PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019
Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Jakarta, 28 Januari 2013
KERANGKA I. ARAHAN RPJPN 2005-2025 (UU NO 17 TAHUN 2007) II. LINGKUNGAN STRATEGIS
III. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN IV. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KP JANGKA MENENGAH (RPJMN2015-2019) V. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 2
I. ARAHAN RPJPN 2005-2025
3
ARAHAN RPJPN 2005-2025 (PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN) Misi 2 : Mewujudkan bangsa yang berdaya saing Misi 6 : Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari
Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
Misi 7 : Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional
Terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia. Meningkat dan menguatnya sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meningkat dan menguatnya sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.
4
TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS RPJPN (PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN) RPJMN 2 (2010-2014)
RPJMN 1 (2005-2009) •
•
Meningkatnya pengelolaan pulau-pulau kecil terdepan, meningkatnya kualitas SDM termasuk SDM di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan IPTEK. Ditingkatkan mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologi Indonesia, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
•
• •
Penguatan industri manufaktur, penguatan pertanian dan pembangunan kelautan Pemanfaatan energi terbarukan Industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan
RPJMN 3 (2015-2019) •
•
Daya saing semakin kuat dengan terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, perikanan, kelautan dan SDA lainnya Makin selarasnya pendidikan, Iptek dan industri dan tertatanya kelembagaan untuk mendorong efisiensi, produktivitas, penguasaan Iptek kelautan dan perikanan
RPJMN 4 (2020-2025) •
•
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan SDA, dan sektor jasa Berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaanperusahaan Indonesia di luar negeri, termasuk di ZEE dan laut bebas dalam rangka peningkatan perekonomian nasional 5
PERAN SDALH KETAHANAN PANGAN
PERTUMBUHAN EKONOMI X%, PENURUNAN EMISI 26%
EKSPOR NON MIGAS
INDUSTRI NON MIGAS
KETAHANAN ENERGI
EKSPOR MIGAS DAN PERTAMBANGAN
INDUSTRI MIGAS DAN PERTAMBANGAN
Hilirisasi
PEMB. KELAUTAN PRODUKSI PERTANIAN DAN PERIKANAN
PRODUKSI KAYU DAN HASIL HUTAN
SUMBERDAYA HAYATI DAN JASA LINGKUNGAN
MIGAS DAN PERTAMBANGAN
KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
6
KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM MENDUKUNG : A. KETAHANAN PANGAN B. PENINGKATAN DAYA SAING DAN NILAI TAMBAH C. MEMELIHARA KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN
7
II.
LINGKUNGAN STRATEGIS KELAUTAN DAN PERIKANAN
8
LINGKUNGAN STRATEGIS PERIKANAN
Ikan sebagai Sumber Asupan Protein dan Gizi Masyarakat
• Berkontribusi didalam mendukung pemenuhan kebutuhan protein hewani yang lebih sehat dan mudah diperoleh • Peningkatan Kebutuhan Gizi masyarakat • Ikan berkontribusi lebih dari 50% dari keseluruhan intake protein hewani
Trend Konsumsi Ikan Dunia Semakin Meningkat
• Semakin meningkatnya kesadaran global terhadap konsumsi jenis makanan yang lebih sehat • Semakin bertambahnya kelas menengah yang memiliki life style menyukai makanan berasal dari seafood
9
Perbandingan Konsumsi Protein (Gr/kap/hari)*
Sumber Data Susenas 2005-2009 10
Indeks Ketahanan Pangan 2012 (Asia Timur dan Pasifik)* Rank
Country
Score/100
World Rank
1
New Zealand
82,1
11
2
Japan
81,0
13
3
Australia
80,4
14
4
South Korea
76,9
22
5
Malaysia
63,7
32
6
China
61,9
37
7
Thailand
57,4
43
8
Vietnam
49,4
56
9
Philippines
46,6
61
10
Indonesia
45,8
64
11
Myanmar
36,4
78
12
Cambodia
30,1
87
Based on: 1. Affordability 2. Availability 3. Quality & Safety
* Economic Intelligent Unit, The Economist. Date of release: October 17, 2012
11
Produksi Perikanan (ribu ton) 2010 2011 1. China 15,417.0 15,772.1 2. Peru 4,261.1 8,248.5 3. Indonesia 5,380.2 5,707.7 4. Amerika 4,426.0 5,153.5 5. India 4,689.3 4,301.5 6. Rusia 4,069.6 4,254.9 7. Jepang 4,069.1 3,761.2 8. Myanmar 3,063.2 3,333.0 9. Chile 2,679.7 3,063.4 10 Vietnam 2,414.4 2,502.5
No.
Negara
PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DUNIA Indonesia peringkat ke-4
Keterangan: Produksi di luar rumput laut Sumber: FAO, 2012
No.
Negara
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
China India Vietnam Indonesia Bangladesh Norway Thailand Egypt Chile Myanmar
PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DUNIA Indonesia peringkat ke-3
Sumber: FAO, 2012
Produksi Perikanan (ribu ton) 2010 2011 36.734 38.621 3.786 4.573 2.672 2.846 2.305 2.718 1.309 1.524 1.286 1.139 1.008 1.008 920 987 701 955 851 817
12
Perkembangan Ekspor dan Impor Perikanan
Pada periode 2003-2011, ekspor produk perikanan Indonesia menunjukkan tren meningkat dan masih mendominasi perdagangan produk perikanan nasional. Namun demikian, impor produk perikanan juga menunjukkan gejala meningkat
13
SEBARAN UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI ) TAHUN 2011
Unit Pengolahan Ikan (UPI) didominasi oleh UPI skala Mikro (95%) dan persebarannya terkonsentrasi di provinsi Jawa Timur Jenis pengolahan yang dominan adalah: penggaraman, pemindangan, pengasapan Sumber: KKP, 2012 14
LINGKUNGAN STRATEGIS KELAUTAN
• EKONOMI: Potensi wilayah laut yang luasnya 70% dari luas wilayah Indonesia belum termanfaatkan secara optimal – Potensi perikanan belum dimanfaatkan secara optimal dari jumlah tangkap yang diperbolehkan 5,8 juta ton/tahun, dan masih adanya kapal perikanan asing secara illegal masuk ke perairan Indonesia – Potensi biodiversity untuk pemanfaatan keekonomian (bioprospect dan wisata bahari) yang belum optimal – Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil masih miskin belum banyak tersentuh dalam pelayanan dasar dan kebutuhan dasar serta kesempatan ekonomi 15
LINGKUNGAN STRATEGIS EKSISTENSI: a. Penyelesaian batas wilayah laut dengan 9 negara tetangga b. Dari 17.504 pulau di Indonesia, baru terdaftar ke PBB sebanyak 13.466 pulau di tahun 2012. Dan sisanya harus selesai tahun 2017. c. Eksistensi RI di 92 pulau terluar (31 berpenghuni) Pulau-Pulau Kecil Terluar yg berbatasan dengan negara tetangga 25
20
15
10
5
0 Australia
Filipina
India
Malaysia
Palau
Papua Nugini
Singapura
Timor Leste
Vietnam
16
POTENSI (MSY) DAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2010 PER WPP MSY = 276 Prod = 316,8 PPS = 1 PPP = 2
MSY = 1.059 Prod = 572,2 PPN: 3 PPP = 4 Swasta = 2
MSY = 333,6 Prod = 214,3 PPS = 1 PPP = 3
MSY = 595,6 Prod = 418,5 PPN = 1 PPP =1
MSY = 299,1 Prod = 142,8 MSY = 929,7 Prod = 625,8 PPP = 1
MSY = 565,2 Prod = 541,5 PPS = 1 PPN = 1 PPP = 6
MSY = 836,6 Prod = 810,6 PPS = 1 PPN = 3 PPP = 22
Keterangan: Satuan dalam Ribu Ton; MSY= 6,5 juta ton/tahun Jumlah Tangkap yang Diperbolehkan (JTB) adalah 80% dari MSY = over fishing (produksi > MSY), pengelolaan harus hati-hati, tidak ada ijin baru dan perlu pemulihan SDI = produksi > JTB (namun belum melebihi MSY), mengoptimalkan penangkapan dan pemulihan SDI = produksi < MSY, mengoptimalkan hasil tangkapan sampai batas JTB
MSY = 855,5 Prod = 537,9 MSY = 491,7 Prod = 431,4 PPS = 1 PPN = 3 PPP = 7
MSY = 278 Prod = 427,6 PPS = 1 PPN = 2
= Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, Bungus, Nizam Zachman, Cilacap, Kendari, Bitung) = Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon, Brondong, Kejawanan, Pelabuhan Ratu, Pekalongan, Pemangkat, Pengambengan, Prigi, Sibolga, Sungailiat, Tanjung Pandan, Ternate, Tual = Pelabuhan Perikanan Swasta Telaga Punggur dan Barelang (Batam, Kepri)
17
BIODIVERSITY LAUT
Luasan terumbu Karang Indonesia : 85.000 km2
•
Lokasi Barat Tengah Timur Indonesia
Jumlah Titik 439 274 272 985
Sangat Baik (%) 5,47 5,11 5,88 5,48
Baik (%) 27,56 30,29 17,28 25,48
Cukup (%) 33,94 44,89 34,19 37,06
Kurang (%) 33,03 19,71 42,65 31,98 Luas (juta Ha)
No
Kawasan Konservasi
Jumlah Kawasan
A
Inisiasi Kemenhut (Taman Nasional Laut, Taman Wisata Alam Laut, Suaka Margasatwa Laut, Cagar Alam Laut)
32
4,69
B
Inisiasi KKP dan Pemda (Kawasan Konservasi Perairan Nasional, Kawasan Konservasi Perairan Daerah)
76
11,09
Jumlah Total
108
15,78
Komitmen Indonesia dalam hasil pertemuan Convention on Biological Diversity (CBD) tahun 2006 luas kawasan konservasi perairan adalah 20 juta pada tahun 2020
• Tahun 2015-2019: peningkatan luas kawasan konservasi laut sebesar 4,2 juta ha 18
III. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
19
PERIKANAN ISU Infrastruktur Produksi yang Belum Optimal
TANTANGAN •
•
• •
• •
Armada penangkapan didominasi oleh nelayan kecil dan kapal tanpa motor/motor<5 GT (89,45% dari total armada tangkap Indonesia, 2011) Penguatan armada dalam usaha perikanan serta peningkatan skala usaha untuk memperluas jangkauan penangkapan Pelabuhan (i) Sebaran pelabuhan tidak merata pada daerah fishing ground (ii) Pengelolaan pelabuhan perikanan belum berjalan baik : sistem informasi dan manajemen operasional pelabuhan perikanan masih belum optimal dan belum profesional, kualitas pendataan, peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pengelolaan pelabuhan; (iii) pelabuhan yang idle tidak termanfaatan dengan baik; (iv) Konektivitas antarpelabuhan belum berjalan dengan baik Terbatasnya jalan usaha tani dan dukungan irigasi untuk pengembangan tambak dan kolam ikan Peningkatan prasarana irigasi dan transportasi Masih terbatasnya lahan yang dipakai untuk kegiatan budidaya, dibandingkan potensi terdata (6,28% dari total potensi lahan) optimalisasi usaha budidaya perikanan di wilayah potensial Keterbatasan pengembangan budidaya laut (marikultur dan budidaya air payau) dibanding potensinya Lemahnya akses permodalan, akses pasar, dll dalam rangka pengembangan usaha Penguatan kelembagaan usaha perikanan, termasuk penguatan akses terhadap sumberdaya produktif bagi nelayan/pembudidaya ikan 20
Lanjutan.. ISU Terbatasnya Sumber Daya Ikan
TANTANGAN •
•
Perlunya updating stock dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (MSY dan TAC) serta pengukuran daya dukung lingkungan terkait pengembangan perikanan budidaya Perlunya peningkatan pemanfaatan perairan umum daratan
Persoalan Input Produksi
• Tingginya harga pakan sangat mempengaruhi tingginya biaya produksi menigingat harga pakan mencapai sekitar 60% dari biaya produksi), selama ini dipenuhi melalui import pengembangan usaha pakan lokal • Tidak optimalnya pemenuhan kebutuhan BBM bersubdisi untuk armada tangkap
Rendahnya nilai tambah produk kapasitas industri pengolahan perikanan
• • • •
•
Rendahnya Kesejahteraan Pelaku Perikanan
•
Produk kelautan dan perikanan masih dipasarkan dalam bentuk primer, belum diolah dan memiliki nilai tambah kecil Terlalu banyak komoditas yang dikembangkan tanpa prioritas yang jelas, Sebagian besar industri perikanan merupakan industri kecil dan industri primer yang nilai tambah yang dihasilkan masih relatif kecil perkembangan industri cenderung di pulau jawa sementara bahan baku sebagian besar di luar jawa, sehingga kontinuitas supply sering terjadi pada umumnya bekerja dibawah kapasitas karena bahan baku yang fluktuatif dan musiman serta tidak adanya jaminan akan ketersediaan bahan baku Problem struktural dan fungsional sosial ekonomi masyarakat perikanan (kemiskinan) yang masih tinggi
21
KELAUTAN ISU
TANTANGAN
Ekonomi kelautan
• Masih banyak pulau-pulau kecil yang belum terkelola dan dimanfaatkan secara optimal • Peraturan tentang perijinan/investasi pulau-pulau kecil dan pesisir untuk wisata bahari belum jelas • Penguatan Regulasi dan sistem perijinan
Tata kelola laut
• Tata ruang laut belum diatur dan rencana zonasi pesisir (amanat UU No 27/2007 dan perubahannya) belum selesai disusun Penyempurnaan regulasi dan Kelembagaan penataan ruang laut
Keamanan laut
• Perundingan batas laut dengan beberapa negara masih belum selesai, terutama dengan 9 negara tetangga • Masih maraknya praktek Illegal fishing • Jumlah hari layar kapal pengawas masih sangat terbatas (hari 90 hari per tahun)
SDM dan Iptek Kelautan
• Kualitas dan kuantitas SDM kelautan yang belum optimal • Kelembagaan pendidikan dan pelatihan • Peningkatan inovasi dan sosialisasi iptek kelautan yang tepat guna.
22
IV. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI JANGKA MENENGAH (RPJMN2015-2019)
23
ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1. PENINGKATAN PRODUKSI IKAN
STRATEGI
a.
b.
Peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya untuk memenuhi kebutuhan domestik dan eksport Pengelolaan usaha perikanan secara berkelanjutan
2. PENINGKATAN KONSUMSI IKAN
a. b.
kampanye gemar makan ikan Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran dalam rangka meningkatkan mutu dan keamanan pangan
3. PENINGKATAN DAYA SAING DAN NILAI TAMBAH
a. b. c.
Peningkatan mutu produk perikanan Pengembangan sistem logistik nasional Peningkatan Utility UPI dan kepastian pasokan bahan baku Pengendalian impor
d. 4. PENGEMBANGAN EKONOMI KELAUTAN (bagian KKP)
a.
b. 5. PENGELOLAAN ASET DAN PERTAHANAN KEAMANAN LAUT(bagian KKP)
a. b. c.
Pendayagunaan pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi untuk meningkatkan keekonomian sd. Kelautan Peningkatan kualitas garam, pengembangan bioteknologi, pengelolaan perikanan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Meningkatkan koordinasi dan kerjasama pengelolaan wilayah laut Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan wilayah laut dan pengamanan wilayah dari pemanfaatan SDK 24 yang merusak
LANJUTAN... ARAH KEBIJAKAN
6. TATA KELOLA
STRATEGI
a. b. c.
7. PENGURANGAN DAMPAK BENCANA PESISIR DAN PENCEMARAN LAUT
a. b.
8. SDM dan IPTEK YANG MENDUKUNG
a.
b. 9. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA PERIKANAN/MASYARAKAT PESISIR
a. b. c.
Pengaturan tata ruang laut Penyelesaian rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesian ocean policy Peningkatan ketahanan masyarakat pesisir terhadap bencana laut dan penanganan pencemaran laut Penanaman mangrove di kawasan pesisir yang rusak Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pengetahuan, terutama terkait dengan peningkatan wawasan bahari dan peningkatan kapasitas masyarakat dengan berorientasi pada permintaan Meningkatkan kemampuan iptek terkait dengan pengelolaan SDK Peningkatan program kehidupan nelayan berbasis usaha perikanan Program perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan, termasuk asuransi, sertifikasi dan sebagainya Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
25
HAL PENTING LAIN 1. Lokus spesifik: a. Berdasar WPP – prioritas difokuskan pada karakteristik WPP b. Perikanan budidaya – daya dukung dan keseimbangan dengan lingkungan (kualitas air) 2. Nilai tambah – pengolahan dan optimalisasi pemanfaatan bahan dan nirlimbah 3. Kerangka kelembagaan dan pendanaan: a. Mekanisme kerjasama K/L lain dan Pemda b. Pemisahan pendanaan swasta-pemerintah c. Indikator kinerja: output-outcome. 4. Sistem industri dan logistik perikanan (rantai perikanan, hulu hilir). 5. Hasil perikanan lain – untuk pendapatan dan kesejahteraan 6. Pemanfaatan wilayah konservasi – wisata bahari dan biodiversity laut 7. Pemantapan produksi garam nasional 26
IV. RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2015
27
RKP 2015 1.
2. 3.
Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya. Yang dimaksud dengan RKP danRAPBN tahun pertama adalah RKP dan RAPBN tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025. RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya.
28
ARAH KEBIJAKAN RKP 2015 1. Ketahanan pangan dan gizi pemenuhan sumber protein masyarakat dari ikan. 2. Peningkatan daya saing produk perikanan diversifikasi produk, hilirisasi, peningkatan mutu, penyempurnaan sistem perkarantinaan. 3. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan pendayagunaan pulau-pulau kecil dan keanekaragaman hayati untuk keekonomian. 4. Konservasi/rehabilitasi kawasan perairan dan optimalisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. 5. Penguatan SDM dan pemanfaatan Iptek tepat guna dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan. 29
SASARAN RKP 2015 (Perpres No. 39/2013 tentang RKP 2014) 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Produksi perikanan tangkap dan budidaya sebesar 26,9 juta ton Peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) menjadi 112. Peningkatan nilai ekspor produk perikanan sebesar US$ 5,2 miliar. Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat sebesar 39,00 kg/kapita. Produksi garam sebesar 3,3 juta ton. Peningkatan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan sebesar 4,7 juta ha. 7. Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola sebanyak 50 pulau. 8. Peningkatan cakupan wilayah pengelolaan perikanan yang terawasi dari illegal fishing 9. Penolakam ekspor hasil perikanan per negara mitra sebanyak <=10 kasus 10. Pengembangan SDM kelautan dan perikanan serta Iptek yang tepat guna. 30
TINDAK LANJUT • Dalam rangka penyusunan RPJMN2015-2019 dan RKP 2015, masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk penyempurnaan perencanaan ke depan • Diperlukan penentuan sasaran dan strategi yang konkret, serta identifikasi lokasi prioritas • Penyusunan Rancangan teknokratik RPJMN 2015-2019 dan Rancangan Awal RKP 2015 pada Januari-Februari 2014 • Penyiapan untuk pertemuan trilateral meeting, musrenbangnas pada Maret-April 2014 31
TERIMA KASIH
32
