuangan daerah berbasis akrual, Pengembangan SIM Barang Daerah (SIMBADA) dan SIM Rujukan terpadu. i.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung

jawabnya.

Peningkatan

alokasi

anggaran

belanja

yang

direncanakan oleh setiap SKPD harus bersifat inovatif yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. j.

Belanja dari dana yang bersifat specific grant seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dan Bantuan Keuangan Provinsi diproyeksikan berdasarkan usulan yang diajukan ke Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintah

Provinsi

Jawa

Tengah,

dimana

peruntukan dana tersebut telah direncanakan sesuai dengan petunjuk teknis terkait dan peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan dana pendampingan dari APBD sesuai ketentuan. k. Penyesuaian kebijakan penganggaran perjalanan dinas yang dipusatkan pada satu kegiatan dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan maksud untuk pengendalian pemanfaatan agar lebih efektif dan efisien. l.

Penganggaran SKPD Kelurahan masih menggunakan asumsi 47 kelurahan. Apabila usulan penggabungan kelurahan telah disetujui oleh Kemendagri, maka akan dilakukan penyesuaian.

m. Belanja Tak Langsung khusus belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dianggarkan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang akan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan

dan

berkeadilan

dengan

mempertimbangkan

kemampuan

keuangan daerah. n. Proyeksi penyediaan belanja tidak terduga akan dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2013 dan estimasi LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

29




kegiatan-kegiatan

yang

sifatnya

tidak

dapat

diprediksi

dan

belum

tertampung dalam bentuk program kegiatan pada tahun 2015. o.

Pengalihan fasilitasi sebagian anggaran pendampingan PNPM-PDPM tahun 2015 dari Belanja langsung di Bappeda ke BTL hibah program AkselerasiPDPM.

p. Penyusunan plafon belanja program kegiatan prioritas tambahan atau “waiting list‟ yang akan dipertimbangkan sebagai usulan plafon belanja tambahan, apabila asumsi pendapatan dalam APBD mengalami peningkatan selama proses penyusunan APBD Tahun 2015. q.

Dalam rangka mewujudkan anggaran berbasis kinerja dan berkeadilan gender

maka

penyusunan

perencanaan

anggaran

mengacu

kepada

Perencanaan Penganggaran Berbasis Gender (PPRG). 2.3.3.2 Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. a.

Belanja Pegawai Beberapa kebijakan dalam penyusunan belanja pegawai : 1) penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan

peraturan

perundang-undangan

serta

memperhitungkan

rencana kenaikan gaji pokok sebesar 6% dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas. Dasar penghitungan menggunakan realisasi gaji bulan Juli 2014; 2) penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi tahun 2015; 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress sebesar 2% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan; 4) Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

30




5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial; 6) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD; 7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8) Penganggaran tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD sesuai dengan dana transfer ke daerah. b. Belanja Hibah Penganggaran belanja hibah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan perubahannya Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Belanja hibah pada tahun 2015 diproyeksikan meningkat signifikan diantaranya

peralihan

alokasi

anggaran

untuk

Program

Daerah

Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) yang semula di anggarakan pada belanja bantuan sosial ke belanja hibah dan penganggaran belanja hibah untuk KPUD dan Panwaslu untuk persiapan Kegiatan Pilkada Kota Pekalongan Tahun 2015 yang bersumber dari pencairan dana cadangan sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015. Selain pos belanja tersebut juga direncanakan belanja Hibah untuk Pemerintah Kabupaten Pekalongan sesuai dengan amanat perjanjian kerjasama pembangunan TPA Regional di Kabupaten Pekalongan. Pada pos belanja hibah termasuk didalamnya terdapat alokasi belanja bantuan operasional dan fasilitasi pembangunan untuk sekolah swasta.


31




c.

Belanja Bantuan Sosial Belanja

bantuan

sosial

pada

tahun

2015

diproyeksikan

mengalami

penurunan yang signifikan karena peralihan sebagian besar kegiatan PDPM kebelanja hibah sesuai rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Daerah tahun 2013. Pengalihan ini dikecualikan untuk Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) sebagaimana telah diatur dalam Permenkeu No. 168 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pendanaan urusan Bersama, Urusan Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan. Di dalam pos belanja bantuan sosial termasuk beasiswa untuk siswa tidak mampu pada sekolah swasta. d. Belanja Bantuan Keuangan Pada pos belanja bantuan keuangan dianggarkan bantuan keuangan kepada partai

politik

dimana

besaran

penganggaran,

pelaksanaan

dan

pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik. Anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2015 dialokasikan naik menyesuaian

perolehan

suara partai politik hasil

Pemilihan Umum tahun 2014. e.

Belanja Tidak Terduga Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2013 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana,

penanggulangan

bencana

alam

dan

bencana

sosial,

serta

kepentingan penyelenggaraan pemerintah lainnya yang bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2015, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Proyeksi belanja Tidak Terduga tahun 2015 dialokasikan Rp. 3,4 Milyar.


32




2.3.3.3 Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara integrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah. Pada tahun 2015 merupakan masa transisi pelaksanaan RPJMN 20102014, Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan Pemillu Presiden pada tahun 2014. Dengan terpilihnya presiden baru maka perlu disusun RPJMN 2014-2019, yang pada saat penyusunan RKP 2015, masih berupa draf rancangan teknokratis RPJMN 2014-2019. Dalam RKP 2015 Pemerintah masih konsisten dalam melaksanakan

berbagai

program

pembangunan

untuk

mewujudkan

peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tema “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”. Didalam

pelaksanaan

program-program

pembangunan

tetap

mengedepankan empat pilar strategi yang meliputi: pembangunan yang berpihak pada pertumbuhan (pro-growth), berpihak pada lapangan pekerjaan (pro-job), berpihak pada pengurangan kemiskinan (pro-poor), serta berpihak pada pengelolaan dan atau ramah lingkungan (pro-environment). Dengan demikian, pembangunan

yang

dilaksanakan

bersifat

inklusif,

berkelanjutan,

dan

berwawasan lingkungan. Sejalan dengan penetapan tema tersebut, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), juga telah menyepakati untuk melanjutkan pelaksanaan 9 prioritas nasional beserta arah kebijakan dan sasarannya. Kesembilan prioritas nasional tersebut meliputi: (1) sosial budaya dan Kehidupan beragama; (2) Ekonomi; (3) sarana dan prasarana; (4) sumber daya alam dan Lingkungan Hidup; (5) IPTEK; (6) Politik; (7) Pertahanan dan Keamanan; (8) Hukum dan Aparatur; (9) Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang. Beberapa sasaran utama pembangunan nasional yang akan dicapai dalam tahun 2015 sesuai RKP 2015 meliputi (1) Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 - 6,3%; (2) Inflasi diharapkan dapat terkendali pada kisaran 3 - 5%; (3) Tingkat kemiskinan 9 - 10%; (4) Tingkat pengangguran 5,7 - 5,9%. Selanjutnya, dengan memperhatikan

kapasitas

sumber daya yang

dimiliki, kegiatan dari prioritas nasional akan ditekankan pada penanganan tiga isu strategis, agar upaya Pemerintah dapat dilakukan lebih fokus untuk hal-hal yang signifikan, berdampak luas, dan tuntas. Isu-isu strategis tersebut dapat LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

33




dikelompokkan dalam tiga bidang utama, yang meliputi: (1) Agenda Reformasi; (2)

Agenda

Percepatan

Pembangunan;

dan

(3)

Agenda

pembangunan

Berkeadilan. Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan secara nasional sangat tergantung dengan sinergitas kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masingmasing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara

pemerintah

provinsi

dengan

pemerintah

dan

antara

pemerintah

kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam RKPD 2015 selain disusun berdasarkan perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, juga memperhatikan pencapaian terkini program-program pembangunan.

Penetapan

penganggaran

daerah

prioritas harus

pembangunan

merupakan

daerah

dalam

proses

'titik-temu'

yang

dapat

mempertemukan berbagai perspektif dan isu strategis, baik pada tingkat nasional, regional (provinsi), maupuan lokal (daerah), baik dalam perspektif jangka panjang, menengah maupun pendek. Program-program pembangunan yang ditetapkan sebagai program prioritas harus saling mendukung dengan satu tujuan untuk memberikan sebesar-besarnya manfaat menuju masyarakat yang sejahtera. Namun demikian dengan adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah

sebagai

sumber

daya

pembangunan

dalam

pembiayaan

sesuai

kebutuhan pembangunan yang diharapkan, maka diperlukan penyusunan prioritas program pembangunan sesuai dengan urgenitas yang dituangkan dalam dokumen RKPD. Sejalan dengan hal tersebut maka dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015 juga mencantumkan program kegiatan tambahan yang menjadi prioritas lanjutan apabila terjadi kenaikan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya sebagai pentahapan pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan Kota Pekalongan sesuai dengan RPJMD Kota Pekalongan 2010LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

34




2015, maka telah ditetapkan prioritas pembangunan dalam RKPD Kota Pekalongan Tahun 2015 sebagai berikut : 1. Peningkatan ekonomi daerah yang didukung oleh penguatan Sistem Inovasi Daerah dan IPTEK; 2. Peningkatan infrastruktur dan kerjasama antar daerah; 3. Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran; 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar; 5. Peningkatan kualitas kehidupan bersama; 6. Peningkatan kesetaraan dan keasilan gender; 7. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup; 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung reformasi birokrasi. Tabel Sinkronisasi Kebijakan Prioritas Pemerintah Pusat/Provinsi/Kota Tahun 2015 No 1

Prioritas Nasional Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Prioritas Provinsi Peningkatan Sinergitas dan Harmonisasi Program Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Berdimensi Kewilayahan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Dasar yang makin luas


Prioritas Daerah Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran

Sasaran Daerah Menurunnya angka kemiskinan pada dibawah 9 persen dan menurunnya angka pengangguran sebesar ± 5 persen

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Dasar

a. Menurunnya angka kematian dan angka kesakitan; b. Menurunnya Drop Out (DO) KB dan Unmet Need serta meningkatnya peserta KB aktif; c. Meningkatnya kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan; d. Meningkatnya kualitas pendidikan; e. Meningkatnya budaya baca masyarakat; f. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi, perumahan layak huni;

Peningkatan kualitas kehidupan beragama Peningkatan kesetaraan dan keadilan

Meningkatnya upaya fasilitasi kehidupan beragama a. Meningkatnya pelaksanaan Anggaran Responsif Gender (ARG). 35




gender

2

Ekonomi

3

Sarana dan Prasarana

4

Sumber Daya Alam dan LH

5

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

6

Politik

Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah denga dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Peningkatan Infrastruktur yang makin berkualitas guna mendukung pengembangan wilayah.

Peningkatan ekonomi daerah yang didukung oleh penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Iptek

Peningkatan pengelolaan SDA dan LH dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya

Peningkatan Pengelolaan LH

Peningkatan


Peningkatan Infrastruktur dan Kerjasama Antar Daerah

b. Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan dan termasuk anak. a. Meningkatnya kualitas daya saing dan produktivitas Koperasi dan UMKM. b. Meningkatnya kualitas produk unggulan orientasi ekspor. c. Meningkatnya realisasi investasi. d. Meningkatnya pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah. a. Meningkatnya upaya penanganan rob dan banjir serta upaya rehabilitasi infrastruktur b. Meningkatnya upaya penataan kawasan perkotaan c. Meningkatnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat. d. Meningkatnya cakupan layanan air minum dan sanitasi termasuk persampahan. e. Meningkatnya upaya pembenahan obyek wisata dan infrastruktur destinasi wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Peningkatan ekonomi daerah yang didukung oleh penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Iptek

Meningkatnya pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah

Peningkatan

Meningkatnya 36




tata kelola pemerintahan , demokratisasi dan kondusifitas wilayah

7 8 9

Hankam Hukum dan Aparatur Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

Kualitas Pelayanan Publik untuk mendukung reformasi birokrasi

penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif, efektif dan efisien, kompeten, profesional dan akuntabel, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi dan informatika (TIK), pengembangan Sistem Inovasi Daya Saing Daerah (SIDA) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peningkatan Pengelolaan LH

Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

2.3.3.4 Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) dan SKPD Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,

kekhasan,

dan

potensi

unggulan

daerah.

Kebijakan

belanja

berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan ) dan SKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) dan SKPD Urusan Pemerintahan

Program

SKPD

Pogram Wajib di setiap SKPD : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) Urusan Wajib LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

37




Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Masyarakat Luar Sekolah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan Program pendidikan masyarakat/luar sekolah Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Program pembangunan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

DISDIKPORA DINSOSNAKERTRANS DISDIKPORA DISDIKPORA; BKD DISDIKPORA; SETDA DINSOSNAKERTRANS DISDIKPORA KPAD DISDIKPORA DISDIKPORA; BAG. KESRA DISDIKPORA; DISPERINDAGKOP, DINSOSNAKERTRANS DISDIKPORA DISDIKPORA

Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa /Rumah Sakit Paruparu Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

DINAS KESEHATAN RSUD BENDAN; DINKES DISPERINDAGKOP; DINKES; DINKES DINKES; BPMP2AKB DINKES DINKES DINKES DINKES; RSUD BENDAN DINKES

RSUD

DINKES; RSUD BENDAN DINKES DINKES; BPMP2AKB

38




Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program Peningkatan Pelayanan BLUD Program Pengembangan Sistem Informasi / Data Base Kesehatan

DINKES

Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program rehabilitasi/Pemeliharaan talud/bronjong Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengendalian Banjir Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program pembangunan infrastruktur perdesaan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir

DPU

Program Pengembangan Perumahan Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

DPU BPBD

DINKES RSUD, DINKES RSUD

Pekerjaan Umum DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU

Perumahan

Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Perencanaan Pembangunan Program pengembangan data/informasi Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial dan budaya Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

DPU DPU BAPPEDA, KECAMATAN BAPPEDA; BPMP2AKB; KECAMATAN BAPPEDA; BAPPEDA; KELURAHAN BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA, RISTEKIN

39




Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

RISTEKIN

Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Pogram peningkatan pelayanan angkutan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perlintasan Sebidang Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pertanahan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana Program kesehatan reproduksi remaja Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

DISHUBPARBUD DISHUBPARBUD DISHUBPARBUD DISHUBPARBUD DISHUBPARBUD DISHUBPARBUD DISHUBPARBUD BLH BLH BLH BLH BLH BLH BLH SETDA, DPPK, DPPKAD SETDA, DPPKAD DISDUKCAPIL; BPMP2AKB BPMP2AKB BPMP2AKB BPMP2AKB BPMP2AKB; DINKES BPMP2AKB; DINKES BPMP2AKB

40




Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Lingkungan Sosial Ketenagakerjaaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pembinaan Lingkungan Sosial Perusahaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

DINSOSNAKERTRANS

DINSOSNAKERTRANS; BPMP2AKB DINSOSNAKERTRANS DINSOSNAKERTRANS DINSOSNAKERTRANS; DISPERINDAGKOP, BPMP2AKB DINSOSNAKERTRANS DINSOSNAKERTRANS DINSOSNAKERTRANS DINSOSNAKERTRANS DISPERINDAGKOP DISPERINDAGKOP SETDA DISPERINDAGKOP DAN UMKM BPMP2T BPMP2T, DISPERINDAGKOP DAN UMKM

Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan dan keragaman budaya Kepemudaan dan Olahraga Program peningkatan peran serta kepemudaan Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

DISHUBPARBUD DISHUBPARBUD DISHUBPARBUD DAN KESBANGPOL DISHUBPARBUD

DISDIKPORA, SETDA,, KESBANGPOL DINKES; DISDIKPORA; DISDIKPORA, SETDA

41




Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program pengembangan wawasan kebangsaan Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Program pendidikan politik masyarakat

DINDIKPORA, DPU KESBANGPOL , SATPOL PP SATPOL PP, KESBANGPOL, KECAMATAN KESBANGPOL; KECAMATAN KESBANGPOL KESBANGPOL, KECAMATAN KESBANGPOL

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program Pencegahan Dini dan BPBD Penanggulangan Kebakaran Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Program fasilitasi pindah/purna tugas BKD PNS Program peningkatan kapasitas SETWAN lembaga perwakilan rakyat daerah Program peningkatan pelayanan SETDA kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Program peningkatan dan DPPKAD pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program pembinaan dan fasilitasi DPPKAD pengelolaan keuangan kabupaten/kota Program pembinaan dan fasilitasi KECAMATAN; pengelolaan keuangan desa KELURAHAN Program peningkatan sistem INSPEKTORAT pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan profesionalisme INSPEKTORAT; BKD tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program optimalisasi pemanfaatan DISKOMINFO teknologi informasi Program Penataan Peraturan SETDA Perundang-Undangan Program Peningkatan dan SETDA; DPPKAD Pengembangan Tanah Aset Daerah Program pembinaan dan BKD pengembangan aparatur Program pengembangan Komunikasi, DISKOMINFO Informasi dan media Massa Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai SETDA Pemberantasan Barang Kena Cukai SATPOL PP Ilegal Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan KKP, SETDA; DPPK, Pangan (pertanian/perkebunan) KELURAHAN LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

42




Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Statistik Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Kearsipan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Komunikasi dan Informatika Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Program kerjasama informasi dengan mas media Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan media Massa Program Optimalisasi Pengembangan Teknologi Informasi Program Pengembangan Infrastruktur TIK Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Urusan Pilihan Pertanian Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan Kehutanan LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

SETDA, KECAMATAN, KELURAHAN KECAMATAN; BPMP2AKB KECAMATAN BAPPEDA; RISTEKIN KPAD KPAD KPAD KPAD DISKOMINFO DISKOMINFO DISKOMINFO; BKD DISKOMINFO DISKOMINFO DISKOMINFO RISTEKIN RISTEKIN KPAD

DPPK DPPK DPPK DPPK DPPK DPPK DPPK

43




Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program rehabilitasi hutan dan lahan

DPPK DPPK

Pariwisata Program pengembangan pemasaran pariwisata Program pengembangan destinasi pariwisata Program pengembangan Kemitraan Kelautan dan Perikanan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Program pengembangan budidaya perikanan Program pengembangan perikanan tangkap Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program pengembangan agribisnis perikanan Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Program Penguatan Kelembagaan Perikanan Budidaya Program Optimalisasi dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Program Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemasaran Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan Perdagangan Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Industri Program pengembangan industri kecil dan menengah Program Pengembangan Sentra Industri dan Kluster Industri Pogram Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri Program Penataan Struktur Industri Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Ketransmigrasian Program Transmigrasi Regional


DISHUBPARBUD DISHUBPARBUD DISHUBPARBUD DPPK DPPK DPPK DPPK DPPK DPPK DPPK DPPK DPPK DPPK DPPK DPPK DISPERINDAGKOP dan UMKM; SETDA DISPERINDAGKOP dan UMKM DISPERINDAGKOP dan UMKM DISPERINDAGKOP UMKM DISPERINDAGKOP UMKM DISPERINDAGKOP UMKM DISPERINDAGKOP UMKM DISPERINDAGKOP UMKM

dan dan dan dan dan

DINSOSNAKERTRAS

44




2.3.4 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan Pemerintah antara lain terkait dengan penambahan alokasi DAK pada APBN-P Tahun Anggaran 2015 dan penyesuaian Perkiraan Alokasi DBHCHT. Kebijakan penambahan alokasi DAK tersebut merupakan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2), serta seiring dengan penguatan sektor ekonomi berupa penguatan kedaulatan pangan. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah belanja atas usulan pendanaan dari APBD Provinsi yang disesuaikan dengan alokasi pagu definitif yang ditetapkan dalam APBD Provinsi Tahun 2015.

Sedangkan Kebijakan

Pemerintah Kota Pekalongan antara lain, penyesuaian alokasi atas kebutuhan rutin operasional SKPD dan pembiayaan beberapa program kegiatan prioritas dan urgen. Perubahan kebijakan belanja daerah yang signifikan antara lain : a.

Belanja Tidak Langsung 1) Pada Belanja Pegawai,

antara lain berupa penyesuaian tambahan

penghasilan guru PNSD dan tunjangan profesi guru PNSD yang bersumber dari APBN-P dan SiLPA Tahun Anggaran 2014. Disamping itu, terdapat pula penyesuaian belanja insentif pemungutan pajak daerah sebagai akibat penyesuaian terhadap target pendapatan pajak dan retribusi daerah. 2) Penyesuaian belanja hibah antara lain kenaikan alokasi belanja hibah kepada masyarakat/lembaga masyarakat/ormas, utamanya dukungan pelaksanaan PILKADA sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, penyesuaian belanja

hibah

dalam

rangka

pemberdayaan

masyarakat,

serta

penyesuaian belanja hibah pendidikan atas perubahan alokasi definitif bantuan keuangan provinsi pada penetapan APBD serta pengalihan belanja Program Akselerasi Pembangunan Berbasis Masyarakat & PDPM ke Belanja Langsung. b. Belanja Langsung 1) Kebijakan Belanja langsung diprioritaskan

untuk

menyesuaikan

anggaran atas evaluasi kebutuhan operasional rutin SKPD dan kegiatan LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

45




yang dipandang mendesak serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya seperti alokasi untuk penyesuaian honor tenaga kontrak, peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, pembayaran listrik penerangan jalan dan penerangan di Pasar Terpadu Kuripan; 2) Penambahan pengalokasian anggaran dalam penyelesaian Pasar Terpadu Kuripan Kota Pekalongan

yang bersumber dari

Dana Alokasi Khusus

(DAK) dan Dana Pemerintah Daerah guna mengoptimalkan fungsi Pasar Terpadu Kuripan serta mengakomodir pemindahan pedagang Pasar Sayun yang selama ini menempati aset PT. KAI. 3) Mengakomodir alokasi DAK tambahan Bidang Pertanian dan Bidang Sarana Perdagangan Sub Bidang Pasar sesuai dengan juknis DAK, sejalan dengan Program Penguatan Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Ekonomi Kerakyatan. 4) Penyesuaian belanja program kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). 5) Penyesuaian

belanja

alokasi

Bantuan

Keuangan

Provinsi

dengan

penetapan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015. 6) Mengalokasikan kembali dana transitoris SiLPA BLUD Puskesmas dan RSUD Bendan sesuai dengan peruntukannya guna mengoptimalkan pelayanan kesehatan. 7) Penanganan pendangkalan sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang, serta penanganan beberapa titik jalan yang mengalami kerusakan. 8) Penambahan belanja pengadaan sarana prasarana komunikasi dan informasi dalam rangka pelaksanaan program sistem inovasi daya saing daerah melalui pembangunan e-development Kota Pekalongan dan penyelesaian pembangunan Sistem Informasi Managemen Barang Daerah (SIMBADA). 9) Penambahan belanja pembangunan untuk fasilitasi layanan publik guna menyelesaikan pembangunan gedung kelurahan serta pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kelurahan yang sebelumnya menempati lahan bukan milik Pemerintah Kota Pekalongan. 10) Peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya mendukung pariwisata dan pelestarian budaya, melalui kegiatan dukungan pengelolaan museum LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

46




di daerah, pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah, serta fasilitasi Pusat Informasi Wisata/Tourist Information Center. 11) Penambahan

belanja

penataan

kawasan

kota

untuk

peningkatan

kenyamanan dan kebersihan lingkungan kota melalui pengadaan armada pengelolaan

sampah

di

SKPD/Kecamatan,

serta

peningkatan

operasionalisasi armada sampah. 12) Pengalokasian anggaran guna penyusunan Detail Engineering Design dalam mendukung pelaksanaan Program NUSP (penuntasan kawasan kumuh) dan Program Penataan Kawasan Kota. 2.3.5 Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi difisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 2.3.5.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan dialokasikan jika terjadi defisit anggaran yang berfungsi untuk menutup Kebijakan Umum APBD selisih kurang anggaran. Adapun sumber penerimaan pembiayaan dapat dipilih dari berbagai alternatif yakni dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Dalam

perencanaan

penganggaran

Pemerintah

Kota

Pekalongan

penerimaan pembiayaan diperoleh dari perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA). Komponen penyediaan dana di sektor Penerimaan

Pembiayaan

difokuskan

pada

dua

aspek.

Pertama

adalah

memprediksi kemampuan penerimaan yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun anggaran 2014, dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya kelebihan penerimaan (over-target). Kemudian yang kedua adalah estimasi efisiensi yang akan terjadi pada pelaksanaan APBD 2014 yaitu perkiraan selisih positif antara pengeluaran riil dengan anggaran yang disediakan. Dari kedua aspek ini akan menghasilkan angka-angka yang dikelompokkan menjadi komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Penganggaran SiLPA didasarkan pada penghitungan yang cermat dan


47




rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2015 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selain SiLPA pada tahun 2015 juga ditargetkan ada pencairan dana cadangan dengan besaran dan penggunaan sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015. 2.3.5.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan dialokasikan jika terjadi surplus anggaran untuk memanfaatkan sisa lebih anggaran dengan berbagai alternatif seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Untuk kebijakan pengeluaran pembiayaan pada APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015 adalah pembiayaan untuk penyertaan modal bagi Perusahaan Daerah Kota Pekalongan dan Bank Jateng. Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dan sesuai dengan kajian analisis keuangan Perusahaan Daerah. 2.3.6 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri

atas

penerimaan

pembiayaan

dan

pengeluaran

pembiayaan.

Memperhatikan kebijakan pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran. Pada penerimaan pembiayaan, perubahan anggaran

pembiayaan

menyesuaikan dengan Laporan Realisasi APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014 yang berkaitan dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2014.

SiLPA

Tahun Anggaran 2014 semula diestimasikan

pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 36.626.709.000,-. Selanjutnya sesuai hasil audit BPK dan Raperda Kota Pekalongan tentang


48




Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014, yang masih dalam proses pembahasan di DPRD, besarnya SiLPA adalah Rp.

101.370.096.000,-.

Perhitungan lebih tersebut termasuk di dalamnya

adalah SiLPA dari BLUD RSUD Bendan sebesar Rp 22.964.829.000,- dan Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.574.638.000,- yang merupakan dana transitoris dan dipergunakan kembali untuk

belanja langsung RSUD Bendan dan Dinas

Kesehatan, SiLPA dari Tunjangan Sertifikasi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Non Sertifikasi) sebesar Rp 12.765.711.700,-

yang

dianggarkan kembali pada belanja tidak langsung SKPD Dinas Pendidikan. Pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, perubahan kebijakan meliputi

penyesuaian

penyertaan

modal

(investasi)

pemerintah

daerah

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pekalongan pada PDAM. 2.4 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu RSUD Bendan dan BLUD Puskesmas, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Penyajian laporan keuangan tahun sebelumnya, merupakan laporan keuangan tahun 2014 yang di restatement menjadi laporan keuangan per 1 Januari 2015. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

pada

Pemerintah

Daerah,

laporan

keuangan

Pemerintah

Kota

Pekalongan yang di restatement adalah neraca, LRA dan LAK. LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

49




BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 3.1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015 secara ringkas dapat disajikan pada tabel 3.1 dibawah ini. Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi Anggaran Tahun 2015

Uraian

Sisa Penerimaan /Sisa Pengeluaran

Anggaran (Rp)

Realiasi (Rp)

Pendapatan

818,541,441,000.00

809,733,612,473.00

(8,807,828,527.00)

Belanja dan Transfer

918,311,537,000.00

792,543,896,689.00

(125,767,640,311.00)

(99,770,096,000.00)

17,189,715,784.00

Penerimaan Pembiayaan

111,870,096,000.00

112,743,099,588.00

873,003,588.00

Pengeluaran Pembiayaan

12,100,000,000.00

11,447,000,000.00

(653,000,000.00)

99,770,096,000.00

101,296,099,588.00

1,526,003,588.00

0.00

118,485,815,372.00

118,485,815,372.00

Pendapatan dan Belanja

Surplus/(Defisit)

116,959,811,784.00

Pembiayaan

Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa : 1. Relalisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp809.733.612.473,00 (delapan ratus sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau sebesar 98,92% dari target pendapatan setelah perubahan sebesar Rp818.541.441.000,00 (delapan ratus delapan belas milyar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah). 2. Realisasi

belanja

daerah

tahun

anggaran

2015

adalah

sebesar

Rp792.543.896.689,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau sebesar 86,30% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp918.311.537.000,00 (sembilan ratus delapan belas milyar tiga ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). 3. Pada

realiasasi

APBD

Tahun

2015

terdapat

surplus

sebesar

Rp17.189.715.784,00 (tujuh belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).


50




Sedangkan

pada

pembiayaan

terdapat

pembiayaan

netto

sebesar

Rp101.296.099.588,00 (seratus satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), sehingga terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp118.485.815.372,00 (seratus delapan belas milyar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah). 3.1.2 Perbandingan

Realisasi

Tahun

Anggaran

2015

dengan

Tahun

Anggaran 2014. Perbandingan realisasi Tahun Anggaran 2015 dengan Tahun Anggaran 2014 dapat disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi TA. 2015 dengan TA. 2014

Uraian

Realisasi 2015 (Rp)

2014 (Rp

%

Pendapatan dan Belanja Pendapatan

809.733.612.473,00

762.110.364.355,00

6,25

Belanja dan Transfer

792.543.896.689,00

736.794.861.264,00

7,57

17.189.715.784,00

25.315.503.091,00


112.743.099.588,00

90.825.743.585,00

24,13


11.447.000.000,00

14.771.150.000,00

(22,50)

101.296.099.588,00

76.054.593.585,00

33,19

118.485.815.372,00

101.370.096.676,00

Surplus / (Defisit)

(32,10)

Pembiayaan

Pembiayaan N etto Sisa Lebih Pembiayaan

1. Realisasi

pendapatan

tahun

anggaran

2015

meningkat

16,88

sebesar

Rp47.623.248.118,00 (empat puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan belas rupiah) atau meningkat sebesar 6,25% dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2014 sebesar Rp762.110.364.355,00 (tujuh ratus enam puluh dua milyar seratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah). 2. Realisasi belanja dan transfer tahun anggaran 2015 meningkat sebesar Rp55.749.035.425,00 (lima puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) atau sebesar 7,57% dibandingkan realisasi belanja dan transfer tahun 2014 sebesar Rp736.794.861.264,00 (tujuh ratus tiga puluh enam milyar tujuh LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

51




ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat rupiah). 3. Realisasi pembiayaan netto tahun anggaran 2015 meningkat sebesar Rp25.241.506.003,00 (dua puluh lima milyar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus enam ribu tiga rupiah) atau meningkat sebesar 33,19% dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar Rp76.054.593.585,00 (tujuh puluh enam milyar lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah). 3.1.3 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Pendapatan per SKPD Berdasarkan tabel 3.1 diatas, realisasi pendapatan Pemerintah Kota Pekalongan tahun anggaran 2015 adalah sebesar

Rp809.733.612.473,00

(delapan ratus sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau sebesar 98,92% dari target pendapatan setelah perubahan sebesar Rp818.541.441.000,00 (delapan ratus delapan belas milyar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah), yang dapat dirinci sebagai berikut : No.

T ahun 2015

SKP D

Anggaran

%

Realisasi

T ahun 2014 Realisasi

1

DKK

12,148,640,000

12,933,304,787

106.46

11,365,291,424

2

RSUD Bendan

72,000,000,000

57,180,105,084

79.42

60,915,145,847

3

DP U

1,732,000,000

2,561,275,754

147.88

2,225,128,971

4

Dishubparbud

2,770,388,000

2,893,877,150

104.46

2,661,859,100

5

Dindukcapil

78,500,000

45,725,000

58.25

86,320,500

6

Dinsosnakertrans

7

Disperindagkop

8 9

75,962,000

46,959,600

61.82

31,985,000

2,200,000,000

2,297,036,600

104.41

2,086,660,150

BP MP 2T

150,000,000

183,060,500

122.04

161,239,600

Bag. T ata P emerintahan

873,130,000

1,007,860,000

115.43

931,625,000

0

0

0,00

1,880,940,728

719,749,281,000

723,343,210,584

100.50

618,044,940,338

1,023,500,000

925,328,994

90.41

55,823,676,298

392,500,000

239,175,000

60.94

85,934,000

10

Bag. P erekonomian

11

SKP KD

12

DP P KAD

13

BLH

14

Diskominfo

15

DP P K Juml ah

495,040,000

303,985,298

61.41

446,826,956

4,852,500,000

5,772,708,122

118.96

5,362,790,443

818,541,441,000

809,733,612,473

98.92

762,110,364,355

Realisasi belanja Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2015 adalah sebesar Rp792.543.896.689,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

52




delapan puluh sembilan rupiah) atau sebesar 86,30%. Adapun rincian realisasi belanja Pemerintah Kota Pekalongan dapat dirinci sebagai berikut :


53




No.

SKP D

Anggaran 2015

Realisasi 2015

(Rp)

(Rp)

280.254.939.000

238.190.372.688

84,99

218.534.218.158

63.306.212.000

58.880.704.155

93,01

55.899.754.634

%

Realisasi 2014 (Rp)

1

DINDIKP ORA

2

DKK

3

RSUD

114.413.418.000

74.430.605.349

65,05

76.130.496.712

4

DP U

102.129.401.000

98.940.151.018

96,88

95.585.899.137

5

BAP P EDA

6.381.287.000

5.998.420.829

94,00

7.706.574.919

6

RIST EKIN

2.564.342.000

2.388.846.454

93,16

261.048.216

7

DISHUBP ARBUD

15.231.043.000

14.595.651.532

95,83

13.424.567.480

8

BLH

17.620.845.000

16.678.329.456

94,65

8.051.704.409

9

DINDUKCAP IL

3.847.333.000

3.636.933.203

94,53

3.107.962.361

10

DINSOSNAKER

14.224.976.000

13.485.256.203

94,80

11.066.655.299

11

DISP ERINDAGKOP

18.383.868.000

16.949.267.763

92,20

16.366.671.740

12

BP MP 2T

3.906.736.000

3.789.037.999

96,99

4.209.910.654

13

KESBANGP OL

2.064.830.000

1.938.608.356

93,89

1.843.752.078

14

SAT P OL P P

6.303.367.000

5.709.025.775

90,57

5.103.253.635

15

BP BD

5.546.024.000

5.274.728.095

95,11

629.407.426

16

DP RD

7.188.818.000

6.723.721.707

93,53

5.165.103.824

17

WALIKOT A

765.160.000

640.345.270

83,69

562.199.823

18

BAG. T AP EM

1.592.150.000

1.225.576.929

76,98

1.519.789.100

19

BAG. HUKUM

1.483.300.000

1.342.735.240

90,52

1.311.703.952

20

BAG. P EREKONOMIAN

1.362.000.000

1.314.294.647

96,50

1.091.897.240

21

BAG. ADM.P EMBNG

1.033.750.000

902.434.350

87,30

895.453.392

22

BAG. KESRA

5.821.750.000

5.553.073.850

95,38

4.959.468.910

23

BAG. ORP EG

1.022.900.000

996.958.338

97,46

767.428.100

24

BAG. UMUM & KEU

21.831.957.000

18.423.240.709

84,39

19.385.792.751

25

SEKRET ARIAT DP RD

20.633.891.000

17.323.845.908

83,96

17.148.136.482

26

INSP EKT ORAT

4.293.464.000

3.998.065.980

93,12

3.854.992.906

27

KEC. P EKL UT ARA

7.606.164.000

7.364.893.859

96,83

8.504.945.123

28

KEC. P EKL SELAT AN

7.665.655.000

7.329.987.160

95,62

6.804.708.568

29

KEC. P EKL BARAT

9.064.938.000

8.681.263.151

95,77

9.457.104.766

30

KEC. P EKL. T IMUR

9.024.770.000

8.763.120.769

97,10

9.038.491.621

31

DP P KAD (SKP KD)

68.506.797.000

55.363.611.225

80,81

54.942.230.500

32

DP P KAD

18.625.834.000

17.102.992.626

91,82

16.928.554.182

33

BKD

6.448.168.000

5.981.782.620

92,77

6.399.210.901

34

KEL. KANDANG P ANJANG

239.150.000

221.615.449

92,67

183.897.900

35

KEL. P ANJANG WET AN

268.200.000

240.451.664

89,65

217.596.494

36

KEL. DEGAYU

203.300.000

197.965.500

97,38

180.337.275

37

KEL. BANDENGAN

181.650.000

157.233.200

86,56

126.390.200

38

KEL. P ANJANG BARU

236.550.000

227.805.746

96,30

234.162.996

39

KEL. KRAP YAK

379.875.000

356.657.076

93,89

334.536.286

40

KEL.

333.350.000

321.665.351

96,49

435.605.932

851.992.162.000

731.641.277.199

85,87

688.371.616.082

P ADUKUHAN

KRAT RON JUMLAH


54




No

SKPD

Anggaran 2015

Realisasi 2015

(Rp)

(Rp)

%

Realisasi 2014 (Rp)

Saldo Pindahan

851,992,162,000

731,641,277,199

85.87

688,371,616,082

41

KEL. JEN GGOT

215,000,000

210,007,900

97.68

176,696,600

42

KEL. BUARAN KREDEN AN KEL. KURIPAN KERTOHARJO

290,400,000

275,460,679

94.86

283,994,989

276,450,000

270,762,300

97.94

273,966,634

43 44

KEL. KURIPAN YOSOREJO

261,375,000

253,641,804

97.04

442,176,396

45

KEL. SOKO DUWET

292,700,000

284,886,197

97.33

253,027,879

46

KEL. BAN YURIP

269,200,000

253,286,711

94.09

294,886,104

47

KEL. MEDON O

272,000,000

268,237,504

98.62

237,417,074

48

KEL. PODOSUGIH

204,900,000

188,307,450

91.90

173,384,000

49

KEL. TIRTO

209,400,000

204,195,950

97.51

167,710,504

50

KEL. SAPURO KEBULEN

331,450,000

322,128,317

97.19

298,969,204

51

KEL. BEN DAN KERGON

368,186,000

360,089,582

97.80

357,306,435

52

KEL. PASIRKRATON KRAMAT 386,650,000

376,294,200

97.32

455,127,554

53

KEL. PRIN GREJO

358,550,000

346,823,478

96.73

440,266,625

54

KEL. KAUMAN

555,100,000

534,570,610

96.30

577,087,212

55

KEL. PON COL

395,200,000

378,951,688

95.89

201,006,373

56

KEL. KLEGO

219,400,000

215,605,937

98.27

190,644,938

57

KEL. GAMER

183,700,000

177,246,408

96.49

148,598,468

58

KEL. N OYON TAAN SARI

298,850,000

282,707,336

94.60

308,144,681

59

KEL. SETON O

320,410,000

312,868,830

97.65

322,506,568

60

KEL. KALIBAROS

61

KKP

62

BPMP2AKB

63

KPAD

64

DISKOMIN FO

65

DPPK JUMLAH

Berdasarkan

244,000,000

232,048,416

95.10

254,393,677

1,621,587,000

1,486,732,666

91.68

1,424,086,864

11,254,609,000

9,840,086,146

87.43

6,337,820,357

3,008,590,000

2,918,044,683

96.99

2,728,069,889

12,816,452,000

11,410,566,171

89.03

11,718,821,348

31,665,216,000

29,499,068,527

93.16

20,357,134,809

918,311,537,000

792,543,896,689

Peraturan

Daerah

Nomor

8

86.30 736,794,861,264

Tahun

2013

tentang

Penggabungan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, pada tahun 2015 terjadi penggabungan kelurahan sebagai berikut : No.

Nama Kelurahan Yang Digabung 1 2 Kecamatan Pekalongan Barat 1 a. Kebulen b. Sapuro 2 a. Kergon LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

Nama Kelurahan Hasil Penggabungan 3

Nama Kelurahan Yang Tidak Digabung 4

Sapuro Kebulen Bendan Kergon 55




3 4

b. Bendan a. Kramatsari b. Kraton Kidul c. Pasirsari a. Tegalrejo b. Bumirejo c. Pringlangu

5 6 7 Kecamatan Pekalongan Timur 1 a. Landungsari b. Noyontaan 2 a. Keputran b. Kauman c. Sampangan d. Sugihwaras 3 a. Dekoro b. Karangmalang 4 a. Baros b. Sokorejo 5 6 7 Kecamatan Pekalongan Utara 1 a. Krapyak Kidul b. Krapyak Lor 2 a. Kraton Lor b. Dukuh c. Pabean 3 4 5 6 7 Kecamatan Pekalongan Selatan 1 a. Kradenan b. Buaran 2 a. Kertoharjo b. Kuripan Kidul 3 a. Kuripan Lor b. Yosorejo 4 a. Duwet b. Soko 5 a. Banyurip Alit b. Banyurip Ageng 6


Pasirkratonkramat Pringrejo Medono Podosugih Tirto Noyontaansari Kauman

Setono Kalibaros Poncol Klego Gamer Krapyak Padukuhan Kraton Kadang Panjang Panjang Wetan Degayu Bandengan Panjang Baru Buaran Kradenan Kuripan Kertoharjo Kuripan Yosorejo Sokoduwet Banyurip Jenggot

56




3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2015 antara lain : a.

Belum semua SKPD mematuhi jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan;

b. Tidak dapat dilaksanakannya kegiatan yang telah ditetapkan pada APBD Penetapan dikarenakan ketidaktepatan akun belanja dan revisinya harus dilakukan dalam APBD Perubahan.


57




BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku entitas akuntansi, seperti yang disajikan pada Tabel 4.1. Entitas

akuntansi

adalah

unit

pemerintahan

pengguna

anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. SKPD di Pemerintah Kota Pekalongan meliputi Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan. Tabel 4.1 Entitas Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2015 10101 10201 10202 10301 10601 10602 10701 10801 11001 11301 11501 11601 11901 11902 11903 12001 12002 12003 12004 12005 12006 12007 12008 12009 12010 12010

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN DINAS PEKERJAAN UMUM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KANTOR RISET TEKNOLOGI INOVASI DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD INSPEKTORAT KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


58




12012 12023 12024 12027 12029 12030 12031 12032 12045 12052 12053 12054 12055 12056 12062 12063 12069 12074 12075 12076 12077 12084 12087 12088 12089 12094 12095 12096 12101 12201 12401 12501 20101

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KELURAHAN KANDANG PANJANG KELURAHAN PANJANG WETAN KELURAHAN DEGAYU KELURAHAN BANDENGAN KELURAHAN PANJANG BARU KELURAHAN KRAPYAK KELURAHAN PADUKUHAN KRATON KELURAHAN JENGGOT KELURAHAN BUARAN KRADENAN KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO KELURAHAN SOKO DUWET KELURAHAN BANYURIP KELURAHAN MEDONO KELURAHAN PODOSUGIH KELURAHAN TIRTO KELURAHAN SAPURO KEBULEN KELURAHAN BENDAN KERGON KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT KELURAHAN PRINGREJO KELURAHAN KAUMAN KELURAHAN PONCOL KELURAHAN KLEGO KELURAHAN GAMER KELURAHAN NOYONTAANSARI KELURAHAN SETONO KELURAHAN KALI BAROS KANTOR KETAHANAN PANGAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLIN KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN

Selain entitas akuntansi berupa SKPD sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Kota Pekalongan juga menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada unit kerja RSUD Bendan dan BLUD Puskesmas.


59




4.2 Kebijakan Akuntansi Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan kebijakan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan Akuntansi serta Sistem dan Prosedur Akuntansi yang diterapkan pada Pemerintah Kota Pekalongan diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan. Beberapa bagian penting dari Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut : A. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2015 menggunakan basis akrual, namun demikian Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban. B. Dasar

Pengukuran

yang

digunakan

dalam

Penyusunan

Laporan

Keuangan. Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban. 1. Pengukuran Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk


60




penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset tetap dan aset lainnya. a.

Aset Lancar Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Aset Lancar diakui sebagai berikut : 1) Kas Kas dicatat sebesar nilai nominal. 2) Investasi Jangka Pendek 

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.



Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.



Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai sebesar setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.


61






Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Penilaian Investasi Jangka Pendek Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. 3) Piutang 

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkan Surat Ketetapan dan/atau Surat Tagihan pada periode berikutnya dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.



Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut : a.

Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;

b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding; c.

Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak;

d. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak

tertagih

telah

diatur

dalam

Peraturan

Walikota

Pekalongan. 

Untuk piutang dalam valuta asing akan disajikan sebagai piutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.


62






Piutang

pemberian

dikeluarkan

dari

pinjaman kas

dinilai

daerah

dan

dengan atau

jumlah

apabila

yang

berupa

barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. 

Pengukuran Piutang karena Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut : a.

Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas)

bulan

kedepan

berdasarkan

surat

ketentuan

penyelesaian yang telah ditetapkan. b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya. Pengakuan Piutang 

Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada saat penerbitan Surat Ketetapan tentang Piutang.



Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan daerah, didahului

dengan

pengakuan

terhadap

pendapatan

yang

mempengaruhi piutang tersebut. 

Pengakuan piutang yang berasal dari peraturan perundangundangan harus memenuhi kriteria : a.

Telah diterbitkannya surat ketetapan; dan/atau

b. Telah diterbitkannya surat penagihan. 

Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem self assessment, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak daerah. 

Pengakuan piutang yang berasal dari perikatan harus memenuhi kriteria : a.

Harus

didukung

dengan

naskah

perjanjian

yang

menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; b. Jumlah piutang dapat diukur; c.

Telah diterbitkan surat penagihan; dan

d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan. 

Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman


63




Piutang tersebut berkurang apabila terjadi penerimaan angsuran pokok pinjaman di rekening kas daerah. 

Piutang yang berasal dari Kemitraan Berdasarkan naskah perjanjian kemitraan, dapat diketahui adanya hak tagih pemerintah. Piutang atas peristiwa ini timbul apabila terdapat hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang yang sampai dengan berakhirnya periode pelaporan belum dilunasi oleh mitra kerjasamanya, piutang ini dicatat sebagai aset di neraca pemda.



Piutang yang berasal dari pemberian fasilitas/jasa Berdasarkan naskah perjanjian sewa menyewa, apabila ada hak tagih atas suatu pemberian fasilitas/jasa, pada setiap akhir periode akuntansi, maka hak tersebut dicatat sebagai piutang di neraca.

4) Persediaan Persediaan disajikan sebesar : a.

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; c.

Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Pengakuan Persediaan 

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.



Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).



Pencatatan persediaan menggunakan metode perpektual dengan tetap mendasarkan hasil inventarisasi.



Barang persediaan yang memiliki nilai nominal untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Beban Persediaan Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. 5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

64




piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lau dengan melakukan analisa

terhadap

saldo-saldo

piutang

yang

masih

beredar

(outstanding). Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang. Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak ditetapkan sebagai berikut : No.

Uraian

1. 2.

Piutang Lancar Piutang Kurang Lancar

3.

Piutang Diragukan

4.

Piutang Macet

Umur Piutang Kurang dari 1 tahun 1 tahun sampai dengan atau kurang dari 3 tahun 3 tahun sampai dengan atau kurang dari 5 tahun 5 tahun atau lebih dari 5 tahun

% Penyisihan 10% 30% 50% 100%

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut : No.

Uraian

1. 2.

Piutang Lancar Piutang Kurang Lancar

3.

Piutang Diragukan

4.

Piutang Macet

Umur Piutang Kurang dari 1 tahun 1 tahun sampai dengan atau kurang dari 2 tahun 2 tahun sampai dengan atau kurang dari 3 tahun lebih dari 3 tahun

% Penyisihan 10% 30% 50% 100%

6) Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang terdiri atas investasi permanen dan investasi non permanen. a.

Investasi Jangka Panjang : Pengukuran investasi jangka panjang adalah sebagai berikut :


65






Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, tercatat, atau nilai wajar lainnya.



Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran investasi jangka panjang pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu : 1)

Metode Biaya Dengan

menggunakan

metode

biaya,

investasi

dicatat

sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi

besarnya

investasi

pada

usaha/badan

hukum yang terkait. 2)

Metode Ekuitas Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal

sebesar biaya perolehan

dan

ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali

dividen

dalam

bentuk

pemerintah

daerah

akan

pemerintah

daerah

dan

saham

mengurangi tidak

yang

diterima

nilai

investasi

dilaporkan

sebagai

pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. 3)

Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.


66




Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut : a.

Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

b. Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20%

tetapi

memiliki

pengaruh

yang

signifikakn

menggunakan metode ekuitas; c.

Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

d. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. b. Investasi Non Permanen Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan

untuk

dimiliki

secara

tidak

berkelanjutan.

Pengukuran investasi non permanen adalah sebagai berikut : 

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan

dinilai

sebesar

nilai

bersih

yang

dapat

direalisasikan. 

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka

penyelesaian

proyek

sampai

proyek

tersebut

diserahkan ke pihak ketiga. c.

Investasi Permanen Invetasi

permanen

adalah

investasi

jangka

panjang

yang

dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengukuran investasi permanen adalah sebagai berikut ; 

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.


67




Pengakuan Hasil Investasi Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan

modal

pemerintah

daerah yang

pencatatannya

menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama. 7) Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari :  Tanah;  Peralatan dan Mesin;  Gedung dan Bangunan;  Jalan, Jaringan dan Instalasi;  Aset Tetap Lainnya;  Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan  Akumulasi Penyusutan. Pengukuran Aset Tetap : 

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap

dengan

menggunakan

biaya

perolehan

tidak

memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. 

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap baiya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.


68




Pengakuan Aset Tetap 

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: a.

Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; c.

Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan e. 

Aset tersebut membutuhkan belanja pemeliharaan.

Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.



Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan,

seperti

pembelian

tanah

yang

masih

harus

diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. Penilaian Awal Aset Tetap 

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.



Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.



Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru,


69




suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Kapitalisasi Aset Tetap 

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk

meningkatkan

kapasitas/efisiensi,

dan

atau

memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilainilai aset tersebut. 

Pengeluaran yang Dikapitalisasi a.

Pengeluaran

yang

dikapitalisasikan

dilakukan

terhadap

pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan

gedung

dan

bangunan,

pembangunan

jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap

pakai,

dan

pembangunan/pembuatan

Aset

Tetap

lainnya. b. Pengeluaran yang dikapitalisasi adalah sebagai berikut : 1)

Pengadaan

tanah

meliputi

biaya

pembebasan,

pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurugan; 2)

Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;

3)

Pembuatan perlatan, mesin dan bangunan meliputi : (a) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang

dilaksanakan

melalui

kontrak

berupa

pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan; (b) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan. LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

70




4)

Pembangunan gedung dan bangunan meliputi : (a) Pembangunan

gedung

dan

bangunan

yang

dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama; (b) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja,

sewa

peralatan,

biaya

perencanaan

dan

pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama. 5)

Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi : (a) Pembangunan

jalan/irigasi/jaringan

yang

dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa

konsultan,

biaya

pengosongan

dan

pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang

diperuntukkan

untuk

keperluan

pembangunan; (b) Pembangunan dilaksanakan

jalan/irigasi/jaringan secara

swakelola

yang

berupa

biaya

langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya

biaya

perencanaan

perizinan,

biaya

dan

pengawasan,

pengosongan

dan

pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang

diperuntukkan

untuk

keperluan

pembangunan. 6)

Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.

7)

Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya (a) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak,


71




biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan; (b) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan

secara

swakelola

berupa

biaya

langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan,

biaya

perencanaan

dan

pengawasan,

biaya perizinan, dan jasa konsultan. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap 

Nilai

Satuan

pengeluaran

Minimum

Kapitalisasi

Aset

pengadaan/pembangunan

baru

Tetap

adalah

yang

dapat

menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut: a.

Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;

b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual; c.

Barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang

tersebut

memerlukan

biaya/ongkos

untuk

dipelihara; d. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual / dihibahkan / disumbangkan /diserahkan kepada pihak ketiga; dan e.

Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.



Nilai Satuan Minimum Pemeliharaan Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pemeliharaan yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut: a.

Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau;

b. Bertambah umur ekonomis, dan/atau; c.

Bertambah volume, dan/atau;

d. Bertambah kapasitas produksi, dan/atau e.

Bertambah estetika/keindahan/kenyamanan.


72




Pertukaran Aset 

Suatu

aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau

pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. 

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

Aset Donasi Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Pengeluaran Setelah Perolehan Pengeluaran

setelah

perolehan

awal

suatu

aset

tetap

yang

memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal Pengeluaran

setelah

perolehan

awal

suatu

aset

tetap

yang

memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Penyusutan Aset Tetap 

Metode penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah metode garis lurus.


73






Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penilaian Kembali Aset Tetap Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan

karena

kebijakan

akuntansi

Pemerintah

Kota

Pekalongan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah Kota Pekalongan yang berlaku secara nasional. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Pekalongan

tidak

memenuhi

definisi

aset

tetap

dan

harus

dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Akuntansi Tanah Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang

dikeluarkan

dalam

rangka

memperoleh

hak,

biaya

pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut

jika

bangunan

tua

tersebut

dimaksudkan

untuk

dimusnahkan. Peralatan dan Mesin Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Gedung dan Bangunan Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian


74




atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Jalan, Jaringan dan Instalasi Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai. Aset Tetap Lainnya Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. 8) Aset Lainnya Aset lainya adalah aset Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari : 

Tagihan piutang penjualan angsuran Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.



Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi


75




dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;



Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut. Aset Tak Berwujud;



Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Aset Lain-lain.



2. Pengukuran Kewajiban Dalam neraca Pemerintah Kota Pekalongan, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pengukuran kewajiban : 

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca.



Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan pada surat utang Pemerintah Kota Pekalongan yang substansinya sama dengan SUN.



Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar.



Pada

akhir

periode

pelaporan,

saldo

pungutan/potongan

berupa

perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.


76






Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) setelah tanggal pelaporan.



Untuk

Utang

Pemerintah

Kota

Pekalongan

yang

tidak

dapat

diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Kota Pekalongan tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Pengakuan Kewajiban 

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai

saat

sekarang

dan

perubahan

atas

kewajiban

tersebut

mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. 

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

3. Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan. Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO adalah sebagai berikut : 

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat

jumlah

netonya

(setelah

dikompensasikan

dengan

pengeluaran). 

Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengan Bank Indonesia.



Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima dan atau akan diterima.



Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.


77




Pendapatan Retribusi Daerah : 

Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas yang berasal dari pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.



Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.



Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari penerbitan SKR-D diakui

pada

tanggal

diterbitkannya

SKR-D

tersebut

dan

akan

disesuaikan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan retribusi pada akhir tahun. Pendapatan dari BUMD 

Pendapatan yang berasal dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau pada saat selesainya RUPS.

Pendapatan Pajak Daerah 

Pendapatan pajak daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.



Pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari penerbitan SKP-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKP-D tersebut dan akan disesuaikan setelah terlebih dahulu pemeriksaan pajak pada akhir tahun.

4. Pengukuran Belanja dan Beban Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah mengurangi

saldo

anggaran

lebih

dalam

periode

tahun

anggaran

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut : 

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.


78






Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan Belanja 

Belanja diakui pada saat : a.

Timbulya kewajiban. Saat

timbulnya

kewajiban

adalah

saat

terjadinya

peralihan

kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah Pemerintah Kota Pekalongan. b.

Terjadinya pengeluaran kas. Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah Pemerintah Kota Pekalongan untuk: pembayaran gaji pegawai; membiayai pelaksanaan suatu kegiatan.

c.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa. Yang dimaksud dengan penurunan manfaat ekonomis/potensi jasa adalah penurunan aktiva/potensi jasa yang terjadi sebagai akibat penggunaan aktiva tersebut.  Koreksi

atas

belanja, termasuk penerimaan kembali belanja,

yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Pengakuan Akuntansi atas Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Modal. 

Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut : a.

Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.

b.

Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.

c.

Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin yang sama dan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

d.

Pengeluaran selain peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya yang sama atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).


79






Belanja yang tidak memenuhi kriteria diatas merupakan belanja barang dan jasa.

Perlakuan Akuntansi Belanja Pemeliharaan Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut: a.

Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara: 

Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau



Bertambah umur ekonomis, dan/atau



Bertambah volume, dan/atau



Bertambah kapasitas produksi.

b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut, merupakan belanja barang dan jasa. Belanja Hibah 

Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.



Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan walikota.



Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa di catat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan dan dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Belanja Bantuan Sosial 

Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.


80






Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.



Bantuan

sosial

menerus/tidak

tersebut mengikat

diberikan serta

secara

memiliki

selektif, kejelasan

tidak

terus

peruntukan

penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 

Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Belanja Bagi Hasil Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar. Kemudian dibalik (reverse) pada awal tahun berikutnya, dan pada saat realisasi belanja bagi hasil, mekanismenya melalui belanja bagi hasil. Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Belanja Bantuan Keuangan Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan. Pengukuran Beban adalah sebagai berikut : 

Beban

diukur

dan

dicatat

berdasarkan

nilai

perolehan

dan

menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. 

Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban 

Beban diakui pada saat : a.

Timbulnya kewajiban Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah

b. Terjadinya konsumsi aset LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

81




Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. c.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.



Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.



Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan.



Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

C.

Penerapan Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

1.

Pengakuan Pendapatan LRA Berkaitan dengan pengakuan pendapatan LRA, Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan

(PSAP)

No.

02

tentang

Laporan

Realisasi

Anggaran pada paragraph 21 menyatakan bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Dalam PSAP Nomor 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Kas

Umum

Negara/Daerah,

bahwa

pendapatan

tersebut

termasuk

“Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke

RKUN/RKUD,

dengan

ketentuan

bendahara

penerimaan

tersebut

merupakan bagian dari BUN/BUD”. Dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan :


82






Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.



Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.



Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.



Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.



Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

2.

Pengakuan Pendapatan LO Berkaitan

dengan

pengakuan

pendapatan

LO,

Pernyataan

Standar

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 12 tentang Laporan Operasional, paragraph 19 menyatakan bahwa Pendapatan-LO diakui pada saat : (a) Timbulnya hak atas pendapatan; (b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Dalam laporan operasional Pemerintah Kota Pekalongan, Pendapatan LO diakui pada saat : a.

Pemerintah Kota Pekalongan memiliki hak atas pendapatan.

b. Pemerintah

Kota

Pekalongan

menerima

kas

yang

berasal

dari

pendapatan. 

Pendapatan-LO

yang

diperoleh

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih. 

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundangundangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.


83






Pendapatan-LO diakui pada saat direalisasi artinya pendapatan diakui apabila kas telah diterima oleh Pemerintah Kota Pekalongan di rekening kas umum daerah.



Pendapatan-LO diakui pada saat dapat direalisasi jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah.



Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.



Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.



Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.



Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.



Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

3.

Pengakuan Belanja Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraph 31 dan 32 menyatakan sebagai berikut : 31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dan Rekening Kas Umum Negara/Daerah. 32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Untuk memenuhi ketentuan paragraph 31 tersebut diatas, belanja yang pembayarannya diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung


84




(SPM LS) diakui pada saat diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut. Sedangkan pelaksanaan ketentuan paragraph 32, untuk pengesahan atas pertanggungjawaban

pengeluaran

melalui

bendahara

pengeluaran

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan

dana

sekaligus

sebagai

bentuk

pengesahan

atas

pertanggungjawaban pengeluaran Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Pada akhir tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP. (2) Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran Tambah Uang (TU) sebagai pengesahan atas pertangggungjawaban pengeluaran TU. D.

Metode Penilaian Investasi PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi pada paragraph 36 dan 37 mengatur metode penilaian yang digunakan pada investasi pemerintah, yaitu : (a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya; (b) Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki

pengaruh yang signifikan

menggunakan

metode

ekuitas; (c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; (d) Kepemilikan bersifat nonpermanent menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Sesuai dengan ketentuan dalam paragraf 36 dan 37 tersebut, pada laporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015 untuk penilaian investasi Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut : a.

Investasi Pemerintah Kota Pekalongan pada PDAM Kota Pekalongan, PD BPR Bank Pekalongan, PD BKK Pekalongan Utara dan PD BPR BKK Kota Pekalongan menggunakan metode ekuitas.

b. Investasi Pemerintah Kota Pekalongan pada PT. Bank Jateng dan PRPP Jateng menggunakan metode biaya.


85




BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 5.1 Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah disampaikan bahwa ”Pemerintah daerah menyajikan kembali LRA, Neraca dan LAK tahun sebelumnya pada tahun pertama penerapan SAP berbasis

akrual”.

Berdasarkan

pasal

tersebut,

guna

memenuhi

prinsip

perbandingan antara laporan keuangan tahun sebelumnya dengan tahun 2015, maka Pemerintah Kota Pekalongan menyajikan kembali Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekalongan per 31 Desember 2014 menjadi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pekalongan per 1 Januari 2015. Pada LRA restatement ini terdapat perubahan pada kode rekening belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja peralatan dan mesin, serta belanja jalan, irigasi dan jaringan. Adapun penjelasan masing-masing rekening belanja tersebut akan diuraikan pada penjelasan masing-masing pos belanja. 5.1.1 Penjelasan Pos-Pos Pendapatan Realisasi pendapatan daerah Kota Pekalongan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami perkembangan yang positif. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2011 - 2015 Tahun Anggaran

Target Setelah Perubahan APBD

Realisasi

%

Bertambah / Berkurang

2011

493,860,254,838

509,929,023,924

103.25

16,068,769,086

2012

583,105,910,000

614,166,700,431

105.33

31,060,790,431

2013

651,193,332,000

675,375,467,702

103.71

24,182,135,702

2014

751,087,541,000

762,110,364,574

101.47

11,022,823,574

2015

818,541,441,000

809,733,612,473

98.92

(8,807,828,527)

Pendapatan Daerah Kota Pekalongan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Realisasi pendapatan daerah tahun 2015 adalah sebesar Rp809.733.612.473,00 (delapan ratus sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga

juta enam ratus dua belas ribu

empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau sebesar 98,92% dari anggaran setelah


86




perubahan sebesar Rp818.541.441.000,00 (delapan ratus delapan belas milyar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah). Realisasi pendapatan daerah tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 6,25% atau sebesar Rp47.623.248.118,00 (empat puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan belas rupiah) dari realisasi 1 Januari 2015 sebesar Rp762.110.364.355,00 (tujuh ratus enam puluh dua milyar seratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah). Anggaran dan realisasi pendapatan daerah 31 Desember 2015 dan 1 Januari 2015 dapat dirinci sebagai berikut : 31-Dec-15

Pendapatan Daerah :

Anggaran

1-Jan-15 Realisasi

%

Realisasi

Pendapatan Asli Daerah

155,549,952,000

152,044,596,332

97.75

144,065,424,017

Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan Yang Sah

632,150,196,000

627,460,716,352

99.26

584,131,875,764

30,841,293,000

30,228,299,789

98.01

33,913,064,574

818,541,441,000

809,733,612,473

98.92

762,110,364,355

Juml ah ……………

Berdasarkan rincian pendapatan daerah tersebut diatas, terlihat bahwa pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan dalam APBD Perubahan tahun 2015. Jika dilihat dari sumber pendanaan dalam membiayai pembangunan di Pemerintah Kota Pekalongan maka bergantung kepada Pemerintah Pusat. Hal ini dapat dilihat pada grafik 5.2 dibawah ini. Gambar 5.2 Proporsi Pos-Pos Pendapatan terhadap Total Pendapatan Daerah 4% 19%

PAD Pendapatan Transfer

77%

Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015, pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2015 memberikan kontribusi sebesar 19% LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

87




dari total pendapatan daerah, sedangkan sumber pendanaan dari pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah propinsi masih menjadi dominan dalam pendanaan pembiayaan pembangunan di Kota Pekalongan yang mempunyai proporsi 81% dari total pendapatan daerah Kota Pekalongan. Proporsi masingmasing pos pendapatan terhadap total pendapatan pada 31 Desember 2015 masih sama dengan proporsi pada 1 Januari 2015. 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pekalongan tahun 2015 adalah sebesar Rp152.044.596.332,00 (seratus lima puluh dua milyar empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) atau sebesar 97,75% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp155.549.952.000,00 (seratus lima puluh lima milyar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah). Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dapat dirinci sebagai berikut : 31-Dec-15

Uraian

Anggaran

Realisasi

1-Jan-15 %

Realisasi

Pajak Daerah

41,690,000,000

47,499,120,190

113.93

42,209,839,165

Retribusi Daerah

14,947,160,000

16,594,929,112

111.02

15,140,630,188

3,870,000,000

3,181,034,617

82.20

3,503,688,202

95,042,792,000

84,769,512,413

89.19

83,211,266,462

155,549,952,000

152,044,596,332

97.75

144,065,424,017

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Jumlah

Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 5,54% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah 1 Januari 2015 sebesar Rp144.065.424.017,00 (seratus empat puluh empat milyar enam puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh belas rupiah). Realisasi masing-masing jenis pendapatan asli daerah 31 Desember 2015 dan 1 Januari 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Pajak Daerah Pajak daerah merupakan suatu bentuk iuran wajib yang dibebankan kepada perorangan dan atau badan tanpa imbalan langsung. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebanyak 9 jenis pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

88




parkir, pajak sarang burung walet, pajak air tanah dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan. Pemungutan, penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( DPPKAD ) Kota Pekalongan selaku SKPKD. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa “apabila pemungutan pajak dilakukan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD) selaku BUD, maka pajak daerah dianggarkan dan dicatat oleh PPKD”. Pekalongan

Pemungutan

menerapkan

pajak daerah

mekanisme

penetapan

di

Pemerintah

oleh

aparat

Kota

(official

assessment) dan mekanisme penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment). Jenis pajak yang menggunakan mekanisme official assessment seperti PBB, pajak reklame dan pajak air bawah tanah, sedangkan yang menggunakan self assessment seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, BPHTB, pajak parkir dan pajak sarang burung wallet. Realisasi

penerimaan

pajak

daerah

tahun

2015

adalah

sebesar

Rp47.499.120.190,00 (empat puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah) atau

sebesar

113,93%

dari

anggaran

setelah

perubahan

sebesar

Rp41.690.000.000,00 (empat puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah). Realisasi penerimaan pajak 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar 12,53% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan 1 Januari 2015 sebesar Rp42.209.839.165,00 (empat puluh dua milyar dua ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima rupiah). Adapun rincian pendapatan pajak daerah adalah sebagai berikut :


89




31-Dec-15

Pajak Daerah:

Anggaran

1-Jan-15

Realisasi

%

Realisasi

Hotel

2,350,000,000

2,665,353,865

113.42

2,115,348,957

Restoran

2,800,000,000

3,679,870,116

131.42

3,055,539,051

Hiburan

490,000,000

643,827,913

131.39

564,794,025

Reklame

1,350,000,000

1,368,048,044

101.34

1,291,626,457

16,500,000,000

17,057,286,005

103.38

15,083,636,083

Parkir

160,000,000

209,995,850

131.25

155,210,200

Air Bawah Tanah

220,000,000

275,242,973

125.11

216,162,017

20,000,000

5,350,000

26.75

7,075,000

PBB

8,300,000,000

10,072,141,270

121.35

8,428,903,041

BPHTB

9,500,000,000

11,522,004,154

121.28

11,291,544,334

41,690,000,000

47,499,120,190

113.93

42,209,839,165

Penerangan Jalan

Sarang Burung Walet

Jumlah

Berdasarkan tabel diatas, hampir semua jenis pajak terealisasi melebihi target yang sudah ditetapkan dalam APBD Perubahan, kecuali pajak sarang burung walet yang terealisasi hanya 26,75%. a.

Pajak Hotel Penerimaan dari pajak hotel berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dengan tarif sebesar 10% dari pendapatan hotel setiap bulan. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2015 adalah sebesar Rp2.665.353.865,00 (dua milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) atau 113,42% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.350.000.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan naik

sebesar

26%

dari

realisasi

1

Januari

2015

sebesar

Rp2.115.348.957,00 (dua milyar seratus lima belas juta tiga ratus empat puluh

delapan

ribu

sembilan

ratus

lima

puluh

tujuh

rupiah).

Pendapatan hotel terdiri dari : Pajak Hotel : Hotel Bintang Satu Hotel Melati Satu Losmen/Rumah Jumlah

31-Des-15

01-Jan-15

Anggaran

Realisasi

%

Realisasi

2.041.480.000

2.415.902.240

118,34

1.858.528.510

252.600.000

202.130.125

80,02

214.925.447

55.920.000

47.321.500

84,62

41.895.000

2.350.000.000

2.665.353.865

113,42

2.115.348.957

Peningkatan penerimaan pajak hotel dikarenakan : 

Adanya peningkatan upaya intensifikasi dan pengawasan kepada wajib pajak hotel di Kota Pekalongan melalui Tim Intensifikasi Pajak


90




Daerah untuk meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajak. 

Adanya penambahan obyek pajak baru seperti Hotel The Sidji dan Hotel Santika.

b. Pajak Restoran Penerimaan pajak restoran berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran dengan tarif sebesar 10% dari omset. Realisasi penerimaan

pajak

restoran

tahun

2015

adalah

sebesar

Rp3.679.870.116,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus enam belas rupiah) atau sebesar 131,42% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah). Penerimaan pajak restoran ini mengalami kenaikan sebesar 20,43% dari penerimaan 1 Januari 2015 sebesar Rp3.055.539.051,00 (tiga milyar lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh satu rupiah). 31-Dec-15

Pajak Restoran Restoran

Anggaran

1-Jan-15

Realisasi

% 133.60

Realisasi

1,900,000,000

2,538,386,894

Rumah Makan

0

0

-

1,921,127,842 87,118,805

Café

0

0

-

46,305,000

Katering

900,000,000

1,141,483,222

126.83

1,000,987,404

Jumlah

2,800,000,000

3,679,870,116

131.42

3,055,539,051

Pada tahun 2015, pajak rumah makan dan cafe dimasukkan dalam pajak restoran. Kenaikan penerimaan pajak restoran ini dikarenakan : 

Adanya peningkatan upaya intensifikasi dan pengawasan kepada wajib pajak restoran di Kota Pekalongan melalui Tim Intensifikasi Pajak Daerah untuk meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajak.



Adanya penambahan objek pajak restoran baru seperti objek pajak katering.

c.

Pajak Hiburan Pajak Hiburan berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, jenis pajak hiburan terdiri : dari pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop besar 20%, bioskop mini sebesar 10% dan bioskop keliling sebesar 5%. Pagelaran kesenian,


91




musik, tari, dan/atau busana sebesar 15%. Kontes kecantikan, binaraga, pameran dan sejenisnya sebesar 15%. Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar 30%. Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 15%. Permainan billyar, golf dan bowling sebesar 25%. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 25%. Panti Pijat, refleksi, mandi uap/spa dan sejenisnya sebear 45%.

Pusat

Kebugaran dan sejenisnya sebesar 10%. Pertandingan olahraga dan sejenisnya sebesar 10%. Kesenian pertunjukan rakyat/ tradisional sebesar 5%. Realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2015 adalah sebesar Rp643.827.913,00 (enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) atau sebesar

131,39%

Rp490.000.000,00

dari

anggaran

(empat

ratus

setelah

sembilan

perubahan puluh

sebesar

juta

rupiah).

Penerimaan ini naik sebesar 13,99% dari realisasi 1 Januari 2015 sebesar Rp564.794.025,00 (lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh lima rupiah). Rincian penerimaan pajak hiburan tahun 2015 adalah sebagai berikut : Pajak Hiburan : Tontonan Film/Bioskop Pagelaran Kesenian /Musik/Tari/Busana Karaoke

31-Dec-15 Anggaran 73,800,000 440,000 214,400,000

Permainan Biliar

1-Jan-15

Realisasi 65,450,000

%

Realisasi

88.69

72,300,000

6,762,500 1,536.93

21,845,000

254,483,536

118.70

209,539,794

3,300,000

3,600,000

109.09

3,785,000

163,860,000

265,348,779

161.94

219,314,607

Mandi Uap/Spa

20,400,000

27,968,098

137.10

25,629,624

Pusat Kebugaran

13,800,000

20,215,000

146.49

12,380,000

490,000,000

643,827,913

131.39

564,794,025

Permainan Ketangkasan

Jumlah

Kenaikan penerimaan pajak hiburan ini dikarenakan adanya upaya intensifikasi dan pengawasan oleh Tim Intensifikasi. d. Pajak Reklame Pajak Reklame berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dengan tarif sebesar 25% dari nilai sewa reklame. Realisasi penerimaan

pajak

reklame

tahun

2015

adalah

sebesar

Rp1.368.048.044,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta empat puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah) atau sebesar


92




101,34% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Penerimaan pajak reklame mengalami kenaikan sebesar 5,92% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan 1 Januari 2015 sebesar Rp1.291.626.457,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah). Kenaikan ini dikarenakan adanya penambahan obyek pajak baru dan intensifikasi penagihan. e.

Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2011 Pajak Penerangan Jalan, dengan tarif sebesar 5% dari pembayaran. Realisasi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2015 adalah sebesar Rp17.057.286.005,00 (tujuh belas milyar lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima rupiah) atau sebesar 103,38% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp16.500.000.000,00 (enam belas milyar lima ratus juta rupiah). Realisasi penerimaan ini mengalami kenaikan

sebesar

13,08%

jika

dibandingkan

dengan

realisasi

penerimaan 1 Januari 2015 sebesar Rp15.083.636.083,00 (lima belas milyar delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh tiga rupiah). Rincian penerimaan pajak penerangan jalan dapat disajikan sebagai berikut : Pajak Penerangan Jalan : Penerangan Jalan PLN Penerangan Jalan Non PLN Jumlah

31-Dec-15 Anggaran

Realisasi

16,498,000,000

17,056,398,005

2,000,000

888,000

16,500,000,000 17,057,286,005

1-Jan-15 %

Realisasi

103.38

15,082,774,204

44.40

861,879

103.38 15,083,636,083

Kenaikan penerimaan tahun 2015 dikarenakan adanya kenaikan tarif dasar listrik. f.

Pajak Parkir Pajak Parkir berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, yang ditetapkan dengan tarif sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak. Realisasi penerimaan pajak parkir tahun 2015 adalah sebesar Rp209.995.850,00 (dua ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 131,25% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus


93




enam puluh juta rupiah). Realisasi penerimaan ini mengalami kenaikan sebesar 35,30% jika dibandingkan dengan penerimaan pajak parkir 1 Januari 2015 sebesar Rp155.210.000,00 (seratus lima puluh lima juta dua

ratus

sepuluh

rupiah).

Kenaikan

penerimaan

pajak

parkir

dikarenakan meningkatnya omset obyek pajak parkir. g.

Pajak Air Bawah Tanah Pajak air bawah tanah diatur dengan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air bawah tanah yang ditetapkan dengan tarif sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak. Realisasi penerimaan pajak air bawah tanah pada tahun 2015 adalah sebesar Rp275.242.973,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) atau sebesar 125,11% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah). Realisasi penerimaan pajak ini mengalami kenaikan sebesar 27,33% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan 1 Januari 2015 sebesar Rp216.162.017,00 (dua ratus enam belas juta seratus enam puluh dua ribu tujuh belas rupiah). Kenaikan penerimaan pajak ini dikarenakan meningkatnya omset pajak air tanah.

h. Pajak Sarang Burung Walet Pajak Sarang Burung Walet diatur dengan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Wallet, yang ditetapkan dengan tarif sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Realisasi penerimaan pajak sarang burung walet tahun 2015 adalah sebesar Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 26,75% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Realisasi

penerimaan

sarang

burung

walet

mengalami

penurunan sebesar 24,38% jika dibandingkan dengan penerimaan 1 Januari 2015 sebesar Rp7.075.000,00 (tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Penurunan ini dikarenakan beberapa obyek pajak sarang burung walet telah tutup dan sudah beralih fungsi. i.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pemerintah Kota Pekalongan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)


sebagai pajak daerah mulai 1 94




Januari 2013. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2015 adalah sebesar Rp10.072.141.270,00 (sepuluh milyar tujuh puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) atau sebesar 121,35% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp8.300.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus juta rupiah). Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan ini mengalami kenaikan sebesar 19,50% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan 1 Januari 2015 sebesar Rp8.428.903.041,00 (delapan milyar empat ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus tiga ribu empat puluh satu rupiah). Kenaikan penerimaan ini dikarenakan adanya upaya intensifikasi dan meningkatnya kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajak.

j.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

diatur dengan Perda

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang ditetapkan dengan tarif

sebesar 5% dari dasar

pengenaan pajak. Realisasi penerimaan pajak BPHTB tahun 2015 adalah sebesar Rp11.522.004.154,00 (sebelas milyar lima ratus dua puluh dua juta empat ribu seratus lima puluh empat rupiah) atau sebesar

121,28%

dari

anggaran

setelah

perubahan

sebesar

Rp9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah). Realisasi penerimaan ini mengalami kenaikan sebesar 2,04% jika dibandingkan dengan

realisasi

penerimaan

1

Januari

2015

sebesar

Rp11.291.544.334,00 (sebelas milyar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). 2. Retribusi Daerah Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Daerah yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan meliputi: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

95




Perijinan tertentu. jenis

penerimaan.

Ketiga obyek retribusi tersebut dibagi lagi menjadi 19 Retribusi

Daerah

merupakan

PAD

yang

tarifnya

ditetapkan melalui Perda, dan terkait langsung dengan pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD Penghasil Pendapatan. Rincian pendapatan retribusi daerah dapat disajikan sebagai berikut : 31-Dec-15

Retribusi Daerah :

Anggaran

1-Jan-15

Realisasi

%

Realisasi

Ret. Jasa Umum

9,147,276,000

9,788,085,114

107.01

9,259,248,187

Ret. Jasa Usaha

4,367,244,000

4,692,550,948

107.45

4,316,200,801

147.58

1,565,181,200

Ret. Perijinan Tertentu Jumlah

Realisasi

1,432,640,000

2,114,293,050

14,947,160,000

16,594,929,112

pendapatan

retribusi

daerah

tahun

111.02 15,140,630,188

2015

adalah

sebesar

Rp16.594.929.112,00 (enam belas milyar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua belas rupiah) atau 111,02% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp14.947.160.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah). Realisasi penerimaan retribusi daerah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 10,91%. Realisasi penerimaan retribusi tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 9,61% jika dibandingkan dengan penerimaan retribusi

1 Januari 2015 sebesar

Rp15.140.630.188,00 (lima belas milyar seratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah). Pencapaian target retribusi tahun 2015 dikarenakan beberapa hal, antara lain optimalisasi

pemungutan,

peningkatan

jumlah

obyek

retribusi

dan

peningkatan tarif. Rincian lebih lanjut realisasi penerimaan retribusi adalah sebagai berikut : a.

Retribusi Jasa Umum Penerimaan retribusi jasa umum sebesar Rp9.788.085.114,00 (Sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh lima ribu seratus empat belas rupiah) atau 107,01% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp9.147.276.000,00 (sembilan milyar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Penerimaan ini mengalami kenaikan sebesar 5,71% jika dibandingkan penerimaan 1


96




Januari 2015 yaitu sebesar Rp9.259.248.187,00 (sembilan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah). Penerimaan dari retribusi jasa umum dapat dirinci sebagai berikut : 31-Dec-15

Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Pelayanan Persampahan /Kebersihan Penggantian Biaya KTP dan Akte Capil

1-Jan-15

Anggaran

Realisasi

648,640,000

671,535,100

103.53

%


297,500,000

157,460,000

52.93

207,269,000

0

0

Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan

10,000,000

2,305,000

23.05

2,394,000

Pelayanan Parkir ditepi jalan umum

700,000,000

700,241,500

100.03

700,125,000

Pelayanan Pasar Pengujian Kendaraan Bermotor

2,037,076,000

2,121,115,800

104.13

1,897,651,150

479,020,000

480,524,200

100.31

479,262,900

Pelayanan TPI

4,700,000,000

5,621,298,630

119.60

4,962,967,530

275,040,000

33,604,884

12.22

239,563,086

9,147,276,000

9,788,085,114

107.01

9,259,248,187

Pengendalian Menara Telekomunikasi Jumlah

-

13,670,500

Berdasarkan tabel diatas, terdapat beberapa jenis retribusi yang dapat memenuhi target penerimaan seperti retribusi palayanan kesehatan, pelayanan parkir ditepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, dan retribusi pelayanan TPI. Sedangkan jenis retribusi yang tidak dapat tercapai seperti retribusi pelayanan persampahan, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Retribusi

pelayanan

persampahan/kebersihan

terealisasi

sebesar

Rp157.460.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) atau 52,93% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini dikarenakan retribusi persampahan rumah tangga di tepi jalan, ruko dan warung tidak bisa mencapai target karena telah ditarik iuran oleh pihak lain/petugas kebersihan LPM/BKM) dan retribusi persampahan gang kecil tidak berjalan lancar karena terjadi tumpang tindih penarikan iuran kebersihan di tingkat RT. LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

97




Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan terealisasi sebesar Rp2.305.000,00 atau 23,05% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran WR untuk membayar retribusi meskipun sudah dilaksanakan penagihan. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terealisasi sebesar Rp33.604.884,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) atau 12,22% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp275.040.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh ribu rupiah). Hal ini dikarenakan Keputusan MK 46/PUUXII/2014 yang memerintahkan kepada Pemda agar menghitung tarif retribusi

pengendalian

dan

pengawasan

menara

telekomunikasi

berdasarkan biaya yang dikeluarkan Pemda untuk melakukan kegiatan atas Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi. b. Retribusi Jasa Usaha Penerimaan retribusi jasa usaha sebesar Rp4.692.550.948,00 (empat milyar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) atau 107,45% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp4.367.244.000,00 (empat milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah). Penerimaan ini mengalami kenaikan sebesar 8,71% jika dibandingkan dengan penerimaan 1 Januari 2015 yaitu sebesar Rp4.316.200.801,00 (empat milyar tiga ratus enam belas juta dua ratus ribu delapan ratus satu rupiah). Penerimaan retribusi jasa usaha dapat dirinci sebagai berikut : Retribusi Jasa Usaha:

31-Dec-15

1-Jan-15

Realisasi

%

2,523,516,000

2,728,776,198

108.13

2,589,016,801

797,228,000

799,766,000

100.32

796,614,000

48,000,000

50,100,000

104.38

40,900,000

95,000,000

80,715,000

84.96

102,890,000

Rumah Potong Hewan

120,000,000

131,420,500

109.52

112,174,000

Tempat Rekreasi dan Olahraga

783,500,000

901,773,250

115.10

674,606,000

4,367,244,000 4,692,550,948

107.45

4,316,200,801

Pemakaian Kekayaan Daerah Terminal Tempat Penginapan /Pesanggrahan/Villa Penyediaan dan Penyedotan Kakus

/

Jumlah


Anggaran

Realisasi

atau

98




Berdasarkan

tabel

diatas,

hanya

retribusi

penyediaan

dan/atau

penyedotan kakus yang tidak dapat tercapai, hal ini dikarenakan retribusi penyedotan kakus oleh swasta tidak mencapai target karena yang membuang tinja di TPA hanya 3 armada saja. c.

Retribusi Perijinan Tertentu Penerimaan retribusi perijinan tertentu sebesar Rp2.114.293.050,00 (dua milyar seratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh rupiah) atau 147,58% dari anggaran setelah perubahan sebesar 1.432.640.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Penerimaan ini mengalami kenaikan sebesar 35,08% jika dibandingkan dengan penerimaan 1 Januari 2015 yaitu sebesar Rp1.565.181.200,00 (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah). Penerimaan retribusi ijin tertentu dapat dirinci sebagai berikut : Retribusi Perijinan Tertentu :

31-Des-15 Anggaran

01-Jan-15

Realisasi

%

Realisasi

Izin Mendirikan Bangunan

1.200.000.000

1.872.664.350

156,06

1.362.643.000

Izin Gangguan/Keramaian

150.000.000

183.060.500

122,04

161.239.600

10.640.000

11.572.200

108,76

11.251.200

0

36.400

100,00

647.400

72.000.000

46.959.600

65,22

29.400.000

1.432.640.000

2.114.293.050

Izin Trayek Izin Usaha Perikanan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing Jumlah

147,58 1.565.181.200

Berdasarkan tabel diatas, penerimaan retribusi perijinan tertentu yang tidak tercapai adalah retribusi izin mempekerjakan tenaga asing, hal ini dikarenakan pada tahun 2015, banyak tenaga asing yang bekerja di Kota Pekalongan tidak memperpanjang izin kerjanya dikarenakan kontrak kerja selesai dan kembali ke negara asalnya. 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD), Lembaga Keuangan – Bank, Lembaga Keuangan – Non Bank, dan pihak ketiga lainnya. Realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

99




dipisahkan tahun 2015 adalah sebesar Rp3.181.034.617,00 (tiga milyar seratus delapan puluh satu juta tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah) atau 82,20% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp3.870.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah). Penerimaan ini mengalami penurunan sebesar 9,21% jika dibandingkan dengan penerimaan 1 Januari 2015 yaitu sebesar Rp3.503.688.202,00 (tiga milyar lima ratus tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah). Rincian penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat disajikan sebagai berikut : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan : Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusda

31-Dec-15 Anggaran

PD.BPR Bank Pekalongan PT Bank Jateng PD.BPR BKK Kota Pekalongan PD.BKK Pekalongan Utara PDAM Kota Pekalongan Jumlah

Realisasi

1-Jan-15 %

Realisasi

250,000,000

257,342,878

102.94

103,328,240

1,500,000,000

1,640,412,455

109.36

1,622,747,474

130,000,000

26,660,265

20.51

112,668,838

690,000,000

866,652,019

125.60

666,121,150

1,300,000,000

389,967,000

30.00

998,822,500

3,870,000,000 3,181,034,617

82.20 3,503,688,202

Bedasarkan tabel diatas, penerimaan yang tidak tercapai adalah penerimaan bagi hasil dari PD BPR BKK Kota Pekalongan dan PDAM Kota Pekalongan. Penerimaan

PD

BPR

BKK

Kota

Pekalongan

terealisasi

sebesar

Rp26.660.265,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) atau 20,51% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan peraturan Bank Indonesia No. 13/26 tahun 2011 yang mengatur tentang PPAP dimana terdapat perbedaan dalam penjaminan agunan : Kredit macet 2 tahun, jaminan diakui hanya 50% sebagai pengurang dan Kredit macet 3 tahun atau lebih maka jaminan tidak diakui sebagai pengurang. Penerimaan bagi hasil dari PDAM Kota Pekalongan terealiasi sebesar Rp389.967.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atau 30% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Hal ini dikarenakan

laba

PDAM

turun

dibandingkan

tahun

sebelumnya

dikarenakan subsidi pemasangan baru MBR sejumlah 2.000 SR (Rp.


100




750.000,-/SR) masuk dalam biaya perusahaan (Rp. 15 M) sedangkan subsidi MBR dari Pemerintah Pusat yang seharusnya masuk pendapatan diakui sebagai Penyertaan Modal sehingga tidak masuk pos pendapatan. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan asli daerah dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin. Realisasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah sebesar Rp84.769.512.413,00 (delapan puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu empat ratus tiga belas rupiah) atau 89,19% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp95.042.792.000,00 (sembilan puluh lima milyar empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Realisasi penerimaan ini mengalami kenaikan sebesar 1,87% jika dibandingkan dengan penerimaan 1 Januari 2015 yaitu sebesar Rp83.211.266.462,00 (delapan puluh tiga milyar dua ratus sebelas juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh dua rupiah). Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat disajikan sebagai berikut : 31-Dec-15

Lain-lain PAD Yang Sah :

Anggaran

Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan Penerimaan Jasa Giro Penerimaan bunga deposito Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pendapatan denda pajak Pendapatan denda retribusi Pendapatan dari pengembalian Penerimaan lain-lain Pendapatan BLUD Penerimaan bunga pinjaman dana bergulir

Realisasi

1-Jan-15 %

9,000,000

6,540,000

72.67

6,770,000

900,000,000

1,186,051,628

131.78

996,751,601

7,830,000,000

9,863,957,268

125.98

8,460,104,220

22,737,000

101,194,000

445.06

18,706,800

0

474,461,652

100.00

0

78,500,000

45,725,000

58.25

72,650,000

0

316,621,255

100.00

0

2,590,000,000

3,162,321,251

122.10

1,859,547,944

83,500,000,000

69,441,874,771

83.16

71,524,092,250

87,555,000

160,765,588

183.62

232,821,013

Hasil Pengelolaan dana bergulir

14,822,634

Pendapatan sewa konstruksi reklame Jumlah

Realisasi

25,000,000

10,000,000

40.00

25,000,000

95,042,792,000

84,769,512,413

89.19

83,211,266,462

Realisasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dijelaskan sebagai berikut :


101




a.

Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan Realisasi penerimaan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan merupakan hasil penjualan drum bekas. Penerimaan ini terealisasi sebesar Rp6.540.000,00 (enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) atau 72,67% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Penerimaan ini mengalami penurunan sebesar 3,40% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan 1 Januari 2015 sebesar Rp6.770.000,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Penerimaan ini tidak tercapai dikarenakan berkurangnya penjualan bahan bekas bangunan.

b. Penerimaan Jasa Giro Realisasi penerimaan jasa giro merupakan penerimaan jasa giro atas rekening giro kas umum daerah dan bunga atas rekening bendahara pengeluaran se Kota Pekalongan yang dikelola oleh PT. Bank Jateng Cabang Pekalongan. Penerimaan jasa giro ini terealisasi sebesar Rp1.186.051.628,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) atau 131,78% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Penerimaan ini mengalami kenaikan sebesar 18,99% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan 1 Januari 2015 sebesar Rp996.751.601,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus satu rupiah). c.

Penerimaan Bunga Deposito Penerimaan bunga deposito merupakan hasil penempatan kas daerah yang belum dimanfaatkan untuk belanja daerah (idle cash) pada bank umum yang sehat dengan kisaran bunga antara 7,25% sampai dengan 8,5% perbulan. Realisasi penerimaan bunga deposito tahun 2015 adalah sebesar Rp9.863.957.268,00 (sembilan milyar delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) atau 125,98% dari anggaran perubahan sebesar Rp7.830.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah). Realisasi penerimaan bunga deposito mengalami kenaikan sebesar 16,59% jika dibandingan dengan realisasi penerimaan 1 Januari 2015


102




sebesar Rp8.460.104.220,00 (delapan milyar empat ratus enam puluh juta seratus empat ribu dua ratus dua puluh rupiah). d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) Realisasi

penerimaan

tuntutan

ganti

kerugian

daerah

sebesar

Rp101.194.000,00 (seratus satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) atau 445,06% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp22.737.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Realisasi penerimaan tuntuktan ganti kerugian daerah berasal dari penerimaan kerugian uang daerah, yang merupakan pengembalian atau penyetoran dana BPO/TKI anggota DPRD masa bakti 2004-2009, karena adanya upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Realisasi penerimaan ini mengalami kenaikan sebesar 440,95% jika dibandingkan dengan penerimaan 1 Januari 2015 sebesar Rp18.706.800,00 (delapan belas juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus rupiah). e.

Pendapatan Denda Pajak Realisasi pendapatan denda pajak sebesar Rp474.461.652,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah). Kenaikan pendapatan denda pajak dikarenakan adanya upaya penagihan denda pajak bumi dan bangunan.

f.

Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan denda retribusi berasal dari penerimaan denda retribusi keterlambatan pengurusan akte catatan sipil sebesar Rp45.725.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau 58,25% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp78.500.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Penerimaan ini mengalami penurunan sebesar 37,06% jika dibandingkan realisasi penerimaan 1 Januari 2015 sebesar Rp72.650.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

g.

Pendapatan dari Pengembalian Realisasi pendapatan dari pengembalian merupakan pengembalian kelebihan

pembayaran


pajak

penghasilan

PNS

akibat

terbitnya 103




Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, dan kelebihan pembayaran iuran BPJS kesehatan. Realisasi penerimaan ini sebesar Rp316.621.255,00 (tiga ratus enam belas juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh lima rupiah). h. Penerimaan Lain-lain Realisasi penerimaan lain-lain adalah sebesar Rp3.162.321.251,00 (tiga milyar seratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) atau 122,10% dari anggaran perubahan sebesar Rp2.590.000.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah). Penerimaan lain-lain ini mengalami kenaikan sebesar 70,06% jika

dibandingkan

penerimaan

1

Januari

2015

sebesar

Rp1.859.547.944,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah). Penerimaan lain-lain dapat dirinci sebagai berikut : 31-Dec-15

Penerimaa Lain-Lain : Penghapusan Barang

Anggaran

Realisasi

1-Jan-15 %

250,000,000

305,655,000

Percetakan Daerah

7,500,000

0

Sewa Hand Tractor

10,000,000

Penerimaan Kebon Bibit Penerimaan RSPD Penerimaan TV Batik

122.26

182,670,000

-

15,000,000

10,504,550

105.05

20,671,000

2,500,000

2,500,000

100.00

2,500,000

140,000,000

170,194,414

121.57

155,243,870

80,000,000

100,186,000

125.23

52,020,000

Penerimaan Sapi Gaduhan

-

0

dan lain-lain

0

6,948,042

Pengembalian Kompensasi Tenaga Harian

0

0

2,100,000,000

2,566,333,245

122.21

1,412,433,574

2,590,000,000 3,162,321,251

122.10

1,859,547,944

Penerimaan Lainnya Jumlah

i.

Realisasi

100.00

17,509,500

-

1,500,000

Pendapatan BLUD Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp69.441.874.771,00 (enam puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) atau 83,16% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp83.500.000.000,00 (delapan puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah). Realisasi penerimaan ini mengalami

penurunan

sebesar

2,91%

jika

dibandingkan

dengan

realisasi penerimaan 1 Januari 2015 yaitu sebesar Rp71.524.092.250,00 LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

104




(tujuh puluh satu milyar lima ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah). Pendapatan BLUD dapat dirinci sebagai berikut : 1-Jan-15

31-Dec-15

Pendapatan BLUD :

Anggaran

Realisasi

Realisasi

%

BLUD RSUD Bendan

72,000,000,000

57,180,105,084

79.42

60,915,145,847

BLUD Puskesmas

11,500,000,000

12,261,769,687

106.62

10,608,946,403

83,500,000,000 69,441,874,771

83.16

71,524,092,250

Jumlah

Berdasarkan tabel diatas, pendapatan BLUD RSUD Bendan hanya terealisasi 79,42%. Hal ini dikarenakan karena dalam target pendapatan tahun 2015 direncanakan ada penambahan pendapatan yang berasal dari Jasa Layanan Rawat Inap Kelas 3 dan 5 Unit pelayanan Hemodialisa yang akan dilayani dengan pembangunan gedung baru yang sudah direncanakan sejak tahun 2014 dengan dana APBN. Pada tahun 2015 pembangunan gedung baru tidak dapat terealisasi karena RSUD Bendan Kota Pekalongan tidak mendapatkan dana APBN yang direncanakan untuk membangun gedung baru, sehingga tidak ada tambahan pelayanan sesuai yang telah direncanakan. j.

Penerimaan bunga pinjaman dana bergulir Realisasi

penerimaan

bunga

pinjaman

dana

bergulir

sebesar

Rp160.765.588,00 (seratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) atau 183,62% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp87.555.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Penerimaan ini bisa tercapai dikarenakan adanya upaya penagihan yang intensif dengan bekerjasama dengan KPKNL Kota Pekalongan kepada para debitur. Penerimaan dibandingkan

ini

mengalami

dengan

penurunan

penerimaan

1

sebesar Januari

30,95% 2015

jika

sebesar

Rp232.821.013,00 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga belas rupiah). k. Pendapatan Sewa Konstruksi Reklame Realisasi

pendapatan

sewa

kontruksi

reklame

adalah

sebesar

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau 40% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp25.000.000,00. LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

105




5.1.1.2 Pendapatan Transfer Pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Realisasi pendapatan transfer tahun 2015 sebesar Rp627.460.716.352,00 (enam ratus dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) atau 99,26% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp632.150.196.000,00 (enam ratus tiga puluh dua milyar seratus lima puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Realisasi penerimaan tansfer ini mengalami peningkatan sebesar 7,42% jika dibandingkan realisasi penerimaan 1 Januari 2015 sebesar Rp584.131.875.764,00 (lima ratus delapan puluh empat milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah). Realisasi pendapatan transfer dapat dirinci sebagai berikut : 31-Dec-15

Pendapatan Transfer : Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan

Anggaran

1-Jan-15 %

Realisasi

498,056,908,000

491,178,295,665

98.62

475,269,482,764

81,314,598,000

81,502,635,500

100.23

67,070,237,000

52,778,690,000

54,779,785,187

103.79

41,792,156,000

632,150,196,000

627,460,716,352

99.26

584,131,875,764

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Transfer Pemerintah Provinsi Jumlah

Realisasi

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat memberikan kontribusi sebesar 77,49% terhadap total pendapatan Kota Pekalongan. Pendapatan transfer dapat dirinci sebagai berikut : 1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan merupakan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat, yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, DAU, dan DAK. Pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan dapat dirinci sebagai berikut :


106




Pendapatan Transfer Dana Perimbangan :

31-Dec-15 Anggaran

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Alokasi Khusus Jumlah

%

Realisasi

29,968,690,000

23,504,861,950

78.43

27,031,160,317

1,403,571,000

988,786,715

70.45

1,193,518,447

421,276,527,000

421,276,527,000

100.00

412,871,094,000

45,408,120,000

45,408,120,000

100.00

34,173,710,000

498,056,908,000

491,178,295,665

98.62

475,269,482,764

Dana Bagi Hasil SDA Dana Alokasi Umum

1-Jan-15

Realisasi

Realisasi penerimaan transfer pemerintah pusat – dana perimbanagn tahun 2015 adalal sebesar Rp491.178.295.665,00 (empat ratus sembilan puluh satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) atau 98,62% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp498.056.908.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan milyar lima puluh enam juta sembilan ratus delapan rupiah). Penerimaan ini mengalami kenaikan sebesar 3,35% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan 1 Januari 2015 sebesar Rp475.269.482.764,00 (empat ratus tujuh puluh lima milyar dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah). Rincian pendapatan transfer – dana perimbangan dapat dijelaskan sebagai berikut : a.

Dana Bagi Hasil Pajak Realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak tahun 2015 adalah sebesar Rp23.504.861.950,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau

78,43%

dari

anggaran

setelah

perubahan

sebesar

Rp29.968.690.000,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh

delapan

Penerimaan dibandingkan

juta

ini

enam

mengalami

dengan

ratus

sembilan

penurunan

penerimaan

1

puluh

sebesar Januari

ribu

rupiah).

13,05% 2015

jika

sebesar

Rp27.031.160.317,00 (dua puluh tujuh milyar tiga puluh satu juta seratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah). Penerimaan dana bagi hasil pajak dapat dirinci sebagai berikut :


107




Bagi Hasil Pajak - Pusat Bagi Hasil dari PBB Bagi Hasil dari PPh Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Jumlah

31-Dec-15 Anggaran

1-Jan-15

Realisasi

%

Realisasi

8,050,949,000

6,895,348,750

85.65

6,824,226,936

15,673,807,000

9,404,284,200

60.00

14,518,372,373

6,243,934,000

7,205,229,000

115.40

5,688,561,008

29,968,690,000

23,504,861,950

78.43

27,031,160,317

Rincian penerimaan bagi hasil pajak – pusat dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Penerimaan bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan PMK

Nomor

249/PMK.07/2015,

Pemerintah

Kota

Pekalongan

mendapatkan alokasi bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebesar Rp7.872.505.000,00 (tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima ribu rupiah). Realisasi penerimaan bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan sebesar Rp6.895.348.750,00 (enam milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau 85,65% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp8.050.949.000,00 (delapan milyar lima puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Realisasi penerimaan ini megalami kenaikan sebesar 1,04% jika dibandingkan realisasi penerimaan 1 Januari 2015 sebesar Rp6.824.226.936,00 (enam milyar delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah). 2) Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Penerimaan bagi hasil berdasarkan PMK Nomor 249/PMK.07/2015, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi bagi hasi pajak penghasilan

sebesar

Rp13.930.590.000,00

(tiga

belas

milyar

sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah). Realisasi penerimaan ini adalah sebesar Rp9.404.284.200,00 (sembilan milyar empat ratus empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah) atau 60% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp15.673.807.000,00 (lima belas milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu rupiah). LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

108




Penerimaan

ini

dibandingkan

mengalami

dengan

penurunan

penerimaan

1

sebesar Januari

35,22% 2015

jika

sebesar

Rp14.518.372.373,00 (empat belas milyar lima ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah). 3) Bagi hasil dari cukai hasil tembakau Berdasarkan PMK Nomor 135/PMK.07/2015 tentang Rincian dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp7.205.229.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Realisasi penerimaan bagi hasil cukai tembakau sebesar Rp7.205.229.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau 115,40% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp6.243.934.000,00 (enam milyar dua ratus puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Penerimaan

ini

dibandingkan

mengalami

dengan

kenaikan

penerimaan

1

sebesar

26,66%

Januari

2015

jika

sebesar

Rp5.688.561.008,00 (lima milyar enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan rupiah). b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Realisasi penerimaan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam sebesar Rp988.786.715 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah) atau 70,45% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.403.571.000,00 (satu milyar empat ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Penerimaan dibandingkan

ini

mengalami dengan

penurunan

realisasi

1

sebesar

Januari

17,15% 2015

jika

sebesar

Rp1.193.518.447,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah). Rincian penerimaan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam dapat dirinci sebagai berikut :


109




Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam :

Anggaran

Realisasi

Sumber Daya Hutan

341,981,000

167,414,899

48.95

411,205,657

Pengutan Pengusahaan Perikanan

915,093,000

703,264,033

76.85

383,182,410

Pertambangan Minyak Bumi

81,675,000

57,172,500

70.00

237,468,039

Pertambangan Gas Bumi

32,091,000

22,463,700

70.00

56,578,713

Pertambangan Panas Bui

15,416,000

11,570,897

75.06

13,602,070

17,315,000

26,900,686

155.36

91,481,558

1,403,571,000

988,786,715

70.45

1,193,518,447

31-Dec-15

Pertambangan Umum Jumlah

1-Jan-15 %

Realisasi

Rincian penerimaan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam dapat dirinci sebagai berikut : a.

Bagi hasil dari provisi Sumber Daya Hutan Bagi hasil dari provisi Sumber Daya Hutan berdasarkan Perpres Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015, Kota Pekalongan mendapatkan alokasi sebesar Rp341.981.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta sembilan

ratus

delapan

puluh

satu

ribu

rupiah).

Realisasi

penerimaan ini sebesar Rp167.414.899,00 (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh

sembilan

rupiah)

atau

48,95%

dari

anggaran

setelah

perubahan sebesar Rp341.981.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Penerimaan ini mengalami penurunan sebesar 59,29% jika dibandingkan dengan penerimaan 1 Januari 2015 sebesar Rp411.205.657,00 (empat ratus sebelas juta dua ratus lima ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah). b. Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan Bagi hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan berdasarkan Perpres

Nomor

36

Tahun

2015

tentang

Rincian

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015, Kota Pekalongan mendapatkan alokasi sebesar Rp915.093.000,00 (sembilan ratus lima belas juta sembilan puluh tiga ribu

rupiah). Realisasi

penerimaan ini sebesar Rp703.264.033,00 (tujuh ratus tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga puluh tiga rupiah) atau 76,85% dari

anggaran


setelah

perubahan

sebesar

Rp915.093.000,00 110




(sembilan ratus lima belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah). Realisasi penerimaan ini mengalami kenaikan sebesar 83,53% jika dibandingkan

dengan

penerimaan

1

Januari

2015

sebesar

Rp383.182.410,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah). c.

Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi Bagi hasil dari pertambangan minyak bumi berdasarkan Perpres Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015, Kota Pekalongan mendapatkan alokasi sebesar Rp81.675.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh

lima

ribu

rupiah).

Realisasi

penerimaan

ini

sebesar

Rp57.172.500,00 (lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau 70% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp81.675.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Realisasi ini mengalami penurunan sebesar 75,92% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan 1 Januari 2015 sebesar Rp237.468.039,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh sembilan rupiah). d. Bagi hasil dari pertambangan gas bumi Bagi hasil dari pertambangan gas bumi berdasarkan Perpres Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015, Kota Pekalongan mendapatkan alokasi sebesar Rp32.091.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah). Realisasi penerimaan ini sebesar Rp22.463.700,00 (dua puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah)

atau

70% dari

anggaran setelah

perubahan

sebesar

Rp32.091.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah). Penerimaan ini mengalami penurunan sebesar 60,30% jika dibandingkan

dengan

penerimaan

1

Januari

2015

sebesar

Rp56.578.713,00 (lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).


111




e.

Bagi hasil dari pertambangan panas bumi Bagi hasil dari pertambangan panas bumi berdasarkan Perpres Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015, Kota Pekalongan mendapatkan alokasi sebesar Rp15.416.000,00 (lima belas juta empat ratus enam belas rupiah). Realisasi penerimaan ini sebesar Rp11.570.897,00 (sebelas juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 75,06% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp15.416.000,00 (lima belas juta empat ratus enam belas rupiah). Penerimaan

ini

dibandingkan

mengalami

dengan

penurunan

penerimaan

1

sebesar Januari

14,93% 2015

jika

sebesar

Rp13.602.070,00 (tiga belas juta enam ratus dua ribu tujuh puluh rupiah). f.

Bagi hasil dari pertambangan umum Bagi hasil dari pertambangan umum berdasarkan Perpres Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015, Kota Pekalongan mendapatkan alokasi sebesar Rp17.315.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah). Penerimaan ini terealisasi sebesar Rp26.900.686,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) atau 155,36% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp17.315.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah). Realisasi penerimaan ini mengalami penurunan sebesar 70,59% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan 1 Januari 2015 sebesar Rp91.481.558,00 (sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).

c.

Dana Alokasi Umum (DAU) Alokasi dana alokasi umum berdasarkan Perpres Nomor 162 Tahun 2015. Kota Pekalongan mendapatkan alokasi sebesar Rp421.276.527,00 (empat ratus dua puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh rupiah). Realisasi penerimaan DAU sebesar Rp421.276.527,00 (empat ratus dua puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh rupiah) atau 100% dari


112




anggaran setelah perubahan sebesar Rp421.276.527,00 (empat ratus dua puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh rupiah). d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Kota Pekalongan berdasarkan Perpres Nomor 162 Tahun 2015 mendapatkan alokasi DAK sebesar Rp39.336.720.000,00 (tiga puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh rupiah) dan berdasarkan PMK Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan

Dana

Alokasi

Khusus

Tambahan

Pada

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 mendapatkan alokasi DAK Tambahan (Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja / P3K2) sebesar Rp6.071.400.000,00 (enam milyar tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). Rincian penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat disajikan sebagai berikut : 31-Dec-15

Dana Alokasi Khusus :

Anggaran

1-Jan-15

Realisasi

%

Realisasi

DAK Bid.Pendidikan

13,476,780,000

13,476,780,000

100.00

11,816,460,000

DAK Bid.Kesehatan

5,815,700,000

5,815,700,000

100.00

5,194,270,000

DAK Bid.Lingkungan Hidup

1,369,930,000

1,369,930,000

100.00

923,050,000

DAK Bid.KB dan Kel. Sejahtera

895,750,000

895,750,000

100.00

717,180,000

DAK Bid.Pertanian

2,007,920,000

2,007,920,000

100.00

2,283,830,000

DAK Bid.Kehutanan

1,241,430,000

1,241,430,000

100.00

0

DAK Bid.Kelautan & Perikanan

3,810,010,000

3,810,010,000

100.00

3,566,390,000

DAK Bid.Perdagangan

3,018,510,000

DAK Bid.Infrastruktur Air Minum

1,715,910,000

1,715,910,000

100.00

992,660,000

DAK Bid.Infrastruktur Sanitasi

1,517,210,000

1,517,210,000

100.00

1,079,840,000

DAK Bid. Infrastruktur Jalan

4,551,710,000

4,551,710,000

100.00

3,973,780,000

572,740,000

572,740,000

100.00

607,740,000

2,361,630,000

2,361,630,000

100.00

0

0

0

4,244,600,000

4,244,600,000

1,826,800,000

1,826,800,000

DAK Bid.Keselamatan & Transp.Darat DAK Bid.Sarpras Pemadam DAK Bid. Perdagangan DAK Tambahan Bid. Pertanian DAK Tambahan Bid. Sarana Perdagangan Jumlah

45,408,120,000 45,408,120,000

100.00

0

100.00

0

100.00 34,173,710,000

Mekanisme pencairan DAK tahun 2015 mengacu pada PMK Nomor 241/PMK.07/2014

tentang

Pelaksanaan

Dan

Pertanggungjawaban

Transfer ke Daerah dan Desa, serta PMK Nomor 213/PMK.07/2015 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Triwulan IV Tahun 2015, dijelaskan bahwa : LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

113




 Penyaluran DAK tahun anggaran 2015 dilakukan secara triwulanan dengan rincian : a. triwulan I sebesar 30%; b. triwulan II dan III masing-masing sebesar 25%; dan c. triwulan IV sebesar 20%  Penyaluran DAK tahun anggaran 2015 untuk triwulan IV dilakukan setelah penyerapan mencapai 90% dari DAK yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.  Penyaluran DAK Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) untuk triwulan IV dilakukan setelah penyerapan mancapai 75% dari DAK Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah. 2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Penerimaan

Transfer

Pemerintah

Pusat-Lainnya

terdiri

dari

dana

penyesuaian tambahan penghasilan guru PNSD dan tunjangan profesi guru PNSD. Realisasi penerimaan pusat – lainnya sebesar Rp81.502.635.500,00 (delapan puluh satu milyar lima ratus dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) atau 100,23% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp81.314.598.000,00 (delapan puluh satu milyar tiga ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Penerimaan ini mengalami kenaikan sebesar 21,52% jika dibandingkan dengan penerimaan 1 Januari 2015 sebesar Rp67.070.237.000,00 (enam puluh tujuh milyar tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Rincian penerimaan transfer pemerintah pusat lainnya dapat disajikan sebagai berikut : Dana Penyesuaian : Tambahan Penghasilan Guru Tunjangan Profesi Guru Jumlah

a.

31-Dec-15 Anggaran 326,000,000


1-Jan-15 % 157.68

Realisasi 0

80,988,598,000

80,988,598,000

100.00

67,070,237,000

81,314,598,000

81,502,635,500

100.23

67,070,237,000

Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru PNSD Penerimaan dana penyesuaian tambahan penghasilan guru PNSD berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran


114




2015, Kota Pekalongan mendapatkan alokasi sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Realisasi penerimaan ini adalah sebesar Rp514.037.500,00 (lima ratus empat belas juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). b. Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD Penerimaan dana tunjangan profesi guru PNSD berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan

Belanja

Negara

Tahun

Anggaran

2015,

Kota

Pekalongan

mendapatkan alokasi sebesar Rp80.988.598.000,00 (delapan puluh milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Realisasi penerimaan ini sebesar Rp Rp80.988.598.000,00 (delapan puluh milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau 100%. Penerimaan ini mengalami kenaikan sebesar 20,75% jika dibandingkan

dengan

penerimaan

1

Januari

2015

sebesar

Rp67.070.237.000,00 (enam puluh tujuh milyar tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Kenaikan ini dikarenakan adanya kenaikan gaji pokok tahun 2015 dan meningkatnya jumlah guru yang bersertifikasi. 3. Transfer Pemerintah Provinsi Penerimaan ini merupakan penerimaan bagi hasil pajak dari Propinsi Jawa Tengah. Mekanisme pencairan bagi hasil pajak/retribusi dari Provinsi Jawa Tengah adalah dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah setiap bulan setelah Kepala Biro Keuangan

Sekretariat

Daerah

Provinsi

Jawa

Tengah

mendapatkan

rekomendasi Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Realisasi penerimaan transfer pemerintah provinsi adalah sebesar Rp54.779.785.187,00 (lima puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) atau 103,79% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp52.778.690.000,00 (lima puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus


115




sembilan puluh ribu rupiah). Rincian penerimaan bagi hasil pajak Provinsi dapat disajikan sebagai berikut : Bagi Hasil Pajak dari Provinsi :

31-Dec-15 Anggaran

1-Jan-15

Realisasi

%

Realisasi

Bagi Hasil PKB

12,224,346,000

13,753,893,694

112.51

11,555,801,000

Bagi Hasil BBNKB

14,391,180,000

8,289,650,165

57.60

9,689,231,758

Bagi Hasil PBBKB

13,807,322,000

14,496,705,019

104.99

12,691,232,557

1,514,000

2,065,827

136.45

1,723,794

12,354,328,000

18,237,470,482

147.62

7,854,166,891

52,778,690,000

54,779,785,187

103.79

41,792,156,000

Bagi Hasil PAP Bagi Hasil Pajak Rokok Jumlah

Realisasi penerimaan ini mengalami peningkatan sebesar 31,08% jika dibandingkan

dengan

realisasi

penerimaan

1 Januari

2015

sebesar

Rp41.792.156.000,00 (empat puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah). Kenaikan realisasi penerimaan ini dikarenakan realisasi penerimaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan sehingga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dibagikan kepada Pemerintah Kota Pekalongan. 5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Realisasi lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah dari AUSAID untuk PDAM dan Bantuan Keuangan dari Provinsi. Realisasi penerimaan ini sebesar Rp30.228.299.789,00 (tiga puluh milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah atau 98,01% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp30.841.293.000,00 (tiga puluh milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Realisasi penerimaan ini mengalami penurunan sebesar 10,87% jika dibandingkan dengan penerimaan 1 Januari 2015 sebesar Rp33.913.064.574,00 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus tiga belas juta enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah). Penerimaan Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Tengah meliputi Bantuan Kegiatan FEDEP, TMMD, Kegiatan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), Bantuan Sarpras Daerah, Bantuan Pendidikan, Pendidikan Untuk Semua (PUS), Bantuan Keuangan bersifat umum dari Retribusi Daerah Ijin Perikanan, Bantuan Keuangan bersifat umum dari Retribusi Daerah Tera Ulang, Minapolitan,

dan

Tim

Koordinasi

Pengendalian

Kemiskinan

(TKPKD).

Penerimaan bantuan keuangan dari Propinsi berdasarkan DPA dan DPPA LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

116




Propinsi Jawa Tengah. Mekanisme pencairan bantuan keuangan dari Propinsi mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat disajikan sebagai berikut : Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah :

Anggaran

Hibah AUSAID

31 Des 2015

1-Jan-15

Realisasi

%

Realisasi

8,895,000,000

7,587,000,000

85.30

5,165,000,000

FEDEP

80,000,000

80,000,000

100.00

80,000,000

TMMD

320,000,000

320,000,000

100.00

320,000,000

Sistem Informasi Profil Daerah Bantuan Sarpras Daerah Bantuan Pendidikan

50,000,000

50,000,000

100.00

50,000,000

13,800,000,000

14,800,000,000

107.25

21,420,000,000

7,316,434,000

7,016,334,000

95.90

6,488,790,000

Pendidikan Untuk Semua (PUS)

50,000,000

50,000,000

100.00

50,000,000

Retribusi Izin Perikanan

6,290,000

5,716,505

90.88

7,162,000

Retribusi Izin Tera Ulang

23,569,000

19,249,284

81.67

27,807,574

0

0

-

4,305,000

250,000,000

250,000,000

100.00

50,000,000

50,000,000

100.00

0

30,841,293,000 30,228,299,789

98.01

33,913,064,574

Retribusi SP3 Kayu Minapolitan TKPKD Jumlah

300,000,000

5.1.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja Belanja

Daerah

digunakan

untuk

membiayai

penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2015. Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi (BO), Belanja Modal (BM), dan Belanja Tak Terduga (BTT). 

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.



Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.



Belanja Lain-lain/Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Realisasi

belanja

dan

transfer

tahun

2015

adalah

sebesar

Rp792.543.896.689,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua milyar lima ratus


117




empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau 86,30% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp918.311.537.000,00 (sembilan ratus delapan belas milyar tiga ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Realisasi belanja dan transfer ini mengalami kenaikan sebesar 7,57% jika dibandingkan realisasi belanja dan transfer 1 Januari 2015 sebesar Rp736.794.861.264,00 (tujuh ratus tiga puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat rupiah). Rincian belanja dan transfer dapat disajikan sebagai berikut : Belanja dan Transfer :

31-Dec-15 Anggaran

1-Jan-15

Realisasi

%

Realisasi

Belanja Operasi

736,886,932,000

634,875,056,348

86.16

576,436,535,131

Belanja Modal

177,624,605,000

157,668,840,341

88.77

159,183,156,133

Belanja Tidak Terduga Jumlah

3,800,000,000

0

918,311,537,000

792,543,896,689

86.30

1,175,170,000 736,794,861,264

Proporsi masing-masing pos belanja dan transfer terhadap total belanja dan transfer dapat dilihat pada gambar dibawah ini : Proporsi Masing-Masing Pos Belanja dan Transfer terhadap Total Belanja dan Transfer 0% 19,89% Belanja Operasi Belanja Modal 80,11%

Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa proporsi belanja operasi Pemerintah Kota Pekalongan sebesar 80,11%, belanja modal sebesar 19,89%, dan belanja tidak terduga sebesar 0%.


118




5.1.2.1 Belanja Operasi Belanja Operasi (BO) Pemerintah Kota Pekalongan meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Rincian belanja operasional dapat dilihat sebagai berikut : 31-Dec-15

Belanja Operasi :

Anggaran

1-Jan-15

Realisasi

%

Realisasi

Belanja Pegawai

380,408,680,000

341,309,432,833

89.72

343,867,388,510

Belanja Barang

274,520,970,900

221,950,882,290

80.85

178,802,086,121

Belanja Hibah

80,129,400,100

70,843,754,225

88.41

39,679,734,500

1,129,000,000

350,766,000

31.07

13,457,324,000

698,881,000

420,221,000

60.13

630,002,000

736,886,932,000

634,875,056,348

86.16

576,436,535,131

Bantuan Sosial Bantuan Keuangan Jumlah

Realisasi

belanja

operasi

tahun

2015

adalah

sebesar

Rp634.875.056.348,00 (enam ratus tiga puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) atau 86,16% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp736.886.932.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Belanja operasi ini mengalami kenaikan sebesar 10,14% jika dibandingkan dengan realisasi belanja operasi 1 Januari 2015 sebesar Rp576.436.535.131,00 (lima ratus tujuh puluh enam milyar empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus tiga puluh satu rupiah). Realisasi belanja operasi dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Belanja Pegawai Belanja Pegawai (BP) meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan retribusi daerah, honorarium PNS, honorarium Non

PNS,

Uang

lembur,

uang

untuk

diberikan

kepada

pihak

ketiga/masyarakat, dan honorarium pengelolaan dana BLUD. Realisasi belanja pegawai tahun 2015 adalah sebesar Rp341.309.432.833,00 (tiga ratus empat puluh satu milyar tiga ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) atau 89,72% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp380.408.680.000,00 (tiga ratus delapan puluh milyar empat ratus delapan juta enam ratus delapan puluh LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

119




ribu rupiah). Realisasi belanja pegawai ini mengalami penurunan sebesar 0,74% jika dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai 1 Januari 2015 sebesar Rp343.867.388.510,00 (tiga ratus empat puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sepuluh rupiah). Realisasi belanja pegawai dapat dirinci sebagai berikut : 31-Dec-15

Belanja Pegawai :

Anggaran

1-Jan-15

Realisasi

%

Realisasi

Gaji dan Tunjangan

247,389,733,000

239,688,722,012

96.89

222,278,091,604

Tambahan Penghasilan PNS

109,492,633,000

79,354,262,733

72.47

77,025,228,500

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

2,868,000,000

2,785,100,000

97.11

1,911,600,000

Insentif Pemungutan Pajak Daerah

2,084,500,000

2,066,656,907

99.14

1,647,725,000

747,358,000

712,492,300

95.33

642,420,900

12,254,572,000

11,327,256,915

92.43

11,333,603,383

5,195,282,000

5,061,537,956

97.43

4,306,195,350

376,602,000

313,404,010

83.22

194,238,000

0

0

380,408,680,000

341,309,432,833

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Honorarium PNS Honorarium Non PNS Uang Lembur Honorarium Pengelolaan Dana BLUD Jumlah

24,528,285,773

89.72

343,867,388,510

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : a.

Belanja Gaji dan Tunjangan Realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2015 adalah sebesar Rp239.688.722.012,00 (dua ratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua belas rupiah) atau 96,89% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp247.389.733.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Realisasi

belanja

dibandingkan

ini

dengan

mengalami realisasi

1

kenaikan Januari

sebesar 2015

7,83%

yaitu

jika

sebesar

Rp222.278.091.604,00 (dua ratus dua puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu enam ratus empat rupiah). Kenaikan ini dikarenakan pada tahun 2015 terjadi kenaikan gaji PNS dan kenaikan tunjangan perumahan bagi ketua dan anggota DPRD. Pada belanja gaji dan tunjangan pegawai juga dianggarkan pembayaran LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

120




Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian bagi PNS/CPNS sebesar Rp1.039.104.000,00 (satu milyar tiga puluh sembilan juta seratus empat ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp896.481.385,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah). Pembayaran JKK/JKM bagi PNS/CPNS dimulai pada bulan Januari 2015. Keikutsertaan Pemerintah

Kota Pekalongan pada program JKK/JKM

bagi PNS

berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015. Besaran iuran JKK/JKM adalah sebesar 0,54% dari gaji pokok PNS/CPNS. Pada bulan Januari sampai dengan bulan Agustus, Pemerintah Kota Pekalongan membayarkan iuran JKK/JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan jumlah iuran yang dibayarkan sebesar Rp591.800.168,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu seratus enam puluh delapan rupiah). Pada bulan September 2015 muncul Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sehingga Pemerintah

Kota

Pekalongan

mulai

bulan

September

2015

mengikutsertakan PNS/CPNS ke program JKK/JKM kepada PT. Taspen. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai

Aparatur

Sipil

Negara,

maka

timbul

pemindahbukuan

pembayaran iuran JKK/JKM yang sebelumnya dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan ke PT. Taspen (pembayaran dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2015) sebesar Rp173.430.043,00 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu empat puluh tiga rupiah). Adapun klaim yang pernah terjadi selama keikutsertaan ke BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :


121




No

Nama Peserta

Bulan

SKPD

Jumlah Klaim

Sudah/Belum Diklaimkan

1

Tarjuki

Januari

Dindikpora

21,000,000.00

Sudah

2

Joko Susilo

Pebruari

Dindikpora

21,000,000.00

Sudah

3

Kastolani

Pebruari

DKK

21,000,000.00

Sudah

4

Nuryanto, SPd

Pebruari

Dindikpora

21,000,000.00

Sudah

5

Ulifah, SPd

Maret

Dindikpora

21,000,000.00

Sudah

6

Aris Susanto

Maret

Dindikpora

21,000,000.00

Sudah

7

Djumiyati

April

Dindikpora

21,000,000.00

Belum

8

Sri Murwati

Mei

Dindikpora

21,000,000.00

Sudah

9

Sudarman

Juni

Dindikpora

21,000,000.00

Sudah

10 Nur Hasanah

Juni

Kec. Selatan

21,000,000.00

Belum

Diskominfo

21,000,000.00

Sudah

11 Bambang Sudarmadi, SH Agustus Juml ah

231,000,000.00

b. Tambahan Penghasilan PNS Realisasi tambahan penghasilan PNS tahun 2015 adalah sebesar Rp79.354.262.733,00 (tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) atau 72,47% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp109.492.633.000,00 (seratus sembilan milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Rincian belanja tambahan penghasilan PNS dapat disajikan pada tabel dibawah ini : Tambahan penghasilan PNS : Tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja Tambahan penghasil bagi Guru PNSD Tunjangan Profesi Guru PNSD



31-Dec-15 Anggaran

Realisasi

1-Jan-15 %

Realisasi

14,948,800,000

13,415,406,233

89.74

10,791,044,300

568,425,000

541,050,000

95.18

679,537,500

93,975,408,000

65,397,806,500

69.59

65,554,646,700

Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja Tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja diberikan berdasarkan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Kota

Pekalongan


Tahun

2015.

Realisasi

belanja

tambahan 122




penghasilan

PNS

berdasarkan

beban

kerja

sebesar

Rp13.415.406.233,00 (tiga belas milyar empat ratus lima belas juta empat ratus enam ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) atau 89,74%

dari

anggaran

setelah

perubahan

sebesar

Rp14.948.800.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Realisasi belanja ini mengalami kenaikan sebesar 24,32% jika dibandingkan dengan realisasi 1 Januari 2015 sebesar Rp10.791.044.300,00 (sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah). Hal ini dikarenakan adanya perubahan / kenaikan pemberian tambahan penghasilan kepada PNS. 

Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD Tambahan

Penghasilan

bagi

Guru

PNSD

adalah

tambahan

penghasilan yang diberikan kepada Guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru PNSD sebesar Rp250.000,00 per bulan per orang. Pembayaran dana tambahan penghasilan bagi Guru PNS Daerah setiap triwulan. Jumlah guru yang menerima tambahan penghasilan berjumlah 181 orang. Realisasi belanja tambahan

penghasilan

bagi

guru

PNSD

adalah

sebesar

Rp541.050.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) atau 95,18% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp568.425.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar 20,38% jika dibandingkan dengan realisasi 1 Januari 2015 sebesar Rp679.537.500,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah guru bersertifikasi. 

Tunjangan Profesi Guru Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah adalah tunjangan profesi yang diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan profesi guru dibayarkan setiap triwulan. Realisasi belanja ini adalah sebesar Rp65.397.806.500,00 (enam puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta


123




delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah) atau 69,59% dari anggaran

setelah

perubahan

sebesar

Rp93.975.408.000,00

(sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan ribu rupiah). Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi tunjangan profesi guru yang berlebih dari Pemerintah Pusat. Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar 0,24% jika dibandingkan dengan realisasi belanja 1 Januari 2015 sebesar Rp65.554.646.700,00 (enam puluh lima milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah). c.

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH. Belanja

penunjang

komunikasi

operasional

insentif

Pimpinan

pimpinan

dan

DPRD

anggota

dan

DPRD

tunjangan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan untuk belanja penunjang operasional KDH/WKDH berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Realisasi belanja ini adalah sebesar Rp2.785.100.000,00 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah) atau 97,11% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.868.000.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah). Realisasi belanja ini mengalami kenaikan sebesar 45,69% jika dibandingkan dengan realisasi 1 Januari 2015 sebesar

Rp1.911.600.000,00 (satu milyar

sembilan ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah). Kenaikan ini dikarenakan

naiknya

belanja

penunjang

operasi

dan

tunjangan

komunikasi insenstif ketua dan anggota DPRD. d. Insentif Pemungutan Pajak Daerah Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 7A Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak


124




Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pekalongan. Insentif pemungutan pajak dan retribusi ditetapkan sebesar 5% dari rencana penerimaan pajak daerah tahun anggaran berkenaan. Insentif pemungutan pajak dan retribusi diberikan jika mencapai target penerimaan pajak dan retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD dan dibayarkan secara triwulanan. Realisasi belanja insentif pemungutan pajak daerah tahun 2015 sebesar Rp2.066.656.907,00 (dua milyar enam puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh rupiah) atau 99,14% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.084.500.000,00 (dua milyar delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Realisasi belanja ini mengalami kenaikan sebesar 25,42% jika dibandingkan dengan realisasi belanja 1 Januari 2015 sebesar Rp1.647.725.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kenaikan ini dikarenakan semakin meningkatnya penerimaan pajak daerah. e.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Realisasi belanja insentif pemungutan retribusi daerah adalah sebesar Rp712.492.300,00 (tujuh ratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) atau 95,33% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp747.358.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Realisasi belanja ini mengalami kenaikan sebesar 10,91% jika dibandingkan dengan belanja 1 Januari 2015 sebesar Rp642.420.900,00 (enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah).

f.

Honorarium PNS Belanja honorarium PNS dibayarkan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Harga. Realisasi belanja

honorarium

PNS

tahun

2015

adalah

sebesar

Rp11.327.256.915,00 (sebelas milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiah) atau 92,43% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp12.254.572.000,00 (dua belas milyar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh

dua

ribu


rupiah).

Realisasi

belanja

honorarium

PNS

ini

125




mengalami

penurunan

sebesar

0,06%

jika

dibandingkan

dengan

realisasi 1 Januari 2015 yaitu sebesar Rp11.333.603.383,00 (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah). Rincian belanja honorarium PNS dapat disajikan pada tabel dibawah ini : 31-Dec-15

Honorarium PNS

Anggaran

%

Realisasi

Panitia Pelaksana Kegiatan

8,674,940,000

7,987,794,680

92.08

8,027,158,883

Tim Pengadaan Barang Jasa

84,050,000

61,075,000

72.67

64,760,000

Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan

62,045,000

48,870,000

78.77

47,620,000

3,085,780,000

2,919,270,235

94.60

2,901,929,000

6,430,000

6,430,000

100.00

3,820,000

53,310,000

45,880,000

86.06

105,803,500

263,902,000

238,067,000

90.21

150,712,000

0

0

-

10,000,000

24,115,000

19,870,000

82.40

21,800,000

12,254,572,000 11,327,256,915

92.43

11,333,603,383

Penatausahaan Keuangan Tim Identifikasi Keb. Latihan Tim Monitoring Tim Penyusunan Materi Tim Perencanaan Pengadaan Tim Pengadaan Tanah Jumlah

g.

1-Jan-15

Realisasi

Honorarium Non PNS Belanja Honorarium Non PNS digunakan untuk membayar honorarium non PNS yang ber SK Walikota. Realisasi belanja honorarium non PNS adalah sebesar Rp5.061.537.956,00 (lima milyar enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah)

atau

97,43%

dari

anggaran

setelah

perubahan

sebesar

Rp5.195.282.000,00 (lima milyar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Realisasi belanja ini mengalami kenaikan sebesar 17,54% jika dibandingkan dengan realisasi belanja 1 Januari 2015 sebesar Rp4.306.195.350,00 (empat milyar tiga ratus enam juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Kenaikan ini dikarenakan adanya kenaikan UMK. h. Uang Lembur Realisasi

belanja

uang

lembur

tahun

2015

adalah

sebesar

Rp313.404.010,00 (tiga ratus tiga belas juta empat ratus empat ribu sepuluh rupiah) atau 83,22% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp376.602.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua ribu rupiah). Realisasi belanja ini mengalami kenaikan sebesar 61,35% jika

dibandingkan


dengan

realisasi

1

Januari

2015

sebesar 126




Rp194.238.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). 2. Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa (BBJ) meliputi Belanja bahan pakai habis kantor, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, belanja sewa sarana mobilitas, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian kerja, belanja pakaian khusus dan hari – hari tertentu, belanja perjalanan dinas, belanja beasiswa Pendidikan PNS, dan belanja kursus, pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja pemeliharaan, belanja jasa konsultansi, belanja

barang

dana

BOS,

uang

yang

akan

diserahkan

kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga, belanja beasiswa pendidikan non PNS, dan belanja barang dan jasa dana BLUD. Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2015 adalah sebesar Rp221.950.882.290,00 (dua ratus dua puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) atau 80,85% dari anggaran setelah perubahan sebasar Rp274.520.970.900,00 (dua ratus tujuh puluh empat milyar lima ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus rupiah). Realisasi belanja barang dan jasa ini mengalami kenaikan sebesar 24,13% jika dibandingkan dengan realisasi belanja 1 Januari 2015 sebesar Rp178.802.086.121,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar delapan ratus dua juta dua delapan puluh enam ribu seratus dua puluh satu rupiah). Realisasi belanja barang dan jasa dapat dirinci sebagai berikut :


127




Belanja Barang dan Jasa :

31 Desember 2015

1 Januari 2015

Anggaran

Realisasi

%

Realisasi

Bahan Pakai Habis Kantor

5,682,801,850.00

4,505,223,199.00

79.28

4,058,832,543

Bahan/Material

8,126,689,550.00

7,448,326,970.00

91.65

6,174,473,734

Jasa Kantor

77,891,979,600.00 70,770,963,397.00

90.86

70,226,401,139

Premi Asuransi

13,470,934,000.00 12,931,249,327.00

95.99

467,973,810

Perawatan Kend. Bermotor

6,675,806,700.00

5,342,905,051.00

80.03

4,871,953,907

Cetak & Penggandaan

5,792,457,600.00

5,202,881,977.00

89.82

5,099,502,277

Sewa Rumdin/Gedung

2,253,872,900.00

2,086,098,068.00

92.56

2,041,152,855

Sewa Sarana Mobilitas

591,470,000.00

513,630,000.00

86.84

337,750,000

Sewa alat berat Sewa perlengkapan dan Peralatan Kantor Makanan dan Minuman Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Kerja Pakaian Khusus Perjalanan Dinas Beasiswa Pendidikan PNS Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Pemeliharaan Jasa Konsultansi Barang Dana BOS Belanja Barang Yg akan diserahkan kepada Masy/Pihak Ketiga

35,800,000 1,786,805,000.00

1,449,603,000.00

81.13

1,217,032,079

13,745,865,400.00 10,724,835,872.00

78.02

11,031,752,143

648,206,000.00

448,110,000.00

69.13

583,195,350

1,019,837,000.00

880,050,760.00

86.29

403,145,000

324,850,000.00

306,555,000.00

94.37

214,981,150

18,617,496,000.00 16,410,233,435.00

88.14

17,170,297,798

214,077,600

88.32

22,219,800

242,380,000 1,129,390,000

1,116,665,000

98.87

2,386,010,000

11,900,896,300

10,825,372,039

90.96

9,092,026,854

2,095,095,000

1,672,329,000

79.82

2,715,514,500

980,310,000

980,310,000

100.00

0 5,486,861,910

Hibah Barang atau Jasa

0

0

-

Bansos Barang Yg Akan diserahkan Uang Yg akan diserahkan ke Masyarakat

0

0

-

1,037,600,000

1,005,475,000

96.90

Beasiswa Pendidikan Non PNS Barang dan Jasa BLUD Jumlah

0

4,772,033,000

2,766,760,000

2,514,060,000

90.87

0

97,739,468,000

64,601,927,595

66.10

30,393,176,272

274,520,970,900

221,950,882,290

80.85

178,802,086,121

3. Belanja Hibah Belanja hibah adalah pengeluaran yang digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ini bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

128




Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 900/237 Tahun 2014 tentang Penetapan Daftar Penerima Dana Bantuan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dari Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekalongan. Realisasi belanja hibah tahun 2015 adalah sebesar Rp70.843.754.225,00 (tujuh puluh milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) atau 88,41% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp80.129.400.100,00 (delapan puluh milyar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus seratus rupiah). Realisasi

belanja

dibandingkan

hibah

dengan

mengalami

realisasi

kenaikan

belanja

1

sebesar Januari

78,54% 2015

jika

sebesar

Rp39.679.734.500,00 (tiga puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah). Hal tersebut dikarenakan adanya pengalihan belanja bantuan sosial untuk Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat dari pos belanja bantuan sosial ke pos belanja hibah sebesar Rp10.040.900.000,00 (sepuluh milyar empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah). Capaian realisasi belanja hibah pada tahun anggaran 2015 juga dipengaruhi oleh adanya peraturan perundangan terbaru yang mensyaratkan bahwa penerima hibah harus berbadan hukum, sehingga beberapa penerima hibah tahun 2015 tidak dapat merealisasi pencairan dana hibah karena tidak bisa memenuhi ketentuan kelengkapan badan hukum yang dipersyaratkan tersebut. Adapun rincian realisasi belanja hibah tahun 2015 adalah sebagai berikut :


129




31-Dec-15 BELANJA HIBAH Anggaran I Hibah kepada Pemerintah 879,000,000 II Hibah kepada M asyarakat 46,923,520,100 1 Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Sw asta16,531,000,000

Real isasi 854,000,000 41,116,297,500 16,217,187,500

2 Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan 19,965,984,100

1-Jan-15 % Real isasi 97.16 87.62 13,458,900,000 98.10 2,674,500,000

18,367,130,000

91.99

2,511,500,000

3 Hibah kepada Yayasan

275,000,000

240,000,000

87.27

141,500,000

4 Hibah kepada Organisasi Profesi

342,700,000

335,200,000

97.81

208,500,000

5 Hibah kepada Masjid

794,000,000

637,000,000

80.23

390,000,000

6 Hibah kepada Musholla

507,500,000

332,500,000

65.52

588,000,000

7 Hibah kepada Pondok Pesantren (Ponpes)

125,000,000

85,000,000

68.00

143,000,000

8 Hibah kepada Penyelenggara Kegiatan Keagamaan

824,500,000

509,000,000

61.73

899,000,000

9 Hibah kepada Kegiatan-Kegiatan Kependidikan 7,557,836,000 III Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 32,326,880,000 1 Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 423,500,000

4,393,280,000 28,873,456,725 335,500,000

58.13 5,902,900,000 89.32 26,220,834,500 79.22 247,500,000

2 Hibah kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 31,903,380,000 JUM LAH HIBAH ( I + II + III ) 80,129,400,100

28,537,956,725 70,843,754,225

89.45 88.41

25,973,334,500 39,679,734,500

4. Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2015 meliputi belanja bantuan Sosial kepada individu dan atau keluarga serta belanja bantuan sosial kepada masyarakat. Realisasi belanja bantuan sosial tahun 2015 adalah sebesar Rp350.766.000,00 (tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau 31,07% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.129.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh sembilan juta rupiah). Realisasi belanja bantuan sosial ini mengalami penurunan sebesar 97,39% jika dibandingkan dengan realisasi 1 Januari 2015 sebesar Rp 13.457.324.000,00 (tiga belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah). Besar capaian realisasi bantuan sosial pada tahun 2015 cenderung dipengaruhi oleh jumlah pengajuan/permohonan bantuan sosial yang masuk dan disetujui atas kejadian yang mengandung resiko sosial serta sifatnya yang tidak terencana. Adapun rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut :


130




3 1- D e c - 15 B E LA N J A B A N T UA N S O S IA L I

1 2 3 4 5 6 7 8 II

III

A n g g a ra n

B a n t u a n S o s ia l k e p a d a In d iv id u d a n a t a u Ke lu a rg a B a ntua n S o s ia l R e lo ka s i P e nghuni P e rum a ha n Lia r B a ntua n S o s ia l ke pa da HANS IP Ko ta P e ka lo nga n (Ua ng Duka ) B a ntua n S o s ia l ke pa da Ahli Wa ris /P e la ku S e ja ra h P e rjua nga n 3 Okt Ko ta P e ka lo nga n B a ntua n S o s ia l pa da P a rim irna B a ntua n S o s ia l ke pa da M a s ya ra ka t Akiba t R e s iko S o s ia l B ida ng Ke m is kina n B a ntua n S o s ia l ke pa da M a s ya ra ka t Akiba t R e s iko S o s ia l B ida ng P e ndidika n B a ntua n S o s ia l ke pa da M a s ya ra ka t Akiba t R e s iko S o s ia l B ida ng Ke s e ha ta n B a ntua n S o s ia l Ke pa da M a s ya ra ka t Akiba t B e nc a na

B a n t u a n S o s ia l k e p a d a M a s ya ra k a t 1

DDUB P NP M /S ha ring R e plika

2

B a ntua n S o s ia l ke pa da B KM (P DP M )

1- J a n - 15

R e a lis a s i

%

3 5 0 ,7 6 6 ,0 0 0

40.83

8 6 ,5 6 5 ,0 0 0

400,000,000

167,500,000

41.88

-

30,000,000

8,000,000

26.67

9,000,000

24,000,000

16,500,000

68.75

11,000,000

5,000,000

-

0.00

-

50,000,000

10,200,000

20.40

10,500,000

75,000,000

19,590,000

26.12

22,975,000

100,000,000

36,476,000

36.48

16,090,000

175,000,000

92,500,000

52.86

17,000,000

2 7 0 ,0 0 0 ,0 0 0

-

0.00

12 ,7 14 ,3 3 9 ,0 0 0

270,000,000

-

0.00

2

12,714,339,000

B a n t u a n S o s ia l B e a s is wa b a g i Ke lu a rg a T id a k M a m p u 1

R e a lis a s i

8 5 9 ,0 0 0 ,0 0 0

6 5 6 ,4 2 0 ,0 0 0

S D/S M P

289,620,000

S M A/S M K S wa s ta

366,800,000

J UM LA H B A N T UA N S O S IA L ( I + II + III )

1,12 9 ,0 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,7 6 6 ,0 0 0

31.07

13 ,4 5 7 ,3 2 4 ,0 0 0

5. Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan dialokasikan untuk belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik pemenang Pemilu dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Realisasi belanja bantuan kepada Partai Politik tahun 2015 adalah sebesar Rp420.221.000,00 (empat ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) atau 60,13% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp698.881.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Realisasi bantuan keuangan kepada parpol ini mengalami penurunan sebesar 33,30% jika dibandingkan dengan realisasi 1 Januari 2015 sebesar Rp630.002.000,00 (enam ratus tiga puluh juta dua ribu rupiah). Hal ini disebabkan terdapat 2 (dua) partai politik yang tidak mencairkan bantuan keuangan Parpolnya yaitu Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) karena belum dapat memenuhi persyaratan pencairan. Sesuai dengan peraturan perundangan

bahwa

salah

satu

persyaratan

administrasi

pengajuan

bantuan keuangan partai politik adalah susunan kepengurusan partai tingkat kabupaten/kota yang sah sebagaimana yang disahkan oleh DPP LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

131




Partai Politik yang terdaftar dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun rincian realisasi belanja bantuan keuangan tahun 2015 adalah sebagai berikut : Belanja Bantuan Keuangan :

31-Dec-15 Anggaran

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Belanja Bantuan Keuangan 191,749,500 kepada Partai GOLKAR Belanja Bantuan Keuangan 78,156,400 kepada Partai PKS Belanja Bantuan Keuangan 32,116,000 kepada Partai DEMOKRAT Belanja Bantuan Keuangan 106,346,500 kepada Partai PDIP Belanja Bantuan Keuangan 52,745,700 kepada Partai GERINDRA Belanja Bantuan Keuangan 91,644,000 kepada Partai PKB Belanja Bantuan Keuangan 86,908,600 kepada Partai PPP Belanja Bantuan Keuangan 59,214,300 kepada Partai PAN Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PKNU (2014) Jumlah

698,881,000

1-Jan-15

Realisasi

%

0

Realiasi

-

174,210,000

78,156,000

100.00

49,301,000

32,116,000

100.00

29,040,000

106,346,000

100.00

94,782,000

52,745,000

100.00

34,773,000

91,644,000

100.00

79,050,000

0 59,214,000

100.00

74,495,000 79,586,000 14,765,000

420,221,000

60.13

630,002,000

5.1.2.2 Belanja Modal Belanja Modal Pemerintah Kota Pekalongan meliputi Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya. Realisasi belanja modal tahun 2015 adalah sebesar Rp157.668.840.341,00 (seratus lima puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) atau 88,77% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp177.624.605.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus lima ribu rupiah). Realisasi belanja modal ini mengalami penurunan sebesar 0,95% jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal 1 Januari 2015 sebesar Rp159.183.156.133,00 (seratus lima puluh sembilan milyar seratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah). Rincian belanja modal tahun 2015 dapat disajikan sebagai berikut :


132




31-Dec-15

Belanja Modal :

Anggaran

Tanah

1-Jan-15

Realisasi

%

Realisasi

8,858,695,000

8,364,831,000

94.43

5,518,907,640

Peralatan dan Mesin

46,373,271,000

37,001,674,759

79.79

42,379,421,460

Gedung dan Bangunan

70,521,713,000

60,962,991,424

86.45

50,973,506,001

Jalan, Irigasi & Jaringan

49,423,124,000

49,116,719,658

99.38

58,912,382,582

2,127,972,000

2,028,333,000

95.32

1,212,781,450

319,830,000

194,290,500

60.75

186,157,000

177,624,605,000 157,668,840,341

88.77

159,183,156,133

Aset Tetap Lainnya Aset Lainnya Jumlah

Berikut disajikan proporsi masing-masing pos belanja modal tahun 2015 sebagai berikut : Proporsi Realisasi Belanja Modal Tahun 2015 0,12% 1,29%

BM - Tanah

5,31% BM - Peralatan dan Mesin

31,15%

24,46% BM - Gedung dan Bangunan BM - Jalan, Irigasi dan Jaringan

38,67%

BM - Aset Tetap Lainnya BM - Aset Lainnya

1. Belanja Modal Tanah Realisasi

belanja

modal

tanah

tahun

2015

adalah

sebesar

Rp8.364.831.000,00 (delapan milyar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) atau 94,43% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp8.858.695.000,00 (delapan milyar delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 51,57% jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal tanah 1 Januari 2015 sebesar Rp5.518.907.640,00 (lima milyar lima ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus empat puluh ribu rupiah). Realisasi belanja modal tanah sebesar Rp Rp8.364.831.000,00 (delapan milyar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), pada SKPD : LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

133




Kecamatan Pekalongan Selatan, dengan realisasi belanja sebesar



Rp1.432.816.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah). Pembelian tanah tersebut akan diperuntukan pembangunan kantor kelurahan Banyurip. Lokasi tanah tersebut berada di Kelurahan Banyurip. Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan (DPPK), dengan realisasi



belanja sebesar Rp6.932.015.000,00 (enam milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima belas ribu rupiah). Pembelian tanah tersebut kepada PT. Perikanan Nusantara yang diperuntukkan sarana umum pasar. 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2015 adalah sebesar Rp37.001.674.759,00 (tiga puluh tujuh milyar satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) atau 79,79% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp46.373.271.000,00 (empat puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar 12,69% jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin 1 Januari 2015 sebesar Rp46.931.751.711,00 (empat puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sebelas rupiah). Rincian belanja modal peralatan dan mesin dapat dilihat pada tabel dibawah ini: SKPD

No. 1

DINDIKPORA

2

DKK

3

RSUD Bendan

4

DPU

5 6 7

DISHUBPARBUD

31-Dec-15 Anggaran 4,230,187,000

Realisasi

1-Jan-15 %

2,744,429,000

64.88

Realisasi 7,340,925,678

4,645,695,000

4,217,539,710

90.78

3,575,077,580

17,138,910,000

10,668,860,103

62.25

19,030,840,780

4,838,600,000

4,578,573,598

94.63

1,283,519,600

BAPPEDA

159,200,000

154,211,150

96.87

65,105,000

RISTEKIN

157,430,000

154,648,909

98.23

0

1,018,625,000

997,058,500

97.88

1,136,905,000

32,188,647,000

23,515,320,970

73.05

32,432,373,638

Jumlah


134




No.

31-Dec-15

SKPD Saldo Pindahan

Anggaran

Realisasi

%

Realisasi

73.05

32,432,373,638

8

BLH

504,600,000

474,419,650

94.02

208,430,000

9

DINDUKCAPIL

133,600,000

131,889,950

98.72

85,070,000

10

DINSOSNAKERTRAN

1,376,617,000

1,344,815,000

97.69

87,012,200

11

PERINDAGKOP

445,800,000

441,303,460

98.99

73,038,500

12

BPMP2T

30,000,000

29,400,000

98.00

21,823,500

13

KESBANGPOL

13,500,000

12,743,900

94.40

14,845,000

14

SATPOL PP

71,000,000

69,216,800

97.49

59,525,000

15

BPBD

1,520,937,000

1,514,723,800

99.59

78,400,000

16

SETDA

516,295,000

451,031,000

87.36

767,452,992

17

SETWAN

1,446,145,000

1,366,064,000

94.46

383,950,000

18

INSPEKTORAT

57,600,000

56,322,800

97.78

47,121,140

19

KEC.PEKL.UTARA

65,400,000

63,375,000

96.90

0

20

KEC.PEKL.SELATAN

42,100,000

38,774,000

92.10

41,364,700

21

KEC.PEKL.BARAT

52,150,000

49,270,000

94.48

91,755,000

22

KEC.PEKL.TIMUR

60,000,000

59,464,772

99.11

54,432,000

23

DPPKAD

2,014,050,000

1,843,786,300

91.55

3,426,159,450

24

BKD

88,900,000

77,495,000

87.17

43,759,800

25

KEL.KANDANG PANJANG

21,000,000

20,175,000

96.07

7,461,000

26

KEL.PANJANG WETAN

22,000,000

13,501,000

61.37

17,500,000

27

KEL.DEGAYU

22,000,000

21,965,000

99.84

14,430,000

28

KEL.BANDENGAN

26,000,000

20,650,000

79.42

12,310,000

29

KEL.PANJANG BARU

21,000,000

20,600,000

98.10

14,435,325

30

KEL.KRAPYAK

41,000,000

41,000,000

100.00

16,125,000

31

KEL.PADUKUHAN KRATON

24,150,000

24,135,000

99.94

44,578,900

32

KEL.JENGGOT

22,000,000

22,000,000

100.00

15,000,000

33

KEL.BUARANKRADENAN

35,000,000

32,650,000

93.29

30,000,000

34

KEL.KURIPAN KERTOHARJO

63,700,000

63,700,000

100.00

25,000,000

35

KEL.KURIPAN YOSOREJO

25,100,000

25,100,000

100.00

101,980,000

36

KEL.SOKO DUWET

26,000,000

26,000,000

100.00

20,000,000

37

KEL.BANYURIP

28,000,000

23,150,000

82.68

27,450,000

38

KEL.MEDONO

22,000,000

22,000,000

100.00

17,250,000

39

KEL.PODOSUGIH

22,000,000

21,800,000

99.09

15,000,000

40

KEL.TIRTO

29,000,000

29,000,000

100.00

15,000,000

41

KEL.SAPURO KEBULEN

43,410,000

43,315,272

99.78

33,000,000

42

KEL.BENDAN KERGON

32,410,000

32,410,000

100.00

30,000,000

43

KEL.PASIRKRATONKRAMAT

47,650,000

47,499,200

99.68

44,850,000

44

KEL.PRINGREJO

22,400,000

22,400,000

100.00

29,785,625

45

KEL.KAUMAN

76,060,000

74,007,185

97.30

60,000,000

46

KEL.PONCOL

69,600,000

67,600,000

97.13

15,000,000

41,368,821,000 32,254,074,059

77.97

38,522,668,770

Jumlah


32,188,647,000 23,515,320,970

1-Jan-15

135




No.

31-Dec-15

SKPD Saldo Pindahan

Anggaran

Realisasi

1-Jan-15 %

Realisasi

41,368,821,000

32,254,074,059

77.97

38,522,668,770

47

KEL.KLEGO

28,500,000

28,500,000

100.00

15,000,000

48

KEL.GAMER

22,000,000

22,000,000

100.00

15,000,000

49

KEL.NOYONTAANSARI

41,850,000

41,850,000

100.00

30,000,000

50

KEL.SETONO

40,600,000

39,500,000

97.29

29,975,000

51

KEL.KALIBAROS

34,900,000

34,900,000

100.00

28,625,000

52

KKP

26,650,000

23,350,000

87.62

20,750,000

53

BPMP2AKB

805,323,000

710,976,490

88.28

388,761,000

54

KPAD

112,650,000

110,256,000

97.87

114,793,600

55

DISKOMINFO

2,644,945,000

2,581,123,440

97.59

2,675,984,460

56

DPPK

1,247,032,000

1,155,144,770

92.63

537,863,630

46,373,271,000

37,001,674,759

79.79

42,379,421,460

Jumlah

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2015 adalah sebesar Rp60.962.991.424,00 (enam puluh milyar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah)

atau

86,45%

dari

anggaran

setelah

perubahan

sebesar

Rp70.521.713.000,00 (tujuh puluh milyar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah). Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 19,60% jika dibandingkan dengan realisasi 1 Januari 2015 sebesar Rp50.973.506.001,00 (lima puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam ribu satu rupiah). Realisasi belanja modal gedung dan bangunan dapat disajikan sebagai berikut : No.

SKPD

31-Dec-15 Anggaran

1-Jan-15

Realisasi

%

Realisasi

1

DINDIKPORA

30,641,247,000

23,434,324,300

76.48

11,654,025,500

2

DKK

2,434,800,000

2,187,370,960

89.84

2,954,600,400

3

RSUD

1,363,500,000

1,216,635,400

89.23

3,167,302,649

4

DPU

7,701,000,000

7,530,397,600

97.78

5,323,261,405

5

BAPPEDA

0

0

-

0

6

RISTEKIN

0

0

-

0

7

DISHUBPARBUD

763,750,000

738,189,000

96.65

978,987,400

8

BLH

771,200,000

757,763,000

98.26

490,096,000

43,675,497,000 35,864,680,260

82.12

24,568,273,354

Jumlah


136




No.

31-Dec-15

SKPD Saldo Pindahan

9

DINDUKCAPIL

10

Anggaran

1-Jan-15

Realisasi

43,675,497,000 35,864,680,260

%

Realisasi

82.12

24,568,273,354

0

0

-

SOSNAKERTRANS

2,673,035,000

2,622,118,000

98.10

3,237,155,270

11

PERINDAGKOP

5,162,825,000

4,554,710,000

88.22

5,812,259,200

12

BPMP2T

210,000,000

208,611,400

99.34

886,632,250

13

KESBANG

10,600,000

10,150,000

95.75

29,985,000

14

SATPOL PP

0

0

-

0

15

BPBD

1,561,863,000

1,549,606,800

99.22

0

16

SETDA

1,982,262,000

1,256,096,878

63.37

2,444,279,000

17

SETWAN

1,596,000,000

1,570,216,000

98.38

82,000,000

18

INSPEKTORAT

0

0

-

143,013,000

19

KEC.PEKL.UTARA

549,000,000

545,685,000

99.40

1,768,744,387

20

KEC.PEKL.SELATAN

50,000,000

46,653,000

93.31

842,916,600

21

KEC.PEKL.BARAT

1,600,000,000

1,570,723,000

98.17

1,782,378,299

22

KEC.PEKL.TIMUR

1,750,000,000

1,736,679,000

99.24

1,471,817,802

23

DPPKAD

1,126,700,000

1,100,955,700

97.72

1,127,159,450

24

BKD

393,300,000

385,317,000

97.97

0

25

KEL.PANJANGEWETAN

0

0

-

0

26

KEL.KANDANGPANJANG

0

0

-

0

27

KEL.DEGAYU

0

0

-

0

28

KEL.BANDENGAN

0

0

-

0

29

KEL.PANJANGBARU

0

0

-

19,862,000

30

KEL.KRAPYAK

0

0

-

0

31

KEL.PADUKUHANKRATON

0

0

-

0

32

KEL.JENGGOT

0

0

-

0

33

KEL.BUARANKRADENAN

0

0

-

0

34


22,000,000

22,000,000

100.00

0

35


36

KEL.SOKODUWET

37

0

0

49,500,000

48,908,000

KEL.BANYURIP

0

0

-

0

38

KEL.MEDONO

0

0

-

0

39

KEL.PODOSUGIH

0

0

-

0

40

KEL.TIRTO

0

0

-

0

41

KEL.SAPUROKEBULEN

20,000,000

19,820,000

99.10

0

42

KEL.BENDANKERGON

13,600,000

13,600,000

100.00

0

43


0

0

-

0

44

KEL.PRINGREJO

0

0

-

14,988,299

45

KEL.KAUMAN

24,200,000

24,200,000

100.00

14,825,000

46

KEL.PONCOL

0

0

-

0

47

KEL.KLEGO

0

0

-

0

JUMLAH


62,470,382,000 53,150,730,038

-

0

98.80

85.08

0 14,000,000

44,260,288,911

137




No.

31-Dec-15

SKPD

Anggaran

Saldo Pindahan

1-Jan-15

Realisasi

%

62,470,382,000

53,150,730,038

48

KEL.GAMER

0

0

-

0

49

KEL.NOYONTAANSARI

0

0

-

0

50

KEL.SETONO

0

0

-

0

51

KEL.KALIBAROS

0

-

0

52

KKP

0

0

-

0

53

BPMP2AKB

315,000,000

312,796,468

99.30

0

54

KPAD

56,730,000

56,730,000

100.00

44,848,000

55

DISKOMINFO

56

DPPK JUMLAH

85.08

Realisasi 44,260,288,911

735,940,000

708,549,000

96.28

845,576,000

6,943,661,000

6,734,185,918

96.98

5,822,793,090

70,521,713,000

60,962,991,424

86.45

50,973,506,001

Jika dilihat dari tabel diatas, terlihat bahwa pada SKPD Setda dan Dindikpora penyerapan belanja modal gedung dan bangunan dibawah 80%, karena : 

Pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tidak terserapnya dana alokasi khusus sebesar Rp979.523.600,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah).



Pada Setda, realisasi belanja modal gedung dan bangunan hanya terealisasi

sebesar

63,37%.

Hal

ini

dikarenakan

pembangunan

konstruksi GK untuk lift tidak dilaksanakan mengingat anggaran tidak mencukupi karena naiknya kurs dollar melebihi yang dianggarkan (lebih dari Rp13.000,00). 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2015 adalah sebesar Rp49.116.719.658,00 (empat puluh sembilan milyar seratus enam belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah)

atau

99,38%

dari

anggaran

setelah

perubahan

sebesar

Rp49.423.124.000,00 (empat puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu rupiah). Realisasi belanja modal ini mengalami penurunan sebesar 16,63% jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal jalan, irigasi

dan

jaringan

1 Januari

2015

sebesar

Rp58.912.382.582,00 (lima puluh delapan milyar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua


138




rupiah). Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dapat dirinci sebagai berikut : No.

31-Dec-15

SKPD

1

DINDIKPORA

2

Anggaran

1-Jan-15

Realisasi

%

28,000,000

27,997,000

DKK

0

3

RSUD BENDAN

0

4

DPU

46,990,475,000

46,856,949,858

5

BAPPEDA

0

0

6

RISTEKIN

7

DISHUBPARBUD

8

BLH

9

DINDUKCAPIL

10

SOSNAKERTRANS

11

PERINDAGKOP

12 13

Realisasi

99.99

0

0

-

0

0

-

0

99.72 -

56,374,669,554 0

4,800,000

4,740,000

98.75

0

66,000,000

64,197,000

97.27

262,168,300

551,000,000

527,996,700

95.83

849,097,000

0

0

587,345,000

498,881,100

84.94

257,292,000

0

0

-

198,540,000

BPMP2T

0

0

-

15,450,000

KESBANGPOL

0

0

-

0

14

SATPOL PP

0

0

-

0

15

BPBD

0

0

-

0

16

SETDA

17

SETWAN

18

INSPEKTORAT

19

KEC.PEKL.UTARA

20 21 22

KEC.PEKL.TIMUR

23

DPPKAD

24 25

0

0

2,000,000

2,000,000

-

0

-

0

100.00

0

-

0

100.00

0

0

0

6,100,000

6,100,000

KEC.PEKL.SELATAN

0

0

-

6,500,800

KEC.PEKL.BARAT

0

0

-

0

0

0

12,500,000

12,070,000

BKD

0

0

-

0

KEL.PANJANGWETAN

0

0

-

0

26

KEL.KANDANGPANJANG

0

0

-

0

27

KEL.DEGAYU

0

0

-

0

28

KEL.BANDENGAN

0

0

-

0

29

KEL.PANJANGBARU

0

0

-

0

30

KEL.KRAPYAK

0

0

-

0

31

KEL.PADUKUHANKRATON

0

0

-

890,000

32

KEL.JENGGOT

0

0

-

0

33

KEL.BUARANKRADENAN

0

0

-

0

34


0

0

-

0

35


0

0

-

0

36

KEL.SOKODUWET

0

0

-

0

37

KEL.BANYURIP

0

0

-

0

38

KEL.MEDONO

0

0

-

0

39

KEL.PODOSUGIH

0

0

-

0

40

KEL.TIRTO

0

0

-

0

JUMLAH


48,248,220,000 48,000,931,658

96.56

0 86,050,000

99.49 58,050,657,654

139




No.

31-Dec-15

SKPD Saldo Pindahan

Anggaran

1-Jan-15

Realisasi

%

Realisasi

48,248,220,000

48,000,931,658

41

KEL.SAPURO KEBULEN

0

0

-

0

42

KEL.BENDANKERGON

0

0

-

0

43


0

0

-

0

44

KEL.PRINGREJO

0

0

-

1,409,000

45

KEL.KAUMAN

0

0

-

0

46

KEL.PONCOL

0

0

-

0

47

KEL.KLEGO

0

0

-

0

48

KEL.GAMER

0

0

-

0

49

KEL.NOYONTAANSARI

0

0

-

0

50

KEL.SETONO

0

0

-

0

51

KEL.KALIBAROS

350,000

330,000

94.29

0

52

KKP

0

0

-

0

53

BPMP2AKB

12,000,000

0

-

1,600,000

54

KPAD

55

DISKOMINFO

56

DPPK JUMLAH

0

0

20,000,000

19,862,000

1,142,554,000

1,095,596,000

49,423,124,000

49,116,719,658

99.49 58,050,657,654

-

0

99.31

169,987,000

95.89

688,728,928

99.38 58,912,382,582

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2015 adalah sebesar Rp2.028.333.000,00 (dua milyar dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) atau 95,32% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.127.972.000,00 (dua milyar seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Realisasi belanja ini mengalami kenaikan sebesar 67,25% jika dibandingkan dengan realisasi 1 Januari 2015 sebesar Rp1.212.781.450,00 (satu milyar dua ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah). Belanja modal aset tetap lainnya dapat dirinci sebagai berikut:


140




No.

31-Dec-15

SKPD

1

DINDIKPORA

2

DKK

3

RSUD BENDAN

4

DPU

5

BAPPEDA

6

RISTEKIN

7

DISHUBPARBUD

8

BLH

Anggaran

1-Jan-15

Realisasi

%

1,774,300,000

1,687,152,500

0

0

9,000,000

95.09


-

0

3,065,200

34.06

0

92,720,000

92,415,000

99.67

0

3,000,000

2,336,800

77.89

0

0

0

-

0

1,600,000

1,600,000

100.00

10,500,000

61,100,000

60,750,000

99.43

98,633,000

9

DINDUKCAPIL

0

0

10

SOSNAKERTRANS

600,000

485,000

80.83

600,000

11

PERINDAGKOP

980,000

980,000

100.00

838,000

12

BPMP2T

0

0

-

1,000,000

13

KESBANGPOL

0

0

-

0

14

SATPOL PP

0

0

-

0

15

BPBD

598,000

590,000

98.66

0

16

SETDA

5,000,000

5,000,000

100.00

5,100,700

17

SETWAN

9,535,000

9,043,000

94.84

13,549,000

18

INSPEKTORAT

480,000

300,000

62.50

1,045,000

19

KEC.PEKL.UTARA

0

0

-

0

20

KEC.PEKL.SELATAN

0

0

-

0

21

KEC.PEKL.BARAT

0

0

-

0

22

KEC.PEKL.TIMUR

0

0

-

0

23

DPPKAD

24

BKD

25 26

0

0

900,000

410,000

KEL.PANJANGWETAN

0

KEL.KANDANGPANJANG

0

27

KEL.DEGAYU

28 29

-

0

-

0

45.56

0

0

-

0

0

-

0

0

0

-

0

KEL.BANDENGAN

0

0

-

0

KEL.PANJANGBARU

0

0

-

0

30

KEL.KRAPYAK

0

0

-

0

31

KEL.PADUKUHANKRATON

0

0

-

0

32

KEL.JENGGOT

0

0

-

0

33

KEL.BUARANKRADENAN

0

0

-

0

34


0

0

-

0

35


0

0

-

0

36

KEL.SOKODUWET

0

0

-

0

37

KEL.BANYURIP

0

0

-

0

38

KEL.MEDONO

0

0

-

0

39

KEL.PODOSUGIH

0

0

-

0

40

KEL.TIRTO

0

0

-

0

1,959,813,000

1,864,127,500

JUMLAH


95.12

932,603,450

141




No.

31-Dec-15

SKPD

Anggaran

Saldo Pindahan

1-Jan-15

Realisasi

%

Realisasi

1,959,813,000

1,864,127,500

41

KEL.SAPURO KEBULEN

0

0

-

0

42

KEL.BENDANKERGON

0

0

-

0

43


0

0

-

0

44

KEL.PRINGREJO

0

0

-

0

45

KEL.KAUMAN

0

0

-

0

46

KEL.PONCOL

0

0

-

0

47

KEL.KLEGO

0

0

-

0

48

KEL.GAMER

0

0

-

0

49

KEL.NOYONTAANSARI

0

0

-

0

50

KEL.SETONO

0

0

-

0

51

KEL.KALIBAROS

0

0

-

0

52

KKP

0

0

-

0

53

BPMP2AKB

260,000

0

-

0

54

KPAD

167,899,000

164,205,500

55

DISKOMINFO

0

0

56

DPPK JUMLAH

0

0

2,127,972,000

2,028,333,000

95.12

932,603,450

97.80

240,154,000

-

6,304,000

95.32

33,720,000 1,212,781,450

Rincian belanja lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut : No

Belanja Modal (BM)

1

BM-Buku / Kepustakaan

2

BM-Barang bercorak kesenian/ Kebudayaan

3

BM-Hewan Ternak & Tanaman

4

BM-Sarpras Olahraga Jumlah

Anggaran 1,947,572,000

Realisasi

%

1,850,978,000

95.04

2,475,000

2,475,000

100.00

60,000,000

59,650,000

99.42

117,925,000

115,230,000

97.71

2,127,972,000

2,028,333,000

95.32

6. Belanja Modal Aset Lainnya Realisasi

belanja

modal

aset

lainnya

tahun

2015

adalah

sebesar

Rp194.290.500,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) atau 60.75% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp319.830.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). Realisasi belanja ini mengalami kenaikan sebesar 4,37% jika dibandingkan dengan realisasi belanja 1 Januari 2015 sebesar Rp186.157.000,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Realisasi belanja modal aset lainnya dapat dirinci sebagai berikut :


142




No.

SKPD

31-De c-15 Anggaran

1-Jan-15

Re alisasi

%

Re alisasi

1

DINDIKPORA

4,590,000

0

-

5,940,000

2

DKK

0

0

-

0

3

RSUD BENDAN

0

0

-

0

4

DPU

0

0

-

0

5

BAPPEDA

0

0

-

0

6

RISTEKIN

0

0

-

0

7

DISHUBPARBUD

0

0

-

0

8

BLH

0

0

-

0

9

DINDUKCAPIL

0

0

-

0

10

SOSNAKERTRANS

0

0

-

0

11

PERINDAGKOP

0

0

-

0

12

BPMP2T

0

0

-

20,500,000

13

KESBANGPOL

0

0

-

0

14

SATPOL PP

0

0

-

0

15

BPBD

0

0

-

0

16

SETDA

20,000,000

19,500,000

17

SETWAN

0

0

-

123,217,000

18

INSPEKTORAT

0

0

-

0

19

KEC.PEKL.UTARA

0

0

-

0

20

KEC.PEKL.SELATAN

0

0

-

0

21

KEC.PEKL.BARAT

0

0

-

0

22

KEC.PEKL.TIMUR

0

0

-

23

DPPKAD

93,000,000

85,723,000

24

BKD

0

0

-

0

25

KEL.PANJANGWETAN

0

0

-

0

26

KEL.KANDANGPANJANG

0

0

-

0

27

KEL.DEGAYU

0

0

-

0

28

KEL.BANDENGAN

0

0

-

0

29

KEL.PANJANGBARU

0

0

-

0

30

KEL.KRAPYAK

0

0

-

0

31

KEL.PADUKUHANKRATON

0

0

-

0

32

KEL.JENGGOT

0

0

-

0

33

KEL.BUARANKRADENAN

0

0

-

0

34


0

0

-

0

35


0

0

-

0

36

KEL.SOKODUWET

0

0

-

0

37

KEL.BANYURIP

0

0

-

0

38

KEL.MEDONO

0

0

-

0

39

KEL.PODOSUGIH

0

0

-

0

40

KEL.TIRTO

0

0

-

117,590,000

105,223,000

JUM LAH


97.50

92.18

89.48

0

0 35,000,000

0 184,657,000

143




No.

SKPD Saldo Pindahan

31-Dec-15 Anggaran

1-Jan-15

Realisasi

%

117,590,000

105,223,000

41

KEL.SAPURO KEBULEN

0

0

-

0

42

KEL.BENDANKERGON

0

0

-

0

43


0

0

-

0

44

KEL.PRINGREJO

0

0

-

0

45

KEL.KAUMAN

0

0

-

0

46

KEL.PONCOL

0

0

-

0

47

KEL.KLEGO

0

0

-

0

48

KEL.GAMER

0

0

-

0

49

KEL.NOYONTAANSARI

0

0

-

0

50

KEL.SETONO

0

0

-

0

51

KEL.KALIBAROS

0

0

-

0

52

KKP

0

0

-

0

53

BPMP2AKB

0

0

-

0

54

KPAD

-

0

55

DISKOMINFO

44.04

0

56

DPPK JUMLAH

0

0

202,240,000

89,067,500

0

0

319,830,000

194,290,500

89.48


60.75

1,500,000 186,157,000

Rincian belanja modal aset lainnya dapat dilihat pada tabel berikut : No

Belanja Modal (BM) Aset Lainnya

1

BM-Software Aplikasi

2

BM-Software / Aplikasi Jumlah

Anggaran

Realisasi

%

97,590,000

85,723,000

87.84

222,240,000

108,567,500

48.85

319,830,000

194,290,500

60.75

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Realisasi belanja tidak terduga tahun 2015 adalah sebesar Rp0,00. 5.1.3 Penjelasan Pos Pembiayaan Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Rincian Pembiayaan Daerah dapat disajikan sebagai berikut :


144




31-Dec-15

Pembiayaan Daerah :

Anggaran

1-Jan-15

Realisasi

%

Realisasi


111,870,096,000

112,743,099,588

100.78

90,825,743,585


12,100,000,000

11,447,000,000

94.60

14,771,150,000

99,770,096,000 101,296,099,588

101.53

76,054,593,585

Pembiayaan Netto

Realisasi

pembiayaan

netto

tahun

2015

adalah

sebesar

Rp101.296.099.588,00 (seratus satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah). Realisasi

pembiayaan

netto

mengalami

kenaikan

sebesar

33,19%

jika

dibandingkan dengan realisasi pembiayaan netto 1 Januari 2015 sebesar Rp76.054.593.585,00 (tujuh puluh enam milyar lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah). Pos-pos pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut : 5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Rincian penerimaan pembiayaan dapat disajikan sebagai berikut : Penerimaan Pembiayaan Daerah : Penggunaan SiLPA Pencairan Dana Cadangan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir Jumlah

31-Dec-15 Anggaran

Realisasi

1-Jan-15 %

Realisasi

101,370,096,000

101,370,096,676

100.00

90,732,895,476

10,500,000,000

11,277,248,510

107.40

0

0

95,754,402

111,870,096,000

112,743,099,588

100.78

92,848,109 90,825,743,585

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2015 adalah sebesar Rp112.743.099.588,00 (seratus dua belas milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) atau 100,78% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp111.870.096.000,00 (seratus sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah). Hal ini dikarenakan : 

adanya pencairan dana cadangan berserta bunga dana cadangan yanng ditempatkan dalam bentuk deposito mulai tahun 2010. Pendapatan bunga deposito dana cadangan adalah sebesar Rp777.248.510,00 (tujuh ratus


145




tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sepuluh rupiah); 

adanya

penerimaan

kembali

investasi

daerah

dan

bergulir

sebesar

Rp95.754.402,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua rupiah). Realisasi penerimaan pembiayaan daerah ini mengalami kenaikan sebesar 24,13% jika dibandingkan dengan realisasi 1 Januari 2015 sebesar Rp90.825.743.585,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah). 5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Realisasi pengeluaran pembiayaan

daerah

tahun

2015

meliputi

Penyertaam

Modal

(Investasi)

Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang. Rincian pengeluaran pembiayaan daerah dapat disajikan sebagai berikut : Pengeluaran Pembiayaan Daerah :

31-Dec-15 Anggaran

Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pembayaran Pokok Utang Jumlah

Realisasi

%

0

0

12,100,000,000

11,447,000,000

Realisasi

-

5,000,000,000

94.60

9,729,000,000 42,150,000

12,100,000,000

Realisasi

1-Jan-15

pengeluaran

11,447,000,000

pembiayaan

94.60

daerah

14,771,150,000

adalah

sebesar

Rp11.447.000.000,00 (sebelas milyar empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Pekalongan kepada: a.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

b. PDAM Kota Pekalongan sebesar Rp8.847.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta rupiah); c.

PD BPR Bank Pekalongan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);


146




d. PD BKK Pekalongan Utara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e.

PD BPR BKK Pekalongan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

5.1.4 Penjelasan Sisa Perhitungan Anggaran Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Perhitungan APBD (SiKPA) 31 Desember 2015 dan 1 Januari 2015, yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah, dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian

1

3

1-Jan-15 Realisasi (Rp)

Pendapatan dan Belanja a. Pendapatan

809,733,612,473.00

762,110,364,355.00

b. Belanja

792,543,896,689.00

736,794,861,264.00

17,189,715,784.00

25,315,503,091.00

a. Penerimaan Daerah

112,743,099,588.00

90,825,743,585.00

b. Pengeluaran daerah

11,447,000,000.00

9,729,000,000.00

Pembiayaan Netto

101,296,099,588.00

76,054,593,585.00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

118,485,815,372.00

101,370,096,676.00

Surplus (Defisit) Anggaran

2

31-Dec-15 Realisasi (Rp)

Pembiayaan

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun 2015 adalah sebesar Rp118.485.815.372,00 (seratus delapan belas milyar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), yang dapat dirinci sebagai berikut : 1. Dari target pendapatan sebesar Rp818.541.441.000,00 (delapan ratus delapan belas milyar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp809.733.612.473,00 (delapan ratus sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga terdapat kekurangan pendapatan sebesar Rp8.807.828.527,00 (delapan milyar delapan ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah); 2. Dari anggaran belanja sebesar Rp918.311.537.000,00 (sembilan ratus delapan belas milyar tiga ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

147




rupiah) terealisasi sebesar Rp792.543.896.689,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp125.767.640.311,00 (seratus dua puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus sebelas rupiah), yang terdiri dari sisa belanja : a.

Sisa belanja operasi sebesar Rp102.011.875.652,00 (seratus dua milyar sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);

b. Sisa belanja modal sebesar Rp19.955.764.659,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah); c.

Sisa belanja tidak terduga sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah).

3. Dari anggaran pembiayaan netto sebesar Rp99.770.096.000,00 (sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp101.296.099.588,00 (seratus satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp1.526.003.588,00 (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah). Jika dilihat dari rincian kas, maka SiLPA dapat diuraikan sebagai berikut : Uraian

31-Dec-15

1-Jan-15

Rp

Rp

Kas di BUD

92,759,961,319.00

76,835,978,296.00

Kas di BLUD Bendan

23,482,271,867.00

22,964,828,699.00

2,242,730,836.00

1,574,638,181.00

Kas di BLUD Puskesmas Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan

-

17,443,489.00

2,729,500.00

1,097,345,823.00

118,487,693,522.00

102,490,234,488.00

1,878,150.00

22,791,989.00

Investasi Jangka Pendek Jumlah Dikurangi Utang PFK Dikurangi kelebihan pengeluaran PFK

-

Dikurang Pendapatan yang Ditangguhkan Jumlah SiLPA


1,097,345,823.00 118,485,815,372.00

101,370,096,676.00

148




5.2 Penjelasan Perubahan Saldo Anggaran Lebih A. Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan Saldo

Anggaran

Lebih

(SAL)

tahun

2014

adalah

sebesar

Rp101.370.096.676,00 (seratus satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014. B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2015 Berdasarkan surplus anggaran sebesar Rp17.189.715.784,00 (tujuh belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), dan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp101.296.099.588,00 (seratus satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2015 sebesar Rp118.485.815.372,00 (seratus delapan belas milyar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Dari

target

pendapatan

sebesar

Rp818.541.441.000,00

terealisasi

sebesar Rp809.733.612.473,00 sehingga terjadi kekurangan pendapatan sebesar Rp8.807.828.527,00, yang disebabkan karena : a.

Kekurangan PAD sebesar Rp3.505.355.668,00 yang disebabkan karena tidak tercapainya pendapatan yang bersumber dari : - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp688.965.383,00 - Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp10.273.279.587,00

b. Kekurangan

Pendapatan

dari

Dana

Perimbangan

sebesar

Rp6.878.612.335,00, yang berasal dari : - Dana bagi hasil pajak sebesar Rp6.463.828.050,00. - Dana bagi hasil bukan pajak / SDA sebesar Rp414.784.285,00. 2. Dari anggaran belanja sebesar Rp918.311.537.000,00 terealisasi sebesar Rp792.543.896.689,00 sehingga terdapat sisa anggaran belanja sebesar


149




Rp125.767.640.311,00. Sisa belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Sisa belanja operasi sebesar Rp102.011.875.652,00, yang terdiri atas: 1) Sisa belanja pegawai sebesar Rp39.099.247.167,00, yang antara lain terdiri dari : a) Belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp7.701.010.988,00 b) Tambahan penghasilan PNS sebesar Rp30.138.370.267,00, yang

antara

lain

merupakan

sisa

belanja

tunjangan

penghasilan bagi guru PNSD sebesar Rp27.375.000,00 dan tunjangan profesi guru PNSD sebesar Rp28.577.601.500,00 yang dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2016. c) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar Rp1.533.393.767,00 d) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp82.900.000,00 e) Belanja insentif pemungutan pajak dan retribusi sebesar Rp52.708.793,00. f) Belanja

Pegawai

pada

Belanja

Langsung

sebesar

Rp1.124.257.119,00 2) Sisa belanja barang sebesar Rp53.569.442.710,00. 3) Sisa belanja hibah sebesar Rp8.286.291.775,00 4) Sisa belanja bantuan sosial sebesar Rp778.234.000 5) Sisa belanja bantuan keuangan sebesar Rp278.660.000,00 b. Sisa belanja modal sebesar Rp19.955.764.659,00, yang antara lain meliputi : 1) Sisa belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp3.063.559.654,00. 2) Sisa belanja yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau sebesar Rp1.520.229.695,00. 3) Sisa belanja pengadaan tanah sebesar Rp493.864.000,00 3. Sisa belanja tidak terduga sebesar Rp3.800.000.000,00 karena tidak terealisasi. 4. Terdapat kelebihan pembiayaan netto sebesar Rp1.526.003.588,00


150




C. Saldo Anggaran Akhir Jumlah SAL per 31 Desember 2015 sebesar Rp118.485.815.372,00 (seratus delapan belas milyar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), terdiri dari : 2015

Uraian

Rp

Kas di BUD

92,759,961,319.00

Kas di BLUD Bendan

23,482,271,867.00

Kas di BLUD Puskesmas

2,242,730,836.00

Kas di Bendahara Pengeluaran

-

Kas di Bendahara Penerimaan

2,729,500.00

Investasi Jangka Pendek Jumlah

118,487,693,522.00

Dikurangi Utang PFK

1,878,150.00

Dikurangi kelebihan pengeluaran PFK Dikurang Pendapatan yang Ditangguhkan Jumlah SiLPA

118,485,815,372.00

5.3 Penjelasan Pos Neraca 5.3.1 Neraca Restatement Sesuai dengan amanat pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah disampaikan bahwa ”Pemerintah daerah menyajikan kembali LRA, Neraca dan LAK tahun sebelumnya pada tahun pertama penerapam SAP berbasis akrual”. Berdasarkan pasal tersebut, guna memenuhi prinsip perbandingan antara laporan keuangan tahun sebelumnya dengan tahun 2015, maka Pemerintah Kota Pekalongan menyajikan kembali Neraca Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2014 menjadi Neraca Pemerintah Kota Pekalongan per 1 Januari 2015. Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh. Pada neraca Pemerintah Kota Pekalongan, pos-pos neraca yang perlu disajikan kembali (yang belum mengikuti basis akrual penuh) adalah : 1. Beban dibayar dimuka Beban dibayar dimuka sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

151




akun beban dibayar dimuka. Beban dibayar dimuka merupakan belanja asuransi barang milik daerah (kendaraan roda 4) pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) sebesar Rp30.997.083,33 (tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen). Belanja asuransi barang milik daerah ini sebesar Rp37.196.500,00 (tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah). Sampai dengan 31 Desember 2014 yang sudah menjadi beban dibayar dimuka adalah 10 bulan (kontrak asuransi dimulai bulan Pebruari 2014) yaitu sebesar Rp Rp30.997.083,33 (tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen). 2. Aset Tetap. Aset

tetap

menampilkan

nilai

buku

setelah

dikurangi

akumulasi

penyusutan. Penjelasan tentang nilai buku aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut : c.

Tanah Nilai tanah sebelum restatement adalah sebesar Rp870.605.109.207,37 (delapan ratus tujuh puluh milyar enam ratus lima juta seratus sembilan ribu dua ratus tujuh rupiah tiga puluh tujuh sen), dan setelah restatement menjadi Rp865.107.091.003,37 (delapan ratus enam puluh lima milyar seratus tujuh juta sembilan puluh satu ribu tiga rupiah tiga puluh tujuh sen) mengalami penurunan sebesar Rp5.498.018.204,00 (lima milyar empat ratus sembilan puluh delapan

juta delapan belas

ribu dua ratus empat rupiah). Penurunan tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut. Penyesuaian nilai tanah dapat disajikan pada tabel dibawah ini :


152




Penambahan : Penilaian Tanah

Rp

701.999.999,00

Reklasifikasi tambah aset tetap

Rp

75.700.297,00

Tranfer kapitalisasi

Rp

63.130.000,00

Jumlah Penambahan

Rp

840.830.296,00

Koreksi N ilai

Rp

6.128.220.000,00

Penghapusan

Rp

147.498.500,00

Tranfer kapitalisasi

Rp

63.130.000,00

Jumlah Pengurangan

Rp

6.338.848.500,00

Pengurangan :


153




SKPD DPU (Dinas Pekerjaan Umum)

Nama Barang Tanah Lapangan Olah Raga Lain-lain

Letak Lokasi

Luas

Jl.Merpati/ Jl.Jetayu

5,470

Tanah Lainlain DISHUBPARBUD (Dinas Perhubungan Pariwisata dan Perhubungan)

Tanah Bangunan Taman/Wisa ta/Rekreasi

0 Jl.Wr supratman Pekalongan

Tanah Bangunan Taman/Wisa ta/Rekreasi BPMP2AKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perilindungan Anak dan Keluarga Berencana)

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah


15,83 0

0

Jl. Sriwijaya 40 Pekalongan

1,000

Nilai (per 31 Des 2014) 817,765,000

Nilai (per 1 Jan 2015) 1,341,669,297

523,904,297

448,204,000

0

-448,204,000

5,568,782,800

5,638,482,800

69,700,000

217,198,500

0

-217,198,500

1

702,000,000

701,999,999

154

Selisih

Penjelasan Selisih Kapitalisasi dari tanah lain-lain senilai Rp. 448.204 000,- dan reklas dari KIB E berupa pekerjaan urugan tanah merah senilai Rp. 75.700.297,Kapitalisasi ke tanah lapangan Olah Raga Lain-lain (Lapangan Jetayu) Atribusi dari pekerjaan pengurugan tanah sebesar Rp. 69.700.000,- pada KIB A atas aset tanah Pasir Kencana Dihapusbukukan pada KIB A bahwa nilai perolehan tersebut sebagian merupakan belanja barang jasa (sedangkan belanja modalnya hanya sebesar Rp. 69.700.000,-) Nilai perolehan dilakukan penilaian kembali oleh Tim Penilai berdasarkan SK Walikota Nomor : 030/264 dengan hasil penilaian sebesar Rp. 702.000.000,- sesuai dengan SK Walikota Pekalongan Nomor 030/264 tanggal 9 Juni 2015 tentang Penetapan Hasil Penilaian Barang Untuk Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah




Kelurahan Bendan Kergon

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah

Jl. Sriwijaya No. 22 Kel. Bendan Kec. Pekl. Barat Kota Pekalongan

Kecamatan Pekalongan Utara

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Tanah Bangunan Gedung

Kandang Panjang

Kelurahan Kandang Panjang Jumlah


RW.V

915

0

3,750

7,072,500,000

944,280,000

-6,128,220,000

63,130,000

0

-63,130,000

455,400,000

518,530,000

63,130,000

14,642,980,301

9,144,962,097

-5,498,018,204

155

Nilai perolehan dilakukan penilaian kembali oleh Tim Penilai berdasarkan SK Walikota Nomor : 030/264 dengan hasil penilaian sebesar Rp. 944.280.000,- sesuai dengan SK Walikota Pekalongan Nomor 030/264 tanggal 9 Juni 2015 tentang Penetapan Hasil Penilaian Barang Untuk Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah Transfer kapitalisasi tanah urugan ke Kelurahan Kandang Panjang Kapitalisasi tanah urugan untuk Kantor Kelurahan Kandang Panjang dari Kecamatan Pekalongan Utara




Nilai tanah per SKPD dapat disajikan pada tebel dibawah ini : N o.

SKPD

1

DIN DIKPORA

2

DKK

3

RSUD Bendan

4

DPU

5

BAPPEDA

6

RISTEKIN

7

DISHUBPARBUD

8

BLH

9

DIN DUKCAPIL

Per 1 Januari 2015

Per 31 Desember 2014

N aik/Turun

101,974,097,959.37

101,974,097,959.37

0.00

11,025,037,409.00

11,025,037,409.00

0.00

0.00

0.00

0.00

314,848,110,512.00

314,772,410,215.00

75,700,297.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,113,965,300.00

17,261,463,800.00

(147,498,500.00)

163,185,000.00

163,185,000.00

0.00

210,500,000.00

210,500,000.00

0.00

12,724,112,500.00

12,724,112,500.00

0.00

6,844,382,000.00

6,844,382,000.00

0.00

12 BPMP2T

425,210,000.00

425,210,000.00

0.00

13 KESBAN GPOPL

121,879,500.00

121,879,500.00

0.00

14 SATPOL PP

132,615,000.00

132,615,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,475,630,215.00

5,475,630,215.00

0.00

10 SOSN AKERTRAN S 11 PERIN DAGKOP

15 BPBD 16 SETDA 17 SETWAN

0.00

0.00

0.00

18 IN SPEKTORAT

252,655,000.00

252,655,000.00

0.00

19 KEC.PEKL.UTARA

897,000,000.00

960,130,000.00

(63,130,000.00)

20 KEC.PEKL.SELATAN

247,502,500.00

247,502,500.00

0.00

21 KEC.PEKL.BARAT

338,400,000.00

338,400,000.00

0.00

22 KEC.PEKL.TIMUR

1,170,469,000.00

1,170,469,000.00

0.00

98,678,838,886.00

98,678,838,886.00

0.00

24 BKD

1,660,615,000.00

1,660,615,000.00

0.00

25 KEL.KAN DAN GPAN JAN G

8,129,149,500.00

8,066,019,500.00

63,130,000.00

26 KEL.PAN JAN GWETAN

3,812,901,165.00

3,812,901,165.00

0.00

27 KEL.DEGAYU

4,936,028,750.00

4,936,028,750.00

0.00

28 KEL.BAN DEN GAN

7,994,506,750.00

7,994,506,750.00

0.00

29 KEL.PAN JAN GBARU

4,191,800,000.00

4,191,800,000.00

0.00

23 DPPKAD

30 KEL.KRAPYAK

7,299,802,000.00

7,299,802,000.00

0.00

22,728,802,297.00

22,728,802,297.00

0.00

32 KEL.JEN GGOT

3,053,869,250.00

3,053,869,250.00

0.00

33 KEL.BUARAN KRADEN AN

4,740,146,000.00

4,740,146,000.00

0.00

34 KEL.KURIPAN KERTOHARJO

5,755,610,000.00

5,755,610,000.00

0.00

35 KEL.KURIPAN YOSOREJO

8,948,159,375.00

8,948,159,375.00

0.00

31 KEL.PADUKUHAN KRATON

36 KEL.SOKO DUWET

7,177,149,000.00

7,177,149,000.00

0.00

10,096,941,500.00

10,096,941,500.00

0.00

38 KEL.MEDON O

5,946,831,000.00

5,946,831,000.00

0.00

39 KEL.PODOSUGIH

1,606,624,750.00

1,606,624,750.00

0.00

23,718,679,300.00

23,718,679,300.00

0.00

37 KEL.BAN YURIP

40 KEL.TIRTO 41 KEL.SAPURO KEBULEN

794,048,500.00

794,048,500.00

0.00

42 KEL.BEN DAN KERGON

2,212,158,560.00

8,340,378,560.00

(6,128,220,000.00)

707,447,413,478.37 713,647,431,681.37

(6,200,018,203.0)

JUMLAH


156




No.

SKPD

Per 1 Januari 2015

SALDO PINDAHAN


Naik/Turun

707,447,413,478.37

713,647,431,681.37

(6,200,018,203.00)

43 KEL.PASIRKRATONKRAMAT

31,496,879,675.00

31,496,879,675.00

0.00

44 KEL.PRINGREJO

18,780,450,000.00

18,780,450,000.00

0.00

45 KEL.KAUMAN

674,473,000.00

674,473,000.00

0.00

46 KEL.PONCOL

10,824,135,000.00

10,824,135,000.00

0.00

47 KEL.KLEGO

13,327,586,000.00

13,327,586,000.00

0.00

48 KEL.GAMER

17,060,510,000.00

17,060,510,000.00

0.00

49 KEL.NOYONTAANSARI

8,795,604,010.00

8,795,604,010.00

0.00

50 KEL.SETONO

21,369,220,000.00

21,369,220,000.00

0.00

51 KEL.KALIBAROS

27,884,216,250.00

27,884,216,250.00

0.00

52 KKP

0.00

0.00

0.00

53 BPMP2AKB

842,142,000.00

140,142,001.00

701,999,999.00

54 KPAD

228,735,000.00

228,735,000.00

0.00

82,516,000.00

82,516,000.00

0.00

6,293,210,590.00

6,293,210,590.00

0.00

865,107,091,003.37

870,605,109,207.37

(5,498,018,204.00)

55 DISKOMINFO 56 DPPK JUMLAH

d. Peralatan dan Mesin Nilai

peralatan

dan

mesin

sebelum

restatement

adalah

sebesar

Rp236.622.446.667,29 (dua ratus tiga puluh enam milyar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah dua puluh sembilan sen), dan setelah restatement menjadi Rp235.492.995.421,02 (dua ratus tiga puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah). Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian sebagai berikut : Saldo Awal per 31 Desember 2014

Rp

236,622,446,667.29

Koreksi Tambah

Rp

2,409,803,538.29

Koreksi Kurang

Rp

Saldo Restatement per 1 Januari 2015

Rp

235,492,995,421.02

Akumulasi Penyusutan

Rp

163,720,934,963.58

Nilai Buku per 1 Januari 2015

Rp

71,772,060,457.44

(3,539,254,784.56)

Nilai peralatan dan mesin dapat dirinci sebagai berikut :


157




No

SKPD

Per 1 Januari 2015


Naik/Turun


Nilai Buku

1

DINDIKPORA

48,898,629,384.85

49,059,583,629.12

(160,954,244.27)

41,072,387,836.00

7,826,241,548.85

2

DKK

26,817,151,072.59

26,817,151,072.59

0.00

19,817,531,286.90

6,999,619,785.69

3

RSUD Bendan

46,929,563,080.00

46,939,113,080.00

(9,550,000.00)

24,960,603,473.00

21,968,959,607.00

4

DPU

18,122,696,268.00

18,092,417,268.00

30,279,000.00

12,021,255,505.00

6,101,440,763.00

5

BAPPEDA

1,756,991,050.00

1,756,991,050.00

0.00

1,405,382,828.00

351,608,222.00

6

RISTEKIN

267,031,467.12

267,031,467.12

0.00

157,503,278.12

109,528,189.00

7

DISHUBPARBUD

6,598,583,445.00

6,737,675,945.00

(139,092,500.00)

5,610,463,047.00

988,120,398.00

8

BLH

5,254,818,141.72

5,310,690,347.72

(55,872,206.00)

3,216,016,079.72

2,038,802,062.00

9

DINDUKCAPIL

1,577,786,087.00

1,576,346,087.00

1,440,000.00

1,240,950,903.04

336,835,183.96

10 SOSNAKERTRANS

7,113,106,931.00

7,113,106,931.00

0.00

5,960,131,224.00

1,152,975,707.00

11 PERINDAGKOP

2,221,944,052.00

2,221,944,052.00

0.00

1,616,570,488.00

605,373,564.00

12 BPMP2T

1,568,530,143.68

1,565,363,478.68

3,166,665.00

1,338,296,738.41

230,233,405.27

570,013,803.00

685,565,653.00

(115,551,850.00)

432,729,384.00

137,284,419.00

1,470,727,521.00

1,470,727,521.00

0.00

1,121,699,779.00

349,027,742.00

13 KESBANGPOPL 14 SATPOL PP 15 BPBD

3,176,768,143.00

3,176,693,143.00

75,000.00

1,205,699,307.00

1,971,068,836.00

16 SETDA

13,249,694,414.93

13,250,244,414.93

(550,000.00)

9,166,519,695.93

4,083,174,719.00

17 SETWAN

8,860,595,909.19

8,944,927,909.19

(84,332,000.00)

7,093,192,696.26

1,767,403,212.93

18 INSPEKTORAT

1,181,019,572.00

1,181,019,572.00

0.00

795,980,291.00

385,039,281.00

19 KEC.PEKL.UTARA

555,525,854.00

555,525,854.00

0.00

428,946,230.00

126,579,624.00

20 KEC.PEKL.SELATAN

618,029,852.00

618,029,852.00

0.00

445,280,954.00

172,748,898.00

21 KEC.PEKL.BARAT

703,630,957.00

702,255,957.00

1,375,000.00

513,653,275.00

189,977,682.00

22 KEC.PEKL.TIMUR

793,685,124.00

793,685,124.00

0.00

616,395,498.00

177,289,626.00

23 DPPKAD

7,177,601,764.50

7,152,751,764.50

24,850,000.00

4,114,886,323.50

3,062,715,441.00

24 BKD

1,345,700,716.00

1,341,769,576.00

3,931,140.00

1,024,672,012.00

321,028,704.00

25 KEL.KANDANGPANJANG

96,103,530.00

96,103,530.00

0.00

58,288,637.00

37,814,893.00

26 KEL.PANJANGWETAN

118,678,648.00

118,678,648.00

0.00

72,893,024.00

45,785,624.00

27 KEL.DEGAYU

126,752,530.00

126,752,530.00

0.00

83,361,437.00

43,391,093.00

28 KEL.BANDENGAN

122,722,530.00

122,722,530.00

0.00

81,118,437.00

41,604,093.00

29 KEL.PANJANGBARU

140,312,544.00

140,312,544.00

0.00

89,972,242.00

50,340,302.00

30 KEL.KRAPYAK

210,879,141.00

210,879,141.00

0.00

123,108,786.00

87,770,355.00

31 KEL.PADUKUHANKRATON

443,514,464.00

443,514,464.00

0.00

301,991,547.00

141,522,917.00

32 KEL.JENGGOT

116,017,530.00

116,017,530.00

0.00

68,117,924.00

47,899,606.00

33 KEL.BUARAN KRADENAN

238,505,731.00

238,505,731.00

0.00

151,428,221.00

87,077,510.00

34 KEL.KURIPANKERTOHARJO 247,161,731.00

247,161,731.00

0.00

151,736,882.00

95,424,849.00


296,314,431.00

296,314,431.00

0.00

152,542,377.00

143,772,054.00

36 KEL.SOKO DUWET

266,084,048.00

267,309,048.00

(1,225,000.00)

167,877,833.00

98,206,215.00

37 KEL.BANYURIP

230,741,978.00

230,741,978.00

0.00

144,189,248.00

86,552,730.00

38 KEL.MEDONO

124,850,930.00

124,850,930.00

0.00

75,058,370.00

49,792,560.00

39 KEL.PODOSUGIH

131,699,701.00

131,399,701.00

300,000.00

77,888,556.00

53,811,145.00

40 KEL.TIRTO

112,699,530.00

112,699,530.00

0.00

69,448,364.00

43,251,166.00

41 KEL.SAPURO KEBULEN

247,679,231.00

247,679,231.00

0.00

155,518,197.00

92,161,034.00

252,642,860.00

252,642,860.00

0.00

163,024,192.00

89,618,668.00

210,353,185,841.58 210,854,896,836.85

(501,710,995.27)

147,564,312,406.88

62,788,873,434.70

42 KEL.BENDAN KERGON JUMLAH


158




No.


SKPD

Per 1 Januari 2015 Per 31 Desember 2014

Naik/Turun

Nilai Buku

SALDO PINDAHAN

210,353,185,841.58 210,854,896,836.85

(501,710,995.27)

147,564,312,406.88

62,788,873,434.70


344,661,557.00

344,661,557.00

0.00

202,537,108.00

142,124,449.00

44 KEL.PRINGREJO

312,375,186.00

312,375,186.00

0.00

190,614,119.00

121,761,067.00

45 KEL.KAUMAN

468,653,558.00

468,653,558.00

0.00

268,700,422.00

199,953,136.00

46 KEL.PONCOL

136,760,930.00

135,760,930.00

1,000,000.00

93,149,797.00

43,611,133.00

47 KEL.KLEGO

104,117,530.00

104,117,530.00

0.00

61,086,414.00

43,031,116.00

48 KEL.GAMER

112,147,530.00

110,647,530.00

1,500,000.00

70,409,437.00

41,738,093.00


253,267,631.00

253,267,631.00

0.00

161,364,028.00

91,903,603.00

50 KEL.SETONO

245,478,060.00

245,478,060.00

0.00

158,748,643.00

86,729,417.00

51 KEL.KALIBAROS

229,593,402.00

229,593,402.00

0.00

131,917,717.00

97,675,685.00

52 KKP

447,030,092.00

447,030,092.00

0.00

224,871,766.00

222,158,326.00

53 BPMP2AKB

3,355,452,034.76

3,355,452,034.76

0.00

2,437,537,201.00

917,914,833.76

54 KPAD

1,929,900,792.92

1,929,900,792.92

0.00

1,434,901,627.04

494,999,165.88

10,188,900,419.91

10,223,281,419.91

(34,381,000.00)

5,982,618,129.91

4,206,282,290.00

7,011,470,855.85

7,607,330,106.85

(595,859,251.00)

4,738,166,147.75

2,273,304,708.10

235,492,995,421.02 236,622,446,667.29 (1,129,451,246.27)

163,720,934,963.58

71,772,060,457.44


e.

Gedung dan Bangunan Nilai gedung dan bangunan sebelum restatement adalah sebesar Rp599.445.417.486,13 (lima ratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah tiga belas sen), dan setelah restatement menjadi Rp600.416.814.946,78 (enam ratus milyar empat ratus enam belas juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus empat

puluh

enam

rupiah

tujuh

puluh

delapan

sen).

Hal

ini

dikarenakan adanya penyesuaian sebagai berikut : Saldo Awal per 31 Desember 2014

Rp

599,445,417,486.13

Koreksi Tambah

Rp

41,178,288,610.65

Koreksi Kurang

Rp

(40,206,891,150.00)


Rp

600,416,814,946.78


Rp

232,338,764,123.71


Rp

368,078,050,823.07

Rincian nilai gedung dan bangunan adalah sebagai berikut :


159




No.

SKPD

Per 1 Januari 2015


Naik/Turun

Akumulasi

Nilai Buku

Penyusutan

1

DINDIKPORA

217,832,238,757.10

217,810,108,095.45

22,130,661.65

90,978,015,709.23

126,854,223,047.87

2

DKK

37,296,400,175.73

37,296,400,175.73

0.00

10,723,012,301.00

26,573,387,874.73

3

RSUD Bendan

66,632,777,489.00

66,632,777,489.00

0.00

7,742,307,504.00

58,890,469,985.00

4

DPU

44,079,655,476.00

46,777,039,626.00 (2,697,384,150.00)

3,422,270,536.00

40,657,384,940.00

5

BAPPEDA

0.00

0.00

0.00

-

-

6

RISTEKIN

0.00

0.00

0.00

-

-

7

DISHUBPARBUD

18,499,944,095.00

18,859,758,130.00

(359,814,035.00)

7,081,833,102.00

11,418,110,993.00

8

BLH

4,990,129,134.00

4,985,479,134.00

4,650,000.00

591,922,927.00

4,398,206,207.00

9

DINDUKCAPIL

1,151,867,550.00

1,151,867,550.00

0.00

682,156,592.00

469,710,958.00

10 SOSNAKERTRANS

7,567,132,189.00

7,567,132,189.00

0.00

2,560,469,622.00

5,006,662,567.00

77,957,986,076.00

77,957,986,076.00

0.00

74,556,304,710.48

3,401,681,365.52

11 PERINDAGKOP 12 BPMP2T

1,364,816,362.90

1,364,816,362.90

0.00

127,373,395.00

1,237,442,967.90

13 KESBANGPOPL

518,339,830.00

518,339,830.00

0.00

165,868,752.00

352,471,078.00

14 SATPOL PP

473,972,800.00

473,972,800.00

0.00

55,504,496.00

418,468,304.00

15 BPBD

0.00

0.00

0.00

16 SETDA

8,847,277,179.88

8,847,277,179.88

0.00

5,659,655,343.00

-

3,187,621,836.88

-

17 SETWAN

5,228,888,379.00

5,183,928,379.00

44,960,000.00

2,064,513,158.00

3,164,375,221.00

18 INSPEKTORAT

616,458,500.00

616,458,500.00

0.00

234,254,230.00

382,204,270.00

19 KEC.PEKL.UTARA

910,516,289.00

1,991,592,289.00 (1,081,076,000.00)

375,256,006.00

535,260,283.00

20 KEC.PEKL.SELATAN

1,462,065,740.00

1,462,065,740.00

0.00

234,741,272.00

1,227,324,468.00

21 KEC.PEKL.BARAT

509,040,140.00

1,403,933,139.00

(894,892,999.00)

253,866,584.00

255,173,556.00

22 KEC.PEKL.TIMUR

1,148,508,250.00

1,148,508,250.00

0.00

649,271,425.00

499,236,825.00

45,448,995,644.00

44,503,950,144.00

945,045,500.00

8,627,995,068.00

36,821,000,576.00

4,254,796,543.00

4,254,796,543.00

0.00

722,273,297.00

3,532,523,246.00

23 DPPKAD 24 BKD 25 KEL.KANDANGPANJANG

525,094,100.00

525,094,100.00

0.00

253,250,302.00

271,843,798.00

26 KEL.PANJANGWETAN

1,074,115,448.00

974,942,448.00

99,173,000.00

200,396,059.00

873,719,389.00

27 KEL.DEGAYU

1,063,100,350.00

1,063,100,350.00

0.00

318,930,105.00

744,170,245.00

28 KEL.BANDENGAN

981,903,000.00

215,202,500.00

766,700,500.00

19,638,060.00

962,264,940.00

29 KEL.PANJANGBARU

520,183,600.00

520,183,600.00

0.00

20,607,344.00

499,576,256.00

1,416,362,887.00

1,416,362,887.00

0.00

432,529,902.00

983,832,985.00

31 KEL.PADUKUHANKRATON 1,557,938,520.00

30 KEL.KRAPYAK

1,557,938,520.00

0.00

446,304,642.00

1,111,633,878.00

32 KEL.JENGGOT

479,471,170.00

479,471,170.00

0.00

373,987,536.00

105,483,634.00


649,919,265.00

649,919,265.00

0.00

352,916,260.00

297,003,005.00

34 KEL.KURIPANKERTOHARJO

537,817,400.00

537,817,400.00

0.00

537,817,400.00


959,893,240.00

959,893,240.00

0.00

227,537,280.00

732,355,960.00

36 KEL.SOKO DUWET

861,377,800.00

861,377,800.00

0.00

281,888,550.00

579,489,250.00

37 KEL.BANYURIP

372,009,110.00

372,009,110.00

0.00

138,080,731.00

233,928,379.00

38 KEL.MEDONO

3,076,807,040.00

1,019,610,808.00

2,057,196,232.00

2,002,202,066.00

1,074,604,974.00

39 KEL.PODOSUGIH

1,095,204,400.00

1,095,204,400.00

0.00

274,477,044.00

820,727,356.00

591,109,519.00

472,943,520.00

118,165,999.00

106,399,719.00

484,709,800.00

1,036,104,735.00

640,942,343.00

395,162,392.00

303,959,314.00

732,145,421.00

0.00

471,567,499.00

1,465,281,180.00

(579,982,899.35) 224,271,355,842.71

341,255,711,019.90

40 KEL.TIRTO 41 KEL.SAPURO KEBULEN 42 KEL.BENDAN KERGON JUMLAH

1,936,848,679.00

1,936,848,679.00

565,527,066,862.61

566,107,049,761.96


-

160




No.

SKPD Saldo Pindahan

Per 1 Januari 2015 Per 31 Desember 2014 565,527,066,862.61 566,107,049,761.96

Naik/Turun


Nilai Buku

(579,982,899.35)

224,271,355,842.71

341,255,711,019.90


1,231,382,965.00

1,231,382,965.00

0.00

500,682,023.00

730,700,942.00

44 KEL.PRINGREJO

1,881,902,638.00

1,597,484,162.00

284,418,476.00

448,390,515.00

1,433,512,123.00

45 KEL.KAUMAN

1,793,394,127.00

1,793,394,127.00

0.00

645,768,000.00

1,147,626,127.00

46 KEL.PONCOL

416,369,350.00

416,369,350.00

0.00

369,567,555.00

46,801,795.00

47 KEL.KLEGO

215,202,500.00

215,202,500.00

0.00

172,162,000.00

43,040,500.00

48 KEL.GAMER

365,528,263.00

365,528,263.00

0.00

292,422,600.00

73,105,663.00

1,354,586,700.00

1,354,586,700.00

0.00

371,509,282.00

983,077,418.00

49 KEL.NOYONTAANSARI 50 KEL.SETONO

493,445,500.00

493,445,500.00

0.00

253,234,900.00

240,210,600.00

1,195,964,200.00

1,195,964,200.00

0.00

392,561,996.00

803,402,204.00

0.00

0.00

0.00

53 BPMP2AKB

1,253,088,448.00

1,253,088,448.00

0.00

149,896,532.00

1,103,191,916.00

54 KPAD

2,468,250,001.00

2,468,250,001.00

0.00

345,555,000.00

2,122,695,001.00

3,770,757,035.00

2,969,620,500.00

801,136,535.00

593,683,823.00

3,177,073,212.00

18,449,876,357.17

17,984,051,008.17

465,825,349.00

3,531,974,055.00

14,917,902,302.17

600,416,814,946.78 599,445,417,486.13

971,397,460.65

232,338,764,123.71

368,078,050,823.07

51 KEL.KALIBAROS 52 KKP


f.

-

-

Jalan, Irigasi dan Jaringan Nilai aset jalan, irigasi dan jaringan sebelum restatement adalah sebesar Rp433.985.814.285,69 (empat ratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen), dan setelah restatement adalah sebesar Rp434.607.193.739,69 (empat ratus tiga puluh empat milyar enam ratus tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah enam puluh sembilan sen). Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian sebagai berikut : Saldo Awal per 31 Desember 2014

Rp

433,985,814,285.69

Koreksi Tambah

Rp

1,066,066,145.00

Koreksi Kurang

Rp


Rp

434,607,193,739.69


Rp

221,916,648,840.00


Rp

212,690,544,899.69

(444,686,691.00)

Rincian aset jalan, irigasi dan jaringan dapat disajikan pada tabel dibawah ini :


161




No.

SKPD

Per 1 Januari 2015


Naik/Turun

Akumulasi

Nilai Buku

Penyusutan

1

DINDIKPORA

1.379.216.452,00

1.378.316.452,00

900.000,00

354.982.478,00

1.024.233.974,00

2

DKK

307.495.361,00

307.495.361,00

0,00

56.759.296,00

250.736.065,00

3

RSUD Bendan

355.803.400,00

355.803.400,00

0,00

100.660.988,00

255.142.412,00

4

DPU

388.960.141.984,01 388.067.277.281,01

892.864.703,00

192.961.066.008,68

195.999.075.975,33

5

BAPPEDA

0,00

0,00

0,00

-

-

6

RISTEKIN

0,00

0,00

0,00

-

-

7

DISHUBPARBUD

2.535.594.443,00

2.849.884.443,00

(314.290.000,00)

1.141.700.069,00

1.393.894.374,00

8

BLH

3.513.579.883,00

3.513.579.883,00

0,00

449.622.062,00

3.063.957.821,00

9

DINDUKCAPIL

5.165.000,00

5.165.000,00

0,00

516.500,00

4.648.500,00

10 SOSNAKERTRANS

395.378.350,00

395.378.350,00

0,00

46.361.591,00

349.016.759,00

11 PERINDAGKOP

320.912.136,00

320.912.136,00

0,00

18.717.871,00

302.194.265,00

64.860.061,32

64.860.061,32

0,00

7.076.137,00

57.783.924,32

5.765.500,00

5.765.500,00

0,00

811.500,00

4.954.000,00

14 SATPOL PP

0,00

0,00

0,00

-

-

15 BPBD

0,00

0,00

0,00

-

-

16 SETDA

0,00

0,00

0,00

-

-

541.246.614,00

541.246.614,00

0,00

10.877.300,00

10.877.300,00

2.800.000,00

2.800.000,00

12 BPMP2T 13 KESBANGPOPL

17 SETWAN 18 INSPEKTORAT 19 KEC.PEKL.UTARA 20 KEC.PEKL.SELATAN

90.580.455,00

450.666.159,00

0,00

725.154,00

10.152.146,00

0,00

1.999.992,00

800.008,00

14.468.960,00

14.468.960,00

0,00

615.101,00

13.853.859,00

21 KEC.PEKL.BARAT

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

3.750.000,00

250.000,00

22 KEC.PEKL.TIMUR

1.802.600,00

1.802.600,00

0,00

90.130,00

1.712.470,00

552.213.500,00

552.213.500,00

0,00

66.415.829,00

485.797.671,00

33.406.857,00

33.406.857,00

0,00

5.551.020,00

27.855.837,00


654.466.383,16

654.466.383,16

0,00

581.062.712,00

73.403.671,16

26 KEL.PANJANGWETAN

303.400.000,00

303.400.000,00

0,00

303.105.000,00

295.000,00

94.125.000,00

94.125.000,00

0,00

89.337.500,00

4.787.500,00

340.519.821,17

340.519.821,17

0,00

312.014.856,00

28.504.965,17

23 DPPKAD 24 BKD

27 KEL.DEGAYU 28 KEL.BANDENGAN 29 KEL.PANJANGBARU

0,00

0,00

0,00

1.920.941.000,00

1.920.941.000,00

0,00

1.886.926.905,00

34.014.095,00

31 KEL.PADUKUHANKRATON 1.138.146.516,71

30 KEL.KRAPYAK

-

-

1.138.146.516,71

0,00

1.083.706.916,00

54.439.600,71

32 KEL.JENGGOT

227.106.000,00

227.106.000,00

0,00

227.014.750,00

91.250,00


220.645.740,00

220.645.740,00

0,00

216.752.122,00

3.893.618,00

34 KEL.KURIPANKERTOHARJO 374.105.000,00

374.105.000,00

0,00

365.255.000,00

8.850.000,00


127.925.000,00

127.925.000,00

0,00

79.102.495,00

48.822.505,00

1.867.613.000,00

1.867.613.000,00

0,00

1.539.321.900,00

328.291.100,00

37 KEL.BANYURIP

158.720.000,00

158.720.000,00

0,00

147.031.993,00

11.688.007,00

38 KEL.MEDONO

497.268.500,00

497.268.500,00

0,00

459.457.750,00

37.810.750,00

39 KEL.PODOSUGIH

163.853.000,00

163.853.000,00

0,00

155.663.200,00

8.189.800,00

40 KEL.TIRTO

181.057.000,00

181.057.000,00

0,00

181.057.000,00


591.832.000,00

591.832.000,00

0,00

503.709.200,00

941.338.190,34

941.338.190,34

0,00

849.864.216,00

91.473.974,34

408.807.790.552,71 408.228.315.849,71

579.474.703,00

204.288.385.696,68

204.519.404.856,03

36 KEL.SOKO DUWET



88.122.800,00

162




No.

SKPD

Per 1 Januari 2015 Per 31 Desember 2014

Saldo Pindahan

408,807,790,552.71 408,228,315,849.71

43


44

KEL.PRINGREJO

45

KEL.KAUMAN

46

KEL.PONCOL

47 48 49

KEL.NOYONTAANSARI

50 51 52

KKP

53

BPMP2AKB

54

KPAD

32,982,100.00

55

DISKOMINFO

56

DPPK

Naik/Turun

Akumulasi

Nilai Buku

Penyusutan

579,474,703.01 204,288,385,696.68 204,519,404,856.03

407,396,000.00

407,396,000.00

0.00

367,533,000.00

39,863,000.00

2,563,468,003.35

2,563,468,003.35

0.00

2,214,639,141.00

348,828,862.35

487,687,000.00

487,687,000.00

0.00

447,447,325.00

40,239,675.00

30,490,300.00

30,490,300.00

0.00

30,490,300.00

KEL.KLEGO

333,677,515.72

333,677,515.72

0.00

307,377,016.00

26,300,499.72

KEL.GAMER

167,385,000.00

167,385,000.00

0.00

166,642,500.00

742,500.00

8,650,526,000.00

8,650,526,000.00

0.00

8,623,774,100.00

26,751,900.00

KEL.SETONO

878,192,605.91

878,192,605.91

0.00

836,665,744.00

41,526,861.91

KEL.KALIBAROS

397,249,000.00

397,249,000.00

0.00

280,305,203.00

116,943,797.00

8,000,000.00

8,000,000.00

0.00

600,000.00

7,400,000.00

68,094,858.00

68,094,858.00

0.00

7,450,188.00

60,644,670.00

32,982,100.00

0.00

2,879,909.00

30,102,191.00

997,950,465.00

963,569,465.00

34,381,000.00

58,265,054.00

939,685,411.00

10,776,304,339.00

10,768,780,588.00

7,523,751.00

4,284,193,664.00

6,492,110,675.00

JUMLAH

g.

434,607,193,739.69 433,985,814,285.69

-

621,379,454.01 221,916,648,840.68 212,690,544,899.01

Aset Tetap Lainnya Nilai

aset

tetap

lainnya

sebelum

restatement

adalah

sebesar

Rp24.727.043.603,89 (dua puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu enam ratus tiga rupiah delapan puluh sembilan

sen),

dan

setelah

restatemen

adalah

sebesar

Rp23.600.358.403,22 (dua puluh tiga milyar enam ratus juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga rupiah dua puluh dua sen). Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian sebagai berikut : Saldo Awal per 31 Desember 2014

Rp

24,727,043,603.89

Koreksi Tambah

Rp

252,563,917.00

Koreksi Kurang

Rp

(1,379,249,117.67)


Rp


Rp


Rp

23,600,358,403.22 23,600,358,403.22

Rincian aset tetap lainnya dapat disajikan pada tabel berikut :


163




No.

SKPD

1

DINDIKPORA

2 3 4

DPU

5 6 7

Per 1 Januari 2015


Naik/Turun

17,817,871,957.47

17,817,878,058.14

(6,100.67)

DKK

91,983,500.00

91,983,500.00

0.00

RSUD Bendan

16,254,600.00

16,254,600.00

0.00

1,958,818,050.00

3,201,049,000.00

(1,242,230,950.00)

BAPPEDA

4,632,700.00

4,632,700.00

0.00

RISTEKIN

0.00

0.00

0.00

DISHUBPARBUD

189,043,700.00

189,043,700.00

0.00

8

BLH

797,550,380.00

797,550,380.00

0.00

9

DINDUKCAPIL

192,500.00

192,500.00

0.00

10 SOSNAKERTRANS

20,272,000.00

20,272,000.00

0.00

11 PERINDAGKOP

1,572,500.00

1,572,500.00

0.00

12 BPMP2T

5,952,600.00

5,952,600.00

0.00

174,828,350.00

59,276,500.00

115,551,850.00

192,500.00

192,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13 KESBANGPOPL 14 SATPOL PP 15 BPBD 16 SETDA

96,852,700.00

96,852,700.00

0.00

120,684,041.00

120,684,041.00

0.00

18 INSPEKTORAT

8,199,700.00

8,199,700.00

0.00

19 KEC.PEKL.UTARA

5,034,957.00

5,034,957.00

0.00

20 KEC.PEKL.SELATAN

1,677,500.00

1,677,500.00

0.00

21 KEC.PEKL.BARAT

192,500.00

192,500.00

0.00

22 KEC.PEKL.TIMUR

192,500.00

192,500.00

0.00

23 DPPKAD

265,000.00

265,000.00

0.00

24 BKD

418,500.00

418,500.00

0.00


192,500.00

192,500.00

0.00

17 SETWAN

26 KEL.PANJANGWETAN

120,000.00

120,000.00

0.00

2,692,500.00

2,692,500.00

0.00

28 KEL.BANDENGAN

192,500.00

192,500.00

0.00

29 KEL.PANJANGBARU

120,000.00

120,000.00

0.00

30 KEL.KRAPYAK

385,000.00

385,000.00

0.00

2,227,500.00

2,227,500.00

0.00

20,410,500.00

20,410,500.00

0.00

1,030,000.00

1,030,000.00

0.00


952,500.00

952,500.00

0.00


385,000.00

385,000.00

0.00

20,423,000.00

20,423,000.00

0.00

37 KEL.BANYURIP

525,000.00

525,000.00

0.00

38 KEL.MEDONO

192,500.00

192,500.00

0.00

20,038,000.00

20,038,000.00

0.00

40 KEL.TIRTO

192,500.00

192,500.00

0.00


385,000.00

385,000.00

0.00

27 KEL.DEGAYU

31 KEL.PADUKUHANKRATON 32 KEL.JENGGOT 33 KEL.BUARAN KRADENAN

36 KEL.SOKO DUWET

39 KEL.PODOSUGIH



385,000.00

385,000.00

0.00

21,383,531,735.47

22,510,216,936.14

(1,126,685,200.67)

164




No.

SKPD SALDO PINDAHAN

Per 1 Januari 2015


Naik/Turun

21,383,531,735.47

22,510,216,936.14

(1,126,685,200.67)


577,500.00

577,500.00

0.00

44 KEL.PRINGREJO

577,500.00

577,500.00

0.00

45 KEL.KAUMAN

20,808,000.00

20,808,000.00

0.00

46 KEL.PONCOL

192,500.00

192,500.00

0.00

47 KEL.KLEGO

192,500.00

192,500.00

0.00

48 KEL.GAMER

192,500.00

192,500.00

0.00


385,000.00

385,000.00

0.00

50 KEL.SETONO

637,500.00

637,500.00

0.00

51 KEL.KALIBAROS

410,000.00

410,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

192,500.00

192,500.00

0.00

993,744,322.00

993,744,322.00

0.00

21,939,000.00

21,939,000.00

0.00

52 KKP 53 BPMP2AKB 54 KPAD 55 DISKOMINFO 56 DPPK JUMLAH

1,176,977,845.75

1,176,977,845.75

0.00

23,600,358,403.22

24,727,043,603.89

(1,126,685,200.67)

h. Akumulasi Penyusutan Nilai akumulasi penyusutan aset pada neraca restatement adalah sebesar Rp617.976.347.927.96 (enam ratus tujuh belas milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan puluh enam sen). Nilai akumulasi penyusutan dapat dirinci sebagai berikut :


165




No.

SKPD

Per 1 Januari 2015

1

DINDIKPORA

132,405,386,023.22

2

DKK

30,597,302,883.90

3

RSUD Bendan

32,803,571,965.00

4

DPU

5

BAPPEDA

1,405,382,828.00

6

RISTEKIN

157,503,278.12

7

DISHUBPARBUD

8

BLH

4,257,561,068.72

9

DINDUKCAPIL

1,923,623,995.04

208,404,592,049.68

10 SOSNAKERTRANS 11 PERINDAGKOP 12 BPMP2T

13,833,996,218.00

8,566,962,437.00 76,191,593,069.48 1,472,746,270.41

13 KESBANGPOPL

599,409,636.00

14 SATPOL PP

1,177,204,275.00

15 BPBD

1,205,699,307.00

16 SETDA

14,826,175,038.93

17 SETWAN

9,248,286,309.26

18 INSPEKTORAT

1,030,959,675.00

19 KEC.PEKL.UTARA

806,202,228.00

20 KEC.PEKL.SELATAN

680,637,327.00

21 KEC.PEKL.BARAT

771,269,859.00

22 KEC.PEKL.TIMUR

1,265,757,053.00

23 DPPKAD

12,809,297,220.50

24 BKD

1,752,496,329.00


892,601,651.00

26 KEL.PANJANGWETAN

576,394,083.00

27 KEL.DEGAYU

491,629,042.00

28 KEL.BANDENGAN

412,771,353.00

29 KEL.PANJANGBARU

110,579,586.00

30 KEL.KRAPYAK

2,442,565,593.00


1,832,003,105.00

32 KEL.JENGGOT

669,120,210.00


721,096,603.00

34 KEL.KURIPANKERTOHARJO 35 KEL.KURIPAN YOSOREJO 36 KEL.SOKO DUWET 37 KEL.BANYURIP 38 KEL.MEDONO

1,054,809,282.00 459,182,152.00 1,989,088,283.00 429,301,972.00 2,536,718,186.00

39 KEL.PODOSUGIH

508,028,800.00

40 KEL.TIRTO

356,905,083.00


963,186,711.00



1,484,455,907.00 576,124,053,946.26

166




No.

SKPD

Per 1 Januari 2015

SALDO PINDAHAN

576,124,053,946.26


1,070,752,131.00

44 KEL.PRINGREJO

2,853,643,775.00

45 KEL.KAUMAN

1,361,915,747.00

46 KEL.PONCOL

493,207,652.00

47 KEL.KLEGO

540,625,430.00

48 KEL.GAMER

529,474,537.00


9,156,647,410.00

50 KEL.SETONO

1,248,649,287.00

51 KEL.KALIBAROS

804,784,916.00

52 KKP

225,471,766.00

53 BPMP2AKB

2,594,883,921.00

54 KPAD

1,783,336,536.04

55 DISKOMINFO

6,634,567,006.91

56 DPPK

12,554,333,866.75 JUMLAH

617,976,347,927.96

3. Aset Tak Berwujud Aset tak berwujud perlu disajikan kembali terkait dengan nilai buku setelah dikurangi

akumulasi

amortisasi.

Kebijakan

pada

Pemerintah

Kota

Pekalongan, untuk aset tak berwujud diamortisasi selama 5 tahun. Rincian aset tak berwujud dapat disajikan pada tabel dibawah ini :


167




SKPD

Nilai Perolehan ATB

DINDIKPORA

Akumulasi Amortisasi

Nilai Buku

84,319,172.86

42,413,200.34

DKK

125,300,000.00

107,700,000.00

17,600,000.00

RSUD Bendan

619,189,000.00

349,642,200.00

269,546,800.00

16,390,000.00

9,834,000.00

6,556,000.00

BAPPEDA

0.00

0.00

0.00

RISTEKIN

0.00

0.00

0.00

106,547,725.00

93,228,180.00

13,319,545.00

DPU

DISHUBPARBUD BLH DINDUKCAPIL SOSNAKERTRANS

41,905,972.52

0.00

0.00

0.00

48,257,000.00

28,954,200.00

19,302,800.00

0.00

0.00

0.00

13,098,672,000.00

0.00

13,098,672,000.00

249,085,400.00

232,685,400.00

16,400,000.00

KESBANGPOPL

0.00

0.00

0.00

SATPOL PP

0.00

0.00

0.00

BPBD

0.00

0.00

0.00

SETDA

0.00

0.00

0.00

SETWAN

0.00

0.00

0.00

INSPEKTORAT

0.00

0.00

0.00

KEC.PEKL.UTARA

0.00

0.00

0.00

KEC.PEKL.SELATAN

0.00

0.00

0.00

KEC.PEKL.BARAT

0.00

0.00

0.00

KEC.PEKL.TIMUR

0.00

0.00

0.00

205,279,330.00

109,167,598.00

96,111,732.00

PERINDAGKOP BPMP2T

DPPKAD BKD

2,695,000.00

2,156,000.00

539,000.00

KEL.KANDANGPANJANG

0.00

0.00

0.00

KEL.PANJANGWETAN

0.00

0.00

0.00

KEL.DEGAYU

0.00

0.00

0.00

KEL.BANDENGAN

0.00

0.00

0.00

KEL.PANJANGBARU

0.00

0.00

0.00

KEL.KRAPYAK

0.00

0.00

0.00

KEL.PADUKUHANKRATON

0.00

0.00

0.00

KEL.JENGGOT

0.00

0.00

0.00

KEL.BUARAN KRADENAN

0.00

0.00

0.00

KEL.KURIPANKERTOHARJO

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

KEL.SOKO DUWET

0.00

0.00

0.00

KEL.BANYURIP

0.00

0.00

0.00

KEL.MEDONO

0.00

0.00

0.00

KEL.PODOSUGIH

0.00

0.00

0.00

KEL.TIRTO

0.00

0.00

0.00

KEL.SAPURO KEBULEN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

KEL.BENDAN KERGON JUMLAH


0.00 14,555,734,627.86

975,780,778.34 13,579,953,849.52

168




No.

SKPD

Nilai Perolehan ATB

SALDO PINDAHAN

Akumulasi Amortisasi

Nilai Buku

14,555,734,627.86

975,780,778.34

13,579,953,849.52


0.00

0.00

0.00

44 KEL.PRINGREJO

0.00

0.00

0.00

45 KEL.KAUMAN

0.00

0.00

0.00

46 KEL.PONCOL

0.00

0.00

0.00

47 KEL.KLEGO

0.00

0.00

0.00

48 KEL.GAMER

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

50 KEL.SETONO

0.00

0.00

0.00

51 KEL.KALIBAROS

0.00

0.00

0.00

52 KKP

0.00

0.00

0.00

53 BPMP2AKB

9,490,800.00

1,898,160.00

7,592,640.00

54 KPAD

75,855,000.00

67,075,000.00

8,780,000.00

55 DISKOMINFO

55,412,000.00

33,247,200.00

22,164,800.00

56 DPPK JUMLAH

1,500,000.00

300,000.00

1,200,000.00

14,697,992,427.86

1,078,301,138.34

13,619,691,289.52

4. Aset Lain-lain Aset lain-lain merupakan aset tetap dengan kondisi yang rusak berat, sehingga aset tersebut tidak dapat digunakan untuk menunjang kinerja SKPD.

Nilai

aset

lain-lain

sebelum

restatement

adalah

sebesar

Rp5.930.604.941,36 (lima milyar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah tiga puluh enam sen), setelah restatement menjadi Rp5.942.280.941,36 (lima milyar sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah tiga puluh enam sen). Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian sebagai berikut : Saldo Awal per 31 Desember 2014

Rp

5,930,604,941.36

Koreksi Tambah

Rp

666,509,481.00

Koreksi Kurang

Rp

(654,833,481.00)


Rp

5,942,280,941.36

Rincian aset lain-lain dapat disajikan sebagai berikut :


169




No.

SKPD

Per 1 Januari 2015

1

DINDIKPORA

2

DKK

3

RSUD Bendan

4

DPU

5

BAPPEDA

6

RISTEKIN

0.00

7

DISHUBPARBUD

8

BLH

9

DINDUKCAPIL

10 SOSNAKERTRANS 11 PERINDAGKOP 12 BPMP2T 13 KESBANGPOPL 14 SATPOL PP 15 BPBD 16 SETDA 17 SETWAN 18 INSPEKTORAT 19 KEC.PEKL.UTARA 20 KEC.PEKL.SELATAN


Naik/Turun

3,809,398,529.40

3,809,398,529.40

0.00

495,139,047.96

495,139,047.96

0.00

900,000.00

0.00

900,000.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

92,375,920.00

92,375,920.00

0.00

131,222,060.00

131,222,060.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47,942,000.00

47,942,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19,268,150.00

19,268,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29,503,000.00

29,503,000.00

0.00

142,029,183.00

135,029,183.00

7,000,000.00

587,288.00

587,288.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,750,000.00

3,750,000.00

0.00

21 KEC.PEKL.BARAT

0.00

0.00

0.00

22 KEC.PEKL.TIMUR

2,815,100.00

2,815,100.00

0.00

23 DPPKAD

2,825,000.00

2,825,000.00

0.00

24 BKD

2,100,000.00

2,100,000.00

0.00


5,167,000.00

5,167,000.00

0.00

26 KEL.PANJANGWETAN

15,172,882.00

17,172,882.00

(2,000,000.00)

27 KEL.DEGAYU

3,250,000.00

3,250,000.00

0.00

28 KEL.BANDENGAN

3,375,000.00

3,375,000.00

0.00

29 KEL.PANJANGBARU

666,271.00

666,271.00

0.00

30 KEL.KRAPYAK

11,720,000.00

11,720,000.00

0.00


30,802,164.00

30,802,164.00

0.00

0.00

0.00

0.00

995,000.00

995,000.00

0.00


4,902,000.00

4,902,000.00

0.00


6,009,800.00

6,009,800.00

0.00

36 KEL.SOKO DUWET

5,710,000.00

5,710,000.00

0.00

192,475,082.00

192,475,082.00

0.00

650,000.00

650,000.00

0.00

32 KEL.JENGGOT 33 KEL.BUARAN KRADENAN

37 KEL.BANYURIP 38 KEL.MEDONO 39 KEL.PODOSUGIH

0.00

0.00

0.00

40 KEL.TIRTO

3,200,000.00

3,200,000.00

0.00


3,185,000.00

3,185,000.00

0.00



0.00

0.00

0.00

5,067,635,477.36

5,061,735,477.36

5,900,000.00

170




No.

SKPD

Per 1 Januari 2015

SALDO PINDAHAN


5,067,635,477.36


Naik/Turun

5,061,735,477.36

5,900,000.00

0.00

0.00

0.00

44 KEL.PRINGREJO

23,325,000.00

23,325,000.00

0.00

45 KEL.KAUMAN

28,616,700.00

28,616,700.00

0.00

46 KEL.PONCOL

1,500,000.00

1,500,000.00

0.00

800,000.00

800,000.00

0.00

47 KEL.KLEGO 48 KEL.GAMER

0.00

0.00

0.00


2,987,000.00

2,987,000.00

0.00

50 KEL.SETONO

7,457,000.00

7,457,000.00

0.00

51 KEL.KALIBAROS

6,935,000.00

6,935,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52 KKP 53 BPMP2AKB

686,648,481.00

686,648,481.00

0.00

54 KPAD

60,289,283.00

60,289,283.00

0.00

55 DISKOMINFO

47,616,000.00

47,616,000.00

0.00

56 DPPK JUMLAH

8,471,000.00

2,695,000.00

5,776,000.00

5,942,280,941.36

5,930,604,941.36

11,676,000.00

5. Pendapatan Diterima Dimuka Pada akun pendapatan diterima dimuka, nilai yang dicantumkan adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Pendapatan Diterima Dimuka perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan. Pendapatan diterima dimuka per 1 Januari 2015 adalah sebesar Rp985.062.368,42 (sembilan ratus delapan puluh lima juta enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah empat puluh dua sen). Akun pendapatan diterima dimuka dapat dirinci sebagai berikut : No.

SKPD

Pendapatan Diterima Dimuka

1

DISHUBPARBUD

132,321,613.00

2

DPPKAD

618,957,755.42

3

DPU

4

SETDA (BAG.TAPEM)

876,750.00 JUMLAH

232,906,250.00 985,062,368.42

6. Ekuitas Saldo ekuitas sebelum restatement adalah sebesar Rp2.400.870.703.928,97 (dua trilyun empat ratus milyar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

171




tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah sembilan puluh tujuh sen), dan setelah restatement menjadi Rp1.775.089.337.047,18 (satu trilyun tujuh ratus tujuh puluh lima milyar delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah delapan belas sen). Nilai ekuitas per 31 Desember 2015 menjadi turun dikarenakan berkurangnya nilai buku aset karena adanya penyusutan. 5.3.2 Pos Neraca Per 31 Desember 2015 Neraca Pemerintah Kota Pekalongan menggambarkan posisi keuangan aset, kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2015 dan perbandingannya dengan neraca per 1 Januari 2015, dengan uraian sebagai berikut : 5.3.2.2 Penjelasan Pos Aset Total aset Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.893.808.840.396,88 (satu trilyun delapan ratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus delapan juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah delapan puluh delapan sen), dengan rincian sebagai berikut : Uraian

Per 31 Desember 2015 Rp

Aset Lancar

Naik/Turun

Rp

%

151,468,777,151.04

131,624,166,070.32

15.08

66,510,902,364.14

49,362,480,476.28

34.74

1,643,891,634,885.52

1,558,143,944,340.12

5.50

11,277,248,510.00

(100.00)

31,937,525,996.18

31,931,952,230.88

0.02

1,893,808,840,396.88

1,782,339,791,627.60

6.25

Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Dana Cadangan

-

Aset Lainnya Juml ah

Per 1 Januari 2015

Nilai aset tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 6,25% jika dibandingkan dengan nilai aset per 1 Januari 2015 sebesar Rp1.782.339.791.627,60 (satu trilyun tujuh ratus delapan puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah enam puluh sen). Komposisi aset Pemerintah Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 1. Aset Lancar Aset Lancar menggambarkan kekayaan yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan yang diperkirakan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu sama atau kurang dari 12 bulan. Nilai aset lancar per 31 Desember 2015 LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

172




adalah sebesar Rp151.468.777.151,04 (seratus lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh satu rupiah empat sen), dengan rincian sebagai berikut: Uraian


Per 1 Januari 2015

Naik/Turun

Rp

Rp

%

Kas dan Setara Kas

120.279.113.841,09

102.490.234.488,00

0,00

0,00

34.977.578.988,00

32.419.093.912,00

Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi

2.448.442.293,00

63,84

5.717.768.551,14

100,74

79.174.062,00

2.032.972.145,00

(96,11)

(28.683.503.329,91)

(24.622.649.027,42)

16,49

29.129.166,67

30.997.083,33

(6,03)

9.297.976.258,38

11.107.306.625,27

(16,29)

151.468.777.151,04

131.624.166.070,32

15,08

Piutang Transfer Pemda lainnya

Persediaan Juml ah

7,89

4.011.643.767,00

Piutang Transfer Pemerintah Lainnya

Belanja Dibayar Dimuka

-

11.477.664.397,81

Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang

17,36

0,00

Secara umum nilai aset lancar per 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar 15,08% jika dibandingkan dengan nilai aset lancar per 1 Januari 2015 sebesar Rp131.624.166.070,32 (seratus tiga puluh satu milyar enam ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu tujuh puluh rupiah tiga puluh dua sen). a. Kas Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Rekening ini menggambarkan saldo kas di BUD, kas di bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan dengan rincian saldo per tanggal 31 Desember 2015 dan per 1 Januari 2015 adalah sebagai berikut : Uraian Kas di Kas Daerah

Per 31 Desember 2015 Rp

Per 1 Januari 2015

Naik/Turun

Rp

%

92,759,961,319.00

76,835,978,296.00

Kas di Bendahara Penerimaan

12,897,001.00

1,097,345,823.00

(98.82)

Kas di Bendahara Pengeluaran

0.00

17,443,489.00

(100.00)

25,725,002,703.00

24,539,466,880.00

4.83

1,781,252,818.09

0.00

0.00

120,279,113,841.09 102,490,234,488.00

17.36

Kas di BLUD Kas Lainnya Juml ah


20.72

173




Saldo kas per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp120.279.113.841,09 (seratus dua puluh milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah sembilan sen), dengan penjelasan sebagai berikut : 1. Kas di Kas Daerah (BUD) Kas di Kas Daerah meliputi kas di RKUD Kota Pekalongan pada PT. Bank Jateng (100700009.1) dan deposito milik Pemerintah Kota Pekalongan.

Saldo

kas

di

Kas

Daerah

adalah

sebesar

Rp92.759.961.319,00 (sembilan puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri dari : a. Kas

di

RKUD

per

31

Desember

2015

adalah

sebesar

Rp24.759.961.319,00 (dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan belas rupiah). Kas tersebut tersimpan pada rekening giro di Bank Jateng Cabang Pekalongan. b. Saldo deposito milik Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp68.000.000.000,00 (enam puluh delapan milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Bank Jateng

Jumlah (Rp) 50,000,000,000.00

BTN

3,000,000,000.00

BRI

4,000,000,000.00

BNI

5,000,000,000.00

BRI Syariah

1,000,000,000.00

Bank Mandiri

5,000,000,000.00

Jumlah

68,000,000,000.00

2. Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp12.897.001,00 (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu satu rupiah), yang terdiri dari : a. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 belum disetorkan ke rekening kas LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

174




daerah sebesar Rp2.729.500,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); b. Kas di Bendahara Rusunawa sebesar Rp10.167.501,00 (sepuluh juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus satu rupiah) yang terdiri dari : -

Jasa bunga tabungan tahun 2013 dan tahun 2014 atas uang jaminan

penghuni

rusunawa

yang

belum

disetorkan

ke

rekening kas daerah sebesar Rp2.597.501,00. -

Saldo uang jaminan penghuni rusunawa yang kabur tahun 2013 dan 2014 sebesar Rp7.570.000,00

3. Kas di BLUD Saldo

kas

di

BLUD

per

31

Desember

2015

adalah

sebesar

Rp25.725.002.703,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ribu tujuh ratus tiga rupiah), yang terdiri dari :  Kas di BLUD RSUD Bendan per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp23.482.271.867,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);  Kas di BLUD Puskesmas per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp2.242.730.836,00 (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah). 4. Kas Lainnya (Sisa Kas Dana BOS Tahun 2015) Selain dari saldo kas diatas, terdapat saldo kas yang sumbernya dari dana BOS – sekolah negeri (Biaya Operasional Sekolah) sebesar Rp1.781.252.818,09 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah sembilan sen). Sisa kas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :


175




Jejang Pendidikan

Saldo Awal 1 Januari 2015

Tahun 2015

Saldo Akhir

Penerimaan

Pengeluaran

31 Des 2015

SD

353.975.695,00

13.266.600.000,00

13.073.195.321,00

547.380.374,00

SMP

187.655.897,00

9.622.000.000,00

8.671.887.542,00

1.137.768.355,00

SMA

1.016.252,00

3.430.000.000,00

3.423.000.000,00

8.016.252,00

SMK Jumlah

24.187.590,00

3.891.900.000,00

3.827.999.842,91

88.087.747,09

566.835.434,00

30.210.500.000,00

28.996.082.705,91

1.781.252.728,09

Sisa kas dari dana BOS tersebut tersimpan pada rekening masingmasing sekolah. Adapun rincian sisa dana BOS setiap sekolah dapat disajikan pada tabel dibawah ini :


176




Nama Sekolah

Saldo Awal 1 Januari 2015

Tahun 2015 Penerimaan

Saldo Akhir

Pengeluaran

31 Desember 2015

SDN Kraton Kidul

2,508,229

132,200,000

116,963,706

17,744,523

SDN Kramatsari 01

8,887,744

331,200,000

336,826,477

3,261,267

244,087

265,200,000

255,986,513

9,457,574

SD Negeri Bendan 03

1,132,024

73,600,000

73,611,940

1,120,084

SD Negeri Bendan 04

3,469,645

92,000,000

94,081,650

1,387,995

SD Negeri Bendan 08

9,016,639

118,800,000

121,563,400

6,253,239

SD Negeri Sapuro 01

7,242,774

348,800,000

348,800,000

7,242,774

SD Negeri Sapuro 05

17,305,375

310,800,000

302,870,525

25,234,850

SD Negeri P odosugih 01

2,005,661

174,400,000

149,909,243

26,496,418

SD Negeri P odosugih 03

1,871,526

160,600,000

159,722,100

2,749,426

SD Negeri Medono 01

3,509,294

188,000,000

183,261,960

8,247,334

SD Negeri Medono 04

1,077,437

132,200,000

132,287,400

990,037

SD Negeri Medono 07

1,071,758

181,400,000

180,225,475

2,246,283

SD Negeri Medono 08

18,291,931

183,200,000

196,824,429

4,667,502

SDN Bendan 01

SD Negeri Kebulen

610,421

72,800,000

72,270,474

1,139,947

SD Negeri T irto 01

3,762,535

226,400,000

228,476,563

1,685,972

SD Negeri T irto 03

44,776,514

425,200,000

451,381,676

18,594,838

SD Negeri P asirsari 01

240,932

100,800,000

98,621,900

2,419,032

SD Negeri P asirsari 02

155,727

54,800,000

54,800,000

155,727

SD Negeri T egalrejo

2,594,848

162,600,000

162,186,081

3,008,767

SD Negeri Bumirejo

2,928,368

57,000,000

54,755,728

5,172,640

SD Negeri P ringlangu

6,103,506

158,400,000

158,267,700

6,235,806

SD Negeri Keputran 04

3,283,637

257,600,000

248,197,604

12,686,033

SD Negeri Keputran 06

963,818

245,800,000

243,561,332

3,202,486

151,103

44,400,000

43,924,258

626,845

SD Negeri Landungsari 01

6,794,581

405,200,000

389,934,750

22,059,831


4,535,776

157,000,000

150,956,427

10,579,349

SD Negeri Noyontaan 03

571,812

68,400,000

68,820,778

151,034

SD Negeri P oncol 01

11,539,901

387,000,000

367,283,846

31,256,055


4,268,183

463,200,000

466,426,450

1,041,733


2,168,265

146,400,000

143,931,977

4,636,288

SD Negeri Sampangan 01

8,657,987

224,600,000

214,175,150

19,082,837

977,188

227,400,000

228,329,365

47,823


SD Negeri Klego 01

145,400,000

141,173,408

4,226,592

SD Negeri Gamer 01

4,720,499

106,000,000

106,570,205

4,150,294

SD Negeri Gamer 02

2,557,154

151,200,000

148,515,216

5,241,938

SD Negeri Sokorejo

7,735,861

143,200,000

147,936,948

2,998,913

917,046

74,200,000

68,539,003

6,578,043

SD Negeri Klego 04

SD Negeri Baros

5,763,350

118,600,000

113,081,822

11,281,528

204,413,136

7,316,000,000

7,225,053,479

295,359,657

SD Negeri Dekoro Jumlah


177




Nama Sekolah Saldo Pindahan

Saldo Aw al 1 Januari 2015

Tahun 2015 Penerimaan

Saldo Akhir

Pengeluaran

31 Desember 2015

204,413,136

7,316,000,000

7,225,053,479

295,359,657

5,511,343

150,400,000

150,786,304

5,125,039

SD Negeri Kradenan 01

547,561

288,000,000

283,802,300

4,745,261


6,600,236

61,600,000

65,158,344

3,041,892


376,462

113,200,000

100,455,400

13,121,062

SD Negeri Karangmalang

SD Negeri Buaran

110,600,000

107,200,000

3,519,094

216,565

119,094

102,800,000

98,461,050

4,555,515

SD Negeri Jenggot

5,134,466

127,600,000

118,197,208

14,537,258

SD Negeri Kertoharjo

2,036,332

99,200,000

97,245,600

3,990,732

1,343,966

84,600,000

83,838,150

2,105,816

911,430

67,600,000

64,789,347

3,722,083

2,783,333

170,400,000

164,166,499

9,016,834

4,816,100

139,800,000

135,721,110

8,894,990

SD Negeri Yosorejo 01

896,127

119,000,000

118,653,485

1,242,642

SD Negeri Yosorejo 02

716,508

137,200,000

137,346,800

569,708

SD Negeri Duw et

254,403

80,400,000

80,562,947

91,456

SD Negeri Soko

824,385

55,200,000

55,852,281

172,104

2,827,841

350,000,000

349,074,388

3,753,453

5,276,856

177,200,000

164,341,173

18,135,683

4,564,826

277,800,000

277,721,211

4,643,615

7,307,646

389,200,000

396,221,350

286,296

26,699,125

440,400,000

439,357,606

27,741,519

1,084,019

277,400,000

276,384,918

2,099,101

SD Negeri Dukuh

380,324

88,800,000

88,200,000

980,324

SD Negeri Kraton

35,188,535

417,600,000

363,798,333

88,990,202

8,619,570

164,600,000

165,707,750

7,511,820

4,270,593

134,800,000

134,718,150

4,352,443

SD Negeri Banyurip Ageng

01 SD Negeri Kertoharjo 02 SD Negeri Kuripan Kidul 02 SD Negeri Kuripan Lor 01 SD Negeri Kuripan Lor 02

SD Negeri Panjang Wetan 01 SD Negeri Panjang Wetan 03 SD Negeri Panjang Wetan 04 SD Negeri Kandang Panjang 01 SD Negeri Kandang Panjang 02 SD Negeri Kandang Panjang 10

SD Negeri Krapyak Lor 01 SD Negeri Krapyak Lor 02 SD Negeri Krapyak Lor 04 Jumlah

327,297

123,800,000

124,100,000

27,297

334,048,079

12,065,200,000

11,866,915,183

532,332,896


178




Nama Sekolah Saldo Pindahan

Saldo Aw al 1 Januari 2015

Tahun 2015

Saldo Akhir

Penerimaan

Pengeluaran

334,048,079

12,065,200,000

11,866,915,183

532,332,896

1,326,315

171,000,000

172,376,315

-50,000

388,113

162,800,000

162,425,906

762,207

4,515,007

167,600,000

170,700,000

1,415,007

599,154

118,000,000

114,920,300

3,678,854

SD Negeri Krapyak Lor

31 Desember 2015

05 SD Negeri Krapyak Kidul 02 SD Negeri Bandengan 01 SD Negeri Bandengan 02 SD Negeri Pabean

975,530

213,600,000

214,048,000

527,530

SD Negeri Degayu 01

7,053,028

110,800,000

115,764,340

2,088,688

SD Negeri Degayu 02

5,070,469

184,000,000

182,445,277

6,625,192

73,600,000

73,600,000

0

673,500,000

673,491,000

9,000

SDLB Negeri Kota SMP Negeri 1 SMP Negeri 2

7,944,757

631,500,000

605,314,663

34,130,094

SMP Negeri 3

12,119,085

420,000,000

345,023,179

87,095,906

SMP Negeri 4

3,887,642

584,500,000

517,371,970

71,015,672

SMP Negeri 5

13,052,269

518,250,000

417,230,367

114,071,902

SMP Negeri 6

703,110

744,750,000

683,130,059

62,323,051

SMP Negeri 7

12,837,269

621,000,000

532,079,670

101,757,599

SMP Negeri 8

3,970,785

640,500,000

570,500,000

73,970,785

9,165,975

362,750,000

365,277,750

6,638,225

449,750,000

408,467,500

41,282,500

12,859,528

720,250,000

676,055,300

57,054,228

6,835,244

507,250,000

413,575,588

100,509,656

1,150,807

613,500,000

608,474,290

6,176,517

442,106

630,500,000

479,048,553

151,893,553

31,072,881

451,000,000

387,326,274

94,746,607

470,017,153

21,835,600,000

20,755,561,484

1,550,055,669

SMP Negeri 9 Pekalongan SMP Negeri 10 Pekalongan SMP Negeri 11 Pekalongan SMP Negeri 12 Pekalongan SMP Negeri 13 Pekalongan SMP Negeri 14 Pekalongan SMP Negeri 15 Pekalongan Jumlah


179




Nama Sekolah

Saldo Aw al

Tahun 2015

1 Januari 2015

Penerimaan

Saldo Akhir

Pengeluaran

31 Desember 2015

Saldo Pindahan

470,017,153

SMP Negeri 16

25,823,228

601,500,000

583,893,998

43,429,230

45,791,301

451,500,000

405,627,381

91,663,920

-

1,068,000,000

1,067,400,000

600,000

-

849,600,000

846,600,000

3,000,000

-

751,000,000

749,400,000

1,600,000

1,016,252

761,400,000

759,600,000

2,816,252

21,835,600,000

20,755,561,484

1,550,055,669

Pekalongan SMP Negeri 17 Pekalongan SMAN 1 PEKALONGAN SMAN 2 PEKALONGAN SMAN 3 PEKALONGAN SMAN 4 PEKALONGAN SMKN 1

24,187,590.00

1,012,200,000.00

1,009,200,000.00

27,187,590.00

0.00

1,231,200,000.00

1,231,799,999.91

(599,999.91)

0.00

1,240,800,000.00

1,179,599,843.00

61,200,157.00

0.00

407,700,000.00

407,400,000.00

300,000.00

566,835,524.00

30,210,500,000.00

28,996,082,705.91

1,781,252,818.09

PEKALONGAN SMKN 2 PEKALONGAN SMKN 3 PEKALONGAN SMKN 4 PEKALONGAN Jumlah

b. Piutang Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Saldo piutang Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp21.862.557.884,90 (dua puluh satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh sen) meningkat sebesar Rp3.866.930.011,18 (tiga milyar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu sebelas rupiah delapan belas sen) atau 21,49% jika dibandingkan saldo piutang bersih per 1 Januari 2015 sebesar Rp17.995.627.873,72 (tujuh belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah tujuh puluh dua sen). Rincian piutang daerah tahun 2015 adalah sebagai berikut :


180




Uraian Piutang Pajak


Per 1 Januari 2015

Naik/Turun

Rp

Rp

%

11.692.642.490,40

11.198.611.537,10

4,41

Piutang Retribusi

1.918.608.290,60

647.480.624,40

196,32

Piutang Lainnya

8.172.133.041,90

4.116.563.567,22

98,52

79.174.062,00

2.032.972.145,00

(96,11)

21.862.557.884,90

17.995.627.873,72

Piutang Dana Bagi Hasil Juml ah

21,49

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan maka Piutang Daerah yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2015 adalah nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value). Umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota tersebut adalah sebagai berikut : 

Piutang Pajak Uraian

Umur Piutang

% Penyisihan

Piutang Lancar

Kurang dari 1 tahun

10%

Piutang Kurang Lancar

1 tahun sampai dengan atau kurang dari 3 tahun 3 tahun sampai dengan kurang dari 5 tahun 5 tahun atau lebih dari 5 tahun

30%

Piutang Diragukan Piutang Macet



50% 100%

Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya Uraian

Umur Piutang

% Penyisihan

Piutang Lancar

Kurang dari 1 tahun

10%

Piutang Kurang Lancar

1 tahun sampai dengan atau kurang dari 2 tahun 2 tahun sampai dengan atau kurang dari 3 tahun 3 tahun atau lebih dari 3 tahun

30%

Piutang Diragukan Piutang Macet



50% 100%

Piutang BLUD Umur Piutang

Sampai dengan 2 tahun Lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun

% Penyisihan 25% 35%

Lebih dari 3 tahun sampai dengan 4 tahun

50%

Lebih dari 4 tahun sampai dengan 5 tahun

75%

Lebih dari 5 tahun


100%

181




Berikut penjelasan masing-masing piutang : 1. Piutang Pajak Dasar pengakuan piutang pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKPD, yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum diterima pembayaran dari wajib pajak. Saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2015 adalah

sebesar

Rp34.977.578.988,00

(tiga

puluh

empat

milyar

sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lim ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri dari: Jenis Piutang Pajak Pajak Hotel

Saldo per 31 Desember 2015 5,398,999.00

Pajak Restoran

38,577,494.00

Pajak Hiburan

19,949,000.00

Pajak Reklame

260,233,280.00

Pajak Penerangan Jalan Non PLN Pajak Parkir

9,905.00 9,332,500.00

Pajak Air Tanah

23,455,764.00

Pajak Sarang Burung Walet

14,480,000.00

Pajak Bumi dan Bangunan Juml ah

34,606,142,046.00 34,977,578,988.00

Piutang daerah disajikan sesuai dengan umur piutang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


182




KOLEKTIBILITAS PIUTANG PAJAK BERDASARKAN UMUR PIUTANG PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PER 31 DESEMBER 2015

NO

URAIAN

<1 Tahun (2015)

1 th s.d <3 th (2013-2014)

3 th sd < 5 th (2011-2012)

5 th atau > 5 th (<2010)

Jumlah

1

Pajak Hotel

0.00

0.00

4,969,908.00

429,091.00

5,398,999.00

2

Pajak Restoran

0.00

0.00

26,982,500.00

11,594,994.00

38,577,494.00

3

Pajak Hiburan

0.00

0.00

15,554,500.00

4,394,500.00

19,949,000.00

4

Pajak Reklame

0.00

57,754,378.00

118,156,148.00

84,322,754.00

260,233,280.00

5

Pajak Penerangan Jalan Non PLN

0.00

0.00

9,905.00

0.00

9,905.00

6

Pajak Parkir

0.00

0.00

5,157,500.00

4,175,000.00

9,332,500.00

7

Pajak Air Tanah

12,707,056.00

3,859,895.00

6,888,813.00

0.00

23,455,764.00

8


0.00

0.00

14,480,000.00

0.00

14,480,000.00

9

Pajak Bumi dan Bangunan

4,871,374,253.00

6,788,676,446.00

4,811,332,344.00

18,134,759,003.00

34,606,142,046.00

4,884,081,309.00

6,850,290,719.00

5,003,531,618.00

18,239,675,342.00

34,977,578,988.00

JUMLAH


183




Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan maka Piutang Daerah yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2015 adalah nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value). Sehingga nilai penyisihan piutang pajak berdasarkan umur piutang dapat disajikan sebagai berikut :


184




PENYISIHAN PIUTANG PAJAK TA. 2015

NO

UMUR PIUTANG PENYISIHAN PIUTANG

<1 Tahun (2015)

1 th s.d <3 th (2013-2014)

3 th sd < 5 th (2011-2012)

5 th atau > 5 th (<2010)

Lancar

Kurang Lancar

Diragukan

Macet

10%

30%

50%

100%

Jumlah

1

Pajak Hotel

0.00

0.00

2,484,954.00

429,091.00

2,914,045.00

2

Pajak Restoran

0.00

0.00

13,491,250.00

11,594,994.00

25,086,244.00

3

Pajak Hiburan

0.00

0.00

7,777,250.00

4,394,500.00

12,171,750.00

4

Pajak Reklame

0.00

17,326,313.40

59,078,074.00

84,322,754.00

160,727,141.40

5

Pajak Penerangan Jalan Non PLN

0.00

0.00

4,952.50

0.00

4,952.50

6

Pajak Parkir

0.00

0.00

2,578,750.00

4,175,000.00

6,753,750.00

7

Pajak Air Tanah

1,270,705.60

1,157,968.50

3,444,406.50

0.00

5,873,080.60

8


0.00

0.00

7,240,000.00

0.00

7,240,000.00

9

Pajak Bumi dan Bangunan

487,137,425.30

2,036,602,933.80

2,405,666,172.00

18,134,759,003.00

23,064,165,534.10

488,408,130.90

2,055,087,215.70

2,501,765,809.00

18,239,675,342.00

23,284,936,497.60

JUMLAH


185




Sehingga saldo piutang pajak setelah dikurangi penyisihan piutang tidak tertagih dapat disajikan sebagai berikut : Penyisihan Piutang Tidak tertagih

Saldo Piutang Pajak Bersih

5,398,999.00

2,914,045.00

2,484,954.00

Pajak Restoran

38,577,494.00

25,086,244.00

13,491,250.00

Pajak Hiburan

19,949,000.00

12,171,750.00

7,777,250.00

Pajak Reklame

260,233,280.00

160,727,141.40

99,506,138.60

9,905.00

4,952.50

4,952.50

Uraian

Piutang Pajak

Pajak Hotel

Pajak Penerangan Jalan Non PLN Pajak Parkir

9,332,500.00

6,753,750.00

2,578,750.00

Pajak Air Tanah

23,455,764.00

5,873,080.60

17,582,683.40


14,480,000.00

7,240,000.00

7,240,000.00

34,606,142,046.00

23,064,165,534.10

11,541,976,511.90

34,977,578,988.00

23,284,936,497.60

11,692,642,490.40

Pajak Bumi dan Bangunan Jumlah

Jika dibandingkan dengan saldo piutang bersih per 1 Januari 2015, maka saldo piutang per 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar 4,41%, dengan rincian sebagai berikut : Uraian Pajak Hotel


Per 1 Januari 2015

Naik/Turun

Rp

Rp

%

2.484.954,00

81.878.467,90

(96,97)

Pajak Restoran

13.491.250,00

33.833.267,00

(60,12)

Pajak Hiburan

7.777.250,00

11.599.400,00

(32,95)

Pajak Reklame

99.506.138,60

150.014.540,60

(33,67)

4.952,50

6.933,50

(28,57)

2.578.750,00

5.315.250,00

(51,48)

17.582.683,40

17.738.196,60

(0,88)

7.240.000,00

9.150.000,00

(20,87)

11.541.976.511,90

10.889.075.481,50

6,00

11.692.642.490,40

11.198.611.537,10

4,41

Pajak Penerangan Jalan Umum Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet PBB Jumlah


186




2. Piutang Retribusi Piutang

yang

diakui

atas

retribusi

daerah

yang

sudah

ada

ketetapannya yaitu Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang disamakan dengan surat ketetapan itu, yang pembayarannya belum diterima dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi. Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2015 sebelum penyisihan piutang adalah sebesar Rp4.011.643.767,00 (empat milyar sebelas juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), mengalami kenaikan sebesar 63,84% jika dibandingkan dengan

saldo

piutang

retribusi

per

1

Januari

2015

sebesar

Rp2.448.442.293,00 (dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah). Rincian piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut : Jenis Piutang Retribusi Titik Strategis

Per 31 Desember 2015 Rp 706,646,250.00

Sewa Tanah

18,810,323.00

Sewa Kolam Renang

15,000,000.00

Sarang Burung

5,850,000.00

Administrasi Umum

275,000.00

Sewa Konstruksi

0.00

Ijin Trayek

878,400.00

Sewa Rusunawa

91,830,071.00

Pemakaman dan Pengabuan Pemakaian Tempat Pasar/Grosir/Kios/Toko Ijin Gangguan

165,700,000.00 2,040,261,076.00 41,664,500.00

IMB

599,646,050.00

Ret.Pelayanan Kesehatan Menara Telekomunikasi Juml ah

46,730,600.00 278,351,497.00 4,011,643,767.00

Berdasarkan umur piutang, kolektibilitas piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut :


187




KOLEKTIBILITAS PIUTANG RETRIBUSI BERDASARKAN UMUR PIUTANG PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PER 31 DESEMBER 2015

NO

URAIAN

<1 Tahun (2015)

1 th s.d <2 th (2014)

2 th s.d < 3 th (2013)

3 th atau > 3 th (<2012)

JUMLAH

KETERANGAN

1

Retribusi Titik Strategis

0.00

0.00

116,595,000.00

590,051,250.00

706,646,250.00

DPPKAD

2

Retribusi Sewa Tanah

0.00

0.00

0.00

18,810,323.00

18,810,323.00

DPPKAD

3

Sarang burung

0.00

0.00

0.00

5,850,000.00

5,850,000.00

DPPKAD

4

Administrsi umum

0.00

0.00

0.00

275,000.00

275,000.00

DPPKAD

5

Kolam renang

0.00

0.00

15,000,000.00

0.00

15,000,000.00

DPPKAD

6

Sewa konstruksi reklame

0.00

DPPKAD

746,581,573.00

DPPKAD

878,400.00

DISHUB

Jumlah DPPKAD 7

8 9 10 11

Retribusi Ijin Trayek Retribusi Pemakaian Tempat Pasar/ Grosir / Kios/Toko Retribusi Ijin gangguan Retribusi IMB

13

Retribusi PKD Alat Berat Retribusi PKD Sewa Hunian Rusunawa Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat

14

Retribusi Menara Telekomunikasi

15

Retribusi Pelayanan Kesehatan Piutang BPJS Kes BKPM

12

Jumlah DPU

JUMLAH


0.00

0.00

131,595,000.00

513,600.00

80,000.00

284,800.00

812,857,250.00

170,520,787.00

102,189,793.00

614,986,573.00

2,040,261,076.00 9,098,400.00 490,824,950.00

81,163,193.00

1,234,400.00 23,492,500.00

7,346,878.00

662,500.00 31,509,100.00

3,320,000.00

954,693,246.00 30,669,200.00 53,819,500.00

599,646,050.00

DPU

0.00

DPU

0.00

40,805,000.00

51,155,000.00

44,700,000.00

29,040,000.00

612,793,143.00

81,994,378.00

79,529,100.00

82,859,500.00

275,786,285.00

2,565,212.00

91,830,071.00 165,700,000.00

46,730,600.00 256,394,777.00

314,261,193.00

188

1,683,208,519.00

BPMP2T

DPU DPU

857,176,121.00 278,351,497.00

46,730,600.00 1,757,779,278.00

PERINDAGKOP 41,664,500.00

4,011,643,767.00

DISKOMINFO DKK




PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI TA. 2015

NO

UMUR PIUTANG

PENYISIHAN PIUTANG

<1 Tahun (2015)

1 th s.d <2 th (2014)

2 th s.d < 3 th (2013)

3 th atau > 3 th (<2012)

Lancar

Kurang Lancar

Diragukan

Macet

10%

30%

50%

100%

Jumlah

KET.

1

Retribusi Titik Strategis

0.00

0.00

58,297,500.00

590,051,250.00

648,348,750.00

DPPKAD

2

Retribusi Sewa Tanah

0.00

0.00

0.00

18,810,323.00

18,810,323.00

DPPKAD

3

Sarang burung

0.00

0.00

0.00

5,850,000.00

5,850,000.00

DPPKAD

4

Administrsi umum

0.00

0.00

0.00

275,000.00

275,000.00

DPPKAD

5

Kolam renang

0.00

0.00

7,500,000.00

0.00

7,500,000.00

DPPKAD

6

Sewa konstruksi reklame

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DPPKAD

0.00

0.00

65,797,500.00

614,986,573.00

680,784,073.00

DPPKAD

51,360.00

24,000.00

142,400.00

0.00

217,760.00

DISHUB

81,285,725.00

51,156,236.10

51,094,896.50

954,693,246.00

1,138,230,103.60

909,840.00

370,320.00

331,250.00

30,669,200.00

32,280,610.00

49,082,495.00

7,047,750.00

15,754,550.00

53,819,500.00

125,704,295.00

DPU

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DPU

8,116,319.30

2,204,063.40

1,660,000.00

0.00

11,980,382.70

4,080,500.00

15,346,500.00

22,350,000.00

29,040,000.00

70,817,000.00

Jumlah DPPKAD 7

Retribusi Ijin Trayek

8

Retribusi Pemakaian Tempat Pasar/ Grosir / Kios/Toko

9

Retribusi Ijin gangguan

10

Retribusi IMB

11

13

Retribusi PKD Alat Berat Retribusi PKD Sewa Hunian Rusunawa Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat

61,279,314.30

24,598,313.40

39,764,550.00

82,859,500.00

208,501,677.70

14

Retribusi Menara Tekomunikasi

27,578,628.50

769,563.60

0.00

0.00

28,348,192.10

15

Retribusi Pelayanan Kesehatan Piutang BPJS Kes BKPM

4,673,060.00

0.00

0.00

0.00

4,673,060.00

175,777,927.80

76,918,433.10

157,130,596.50

1,683,208,519.00

2,093,035,476.40

12

Jumlah DPU

JUMLAH


189

PERINDAGKOP BPMP2T

DPU DPU DISKOMINFO DKK




Berdasarkan tabel kolektibilitas piutang dan penyisihan piutang retribusi tidak tertagih, maka saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2015 dapat disajikan sebagai berikut :

No

URAIAN

2

Retribusi Titik Strategis Retribusi Sewa Tanah

3

Sarang burung

4

Administrsi umum

5

Kolam renang Sewa konstruksi reklame Retribusi Ijin Trayek Retribusi Pemakaian Tempat Pasar/ Grosir / Kios/Toko Retribusi Ijin gangguan Retribusi IMB Retribusi PKD Alat Berat Retribusi PKD Sewa Hunian Rusunawa Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat Retribusi Menara Telekomunikasi Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang BPJS Kes BKPM

1

6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

JUMLAH

PIUTANG RETRIBUSI

PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH

706,646,250.00

648,348,750.00

58,297,500.00

18,810,323.00

18,810,323.00

0.00

5,850,000.00

5,850,000.00

0.00

275,000.00

275,000.00

0.00

15,000,000.00

7,500,000.00

7,500,000.00

0.00

0.00

0.00

878,400.00

217,760.00

660,640.00

2,040,261,076.00

1,138,230,103.60

902,030,972.40

41,664,500.00

32,280,610.00

9,383,890.00

599,646,050.00

125,704,295.00

473,941,755.00

0.00

0.00

0.00

91,830,071.00

11,980,382.70

79,849,688.30

165,700,000.00

70,817,000.00

94,883,000.00

278,351,497.00

28,348,192.10

250,003,304.90

46,730,600.00

4,673,060.00

42,057,540.00

4,011,643,767.00

2,093,035,476.40

1,918,608,290.60

3. Piutang Transfer Pemerintah Lainnya Saldo piutang transfer pemerintah lainnya sebesar Rp79.174.062,00 yang merupakan kurang salur atas dana bagi hasil pertambangan gas bumi. 4. Piutang Lainnya Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp11.477.664.397,81 (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah delapan puluh satu sen), dengan rincian sebagai berikut : LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

190




No

1

URAIAN

Piutang Bunga -Piutang Bunga Dana Bergulir Koperasi -Piutang Bunga Dana Bergulir Trading House -Piutang Bunga Dana Bergulir KKP -Piutang Bunga Jasa Tabungan DB Koperasi -Piutang Bunga Jasa Tabungan DB KKP

PIUTANG LAINNYA

413,837,949.81 23,333,333.33 97,126,277.14 283,571,108.33 722,482.00 9,084,749.00

2

Piutang Kompensasi Tenaga Kontrak

3

Piutang Hand Traktor

24,483,050.00

5

Piutang Ternak

19,091,364.00

6

Piutang Bunga Dana Bergulir Hewan Ternak

58,094,157.00

7

Piutang Rusunawa

8

Piutang BLUD

10,962,157,877.00

PIUTANG BLUD (RSUD BENDAN)

10,692,529,877.00

Piutang Umum Piutang Jamsostek Piutang Askes Piutang Jamkesda Piutang Jamkesmas Piutang In Health Piutang Klinik MPS

0.00

0.00

1,733,407,789.00 0.00 0.00 461,882,714.00 0.00 2,581,615.00 0.00

Piutang Telkom

10,807,300.00

Piutang PT KAI

0.00

Piutang Ambulance

0.00

Piutang BPJS Piutang PT. POS Piutang Taspen

8,480,104,159.00 0.00 3,746,300.00

Piutang Kios Makan

0.00

Piutang Parkir

0.00

PIUTANG BLUD Puskesmas Piutang BPJS Piutang Jamkesda Piutang Inhealth JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN

269,628,000.00 263,218,000.00 5,722,500.00 687,500.00 11,477,664,397.81

Kolektibilitas piutang lainnya berdasarkan umur piutang dapat disajikan pada tebel dibawah ini :


191




KOLEKTIBILITAS PIUTANG LAINNYA BERDASARKAN UMUR PIUTANG PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PER 31 DESEMBER 2015

NO

1 2 3 4 5

5

6 7 8

9

URAIAN

Piutang Bunga Dana Bergulir Koperasi Piutang Bunga Dana Bergulir Trading House Piutang Bunga Dana Bergulir KKP Piutang Bunga Jasa Tabungan DB Koperasi Piutang Bunga Jasa Tabungan DB KKP JUMLAH PIUTANG BUNGA SKPKD Piutang Kompensasi Tenaga Kontrak JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN SKPKD JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN SKPKD Piutang Hand Traktor

<1 Tahun (2015)

6,737,500.00

3 th atau > 3 th (<2012)

16,595,833.33

64,150,691.67

Jumlah

23,333,333.33 97,126,277.14

97,126,277.14

219,420,416.67

283,571,108.33

722,482.00

722,482.00

9,084,749.00

9,084,749.00

80,695,422.67

236,016,250.00

-

-

80,695,422.67

236,016,250.00

-

97,126,277.14

413,837,949.81

80,695,422.67

236,016,250.00

-

97,126,277.14

413,837,949.81

Piutang Ternak Piutang Bunga Dana Bergulir Hewan Ternak JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN DPPK Piutang Rusunawa JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN DPU JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN

2 th s.d < 3 th (2013)

1 th s.d <2 th (2014)

-

-

-

97,126,277.14

413,837,949.81

-

-

-

24,483,050.00

24,483,050.00

19,091,364.00

19,091,364.00

58,094,157.00

58,094,157.00

101,668,571.00

101,668,571.00 -

-

-

-

-

-

80,695,422.67

236,016,250.00

-

198,794,848.14

515,506,520.81


192




10 A

KOLEKTIBILITAS PIUTANG BLUD PIUTANG BLUD (RSUD BENDAN) Piutang Umum

<1 Th s.d 2 th (2014-2015)

864,605,362.00

2 th s.d <3 th (2013)

164,422,854.00

3 th s.d < 4 th (2012)

401,153,941.00

4 th s.d < 5 th (2011)

227,309,492.00

> 5 th (<2010)

75,916,140.00

Piutang Jamsostek

461,882,714.00

461,882,714.00

Piutang Jamkesmas Piutang In Health

2,581,615.00

2,581,615.00

Piutang Klinik MPS Piutang Telkom

10,807,300.00

10,807,300.00

Piutang PT KAI

-

Piutang Ambulance Piutang BPJS

8,480,104,159.00

8,480,104,159.00

Piutang PT. POS Piutang Taspen

3,746,300.00

3,746,300.00

Piutang Kios Makan

-

Piutang Parkir

B

JUMLAH PIUTANG BLUD (RSUD BENDAN) PIUTANG BLUD (DINAS KESEHATAN) Piutang BPJS


1,733,407,789.00 -

Piutang Askes Piutang Jamkesda

JUMLAH

9,823,727,450.00

164,422,854.00

401,153,941.00

263,218,000.00

227,309,492.00

75,916,140.00

10,692,529,877.00

263,218,000.00

193




Piutang Jamkesda Piutang Inhealth JUMLAH PIUTANG BLUD (DINAS KESEHATAN) JUMLAH PIUTANG BLUD


5,722,500.00

5,722,500.00

687,500.00

687,500.00

269,628,000.00

-

-

-

-

269,628,000.00

10,093,355,450.00

164,422,854.00

401,153,941.00

227,309,492.00

75,916,140.00

10,962,157,877.00

194




Penyisihan piutang lainnya selain BLUD dapat dilihat pada tabel berikut :

UMUR PIUTANG NO PENYISIHAN PIUTANG

1 2 3 4 5

6

7 8 9

10

Piutang Bunga Dana Bergulir Koperasi Piutang Bunga Dana Bergulir Trading House Piutang Bunga Dana Bergulir KKP Piutang Bunga Jasa Tabungan DB Koperasi Piutang Bunga Jasa Tabungan DB KKP JUMLAH PENYIS PIUTANG BUNGA SKPKD Piutang Kompensasi Tenaga Kontrak JML PENYISH PIUTANG LAIN-LAIN SKPKD Piutang Hand Traktor

PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN TA. 2015 2 th s.d < <1 Tahun 1 th s.d <2 th 3 th atau > 3 th 3 th (2015) (2014) (<2012) (2013) Lancar

Kurang Lancar

Diragukan

Macet

10%

30%

50%

100%

Jumlah

673,750.00

4,978,750.00

-

-

5,652,500.00

-

-

-

97,126,277.14

97,126,277.14

6,415,069.17

65,826,125.00

-

-

72,241,194.17

72,248.20

-

-

-

72,248.20

908,474.90

-

-

-

908,474.90

8,069,542.27

70,804,875.00

-

97,126,277.14

176,000,694.41

-

-

-

-

-

8,069,542.27

70,804,875.00

-

97,126,277.14

176,000,694.41

-

-

-

24,483,050.00

24,483,050.00

Piutang Ternak Piutang Bunga Dana Bergulir Hewan Ternak JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN DPPK

-

-

-

19,091,364.00

19,091,364.00

-

-

-

58,094,157.00

58,094,157.00

-

-

-

101,668,571.00

101,668,571.00

Piutang Rusunawa JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN DPU JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,069,542.27

70,804,875.00

-

198,794,848.14

277,669,265.41

Sedangkan penyisihan piutang BLUD dapat disajikan pada tabel berikut :


195




PENYISIHAN PIUTANG BLUD TA. 2015

NO

A

UMUR PIUTANG

<1 Th s.d 2 th (2014-2015)

PENYISIHAN PIUTANG

25%

2 th s.d <3 th (2013)

3 th s.d < 4 th (2012)

4 th s.d < 5 th (2011)

> 5 th (<2010) JUMLAH

35%

50%

75%

100%

PIUTANG BLUD (RSUD BENDAN) Piutang Umum Piutang Jamsostek Piutang Askes Piutang Jamkesda Piutang Jamkesmas Piutang In Health Piutang Klinik MPS Piutang Telkom Piutang PT KAI Piutang Ambulance Piutang BPJS Piutang PT. POS Piutang Taspen Piutang Kios Makan Piutang Parkir


216,151,340.50

57,547,998.90

200,576,970.50

170,482,119.00

75,916,140.00

720,674,568.90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

115,470,678.50

-

-

-

-

115,470,678.50

-

-

-

-

-

-

645,403.75

-

-

-

-

645,403.75

-

-

-

-

-

-

2,701,825.00

-

-

-

-

2,701,825.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,120,026,039.75

-

-

-

-

2,120,026,039.75

-

-

-

-

-

-

936,575.00

-

-

-

-

936,575.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

196




JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG BLUD (RSUD BENDAN) B

2,455,931,862.50

57,547,998.90

200,576,970.50

170,482,119.00

75,916,140.00

2,960,455,090.90

65,804,500.00

-

-

-

-

65,804,500.00

1,430,625.00

-

-

-

-

1,430,625.00

PIUTANG BLUD (DINAS KESEHATAN) Piutang BPJS Piutang Jamkesda Piutang Inhealth

171,875.00

-

-

-

-

171,875.00

JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG BLUD (DINAS KESEHATAN)

67,407,000.00

-

-

-

-

67,407,000.00

JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG BLUD

2,523,338,862.50

57,547,998.90

200,576,970.50

170,482,119.00

75,916,140.00

3,027,862,090.90


197




Berdasarkan tabel diatas, maka rincian saldo piutang lainnya per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

No

1

2

URAIAN

Piutang Bunga -Piutang Bunga Dana Bergulir Koperasi -Piutang Bunga Dana Bergulir Trading House -Piutang Bunga Dana Bergulir KKP -Piutang Bunga Jasa Tabungan DB Koperasi -Piutang Bunga Jasa Tabungan DB KKP Piutang Kompensasi Tenaga Kontrak

PIUTANG LAINNYA

PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

SALDO PIUTANG LAIINYA SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH

413,837,949.81

176,000,694.41

237,837,255.40

23,333,333.33

5,652,500.00

17,680,833.33

97,126,277.14

97,126,277.14

0.00

283,571,108.33

72,241,194.17

211,329,914.17

722,482.00

72,248.20

650,233.80

9,084,749.00

908,474.90

8,176,274.10

0.00

0.00

0.00

3

Piutang Hand Traktor

24,483,050.00

24,483,050.00

0.00

5

Piutang Ternak Piutang Bunga Dana Bergulir Hewan Ternak

19,091,364.00

19,091,364.00

0.00

58,094,157.00

58,094,157.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,962,157,877.00

3,027,862,090.90

7,934,295,786.10

10,692,529,877.00

2,960,455,090.90

7,732,074,786.10

1,733,407,789.00

720,674,568.90

1,012,733,220.10

Piutang Jamsostek

0.00

0.00

0.00

Piutang Askes

0.00

0.00

0.00

461,882,714.00

115,470,678.50

346,412,035.50

0.00

0.00

0.00

2,581,615.00

645,403.75

1,936,211.25

6 7

Piutang Rusunawa

8

Piutang BLUD PIUTANG BLUD (RSUD BENDAN) Piutang Umum

Piutang Jamkesda Piutang Jamkesmas Piutang In Health Piutang Klinik MPS

0.00

0.00

0.00

Piutang Telkom

10,807,300.00

2,701,825.00

8,105,475.00

Piutang PT KAI

0.00

0.00

0.00

Piutang Ambulance

0.00

0.00

0.00

8,480,104,159.00

2,120,026,039.75

6,360,078,119.25

0.00

0.00

0.00

Piutang BPJS Piutang PT. POS Piutang Taspen

3,746,300.00

936,575.00

2,809,725.00

Piutang Kios Makan

0.00

0.00

0.00

Piutang Parkir

0.00

0.00

0.00

269,628,000.00

67,407,000.00

202,221,000.00

263,218,000.00

65,804,500.00

197,413,500.00

5,722,500.00

1,430,625.00

4,291,875.00

687,500.00

171,875.00

515,625.00

11,477,664,397.81

3,305,531,356.31

8,172,133,041.50

PIUTANG BLUD Puskesmas Piutang BPJS Piutang Jamkesda Piutang Inhealth JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN


198




Sehingga dapat disajikan rincian piutang lainnya bersih sebagai berikut : Jenis Piutang Lainnya


Per 1 Januari 2015

Naik/Turun

Rp

Rp

%

Piutang Bunga

237.837.255,40

387.791.041,37

(38,67)

0,00

0,00

0,00

7.732.074.786,10

3.547.943.400,85

117,93

202.221.000,00

180.829.125,00

11,83

8.172.133.041,50

4.116.563.567,22

98,52

Piutang Rusunawa Piutang BLUD RSUD Bendan Piutang BLUD Puskesmas Juml ah

c. Beban Dibayar Dimuka Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp29.129.166,67 (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen). Beban dibayar dimuka merupakan beban jasa asuransi kendaraan dinas roda 4 pada

DPPKAD.

Nilai

nominal

jasa

asuransi

kendaraan

sebesar

Rp34.955.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Periode asuransi tersebut adalah 11 Nopember 2015 sampai dengan 11 Nopember 2016. d. Persediaan Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kabijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan, bahwa : 

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).



Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh atau menggunakan metode FIFO sehingga persediaan yang ada tinggal persediaan hasil atau sisa pembelian akhir.

Saldo

persediaan

per

31

Desember

2015

adalah

sebesar

Rp9.297.976.258,38 (sembilan milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah tiga puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut : LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

199




Jenis Persediaan Alat Tulis Kantor

Saldo Per 31 Des 2015 156,391,882.00

Dokumen/Administrasi Tender Alat Listrik dan Elektronik Meterai dan Benda Pos Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Perlengkapan Laboratorium dan Kesehatan Perlengkapan Rumah Tangga Barang Cetakan

1,354,000.00 13,755,600.00 2,241,000.00 42,401,312.00 1,408,748,797.45 294,050.00 454,488,465.00

Bahan Baku Bangunan Bahan/Bibit Tanaman Bahan Obat-obatan Bahan Kimia

95,400,000.00 9,923,404.00 6,155,105,451.93 897,169,984.00

Bahan Makanan Pokok

20,156,789.00

Suku Cadang Peralatan

13,168,160.00

Pembelian Gordyn

6,850,000.00

Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Peralatan dam Perlengkapan Kesehatan Juml ah

19,766,000.00 761,363.00 9,297,976,258.38

Sedangkan rincian persediaan setiap SKPD dapat disajikan pada tabel dibawah ini :


200




No.

SKPD

1

DINDIKPORA

2


Per 1 Januari 2015

Naik/Turun

1,039,100.00

1,869,558,497.00

(1,868,519,397.00)

DKK

4,645,385,317.38

4,691,523,140.27

(46,137,822.89)

3

RSUD Bendan

3,513,622,215.00

2,846,090,059.00

667,532,156.00

4

DPU

136,517,160.00

203,580,490.00

(67,063,330.00)

5

BAPPEDA

13,152,850.00

16,441,050.00

(3,288,200.00)

6

RISTEKIN

7

DISHUBPARBUD

8

BLH

9

DINDUKCAPIL

8,105,000.00

295,000.00

7,810,000.00

39,976,350.00

51,788,612.00

(11,812,262.00)

7,776,000.00

4,982,000.00

2,794,000.00

154,693,730.00

261,775,645.00

(107,081,915.00)

1,741,000.00

1,064,800.00

676,200.00

59,451,850.00

35,889,400.00

23,562,450.00

12 BPMP2T

72,000.00

246,000.00

(174,000.00)

13 KESBANGPOPL

42,650.00

480,700.00

(438,050.00)

641,700.00

2,211,800.00

(1,570,100.00)

10 SOSNAKERTRANS 11 PERINDAGKOP

14 SATPOL PP 15 BPBD

852,250.00

0.00

852,250.00

16 SETDA

42,012,400.00

8,754,700.00

33,257,700.00

17 SETWAN

58,055,600.00

16,055,500.00

42,000,100.00

2,913,350.00

1,727,250.00

1,186,100.00

323,000.00

148,000.00

175,000.00

1,013,000.00

250,400.00

762,600.00

21 KEC.PEKL.BARAT

486,500.00

240,500.00

246,000.00

22 KEC.PEKL.TIMUR

695,100.00

495,400.00

199,700.00

73,685,000.00

51,444,400.00

22,240,600.00

24 BKD

877,500.00

4,181,000.00

(3,303,500.00)


170,250.00

212,000.00

(41,750.00)

26 KEL.PANJANGWETAN

320,000.00

457,000.00

(137,000.00)

27 KEL.DEGAYU

146,000.00

163,000.00

(17,000.00)

28 KEL.BANDENGAN

238,500.00

484,000.00

(245,500.00)

74,500.00

111,500.00

(37,000.00)

30 KEL.KRAPYAK

307,500.00

354,000.00

(46,500.00)


148,000.00

414,000.00

(266,000.00)

32 KEL.JENGGOT

420,500.00

513,000.00

(92,500.00)


202,500.00

247,500.00

(45,000.00)


116,000.00

710,000.00

(594,000.00)


200,000.00

456,500.00

(256,500.00)

36 KEL.SOKO DUWET

150,000.00

644,500.00

(494,500.00)

37 KEL.BANYURIP

205,000.00

722,200.00

(517,200.00)

38 KEL.MEDONO

230,450.00

287,000.00

(56,550.00)

39 KEL.PODOSUGIH

121,000.00

69,000.00

52,000.00

40 KEL.TIRTO

379,300.00

412,000.00

(32,700.00)


492,900.00

463,000.00

29,900.00

42 KEL.BENDAN KERGON

0.00

203,000.00

(203,000.00)

8,767,053,022.38

10,076,147,543.27

(1,309,094,520.89)

18 INSPEKTORAT 19 KEC.PEKL.UTARA 20 KEC.PEKL.SELATAN

23 DPPKAD

29 KEL.PANJANGBARU

JUMLAH


201




SALDO PINDAHAN

8,767,053,022.38

10,076,147,543.27

(1,309,094,520.89)

75,000.00

369,500.00

(294,500.00)

43 KEL.PASIRKRATONKRAMAT 44 KEL.PRINGREJO

0.00

1,419,400.00

(1,419,400.00)

45 KEL.KAUMAN

1,534,000.00

1,044,000.00

490,000.00

46 KEL.PONCOL

153,000.00

229,700.00

(76,700.00)

47 KEL.KLEGO

829,000.00

827,500.00

1,500.00

48 KEL.GAMER

457,500.00

501,500.00

(44,000.00)


106,600.00

356,000.00

(249,400.00)

50 KEL.SETONO

72,500.00

232,000.00

(159,500.00)

51 KEL.KALIBAROS

80,000.00

190,000.00

(110,000.00)

52 KKP

8,561,000.00

345,800.00

8,215,200.00

505,661,786.00

1,016,961,057.00

(511,299,271.00)

299,750.00

493,000.00

(193,250.00)

55 DISKOMINFO

9,828,050.00

3,492,700.00

6,335,350.00

56 DPPK

3,265,050.00

4,696,925.00

(1,431,875.00)

9,297,976,258.38

11,107,306,625.27

(1,809,330,366.89)

53 BPMP2AKB 54 KPAD

JUMLAH

2. Investasi Jangka Panjang Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang Pemerintah Kota Pekalongan merupakan penempatan dana Pemerintah Kota Pekalongan dalam bentuk penyertaan modal kepada BUMD dan dalam bentuk penyertaan modal lainnya dengan jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi

jangka

panjang

dibagi

menurut

sifat

penanaman

investasinya menjadi investasi non permanen dan investasi permanen. Saldo investasi

jangka

panjang

per

31

Desember

2015

adalah

sebesar

Rp66.510.902.364,14 (enam puluh enam milyar lima ratus sepuluh juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah empat belas sen). Rincian investasi jangka panjang per 31 Desember 2015 dapat disajikan sebaai berikut : Per 31 Desember 2015

Uraian

Per 1 Januari 2015

Naik/Turun

Rp

%

Rp

Investasi Non Permanen Investasi Permanen Jumlah

3.056.346.267,00

3.152.228.432,00

(3,04)

63.454.556.097,14

46.210.252.044,28

37,32

66.510.902.364,14

49.362.480.476,28

34,74

a. Investasi Non Permanen Investasi

non

dimaksudkan

permanen untuk


adalah

dimiliki

investasi

secara

tidak

jangka

panjang

berkelanjutan,

yang artinya 202




kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Program dana bergulir yang disalurkan dan dikelola bekerja sama dengan PD BPR Bank Pekalongan (pergantian nama dari PD BPR Bank Pasar Pekalongan) selaku channelling agency adalah dana bergulir usaha ketahanan pangan dan KKP perikanan, dana bergulir kepada lembaga koperasi dan simpan pinjam dan dana bergulir koperasi UKM dan Trading House. Sedangkan dana bergulir hewan ternak disalurkan dan dikelola oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kota Pekalongan. Saldo investasi non permanen – dana bergulir per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut : Uraian Investasi Non Permanen Dana Bergulir Usaha Ketahanan Pangan dan Dana Bergulir KKP Perikanan Dana Bergulir kepada Lembaga Koperasi Simpan Pinjam dan USP

Per 31 Des 2015

Per 1 Jan 2015

Naik/Turun

Rp

Rp

%

2.849.055.700,00

2.947.213.402,00

(3,33)

207.290.567,00

205.015.030,00

1,11

Dana Bergulir Koperasi dan Trading House

-

-

Dana Bergulir-Hewan Ternak

-

-

Jumlah

3.056.346.267,00

3.152.228.432,00

(3,04)

Saldo investasi non permanen per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp3.056.346.267,00 (tiga milyar lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) atau mengalami penurunan sebesar 3,04% dari investasi non permanen per 1 Januari 2015 sebesar Rp3.152.228.432,00 (tiga milyar seratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah). Penyajian investasi non permanen berdasarkan Net Realizable Value (NRV) yang disajikan sebesar sisa pokok perguliran dikurangi dengan penyisihan atas dana bergulir yang diragukan dapat ditagih. Adapun nilai dana bergulir diragukan dapat tertagih per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :


203




Dana Bergulir di ragukan tertagih

Per 31 Des 2015

Per 1 Jan 2015

Rp

Rp

Dana Bergulir Usaha Ketahanan Pangan dan Dana Bergulir KKP Perikanan Dana Bergulir kepada Lembaga Koperasi Simpan Pinjam dan USP Dana Bergulir Koperasi dan Trading House Jumlah PPAP Dana Bergulir-Hewan Ternak Jumlah

150,944,300.00

52,786,598.00

42,709,433.00

44,984,970.00

424,719,944.00

481,989,742.00

618,373,677.00

579,761,310.00

158,384,208.00

196,868,812.00

776,757,885.00

776,630,122.00

Investasi non permanen pada dana bergulir KKP Perikanan, Lembaga Koperasi Simpan Pinjam/USP dan Koperasi UKM Trading House nilai penyisihannya merupakan nilai pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor

8/19/PBI/2006

Pembentukan

Penyisihan

tentang

Kualitas

Penghapusan

Aktiva Aktiva

Produktif Produktif

dan Bank

Perkreditan Rakyat. Sedangkan perhitungan penyisihan dana bergulir yang diragukan dapat tertagih atas investasi non permanen pada dana bergulir hewan ternak mengacu pada penyisihan piutang tidak tertagih khususnya piutang lainnya yaitu berdasarkan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 950/275 Tahun 2013 tentang Penyisihan Piutang Daerah. Berikut adalah rincian investasi non permanen masing-masing dana bergulir sebagai berikut : 1. Dana Bergulir Ketahanan Pangan dan KKP Perikanan Dana bergulir ini merupakan dana Bergulir Ketahanan Pangan dan KKP Perikanan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2006 dan diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2008. Terakhir diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2012. Saldo investasi dana bergulir ketahanan pangan dan KKP

Perikanan

per

31

Desember

2015

adalah

sebesar

Rp2.849.055.700,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang dapat disajikan sebagai berikut :


204




Uraian

Jumlah

Dana Bergulir pada Penerima

674,010,067.00

Penyisihan atas Dana Bergulir diragukan tertagih

(150,944,300.00)

Nilai Bersih Dana Bergulir

523,065,767.00

Dana pokok yang mengendap di BPR Bank Pekalongan Juml ah Nil ai dana Bergul ir

2,325,989,933.00 2,849,055,700.00

Nilai invetasi non permanen dana bergulir KKP Perikanan diragukan tertagih per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp150.944.300,00 (seratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus

rupiah)

merupakan

nilai

pembentukan

Penyisihan

Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Jumlah saldo dana bergulir yang mengendap di rekening penampungan (PD Bank Pekalongan No. 203-01898) per 31 Desember 2015 sebesar Rp2.335.069.682,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri dari saldo dana pokok mengendap sebesar Rp2.325.989.933,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) dan bunga yang belum disetorkan ke rekening kas daerah per 31 Desember 2015 sebesar Rp9.079.749,00 (sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah). Adapun tunggakan bunga dana bergulir yang belum dibayar oleh penerima dana bergulir adalah sebesar Rp283.571.108,33 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan rupiah tiga puluh tiga sen) dan dicatat sebagai piutang bunga. 2. Dana Bergulir Koperasi Simpan Pinjam Dana bergulir ini merupakan dana bergulir kepada sebelas Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Koperasi) melalui PD. BPR Bank Pekalongan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2006. Saldo investasi non permanen dana bergulir Koperasi SImpan Pinjam per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp207.290.567,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), yang dapat disajikan sebagai berikut :


205




Uraian Dana Bergulir pada Penerima Penyisihan atas Dana Bergulir diragukan tertagih Nilai Bersih Dana Bergulir Dana pokok yang mengendap di BPR Bank Pekalongan Juml ah Nil ai dana Bergul ir

Jumlah 66,893,405.00 (42,709,433.00) 24,183,972.00 183,106,595.00 207,290,567.00

Sedangkan nilai investasi non permanen dana bergulir Koperasi Simpan pinjam dan USP diragukan tertagih per 31 Desember 2015 sebesar Rp42.709.433,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) merupakan nilai pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Saldo dana yang mengendap pada rekening penampungan (PD. BPR Bank Pekalongan No. 203-02726) per 31 Desember 2015 sebesar Rp183.829.077,00 (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh tujuh rupiah) terdiri dari dana pokok sebesar Rp183.106.595,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) dan bunga atas rekening bank yang mengendap bulan per 31 Desember 2015 yang belum di setor ke kasda sebesar Rp722.482,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah). Pendapatan bunga baik yang berasal dari angsuran bunga oleh penerima dana bergulir maupun bunga atas saldo rekening penampungan tidak menambah saldo dana bergulir di Neraca. Adapun tunggakan bunga dana bergulir yang belum dibayar oleh penerima dana bergulir kepada Pemkot Pekalongan sebesar Rp26.666.666,67 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) dan dicatat sebagai piutang bunga sebagaimana diuraikan dalam penjelasan piutang bunga. 3. Dana Bergulir Koperasi UKM dan Trading House Dana bergulir ini merupakan dana bergulir pinjaman modal kepada anggota Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Trading House melalui PD. BPR Bank Pekalongan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2008. Saldo Investasi Non Permanen dalam Dana Bergulir Koperasi UKM dan Trading House per 31 LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

206




Desember 2015 sebesar Rp0,00 yang merupakan saldo/nilai bersih pinjaman pada penerima dana bergulir. Saldo pokok dana bergulir pada rekening PD BPR Bank Pekalongan sebesar Rp0,00. Adapun perincian sebagai berikut : Uraian

Jumlah

Dana Bergulir pada Penerima

424,719,944.00

Penyisihan atas Dana Bergulir diragukan tertagih

(424,719,944.00)

Nilai Bersih Dana Bergulir

0.00

Dana pokok yang mengendap di BPR Bank Pekalongan

0.00

Juml ah Nil ai dana Bergul ir

0.00

Sedangkan nilai investasi non permanen dana bergulir Koperasi UKM dan Trading House diragukan tertagih per 31 Desember 2015 sebesar Rp424.719.944,00 (empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) yang merupakan

nilai

pembentukan

Penyisihan

penghapusan

Aktiva

Produktif (PPAP). Saldo rekening penampungan (PD. Bank Pekalongan No. 203-02791) per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00. Seluruh pokok angsuran investasi non permanen dana bergulir Koperasi UKM dan Trading House ini sudah disetor ke kas daerah. Pendapatan bunga baik yang berasal dari angsuran bunga oleh penerima

dana

bergulir

maupun

bunga

atas

saldo

rekening

penampungan tidak menambah saldo dana bergulir di neraca. Adapun tunggakan bunga dana bergulir yang belum dibayar penerima dana bergulir kepada Pemkot Pekalongan sebesar Rp97.126.277,14 dan dicatat sebagai piutang bunga sebagaimana diuraikan dalam penjelasan piutang bunga. 4. Dana Bergulir Hewan Ternak Dana

bergulir

ini

merupakan

dana

bergulir

Hewan

Ternak

berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pengelolaan

Ternak

Pemerintah

Kota

Pekalongan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor

19

Tahun

2008

tentang

Pedoman

Pengelolaan

Ternak

Pemerintah Kota Pekalongan. Saldo investasi non permanen dana LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

207




bergulir hewan ternak per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0,00. Dana bergulir hewan ternak dapat dijelaskan sebagai berikut : Uraian

Perguliran Awal

Perguliran Redistribusi

Jumlah

Saldo per 1 Jan 2015

184,118,812.00

12,750,000.00

196,868,812.00

Angsuran tahun 2015

33,434,604.00

5,050,000.00

38,484,604.00

Saldo per 31 Des 2015

150,684,208.00

7,700,000.00

Penyisihan

158,384,208.00 158,384,208.00

Nilai Bersih

0.00

hDana pokok yang bergulir di peternak sebesar Rp158.384.208,00 (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) macam perguliran, yaitu perguliran awal sebesar Rp150.684.208,00 (seratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah) dan perguliran redistribusi sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Perkembangan dana pokok yang bergulir di peternak selama tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Perguliran Awal Sisa dana pokok perguliran awal yang bergulir di peternak pada tahun 2014 adalah sebesar Rp184.118.812,00 (seratus delapan puluh empat juta seratus delapan belas ribu delapan ratus dua belas rupiah) dan angsuran pokok yang masuk selama tahun 2015 adalah sebesar Rp33.434.604,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :


208




Jenis Ternak Kambing Domba 2008 Kambing Domba 2009

Angsuran 7,235,026.00 -

Jumlah Kambing Domba

7,235,026.00

Itik 2008

1,600,000.00

Itik 2009

4,181,818.00

Jumlah Itik

5,781,818.00

Sapi Potong 2008

1,500,000.00

Sapi Potong 2009

16,845,033.00

Jumlah Sapi Potong Sapi Perah 2008 Sapi Perah 2009 Jumlah Sapi Perah Jumlah

Jumlah

18,345,033.00 2,072,727.00 2,072,727.00 33,434,604.00

Sisa dana yang masih ada di peternak per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp150.684.208,00 (seratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah). 

Perguliran Redistribusi Sisa dana pokok perguliran redistribusi yang bergulir di peternak tahun 2014 adalah sebesar Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan angsuran pokok sebesar Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah), meliputi : -

Kambing/domba 2010

Rp3.550.000,00

-

Kambing/domba 2011

Rp1.500.000,00.

Jadi sisa dana yang masih bergulir di peternak atas redistribusi ternak per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan piutang bunga sebesar Rp1.377.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Dana bergulir hewan ternak, sejak tahun 2015 penagihan piutang nya diserahkan kepada PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dalam hal ini adalah KPKNL. Dari jumlah total piutang yang diserahkan sebesar Rp150.684.208,00 dengan bunga sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp121.963.091,00. Namun demikian piutang bunga yang diserahkan kepada KPKNL, dihitung piutang bunga sampai dengan tahun 2011, yaitu sebesar Rp62.728.563,00, dan ada pelunasan


209




bunga melalui KPKNL sebesar Rp4.634.406,00, sehingga piutang bunga per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp58.094.157,00. b. Investasi Permanen Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk

dimiliki

secara

berkelanjutan.

Investasi

permanen

tidak

dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga

hubungan

kelembagaan.

Investasi

Permanen

merupakan

penyertaan modal pemerintah daerah (PMPD) pada Lembaga Keuangan bank, Lembaga Keuangan bukan Bank, PDAM Kota Pekalongan dan PT. PRPP Jateng. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut : Investasi Permanen

Kepemilikan

31 Des 2015

1 Jan 2015

Naik/Turun

Saham (%)

(Rp)

(Rp)

%

PT. Bank Jateng BPR Bank Pekalongan

8.734.000.000,00

6.734.000.000,00

29,70

100,00

9.185.098.143,00

9.109.436.707,00

0,83

BPR BKK Kota Pekalongan

50,10

2.706.247.669,73

2.528.715.537,97

7,02

BKK Kota Pekalongan

68,02

6.321.191.030,40

7.648.971.959,04

(17,36)

PDAM Kota Pekalongan

97,30

36.202.819.254,01

19.883.927.841,27

82,07

0,61

305.200.000,00

305.200.000,00

63.454.556.097,14

46.210.252.045,28

PT PRPP Jateng Jumlah

37,32

Saldo investasi permanen penyertaan modal Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember adalah sebesar Rp63.454.556.097,14 (enam puluh tiga milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah empat belas sen), mengalami kenaikan sebesar 37,32% jika dibandingkan dengan saldo investasi permanen per 1 Januari 2015 sebesar Rp46.210.252.045,28 (empat puluh enam milyar dua ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh dua ribu empat puluh lima rupiah dua puluh delapan sen). Penambahan nilai investasi tersebut dikarenakan pada tahun 2015, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penyertaan modal kepada : -

PT. Bank Jateng sebesar Rp2.000.000.000,00 ;

-

PDAM Kota Pekalongan sebesar Rp8.847.000.000,00;

-

BPR Bank Pekalongan sebesar Rp200.000.000,00;

-

BKK Pekalongan Utara sebesar Rp200.000.000,00;


210




-

BPR BKK Pekalongan sebesar Rp200.000.000,00

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan, untuk penyertaan modal kurang dari 20% dicatat dengan metode biaya sedangkan untuk kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan dicatat menggunakan metode ekuitas. Berdasarkan metode ekuitas, nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah dihitung dari

nilai ekuitas yang ada di laporan

keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Daerah. Perhitungan nilai investasi dengan menggunakan metode ekuitas dan biaya dapat disajikan sebagai berikut :


211




PERHITUNGAN NILAI INVESTASI PERMANEN

Uraian

PD BKK Pekalongan

BPR BKK Kota

PD BPR Bank

Utara (Audited)

Pekalongan Audited

Pekalongan Audited

PT Bank Jateng

PT PRPP

PDAM Anaudited

Aktiva Lancar

9,972,338,302.49

Aktiva Tetap

24,680,993,857.54

Aktiva Lainnya

11,194,938,616.68

Total Aktiva

62,509,324,668.00

17,151,729,280.00

35,591,268,099.00

45,848,270,776.71

Kewajiban

51,942,454,371.00

11,697,022,794.00

26,148,827,077.00

8,239,472,206.98

Modal disetor

7,130,000,000.00

4,710,000,000.00

8,400,000,000.00

36,687,797,511.63

Cadangan

549,156,676.00

2,474,340,523.00

476,913,848.00

Laba/rugi Tahun lalu

235,578,521.00

4,483,144.00

Laba/Rugi Tahun Berjalan

726,951,253.00

263,309,494.00

Total Ekuitas Perusahaan

10,566,870,297.00

Kewajiban + Ekuitas

62,509,324,668.00

2,253,690,505.61

-

(3,797,800,444.81)

493,284,346.00

2,465,110,997.30

5,454,706,486.00

9,442,441,022.00

37,608,798,569.73

17,151,729,280.00

35,591,268,099.00

45,848,270,776.71

Perhitungan % Kepemilikan Modal Hibah

691,182,450.00

Pemerintah Pusat

991,131,212.00

Pemerintah Propinsi

2,280,000,000.00

2,450,000,000.00

Pemerintah Kota Pekalongan

4,850,000,000.00

2,460,000,000.00

8,400,000,000.00

7,130,000,000.00

4,910,000,000.00

68.02

50.10

7,187,843,049.15

2,732,907,933.92

9,442,441,022.00

36,592,786,254.01

866,652,018.15

26,660,264.00

257,342,879.00

389,967,000.00

6,321,191,031.00

2,706,247,669.92

9,185,098,143.00

Prosentase Kepemilikan Metode SAP Pengakuan Metode Ekuitas Dividen Nilai Investasi


Ekuitas

Ekuitas

305,200,000.00

35,005,483,849.63

8,400,000,000.00

50,000,000,000.00

36,687,797,511.63

100.00

0.61

97.30

Ekuitas

8,734,000,000.00

Biaya

212

8,734,000,000.00

Biaya

305,200,000.00

Ekuitas

36,202,819,254.01




c.

Aset Tetap Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi

untuk

digunakan

dalam

kegiatan

Pemerintah

Kota

Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang

bersumber dari sebagian atau keseluruhan

APBD Pemerintah Kota Pekalongan melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya dan sumbangan dari pihak ketiga. Saldo aset tetap per 31 Desember 2015 berdasarkan nilai perolehan adalah sebesar Rp2.324.733.602.150,80 (dua trilyun tiga ratus dua puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua ribu seratus lima puluh rupiah delapan puluh sen). Saldo aset tetap per 31 Desember ini mengalami peningkatan sebesar Rp148.613.309.882,72 (seratus empat puluh delapan milyar enam ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh dua sen) atau 6,83% jika dibandingkan dengan nilai aset tetap per 1

Januari

2015

berdasarkan

nilai

perolehan

sebesar

Rp2.176.120.292.268,08 (dua trilyun seratus tujuh puluh enam milyar seratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah delapan sen). Rincian aset tetap dapat disajikan sebagai berikut : Jenis

1 Jan 2015

Aset Tetap

Rp

Penambahan Rp

Tanah

865.107.091.003,37

11.866.399.989,00

Peralatan dan Mesin

235.492.995.421,02

Gedung dan Bangunan

600.416.814.946,78

Jalan, Irigasi & Jaringan

Pengurangan Rp

31 Des 2015 Rp

13.993.589.150,00

862.979.901.842,37

58.261.733.118,53

9.314.739.667,22

284.439.988.872,33

79.779.426.387,00

22.645.863.217,74

657.550.378.116,04

434.607.193.739,69

65.854.128.353,00

20.644.710.736,00

479.816.611.356,69

Aset Tetap Lainnya

23.600.358.403,22

3.821.103.966,15

1.616.134.665,00

25.805.327.704,37

KDP

16.895.838.754,00

7.187.121.500,00

9.941.565.995,00

14.141.394.259,00

(617.976.347.927,96)

(101.023.875.515,33)

(38.158.256.178,01)

(680.841.967.265,28)

1.558.143.944.340,12

125.746.037.798,35

39.998.347.252,95 1.643.891.634.885,52

Akumulasi Penyusutan Nilai Buku

Rincian lebih lanjut masing-masing jenis aset tetap per 31 Desember 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut :


213




1. Tanah Saldo Tanah per 31 Desember 2015 sebesar Rp862.979.901.842,37 (delapan ratus enam puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus empat puluh dua

rupiah

tiga

puluh

tujuh

sen)

berkurang

sebesar

Rp2.127.189.161,00 dibandingkan saldo restatement per 1 Januari 2015

sebesar

Rp865.107.091.003,37.

Rp2.127.189.161,00

tesebut

berasal

Penurunan

dari

sebesar

penambahan

dan

pengurangan sebagai berikut : Penambahan : Realisasi Belanja Modal Tanah

Rp

8,364,831,000.00

Kapitalisasi Belanja Barang & Jasa

Rp

670,821,000.00

Reklasifikasi tambah aset tetap

Rp

2,501,467,989.00

Inventarisasi/penilaian aset tanah

Rp

329,280,000.00

Jumlah Penambahan

Rp

11,866,399,989.00

Penghapusan Barang Inventaris

Rp

13,754,954,655.00

Reklasifikasi kurang aset tetap

Rp

238,634,495.00

Jumlah Pengurangan

Rp

13,993,589,150.00

Pengurangan :

Penjelasan tambahan atas aset tetap tanah per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut : 1) Pada aset tetap tanah yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan terdapat 1724 bidang tanah, yang sudah bersertifikat 952 bidang tanah dan 772 bidang tanah yang belum bersertifikat. Dari 952 bidang tanah yang bersertifikat sudah tercatat dalam SIMBADA sebanyak 823 bidang adapun sisanya sejumlah 129 bidang masih perlu pengecekan lebih lanjut. Dari 952 bidang tanah yang bersertifikat terdapat dua bidang tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan dicatat di Aset lainnya sebagai asset kemitraan dengan pihak ketiga sebagai berikut : No.

Nomor Sertifikat

Luas (M2)

Hak Tanah

Alamat

Penggunaan

Pihak Ketiga

1

AW 484191

3.900

Jl. Mangga

2

AB 972114

10.775

Hak Pengelolaan Hak Pakai ( Proses Hak Penggelolaan)

Mall Banjarsari Ex. Terminal Lama

PT. DISC Semarang PT. Prima Lestari Investindo


Jl. Dr. Sutomo

214




2) terdapat tanah yang disewakan kepada pihak lain, dan atas tanah tersebut dikenakan sewa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah, serta dicatat sebagai pendapatan sewa tanah pada lain-lain PAD yang sah. Asset tetap tanah tersebut belum bersertifikat dan masih berstatus Tanah Negara. Namun demikian atas tanah - tanah tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan memiliki Surat Keterangan Penguasaan Tanah Yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekalongan. Atas dasar Surat Penguasaan tanah tersebut Pemerintah kota Pekalongan telah menginventarisir tanah – tanah

sebagai upaya pengamanan terhadap asset

Pemerintah. Adapun tanah yang disewakan dapat disajikan pada tabel dibawah ini : Tabel Tanah Negara Yang di Sewakan No 1

SKPD Pencatat DPPKAD

Luas Tanah 126

Alamat JL.PEMBANGUNAN

Penggunaan PERUM WARGA SARIP

2

DPPKAD

100

JL.PEMBANGUNAN

3

DPPKAD

240

4

DPPKAD

5

Rp

Nilai Buku 41.706.000

Status Tanah Negara

PERUM WARGA SALIYAN/M

Rp

33.100.000

Tanah Negara

JL.BENDAN(BENDA N BARAT)

H.AZIS

Rp 113.160.000

Tanah Negara

300

JL.MURIYA 10(BENDAN BARAT)

RIYANTO

Rp 141.450.000

Tanah Negara

DPPKAD

400

JL.MERAPI 7(BENDAN BARAT)

LS.TAMBUAN

Rp 188.600.000

Tanah Negara

6

DPPKAD

320

JL.RINJANI 3(BENDAN BARAT)

SUSMAMTO

Rp 150.880.000

Tanah Negara

7

DPPKAD

360

JL.MERAPI 7(BENDAN BARAT)

AFIYAH

Rp 169.740.000

Tanah Negara

8

DPPKAD

364

JL.VETERAN 23

ISWINARSO

Rp 120.484.000

Tanah Negara

9

DPPKAD

176

JL.VETERAN GG. III

YAKUP CIPTO

Rp

58.256.000

Tanah Negara

10

DPPKAD

160

JL.VETERAN GG.III

R.SLAMET/SR I REJEKI

Rp

52,960,000

Tanah Negara

11

DPPKAD

209

JL.VETERAN 46

SURONO

Rp

69,179,000

Tanah Negara

12

DPPKAD

176

JL.VETERAN 46 B

AGI MUDZAKIR

Rp

58,256,000

Tanah Negara


215




No 13

SKPD Pencatat DPPKAD

14

DPPKAD

Luas Tanah 12

Alamat JL.VETERAN 46 C

Penggunaan NY.SUPARNO

JL.KALIBANGER

PERUMAHAN NOYONTAAN 17 ORANG

Rp1.309.000.00

Tanah Negara

5,500

Rp

Nilai Buku 3.806.500

Status Tanah Negara

15

DPPKAD

3,000

JL.PONCOL BARU

UTK PERUMAHAN PONCOL BARU 41 ORG

Rp 826.500.000

Tanah Negara

16

DPPKAD

2,984

JL.JAWA

Rp 987.704.000

Tanah Negara

17

DPPKAD

1,478

JL.KARIMUNJAWA

Rp 489.218.000

Tanah Negara

18

DPPKAD

80

PERUM WARGA KERGON PERUM WARGA KERGON PERUM WARGA Kauman

Rp

Tanah Negara

Kauman

19.040.000

3) Dalam aset tetap tanah tahun 2013 Pemerintah Kota Pekalongan sudah menyajikan

tanah atas jalan kota sesuai

daftar kondisi

jalan Kota Pekalongan yang disusun oleh DPU Kota Pekalongan sejumlah 166 ruas jalan kota (SK. Walikota No. 620/300/Tahun 2013 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan dan Jembatan di Kota Pekalongan) dengan penilaian berdasarkan NJOP tahun 2008 sejumlah Rp281.157.389.050,00. Upaya untuk mensertifikatkan ke Kantor Pertanahan di Tahun 2014 telah dilakukan namun belum dapat terealisasi, berdasar hasil koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Pekalongan bahwa tanah jalan tidak dapat disertifikatkan. 4) Tanah milik Pemerintah Kota Pekalongan yaitu Komplek Batik Plaza yang pengelolaannya diserahkan kepada Pihak Ketiga sudah diterbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor 147 atas nama Pemerintah Pekalongan dengan No Sertifikat BO 708589 tanggal 3 September 2014 luas 8.258 m2. 5) Aset Tanah pada DPU sesuai dengan rekomendasi Tim Verifikasi Aset Inspektorat, terdapat 3 (tiga) bidang tanah yang dihapuskan dan disahkan melalui SK Nomor 030/514 Tanggal 23 Desember 2015 tentang Penetapan Penghapusan Barang Inventaris Yang


216




Fisiknya Sudah Tidak Ada Milik Pemerintah Kota Pekalongan, adapun rincian bidang tanah tersebut sebagai berikut : No

Kode Barang

Reg

1.

01.01.13.01.01

0001

Nama/Jenis Barang Tanah

Tahun Pembelian 1992

Ukuran (m2) 10.000

Harga (dalam ribu rupiah) 2.020.000.000

Lapangan Tenis

Keterangan Merupakan Lapangan Tenis Milik Yayasan Praba Jaya Tanah diatas tanah SHM No. 00944 tgl 22 juni 2006 a.n Soleh Dahlan dan SHM No. 00945 22 Junil 2006 a.n Ferdinandu s Soleh Dahlan

2.

01.01.13.01.01

0001

Tanah

1988

10.000

2.820.000.000

Lapangan Tenis

Merupakan halaman parkir stadion kraton, doble catat dengan DPPKAD dg luasan 14.525 m2 dengan niali sebesar Rp. 11,377.800. 000, (penilaian tahun 2014)

3.

01.01.11.04.09

0016

Tanah

1986

5.000

2.357.500.000

Merupakan

Bangunan

tanah yang

Taman/Wisata/

dikuasai

Rekreasi

oleh PSDA karena berada di daerah aliran sungai sesuai dengan Berita Acara Penelusura


217




n Nomor : 020/1297/ XII/2015 tanggal 16 Desember 2015

6) Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2015 melakukan hibah tanah kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk pembangunan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia dan kepada Kepolisian Resor Kepolisian Kota untuk Markas Komando Kepolisian Sektor Pekalongan Timur dan telah dihapusbukukan melalui SK Nomor 030/516 Tanggal 28 Desember 2015 Tentang Penetapan Penghapusan Barang Inventaris Karena Hibah atau Hilang, adapun rincian sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6 7 8

9

SKPD Pencatat

Alamat

Kelurahan Banyurip Kelurahan Banyurip Kelurahan Banyurip Kelurahan Banyurip Kelurahan Banyurip Kelurahan Banyurip Kelurahan Banyurip Kelurahan Banyurip

Banyurip Ageng Banyurip Ageng Banyurip Ageng Banyurip Ageng Banyurip Ageng Banyurip Ageng Banyurip Ageng Banyurip Ageng

Kelurahan Gamer

Gamer

7) Implementasi

Luas (m2)

HP

No Sertifikat

Nilai (Rp)

Keterangan

6.855

116

BJ.142479

184.175.000,-

7.110

117

BJ.142480

164.300.000,-

3.685

118

BJ.142481

99.375.000,-

3.850

119

BJ.142482

96.725.000,-

9.485

120

BJ.142483

267.650.000,-

2.440

121

BJ.142484

27.162.500,-

26.285

123

BJ.142486

345.162.500,-

2.535

124

BJ.142487

68.900.000,-

1.319

68

BT 408181

SK Walikota Pekalongan No. 030/111 Tahun 2013 tentang Penghibahan Tanah Aset Pemerintah Kota Pekalongan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia dan BAST No. 030/BAST/0015/2 015 tanggal 5 Januari 2015 SK Walikota Pekalongan No. 030/199 Tahun 2015 tentang Penghibahan Tanah Aset Pemerintah Kota Pekalongan Kepada Kepolisian Resor Pekalongan Kota dan BAST No. 030/BAST/01859/ 2015

dari

UU

Nomor

161.500.000,-

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah bahwa sebagian pengelolaan kewenangan Pemerintah Daerah ditarik ke Pemerintah Provinsi dan atau LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

218




Pemerintah Pusat termasuk pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa, menindaklanjuti hal tersebut telah dilakukan serah terima P3D dari Pemerintah Kota Pekalongan kepada Pemerintah

Provinsi

030/0246/XII/2015

Jawa

Tengah

tanggal

31

melalui

Desember

BAST

2015

Nomor

dan

telah

dihapusbukukan melalui SK Nomor 030/516 Tanggal 28 Desember 2015 Tentang Penetapan Penghapusan Barang Inventaris Karena Hibah atau Hilang dengan rincian serah terima pada aset tanah adalah sebagai berikut : No 1

SKPD Pencatat Dinas Pendidikan

Alamat

Luas (m2)

HP

No Sertifikat

Nilai (Rp)

Jl. Muria No. 14

1.545

38

AU.853493

728.467.500,-

Keterangan

8) Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penilaian kembali atas tanah bangunan yang memiliki nilai tidak wajar yaitu melebihi harga tertinggi dari NJOP tahun 2014 dan disahkan melalui SK Walikota Nomor : 030/264 tanggal 9 Juni 2015 tentang Penetapan Hasil Penilaian Barang Untuk Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, adapun rincian tanah tersebut adalah sebagai berikut : Nama/ Jenis Barang

Alamat

1.

Tanah Banguna n Kantor Pemerint ah

2.

Tanah Banguna n Rumah Negara Tanpa Golongan

No

Lua s

Tahun Pengad aan

Jl. HOS Cokroaminoto Kel Kuripan Lor no.2 Pekl Selatan

250

2006

Landungsari Jl. Hos Cokroaminoto

175

2003

Sertifikat Tanggal

1-72003

Nomor

AU 230258

Pengguna an

Nilai Perolehan (Rp)

Penilaian Kembali (Rp)

UPTD Pendidika n Kec Pekl Selatan

787.250.000,-

175.500.000, -

1.230.375.000, -

180.600.000, -

Rumah Dinas

9) Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2015 ini menambah 2 (dua) bidang tanah dengan rincian sebagai berikut :


219




Nama/ Jenis Barang

No

Alamat

Lua s

Tahun Pengad aan

Sertifikat Penggunaan Tanggal

Nomor

1.

Tanah Banguna n Gedung

Gg. 5 Banyurip Ageng Kelurahan Banyurip

133 0

2015

06-012016

BT 993774

2.

Tanah Banguna n Taman

Jl. Merdeka

140

2015

-

-

Kantor Kelurahan Banyurip

Nilai Perolehan (Rp) 1.194.181.500,-

Taman Kota

329.280.000,-

10) Menindaklanjuti hasil rapat kerja yang diselenggarakan oleh DPPKA Propinsi Jawa Tengah dimana asset Pemerintah Propinsi Jawa

Tengah

yang

telah

diserahkan

ke

Pemerintah

Kota

Pekalongan berdasarkan Berita Acara No.030/5938 tanggal 9 Maret 2001, perihal serah terima personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen satuan kerja instansi vertikal departemen yang dialihkan kepada Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut : SKPD Pencatat Disperinda gkop

Luas Tanah 1.000

2

Disperinda gkop

300

Jl. Karya Bakti

3.

Dinsosnak ertrans BKD

840

Ds. Panjang Wetan Jl. Majapahit No. 10 Pekalongan

No 1

4.

990

Alamat Jl.Urip Sumoharjo

Hak Tanah Hak Pakai No. 3 Hak Pakai No. 1 Hak Pakai No.30

Penggunaan

Nilai (Rp.)

Ket.

Gedung Ex.Kantor Perindustrian dan perdagangan Eks Rumdin Kepala Perdagangan Loka Bina Karya

221.000.000

Sudah diserahkan

66.300.000

Sudah diserahkan

Kantor BKD

208.395.000

125.580.000 Belum diserahkan

Untuk eks Kantor Perindustrian di Jl. Majapahit No. 10 yang sekarang digunakan untuk Kantor BKD sertifikat nya belum diserahkan. Menindaklanjuti hal tersebut maka dimohonkan surat kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/02032 tanggal 16 Juni 2014 perihal Permohonan Sertifikat Tindaklanjut P3D BMD Cabang Dinas Prop. Jawa Tengah dan telah dijawab secara tertulis melalui surat Kepala Dinperindag Prop. Jawa Tengah Nomor 030/2168 tanggal 2 Juli 2014 yang menegaskan bahwa Aset Cabang Dinas LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

220




Perindustrian Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Jl. Majapahit No. 10 Kota Pekalongan saat ini sudah tidak tercatat dalam KIB Disperindag

Propinsi

Jateng

dan

sertifikat

atas

tanah

di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dipegang dan disimpan oleh DPPAD Provinsi Jawa Tengah. Menindaklanjuti hal tersebut maka dikirimkan surat kepada Kepala DPPAD Propinsi Jawa Tengah Nomor 030/02869 tanggal 19 Agustus 2014 perihal Permohonan sertifikat tindak lanjut P3D BMD eks Kantor Cabang Dinas Provinsi Jawa Tengah namun hingga saat ini belum ada surat jawaban atas surat tersebut. Adapun aset tanah eks Kantor Perindustrian dan Perdagangan di Jl. Urip Sumoharjo dan eks rumdin Kepala Perdagangan di Jl. Karya Bakti dimana sertifikat asli telah diserahkan maka telah diajukan permohonan sertifikat balik nama dan telah terbit sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Pekalongan yaitu sebagai berikut : No

Bidang Tanah

1

Gedung Ex.Kantor Perindustria n dan perdagangan Eks Rumdin Kepala Perdagangan

2

Luas Tana h 1.000

300

Alamat

Hak Tanah

No sertifikat

Nilai (Rp.)

Ket.

Jl.Urip Sumoharjo

HP No. 79

BQ 547333

221.000.000

Balik nama Hak Pakai No. 3

Jl. Karya Bakti

HP No 122

BQ 547334

66.300.000

Balik nama Hak Pakai No. 1

11) Adapun bidang tanah yang belum diserahkan namun sudah tercatat di Pemerintah Kota Pekalongan apabila sudah digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan maka untuk dimohonkan hibah tanah kepada Gubernur Jawa Tengah, adapun bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut : No

SKPD Pencatat Dinsosnak ertrans

Luas Tanah 3.450

2

Dinsosnak ertrans

13.60 0

3

BLH

1.290

1


Alamat Boyongsari Panjang Wetan Kec.Pekalongan Utara Boyongsari Panjang Wetan Kec.Pekalongan Utara Jl. Singosari No.2

Hak Tanah Hak Pakai No.19

Penggunaan

Hak Pakai No.21

Ex.Lokalisas i WTS (dihuni oleh Ex Mucikari) Barak Sosial, LBK, Gedung

Hak

Kantor KLH

Nilai (Rp.)

Ket.

515.775.000

Belum diserahkan

2.033.200.000

Belum diserahkan

163.185.000

Belum

221




Kota Pekalongnan

Pakai No.34

diserahkan

Permohonan hibah tanah telah dikirimkan kepada Gubernur Jawa

Tengah

melalui

Surat

Walikota

Pekalongan

Nomor

030/02040 tanggal 17 Juni 2015 perihal Permohonan Hibah Tanah dan Bangunan berupa Kantor Cabang Dinas PU Cipta Karya

Propinsi

Jawa

Tengah

yang

berlokasi

Jl.

Singosari

Kelurahan Podosugih Kota Pekalongan yang sekarang telah digunakan

untuk

Kantor

Badan

Lingkungan

Hidup

Kota

Pekalongan, namun belum ada surat jawaban atas surat tersebut, kami juga telah berkoordinasi dengan DPPAD Provinsi Jawa Tengah

namun

belum

ada

informasi

lebih

lanjut

tentang

permohonan hibah dari Pemerintah Kota Pekalongan. 12) Seluruh tanah eks bengkok Kelurahan Bandengan sudah 7 (tujuh) tahun terendam rob (pasang laut) adapun tanah eks bengkok dimaksud adalah sebagai berikut : No 1

2

3

4

5

Letak/Alamat Kelurahan Bandengan kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan


Tahun Perolehan 12/30/1955

Luas Tanah 3,488

12/31/1955

Penggunaan

Nilai Perolehan

Keterangan

Bengkok Lurah

Rp 229,336,000

Leter C No. 1 Persil 11/II Luas 3.488 M2

6,725

Bengkok sekretaris

Rp 442,168,750

Leter C No. 2 Persil 15 / II Luas 6.725 M2

12/31/1955

3,388

Bengkok Kesra

Rp 222,524,586


12/31/1955

8,400

Bengkok K Umum

Rp 552,300,000

Leter C No. 9 Persil 26 / III Luas 4.150 M2

12/31/1955

4,650

Bengkok Kasi Pemerintahan

Rp 305,737,500


222




6

12/31/1955

4,650

Bengkok kasi Pembangunan

Rp 305,737,500

Leter C No. 5 Persil 35 / I Luas 4.650 M2

12/31/1955

4,613

Bengkok Keuangan

Rp 303,304,750


12/31/1955

5,000

Bengkok Umum

Rp 328,750,000

Leter C No. 10 Persi l 33 / I Luas 5.000 M2

12/31/1955

8,600

Bengkok Kadus I

Rp 565,450,000


12/31/1955

5,900

Bengkok Kadus II

Rp 387,925,000


12/31/1955

13,100

Bengkok Lurah

Rp 861,325,000


12/31/1955

16,350

Bengkok Lurah

Rp 1,075,012,500


12/31/1955

10,000

Bengkok Lurah

Rp 657,500,000


12/31/1955

16,013

Bengkok Lurah

Rp 1,052,854,750


12/31/1955

5,150

Bengkok Lurah

Rp 362,282,500

Leter C No. 1 Persil 6 / V Luas 5.150 M2

16

Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan utara Kota Pekalongan Kelurahan Bandengan kecamatan pekalongan Utara Kota Pekalongan Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota pekalongan Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Kelurahan Bandengan kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan kelurahan Bandengan Kecamatan pekalongan Utara kota Pekalongan Kel. Bandengan

12/31/1955

5,000

Pertanian

Rp 50,000,000

Leter C No. 12 Persil 33 / I Luas 5.000 M2

17

Kel. Bandengan

12/31/1955

4,150

Pertanian

Rp 272,572,914

Leter C No. 9 Persil No. 26/III luas 4.150 M2

7

8

9

10

11

12

13

14

15


223




13) Pada catatan KIB A Kelurahan Klego terdapat jenis barang Sawah Ditanami Padi dengan kode barang 01.0102.01.01 register 0004 dengan luas 5.100 m2 merupakan tanah eks bengkok Kelurahan Klego dengan alas hak C1 Persil 41 S II yang keadaan sekarang telah berubah menjadi Asrama KODIM dan telah disesuaikan pada status penggunaannya serta kode barangnya menjadi 01.01.11.01.05 Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama. 14) Seluruh dan atau sebagian tanah eks bengkok pada beberapa kelurahan terendam rob (pasang laut) sehingga tidak bisa ditanam padi, adapun tanah eks bengkok dimaksud adalah sebagai berikut: a. Kelurahan Medono No 1 2 3 4 5

Letak/Alamat Kelurahan Bandengan Kelurahan Bandengan Kelurahan Bandengan Kelurahan Bandengan Kelurahan Bandengan

Tahun Perolehan 1982

Luas Tanah 3.740

Penggunaan

Nilai Perolehan

Pertanian

Rp.

245.905.000

1982

4.800

Pertanian

Rp.

315.600.000

1982

3.120

Pertanian

Rp.

205.140.000

1982

3.500

Pertanian

Rp.

256.425.000

1992

2.680

Pertanian

Rp.

176.210.000

Keterangan

b. Kelurahan Medono No 1

2

3

4

5

6

Letak/Alamat Kelurahan Kandang Panjang Kelurahan Kandang Panjang Kelurahan Kandang Panjang Kelurahan Kandang Panjang Kelurahan Kandang Panjang Kelurahan Kandang


Luas Tanah 2.745

Penggunaa n Sawah

Rp.

347.242.500

1970

3.255

Sawah

Rp.

411.757.500

1970

5.871

Sawah

Rp.

742.681.500

1970

5.724

Sawah

Rp.

724.086.000

1970

4.277

Sawah

Rp.

541.040.500

1970

5.299

Sawah

Rp.

670.323.500


Nilai Perolehan

Keterangan

224




Panjang 7

8

Kelurahan Kandang Panjang Kelurahan Kandang Panjang

1970

3.915

Sawah

Rp.

495.247.500

1970

569

Sawah

Rp.

71.978.500

c. Kelurahan Pasirkratonkramat No

Letak/Alamat


Luas Tanah 3.450

1

Kelurahan Pasirsari

2

Kelurahan Pasirsari

2000

3

Kelurahan Pasirsari

4

Penggunaan

Nilai Perolehan

bengkok Carik

Rp.

474.743.750

7.520

bengkok Carik

Rp.

1.098.484.000

2000

5.750

bengkok Kabayan 1

Rp.

839.931.250

Kelurahan Pasirsari

2000

1.844

bengkok Carik

Rp.

269.362.300

5

Kelurahan Pasirsari

2000

1.550

bengkok Kabayan 2

Rp.

226.416.250

6

Kelurahan Pasirsari

2000

975

bengkok Kabayan

Rp.

142.423.125

7

Kelurahan Pasirsari

2000

1.125

bengkok Kabayan

Rp.

164.334.375

8

Kelurahan Pasirsari

2000

2.316

bengkok Kabayan

Rp.

338.309.700

9

Kelurahan Pasirsari

2000

1.200

bengkok Lebe

Rp.

175.290.000

10

Kelurahan Pasirsari

2000

2,326

bengkok Lurah

Rp.

338,894,000

11

Kelurahan Pasirsari

2000

8,413

bengkok Lurah

Rp.

1,228,928,975

12

Kelurahan Pasirsari

2000

522

bengkok Carik

Rp.

76,251,150

13

Kelurahan Pasirsari

2000

7,550

bengkok Lurah

Rp.

1,102,866,250

14

Kelurahan Pasirsari

2000

3,500

bengkok Lurah

Rp.

511,262,500


Keterangan C92 SP Luas : 3.450 m2 C41 SP Luas : 7.520 m2 C70 SP Luas : 5.750 m2 C74 SP Luas : 1.844 m2 C121 SP Luas : 1.550 m2 C25 SP Luas : 975 m2 C22 SP Luas : 1.125 m2 C20 SP III Luas : 2.316 m2 C21 SP Luas : 1.200 m2 C61 SK Luas : 2.326 m2 C18 SK III Luas : 8.413 m2 C 50 SP Luas : 522 m2 C95 SP Luas : 7.550 m2 C42 SK Luas : 3.500 m2

225




15

Kelurahan Pasirsari

2000

2,763

bengkok Kabayan 2

Rp.

403,605,225

16

Kelurahan Pasirsari

2000

828

bengkok Lebe

Rp.

134,535,075

17

Kelurahan Pasirsari Kelurahan Pasirsari

2000

2,169

Rp.

316,836,675

2000

2,550

bengkok Lebe bengkok Polisi 2

Rp.

372,491,250

19

Kelurahan Pasirsari

2000

2,450

bengkok Polisi 2

Rp.

357,883,750

20

Kelurahan Pasirsari

2000

1,450

bengkok Kebayan 3

Rp.

211,808,750

21

Kelurahan Pasirsari

2000

9,400

bengkok Lurah

Rp.

1,373,105,000

22

Kelurahan Pasirsari

2000

988

bengkok Polisi 2

Rp.

144,322,100

23

Kelurahan Pasirsari

2000

7,050

bengkok Lebe

Rp.

1,029,828,750

24

Kelurahan Pasirsari

2000

6,194

bengkok Kabayan

Rp.

904,788,550

25

Kelurahan Pasirsari

2000

8,120

Rp.

1,186,129,000

26

Kelurahan Pasirsari

2000

3,900

bengkok Bau

Rp.

569,692,500

27

Kelurahan Pasirsari

2000

2,556

bengkok Lebe

Rp.

372,491,250

28

Kelurahan Pasirsari

2000

8,712

bengkok BAU

Rp.

1,272,605,400

29

Kelurahan Pasirsari

2000

4,400

bengkok Kabayan I

Rp.

636,302,700

30

Kelurahan Pasirsari

2000

7,750. 00

bengkok Polisi

Rp.

1,132,081,250

31

Kelurahan Pasirsari

2000

18,900 .00

bengkok Lurah

Rp.

2,760,817,500

32

Kelurahan Pasirsari

2000

7,300. 00

bengkok Carik

Rp.

1,066,347,500

33

Kelurahan

2000

4,585.

bengkok

Rp.

636,302,700

18


C45 SP Luas : 2.763 m2 C24 SP Luas : 828 m2 C39 SP 2.169 m2 C35 SP Luas : 2.550 m2 C 34 SP Luas : 2.450 m2 C43 SP Luas : 1.450 m2 C36 SK III Luas : 9.400 m2 C46 SP Luas : 988 m2 C15 SP Luas : 7.050 m2 C69 SP Luas : 6.194 m2 C72 SP Luas : 8.120 m2 C73 SP Luas : 3.900 m2 C75 SP Luas : 2.556 m2 C62 SP Luas : 8.712 m2 C91 SP Luas : 4400 m2 C17 SP II Luas : 7.750 m2 C12 SK 2 Luas : 18.900 m2 C14 SP Luas : 7.300 m2 C94 SP

226




Pasirsari 34

Kelurahan Pasirsari

2000

450

bengkok Polisi 2

Rp.

9,000,000

35

Kelurahan Pasirsari

2000

403

bengkok Kabayan 3

Rp.

8,060,000

36

Kelurahan Pasirsari

2000

400

bengkok Lebe

Rp.

8,000,000

37

Kelurahan Pasirsari

2000

4,175

Benkok Polisi 1

Rp.

83,500,000

38

Jeruk Sari

1985

6,488

Sawah

Rp.

819,272,016

39

Jeruk Sari

2001

4,800

Sawah

Rp.

606,119,864

40

Sabuk Janur

2008

3,750

Sawah

Rp.

473,531,144

41

Sabuk Janur

2008

3,513

Sawah

Rp.

443,603,976

42

Kelurahan Pasirsari Kelurahan Pasirsari Kelurahan Pasirsari Kelurahan Pasirsari Kelurahan Pasirsari Kelurahan Kandang Panjang

2001

1,300

Pertanian

Rp.

189,897,500

Luas : 4585 m2 C47 SP Luas 450 m2 C93 SP Luas : 4.175 m2 C49 SP Luas : 400 m2 Leter C 93 Persil SP Luas 4.175M2 leter C No. 1 Persil No. PS SK. 5/II Luas 6.488 M2 Leter C No. 3 Persil No. PS Sp.4/II Luas 4.800 Leter C No. 6 Persil No. PS Sp.2/II Luas 3.750 M2 Leter C No. 5 persil No. PS Sp.3/II Luas 3.513 M2 HP No.9

2001

1,475

Pertanian

Rp.

215,460,625

HP No. 10

1991

1,055

Pertanian

Rp.

204,505,000

HP No.11

2001

730

Pertanian

Rp.

106,634,750

HP No. 7

2001

755

Pertanian

Rp.

110,286,625

HP No. 8

2003

2,088

Pertanian

Rp.

90,000,000

Kelurahan Kandang Panjang

2003

1,931

Pertanian

Rp.

90,000,000

43 44 45 46 47

48

00


Kabayan 2

Leter C No 41 persil No. 25b/ S IV Luas 2.088 M2 Leter C 82 Persil Ps 25 b / S IV Luas 1.931 M2

227




49


2003

3,094

Pertanian

Rp.

100,000,000

50


2003

2,831

Pertanian

Rp.

90,000,000

51

Jln AMD Kelurahan Kramatsari

1991

2,450

Pertanian

Rp.

191,489,362

52


2004

2,250

Pertanian

Rp.

175,857,577

53


2004

1,515

Pertanian

Rp.

118,410,768

54

Kelurahan Pasirsari

2000

1,785

Bengkok Kepala Kelurahan Kramatsari

Rp.

260,743,875

Leter C49 Persil 25 b /S III Luas 3.094 M2 Leter C 111 Persil 25a /S III Luas 2.831 M2 Leter C486 Persil 24/SII Luas 2.450 M2 Leter C487 Persil 24/SII Luas 2.250 M2 Leter C491 persil 14/S II Luas 2.050 M2

d. Kelurahan Degayu

1

Segendong


2

Sepondang

2000

5,580

Pertanian

78,120,000

3

Layatan

2000

10,545

Pertanian

105,450,000

4

Gili Gayu

2000

4,590

Pertanian

45,900,000

5

Selele

2000

5,300

Pertanian

53,000,000

6

Sebayu

2000

2,885

Pertanian

40,390,000

No

Letak/Alamat


Luas Tanah 6,500

Penggunaan Pertanian

Nilai Perolehan Rp.

91,000,000

Keterangan bengkok kepala desa GS C1 Persil 56 /S1 bengkok kepala desa GS C1 Persil 57/S I bengkok kepala desa GS C1 Persil 28/S1 bengkok kepala desa GS C 1 Persil 53/SI bengkok kepala desa GS C1 Persil 89/S II bengkok kepala desa GS C 1 Persil 38/S 1

228




7

Seresik

2000

3,780

Pertanian

37,800,000

8

Wongan Sumur

2000

1,500

Pertanian

15,000,000

9

Wangan

2000

3,410

Pertanian

34,100,000

10

Krowo

2000

1,800

Pertanian

25,200,000

11

Gili Kayu

2000

4,410

Pertanian

61,740,000

12

Bulan

2000

5,650

Pertanian

56,500,000

13

Selele

2000

1,650

Pertanian

16,500,000

14

Selele

2000

1,815

Pertanian

18,150,000

15

Bulak

2000

1,350

Pertanian

13,500,000

16

Segedik

2000

3,800

Pertanian

38,000,000

17

Gesbel

2000

4,150

Pertanian

41,500,000

18

Degayu

2000

6,500

Pertanian

91,000,000

19

rw. bund

2000

3,660

Pertanian

36,600,000

20

Gempol

2000

3,490

Pertanian

48,860,000

21

Tugus

2000

2,665

Pertanian

26,650,000


bengkok kepala desa GS C1 Persil 69/S II bengkok sekretaris C 2/1 Persil 11/S II bengkok sekretaris G S C 2 Persil 12/S III bengkok sekretaris C 2/9 Persil 33/ S II bengkok sekretaris C 2/4 Persil 56/ S I bengkok sekretaris C 2/5 Persil 94/ S II bengkok sekretaris GS C2 Persil 96/ S II bengkok Bau I C 3/1 Persil 37/S II bengkok Bau I C 3/3 Persil 97/S II bengkok Bau II C 4/1 Persil 20/S III bengkok Bau II C 5/1 Persil 34/S II bengkok Bau III C 5/2 Persil 83/ S II bengkok Bau III C 5/3 Persil 93/S II bengkok Bau II C 6/1 Persil 13/ S III bengkok Bau III GS C 6

229




Persil 61/ S II 22

Gili Gayu

2000

7,000

Pertanian

70,000,000

23

Congkeng

2000

1,270

Pertanian

17,780,000

24

Wangan Sumur

2000

2,045

Pertanian

28,630,000

25

Ketapang

2000

1,680

Pertanian

16,800,000

26

Rowo

2000

1,770

Pertanian

17,700,000

27

Selele

2000

5,740

Pertanian

57,400,000

28

Degayu

2000

2,700

Pertanian

27,000,000

29

Bulak

2000

2,530

Pertanian

25,300,000

30

Gepol

2000

4,065

Pertanian

56,910,000

31

Goyangan

2000

1,010

Pertanian

14,140,000

32

bengk. Gr

2000

2,490

Pertanian

34,860,000

33

Kebon

2000

2,680

Pertanian

37,520,000

34

Degayu

2000

815

Pertanian

11,410,000

35

Degayu

2000

1,110

Pertanian

11,100,000


bengkok Bau IV GS C 7 Persil 31b/S II bengkok Polisi I C 8/1 Persil 8/S I bengkok Polisi I C 8/2 Persil 10/S II bengkok Polisi I C 8 Persil 62a S II bengkok Poldes II GS C 9 Persil 25/ S IV bengkok Poldes II C 9/3 Persil 101/S II bengkok Poldes II C 9/4 Persil 38/S II bengkok Poldes III C 10/1 Persil 52/S II bengkok Poldes III GS C 10 Persil 58/S II bengkok Poldes III C 10/3 Persil 92/ S I bengkok Poldes IV C 11/1 Persil 9/ S II bengkok Poldes IV C 11/2 Persil 29/ S I bengkok Poldes IV GS C 11 Persil 36/ S I bengkok Poldes IV

230




C11/4 Persil 78 / S II 36

Ngetrem

2000

1,455

Pertanian

20,370,000

37

Ngetrem

2000

1,810

Pertanian

18,100,000

38

Krandu

2000

2,430

Pertanian

155,520,000

39

Kebon

2000

2,770

Pertanian

38,780,000

40

Kebon

2000

305

Pertanian

4,270,000

41

Segendong

2000

770

Pertanian

7,700,000

42

Segendong

2000

1,580

Pertanian

15,800,000

43

Dadap

2000

175

Pertanian

1,750,000

44

Serandong

2000

1,200

Pertanian

12,000,000

45

Sebaya

2000

915

Pertanian

9,150,000

46

Kebon

2000

3,700

Pertanian

51,800,000

47

Selele

2000

6,400

Pertanian

64,000,000

48

Gili Gayu

2000

3,250

Pertanian

45,500,000


bengkok Poldes IV C 11/5 Persil 82/S II bengkok Poldes IV C 11/6 Persil 103/S II bengkok Kabayan I C 12/1 Persil 56/S I bengkok Kabayan I C 12/2 Persil 63/ S I bengkok Kabayan I C 12/4 Persil 66/ S I bengkok Kabayan I C 12/ Persil 77/ S I bengkok Kebayan I C 12/4 Persil 88 / S I bengkok Kebayan II C 12/1 Persil 89 / S II bengkok Kebayan II C 13/ 1 Persil 41/ S I bengkok kebayan II C 13/2 Persil 52/ S I bengkok kebayan II C 13/4 Persil 60 / S II bengkok Lebe II C 14 /1 Persil 95/S III bengkok Lebe II C 15/1 Persil 55/S I

231




49

Bendo

2000

2,500

Pertanian

25,000,000

50

Bendo

2000

59,450

Pertanian

594,500,000

51

Bk. Guru

2000

2,050

Pertanian

20,500,000

52

Bk. guru

2000

8,300

Pertanian

83,000,000

53

Bk. guru

2000

3,150

Pertanian

31,500,000

54

Sekedung

2000

10,000

Pertanian

100,000,000

bondo Deso C 1/16/1 Persil 1/D III bondo deso C 1/17/2 Persil 1 /D III Bengkok D.H.D C 1/17/3 Persil 39/ S 1 Bengkok D.H.D C 1/17/2 Persil 31a/S I bengkok D.H.D C1/17/3 Persil 31b / S II bengkok Pemb Desa C 1/16/1 Persil 19/ D IV

e. Kelurahan Kandang Panjang No 1

2

Letak/Alamat Kelurahan Kandang Panjang Kelurahan Kandang Panjang


Luas Tanah 7,488

Penggunaan

Nilai Perolehan

Pertanian

Rp.

947,232,000

1986

7,963

Pertanian

Rp.

1,007,319,500

3


1986

5,188

Pertanian

Rp.

656,282,000

4


1986

3,100

Pertanian

Rp.

380,765,000

5


1986

3,800

Pertanian

Rp.

480,700,000


Keterangan Persil/klas SP 86 Luas 7.488 M2 Persil / Klas SP 85 Luas 7.963 M2 Persli/ kalas SP.53 Luas 5.188 M2 Persil/ Klas tanah SP 121 Luas 3.100 M2 Persil / Klas Tanah SP.52 Luas 3.800 M2

232




f. Kelurahan Panjang Wetan No

Letak/Alamat


Luas Tanah 8,350.00

1

Kelurahan Bandengan

2

Kelurahan Bandengan

2004

3

Kelurahan Bandengan

4

Kelurahan Bandengan

Penggunaan

Nilai Perolehan

Pertanian

Rp.

679,387,500.00

3,780.00

Pertanian

Rp.

75,600,000.00

2004

2,970.00

Pertanian

Rp.

245,025,000.00

2004

2,665.00

Pertanian

Rp.

218,625,000.00

Keterangan HP No. 5 asal Leter C 360 Persil 22/III Luas 8.235 M2 HP No. 04

HP No. 6

g. Kelurahan Padukuhan Kraton

Kelurahan Pabean


Luas Tanah 2,725

2

Kelurahan Pabean

1940

3

Kelurahan Pabean

4

No

Letak/Alamat

1

Penggunaan

Nilai Perolehan

Sawah

Rp.

116,493,750

1,750

Sawah

Rp.

74,812,500

1940

538

Sawah

Rp.

22,999,500

Kelurahan Pabean

1940

1,533

Sawah

Rp.

65,535,750

5

Kelurahan Pabean

1940

1,600

Sawah

Rp.

68,400,000

6

Kelurahan Pabean

1940

1,600

Sawah

Rp.

68,400,000

7

Kelurahan Pabean

1940

1,444

Sawah

Rp.

61,731,000

8

Kelurahan Pabean

1940

1,419

Sawah

Rp.

60,662,250


Keterangan Leter C No. 2 ,Persil No. 8 / S.IV ,Luas 2.725 M2 Leter C No. 4 ,Persil No. 5 / D.IV ,Luas 1.750 M2 Leter C No. 4 ,Persil No. 23 / S.II ,Luas 538 M2 Leter C No. 4 ,Persil No. 25 / S.II ,Luas 1.533 M2 Leter C No. 4 ,Persil No. 32 / S.II ,Luas 1.600 M2 Leter C No. 5 ,Persil No. 11 / S.IV ,Luas 1.600 M2 Leter C No. 7 ,Persil No.10 / S.IV ,Luas 1.444 M2 Leter C No. 8 ,Persil No. 12 / S.IV ,Luas 1.419 M2

233




9

Kelurahan Pabean

1940

1,594

Sawah

Rp.

68,143,500.0 0

10

Kelurahan Pabean

1940

2,125

Sawah

Rp.

90,843,750

11

Kelurahan Pabean

1940

1,457

Sawah

Rp.

10,417,550

12

Kelurahan Pabean

1940

1,800

Sawah

Rp.

709,200,000

13

Kelurahan Pabean

1940

12,570

Sawah

Rp.

5,348,843,00 0

14

Kelurahan Kraton Kidul Kelurahan Kraton Kidul Kelurahan Kraton Kidul Kelurahan Kraton Kidul Kelurahan Kraton Kidul Kelurahan Kraton Kidul Kelurahan Kraton Kidul Kelurahan Kraton Kidul Kelurahan Kraton Kidul Kelurahan Kraton Kidul Kelurahan Kraton Kidul Kelurahan Kraton Kidul Kelurahan Kraton Kidul Kelurahan Kraton Kidul Kelurahan Kraton Kidul Kelurahan Kraton Kidul

2004

1,300

Pertanian

Rp.

408,200,000

Leter C No. 8 ,Persil No. 26 / S.II ,Luas 1.594 M2 Leter C No. 8 ,Persil No. 31 / S.II ,Luas 2.125 M2 Leter C No. 6 ,Persil No. 9 / S.IV ,Luas 1.457 M2 Leter C No. 9 ,Persil No. 49 / D.II ,Luas 1.800 M2 sisa (tukar guling) Leter C No. 9 ,Persil No. 50 / S.II ,Luas 12.570 ( sisa tukar guling) HP. 08

2004

1,360

Pertanian

Rp.

427,040,000

HP No. 9

2004

99

Pertanian

Rp.

31,086,000

HP. No 10

2004

99

Pertanian

Rp.

31,086,000

HP No. 11

2004

1,580

Pertanian

Rp.

496,120,000

HP No.14

2004

1,580

Pertanian

Rp.

496,120,000

HP No. 5

2004

1,575

Pertanian

Rp.

494,550,000

HP No. 16

2004

2,365

Pertanian

Rp.

742,610,000

HP No.17

2004

865

Pertanian

Rp.

271,610,000

HP No. 19

2004

920

Pertanian

Rp.

288,880,000

HP No. 20

2004

900

Pertanian

Rp.

282,600,000

HP No. 21

2004

1,000

Pertanian

Rp.

314,000,000

HP No. 22

2004

900

Pertanian

Rp.

282,600,000

HP No.23

2004

960

Pertanian

Rp.

301,440,000

HP No. 24

2004

1,285

Pertanian

Rp.

403,490,000

HP No.25

2004

235

Pertanian

Rp.

73,790,000

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


HP No. 29

234




30


1981

1,380

Sawah Padi

Rp.

174,570,000

31


1981

970

Sawah Padi

Rp.

122,705,000

32


1981

2,520

Sawah Padi

Rp.

318,780,000

33


1981

450

Sawah Padi

Rp.

56,925,000

34


1981

113

Sawah Padi

Rp.

14,294,500

35


1981

925

Sawah Padi

Rp.

117,012,500

36


1981

1,965

Sawah Padi

Rp.

248,572,500

37


1981

4,060

Sawah Padi

Rp.

513,590,000

15) Sebagian tanah eks bengkok pada beberapa kelurahan telah berubah fungsinya, adapun tanah eks bengkok dimaksud adalah sebagai berikut : a. Kelurahan Pringrejo

1

Pringlangu

1985

1,750

Rp.

63,000,000

Berubah Fungsi Menjadi lapangan

2

Pringlangu

1985

2,400

Rp.

86,400,000

lapangan

Hp.28

3

Pringlangu

1985

1,975

Rp.

71,100,000

lapangan

HP.29

4

Pringlangu

1985

2,118

Rp.

76,248,000

lapangan

Hp.30

5

Pringlangu

1989

2,045

Rp.

73,620,000

lapangan

HP 27

6

Tegalrejo RW VIII

1988

6,988

Rp.

482,310,000

Diurug untuk NUSEP

7

Tegalrejo RW VIII

1988

2,600

Rp.

768,443,200

Diurug untuk NUSEP

8

Pringlangu

1989

595

Rp.

50,575,000

Tower air dan IPAL

Leter C No. 4 Persil Pl.59/S.III Leter C No. 6 Persil Pl.64/S.III HP.39 ,asal Leter C No. 1 Persil No.38/SII

No

Letak/Alamat

Tahun Perolehan


Luas Tanah

Nilai Perolehan

Keterangan

hp.25

235




b. Kelurahan Buaran Kradenan No 1

Letak/Alamat

Tahun Perolehan

Buaran rt 05 rw 02

Luas Tanah

1945

Nilai Perolehan

4.076

Rp.

286.350.000

Berubah Fungsi Menjadi Puskesmas

Keterangan

HP.00018

c. Kelurahan Banyurip No 1

Letak/Alamat

Tahun Perolehan

Banyurip Ageng

Luas Tanah

1945

Nilai Perolehan

1.755

Rp.

36.782.000

Berubah Fungsi Menjadi Jalan Desa

Keterangan

Berubah Fungsi Menjadi Lapangan

Keterangan

Berubah Fungsi Menjadi Ditempati Pra KS

Keterangan

Leter C No. 6 Persil No. 39/SIV , Luas 1.388 M2

d. Kelurahan Kuripan Kertoharjo No 1

Letak/Alamat

Tahun Perolehan

RT 2 RW 6

Luas Tanah

1945

Nilai Perolehan

750

Rp.

12.720.000

Leter No c11 Persil No. 72/d111 Luas 750 M2

e. Kelurahan Setono No 1

Letak/Alamat

Tahun Perolehan

Kelurahan Karangmalang

Luas Tanah

1988

Nilai Perolehan

250

Rp.

26.250.000

Leter C.3 Persil No. 53/S.II

f. Kelurahan Kalibaros No

Letak/Alamat

Tahun Perolehan

Luas Tanah

Nilai Perolehan

1

Kelurahan Baros

1990

1,050

Rp.

42,000,000.00

2

Sokorejo

1990

2,333

Rp.

183,750,000.00


Berubah Fungsi Menjadi Hutan kota Hutan kota

Keterangan

bengkok Umum C6 Persil 89/S II Leter C No. 4 ,Persil No. 43/S I , Luas 1.750 M2

236




3

Sokorejo

1990

3,188

Rp.

409,500,000.00

Hutan kota

4

Sokorejo

1990

6,497

Rp.

740,250,000.00

lapangan

5

Sokorejo

1990

6,297

Rp.

792,750,000.00

lapangan

6

Sokorejo

1990

3,750

Rp.

101,250,000.00

Hutan kota

Leter C No. 5 ,Persil No. 79/S II , Luas 3.900 M2 Leter C No. 1 ,Persil No. 21/S III, Luas 7.050 M2 Leter C No. 1 ,Persil No. 71/S III , Luas 7.550 M2 Leter C No. 4 ,Persil No. 40/S I, Luas 3.750 M2

g. Kelurahan Klego No

Letak/Alamat

Tahun Perolehan

Luas Tanah

1

Kelurahan Klego

1960

488

Rp.

31,232,000

2

Kelurahan Klego

1960

1,350

Rp.

86,400,000

3

Kelurahan Klego

1960

1,138

Rp.

72,832,000

4

Kelurahan Klego

1960

7,900

Rp.

1,207,800,000

5

Kelurahan Klego

1960

2,683

Rp.

470,920,000

6

Kelurahan Klego

1960

300

Rp.

45,750,000

7

Kelurahan Klego

1960

1,125

Rp.

8

Kelurahan Klego

1960

530

9

Kelurahan Klego

1960

10

Kelurahan Klego

11

Kelurahan Klego

Nilai Perolehan

Berubah Fungsi Menjadi Pelebaran sungai Kalibanger Pelebaran sungai Kalibanger Hutan kota

Pustu dan PAUD

Keterangan

C2 Persil 111 D1 C3 Persil 53 D1 Leter C No.6 Persil No.65/SII C1 Persil 48 S II

Perumahan warga Gg ( Timur) Depo Sampah

C6 Persil 105 S II

150,311,600

Hutan kota

C2 Persil 67 SI

Rp.

70,813,400

Hutan kota

C2 Persil 67 SI

2,950

Rp.

188,800,000

C1 Persil 60 S III

1960

388

Rp.

24,832,000

Pelebaran sungai Kalibanger Hutan kota

1960

175

Rp.

11,200,000

Pelebaran sungai Kalibanger

C1 Persil 117 D1


C9 Persil 72 SI

C1 Persil 71 S1

237




12

Kelurahan Klego

1960

3,138

Rp.

200,832,000

Pelebaran sungai Kalibanger

C2 Persil 56 D1

h. Kelurahan Degayu No

Letak/Alamat

Tahun Perolehan

Luas Tanah

Nilai Perolehan

Berubah Fungsi Menjadi

Keterangan

1

Ngetrem

2000

3.565

Rp.

35.650.000

Rencana utk makam, eksisting WC komunal

bengkok Bau II C4/3 Persil 106/S III

2

Babalan

2000

5.240

Rp.

73.360.000

Kawasan Technopark

bengkok Polisi I C 8 Persil 6a S II

Adapun rincian atas aset tetap tanah terlampir 2. Peralatan dan Mesin Saldo

Peralatan

dan

Mesin

per

31

Desember

2015

sebesar

Rp284.439.988.872,33 (dua ratus delapan puluh empat milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah tiga puluh tiga sen) meningkat sebesar Rp48.946.993.451,31 (empat puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah tiga puluh satu sen) atau 20,78% dibandingkan saldo restatement per 1 Januari 2015 sebesar Rp235.492.995.421,02 (dua ratus tiga puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah dua sen). Nilai Buku Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 sebesar Rp91.275.181.868,29 (sembilan puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapam rupiah dua puluh sembilan sen) dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp193.164.807.004,04 (seratus sembilan puluh tiga milyar seratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu empat rupiah empat sen) mengalami koreksi tambah sebesar Rp7.688.125.031,77(tujuh milyar enam ratus delapan puluh delapan LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

238




juta seratus dua puluh lima ribu tiga puluh satu rupiah tujuh puluh tujuh

sen)

dan

koreksi

kurang

penyusutan

sebesar

Rp11.750.253.908,95 (sebelas milyar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan rupiah sembilan puluh lima sen) dan biaya penyusutan tahun 2015 sebesar Rp33.506.000.917,65 (tiga puluh tiga milyar lima ratus enam juta sembilan

ratus

dibandingkan

tujuh

belas

dengan

nilai

rupiah

enam

buku

puluh

lima

restatement

sen)

sebesar

Rp71.772.060.457,45 (tujuh puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah empat puluh lima sen) dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp163.720.934.963,57 (seratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah lima puluh tujuh sen). Penambahan : Realisasi Belanja Modal Peralatan & Mesin

Rp

37,001,674,759.00

Kapitalisasi Belanja Barang & Jasa

Rp

589,447,000.00

Hibah

Rp

10,438,303,292.00

Reklasifikasi Aset Tetap

Rp

6,947,633,067.53

Inventarisasi/Penilaian Aset Tetap

Rp

3,273,500,000.00

Jumlah Penambahan

Rp

58,250,558,118.53

Penghapusan Barang (dilelang, dihibahkan, dimusnahkan, Hilang)

Rp

3,219,576,079.84

Reklasifikasi kurang aset tetap

Rp

6,095,163,587.38

Jumlah Pengu rangan

Rp

9,314,739,667.22

Pengu rangan :

Koreksi atas aset peralatan dan mesin data terlampir (Lampiran KIB B). 3. Gedung dan Bangunan Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember

2015 sebesar

Rp657.550.378.116,04 (enam ratus lima puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam

belas

rupiah

empat

sen)

meningkat

sebesar

Rp57.133.563.169,26 (lima puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

239




sembilan rupiah dua puluh enam sen) atau 9,52% dibandingkan saldo per 1 Januari 2015 sebesar Rp600.416.814.946,78 (enam ratus milyar empat ratus enam belas juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah tujuh puluh delapan sen). Nilai Buku Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 sebesar Rp414.376.229.225,94 (empat ratus empat belas milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah sembilan puluh empat sen) dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp243.174.148.890,10 (dua ratus empat puluh tiga milyar seratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah sepuluh sen) mengalami

koreksi tambah

sebesar

Rp6.352.926.933,00 (enam

milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) dan koreksi kurang penyusutan sebesar Rp6.928.925.350,06 (enam milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah enam sen) dan biaya penyusutan tahun 2015 sebesar Rp11.411.383.183,45 (sebelas milyar empat ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah empat puluh lima sen) dibandingkan dengan nilai buku restatement

sebesar

Rp368.078.050.823,07

dengan

akumulasi

penyusutan sebesar Rp232.338.764.123,71 (dua ratus tiga puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen). Peningkatan sebesar Rp57.133.563.169,26 (lima puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tiha juta lima ratus enam puluh sembilan rupiah dua puluh enam sen)

tersebut berasal dari penambahan dan

pengurangan sebagai berikut :


240




Penambahan : Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp

60,962,991,424.00

Kapitalisasi BOP

Rp

49,800,000.00

Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa

Rp

273,431,000.00

Hibah/Bantuan dari Pihak Ketiga

Rp

8,771,661,000.00


Rp

9,721,542,963.00

Jumlah Penambahan

Rp

79,779,426,387.00

Pengurangan : Penghapusan Barang (dilelang, dihibahkan, dimusnahkan, Hilang)

Rp

8,349,670,262.74

Reklasifikasi kurang aset tetap & ekstrakomtabel

Rp

14,296,192,955.00

Jumlah Pengurangan

Rp

22,645,863,217.74

Adapun rincian atas aset tetap Gedung dan Bangunan terlampir. 4. Jalan, Jaringan dan Irigasi Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2015 sebesar Rp479.816.611.356,69 (empat ratus tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus enam belas juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen) meningkat sebesar Rp45.209.417.617,00 (empat puluh lima milyar dua ratus sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh belas rupiah) atau 10,40% dibandingkan saldo per 1 Januari 2015 sebesar Rp434.607.193.739,69 (empat ratus tiga puluh empat milyar enam ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah enam puluh sembilan sen). Nilai buku aset jalan,

irigasi

dan

jaringan

per

31

Desember

2015

sebesar

Rp235.313.599.985,55 (dua ratus tiga puluh lima milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh lima sen) dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp244.503.011.371,14 (dua ratus empat puluh empat milyar lima ratus tigas juta sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah empat belas sen) mengalami koreksi tambah sebesar Rp4.156.006.457,14 (empat milyar seratus lima puluh enam juta enam ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah empat

belas

sen)

dan

koreksi

kurang

penyusutan

sebesar

Rp19.479.076.919,00 (sembilan belas milyar empat ratus tujuh LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

241




puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan belas

rupiah)

dan

biaya

penyusutan

tahun

2015

sebesar

Rp37.909.432.992,32 (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah tiga puluh dua sen) dibandingkan dengan nilai buku restatement sebesar Rp212.690.544.899,01 (dua ratus dua belas milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah satu

sen)

dengan

akumulasi

penyusutan

sebesar

Rp221.916.648.840,68 (dua ratus dua puluh satu milyar sembilan ratus enam belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah enam puluh delapan sen). Peningkatan sebesar Rp45.209.417.617,00 (empat puluh lima milyar dua ratus sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh belas rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut : Penambahan : Realisasi Belanja Modal Jalan,Irigasi & Jaringan

Rp

49,116,719,658.00

Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa

Rp

1,062,252,500.00


Rp

5,219,278,867.00

Inventarisasi/Penilaian

Rp

10,455,877,328.00

Jumlah Penambahan

Rp

65,854,128,353.00

Penghapusan Barang (dilelang, dihibahkan, dimusnahkan, Hilang)

Rp

12,658,964,035.00

Reklasifikasi ke Aset Tetap

Rp

7,985,746,701.00

Jumlah Pengurangan

Rp

20,644,710,736.00

Pengurangan :

Adapun rincian atas aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi terlampir. 5. Aset Tetap Lainnya Saldo

Aset

Tetap

Lainnya

per

31

Desember

2015

sebesar

Rp25.805.327.704,37 (dua puluh lima milyar delapan ratus lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat rupiah tiga puluh tujuh sen) bertambah sebesar Rp2.204.969.301,15 (dua milyar dua ratus empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah lima belas sen) atau sebesar 10,17% dibandingkan saldo per 1 Januari 2015 sebesar Rp23.600.358.403,22 (dua puluh tiga LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

242




milyar enam ratus juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga rupiah dua puluh dua sen), dengan rincian sebagai berikut: Penambahan : Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Rp

2,028,333,000.00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Rp

93,462,214.00

Hibah

Rp

760,361,912.00


Rp

903,771,840.15

Inventarisasi/Penilaian

Rp

35,175,000.00

Jumlah Penambahan

Rp

3,821,103,966.15

Rp

1,200,829,377.00

Rp

415,305,288.00

Rp

1,616,134,665.00

Pengurangan : Penghapusan Barang (dilelang, dihibahkan, dimusnahkan, Hilang) Reklasifikasi rekening aset tetap dan ekstrakomtabel Jumlah Pengurangan

Adapun rincian atas aset tetap lainnya terlampir. 6. Konstruksi dalam Pekerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2015 sebesar Rp14.141.394.259,00 (empat belas milyar seratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp2.754.444.495,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dibandingkan dengan Konstruksi

dalam

Pengerjaan

per

1

Januari

2015

Rp

Rp16.895.838.754,00 (enam belas milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah). Rincian aset konstruksi dalam pekerjaan per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :


243




No 1

NAMA BARANG

ALAMAT / LOKASI

NILAI (Rp.)

DINAS PEKERJAAN UMUM

0

Konstruksi Dalam Pengerjaan - Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jl. Kusuma Bangsa No. 45

1.806.650.000,00

Jumlah 2

1.806.650.000,00

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

0


BLK Kuripan

1.007.087.000,00

- Konstruksi Dalam Pengerjaan

BLK Kuripan

196.182.000,00


BLK Kuripan Lor

1.450.259.954,22


BLK Kuripan Lor

1.848.794.315,78


BLK Kuripan

380.729.000,00

Jumlah 3

4.883.052.270,00

Kecamatan Pekalongan Barat

0


Jl. Supriyadi Tirto

1.923.766.500,00


Jl. Merpati Pringrejo

1.213.521.300,00

Jumlah 4

3.137.287.800,00

Kecamatan Pekalongan Timur

0


Jl. Seruni Pekalongan

1.693.915.802,00


Kelurahan Dekoro

1.464.860.000,00

Jumlah 5

3.158.775.802,00

Kecamatan Pekalongan Utara

0


Jl. kusuma Bangsa No. 96 Pekalongan

1.155.628.387,00

Jumlah

1.155.628.387,00 TOTAL

14.141.394.259,00

d. Dana Cadangan Pembentukan dana cadangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015 yang dimaksudkan untuk menyediakan dana dengan tujuan membiayai penyelenggaraan

Pemilihan

Umum

Walikota

dan

Wakil

Walikota

Pekalongan Tahun 2015. Sehingga saldo dana cadangan pada 31 Desember 2015 menjadi Rp0,00, karena sudah dicairkan.


244




e. Aset Lainnya Saldo

aset

lainnya

per

31

Desember

2015

adalah

sebesar

Rp31.937.525.996,18 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan belas sen), mengalami kenaikan sebesar 0,02% jika dibandingkan dengan saldo aset lainnya per 1 Januari 2015 sebesar Rp31.931.952.230.88 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah delapan puluh delapan sen). Aset lainnya dapat dirinci sebagai berikut : Per 31 Desember 2015

Uraian

Rp

Per 1 Januari 2015

Naik/Turun

Rp

%

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

12,328,020,000.00

12,328,020,000.00

Aset Tidak Berwujud

13,752,721,459.62

13,619,691,289.52

Aset Lain-lain

5,788,842,948.56

5,942,280,941.36

(2.58)

Uang Jaminan

67,941,588.00

41,960,000.00

61.92

31,937,525,996.18

31,931,952,230.88

0.02

Juml ah

0.98

Rincian aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai

komitmen

untuk

melaksanakan

kegiatan

yang

dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Saldo kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp12.238.020.000,00. Kemitraan dengan Pihak ketiga dapat dijelaskan sebagai berikut :  Kemitraan BOT Mall Banjarsari Pemerintah

Kota

Pekalongan

telah

mengikatkan

diri

dalam

kerjasama pengelolaan Pasar Banjarsari sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 050/01132 Tahun 2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Kerja Sama Penataan dan Pembangunan Pasar Banjarsari Kota Pekalongan. Pembangunan Pasar Banjarsari dan Mall Banjarsari di atas tanah milik Pemerintah Kota Pekalongan seluas 17.330 m² senilai Rp5.545.600.000,00 dengan Hak Pakai Pemerintah Kota berlokasi di Kelurahan Sampangan, Kecamatan LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

245




Pekalongan Timur, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan perjanjian Nomor 050/01132 Tahun 2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Kerja Sama

Penataan

dan

Pembangunan

Pasar

Banjarsari

Kota

Pekalongan sampai dengan adendum ke IV Nomor 050/01853 Tanggal 5 Agustus 2010 terdapat kerjasama kemitraan BOT untuk Mall Banjarsari dan BTO untuk Pasar Banjarsari. Untuk Kemitraan Mall

Banjarsari

Pemerintah

Kota

Pekalongan

menyerahkan

sertifikat HGB diatas HPL atas tanah seluas 3.900m2 senilai Rp1.248.000.000,00. Nilai bangunan Mall Banjarsari (Atrium/Plaza tiga lantai)

pada

tahun

2012 sebesar

Rp24.037.146.545,00.

Berdasarkan hasil LHP BPK RI atas LKD Tahun 2012, terkait dengan bangunan mall Banjarsari dan bangunan pasar, BPK merekomendasikan Walikota Pekalongan agar Pemerintah Kota Pekalongan memperhitungkan kembali nilai Aset Tetap sebesar Rp9.000.047.320,00. Atas rekomendasi tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penghitungan kembali Pemisahan Aset Bangunan

Pasar

Banjarsari

dan

Atrium

Banjarsari.

Hasil

penghitungan kembali dituangkan dalam berita acara Perhitungan Pemisahan Aset Bangunan Pasar Banjarsari dan Atrium Banjarsari Nomor 050/0980.1 tanggal 14 Mei 2013. Berdasarkan berita acara tersebut, maka nilai bangunan mall banjarsari terkoreksi menjadi sebesar

Rp26.272.678.000,00

Rp2.235.531.455,00

atau

dari

Rp24.037.146.545,00.

bertambah

sebesar

semula

sebesar

nilai

Perjanjian

dimaksud

berlaku

sejak

25

September 2005 s/d 11 Juni 2032.  Kemitraan BOT Ramayana Pemerintah Kota Pekalongan telah mengikatkan diri dengan PT. Prima Lestari Investindo dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 415.4/0974 dan Nomor 18/PLI/IV/2012 tentang Pembangunan Dan Pengelolaan Pusat Perbelanjaan di Lahan Eks Terminal Bus Kota

Pekalongan.

Pemerintah

Kota

Pekalongan

menyerahkan

sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Noyontaan atas tanah seluas ± 9.660 m2 senilai Rp11.080.020.000,00. Adapun nilai investasi atas


246




kemitraan BOT Ramayana adalah sebesar Rp54.048.700.000,00, dan jangka waktu kerjasama selama 25 tahun. 2. Aset Tidak Berwujud Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp13.752.721.459,62 (tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh dua sen). Aset tak berwujud mempunyai umur ekonomis 5 tahun. Rincian aset tak berwujud per 31 Desember 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut: SKPD Dindikpora

Jumlah

Akumulasi

Nilai Buku

Amortisasi

Per 31 Des 2015

24,765,384.05

19,011,670.43

5,753,713.62

DKK

125,300,000.00

116,500,000.00

8,800,000.00

RSUD Bendan

913,998,000.00

532,441,800.00

381,556,200.00

16,390,000.00

13,112,000.00

3,278,000.00

106,547,725.00

106,547,725.00

48,257,000.00

38,605,600.00

DPU Dishubparbud Dindukcapil Disperindagkop BPMP2T Bagian Hukum

13,098,672,000.00 249,085,400.00

-

9,651,400.00 13,098,672,000.00

236,785,400.00

12,300,000.00

19,500,000.00

3,900,000.00

15,600,000.00

291,002,330.00

167,368,064.00

123,634,266.00

BKD

2,695,000.00

2,695,000.00

BPMP2AKB

9,490,800.00

3,796,320.00

5,694,480.00

75,855,000.00

71,310,000.00

4,545,000.00

144,479,500.00

62,143,100.00

82,336,400.00

1,500,000.00

600,000.00

900,000.00

15,127,538,139.05

1,374,816,679.43

13,752,721,459.62

DPPKAD

KPAD Kominfo DPPK Juml ah

-

Aset tak berwujud per SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut : ASET TIDAK BERWUJUD TAHUN 2015

NO

ASET TAK BERWUJUD

JUMLAH (Rp)

TAHUN

AKUMULASI

NILAI BUKU

PENYUSUTAN

1

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA Software Manajemen Perpustakaan

2

Software e-library

3

Aplikasi Perkantoran

4

Software KTSP Software Pembelajaran 7 Mapel

5


-

2012

-

-

4,812,200.00

2012

3,849,760.00

962,440.00

15,950,000.00

2012

12,760,000.00

3,190,000.00

2,023,184.05

2013

1,213,910.43

809,273.62

-

2013

-

-

247




6

Software e-library

-

2013

-

-

7

Software Perpustakaan

1,980,000.00

2013

1,188,000.00

792,000.00

JUMLAH DINDIKPORA

24,765,384.05

19,011,670.43

5,753,713.62

DINAS KESEHATAN 1

SIMPUS/SIMKES

81,300,000.00

2009

81,300,000.00

-

2

SIMPADAR JUMLAH DINAS KESEHATAN

44,000,000.00

2012

35,200,000.00

8,800,000.00

116,500,000.00

8,800,000.00

125,300,000.00

RSUD BENDAN

3

Modul TA. 2011 Modul Registrasi Rawat Jalan Modul Transaksi Rawat Jalan Modul Kasir Rawat Jalan

4

Modul Registrasi IGD

21,677,280.00

2011

21,677,280.00

-

5

Modul Transaksi IGD

45,161,000.00

2011

45,161,000.00

-

29,400,000.00

2012

23,520,000.00

5,880,000.00

23,050,000.00

2012

18,440,000.00

4,610,000.00

29,400,000.00

2012

23,520,000.00

5,880,000.00

14,700,000.00

2012

11,760,000.00

2,940,000.00

51,995,000.00

2012

41,596,000.00

10,399,000.00

14,500,000.00

2013

8,700,000.00

5,800,000.00

17,400,000.00

2013

10,440,000.00

6,960,000.00

14,500,000.00

2013

8,700,000.00

5,800,000.00

17,400,000.00

2013

10,440,000.00

6,960,000.00

17,400,000.00

2013

10,440,000.00

6,960,000.00

20,300,000.00

2013

12,180,000.00

8,120,000.00

1 2

180,644,000.00 27,096,600.00

2011

27,096,600.00

-

36,128,800.00

2011

36,128,800.00

-

50,580,320.00

2011

50,580,320.00

-

Modul TA 2012 Modul Transaksi Kamar Bersalin (VK) Modul Registrasi Instalasi Bedah Sentral (IBS) Modul Transaksi Instalasi Bedah Sentral (IBS) Modul Registrasi Rawat Inap Modul Transaksi Farmasi

148,545,000.00

290,000,000.00

6

Modul TA 2013 Modul Registrasi Laboratorium Modul Transaksi Laboratorium Modul Registrasi Radiologi Modul Transaksi Radiologi Modul Manajemen Tarif Modul Hasil Laboratorium

7

Modul Hasil Radiologi

23,200,000.00

2013

13,920,000.00

9,280,000.00

8

17,400,000.00

2013

10,440,000.00

6,960,000.00

23,200,000.00

2013

13,920,000.00

9,280,000.00

10

Modul Hasil IBS Modul Transaksi Rawat Inap Modul Kasir Rawat Inap

26,100,000.00

2013

15,660,000.00

10,440,000.00

11

Modul Keuangan

43,500,000.00

2013

26,100,000.00

17,400,000.00

12

Modul Akuntansi

55,100,000.00

2013

33,060,000.00

22,040,000.00

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

9

Modul TA. 2015


294,809,000.00

248




1

Modul Manajemen User

20,461,630.00

2015

4,092,326.00

16,369,304.00

26,307,810.00

2015

5,261,562.00

21,046,248.00

3

Modul Haemodialisa Modul Hasil Haemodialisa

17,538,540.00

2015

3,507,708.00

14,030,832.00

4

Modul Rekam Medis

43,846,350.00

2015

8,769,270.00

35,077,080.00

5

Modul Bank Darah Modul Pengadaan Medis

40,923,260.00

2015

8,184,652.00

32,738,608.00

75,577,250.00

2015

15,115,450.00

60,461,800.00

Modul Gudang Medis Modul Gudang Dapur Gizi

35,077,080.00

2015

7,015,416.00

28,061,664.00

14,615,450.00

2015

2,923,090.00

11,692,360.00

Modul Dapur Gizi JUMLAH RSUD BENDAN DINAS PEKERJAAN UMUM

20,461,630.00

2015

4,092,326.00

16,369,304.00

532.441.800,00

381.556.200

13,112,000.00

3,278,000.00

13,112,000.00

3,278,000.00

2

6 7 8 9

1

1 2

1

1 2

3 4 5

913.998.000,00

WEBSITE

16,390,000.00

JUMLAH DPU DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PEKALONGAN Aplikasi Pengujian Kendaraan Bermotor Aplikasi Informasi Perhubungan

16,390,000.00

JUMLAH DISHUB DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Software Dokumentasi & Pengarsipan Akta Catatan Sipil JUMLAH DINDUKCAPIL DISPERINDAGKOP DAN UMKM Hak Pemakaian 413,5 m2 Blok B Lantai 3 Ps. Banjarsari Hak Pemakaian 537,19 m2 Lantai 3 Ps. Banjarsari Hak Pemakaian 2 Unit Kios (K3C6 & K3C25) dan 17,1875 m2 Los Blok C,D, dan F Lantai 3 Ps. Banjarsari Hak Pemakaian 7 Unit Toko dan 154 Unit Kios Hak Pemakaian 1 Unit Toko, 120 unit Kios dan 471 unit Los JUMLAH DISPERINDAGKOP BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN


2012

66,597,725.00

2011

66,597,725.00

-

39,950,000.00

2009

39,950,000.00

-

106,547,725.00

-

38,605,600.00

9,651,400.00

38,605,600.00

9,651,400.00

106,547,725.00

48,257,000.00

2012

48,257,000.00

992,400,000.00

2005

992,400,000.00

750,000,000.00

2006

750,000,000.00

532,272,000.00

2007

532,272,000.00

4,994,017,017.00

2011

4,994,017,017.00

5,829,982,983.00

2013

5,829,982,983.00

13,098,672,000.00

-

13,098,672,000.00

249




PERIZINAN TERPADU

1 2 3 4 5 6 7 8 9

APLIKASI SIMPADU (Perbaikan 18 Ijin) + 14 ijin baru APLIKASI SIMPADU online + housing APLIKASI MULTIMEDIA DPTPM APLIKASI SMS GATEWAY MODEM GSM APLIKASI SISTEM ANTRIAN CD OPERATING SYSTEM (WINDOWS PRO 7) CD TOOLKIT APLIKASI SMS GATEWAY PENGENDALIAN JUMLAH BPMP2T

42,417,904.00

2008

42,417,904.00

-

51,037,585.00

2008

51,037,585.00

-

29,488,383.00

2008

29,488,383.00

-

42,531,321.00

2008

42,531,321.00

-

4,820,216.00

2008

4,820,216.00

-

42,984,989.00

2008

42,984,989.00

-

14,916,500.00

2010

14,916,500.00

-

388,502.00

2010

388,502.00

-

20,500,000.00

2014

8,200,000.00

12,300,000.00

236,785,400.00

12,300,000.00

3,900,000.00

15,600,000.00

3,900,000.00

15,600,000.00

249,085,400.00

BAGIAN HUKUM 1

Software JDI H JUMLAH BAGIAN HUKUM

19,500,000.00

2015

19,500,000.00

DPPKAD 1

Software SISMIOP

93,401,330.00

2012

74,721,064.00

18,680,266.00

2

Software SIMPATDA

76,878,000.00

2012

61,502,400.00

15,375,600.00

Software SIMPATDA

35,000,000.00

2014

14,000,000.00

21,000,000.00

Software SISMIOP

40,500,000.00

2015

8,100,000.00

32,400,000.00

Software SIMPATDA

45,223,000.00

2015

9,044,600.00

36,178,400.00

167,368,064.00

123,634,266.00

2,695,000.00

-

2,695,000.00

-

3,796,320.00

5,694,480.00

3,796,320.00

5,694,480.00

3

JUMLAH DPPKAD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1

1

1 2 3 4

291,002,330.00

Router

2,695,000.00

JUMLAH BKD

2,695,000.00

BPMP2AKB Software widows 7 Pro 32

9,490,800.00

JUMLAH BPMP2AKB

9,490,800.00

2011

2014

KPAD Pembuatan Film Si Buki Software Flippping Book (e book) Perbaikan Aplikasi Arsip Program Inaktif dan Statis pada Arsip

7,575,000.00

2014

3,030,000.00

4,545,000.00

13,600,000.00

2011

13,600,000.00

-

32,900,000.00

2009

32,900,000.00

-

21,780,000.00

2005

21,780,000.00

-

JUMLAH KPAD

75,855,000.00

71,310,000.00

4,545,000.00

DINAS KOMINFO


250




1 2 3

1

Software dan Aplikasi LPPL batik TV Software dan Aplikasi GPS/Spatial Software dan Aplikasi E-learning / CBT JUMLAH DISKOMINFO DINAS PERTANIAN PETERNAKAN DAN KELAUTAN

55,412,000.00

2012

44,329,600.00

11,082,400.00

40,007,500.00

2015

8,001,500.00

32,006,000.00

49,060,000.00

2015

9,812,000.00

39,248,000.00

62,143,100.00

82,336,400.00

600,000.00

900,000.00

144,479,500.00

Software

1,500,000.00

JUMLAH DPPK

1,500,000.00

600,000.00

900,000.00

15,127,538,139.05

1,374,816,679.43

13,752,721,459.62

TOTAL

2014

3. Aset Lain-lain Aset lain-lain merupakan aset tetap dengan kondisi yang rusak berat, sehingga aset tersebut tidak dapat digunakan untuk menunjang kinerja pada SKPD selaku pengguna barang. Ada pun Aset lain-lain per 31 Desember 2015 sebesar Rp5.788.842.948,56 berkurang sebesar Rp153.437.992,00 atau 2,58% dibandingkan dengan saldo aset lain-lain per 1 Januari 2015 Rp5.942.280.941,36. 4. Uang Jaminan Uang jaminan merupakan uang jaminan penyewa rusunawa sebesar Rp67.941.588,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), yang tersimpan pada rekening Simpeda di Bank Jateng Nomor 3007098048 an. Pengelola Rusunawa. Uang jaminan adalah uang yang dibayar oleh calon/pengguna rusunawa sebagai jaminan apabila terjadi putus kontrak. Besarnya uang jaminan sebesar 3 (tiga) kali sewa bulanan. Apabila penghuni telah meninggalkan rusunawa maka uang jaminan dikembalikan. 5.3.2.2 Penjelasan Pos Kewajiban dan Ekuitas 1. Pos Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan

aliran

keluar

sumber

daya

ekonomi

pemerintah. Saldo kewajiban per 31 Desember 2015 adalah sebesar LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

251




Rp8.074.936.855,17 (delapan milyar tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah tujuh belas sen). yang merupakan saldo kewajiban jangka pendek, dengan rincian sebagai berikut : Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Per 31 Des 2015

Per 1 Jan 2015

Naik/Turun

Rp

Rp

%

15.468.013,00

22.791.989,00

(32,13)


1.246.037.715,17

985.062.368,42

26,49

Utang Belanja

2.807.820.661,00

0,00

0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya

3.937.668.878,00

6.200.640.223,00

(36,50)

67.941.588,00

41.960.000,00

61,92

8.074.936.855,17

7.250.454.580,42

11,37

Utang Uang Jaminan Rusunawa Jumlah

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharap dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Saldo utang perhitungan pihak ketiga sebesar Rp15.468.013,00 (lima belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga belas rupiah). Utang PFK terdiri dari : - Utang iuran asuransi ketenagakerjaan sebesar Rp1.878.150,00 - Kelebihan bayar dari wajib retribusi pelayanan pasar sebesar Rp6.179.800,00 - Kelebihan bayar dari wajib pajak PBB sebesar Rp7.386.563,00 - Kelebihan

bayar

penerimaan

piutang

handtractor

sebesar

Rp13.500,00. - Kelebihan bayar penerimaan BLUD sebesar Rp10.000,00 b. Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp1.246.037.715,17 (satu milyar dua ratus empat puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah tujuh belas sen), yang terdiri dari :


252




SKPD

Jumlah (Rp)

Dishubparbud

141,109,903.00

DPU

1,188,333.00

Bagian Tata Pemerintahan

335,953,333.00

DPPKAD

230,713,896.17

DPPKAD selaku SKPKD

537,072,250.00

Juml ah

1,246,037,715.17

c. Utang Belanja Saldo

utang

belanja

per

31

Desember

2015

adalah

sebesar

Rp2.807.820.661,00 (dua milyar delapan ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri dari : Jenis Utang Utang Belanja Jasa BLUD Puskesmas :

Jumlah (Rp) 499.970.939,00

Jasa Layanan Puskesmas

377.542.210,00

Insentif Pengelola Pegawai BLUD

107.928.729,00

Pekerjaan Rehab Pustu

14.500.000,00

Utang Belanja Makanan & Minuman RSUD

9.952.008,00

Utang Belanja Bahan/Material :

2.297.897.714,00

Reagen dan BHP Lab - RSUD

36.602.275,00

Bahan Radiologi -RSUD

18.637.070,00

Obat-obatan - RSUD Juml ah

2.242.658.369,00 2.807.820.661,00

d. Utang Jangka Pendek Lainnya Saldo utang jangka pendek lainnya sebesar Rp3.937.668.878,00 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), terdiri dari : Jenis Utang Pemeriksaan CT Scan Honor Dokter Tamu

Jumlah (Rp) 3,955,000.00 42,750,000.00

PMI Kota Pekalongan

110,490,000.00

Laboratorium Gajah Mada

12,140,000.00

Laboratorium Cito

23,522,000.00

Jasa Pelayanan

3,744,811,878.00 Juml ah

3,937,668,878.00

e. Utang Uang Jaminan Rusunawa Utang uang jaminan sewa rusunawa sebesar Rp67.941.588,00 (enam puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) merupakan utang atas uang jaminan bagi penyewa rusunawa.


253




2. Pos Ekuitas Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember adalah sebesar Rp1.885.733.903.541,71 (satu trilyun delapan ratus delapan puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus empat puluh satu rupiah tujuh puluh satu sen), mengalami kenaikan sebesar 6,23% jika dibandingkan dengan ekuitas per 1 Januari 2015 sebesar Rp1.775.089.337.047,18 (satu trilyun tujuh ratus tujuh puluh lima milyar delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah delapan belas sen), dengan penjelasan sebagai berikut : Uraian

Jumlah

Saldo Ekuitas 1 Jan 2015

1,775,089,337,047.18

Surplus/Defisit LO

86,746,328,417.99

Koreksi Ekuitas

23,898,238,076.54

Ekuitas 31 Desember 2015

1,885,733,903,541.71

5.4 Laporan Operasional Laporan

Operasional

adalah

laporan

yang

menyajikan

informasi

mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Karena penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Kota Pekalongan dimulai tahun 2015, maka Pemerintah Kota Pekalongan tidak menyusun laporan operasional periode sebelumnya. Laporan Operasional dapat disajikan sebagai berikut : Uraian

Jumlah

Kegiatan Operasional : Pendapatan - LO

860.715.259.503,01

Beban - LO

747.698.239.352,22

Surplus/Defisit

113.017.020.150,79

Defisit Non Operasional

26.270.691.732,80

Surplus/Defisit LO

86.746.328.417,99

5.4.1 Kegiatan Operasional A. Pendapatan – LO LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

254




Pendapatan – LO adalah hak Pemerintah Kota Pekalongan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan-LO tahun 2015 adalah sebesar Rp860.715.259.503,01 (delapan ratus enam puluh milyar tujuh ratus lima belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga rupiah satu sen). Pendapatan – LO dapat dirinci sebagai berikut : Uraian

Jumlah (Rp)

Pendapatan - LO : Pendapatan Asli Daerah

165.772.516.422,50

Pendapatan Transfer

648.148.218.058,00

Lain-lain Pendapatan Yang Sah

46.794.525.022,51

Juml ah

860.715.259.503,01

Realisasi masing-masing akun Pendapatan – LO dapat dirinci sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Daerah Pos ini menggambarkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2015, dengan rincian sebagai berikut : Uraian

Jumlah (Rp)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO : Pajak Daerah - LO

49,754,633,911.00

Retribusi Daerah - LO

17,449,531,153.83

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Lain-lain PAD Yang Sah - LO Juml ah

3,181,034,617.00 95,387,316,740.67 165,772,516,422.50

Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Pendapatan Pajak Daerah - LO Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Pekalongan. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pekalongan. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2015 adalah sebagai berikut :


255




Uraian Pajak Daerah - LO

Jumlah (Rp)

Pajak Hotel

2,578,371,637.00

Pajak Restoran

3,666,477,316.00

Pajak Hiburan

643,827,913.00

Pajak Reklame

816,292,544.00

Pajak Penerangan Jalan

17,057,286,005.00

Pajak Parkir

209,995,850.00

Pajak Air Tanah

276,909,947.00


5,350,000.00

PBB Pedesaan dan Perkotaan

12,978,118,545.00

BPHTB

11,522,004,154.00 Juml ah

49,754,633,911.00

b. Pendapatan Retribusi Daerah - LO Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah

Kota

Pekalongan.

Pemungutan

dan

pengelolaan

pendapatan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah – LO dapat dirinci sebagai berikut : Uraian Retribusi Daerah - LO

Jumlah (Rp)

Ret. Pelayanan Kesehatan

718,265,700.00

Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan

157,460,000.00

Ret. Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Ret. Pelayanan Pasar Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor Ret. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Ret. Menara Telekomunikasi

41,921,667.00 700,241,500.00 2,896,556,850.00 347,993,550.00 80,715,000.00 275,786,285.00

Ret. Pemakaian Kekayaan daerah

2,175,961,974.83

Ret. Tempat Pelelangan

5,621,298,630.00

Ret. Terminal

799,766,000.00

Ret. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Ret. Rumah Potong Hewan Ret. Tempat Olahraga Ret. IMB

131,420,500.00 901,773,250.00 2,331,167,600.00

Ret. Izin Gangguan

168,761,700.00

Ret. Izin Trayek

3,344,947.00

Ret. Izin Perikanan

36,400.00

Ret. Perpanjangan IMTA Juml ah


50,100,000.00

46,959,600.00 17,449,531,153.83

256




Pendapatan retribusi daerah – LO berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut : SKPD

Jumlah (Rp)

DKK

17.783.055.557,00

RSUD BEN DAN

63.262.075.295,00

DPU

3.116.562.792,00

DISHUBPARBUD

2.753.119.247,00

BLH

239.175.000,00

DIN DUKCAPIL

45.725.000,00

DIN SOSN AKERTRAN S

46.959.600,00

DISPERIN DAGKOP

3.072.477.650,00

BPMP2T

168.761.700,00

BAGIAN TATA PEMERIN TAHAN

671.906.667,00

DPPKAD

645.467.650,00

DISKOMIN FO

546.166.699,00

DPPK

5.755.255.530,00

DPPKAD (SKPKD)

762.608.551.117,18 Juml ah

860.715.259.504,18

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dalam bentuk pendapatan deviden dan hasil investasi atas penyertaan pada perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendapatan

deviden

diperoleh

dari

penyertaan

modal

dengan

kepemilikan signifikan yang dicatat berdasarkan metode ekuitas. Realisasi hasil penyertaan modal pada tahun 2015 adalah sebesar Rp3.181.034.617,00 (tiga milyar seratus delapan puluh satu juta tiga puluh

empat

ribu

enam

ratus

tujuh

belas

rupiah).

Rincian

pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat dirinci sebagai berikut : Uraian Deviden dari PD BPR Bank Pekalongan Deviden dari PT. Bank Jateng Deviden dari BPR BKK Kota Pekalongan Deviden BKK Pekalongan Utara PDAM Kota Pekalongan Juml ah


Jumlah 257,342,878.00 1,640,412,455.00 26,660,265.00 866,652,019.00 389,967,000.00 3,181,034,617.00

257




d. Lain-Lain PAD yang Sah - LO Lain-lain PAD yang sah merupakan PAD selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi lain-lain PAD yang sah – LO dapat dirinci sebagai berikut : Uraian

Jumlah (Rp)

Lain-lain PAD yang Sah - LO : Penerimaan Jasa Giro

1,186,051,628.00

Pendapatan Bunga

10,024,722,856.00

Tuntutan Ganti Kerugian Uang Daerah

101,194,000.00

Pendapatan Denda Pajak

474,461,652.00

Pendapatan Denda Retribusi

45,725,000.00

Pendapatan dari Pengembalian

316,621,255.00

Pendapatan BLUD

80,326,865,152.00

Lain-lain PAD yang sah lainnya

2,907,508,530.67

Pendapatan bunga pinjaman dana bergulir ….

-

Pendapatan Sewa Konstruksi Reklame

4,166,667.00

Juml ah

95,387,316,740.67

2. Pendapatan Transfer – LO Pendapatan

Transfer

LO

Tahun

2015

adalah

sebesar

Rp648.148.218.058,00 (enam ratus empat puluh delapan milyar seratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu lima puluh delapan rupiah). Pendapatan Transfer – LO dapat dirinci sebabai berikut : Uraian

Jumlah (Rp)

Pendapatan Transfer - LO : Transfer Pemerintah Pusat - LO

491,257,469,727.00

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

81,502,635,500.00

Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya - LO

52,746,813,042.00

Bantuan Keuangan - LO

22,641,299,789.00

Jumlah

648,148,218,058.00

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO dapat dirinci sebagai berikut :


258




Uraian

Jumlah (Rp)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Bagi Hasil Pajak - LO

23,504,861,950.00

Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA - LO

1,067,960,777.00

DAU - LO

421,276,527,000.00

DAK - LO

45,408,120,000.00 Jumlah

491,257,469,727.00

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat – LO dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Penerimaan Bagi Hasil Pajak – LO Penerimaan bagi hasil pajak – LO terdiri dari : Uraian

Jumlah (Rp)

Penerimaan Bagi Hasil Pajak : Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29

9,404,284,200.00

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

7,205,229,000.00

Bagi Hasil dari PBB

6,895,348,750.00 Jumlah

23,504,861,950.00

2. Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA – LO Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA – LO terdiri dari : Uraian

Jumlah (Rp)

Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA - LO : Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan

167,414,899.00

Bagi Hasil Pungutan Pengusahaan Perikanan

703,264,033.00

Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi Bagi Hasil dari Pertambagan Gas Bumi

57,172,500.00 101,637,762.00

Bagi Hasil dari Pertambagan Panas Bumi

11,570,897.00

Bagi Hasil dari Pertambangan Umum

26,900,686.00

Jumlah

1,067,960,777.00

3. Penerimaan DAU – LO Penerimaan DAU – LO adalah sebesar Rp421.276.527.000,00 (empat ratus dua puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh rupiah). 4. Penerimaan DAK – LO Penerimaan DAK – LO adalah sebesar Rp45.408.120.000,00 (empat puluh lima milyar empat ratus delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah). LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

259




Penerimaan DAK – LO dapat dirinci sebagai berikut : Uraian

Jumlah (Rp)

Penerimaan DAK - LO : DAK Bid.Pendidikan

13,476,780,000.00

DAK Bid.Kesehatan

5,815,700,000.00

DAK Bid.Lingkungan Hidup

1,369,930,000.00

DAK Bid.KB dan Kel. Sejahtera

895,750,000.00

DAK Bid.Pertanian

2,007,920,000.00

DAK Bid.Kehutanan

1,241,430,000.00

DAK Bid.Kelautan & Perikanan

3,810,010,000.00

DAK Bid.Infrastruktur Air Minum

1,715,910,000.00

DAK Bid.Infrastruktur Sanitasi

1,517,210,000.00

DAK Bid. Infrastruktur Jalan

4,551,710,000.00

DAK Bid.Keselamatan & Transp.Darat

572,740,000.00

DAK Bid.Sarpras Pemadam

2,361,630,000.00

DAK Bid. Perdagangan

-

DAK Tambahan Bid. Pertanian

4,244,600,000.00

DAK Tambahan Bid. Sarana Perdagangan

1,826,800,000.00

Jumlah

45,408,120,000.00

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO yang diterima oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah dana penyesuaian, yang berupa dana tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru PNSD. Pendapatan Dana Penyesuaian tersebut adalah sebesar Rp81.502.635.500,00 (delapan puluh satu milyar lima ratus dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari : - Tunjangan Profesi Guru

Rp 80.988.598.000,00

- Tambahan Penghasilan Guru PNSD

Rp

514.037.500,00

c. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO Pendapatan

Transfer

Pemerintah

Daerah

Lainnya

merupakan

pendapatan bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Tengah. Penerimaan bagi hasil pajak dari Provinsi adalah sebesar Rp52.746.813.042,00 (lima puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu empat puluh dua rupiah).


260




d. Bantuan Keuangan – LO Penerimaan

bantuan

keuangan

LO

adalah

sebesar

Rp22.641.299.789,00 (dua puluh dua milyar enam ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah). Bantuan keuangan Provinsi terdiri dari : Uraian

Jumlah (Rp)

Bantuan Keuangan - LO : FEDEP

80.000.000

TMMD

320.000.000

Sistem Informasi Profil Daerah

50.000.000

Sarpras Daerah

14.800.000.000

Bantuan Pendidikan

7.016.334.000

Pendidikan Untuk Semua (PUS) Bantuan Keuangan besfifat umum dari Ret. Daerah Izin Perikanan Bantuan Keuangan besfifat umum dari Ret. Daerah Tera dan Tera Ulang

50.000.000 5.716.505 19.249.284

Minapolitan

250.000.000

TKPKD

50.000.000 Jumlah

22.641.299.789,00

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan penerimaan dana hibah sebesar Rp46.794.525.022,51. Penerimaan Hibah – LO terdiri dari : Uraian Hibah dari Pemerintah

Jumlah 45,584,084,975.00

Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya

913,350,047.51

Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta

296,620,000.00

Hibah dari Kelompok Masyarakat Juml ah

470,000.00 46,794,525,022.51

a. Hibah dari Pemerintah Penerimaan hibah dari Pemerintah sebesar Rp45.584.084.975,00 (empat puluh lima milyar lima ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri dari :


261




Hibah dari AUSAID untuk PDAM

7.587.000.000,00

Hibah BOS :

30.210.500.000,00

- BOS SD Negeri

13.266.600.000,00

- BOS SMP Negeri

9.622.000.000,00

- BOS SMA Negeri

3.430.000.000,00

- BOS SMK Negeri

3.891.900.000,00

Hibah Bahan Persediaan dai Pusat (BPMP2AKB)

356.109.275,00

Hibah Aset Tetap (BPBD)

1.648.438.000,00

Hibah Aset Tetap (CAPIL)

24.100.000,00

Hibah Aset Tetap (DISHUB)

35.042.700,00

Hibah Aset Tetap (PERINDAG)

1.653.400.000,00

Hibah Aset Tetap dari BPS (KKP)

325.295.000,00

Hibah Bangunan Gedung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Juml ah



Hibah

Bahan

Persediaan

3.744.200.000,00 45.584.084.975,00

dari

Pusat

kepada

BPMP2AKB

merupakan dropping alat-alat kontrasepsi Keluarga Berencana 

Hibah Aset Tetap pada BPBD sebesar Rp1.648.438.000,00 berupa: Uraian Sepeda Motor Truck dan Attacment

420.997.500,00

Alat angkut bermotor penumpang

266.761.000,00

Perkakas Pengangkut Bermesin Speed Boat

41.030.000,00 173.250.000,00

Perkakas Pengangkut Bermesin

29.370.000,00

Sepeda motor

56.122.000,00

Alat Kemananan Lain-lain Portable Generating Set Perkakas Bengkel Kayu Handy Talky

475.821.500,00 16.225.000,00 4.037.000,00 9.570.000,00

Alat Komunikasi Telepon Lain-lain Juml ah



Jumlah 54.296.000,00

100.958.000,00 1.648.438.000,00

Hibah Aset Tetap pada Dindukcapil sebesar Rp24.100.000,00 berupa aset tetap stabilizer dan hardisk.



Hibah Aset Tetap pada Dishubparbud sebesar Rp35.042.700,00 berupa aset tetap.


262




Uraian

Jumlah

Digital Multimeter

3,000,800.00

Alat ukur Universal Lain-lain

9,282,900.00

Hardisk Eksternal

958,100.00

PC Unit



10,600,700.00

Printer

2,699,400.00

Camera dan Attachment

8,500,800.00

Juml ah

35,042,700.00

Hibah Aset Tetap dari Dirjen Perdagangan kepada Perindagkop dan UMKM berupa Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen senilai Rp1.653.400.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).



Hibah

Aset

Tetap

pada

KKP

sebesar

Rp325.295.000,00

merupakan hibah dari BPS berupa bangunan gedung permanen. 

Hibah Aset Tetap pada DPPK sebesar Rp3.744.200.000,00 berupa gedung dan bangunan, yang merupakan hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang terdiri dari : Uraian Bangunan Gedung Instalasi

Jumlah 2,260,551,000.00

Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar1,483,649,000.00 Juml ah

3,744,200,000.00

b. Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp913.350.047,51 (sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu empat puluh tujuh rupiah lima puluh satu sen), yang merupakan dropping obat dari Provinsi Jawa Tengah kepada Dinas Kesehatan. c. Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri sebesar Rp296.620.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) berupa hibah aset tetap (2 mobil avanza) yang merupakan hadiah atas undian Tabungan Bima Bank Jateng dan Toyota.


263




d. Hibah dari Kelompok Masyarakat Hibah dari kelompok masyarakat sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada Kelurahan Medono dari warga masyarakat Kelurahan Medono yang berupa kipas angin. 4. Perhitungan Pendapatan – LO Perbedaan pendapatan – LO dengan pendapatan pada LRA adalah sebagai berikut : Uraian

Jumlah

Pendapatan pada LO

860,715,259,503.01

Pendapatan pada LRA

809,733,612,473.00

Sel isih

50,981,647,030.01

Perbedaan tersebut disebabkan karena :


264




No

URAIAN

Pendapatan LRA 2015

Pelunasan Piutang Tahun-tahun Sebelumnya (≤ Th.

Pendapaptan Diterima Dimuka 2015

Lebih Bayar

Saldo Piutang 2015

Lain-lain (Koreksi)

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dinas Kesehatan RSUD Bendan DPU DISHUB BLH DINDUKCAPIL DINSOSNAKERTRANS DISPERINDAGKOP BPMP2T TAPEM DPPKAD DISKOMINFO DPPK SKPKD JUMLAH


12,933,304,787.00 57,180,105,084.00 2,561,275,754.00 2,893,877,150.00 239,175,000.00 45,725,000.00 46,959,600.00 2,297,036,600.00 183,060,500.00 1,007,860,000.00 925,328,994.00 303,985,298.00 5,772,708,122.00 723,343,210,584.00 809,733,612,473.00

212,632,500.00 3,604,702,099.00 56,317,772.00 161,600.00 31,363,900.00 23,397,200.00 49,147,448.00 33,604,884.00 17,452,592.00 4,136,021,470.00 8,164,801,465.00

1,188,333.00 141,109,903.00 335,953,333.00 230,713,896.00 537,072,250.00 1,246,037,715.00

10,000.00 6,179,800.00 7,386,563.00 13,576,363.00

Pendapatan Hibah Pendapatan LO 2015 9

287,885,600.00 - 4,774,497,670.00 9,418,182,310.00 268,500,000.00 612,793,143.00 513,600.00 812,984,750.00 9,098,400.00 275,786,285.00 5,249,657,144.67 (511,361,351.00) 39,207,525,022.51 16,666,901,232.67 (511,361,351.00) 44,250,522,692.51

265

10 = 3 - 4 - 5 - 6 + 7 + 8 + 9

17,783,055,557.00 63,262,075,295.00 3,116,562,792.00 2,753,119,247.00 239,175,000.00 45,725,000.00 46,959,600.00 3,072,477,650.00 168,761,700.00 671,906,667.00 645,467,650.00 546,166,699.00 5,755,255,530.00 762,608,551,117.18 860,715,259,504.18

SELISIH PENDAPATAN LO dg Pendapatan LRA 11 = 10 - 3

4,849,750,770.00 6,081,970,211.00 555,287,038.00 (140,757,903.00) 775,441,050.00 (14,298,800.00) (335,953,333.00) (279,861,344.00) 242,181,401.00 (17,452,592.00) 39,265,340,533.18 50,981,647,031.18




B. Beban – LO Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2015 adalah sebesar Rp747.698.239.352,22 (tujuh ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh dua ribu dua puluh dua sen), yang dapat dirinci sebagai berikut : Uraian

Jumlah (Rp)

Beban - LO : Beban Operasi - LO

747,278,018,352.22

Beban Transfer - LO

420,221,000.00

Juml ah

747,698,239,352.22

Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Beban Operasi – LO Beban Operasi – LO tahun 2015 adalah sebesar Rp747.278.018.352,22 (tujuh ratus empat puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan belas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah dua puluh dua sen), dapat dirinci sebagai berikut : Uraian

Jumlah (Rp)

Beban Operasi - LO : Beban Pegawai

324,920,637,962.00

Beban Barang dan Jasa

279,422,410,273.64

Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah

54,592,624,225.00

Beban Bantuan Sosial

1,082,396,000.00

Beban Amortisasi dan Penyusutan Beban Penyisihan Piutang

83,163,597,998.99 4,096,351,892.59

Beban Lain-lain Jumlah

747,278,018,352.22

Rincian lebih lanjut mengenai beban operasi, dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Beban Pegawai Beban Pegawai – LO sebesar Rp324.920.637.962,00 (tiga ratus dua puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), yang dapat dirinci sebagai berikut : LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

266




Uraian

Jumlah (Rp)

Beban Pegawai - LO : Gaji dan Tunjangan

239,688,722,012.00

Tambahan Penghasilan PNS

79,354,262,733.00

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

2,785,100,000.00

Insentif Pemungutan Pajak Daerah

2,066,656,907.00

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

712,492,300.00

Honorarium PNS Honorarium Non PNS Uang Lembur

313,404,010.00

Honorarium Pengelolaan Dana BLUD Jumlah

324,920,637,962.00

b. Beban Barang dan Jasa Beban Barang dan Jasa – LO sebesar Rp279.422.410.273,64 (dua ratus tujuh puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah enam puluh empat sen), yang dapat dirinci sebagai berikut :


267




Uraian

Jumlah (Rp)

Beban Barang dan Jasa : Beban Bahan Pakai Habis

10,554,166,028.68

Beban Persediaan Bahan/Material

36,574,222,090.72

Beban Jasa Kantor

71,347,780,428.00

Beban Premi Asuransi

12,902,120,160.33

Beban Perawatan Kendaraan Bermotor

5,342,905,051.00

Beban cetak dan Penggandaan

2,670,750,767.00

Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

2,086,098,068.00

Beban Sewa Sarana Mobilitas

513,630,000.00

Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1,449,603,000.00

Beban Makanan dan Minuman

10,724,835,872.00

Beban Pakaian Dinas dan Atributnya

448,110,000.00

Beban Pakaian Kerja

880,050,760.00

Beban Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu

306,555,000.00

Beban Perjalanan Dinas

16,410,233,435.00

Beban Pemeliharaan

10,934,810,119.00

Beban Jasa Konsultansi

1,672,329,000.00

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masy/Pihak Ketiga

12,812,381,750.00

Beban Beasiswa Pendidikan PNS

214,077,600.00

Beban Kursus

1,116,665,000.00

Honorarium PNS

11,327,756,915.00

Honorarium Non PNS

5,061,537,956.00

Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

3,519,535,000.00

Beban Barang dan Jasa BLUD

39,783,019,625.00

Beban Barang Dana BOS

20,769,236,647.91 Juml ah

279,422,410,273.64

Penghitungan perolehan beban bahan pakai habis dan beban persediaan bahan/material sebesar Rp47.128.388.119,40 (empat puluh tujuh milyar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan belas rupiah empat puluh sen pada LO dapat dirinci sebagai berikut : Uraian

Jumlah

Bahan Habis Pakai

10,554,166,028.68

Beban Persediaan Bahan Material

36,574,222,090.72

Juml ah

47,128,388,119.40

Perolehan beban sebesar Rp47.128.388.119,40 (empat puluh tujuh milyar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan belas rupiah empat puluh sen) dapat dijelaskan sebagai berikut :


268




Uraian Realisasi Barang Pakai Habis pada LRA Realisasi Belanja Bahan Material Jumlah

Jumlah 4,505,223,199.00 7,448,326,970.00 11,953,550,169.00

Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Diserahkan pada Pihak Ketiga Total Pembelian

2,532,131,210.00 2,707,118,250.00 17,192,799,629.00

Pengurang pada LRA : a. Koreksi : Belanja Alat Listrik (koreksi pembayaran listrik) - Kel. Gamer Koreksi beban material ke beban pengiriman surat Koreksi belanja peralatan kebersihan ke jasa kebersihan Koreksi belanja bahan baku bangunan ke beban pemeliharaan Koreksi belanja hasiah tropi/piala ke beban honor panitia Jumlah

105,982.00 4,023,214.00 144,000.00 109,294,080.00 500,000.00 114,067,276.00

b. Belanja Perlengkapan Diklat/Pelatihan/Bimtek Total Koreksi Kurang

572,687,835.00 686,755,111.00

Penerimaan / Pembelian dari APBD

16,506,044,518.00

Penerimaan dari Non APBD :

28,813,013,234.51

RSUD Bendan

24,641,371,831.00

BLUD Puskesmas

722,385,455.00

Dropping DKK dari Pusat

913,350,047.51

Dropping BPMP2AKB dari Pusat

356,109,275.00

Persediaan dari BOS (Dindik) Jumlah Total Penerimaan / Pembelian Persediaan Awal

2,179,796,626.00 45,319,057,752.51 11,107,306,625.27

Persediaan Akhir

9,297,976,258.38 Beban Persediaan - LO

47,128,388,119.40

c. Beban Hibah - LO Beban Hibah tahun 2015 adalah sebesar Rp54.592.624.225,00 (lima puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). Beban hibah dapat dirinci sebagai berikut : Uraian

Jumlah (Rp)

Beban Hibah - LO : Beban Hibah kepada Pemerintah

854,000,000.00

Beban Hibah kepada Masyarakat

24,865,167,500.00

Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

28,873,456,725.00

Jumlah

54,592,624,225.00

Rincian lebih lanjut tentang beban hibah dapat dijelaskan sebagai berikut : LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

269




Uraian

Jumlah (Rp)

Beban Hibah - LO : Beban Hibah kepada Pemerintah Beban Hibah kepada Masyarakat : Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan

854,000,000.00 24,865,167,500.00 16,217,187,500 2,116,000,000

Hibah kepada Yayasan

240,000,000

Hibah kepada Organisasi Profesi

335,200,000

Hibah kepada Masjid

637,000,000

Hibah kepada Musholla

332,500,000

Hibah kepada Pondok Pesantren (Ponpes) Hibah kepada Penyelenggara Kegiatan Keagamaan Hibah kepada Kegiatan-Kegiatan Kependidikan Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan : Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Hibah kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Juml ah

85,000,000 509,000,000 4,393,280,000 28,873,456,725.00 335,500,000 28,537,956,725 54,592,624,225.00

d. Beban Bantuan Sosial - LO Beban Bantuan Sosial – LO tahun 2015 sebesar Rp1.082.396.000,00 (satu milyar delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari : Uraian

Jumlah (Rp)

Beban Bantuan Sosial - LO : Bantuan Soaial kepada Organisasi Kemasyarakatan : Beban Bansos barang yang diserahkan kpd Pihak Ketiga/Masyarakat Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat Bantuan Sosial Relokasi Penghuni Perumahan Liar Bantuan Sosial kepada HANSIP Kota Pekalongan (Uang Duka) Bantuan Sosial kepada Ahli Waris/Pelaku Sejarah Perjuangan 3 Okt Kota Pekalongan Bantuan Sosial pada Parimirna Bantuan Sosial kepada Masyarakat Akibat Resiko Sosial Bidang Kemiskinan Bantuan Sosial kepada Masyarakat Akibat Resiko Sosial Bidang Pendidikan Bantuan Sosial kepada Masyarakat Akibat Resiko Sosial Bidang Kesehatan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Akibat Bencana Juml ah


731,630,000.00 731,630,000.00 350,766,000.00 167,500,000.00 8,000,000.00 16,500,000.00 10,200,000.00 19,590,000.00 36,476,000.00 92,500,000.00 1,082,396,000.00

270




e. Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2015 adalah sebesar Rp83.163.597.998,99 (delapan puluh tiga milyar seratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah sembilan puluh sembilan sen), yang terdiri dari : Uraian

Jumlah (Rp)

Beban Penyusutan : Beban Penyusutan Alat dan Mesin

33,506,000,917.65

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Beban Penyusutan Jalan

11,411,383,183.45 37,909,432,992.32

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

336,780,905.57

Jumlah

83,163,597,998.99

f. Beban Penyisihan Piutang Beban

penyisihan

piutang

tahun

2015

adalah

sebesar

Rp4.096.351.892,59 (empat milyar sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah lima puluh sembilan sen), yang terdiri dari : Uraian

Jumlah (Rp)

Beban Penyisihan Piutang : Beban Penyisihan Piutang Pajak Beban Penyisihan Piutang Retribusi Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yag Sah Jumlah

2,072,042,837 307,176,648 1,717,132,408 4,096,351,892.59

2. Beban Transfer Beban Transfer tahun 2015 adalah sebesar Rp420.221.000,00 (empat ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah). Rincian beban transfer sebagai berikut :


271




Uraian

Jumlah (Rp)

Beban Transfer : Beban Bantuan Keuangan kepada Partai GOLKAR Beban Bantuan Keuangan kepada Partai PKS

78,156,000.00

Beban Bantuan Keuangan kepada Partai DEMOKRAT Beban Bantuan Keuangan kepada Partai PDIP

32,116,000.00 106,346,000.00

Beban Bantuan Keuangan kepada Partai GERINDRA

52,745,000.00

Beban Bantuan Keuangan kepada Partai PKB

91,644,000.00

Beban Bantuan Keuangan kepada Partai PPP

-

Beban Bantuan Keuangan kepada Partai PAN

59,214,000.00

Beban Bantuan Keuangan kepada Partai PKNU (2014) Jumlah

420,221,000.00

C. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Desifit non operasional Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2015 adalah sebesar Rp26.270.691.732,80, yang berasal dari: 

Defisit dari penjualan aset lain-lain sebesar Rp6.153.653.789,80 (enam milyar seratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh sen).



Defisit

dari

kegiatan

non

operasional

lainnya

sebesar

Rp20.117.037.943,00 (dua puluh milyar seratus tujuh belas juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), yang dapat dirinci sebagai berikut : Uraian Aset Lainnya yang dihibahkan - Dindikpora Aset Tetap yang dimusnahkan - RSUD Bendan Aset Tetap yang hilang - DPU

Ju mlah 5.779.976.194,00 7.046.704,00 9.973.774.221,00

Aset Tetap yang dimusnahkan - Dishubparbud

7.701.272,00

Aset Tetap yang dimusnahkan - Kesbangpol

1.916.556,00

Aset Tetap yang dimusnahkan - BKD

2.050.841,00

Aset Tetap yang dihibahkan - Kel. Banyurip Barang yang dihibahkan ke Masyarakat - Kel. Poncol

4.005.962.155,00 45.600.000,00

Tanah sawah yang ditanami dihibahkan - Kel. Gamer

161.500.000,00

Aset Tetap yang dimusnahkan - Diskominfo

123.200.000,00

Aset Lain-lain yang dimusnahkan - Diskominfo Juml ah


8.310.000,00 20.117.037.943,00

272




5.5 Penjelasan Atas Laporan Arus Kas (LAK) Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris. LAK Tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dan guna keperluan komparatif maka LAK tahun 2014 akan disajikan kembali sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pada penyajian kembali (restatement 1 Januari 2015) Laporan Arus Kas per 31 Desember 2014 terdapat penyesuaian-penyesuaian atas akun-akun yang ada pada LAK per 31 Desember 2014, seperti yang tercantum pada lembaran muka laporan keuangan. Ringkasan Laporan Arus Kas 1 Januari 2015 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut : Uraian Aktivitas Operasi Aktivitas Investasi Aktivitas Pendanaan Aktivitas Transitoris Jumlah

Per 31 Des 2015 Rp 170.015.879.449,00 (154.088.426.076,00) 0,00 (3.470.350,00) 15.923.983.023,00

Per 1 Jan 2015 Naik/Turun Rp % 167.896.029.019,00 1,26 (171.282.166.864,00) (10,04) (42.150.000,00) (100,00) 6.051.632,00 (157,35) (3.422.236.213,00) (565,31)

Realisasi kenaikan bersih kas selama tahun 2015 adalah sebesar Rp15.923.983.023,00 (lima belas milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh tiga rupiah), yang dapat dijelaskan sebagai berikut : A. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukan kemampuan pemerintah Kota Pekalongan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi dapat disajikan sebagai berikut : Uraian Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar Arus Kas Bersih


Per 31 Des 2015 Rp 740.289.008.202,00 570.273.128.753,00

Per 1 Jan 2015 Rp 690.586.272.105,00 522.690.243.086,00

Naik/Turun % 7,20 9,10

170.015.879.449,00

167.896.029.019,00

1,26

273




Realisasi

arus

kas

bersih

per

31

Desember

2015

adalah

sebesar

Rp170.015.879.449,00 (seratus tujuh puluh milyar lima belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), mengalami kenaikan sebesar 1,26% dibandingkan arus kas bersih per 1 Januari 2015 sebesar Rp167.896.029.019,00 (seratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah). Kenaikan ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Arus masuk kas dari aktivitas operasi berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya, yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut : Arus Masuk Kas

Per 31 Des 2015 Rp

Per 1 Jan 2015

Naik/Turun

Rp

%

Penerimaan Pajak Daerah

47.499.120.190,00

42.209.839.165,00

12,53

Penerimaan Retribusi Daerah

16.592.199.612,00

15.140.630.188,00

9,59

3.181.034.617,00

3.503.688.202,00

(9,21)

Penerimaan Lain-lain PAD yang sah

15.327.637.642,00

11.687.174.212,00

31,15

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

23.504.861.950,00

27.031.160.317,00

(13,05)

988.786.715,00

1.193.518.447,00

(17,15)

Penerimaan DAU

421.276.527.000,00

412.871.094.000,00

2,04

Penerimaan DAK

45.408.120.000,00

34.173.710.000,00

32,87

Penerimaan Dana Penyesuaian

81.502.635.500,00

67.070.237.000,00

21,52

Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi

54.779.785.187,00

41.792.156.000,00

31,08

7.587.000.000,00

5.165.000.000,00

46,89

22.641.299.789,00

28.748.064.574,00

(21,24)

740.289.008.202,00

690.586.272.105,00

7,20

Penerimaan Hsl Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan Dana Bagi Hasil SDA

Penerimaan Hibah Penerimaan Lainnya Juml ah

Kenaikan

arus

kas masuk dari

aktivitas

operasi

sebesar

7,20%

dikarenakan meningkatnya realisasi pendapatan daerah. 2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Arus keluar kas dari aktivitas operasi dapat diikhtisarkan sebagai berikut: LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

274




Arus Masuk Kas

Per 31 Des 2015

Per 1 Jan 2015

Naik/Turun

Rp

Rp

%

Pembayaran Pegawai

341.309.432.833,00

319.339.102.737,00

6,88

Pembayaran Barang Pembayaran Hibah

173.600.084.695,00

142.922.047.939,00

21,46

54.592.624.225,00

45.166.596.410,00

20,87

Pembayaran Bantuan Sosial

350.766.000,00

13.457.324.000,00

(97,39)

Pembayaran Bantuan Keuangan

420.221.000,00

630.002.000,00

(33,30)

1.175.170.000,00

(100,00)

522.690.243.086,00

9,10

Pembayaran Tak Terduga

-

Juml ah

Kenaikan

arus

570.273.128.753,00

kas

keluar

dari

aktivitas

operasi

sebesar

9,10%

dikarenkan adanya kenaikan realisasi belanja daerah. B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus kas dari aktivitas investasi menggambarkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas bersih dari aktivitas investasi per 31 Desember 2015 adalah sebesar (Rp154.088.426.076,00). Rincian arus kas dari aktivitas investasi dapat dijelaskan sebagai berikut : Uraian Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar Arus Kas Bersih

Per 31 Des 2015 Rp 11.373.002.912,00 165.461.428.988,00

Per 1 Jan 2015 Rp 92.848.109,00 171.375.014.973,00

Naik/Turun % 12.149,04 (3,45)

(154.088.426.076,00)

(171.282.166.864,00)

(10,04)

Rincian lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Arus masuk kas dari aktivitas investasi berasal dari pencairan dana cadangan

dan

penerimaan

kembali

investasi

Pemerintah

Kota

Pekalongan. Rincian arus masuk kas dari aktivitas investasi dapat dirinci sebagai berikut : Arus Masuk Kas Pencairan Dana Cadangan Penerimaan kembali Investasi Pemda Juml ah


Per 31 Des 2015

Per 1 Jan 2015

Rp

Rp

11.277.248.510,00

Naik/Turun % -

-

95.754.402,00

92.848.109,00

3,13

11.373.002.912,00

92.848.109,00

12.149,04

275




2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Arus keluar kas dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan merupakan pembelian aset tetap berupa Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut : Per 31 Des 2015

Arus Keluar Kas

Rp

Pembentukan dana cadangan

Per 1 Jan 2015

Naik/Turun

Rp

%

5.000.000.000,00

(100,00)

Perolehan Tanah Perolehan Peralatan dan Mesin

8.364.831.000,00

5.518.907.640,00

51,57

33.347.263.406,00

45.074.438.551,00

(26,02)

Penjualan atas Gedung dan Bangunan

60.962.991.424,00

50.293.678.001,00

21,21

Perolehan Jalan, Irigasi dan Bangunan

49.116.719.658,00

54.360.052.331,00

(9,65)

2.028.333.000,00

1.212.781.450,00

67,25

Perolehan Aset Tetap Lainnya Perolehan Aset Lainnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Jumlah

194.290.500,00

186.157.000,00

4,37

11.447.000.000,00

9.729.000.000,00

17,66

165.461.428.988,00

171.375.014.973,00

(3,45)

C. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Arus kas dari aktivitas pendanaan menggambarkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah Rp0,00. D. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Arus kas dari aktivitas transitoris menggambarkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris dapat dirinci sebagai berikut : Uraian Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar Arus Kas Bersih

Per 31 Des 2015 Rp 54.863.458.942,00 54.866.929.292,00

Per 1 Jan 2015 Rp 52.523.157.722,00 52.517.106.090,00

Naik/Turun % 4,46 4,47

(3.470.350,00)

6.051.632,00

(157,35)

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Arus masuk kas dari aktivitas transitoris berasal dari :


276




Arus Masuk Kas Penerimaan PFK Penerimaan Setoran Sisa UP Tahun Lalu Jumlah

Per 31 Des 2015

Per 1 Jan 2015

Naik/Turun

Rp

Rp

%

54,858,807,442.00

52,522,326,912.00

4.45

4,651,500.00

830,810.00

459.88

54,863,458,942.00

52,523,157,722.00

4.46

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris dapat dijelaskan sebagai berikut :  Penerimaan PFK merupakan potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP), PPh pasal 21, 22, 23, 4 ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai ( PPn ) dan penerimaan Taperum serta penerimaan Askes dari belanja pegawai yang dilakukan oleh BUD. Dana tersebut merupakan hak dan harus dibayarkan kepada pihak ketiga, bukan merupakan hak/pendapatan bagi Pemerintah Kota Pekalongan sebesar Rp54.858.807.442,00 (lima puluh empat milyar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah). Penerimaan PFK ini merupakan penerimaan pemotongan PFK yang melalui BUD.  Penerimaan setoran sisa uang persediaan tahun lalu sebesar Rp4.651.500,00, yang merupakan penyetoran sisa uang persediaan Bendahara

Pengeluaran

Kelurahan

Kuripan

Kertoharjo

yang

disetorkan ke rekening kas daerah pada tanggal 15 Januari 2015. 2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Arus keluar kas dari aktivitas transitoris berasal dari : Arus Masuk Kas Pengeluaran PFK

Per 31 Des 2015

Per 1 Jan 2015

Naik/Turun

Rp

Rp

%

54,866,929,292.00

Penerimaan Setoran Sisa UP Tahun Lalu Jumlah

52,512,454,590.00

4.48

4,651,500.00

(100.00)

52,517,106,090.00

4.47

54,866,929,292.00

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Pengeluaran PFK merupakan pembayaran potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP), PPh pasal 21, 22, 23, 4 ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai ( PPn ) dan penerimaan Taperum serta penerimaan Askes dari belanja pegawai yang dilakukan oleh BUD. Dana tersebut merupakan hak dan harus dibayarkan kepada pihak ketiga, bukan merupakan hak/pendapatan

bagi

Pemerintah

Kota

Pekalongan

sebesar

Rp54.866.929.292,00 (lima puluh empat milyar delapan ratus enam LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

277




puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah). E. Sisa Akhir Kas Saldo akhir kas tahun 2015 sebesar Rp120.279.113.841,09 (seratus dua puluh milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah sembilan sen). Rincian saldo akhir kas dapat disajikan sebagai berikut : Uraian

31 Des 2015

1 Jan 2015

Naik/Turun

Rp

Rp

%

Saldo Akhir Kas Di BUD dan Bend. Pengeluaran

92.759.961.319,00

76.853.421.785,00

Deposito

68.000.000.000,00

55.500.000.000,00

Saldo di RKUD

24.759.961.319,00

21.335.978.296,00

20,70

Saldo Akhir Kas di Bend. Pengeluaran

17.443.489,00

Saldo Akhir di Bend. Penerimaan Saldo Akhir di BLUD RSUD Bendan Puskesmas Saldo Kas Lainnya (Saldo Dana BOS) Saldo Akhir Kas

12.897.001,00

1.097.345.823,00

(98,82)

25.725.002.703,00

24.539.466.880,00

4,83

23.482.271.867,00

22.964.828.699,00

2.242.730.836,00

1.574.638.181,00

1.781.252.818,00 120.279.113.841,00

102.490.234.488,00

17,36

5.6 Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2015. Saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.885.733.903.541,71 (satu trilyun delapan ratus delapan puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus empat puluh satu rupiah tujuh puluh satu sen), dengan rincian sebagai berikut : Uraian Saldo Ekuitas 1 Jan 2015

Jumlah 1,775,089,337,047.18

Surplus/Defisit LO

86,746,328,417.99

Koreksi Ekuitas

23,898,238,076.54

Ekuitas 31 Desember 2015


1,885,733,903,541.71

278




A. Ekuitas Awal (1 Januari 2015) Ekuitas

awal

tahun

2015

atau

1

Januari

2015

adalah

sebesar

Rp1.775.089.337.047,18 (satu trilyun tujuh ratus tujuh puluh lima milyar delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah delapan belas sen). Saldo ekuitas per 1 Januari berasal dari : Uraian Ekuitas Awal (saldo ekuitas dana per 31 Desember 2014)

LPE 2,400,870,703,928.97

Surplus/Defisit (LO) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

(625,781,366,881.79)

a. Nilai Penyisihan Piutang Pajak

-

b. Nilai Penyisihan Piutang Retribusi

-

c. Nilai Penyisihan Piutang Lainnya d. Nilai Persediaan

377,049,205.89

e. Nilai Investasi Jangka Panjang

-

f. Akumulasi Penyusutan Mesin dan Peralatan

(163,720,934,963.57)

g. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

(232,338,764,123.71)

h. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

(221,916,648,840.68)

i. Amortisasi Aset Tak Berwujud

(1,078,301,138.34)

j. Utang Bunga k. Pendapatan Diterima Dimuka l. Beban Diterima Dimuka m. Selisih Evaluasi Aset Tetap n. Lain-lain Ekuitas Akhir (per 1 Januari 2015)

(985,062,368.42) 30,997,083.33 (6,157,877,736.29) 8,176,000.00 1,775,089,337,047.18

Dampak kumulatif perubahan kebijakan mendasar/kesalahan mendasar sebesar Rp625.781.366.881,79 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Nilai Persediaan sebesar Rp377.049.205,89 adalah koreksi tambah nilai persediaan obat-obatan tahun 2014 pada DKK, dimana terdapat nilai persediaan yang tidak terjumlah pada persediaan akhir per 31 Desember 2014 (obat-obatan), karena jumlah ter hidden. 2. Akumulasi penyusutan, karena dampak perubahan sistem akuntansi dari cash toward accrual menjadi akuntansi berbasis akrual sebesar Rp617.976.347.927,96. 3. Amortisasi aset tak berwujud, karena dampak perubahan sistem akuntansi dari cash toward accrual menjadi akuntansi berbasis akrual sebesar Rp1.078.301.138,34.


279




4. Pendapatan

diterima

dimuka,

karena

dampak

perubahan

sistem

akuntansi dari cash toward accrual menjadi akuntansi berbasis akrual sebesar Rp985.062.368,42, yang terdiri dari : No.


SKPD

1

DISHUBPARBUD

132,321,613.00

2

DPPKAD

618,957,755.42

3

DPU

4

SETDA (BAG.TAPEM)

876,750.00 232,906,250.00

JUMLAH

985,062,368.42

5. Beban Dibayar Dimuka, karena dampak perubahan sistem akuntansi dari cash toward accrual menjadi akuntansi berbasis akrual sebesar Rp30.997.083,33, yang merupakan belanja asuransi barang milik daerah (kendaraan

roda

4)

pada

SKPD

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) sebesar Rp30.997.083,33 (tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen). Belanja asuransi barang milik daerah ini sebesar Rp37.196.500,00 (tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah). Sampai dengan 31 Desember 2014 yang sudah menjadi beban dibayar dimuka adalah 10 bulan (kontrak asuransi dimulai bulan Pebruari 2014) yaitu sebesar Rp Rp30.997.083,33 (tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen). 6. Selisih

Evaluasi

Aset

Tetap,

dikarenakan

adanya

penyesuaian-

penyesuaian sebagai hasil inventarisasi kembali aset tetap sebesar Rp6.157.877.736,29, yang terdiri dari : Koreksi Tambah Aset Tetap

6,265,641,438.00

Koreksi Kurang Aset Tetap

(12,423,519,174.29)

Selisih

(6,157,877,736.29)

7. Lain-lain, dikarenakan adanya penyesuaian-penyesuaian sebagai hasil inventarisasi

kembali

sebesar

Rp8.176.000,00,

yang

merupakan

penambahan aset lainnya (barang rusak berat) terdiri dari : -

RSUD Bendan sebesar Rp 900.000,00

-

Kelurahan Gamer sebesar Rp1.500.000,00

-

DPPK sebesar Rp5.776.000,00


280




B. Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2015 Surplus/(Defisit)-LO tahun 2015 adalah sebesar Rp86.746.328.417,99 (delapan puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah sembilan puluh sembilan sen). C. Koreksi Ekuitas Koreksi ekuitas berupa penambahan sebesar Rp23.898.238.076,54 (dua puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh enam rupiah lima puluh empat sen) yang merupakan koreksi ekuitas selama tahun 2015. Koreksi ekuitas terdiri dari : 1. Koreksi yang menambah ekuitas awal terdiri dari : Koreksi saldo akhir investasi pada lembaga koperasi (dana bergulir koperasi)

207.290.567,00

Penyesuaian hutang awal RSUD Bendan Koreksi penambahan investasi permanen (penyertaan modal Pemerintah Kota Pekalongan)

6.200.640.223,00 10.416.701.514,75

Koreksi akumulasi penyusutan

9.154.397.469,00

Koreksi mutasi aset tetap (koreksi kurang)

3.788.839.894,13

Penyesuaian pendapatan diterima di muka

985.062.368,42

Penyesuaian Piutang

35.497.590,10

Penambahan aset lainnya Penambahan aset tetap

3.913.220.865,60 70.451.353.781,14

Sisa Kas Dana BOS Juml ah

566.835.524,00 105.719.839.797,14

2. Koreksi yang mengurangi ekuitas awal terdiri dari :


281




Uraian

Jumlah

Koreksi akumulasi penyusutan alat angkutan berat tak bermotor

1,24

Koreksi beban amortisasi ATB-Software flipping book/ebook (KPAD)

7.400.000,00

Penyesuaian beban dibayar dimuka (DPPKAD)

30.997.083,33

Belanja Modal tidak dikapitalisasi

648.147.763,00

Penyesuaian saldo awal investasi pada lembaga koperasi (dana bergulir koperasi)

205.015.030,00

Penyesuaian reklas belanja modal (mebelair) ke extrakomtable (Kantor Ristekin)

563.000,00

Penghapusan ATB (software)

19.288.424,33

Koreksi kurang akumulasi penyusutan

4.042.395.687,38

Koreksi pengurangan saldo investasi permanen (Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pekalongan

4.621.800.761,89

Koreksi kas di bendahara penerimaan (Dishubparbud)

3.686.500,00

Pengurangan aset lain-lain (Kel. Padukuhan Kraton)

11.583.400,00

Pembayaran Hutang RSUD

6.200.640.223,00

Pengurangan aset tetap

36.684.066.622,43

Koreksi penyesuaian pendapatan (DPPKAD dan SKPKD)

1.324.979.280,00

Koreksi Piutang

127.135.144,00

Penyesuaian reklas belanja modal (Dindikpora) Juml ah

27.893.902.800,00 81.821.601.720,60

3. Jumlah Koreksi Ekuitas Jumlah koreksi ekuitas terdiri dari : Uraian Kore ksi yang me nambah e kuitas Kore ksi yang me ngurangi e kuitas Jumlah Koreksi Ekuitas


Jumlah 105,719,839,797.14 81,821,601,720.60 23,898,238,076.54

282




BAB VI PENJELASAAN INFORMASI NON KEUANGAN 6.1 Kerjasama Pemerintah Daerah 6.1.1 Kerjasama Antar Daerah Prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan,

pemberdayaan,

peran

serta

masyarakat,

serta

penngkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi telah diberikan ruang yang cukup untuk melaksanakan kerjasama antar daerah yang didasarkan atas prinsip efisiensi dan efektivitas. Kerjasama antar daerah merupakan salah satu inovasi daerah dalam menjawab tantangan globalisasi. Melalui kolaborasi pembangunan antar daerah terjadi penguatan komunikasi pembangunan kewilayahan yang mampu menekan kecemburuan pembangunan, ego lokal, dan sektoral yang menjadi implikasi dari penerapan otonomi daerah pasca reformasi di Indonesia. Kerjasama antar Pemerintah Daerah akan terjadi jika kerjasama tersebut akan menguntungkan pihak – pihak yang menjalin kerjasama. Bentuk kerjasama

antar

Pemerintah

Daerah

juga

dipengaruhi

oleh

keunggulan

komparatif dan keunggulan kompetitif masing-masing Pemerintah Daerah yang menjalin kerjasama. Kerjasama antar daerah tersebut dapat juga dilakukan dalam rangka pengelolaan urusan pemerintahan yang memberikan dampak lintas daerah. Dengan demikian masyarakat akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari pengelolaan urusan pemerintahan secara bersama. Pemerintah Kota Pekalongan dalam pembangunan bidang pemerintahan juga melakukan beberapa kerjasama dengan pemerintah daerah lain melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Perjanjian Kerjasama antara Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekalongan Nomor

800/00959 dan

800/0150

tentang

Kerjasama

Pengembangan

Manajemen Kepegawaian dengan lama perjanjian selama 12 bulan.


283




2. Perjanjian Kerjasama antara RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan dengan RSUD

Bendan

Kota

Pekalongan

Nomor

415.4/03.a/2015

dan

019.6/08/MoU/2015 tentang Rujukan Partial Pasien peserta BPJS dari RSUD Bendan ke RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan yang berlaku mulai tanggal 2 Januari 2015 s/d 31 Desember 2016. 3. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dengan RSUD

Bendan

Kota

Pekalongan

Nomor

441.91/170/PKS/2015

dan

019.6/09/MoU/2015 tentang Pelayanan Jamkesda Kabupaten Batang Tahun 2015 yang berlaku mulai tanggal 2 Januari 2015 s/d 31 Desember 2016. 4. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dengan RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan Nomor 980/6364.2/XII/2014 dan 415.4/542.A/2014 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Program Jamkesda Kota Pekalongan Tahun 2015 yang berlaku mulai tanggal 2 Januari 2015 s/d 31 Desember 2016. 5. Perjanjian

Kerjasama

antara

Pemerintah

Kota

Pekalongan

dengan

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat Nomor 475/01607/2013,

475/01608/2013,

475.1/214.2/BNT-D/2013

dan

475.1/214.3/BNT-D/2013 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Sei Mata-Mata dan UPT Satai Lestari Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat. 6. Perjanjian

Kerjasama

antara

Pemerintah

Kota

Pekalongan

dengan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang dan Kota

Tegal

tentang

Sinergitas

Penanganan

Permasalahan

Pengemis,

Gelandangan, Orang Terlantar (PGOT), dan Psikotik Jalanan secara terpadu di wilayah Perbatasan Jawa Barat Bagian Timur dan Jawa Tengah Bagian Barat.


284




6.1.2 Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Kerjasama daerah dengan pihak ketiga lebih diutamakan dalam hal penyediaan pelayanan publik, pengelolaan aset, kerja sama investasi yang memberikan pendapatan bagi daerah. Kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan seperti pada tabel dibawah ini :


285




KERJASAMA PEMKOT PEKALONGAN DENGAN PIHAK KETIGA NOMOR DAN NO

BENTUK KERJASAMA DAN SUBYEK

OBYEK TANGGAL

1.

DINAS PENDIDIKAN

a.

Kesepakatan Bersama Pemerintah Kota Pekalongan dengan PT Perusahan Listrik Negara (Persero) Area Pekalongan.

b.

Perjanjian Kerjasama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan dengan Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan. Perjanjian Kerjasama dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pekalongan dengan PT Naigai Shirts Indonesia.

c.

d.

Perjanjian Kerjasama dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pekalongan dengan CV Tobal Batik Pekalongan

e.

Perjanjian Kerjasama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pekalongan dengan CV Rapina Batik Pekl. Perjanjian Kerjasama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pekalongan dengan PT Martha Tilaar Jakarta

f.

g.

Perjanjian Kerjasama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 dengan Nirmala Beauty Center Pekalongan


AKAN BERAKHIR

- 415.4/01783 - 043.PJ/041/AREA.PKL /2014 (30-05-2014) - 420/A.1/1487 - 523.1/0718 (30-05-2014)

Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kota Pekalongan

30-05-2015

Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Perikanan (siswa)

30-05-2017

- 317/800

Peningkatan Mutu Ketrampilan Bidang Tata Busana (siswa)

11-04-2017

Peningkatan Mutu Ketrampilan Bidang tata Busana (siswa)

24-04-2017

Peningkatan Mutu Ketrampilan Bidang Tata Kecantikan (siswa)

24-04-2017


11-04-2017


01-04-2019

(11-04-2014) - 914/800

(24-04-2014) - 914/800 (24-04-2014) - 315/800 (11-04-2014) - 800/297 (01-04-2014)

286




NOMOR DAN NO


OBYEK TANGGAL

h. i. j. k.

Perjanjian Kerjasama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 dengan Puji Syukur Advertising Perjanjian Kerjasama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 dengan Puji Syukur Advertising Perjanjian Kerjasama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 dengan Venus Paper Pekalongan Perjanjian Kerjasama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV Pekalongan

l.

Perjanjian Kerjasama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 dgn PT. Royal Fashion

m.

Perjanjian Kerjasama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Medika Kota Pekalongan Medika

n.

Perjanjian Kerjasama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Medika Kota Pekalongan dengan RSUD Dr. Ashari Kabupaten Pemalang

o.

p.

- 119/338/2014 (14-08-2014) - 119/339/2014 (14-08-2014) - 119/336/2014 (14-08-2014) - 119/157/2014 - 103/BTKTK/02/V/2014 (20-05-2014) 0390/HRD/RF/04/ 2014 (22-04-2014 ) - 045/103.54.SMK.MDK/ KP/2014 - 445/623/V/2014 (01-05-2014) - 103.54.SMK. MDK/KP/2014 - 445/1234.A/RSUD

(02-04-2014) Perjanjian Kerjasama Sekolah Menengah - 003/PKS/RSIA.A/IV/2014 Kejuruan Medika Kota Pekalongan dengan - 062/103.54. Rumah Sakit Anugerah Kota Pekalongan SMK.MDK/KP/ 2014 Perjanjian Kerjasama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Medika Kota Pekalongan dengan


(02-04-2014) - 03/SPK/RSKH/IV/ 2014

AKAN BERAKHIR

Pelaksanaan Pendidikan Praktek Kerja Industri (siswa)

14-08-2017


14-08-2017


14-08-2017

Penyelenggaraan Pendidikan Praktek Kerja Industri Bagi Siswa Kompetensi Keahlian Teknik Produksi & Penyiaran Program Pertelevisian (siswa

20-05-2017

Kerjasama Karyawan Operator Produksi (siswa)

22-04-2017

Praktik klinik Analis Kesehatan (siswa)

01-05-2017

Pelaksanaan Praktik Kerja Industri Siswa SMK Medika Kota Pekalongan di RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang (siswa)

02-04-2015

Pelaksanaan Praktik Klinik Keperawatan, Praktik Klinik Farmasi Industri (siswa)

02-04-2016

Praktik Klinik Keperawatan, Praktik Klinik Farmasi Industri dan Analis

02-04-2016

287




NOMOR DAN NO


AKAN BERAKHIR

OBYEK TANGGAL

Rumah Sakit Karomah Holistic q.

Perjanjian Kerjasama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Medika Kota Pekalongan dengan Rumah Sakit H. Ahmad Djunaid Kota Pekalongan

r.

Perjanjian Kerjasama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Medika Kota Pekalongan dengan Rumah Sakit dengan balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Pemalang Perjanjian Kerjasama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan IRMA Pekalongan dengan LPK. Semesta Indah Indonesia (SEII) Tangerang Perjanjian Kerjasama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan IRMA Pekalongan dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia DPC. HSNI Kota Pekalongan

s.

t.

u.

v.

w. 2

Perjanjian Kerjasama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Kota Pekalongan dengan PT. Dwi Berkah Arga Kencana Semarang Perjanjian Kerjasama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Kota Pekalongan dengan Honda Semarang Center (PT Mandalatama Armada Motor) Perjanjian Kerjasama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Syafi’i Akrom Kota Pekalongan dengan Butik Edi Mas Intan DINAS KESEHATAN


- 263/103.54.MDK/KP204 (02-04-2014) - 064/103.54.SMK.MDK/ KP/2014 -05/PKS/RDSJ/V/2014 (23-08-2014) - 441/285 - 079/103.54.SMK MDK/KP/2014 (05-05-2014) -009/102/SMK-P/X/2014 -002/SEII-DIR/x/2014 (30-10-2014)

Kesehatan (siswa)

-

/III.4AU/2014

Praktek Klinik Keperawatan, Praktik Klinik Farmasi Industri dan Analis Kesehatan (siswa)

23-08-2016

Praktik Klinik Keperawatan Siswa SMK Medika Kota Pekalongan (siswa)

05-05-2015

Program Pemagangan ke Jepang (guru dan siswa)

30-10-2017

Penyelenggaraan Kerjasama Institusi Pasangan (siswa)

dengan

12-06-2016


dengan

03-07-2016


dengan

(12-06-2014) -

/III.4AU/2014

(03-07-2014) /III.4AU/2014

25-04-2016

(25-04-2014) 421.5/451/2014

On Job Training Guru SMK Syafi’i Akrom Kota Pekalongan (Guru)

(08-11-2014)

288

08-11-2017




NOMOR DAN NO


OBYEK TANGGAL

a.

Perjanjian Pekalongan Indonesia

b.

Perjanjian Kerjasama Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dan PT. Arah Environmental Indonesia

c.

Perjanjian Kerjasama Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan dan BLUD Puskesmas Kota Pekalongan

d.

Perjanjian Kerjasama Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dan Fakulatas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan

e.

Kerjasama dan PT.

Puskesmas Kota Arah Environmental

- 964/0061.1 - 0152/PKS/PKO/AEIPKL/V/14 (02-05-2014) - 980/1623.1/V/2014 - 0064/PKS-1/PKO/ AEI-pkl/V/14 (02-05-2014) -004/Mou/AKBID.HIP/ V/2014 - 964/0076 (19-05-2014) - 842.2/674.1/II/2014 - 59/C.06.01/FIK/II/ 2014

(13-02-2014) Perjanjian Kerjasama Dinas Kesehatan Kota -415.4/6308/XI/2015 Pekalongan dan Badan Penyelenggara Jaminan -418/KTR/VI-02/2014 Sosial Kesehatan Cabang Pekalongan

f.

Perjanjian Kerjasama Badan Kesehatan Paru- 980-/6373/XII/2014 Masyarakat dan Badan Penyelenggara Jaminan- 618/KTR/VI-02/2014 Sosial Kesehatan Cabang Pekalongan

g.

Perjanjian Kerjasama Dinas Kesehatan Kota- 983/6372/XII/2014 Pekalongan dan RSUD Bendan Kota Pekalongan -019.6/016/MoU/2014

h.

Perjanjian Kerjasama BLUD Puskesmas Kota Pekalongan dan Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan 


-001/MOU/AKBID HIP/I/2015 - 964/0015.1/I/2015

AKAN BERAKHIR

Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis

30-04-2015

Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis

30-04-2015

Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Lansia di Puskesmas Sokorejo Kota Pekalongan

19-05-2015

Praktek Belajar Lapangan, Magang, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Survey Indeks Kepuasan Pelayanan Kesehatan

13-02-2016

Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan Pelayanan Kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kota Pekalongan Tahun 2015 Praktek Mahasiswa di Puskesmas Kota Pekalongan

1 Jan 2015 s/d 31 Des 2015

289

1 Jan 2015 s/d 31 Des 2015 31 des 2014 s/d 31 Des 2015 19 Jan 2015 s/d 18 Jan 2017




NOMOR DAN NO


AKAN BERAKHIR

OBYEK TANGGAL

3

RSUD BENDAN

a.

Perjanjian Kerjasama dengan Akademi Analis Kesehatan Pekalongan

b.

-019.6/005/MOU/2014

Praktek Belajar Lapangan

Perjanjian Kerjasama dengan PT. Surya Medika Mulia Sari

(10-2-2014) - 050/001/RSUD/2014 (02-01-2014)

Pengelolaan Liqud Oxygen (LOX)

02-01-2019

c.

Perjanjian Kerjasama dengan PT. Surya Medika Mulia Sari

- 050/001/RSUD/2014 (02-01-2014)

Pengelolaan Liqud Oxygen (LOX)

02-01-2019

d.

Perjanjian kerjasama dengan Satlantas Polres Pekalongan

KB/01/I/2014

Penanganan kecelakaan lalu terpadu di wilayah Pekalongan

e.

Perjanjian kerjasama dengan PT. Asuransi Jiwa In Health Indonesia

- 019.6/010/MOU/ 2014

Perubahan masa kerja sama

31-03-2015

f.

Perjanjian kerjasama Garment Indonesia

- 019.6/012/MOU/ 2014

Pelayanan kesehatan

12-03-2015

g.

Perjanjian kerjasama dengan PERNEFRI (Perhimpunan Nefroligi Indonesia) Wilayah Jateng - Semarang

- 800/014/MOU/2014

Bantuan Dokter Spesialis Penyakit dalam Konsultan Ginjal Hipertensi

31-03-2015

h.

Perjanjian kerjasama dengan BAPERMAS

- 019.6/019/MOU/ 2014

Pelayanan medis operasi wanita (MOW)

28-02-2015

i.

Perjanjian kerjasama Wasalaman

Bardan

- 019.6/020/MOU/ 2014

Pelaksanaan (Prakerin)

11-04-2016

j.

Perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan

- 019.6/015/MOU/ 2014

Penyediaan dan pelayanan obat kronis rawat jalan tingkat lanjutan dan alat bantu kesehatan di luar paket INA CBG'S bagi peserta BPJS Kesehatan


dengan

dengan

PT.

SMK

Daiwabo

290

praktek

kerja

10-2-2015

lintas

industri

Tidak tebataS

s/d ditentukan berikutnya




NOMOR DAN NO


AKAN BERAKHIR

OBYEK TANGGAL

k.

Perjanjian kerjasama dengan AKPER – Tegal

Praktik Belajar Klinik (PBK)

03-06-2015

m.

Perjanjian kerjasama dengan Klinik MPS

Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan tingkat lanjutan Pengadaan ayam potong dan ayam giling bagi Instalasi Gizi

04-06-2015

n.

Perjanjian kerjasama dengan UD ' Ayam Potong' Ibu Kholipah

- 019.6/029/MOU/ 2014

o.

Perjanjian kerjasama dengan Kurnia Alam Farm

- 019.6/030/MOU/ 2014

Pengadaaan telur segar bagi Instalasi Gizi Pengadaaan Sayuran dan bahan lain bagi Instalasi Gizi

02-01-2015

p.

Perjanjian kerjasama dengan UD ' Sayur Mayur' Ibu Wiwik

- 019.6/031/MOU/ 2014

q.

Perjanjian kerjasama dengan UD ' NS'

- 019.6/027/MOU/ 2014

02-01-2015

- 019.6/028/MOU/ 2014

Pengadaan daging sapi, daging giling dan bakso Pengadaaan buah

r.

Perjanjian kerjasama dengan Toko Buah Maju Lancar

s.

Perjanjian kerjasama Kesehatan UNIKAL

Ilmu

- 019.6/032/MOU/ 2014

Praktek lapangan

07-05-2016

t.

Perjanjian kerjasama dengan SMK Al Sya'iriah Limpung Kabupaten Batang

- 019.6/033/MOU/ 2014

22-06-2016

u.

Perjanjian kerjasama dengan SMK Medika Kota Pekalongan

- 019.6/035/MOU/ 2014

Pelaksanaan praktek kerja industri atau lapangan (Prakerin) tenaga teknis kefarmasian Praktek klinik keperawatan dan analis kesehatan

v.

Perjanjian kerjasama dengan SMK Kesehatan Medika Farma Petarukan

MOU – RS / PRAKERIN /2014

Pelaksanaan (Prakerin)

industri

30-06-2016

w.

Perjanjian kerjasama dengan Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal

- 019.6/020/MOU/ 2014

Pelaksanaan pratek klinik mahasiswa politeknik

30-09-2016


dengan

Fakultas

-423.A/25/019.6/1226/ VI/2014 - 019.6/026/MOU/ 2014

291

praktek

kerja

02-01-2015

02-01-2015

02-01-2015

30-06-2016




NOMOR DAN NO


AKAN BERAKHIR

OBYEK TANGGAL

x.

Perjanjian kerjasama dengan Unit Donor darah PMI Kota Pekalongan

- 019.6/040/MOU/ 2014

Pelayanan darah bagi pasien umum Jamkesda dan JKN

15-07-2016

y.

Perjanjian kerjasama dengan Akbid Harapan Ibu

- 019.6/034/MOU/ 2014

10-09-2016

z.

Perjanjian kerjasama dengan PT. POS Indonesia

- 019.6/021/MOU/ 2014

aa.

Perjanjian kerjasama dengan Yankes Telkom

- 19.6/041/MOU/ 2014

Pelaksanaan Praktek Mahasiswa di RSUD Bendan Pengiriman surat, dokumen dan barang melalui POS Pelayanan pengobatan dan atau perawatan bagi pegawai atau pensiunan dan atau keluarga besar PT. Telkom

ab.

Perjanjian kerjasama dengan Poltekes Kemenkes Semarang

- 019.6/042/MOU/ 2014

Pelaksanaan Tinggi

08-10-2016

ac.

Perjanjian Kerjasama PT Pos Indonesia (persero) Kantor Regional VI Jawa tengah dan DIY RSUD Bendan Kota Pekalongan

-

-

ad.

Perjanjian Kerjasama BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan dan RSUD Bendan Kota Pekalongan

ae.

Perjanjian Kerjasama RS Qolbu Insan Mulia (QIM) dan RSUD Bendan Kota Pekalongan

af.

Perjanjian Kerjasama PT. B Braun Medical Indonesia dan RSUD Bendan Kota Pekalongan

019.6/02/MoU/2015 045/RS.QIM/PKS/XII/ 2015  019.6/35/MoU/2015 045/PTBB/LG/XII/2015 019.6/36/MoU/2015

ag.

Perjanjian Kerjasama AKPER Kota Tegal dan RSUD Bendan Kota Pekalongan

 


251/BISRATKET/PRAN S/ VI/ 0415

Dharma

-

 

-

Perguruan

31-05-2016

dan

1 April 2015 s/d 31 Maret 2017

Pelayanan Kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Pelayanan Tindakan Rujukan Pasien

1 Jan 2015 s/d 31 Des 2015

Pengiriman surat, barang melalui Pos

019.6/20/MoU/2015  564/KTR/VI.02/1214

423.4/270a/2015 019.6/39/MoU/2015

Tri

31-03-2015

Dokumen

1 Des 2015 s/d 30 Nop 2016

-

Kerjasama Operasional Hemodialisa

15 Des 2015 s/d 15 Des 2020 (5 tahun)

-

Pelaksanaan Keperawatan

1 Sept 2015 s/d 1 Sept 2018

292

Praktik

Klinik




NOMOR DAN NO


OBYEK TANGGAL

ah.

ai.

4 a.

b.

Perjanjian Kerjasama Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang dan RSUD Bendan Kota Pekalongan Perjanjian Kerjasama Universitas Dian Nuswantoro Semarang dan RSUD Bendan Kota Pekalongan BKD



Perjanjian Kerjasama BKD Kota Pekalongan dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta Perjanjian Kerjasama Sekolah Tinggi Transportasi Darat dan BKD Kota Pekalongan

AKAN BERAKHIR

-

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

28 Okt 2015 s/d 28 Okt 2017

-

Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Lapangan, Penelitian dan Magang

28 Okt 2015 s/d 28 Okt 2017



IKS.812/AKFIS/YPWH/ X-2015 019.6/37/MoU/2015 158/A.33/UDU05/XII/2015 019.6/38/MoU/2015

 

893.3/0294/2015 - 893..3/19/diklat

10 s/d 12 Maret 2015



Hk.204/IV/295/STTD.2 015

 

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Agribisnis bagi Pegawai Negeri Sipil menjelang purna bakti - Pemenuhan kebutuhan sumberdaya manusia dibidang perhubungan darat

415.4/0284/2015

 

5 Tahun

-

5

DINDUKCAPIL

a.

Perjanjian Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Pekalongan dan PT. Pos Indonesia (persero)

 

471.13/0008 88/BIS RATKET/PARSILAN/VI/ PK/0115

-

Pengiriman surat-surat Dokumen dan Barang melalui Pos

2 Jan 2015 s/d 31 Desember 2016

b.

Perjanjian Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Pekalongan dan Rumah Sakit umum Daerah Bendan Pekalongan



471.13/0008

-

Pelayanan Akta Kelahiran Baru bagi Penduduk Kota Pekalongan



019.6/32/Mou/201

1 Sept 2015 s/d 31 Agustus 2016

c.

Perjanjian Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Pekalongan dan BLUD Puskesmas Bendan Kota Pekalongan



440/1237A/XI/2015

-

Pelayanan Akta Kelahiran Baru bagi Penduduk Kota Pekalongan

2 Nop 2015 s/d 1 Nop 2016



440/0393.1/XI/2015

6.

RISTEKIN


293




NOMOR DAN NO


AKAN BERAKHIR

OBYEK TANGGAL

a.

b.

c.

d.

e.

Perjanjian Kerjasama dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

- 070/071

Perjanjian Kerjasama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ( BPPT ) dan Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi kota Pekalongan

41 / PKS/ BPPT – RISTEKIN KOTA PEKALONGAN / 04 / 2015

Perjanjian Kerjasama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ( BPPT ) dan Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi kota Pekalongan Perjanjian Kerjasama Balai Inkubator Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ( BPPT ) dan Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi Kota Pekalongan Nota Kesepahaman Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Pemerintah Kota Pekalongan

f.

Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Pekalongan dan Universitas GUNADARMA

g.

Perjanjian kerjasama Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi Kota Pekalongan dan Tim Peneliti (


- 1219/jl.3/KSD/XI/ 2014 (20-11-2014)

Pusat Layanan Penelitian

dan

Informasi

Hasil

20-11-2017

Pengembangan kapasitas inovatif daerah Untuk mendukung Pengembangan Technopark Perikanan Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah

12 bulan

Penguatan Daya Dukung Iptekin dan Budaya Inovasi untuk Mendukung Pengembangan Technopark Perikanan Kota Pekalongan Pengembangan Pusat Inovasi Technopark Perikanan Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah

12 bulan

Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

12 bulan

Pendidikan, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Bidang Terkait Lainnya di Kota Pekalongan  070 / 0190 / VI / 2015 Meningkatkan Daya saing UKM batik Kota Pekalongan dalam Mnghadapi Era

3 tahun

- 070 / 092 / RISTEKINKota Pekalongan / 04 /2015  38 / PKS / BPPT – RISTEKIN KOTA PEKA LONGAN / 04 / 2015  - 070 / 094  02 / PKS / BIT.bppt / 04 / 2015 

12 bulan

- 070 / 093

 04 / KS – LIPI / IV /2015  - 416 . 4 / 01215  415 / 01217  - / REK / UG / IV /2015

294

3 tahun




NOMOR DAN NO


OBYEK TANGGAL

STIMIK WIDYA PRATAMA )



h.

Perjanjian Kerjasama Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi Kota Pekalongan dan Tim Peneliti ( AKBID )

i.

Perjanjian kerjasama Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi Kota Pekalongan dan Tim Peneliti ( LPPM )

 070 / 0193 / VI / 2015  - 1052 / AKBID.HIP / VI / 2015  070 / 0193 / VI / 2015  - 1052 / AKBID.HIP / VI / 2015

7

BPMP2T

a.

Kesepakatan Bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ( BPPT ) dan Pemerintah Kota Pekalongan Provinsi jawa Tengah

8

KPAD

a.

Perjanjian Kerjasama KPAD Kota Pekalongan dan PDII-LPI Jakarta

b. 9. a.

- 242 / STIMIK.WP / HM/ 2015

Masyarakat Ekonomi Asean Melalui Pembangunan Pusat Informasi yg Mengintegrasikan UKM Batik dengan kalangan Perbankan , Akademik, Kadin dan Pemkot Pekalongan Faktor-faktor yang Behubungan dgn konsumsi Ikan pada Anak Usia 1-3 tahun di kota Pekalongan

AKAN BERAKHIR

5 bulan

Pengembangan pop-up pekalongan ; The World's City Of batik Sebagai Media Edumotik ( Edukasi dan Promosi batik ) kota pekalongan

5 bulan

Pengkajian, penerapan dan Pemasyarakatan Teknologi untuk Mendukung Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah

12 bulan

Pengembangan sistem pengelolaan perpustakaan digital, dokumentasi dan informasi

3 tahun



041/362/KPAD/X/2014 1121/JI.3/KS/X/2014

Nota Kesepahaman KPAD Kota Pekalongan dan Universitas Pancasakti Tegal DPU

-

041/365/II/2015 002.02/Kl/UPS/II/205

Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi

3 tahun

Perjanjian Kerjasama Badan Pengkajian dan Teknologi ( BPPT ) dan Dinas Pekerjaan Umum

 

- / PKS / BPPT- Kota Pekalongan / 04 /2015

Pemenuhan kebutuhan dasar Bidang Energi di Kawasan Technopark Perikanan kota pekalongan, Provinsi

12 bulan


- 62/KB/ BPPT-PEMKOPEKALONGAN/XII/ 2015 - 074 / 03927 

295




NOMOR DAN NO


OBYEK TANGGAL 

10. a.

Perjanjian kerjasama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ( BPPT ) dan Badan Lingkungan Hidup

DPPK

a.

Perjanjian Kerjasama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ( BPPT ) dan Dinas Pertanian Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan

c.

d.

Jawa Tengah

BLH

11

b.

- / PKS / DPU / 04 / 2015

AKAN BERAKHIR

Perjanjian Kerjasama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ( BPPT ) dan Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan Perjanjian Kerjasama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ( BPPT ) dan Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan

Perjanjian Kerjasama Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan dan Kodim 0710 Pekalongan


- / PKS / BPPT - KOTA PEKALONGAN / 04 / 2015 - / PKS / BLH / 04 / 2015

- 35 / PKS / BPP – DPPK KOTA PEKALONGAN / 04/ 2015 - 415.4 / 0460 / 2015 - 39 / PKS / PPKIT-DPPK KOTA PEKALONGAN / 04 / 2015 - 415.4 / 0460 / 2015 - 34 / PKS-DPPK KOTA PEKALONGAN / 04 / 2015 - 415.4 / 0459 / 2015

 520/0113/2015  B/136/2015

-

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lingkungan di Kawasan Technopark Perikanan Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah

12 bulan

Penerapan teknologi Pengolahan Hasil Perikanan di Technopark Perikanan Kota Pekalongan

12 bulan

Pengembangan Klaster Industri Perikanan Budidaya Technopark Perikanan Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Pengembangan dan Pemasyarakatan Teknologi Budidaya Ikan Nila Unggul dan Sistem Budidaya Terintegrasi Multi Tropik( IMTA) Berbasis SATO UMI di Kawasan Technopark Perikanan Kota Pekalongan

9 bulan

Penyelenggaraan kegiatan peningkatan produksi Tanaman Pangan diwilayah Kota Pekalongan dalam rangka mendukung swasembada pangan

296

12 bulan

2 Tahun




NOMOR DAN NO


AKAN BERAKHIR

OBYEK TANGGAL

e. 12 a.

Perjanjian Kerjasama Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan dan LPPM Institut Pertanian Bogor BPMP2T

 050/0867  1171/1T3.11/KS.2015

Perjanjian Kerjasama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ( BPPT ) dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan

- PKS / BPPT – BPMP2T

13

BAPPEDA

a.

Perjanjian Kerjasama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ( BPPT ) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan

b.

Perjanjian Kerjasama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ( BPPT ) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan

14

DISHUBPARBUD

a.

Kesepakatan Bersama Pemerintah kota pekalongan dan Politeknik Batik Pusmanu pekalongan


-

KOTA PEKALONGAN / 04 / 2015 - 370 / BPMP2T / IV / 2015 - 40 / PKS / BPPT – BAPPEDA KOTA PEKA LONGAN / 04 / 2015 - 050 / 01238 / PKS / BAPPEDA / 04 / 2015 - 36 / PKS / BPPT – BAP PEDA KOTA PEKALONGAN / 04 / 2015 - 050 / 01237 / PKS / BA PPEDA / 04 / 2015

- 070 / 0190 / VI / 2015 - 260 / B.06.01 / LPPM /VI / 2015

Mangrove Ekonomi

5 Tahun

Peningkatan Pelayanan Perizinan Bisnis dan Investasi yang Mendukung Tecnopark perikanan kota pekalongan

12 bulan

Perencanaan Kawasan Pengembangan Technopark Perikanan Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah

12 bulan

Pendampingan Perencanaan Penataan Permukiman dan Kawasan Pantai untuk mendukung Pengembangan Technopark Perikanan Kota Pekalongan

12 bulan

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Melalui TRI DHARMA Perguruan Tinggi

5 bulan

Pengembangan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

297




NOMOR DAN NO


OBYEK TANGGAL

b.

Perjanjian Kerjasama Dinas Perhubungan, Parawisata dan Kebudayaan kota Pekalongan dan Politeknik batik Pusmanu

15

BAGIAN HUKUM SETDA KOTA PEKALONGAN

a.

Kesepakatan Bersama Walikota Pekalongan dengan Kepala Kepoilisian Resort Pekalongan Kota dan Komandan Distrik Militer 0710 Pekalongan

b.

Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Pekalongan dan Kejaksaan Negeri Pekalongan




415 . 4 / 0131-A . 005 /E.Politeknik / 2015

- B.04049/XI/2014/ Pemkot Pekl. - 2480/XI/2014/Res Pekl Kota - B.1711/XI/2014/ Kodim 0710 P. - 415.4/01559 - 514/0.3.12/Gs/04/2015

AKAN BERAKHIR

Pengembangan Parawisata, Seni Budaya, Pengetahuan dan Promosi batik

12 bulan

Penguatan 3 (tiga) Sokoguru Keamanan di Kota Pekalongan

3 tahun

Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

1 tahun

298




6.1.3 Kerjasama Daerah dengan Instansi Vertikal Di Daerah Koordinasi merupakan salah satu unsur manajemen untuk mewujudkan pemerintahan

yang

baik

(good

government).

Sebagai

satu

kesatuan

pemerintahan, pemerintah daerah wajib membangun koordinasi yang efektif dan efisien, salah satunya dengan instansi vertikal di daerah. Penyelenggaraan koordinasi

dengan

instansi

vertikal

di

daerah

perlu

dilakukan

guna

mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta untuk menjaga sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan daerah dan nasional. Kegiatan yang dilakukan dalam koordinasi dengan instansi vertikal di daerah antara lain: 1. Fasilitasi kegiatan BNK (Badan Narkotika Kota); 2. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan wilayah (patroli) keamanan mulai di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota dalam rangka keamanan lingkungan dan tamu-tamu Negara oleh Pemkot, POLRI dan TNI; 3. Pengamanan dan Pengaturan Lalu lintas baik terbuka maupun tertutup pada lebaran, natal dan tahun baru ; 4. Penyelenggaraan pertemuan FORKOPIMDA ( Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ) ; 5. Rapat koordinasi dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat; 6. Rapat koordinasi pengamanan Lebaran, Natal dan Tahun Baru ; 7. Rapat koordinasi dalam penyelengaraan event yang diselenggaran oleh Pemerintah kota Pekalongan antara lain Hari jadi Kota Pekalongan, Pekan Batik dan Inovasi dan lain lain; 8. Fasilitasi Sosialisasi Narkoba kepada masyarakat ; 9. Penyelenggaraan Apel bersama PNS, TNI dan POLRI setiap tanggal 17 setiap bulan ; 10. Penyelenggaraan Upacara hari Kemerdekaan RI tingkat Kota Pekalongan dan lain lain ; 11. Kehadiran dalam setiap Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan ; 12. Pengamanan bersama apabila terjadi unjuk rasa atau demo dari masyarakat baik di jalan maupun di lokasi demo ; 13. Pengamanan bersama dalam Penegakan Perda bersama SKPD terkait ; 14. Pengamanan bersama terhadap tamu negara yang hadir di Kota Pekalongan. LKD Kota Pekalongan Tahun 2015

299




Dalam pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, permasalahan dasar yang dihadapi adalah perbedaan data primer (data kependudukan, data kemiskinan, dll,-) yang ada di setiap instansi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan indikator/standar yang dijadikan acuan. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi lintas sektoral guna menyatukan persepsi terhadap perbedaan data yang ada. 6.1.4 Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Luar Negeri Pemerintah

Kota

Pekalongan

juga

melakukan

kerjasam

dengan

Pemerintah Luar Negeri. Bentuk kerjasama tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


300




KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK LUAR NEGERI

NO

NAMA/JENIS KERJASAMA

NO & TGL (MoU/RIK/ dsb)

MASA KERJA SAMA

1 a.

b.

BIDANG KERJASAMA

PROGRAM/ KEGIATAN

SKPD MANFAAT/HASIL TERKAIT YANG DICAPAI

PERMASALAHAN

UPAYA PEMECAHAN MASALAH

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA MAN 01 Kerjasama dengan Dejavato Foundation

MoU 10 Tahun Penempatan Tenaga 800/095, Relawan Asing guna 006/DF.02/ peningkatan II/2012 pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan bagi peserta didik di SMAN 01 Pekalongan

6-12-2013 SMKN 03 Sister School Kanchanaburi Vocaltion College Thailand

2


4 Tahun

Penempatan relawan asing untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan

Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi optimal

Kurikulum / pembelajaran

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

301

Pendanaan

Selalu dikomunikasi kan dengan komite sekolah




NO a

NAMA/JENIS KERJASAMA Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan Program Advis Kebijakan Untuk Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim (PAKLIM-GIZ)

NO & TGL (MoU/RIK/ dsb)

MASA KERJA SAMA

415.4/0375 6 PAKLIMWAZ/LA 10/2013

31-122013 s/d 31-12015

3 a.

BIDANG KERJASAMA Lingkungan Hidup

PROGRAM/ KEGIATAN Mitigasi dan adaptasi yang efisien dari sumber-sumber emisi gas rumah kaca tidak bergerak

SKPD MANFAAT/HASIL TERKAIT YANG DICAPAI KLH, Bappeda, DPU, Kecamata n dan Keluraha n

PERMASALAHAN

UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Tersusunnya kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim guna mendukung penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

-

-

Pelayanan air bersih pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Pembayaran Rekening air

Memberikan Sosialisasi kepada pelanggan untuk tertib membayar rekening air

BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA Perjanjian Penerusan Hibah antara Pemerintah Pusat dan Pemkot Pekalongan untuk Hibah Air Minum

PPH46/PK/201 3 17-7-2013


17-72013 s/d 30-72015

Hibah Air Minum

Pemasangan Sambungan Rumah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)

Bagian Perekonomian Setda Kota Pekl, DPPKAD, DPU

302




6.2 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 6.2.1 Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya Bencana

yang

terjadi

di

Kota

Pekalongan

selama

tahun

2015

diantaranya adalah banjir, rob serta beberapa kejadian yang berskala kecil maupun sedang, seperti pada tabel dibawah ini : Kejadian dan Bencana Yang Terjadi Tahun 2015 NO

NAMA BENCANA

KORBAN LOKASI JIWA

MATERI

TANGGAL KEJADIAN

1

Banjir

hampir semua kelurahan

Banyaknya jalan yang rusak & tergenangnya pemukiman penduduk

2

Rob

hampir semua kelurahan wilayah kecamatan pekalongan utara & sebagian wilayah kelurahan pasirkratonkramat

Tergenangnya pemukiman penduduk di hampir semua kelurahan (khususnya hampir semua kelurahan wilayah kecamatan pekalongan utara & sebagian wilayah kelurahan pasirkratonkramat)

3

Hujan disertai Angin Kencang

RW 1& 2 Kelurahan Klego, RW 1 sd 4 Kelurahan Pasirsari, Jl Agus S.alim, Jl Kusuma Bangsa, LP Kali Loji

Banjir, pohon tumbang

04/03/2015

4


rumah A.Nuch Ibnu Sa'al, RT01/10 Kel Jenggot

Rumah Roboh, kerugian ditaksir + Rp.7.220.000

04/03/2015

5


rumah Zumakah, RT01/10 Kel Jenggot

Rumah Roboh, kerugian ditaksir + Rp.10.405.000

04/03/2015

6


rumah H. Subchi, RT 03/5 Kel Pasirkratonkrmat

Atap Rumah Roboh, kerugian ditaksir + Rp.5.500.000

05/03/2015

7

Kebakaran

20 Kios Los Buah Jl. Pati Unus

Kerugian ditaksir + 400.000.000,-

20/04/2015

8

Orang

Pantai Sari


1 orang meninggal

Setiap musim penghujan

16/05/2015

303




NO

NAMA BENCANA

KORBAN LOKASI JIWA

Tenggelam

MATERI

TANGGAL KEJADIAN

(Kamal Sadana)

9

Kebakaran

rumah Bp. Ponari , jl. Progo Gg. Dukuh Gudang RT. 01/03


18/06/2015

10

Kebakaran

rumah Bp. Mustofa , Gg. Haji Palal Podosugih


23/06/2015

11

Kebakaran

DPPK, Jl. WR Supratman no.69


12/07/2015

12

Kebakaran

Jl. Maninjau no.10


02/08/2015

13

Kebakaran

rumah M. Miftah, Jl. Kemakmuran


16/08/2015

14

Kebakaran

rumah H. Ahmad, Perumahan nelayan pantai sari


16/08/2015

15

Kebakaran

rumah Yatim, Jl. Mulya Kraton Kidul


09/09/2015

16

Kebakaran

lahan kosong komplek perum binagriya

17

Kebakaran

Gudang Obat Batik milik Sugiharto, Jl. Manggis

18

Kebakaran

lahan kosong Jl. Peni komplek perum binagriya

20/09/2015

19

Kebakaran

ilalang, Kuripan

01/10/2015

20

Kebakaran

rumah Hj. Kholifah, Jl. Veteran Dukuh Barat Gg. 1 No. 5 RT.03/I

21

Kebakaran

TPA , Degayu Slamaran


09/09/2015



17/09/2015

16/10/2015

21/10/2015

304




NO

KORBAN

NAMA BENCANA

LOKASI JIWA

MATERI Kerugian ditaksir + 100.000.000,-

TANGGAL KEJADIAN

22

Kebakaran

rumah H. Ali, Jl. Gatot Subroto Gg. 6

23

Orang Tenggelam

Pantai Slamaran

24


rumah Mukminin, Pabean RT 04/11 Kel Padukuhan kraton

Rumah Roboh, kerugian ditaksir + Rp20.000.000

13/12/2015

25


rumah Asril, Setono RT 05/7

Rumah Roboh, kerugian ditaksir + Rp 5.000.000

18/12/2015

26


rumah Saeri, Setono RT 05/7


21/12/2015

27


rumah Sumaryo, RT 04/6 Kel Kuripan Yosorejo


19/12/2015

28

Kekeringan

Sebagian wilayah Kec. Pekalongan Selatan & Sebagian wilayah Kec. Pekalongan Timur

Gagal Panen

Bulan agustus 2015 s/d Oktober 2015

1 orang meninggal ( M. Ridwan )

02/11/2015

08/11/2015

Kejadian bencana yang sering terjadi di Wilayah Kota Pekalongan merupakan bencana yang berskala sedang, baik dari kerusakan maupun korban jiwa. 6.2.2 Antisipasi Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai SKPD pelaksana tugas di bidang

penanggulangan bencana mengantisipasi segala kemungkinan

bencana yang terjadi melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :


305




a) Tahap Pra Bencana, melalui: 

Pemetaan Daerah Rawan Bencana



Membentuk Pokmas Darat ( Kelompok Masyarakat Tanggap Bencana )



Mengoptimalkan kerjasama dengan relawan



Mengadakan sosialisasi kebencanaan



Menyiapkan

masyarakat

untuk

melaksanakan

langah-langkah

pencegahan 

Menginventarisir potensi serta kemampuan aparat & masyarakat dalam upaya pencegahan & penanggulangan bencana



Membuat sumur bor di beberapa titik wilayah kekeringan

b) Saat Bencana, melalui: 

Mendirikan posko Bencana



Melakukan evakuasi



Memberikan bantuan untuk korban bencana (sandang, pangan, obat dsb)



Membuka dapur umum



Melakukan

perbaikan

darurat

atas

infrastruktur

yang

mengalami

kerusakan c) Tahap Pasca Bencana, melalui: 

Melakukan inventarisasi kerusakan & taksiran biaya kerugian & biaya rehabilitasi



Melakukan rehabilitasi sarana prasarana termasuk infrastruktur secara permanen

6.3 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja merupakan leading sektor perangkat daaerah

di

bidang

Ketentraman

Masyarakat

dan

Ketertiban

Umum,

Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah serta Kebijakan Walikota lainnya sesuai dengan tugas pokok yang tercantum dalam Perda Kota Pekalongan Nomor 17 tahun 2013. 6.3.1 Gangguan Yang Terjadi Selama tahun 2015 di Kota Pekalongan situasi kemanan dan ketertiban relatif kondusif dan tidak pernah terjadi konflik berbasis sara, anarkisme, separatisme dan lain-lainnya. Namun antisipasi dan kewaspadaan terhadap gangguan tersebut tetap dipantau perkembangannya melalui kegiatan patroli


306




trantibum, pembinaan dan termasuk penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan didukung pula oleh Ton Inti Perlindungan Masyarakat (Linmas). Hasil

pelaksanaan

dalam

penyelenggaraan

penegakan

Perda,

pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum selama tahun 2015 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan adalah : 1. Rekapitulasi Hasil Pemberantasan Cukai Ilegal Kota Pekalongan Tahun 2015 SASARAN NO

BULAN

TEMUAN KELURAHAN

TOKO

1

JANUARI

14

34

136 Bungkus rokok ilegal ditemukan di 6 toko

2

FEBRUARI

12

31


3

MARET

8

30


4

APRIL

9

35


5

MEI

10

34


6

JUNI

6

33

Nihil

7

JULI

6

29


8

AGUSTUS

8

30


9

SEPTEMBER

9

29

Nihil

10

OKTOBER

8

26


11

NOVEMBER

8

14


12

DESEMBER

8

26

Nihil

JUMLAH


106

351

KETERAN GAN Hasil operasi diamankan di Kantor Bea Cukai Pekalongan . Merk rokok yang diamankan diantarany a : Estilo, Hero, Kembang Pakis, Hoki, Super Hero, Cemara, Virgo Ekslusive, Tapal Kuda, Mandarin, 292, Volley Ball, Guci Mas, Penyu, Cc Mas, Harmoni, Dados.

1.979 Bungkus Rokok Ilegal

307




2. Rekapitulasi Operasi Reklame Tahun 2015 No.

Bulan

Spanduk

Banner

Baliho

UmbulUmbul

Pamflet

LainLain

Jumlah

1

Januari

101

203

8

9

0

0

321

2

Februari

18

61

5

0

0

0

84

3

Maret

42

194

5

0

24

24

289

4

April

75

230

1

10

10

10

336

5

Mei

108

71

15

0

2

2

198

6

Juni

55

74

13

50

1

1

194

7

Juli

84

62

2

106

0

0

254

8

Agustus

54

121

14

2

0

0

191

9

September

30

109

23

0

0

0

162

10

Oktober

44

54

13

0

54

54

219

11

November

38

78

15

0

0

0

131

12

Desember

33

117

4

0

0

0

154

682

1374

118

177

91

91

2533

TOTAL

3. Data Operasi Penyakit Masyarakat No

Bulan

Asusila Peminum Anak PGOT Mesum Hidung PSK Waria Jumlah Belang Punk

1

Januari

0

13

0

40

0

0

4

0

57

2

Februari

0

14

8

33

8

0

0

0

63

3

Maret

0

33

0

30

0

0

1

0

64

4

April

0

4

0

48

0

0

0

0

52

5

Mei

0

3

14

37

2

1

2

0

59

6

Juni

10

25

1

33

4

1

1

0

75


308




7

Juli

4

3

0

16

2

1

1

0

27

8

Agustus

0

30

0

31

1

0

0

0

62

9

September

0

21

0

23

1

1

5

0

51

10

Oktober

0

14

0

26

2

0

0

0

42

11

November

0

38

0

20

2

0

0

0

60

12

Desember

0

2

0

14

2

0

0

0

18

14

200

23

351

24

4

14

0

630

TOTAL

6.3.2 Penanggulangan dan Kendalanya Kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja

dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, antara lain : a.

Rendahnya kesadaran, kepatuhan hukum, dan minimnya pengetahuan masyarakat terkait Peraturan Daerah yang berlaku.

b. Rendahnya kesadaran, kepatuhan hukum, dan minimnya pengetahuan masyarakat terkait Peraturan Daerah yang berlaku. c.

Faktor Ekonomi, adanya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang membuat masyarakat

beralih

menjadi

pedagang

(PK-5,

pedagang pasar

tiban)

sedangkan lahan/tempat berjualan mereka yang masih terbatas. d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP yang belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan rasio perbandingan dengan masyarakat. e.

Keterbatasan Sarana Prasarana yang dimiliki Satpol PP

antara lain :

bangunan kantor, sel untuk tahanan Satpol, mobil patroli, truk dalmas. f.

Timbulnya gerakan radikal/separatisme agama yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Pekalongan, misalnya : Gafatar, Syi'ah, dll.

g.

Kota Pekalongan termasuk dalam daerah risiko rawan bencana sehingga dibutuhkan kesiapsiagaan Aparat Satpol PP dan Linmas dalam menghadapi bencana. Solusi yang dilaksanakan dalam menaggulangi kendala yang muncul

antara lain : a.

Meningkatkan Peraturan

konsistensi

Perundang-undangan


pelaksanaan lainnya

Peraturan

dengan

rutin

Daerah

dan

mengadakan

309




sosialisasi, forum diskusi, monitoring evaluasi, pembinaan, penyuluhan maupun operasi Penegakan Perda secara kontinyu. b. Meningkatkan

pencitraan

eksistensi

Satpol

PP

melalui

pemberitaan-

pemberitaan yang positif dari media massa (koran, radio, website) dan pendekatan persuasif humanis kepada masyarakat. c.

Menambah jumlah personel Satpol PP setiap tahunnya.

d. Pembinaan SDM Satpol PP secara berkelanjutan. e.

Meningkatkan

sarana

dan

prasarana

pendukung

kegiatan

seperti

bangunan kantor, alat transportasi. f.

Pemanfataan IT dan Media Sosial (Fecebook, Twitter, Whats App) untuk mendukung kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

g.

Penanggulangan Gerakan Radikal/Separatisme Agama bersama Aparat Penegak Hukum lainnya seperti Kesbangpol, TNI/POLRI.

6.3.3 Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Pekalongan sangat diperlukan.

Dalam

menyelenggarakan

upaya

penanggulangan

gangguan

ketentraman dan ketertiban umum, Pemerintah Kota Pekalongan melalui instansi Satpol PP bekerja sama dengan dengan instansi lain seperti POLRI, Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan, Dinsosnakertrans dan Trantib Kecamatan/Kelurahan dan Linmas. 6.4 Penjelasan Dana Non APBD Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan dana dari Pemerintah Pusat yaitu Tugas Pembantuan sebesar Rp4.395.805.000,00 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dengan Nomor DIPA : SP DIPA-024.03.06.039651 dengan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan pagu Rp1.252.118.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta seratus delapan belas ribu rupiah). Realisasi keuangan ini sebesar 99,04%. Outcome dari program ini adalah meningkatnya ketersediaan dan


310




keterjangkauan

pelayanan

kesehatan

yang

bermutu

bagi

seluurh

masyarakat. 2. Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan Nomor DIPA : SP DIPA-010.08.4.035344/2015 dengan pagu Rp873.687.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Realisasi keuangan ini sebesar 62,26%. Outcome dari program ini adalah tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan Pelayanan Dokumen Kependudukan

terwujudnya

pemberian

NIK

pada

setiap

penduduk,

koneksitas NIK dengan identitas kependudukan. 3. Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan dengan nomor DIPA : SP-DIPA-032.06.08/2015 dengan pagu Rp1.870.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah). Realisasi keuangan kegiatan ini 100%. Outcome dari program kegiatan ini adalah meningkatkan daya saing usaha dan produksi pasca panen hasil kelautan dan perikanan. 4. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Program

Pemberdayaan

Sosial

dan

Penanggulangan

Kemiskinan

mendapatkan pagu sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan realisasi keuangan sebesar 98,91%. Outcome dari kegiatan ini adalah terbangunnya pelataran yang lebih luas untuk upacara/ziarah di TMPN Prawiro Rekso Negoro Kota Pekalongan.


311




BAB VII PENUTUP Tahun Anggaran 2015 merupakan tahun pertama bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Pemerintah Kota Pekalongan telah menempuh berbagai upaya untuk menunjang pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual ini. Upaya tersebut diantaranya melalui penyempurnaan aplikasi keuangan dan barang daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pembaharuan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah. LKPD Kota Pekalongan Tahun 2015 dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Pekalongan tahun anggaran 2015 dan posisi keuangan Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2015. Selanjutnya informasi dalam laporan keuangan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para stakeholder sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran selanjutnya serta pengambilan keputusan. Demikian laporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2015, melalui laporan keuangan ini diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabel. Pekalongan, 2 Agustus 2016 WALIKOTA PEKALONGAN

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID


312

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents