PANDUAN RAPAT KOORDINASI KELOMPOK KERJA AKREDITASI PNF PROVINSI TAHUN 2015
BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL 2015
KATA PENGANTAR RAKOR POKJA AKREDITASI PNF PROVINSI SE-INDONESIA Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Nonformal (PNF) merupakan salah satu jalur pendidikan nasional dan karena itu diperlakukan setara dengan Pendidikan Formal. Pendidikan Nonformal, sebagai bagian dari lingkup pembelajaran sepanjang hayat (long life learning) di Indonesia telah menunjukan perannya di dalam pengembangan sumber daya manusia yang produktif dan kompetitif. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Program dan Satuan PNF harus diakreditasi sebagai bagian dari upaya peningkatan dan sekaligus penjaminan mutu pendidikan oleh pemerintah. Pelaksanaan akreditasi PNF ini ditugaskan kepada Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN-PNF) dengan ketentuan tatalaksana akreditasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.59 Tahun 2012. Sejak akreditasi PNF dimulai pada tahun 2008, jumlah program dan satuan PNF yang sudah dinilai akreditasinya dibandingkan dengan jumlah Satuan PNF yang ada dan bertumbuh dengan pesat baru meliputi 2,5% dari total populasi PNF di Indonesia. Tantangan ini akan lebih besar lagi bila keberadaan Program dan Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA) juga ditetapkan sebagai sasaran akreditasi BAN-PNF. Dengan keterbatasan yang ada perlu dikembangkan konsep akreditasi yang efektif dan efisien, yang lebih memberikan harapan untuk tercapainya tujuan peningkatan mutu PNF dengan memanfaatkan semua potensi partisipasi yang ada. Pengembangan Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi BAN-PNF melalui pemberlakuan Instrumen Akreditasi yang bersifat generik merupakan salah satu pendekatan untuk mengembangkan layanan program dan satuan yang diakreditasi BAN-PNF. Selain itu keberadaan Pokja Akreditasi PNF Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana yang diatur dalam Permendikbud No.59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional (Pasal 13) merupakan sebuah potensi yang bisa dikembangkan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi akreditasi. Dengan disain pendelegasian sebagian kewenangan untuk Pokja Akreditasi PNF Provinsi untuk melakukan beberapa tahapan akreditasi melalui koridor dan rambu-rambu yang diberikan BAN-PNF Pusat, sangat diharapkan upaya meningkatkan jangkauan layanan akreditasi PNF semakin luas dan mampu menjangkau populasi PNF secara nasional. Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi PNF Provinsi ini merupakan wahana mengevaluasi diri/introspeksi sejauh mana Pokja yang sudah terbentuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Pokja Akreditasi PNF yang telah disampaikan pada peserta Rakor Pokja Tahun 2014 dan mempersiapkan Pokja Provinsi untuk bersiap menerima penugasan lanjut yang lebih luas. Akhirnya, semoga Rapat Koordinasi ini dapat menghasilkan rekomendasi penting serta kesepakatan dan komitmen untuk meningkatkan sinergi pencapaian Akreditasi PNF di seluruh Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya dan meridhoi upaya kita bersama. Amiin. Jakarta, 10 Februari 2015 Ketua BAN-PNF,
Dr.Ing.Ir.Boedi Darma Sidi,MSA.
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI A. PENDAHULUAN B. TUJUAN C. MATERI DAN NARASUMBER D. PELAKSANAAN KEGIATAN E. PESERTA KEGIATAN F. PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN: 1) JADWAL KEGIATAN 2) STRUKTUR ORGANISASI BAN-PNF PERIODE 2012-2017
A. PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, akreditasi dilakukan oleh pemerintah dan lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi. Lembaga pelaksana akreditasi pendidikan nonformal yang dilakukan pemerintah dilaksanakan oleh BAN-PNF berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional serta Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012, tentang pengangkatan anggota BAN-PT, BAN-S/M dan BAN-PNF periode 2012-2017.
Sejak awal tahun 2008 pelaksanaan Akreditasi PNF menggunakan 14 instrumen akreditasi program dan 3 instrumen akreditasi satuan/lembaga. Pada 28 Agustus 2014 BAN-PNF memberlakukan 3 Instrumen Akreditasi PAUD, LKP dan PKBM dan dengan demikian 17 Instrumen Akreditasi lama menjadi tidak berlaku. Sampai dengan 31 Desember 2014, secara bertahap telah diakreditasi 4.267 program dan satuan PNF dari 33 provinsi, serta surveilen terhadap 900 program dan satuan PNF yang telah terakreditasi. Pelaksanaan akreditasi ini melibatkan 920 orang asesor BAN-PNF di seluruh Indonesia. Pencapaian di atas dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:
TAHUN
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Penilaian Akreditasi yang dilakukan
565
560
1215
800
900
900
920
Permohonan Akreditasi
83
1.303
1452
5.950
1653
2900
1274
300
300
100
100
100
Surveilen/Monev
Data di atas menggambarkan bahwa alokasi sasaran akreditasi setiap tahunnya sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah populasi program dan satuan PNF yang tersebar di seluruh Indonesia.
Karena itu keberadaan Kelompok Kerja Akreditasi PNF Provinsi
memegang peranan penting dalam membantu BAN-PNF Pusat dalam pencapaian tujuan akreditasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sampai saat ini peran Kelompok Kerja Akreditasi PNF masih terbatas dalam tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Pokja
Akreditasi PNF Provinsi yang disampaikan pada Rakor Pokja Tahun 2014 pada seluruh peserta yang hadir, yaitu: 1) Membantu persiapan pelaksanaan akreditasi: a. Mengkoordinasikan
pendaftaran
dan
pemeriksaan
kelengkapan
berkas
permohonan akreditasi serta pengiriman berkas (instrumen dan dokumen kelengkapannya) ke BAN-PNF. b. Bekerjasama dengan Forum/Asosiasi Asesor dalam membantu peningkatan kompetensi asesor akreditasi PNF di provinsi. c. Melaksanakan fungsi kesekretariatan Pokja Akreditasi PNF 2) Membina mutu PNF Provinsi terkait dengan akreditasi: a. Melakukan Sosialisasi Akreditasi termasuk Lokakarya dan Bimbingan Teknis persiapan akreditasi PNF. b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program atau satuan PNF yang sudah terakreditasi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya BAN-PNF dibantu oleh Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Gubernur (Pasal 13 Ayat 5) dan Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana untuk membantu pelaksanaan akreditasi pendidikan nonformal (Pasal 13 Ayat 7). Mengingat pentingnya peran Pokja Akreditasi PNF Provinsi, maka perlu segera didorong untuk mendirikan POKJA di 34 provinsi yang ada di Indonesia dengan SK Gubernur, dan bantuan operasionalnya melalui APBD Provinsi, mengingat Pokja Akreditasi PNF baru terbentuk di 30 provinsi, dengan 18 Pokja sudah dengan SK Gubernur, 12 Pokja dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan 4 Provinsi belum terbentuk. Berdasarkan uraian di atas dilakukan pengembangan kebijakan akreditasi program dan satuan pendidikan nonformal berupa inisiasi pembentukan Pokja Akreditasi PNF di Provinsi yang belum terbentuk, memastikan efektifitas pelaksanaan 6 tugas dan fungsi yang sudah diberikan sejak tahun 2013 dan penyiapan pokja yang sudah berkinerja untuk perluasan kewenangan membantu tahapan pelaksanaan akreditasi beserta sharing pembiayaan operasionalnya.
B. Tujuan 1.
Menghasilkan rekomendasi pokja yang sudah berkinerja untuk perluasan kewenangan membantu pelaksanaan akreditasi beserta sharing pembiayaannya.
2.
Terbentuknya Kelompok Kerja Akreditasi PNF di seluruh provinsi di Indonesia yang mampu berkinerja secara efektif.
C. Materi dan Narasumber Panel I: Kebijakan dalam Akreditasi PNF 1. Kebijakan Kemdikbud tentang Akreditasi PNF berkaitan dengan target dan sasaran akreditasi PNF berikut sistem pembiayaannya (disampaikan Kabalitbang Kemdikbud). 2. Kebijakan Ditjen PAUD & Dikmas terkait Pembinaan PNF dan penyelarasan antara evaluasi/penilaian kinerja lembaga dengan akreditasi Program dan Satuan PNF (disampaikan Plt.Ditjen PAUD & Dikmas Kemdikbud). 3. Pengembangan Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi BAN-PNF 2015 (disampaikan Ketua BAN-PNF).
Panel II: Best Practice untuk Referensi Pelaksanaan Akreditasi PNF tahun 2015 1. Perkembangan Revisi kedua atas PP No.19 Tahun 2015 tentang SNP dan Implikasinya pada Akreditasi TK/RA, Berdirinya BAP dan Kolaborasi Pembiayaan Akreditasi oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi (disampaikan oleh Sesbalitbang Kemdikbud) 2. Best Practice Kolaborasi Akreditasi BAN-S/M dengan BAP-S/M (disampaikan Ketua BAN-S/M) 3. Best Practice Kolaborasi Dinas Pendidikan dan Pokja Akreditasi PNF Provinsi Banten (disampaikan oleh Kadisdikprov Banten dan Ketua Pokja Provinsi Banten) 4. Best Practice Kolaborasi Dinas Pendidikan dan Pokja Akreditasi PNF Provinsi Jawa Tengah (disampaikan oleh Kadisdikprov Jawa Tengah dan Ketua Pokja Provinsi Jawa Tengah) Sidang Komisi I: Penguatan kelembagaan untuk kesiapan Pokja Provinsi dalam melaksanakan tahapan akreditasi di provinsi di tahun 2015 (diikuti 18 Provinsi yang sudah memiliki SK Gubernur). Sidang Komisi II: Evaluasi diri atas kesiapan Pokja Provinsi untuk pengembangan kelembagaan lebih lanjut (diikuti 16 Provinsi yang belum memiliki SK Gubernur).
D. PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Metode Pelaksanaan Rapat koordinasi BAN PNF ini di laksanakan dengan diskusi panel dan diskusi kelompok (dalam komisi) yang akan membahas materi dari narasumber untuk dirumuskan menjadi Rekomendasi dan Kesepahaman Bersama Rakor Pokja Akreditasi PNF Provinsi Tahun 2015. 2.
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan di Hotel Salak Bogor, pada Kamis-Sabtu, 19-21 Februari 2015
E.
PESERTA KEGIATAN Narasumber, Penyaji dan Peserta Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Akreditasi PNF Provinsi berjumlah 115 orang yang terdiri atas: 1. Kabalitbang dan Plt.Dirjen PAUD & Dikmas (2 orang) 2. Sesbalitbang, Ketua BAN-S/M, Kadisdikprov Banten, Ketua Pokja Banten, Kadisdikprov Jawa Tengah, Ketua Pokja Provinsi Jawa Tengah (6 orang) 3. Anggota BAN-PNF (12 Orang) 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi (33 Orang) 5. Ketua Pokja Akreditasi PNF Provinsi (33 Orang) 6. Unsur PP-PAUDNI & BP-PAUDNI di 8 Regional (16 orang) 7. Sekretariat BAN-PNF (19 Orang)
F.
PENUTUP Panduan Rakor Pokja Akreditasi PNF Tahun 2015 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Semoga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan hasil yang diharapkan.
LAMPIRAN JADWAL KEGIATAN RAPAT KOORDINASI POKJA AKREDITASI PNF PROVINSI 2015 Hari Pertama, Kamis 19 Februari 2015 NO
WAKTU
KEGIATAN
PANITIA PELAKSANA
1
14.00 – 17.00
Check-in dan Registrasi
Panitia
2
17.00 – 19.30
Ishoma
Panitia
3
19.30
Acara Pembukaan dimulai
MC
4
19.30 – 19.40
Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya
Dirigen
5
19.40 – 20.00
Laporan Ketua Panitia oleh Prof. Dr. Yatim Riyanto, M.Pd.
MC
6
20.00 – 21.30
Pembukaan sekaligus penyampaian materi tentang Kebijakan Kemdikbud terkait Akreditasi PNF dan tanya-jawab oleh Kepala Balitbang Kemdikbud (Prof. Dr. Furqon, M.Pd.)
Pendamping : Ketua BAN-PNF Sekretaris BAN-PNF Komisi Renbang
7
21.30 – 21.40
Doa
Panitia
8
21.40 – 22.00
Pengantar materi kegiatan
Perdana Afif Luthfy,MT
9
22.00
ISTIRAHAT
Hari Kedua, Jumat 20 Februari 2015 NO
WAKTU
1.
08.00 – 10.00
KEGIATAN Panel I: 1. Kebijakan Ditjen PAUD & Dikmas terkait Akreditasi PNF
NARASUMBER Plt.Dirjen PAUD & Dikmas Dr.Taufik Hanafi
2. Perkembangan Revisi kedua atas PP No.19 Tahun 2015 tentang SNP dan Implikasinya pada Akreditasi TK/RA, Berdirinya BAP dan Kolaborasi Pembiayaan Akreditasi oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi
Sesbalitbang Kemdikbud Ir.Dadang Sudiyarto,MA.
3. Mekanisme Akreditasi BAN-PNF Tahun 2015
Ketua BAN-PNF Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA. Moderator: Prof. Dr. Yatim Riyanto, M.Pd.
2.
10.00 – 10.15
Rehat Kopi
Panitia
NO 3.
WAKTU 10.15 – 12.00
KEGIATAN
NARASUMBER
Panel II: 1. Best Practice Kolaborasi Akreditasi BAN-S/M dengan BAP-S/M
Ketua BAN-S/M Dr.H.Abdul Mu’ti,M.Ed.
2. Best Practice Kolaborasi Dinas Pendidikan dan Pokja Akreditasi PNF Provinsi Banten
Kadisdikprov Banten Ketua Pokja Banten
3. Best Practice Kolaborasi Dinas Pendidikan dan Pokja Akreditasi PNF Provinsi Jawa Tengah
Kadisdikprov Jateng Ketua Pokja Jateng Moderator: Perdana Afif Luthfy, MT
3. 4.
12.00 – 13.00 13.30 – 16.30
Ishoma Sidang Kelompok
Panitia
Sidang Komisi I: Penguatan kelembagaan untuk kesiapan Pokja Provinsi dalam melaksanakan tahapan akreditasi di provinsi pada tahun 2015 (diikuti 19 Provinsi yang sudah memiliki SK Gubernur)
Penyaji : Boedi Darma Sidi Perdana Afif Luthfy Betty Kastiawati Sabana, M.Pd. Dr.(Cand) Yasmine Yessy Gusman, SH, MBA Dr.Djauzi Moezakir Ir. H. Moch.Ilyas Hs
Sidang Komisi II: Evaluasi diri atas kesiapan Pokja Provinsi untuk pengembangan kelembagaan lebih lanjut (diikuti 15 Provinsi yang belum memiliki SK Gubernur)
Penyaji : Prof.Dr.Yatim Riyanto,M.Pd. Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si. Dr. Ari Fadiati, M.Si. Dr. Hj. Nurlaila Mei Tientje, M.Pd Dr. Suwandi, M.Psi. Panitia
6.
16.30 -16.45
Istirahat
7.
16.45 – 17.00
Tim Perumus masingmasing Komisi
8
17.00 – 19.00
Perumusan Rekomendasi Sidang Komisi Oleh Anggota BAN-PNF Ishoma
9.
19.00 – 22.00
Penyajian Hasil Rumusan Rekomendasi Sidang Komisi I dan II
Tim Perumus Moderator: Prof.Dr.Ir. Netti Herawati, M.Si.
Hari Ketiga, Sabtu 21 Februari 2015 NO
WAKTU
1.
08.30 – 09.50
KEGIATAN Penutupan
NARASUMBER Ketua BAN-PNF Pendamping: Anggota BAN-PNF
2.
09.50 – 10.00
Doa
Panitia
3.
10.00 – 12.00
Administrasi & Check Out
Panitia
LAMPIRAN STRUKTUR ORGANISASI BAN-PNF PERIODE 2012-2017
1. Ketua
: Dr.Ing.Ir.Boedi Darma Sidi, MSA.
2. Sekretaris
: Perdana Afif Luthfy, ST, MT.
3. Komisi Perencanaan dan Pengembangan - Prof. Dr. Yatim Riyanto, M.Pd. - Ir. H. Mochammad Ilyas Hs. 4. Komisi Pelaksanaan Akreditasi - Yasmine Yuliantina Yessy Gusman, SH, MBA. - Betty Kastiawati Sabana, M.Pd. 5. Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor - Prof. Dr. Ir. Hj. Netti Herawati, M.Si. - Dr. Ari Fadiati, M.Si. 6. Komisi Sistem Informasi Manajemen Akreditasi
-
Prof. Drs. Dewa Komang Tantra, M.Sc, Ph.D. Dr. Hj. Nurlaila Nuzulul Qur’any Mei Tientje, M.Pd.
7. Komisi Sistem Penjaminan Mutu - Dr. Suwandi, M.Psi. - Dr. Djauzi Moedzakir, MA.
