PUTUSAN Nomor : 306 / PDT / 2015 / PT MDN.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam 1.BENNY HALIM, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Asia/Bakaran Batu No.99 F/101 N Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING – I semula PELAWAN - I ; 2.LIM SAE TEN, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan ikut suami, bertempat tinggal di Jl. Asia/Bakaran Batu No.99 F/101 N Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING- II semula PELAWAN - II. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.LEO SEMBIRING, SH., & SUPLINTA GINTING, SH,
Advokat - Penasihat Hukum pada Law Office
A.LEO SEMBIRING, SH & REKAN di Jl.Pijer Podi No.30 A, Padang Bulan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Pebruari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Pebruari 2014, No.339/Penk/2014/PN.Mdn ; -----------------------------------
lawan
-------------------------------------
AI LING, perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl.Pukat II No.10 Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING ,semula TERLAWAN ;
-2Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca berkas perkara Nomor :306/PDT/2015/PT.MDN dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 66 / Pdt.G / 2014 / PN.Mdn tanggal 11 Juni 2014 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanannya tanggal 13 Pebruari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam Register Nomor 66 /Pdt.G/2014/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Bahwa Pelawan I dan Pelawan II adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan Rumah Toko di atasnya yang setempat terletak di Jl. Asia No. 99F/101 N, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1607/Sei Rengas II (eks. HGB No. 1352 terdaftar atas nama PELAWAN I) selanjutnya disebut sebagai OBJEK PERKARA; Bahwa ternyata atas OBJEK PERKARA tersebut, telah diterbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 67/Eks/2013/174/Pdt.G/2009/PN.Mdn bertanggal 28 Januari 2014 jo. Berita Acara Sita Eksekusi No. 67/Eks /2013/ 174 /Pdt.G / 2009/PN.Mdn bertanggal 04 Pebruari 2014 yang merupakan proses pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 174/Pdt.G/2009/PN.Mdn bertanggal 19 Nopember 2009, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 392/PDT/2010/PT.MDN bertanggal 06 April 2011, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 83 K/Pdt/2012 bertanggal 01 Agustus 2012 berikut pertimbangan dan isinya, dan juga berkaitan dengan Register Perkara No. 338/Pdt.G/2004/PN. Mdn; Bahwa Penetapan tersebut didasarkan pada Surat Permohonan Eksekusi bertanggal 13 Januari 2014 yang dimohonkan oleh TERLAWAN;
-3Bahwa ternyata Objek Perkara tersita a quo berkaitan erat pula dengan perkara lainnya dengan pihak yang berbeda sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 467/Pdt.G/2000/PN.Mdn bertanggal 28 Agustus 2001, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 197/PDT/2002/PT.MDN bertanggal 12 Agustus 2002, jo. Putusan Mahkamah Agung Ri No. 2367 K/Pdt/2003 bertanggal 26 Juli 2006 yang saat ini masih dalam proses Pemeriksaan di tingkat Peninjauan Kembali; Bahwa menurut hemat PELAWAN I dan II, Penetapan a quo adalah penetapan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dengan dasar fakta yuridis yang akan diuraikan sebagai berikut: 1. Bahwa atas objek perkara hingga saat ini masih melekat status tersita dalam hal ini Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam perkara lain; -
Bahwa adalah fakta hukum terhadap Objek perkara telah diletakkan Sita Jaminan
(Conservatoir
Beslag)
sebagaimana
Penetapan
No.
467/Pdt.G/2000/PN.Mdn bertanggal 18 Desember 2000 jo. Berita Acara Penyitaan jaminan (Conservatoir Beslag) No. 467/Pdt.G/2000/PN. Mdn bertanggal 15 Januari 2001; -
Bahwa dasar Penetepan Sita tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 467/Pdt.G/2000/PN.Mdn bertanggal 28 Agustus 2001, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 197/PDT/2002/PT.MDN bertanggal 12 Agustus 2002, jo. Putusan Mahkamah Agung Ri No. 2367 K/Pdt/2003 bertanggal 26 Juli 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap;
-
Bahwa salah satu amar putusan akhir yang tertuang di dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2367 K/Pdt/2003 bertanggal 26 Juli 2006 adalah “Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Januari 2001”.
-4-
Bahwa dengan demikian Pengangkatan Sita berdasarka Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri
Medan
tanggal
05
Agustus
2002,
No.
467/PDt.G/PN.Mdn Jo. Berita Acara Pengangkatan/Pencabutan Sita Jaminan tanggal 9 September 2002, yang pada pokoknya telah mengangkat Sita Jaminan terhadap objek perkara yang telah diletakkan menjadi tidak sah; -
Bahwa sangat jelas dan tegas Putusan Mahkamah Agung RI No. 2367 K/Pdt/2003 bertanggal 26 Juli 2006 adalah “Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Januari 2001”secara tegas menghidupkan dan mengesahkan kembali Sita Jaminan yang telah diletakkan
dalam
perkara
tersebut
sehingga
tiada
alasan
untuk
mempertimbangkan bahwa Pengangkatan Sita Jaminan tersebut adalah sudah sah; -
Bahwa tentunya secara hirarkis, amar putusan Mahkamah Agung tersebut adalah amar yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh Hirarkis bawahan yang dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan Negeri Medan;
-
Bahwa demikian dengan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Medan a quo telah membuat pertimbangan yang salah sebagaimana Penetapannya pada halaman 9 alinea ke-4 yang berbunyi “Menimbang, bahwa objek perkara tersebut adalah objekyang sama dengan objek dalam perkara Reg No.
174/Pdt.G/2009/PN.MDn,
yang
akan
dilaksanakan
Eksekusi
Pengosongan sehingga telah dapat diletakkan sita Eksekusi; -
Bahwa
sangat
jelas
Penetapan
tersebut
sama
sekali
tidak
mempertimbangkan Amar Putusan Mahkamah Agung yang mengesahkan Sita Jaminan sebagaimana Berita Acara Sita bertanggal 15 Januari 2001 tersebut atau dengan kata lain, Ketua Pengadilan Negeri Medan telah mengangkangi Putusan Mahkamah Agung yang berakibat hilangnya
-5kepastian Hukum dalam perkara-perkara terkait sehubungan dengan objek perkara dalam perkara awal; -
Bahwa oleh karena secara juridis atas objek sita masih melekat Sita Jaminan berdasarkan Penetapa bertanggal 18 Desember 2000 No. 467/Pdt.G/2000/PN.Mdn, Jo. Berita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 15 Januari 2001 yang telah dikuatkan dan disahkan oleh Putusan akhir Perkara No. 467/Pdt.G/2000/PN.Mdn melalui Putusan Mahkamah Agung RI No. 2367 K/Pdt/2003 bertanggal 26 Juli 2006, maka Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri
Medan
No.
67/Eks/2013/174/Pdt.G/2009/PN.Mdn
bertanggal 28 Januari 2014 jo. Berita Acara Sita Eksekusi No. 67/Eks/2013/174/Pdt.G/2009/PN.Mdn bertanggal 04 Pebruari
2014
menjadi tidak sah dan harus diangkat karena melanggar Prinsip Sita diatas Sita terhadap satu Objek yang sama; -
Bahwa dengan demikian secara konklusif, Putusan perkara Reg No. 174/Pdt.G/2009/PN.Mdn beserta seluruh putusan turutannya menjadi putusan yang NON-EKSEKUTABLE;
2. Bahwa atas objek perkara hingga saat ini masih ada pihak ketiga yang menyewa sehingga Penetapan dan Pelaksanaan Eksekusi tidak dapat dikenakan kepadanya; -
Bahwa perlu diperhatikan dan dianalisa amar putusan berkenaan dengan dasar putusan yang eksekutable dalam putusan tersebut dimana secara rinci dalam amar putusan tersebut menyebutkan “Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan Kepada PENGGUGAT tanah berikut bangunan diatasnya……dst”
-
Bahwa dalam amar tersebut variabel utama yang terhukum hanya terbatas pada Para TERGUGAT (ic. Pelawan I dan II) sehingga putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekusi terhadap pihak ketiga yang saat ini sebagai penyewa yang sah atas objek perkara;
-6-
Bahwa dengan demikian putusan tersebut menjadi masuk kategori noneksekutable;
-
Bahwa atas dasar tersebut pelaksanaan eksekusi a quo menjadi tidak sah dan tidak berkekuatan huhum;
3. Bahwa atas perkara terlawan (ic. Register Perkara No. 174/Pdt.G/2009/PN. Mdn tersebut) masih dalam proses Pemeriksaan di tingkat Peninjauan Kembali; -
Bahwa atas putusan Mahkamah Agung RI No. 83 K/Pdt/2002 tersebut PELAWAN I dan II telah mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan
Kembali
sebagaimana
Akta
Peninjauan
Kembali
No.
23/PK/PM/PDT/2013/PN.Mdn bertanggal 02 Oktober 2013; -
Bahwa upaya hukum tersebut tentunya harus menjadi pertimbangan dengan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penetapan pelaksanaan eksekusi a quo;
4. Bahwa atas
perkara 338/Pdt.G/2004/PN. Mdn yang merupakan perkara
terkait pelaksanaan eksekusi terindikasi pemalsuan dan sedang dalam proses penyidikan di Kepolisian; -
Bahwa
terhadap
putusan
Pengaduilan
Negeri
Medan
No.
338/Pdt.G/2004/PN.Mdn diduga telah terjadi tindak pidana pemalsuan yang saat ini sedang dalam proses penyidikan di POLDA SUMUT dengan dasar Laporan Polisi Nomor STTLP/8871/IX/2013/SPKT III bertanggal 05 September 2013. -
Bahwa indikasi dugaan tersebut semakin kuat dengan rekomendasi Mahkamah Agung untuk memeriksa dan respon dari Ketua Pengadilan Tinggi melalui suratnya Nomor W2.U/056/PW./III/2007 bertanggal 16 maret 2007 yang berjanji akan melakukan tindakan tegas terhadap terlapor;
-7Bahwa atas dasar fakta tersebut di atas, maka sangat berdasar bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk lebih dahulu memberi putusan Provisinil sebagai berikut: DALAM PROVISI: 1. Menunda pelaksanaan Eksekusi atas objek perkara hingga ada putusan yang berkekuatan hukum dalam perkara aquo; 2. Menghukum TERLAWAN dan dan orang-orang atau Badan-Badan Hukum lainnya atau pihak manapun untuk menaati putusan provisionil a quo sebelum ada Putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap ; 3. Menghukum Terlawan dan orang-orang atau Badan-Badan Hukum lainnya atau pihak manapun untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk setiap harinya tidak mematuhi Putusan Provisionil dalam perkara ini ; Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dan oleh karena objek perkara perlawanan ini terikat kepentingan hukum dengan Pelawan I dan Pelawan II sebagaimana dalil terdahulu, dan secara khusus ada penyimpangan penerapan hukum, maka sangat beralasan bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Pelawan I dan Pelawan II adalah Pelawan yang baik dan benar ; Bahwa sebagaimana dalil-dalil terdahulu dimana telah diterbitkannya Penetapan Sita No. 467/Pdt.G/2000/PN.Mdn bertanggal 18 Desember 2000 jo. Berita Acara Penyitaan jaminan (Conservatoir Beslag) No. 467/Pdt.G/2000/PN. Mdn bertanggal 15 Januari 2001 yang telah dikuatkan dan disahkan oleh Putusan akhir Perkara No. 467/Pdt.G/2000/PN.Mdn melalui Putusan Mahkamah Agung RI No. 2367 K/Pdt/2003 bertanggal 26 Juli 2006, maka sangat berdasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Penetapan Sita No. 467/Pdt.G/2000/PN.Mdn bertanggal 18 Desember 2000 jo. Berita
-8Acara Penyitaan jaminan (Conservatoir Beslag) No. 467/Pdt.G/2000/PN. Mdn bertanggal 15 Januari 2001; Bahwa
oleh
karena
Penetapan
Ketua
Pengadilan
Negeri
Medan
No.
67/Eks/2013/174/Pdt.G/2009/PN.Mdn bertanggal 28 Januari 2014 jo. Berita Acara Sita Eksekusi No. 67/Eks/2013/174/Pdt.G/2009/PN.Mdn bertanggal 04 Pebruari 2014 tersebut telah melanggar hukum dan prinsip kehati-hatian maka maka sudah berdasar untuk menyatakan Penetapan No. 67/Eks/2013/174/Pdt.G/2009/PN. Mdn adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; Bahwa oleh karena itu berdasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 174/Pdt.G/2009/PN.Mdn bertanggal 19 Nopember 2009, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 392/PDT/2010/PT.MDN bertanggal 06 April 2011, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 83 K/Pdt/2012 bertanggal 01 Agustus 2012 merupakan Putusan yang bersifat Non-Eksekutable; Bahwa dengan tidak sah dan tidak berkekuatan hukumnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 67/Eks/2013/174/Pdt.G/2009/PN.Mdn bertanggal 28 Januari
2014
jo.
Berita
Acara
Sita
Eksekusi
No.67/Eks/2013/174/Pdt.G/
2009/PN.Mdn bertanggal 04 Pebruari 2014, tersebut maka sangat berdasar pula bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk Memerintahkan Jurusita Pada Pengadilan Negeri Medan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi yang telah diletakkan yang didasarkan pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 67/Eks/2013/174/Pdt.G/2009/PN.Mdn bertanggal 28 Januari
2014
jo.
Berita
Acara
Sita
Eksekusi
No.
67/Eks/2013/174/Pdt.G/2009/PN.Mdn bertanggal 04 Pebruari 2014;
Bahwa Perlawanan ini diajukan dengan Bukti-bukti atau fakta-fakta hukum yang mempunyai nilai kekuatan bukti yang sempurna, oleh karena itu sangat beralasan
-9secara hukum untuk menyatakan Putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (Uit Voer baar bijvoorraad) meskipun Terlawan melakukan upaya hukum terhadapnya; Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, Pelawan I dan II memohon kehadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dan bersidang di Pengadilan Negeri Medan pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu, dan untuk selanjutnya memberikan putusan dengan Amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut ; Mengabulkan Perlawanan yang diajukan Pelawan I dan Pelawan II untuk seluruhnya ; 1. Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II sebagai Pelawan yang baik dan benar ; 2. Menyatakan Penetapan Sita No. 467/Pdt.G/2000/PN.Mdn bertanggal 18 Desember 2000 jo. Berita Acara Penyitaan jaminan (Conservatoir Beslag) No. 467/Pdt.G/2000/PN. Mdn bertanggal 15 Januari 2001 adalah sah dan berkekuatan hukum; 3. Menyatakan
Penetapan
Ketua
Pengadilan
Negeri
Medan
No.
67/Eks/2013/174/Pdt.G/2009/PN.Mdn bertanggal 28 Januari 2014 jo. Berita Acara Sita Eksekusi No. 67/Eks/2013/174/Pdt.G/2009/PN.Mdn bertanggal 04 Pebruari 2014 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 4. Memerintahkan Jurusita pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi yang telah diletakkan sebagaimana Penetapan
Ketua
Pengadilan
Negeri
Medan
No.
67/Eks/2013/174/Pdt.G/2009/PN.Mdn bertanggal 28 Januari 2014 jo. Berita Acara Sita Eksekusi No. 67/Eks/2013/174/Pdt.G/2009/PN.Mdn bertanggal 04 Pebruari 2014;
- 10 5. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 174/Pdt.G/2009/PN.Mdn bertanggal 19 Nopember 2009, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 392/PDT/2010/PT.MDN bertanggal 06 April 2011, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 83 K/Pdt/2012 bertanggal 01 Agustus 2012 adalah putusan yang tidak dapat dieksekusi (NON-EKSEKUTABLE) ; 6. Menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi apapun terhadap objek perkara hingga ada Putusan Pengadilan terhadap perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ; 7. Menghukum TERLAWAN dan pihak lainnya untuk tunduk dan taat pada putusan ini ; 8. Menyatakan Putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (Uit Voer baar bijvoorraad); 9. Menghukum TERLAWAN untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; Menimbang,
bahwa
terhadap
Perlawanan
Pelawan, Tergugat
telah
mengajukan jawaban tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut: -
Bahwa, Terlawan membantah pernyataan tentang Pelawan adalah pemilik sah tanah berikut rumah yang ada diatasnya terletak di Jl.Asia / Bakaran Batu No.99 F / 101 N Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sesuai Sertifikat/Tanda Bukti Hak No.1607/ Sei Rengas II. Karena sesungguhnya para Pelawan adalah pihak yang tidak berhak atas tanah dan rumah tersebut di atas sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.174/Pdt.G/2009/PN-Mdn
tanggal
19
Nopember
2009
jo
Putusan
Pengadilan Tinggi Medan No.392/PDT/2010/PT.Mdn tanggal 06 April 2011 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.83 K/Pdt/2012 tanggal 01 Agustus 2012.
- 11 -
Bahwa, dengan demikian dan oleh karena itu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 67/Eks/2013/174/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 28 Januari 2014 tentang pelaksanaan Sita Eksekusi (executorial beslag) atas tanah dan rumah terletak di
Jl.Asia / Bakaran Batu No.99 F / 101 N Kelurahan Sei
Rengas II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sesuai Sertifikat/Tanda Bukti Hak No.1607/ Sei Rengas II, adalah sah dan berkekuatan hukum. -
Bahwa, tidak benar objek perkara yang akan dieksekusi hingga saat ini masih diletak sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara lain. Karena sita yang diletakkan berdasarkan Penetapan Sita Jaminan (conservatoir beslag) No.467//Pdt.G/2000/ PN.Mdn
tanggal
18 Desember 2000 jo Berita Acara
Penyitaan Jaminan tanggal 15 Januari 2001 sebagaimana diutarakan oleh Pelawan, sesungguhnya telah diangkat berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No.467//Pdt.G/2000 /PN.Mdn tanggal 05 Agustus 2002 jo Berita Acara Pengangkatan/Pencabutan Sita Jaminan tangga 9 September 2002, yang pada pokoknya telah mengangkat Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap objek perkara. -
Bahwa, kalau Pelawan keberatan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No.467//Pdt.G/2000 /PN.Mdn tanggal 05 Agustus 2002
jo
Berita Acara Pengangkatan/Pencabutan Sita Jaminan tanggal 9 September 2002, yang pada pokoknya telah mengangkat Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap objek perkara, seharusnya Pelawan dapat mengajukan gugatan untuk pembatalan terhadap penetapan dimaksud ke Pengadilan Negeri Medan. -
Bahwa, hingga saat ini Pelawan maupun pihak Ketiga yang pernah menyewa objek perkara, sama sekali tidak ada yang menggugat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No.467//Pdt.G/2000 /PN.Mdn tanggal 05 Agustus 2002
jo Berita Acara Pengangkatan/ Pencabutan Sita Jaminan tanggal 9
September 2002 tersebut di atas. Sehingga dari dan oleh karena itu
- 12 Penetapan
Ketua
Pengadilan
Negeri
Medan
No.
67/Eks/2013/
174/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 28 Januari 2014 tentang pelaksanaan Sita Eksekusi (executorial beslag) adalah sah dan berkekuatan hukum. -
Bahwa, tidak benar atas objek perkara hingga saat ini masih ada pihak Ketiga yang menyewa dan tidak benar ada pihak lain yang berkaitan dengan perkara aquo. Terbukti hingga saat ini tidak ada satupun pihak Ketiga yang mengajukan keberatan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 67/Eks/2013/ 174/Pdt.G/2009/ PN.Mdn tanggal 28 Januari 2014 tentang pelaksanaan Sita Eksekusi (executorial beslag). Sehingga dengan demikian dan oleh karena itu pelaksanaan eksekusi sesuai penetapan tersebut di atas adalah sah dan berkekuatan hukum.
-
Bahwa, perlawanan dalam perkara aquo sama sekali bukan diajukan oleh Pihak Ketiga yang telah dirugikan dengan adanya penetapan tersebut di atas. Tetapi perlawanan diajukan oleh pihak Penjual yang sama sekali tidak mempunyai iktikad baik dalam penegakan hukum, dengan maksud untuk menunda penyerahan objek yang telah diperjual belikan secara sah kepada pembeli yang sah dan beritikad baik.
-
Bahwa, tindakan lain untuk menunda penyerahan objek yang telah diperjual belikan oleh Pelawan selain mengajukan perlawanan aquo, adalah:
1. Pihak Pelawan (Benny Halim) telah mengajukan gugatan kepada Sukidjo Salim dan Ailing (Terlawan) serta Suriaty Sandery Tania, SH dalam perkara No.338/Pdt.G/ 2004/PN.Mdn dan telah diputus tanggal 21 Februari 2005 dengan amar antara lain sebagai berikut: -
Menolak gugatan Penggugat konvensi seluruhnya.
Terhadap putusan tersebut di atas Benny Halim telah mengajukan upaya hukum banding register No.386/Pdt/2005/PT.Mdn dan telah diputus tanggal 16 Maret 2006 yang amarnya antara lain, sebagai berikut:
- 13 -
Menyatakan
permohonan
banding
dari
Penggugat/Pembanding
tersebut telah lewat waktu karenanya tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut di atas Benny Halim telah mengajukan upaya hukum kasasi register No.2458K/Pdt/2006 dan telah diputus tanggal 22 Juni 2007 yang amarnya antara lain, sebagai berikut: -
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Benny Halim tersebut.
2. Kemudian Lim Sae Ten (isteri Benny Halim) kembali mengajukan gugatan kepada Sukidjo Salim dan Ailing (Terlawan) serta Suriaty Sandery Tania, SH dalam perkara No.261/Pdt.G/ 2008/PN.Mdn dan telah diputus tanggal 18 Februari 2009 dengan amar antara lain sebagai berikut: -
Tentang pokok perkara: .
Mengabulkan eksepsi Tergugat I-II
Pokok Perkara: .
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
.
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp245.000.- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
Terhadap putusan tersebut di atas Lim Sae Ten telah mengajukan upaya hukum banding register No.130/Pdt/2010/PT.Mdn dan telah diputus tanggal 20 Juli 2010 yang amarnya antara lain, sebagai berikut: -
Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding.
-
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Februari 2009 No.261/Pdt.G/ 2008/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut.
-
Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)
- 14 Terhadap putusan tersebut di atas Lim Sae Ten dan pihak Terbanding tidak mengajukan upaya hukum kasasi, sehingga dengan demikian dan oleh karena itu putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap. 3. Kemudian Benny Halim dan Lim Sae Ten (suami isteri) secara bersama-sama kembali mengajukan
gugatan kepada Ailing (Terlawan) dalam perkara
No.548/Pdt.G/ 2011/PN.Mdn dan telah diputus tanggal 18 Juni 2012 dengan amar antara lain sebagai berikut: -
Dalam eksepsi: .
Menerima eksepsi Tergugat
Dalam pokok perkara: .
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard)
.
Menghukum
Penggugat untuk membayar seluruh ongkos
perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 451. 000.(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah). Terhadap putusan tersebut di atas Benny Halim dan Lim Sae Ten telah mengajukan upaya hukum banding register No.201/Pdt/ 2013/PT.Mdn dan telah diputus tanggal 12 Desember 2013 yang amarnya antara lain, sebagai berikut: -
Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Penggugat I dan II / Para Pembanding tersebut.
-
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Juni 2012 No. 548/Pdt.G/ 2011/PN.Mdn yang dimohonkan banding.
-
Menghukum Penggugat I dan II / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 15 Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 23 Januari 2014. 4. Terakhir, Benny Halim dan Lim Sae Ten (suami isteri) secara bersama-sama mengajukan
upaya
Perlawanan
dengan
nomor
registrasi
perkara
No.17/Pdt.P/2014/ PN.Mdn terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 67/Eks/2013/ 174/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 28 Januari 2014 tentang pelaksanaan Sita Eksekusi (executorial beslag) atas tanah dan rumah terletak di Jl.Asia / Bakaran Batu No.99 F/ 101 N Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan
sesuai Sertifikat(Tanda
Bukti Hak) No.1607/ Sei Rengas II. Upaya Perlawanan tersebut di atas sudah diproses oleh Pengadilan Negeri Medan dalam tingkat mediasi, tetapi kemudian Pelawan mengajukan kembali upaya perlawanan dalam perkara aquo. -
Bahwa, dalil Pelawan yang menyatakan objek perkara masih merupakan objek perkara dalam perkara yang lain, dan merupakan objek perkara pada tingkat Peninjauan Kembali (PK), sesungguhnya tidak dapat menghalangi dan tidak patut dipertimbangkan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No.174/Pdt.G/2009/PN-Mdn tanggal 19 Nopember 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.392/PDT/2010/PT.Mdn tanggal 06 April 2011 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.83 K/Pdt/2012 tanggal 01 Agustus 2012.
-
Bahwa, adanya laporan polisi oleh Pelawan berkaitan dengan dugaan indikasi tindak pidana
pemalsuan dalam perkara No.338/Pdt.G/2004 /PN.Mdn,
sesungguhnya tidak ada hubungannya dan tidak patut dipertimbangkan dalam pelaksanaan
eksekusi
terhadap
No.174/Pdt.G/2009/PN-Mdn
tanggal
Putusan 19
Pengadilan
Nopember
Negeri
2009
jo
Medan Putusan
Pengadilan Tinggi Medan No.392/PDT/2010/PT.Mdn tanggal 06 April 2011 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.83 K/Pdt/2012 tanggal 01 Agustus 2012.
- 16 Dengan uraian dan dalil tersebut di atas, jelaslah Pelawan bukanlah Pelawan yang mempunyai iktikad baik dalam penegakan hukum, karena telah melakukan kebohongan-kebohongan dan menyembunyikan fakta yang sesungguhnya serta berusaha mengulur waktu penyerahan objek perkara yang sudah dijualnya secara sah. Sehingga dengan demikian dan oleh karena itu, sangat patut dan beralasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 67/Eks/2013/174/ Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 28 Januari 2014 tentang pelaksanaan Sita Eksekusi (executorial beslag) atas tanah dan rumah terletak di Jl.Asia / Bakaran Batu No.99 F / 101 N Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan sesuai Sertifikat/Tanda Bukti Hak No.1607/ Sei Rengas II, adalah sah dan berkekuatan hukum serta menolak perlawanan Pelawan seluruhnya, dengan mengambil keputusan yang amarnya, sebagai berikut : Mengadili
1. Menyatakan
Penetapan
Ketua
Pengadilan
Negeri
Medan
No.
67/Eks/2013/174/ Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 28 Januari 2014 adalah sah dan berharga. 2. Menyatakan menolak perlawanan Pelawan seluruhnya. 3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon untuk memberi putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah diputus tanggal 11 Juni 2014 ,Nomor 66/Pdt.G/ 2014/ PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut: DALAM PROVISI : -
Menolak provisi dari Pelawan tersebut.
- 17 DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar. 2. Menyatakan menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya. 3. Menyatakan
Penetapan
Ketua
Pengadilan
Negeri
Medan
No.67/Eks/2013/174/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 28 Januari 2014 adalah sah dan berharga. 4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.776.000,(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) Telah membaca : 1. Relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Medan yang dibuat M.SYAHRIR.F.HARAHAP,SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan kepada Pelawan – I dan Pelawan – II pada tanggal 24 Juni 2014; 2. Akte Banding Nomor 77/2014 tanggal 25 Juni 2015 yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI,SH.MM, Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan Pelawan – I dan Pelawan – II telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 66/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 11 Juni 2014 ; 3. Relaas
pemberitahuan
pernyataan
banding
yang
dibuat
M.SYAHRIR
F.HARAHAP,SH, Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Medan kepada Terlawan tanggal 02 Oktober 2014 bahwa Pelawan I dan Pelawan II telah mengajukan banding pada tanggal 25 Junii 2014; 4. Memori banding Pelawan I dan Pelawan II tanggal 28 Agustus 2014 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Agustus 2014 ; 5. Relaas penyerahan memori banding dari Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II yang dilaksanakan M.SYAHRIR F.HARAHAP,SH, Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Medan kepada Terlawan tanggal 06 Oktober 2014 ;
Terbanding semula
- 18 6. Kontra Memori banding dari Terbanding semula Terlawan tanggal 15 Oktober 2014 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Oktober 2014 ; 7. Relaas penyerahan kontra memori banding dari Terbanding semula Terlawan yang dilaksanakan M.Syahrir F. Harahap ,SH, Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Medan kepada
Pembanding semula Pelawan I dan
Pelawan II tanggal 08 Januari 2015 ; 8. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat M.Syahrir F. Harahap ,SH Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Medan kepada Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II tanggal 12 Januari 2015 dan kepada Terbanding semula Terlawan tanggal 09 Oktober 2014
dalam
tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang bahwa permohonan banding dari Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan UndangUndang,
oleh
karena itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima;-----------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan – I dan Pelawan – II telah mengajukan keberatan dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut:
-
bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo (Judex facti ) telah salah menerapkan hukum , sebab dalam pertimbangan hukumnya Judex facti menyatakan “..... Maka Majelis menilai tindakan para Pelawan hanya mengulur ngulur waktu pelaksanaan eksekusi , hal ini menunjukkan pertimbangan hukum judex
ficti bersifat
- 19 subjektif dan tidak berdasarkan fakta hukum ,sehingga jelas dan nyata Judex facti salah menerapkan hukum dalam memeriksa perkara aquo ; -
bahwa pertimbangan hukum yang dikemukakan Judex facti tersebut dalam putusannya tidak memahami dan tidak mempelajari perlawan yang diajukan oleh Pelawan , sebab Perlawanan diajukan oleh Pelawan adalah untuk mendapatkan keadilan dan perlawanan ini ditempuh melalui jalur hukum yang dibenarkan oleh Undang – undang ;
-
bahwa perlawanan ini diajukan mengingat atas objek sita eksekusi yang dikeluarkan
oleh
Ketua
Pengadilan
67/Eks/2013/174/Pdt.G/2009/PN.Mdn
tanggal
Negeri 28
Medan
Janauari
2014
No. yang
merupakan objek perlawanan hingga saat ini masih melekat status tersita dalam perkara lain , sehingga perlawanan ini diajukan karena objek perlawanan mengandung pertentangan hukum yang perlu pembuktian untuk mendapatkan kepastian hukum. -
Bahwa setelah adanya melekat status tersita dengan perkara lain atas objek perlawanan terhadap objek perlawanan tersebut berkaitan erat dengan putusan dengan register perkara No.338/Pdt.G/2004/PN.MDN yang dalam perkara tersebut adanya dugaan tindak pidana pemalsuan yang telah ditindak lanjuti Pembanding melalui laporan polisi di Polda Sumut dengan laporan Polisi No.No. STTLP/8871/IX/2013/SPKT III tertanggal 5 September 203 ;
-
Bahwa disamping itu juga objek perlawanan berkaitan pula dengan putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Agustus 2001 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan
No.197/PDT/2002/PT.Mdn tertanggal 12 agustus 2002 jo
Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2367 K/Pdt./2003 tertanggal 26 Juli 2006 yang pada saat sekarang ini sudah berkekuatan hukum tetap ; ---------------------
Bahwa putusan Judex factie dalam perkara aquo menciptakan ketidak pastian hukumdan mencederai keadilan ,sebab objek perlawanan masih melekat sita yang dikuatkan dalam putusan Mahkamah Agung R.I No. 2367 K/Pdt/2003
- 20 tertanggal 26 Juli 2006 yang berkaitan dengan objek perlawanan adalah “ Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( Conservatoir beslag ) yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Januari 2001 , sedangkan pengangkatan sita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri
Medan
tanggal
5
Agustus
2002
No.
467/Pdt.G/2000/PN.Mdn jo Berita Acara Pengangkatan/Pencabutan sita Jaminan tertanggal 9 September 2002 yang pada pokoknya telah mengangkat sita jaminan terhadap objek perkara yang telah diletakkan sita dan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung menjadi tidak sah, maka putusan Judex facti bertentangan dengan ketentuan hukum yaitu pasal 463 RV menyangkut sita persamaan ( Vergelijkend beslag ) ; -
Putusan a quo menghilangkan hak – hak pihak ketiga yang dilindungi hukum ;
-
Bahwa Judex factie dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo mengabaikan kepentingan pihak ketiga yang berkaitan dengan objek perlawanan ,sebab terhadap objek perlawanan hingga saat ini masih ada pihak ketiga yang menyewa, sehingga penetapan dan pelaksanaan eksekusi tidak dapat dikenakan terhadap objek perlawanan ;
-
Selanjutnya Pelawan I dan Pelawan II memohon :
-
Menerima permohonan banding serta memori banding dari pembanding untuk seluruhnya ;
-
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Juni 2014 No. 66/Pdt.Plw/2014 /PN.MDN ;
Mengadili Sendiri : -
Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
-
Membebankan biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding ;
- 21 -------Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 306 /PDT/2015/PT.MDN turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor 66/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 11 Juni 2014 dan setelah pula
membaca dan memperhatikan Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II , maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dibawah ini; -------Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Pelawan –I dan Pelawan – II antara lain yang pada pokoknya sita eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 67/Eks/2013/174/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 28 Januari 2014 yang merupakan objek perlawanan hingga saat ini masih melekat status tersita dalam perkara lain , sehingga perlawanan ini diajukan karena objek perlawanan mengandung pertentangan hukum yang perlu pembuktian untuk mendapatkan kepastian hukum.
------- Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II Majelis berpendapat bahwa putusan Mahkamah Agung No. 83 K/Pdt/2012 tertanggal 1
Agustus
2012
yo
No.
392/Pdt/2010/PT.Mdn
tanggal
6
April
2011
yo
174/Pdt.G/2009/PN.Mdn telah berkekuatan hukum tetap , maka terbitlah Penetapan Pengadilan Negeri Medan
No. 67/Eks/2013/174/Pdt.G/2009/PN.MDN tanggal 28
Januari 2014 yo Berita Acara Sita Eksekusi No.67/ Eks / 2013 / 174 / Pdt.G/2009 / PN.Mdn, telah bukti yang tidak terbantahkan dapat dilaksanakan Eksekusi walaupun ada Peninjauan Kembali ;
------- Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Pengadilan Tingkat banding berpendapat hal tersebut diatas telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta seksama dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang pada pokoknya
terbukti
putusan
Mahkamah
Agung
No.
83
K/Pdt/2012
Yo
392/PDT/2010/PT.MDN, YO 174/Pdt.G/PN.MDN telah mempunyai kekuatan hukum
- 22 tetap , maka Terlawan dapat mengajukan Eksekusi walaupun ada Peninjauan Kembali dari pihak Pelawan I dan Pelawan II ; Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka seluruh keberatan dari
Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II
tidak
beralasan hukum sehingga sepatutnya ditolak seluruhnya; Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga segala pertimbangan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan putusan di Tingkat Banding dan berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 66/Pdt.G/ 2014/PN.Mdn tanggal 11 Junil 2014 dapat dipertahankan dan dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan , maka Para Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI : -
Menerima permohonan banding dari
Pembanding semula Pelawan I dan
Pelawan tersebut; -
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 66/Pdt.G/2014/ PN.Mdn, tanggal 11 Juni 2014 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2015, oleh kami,
- 23 RUSTAM IDRIS,SH, sebagai Hakim Ketua, BENAR KARO KARO,SH.MH dan HERU PRAMONO, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan
Surat
Penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor
306/PDT/2015/PT.MDN tanggal 08 September Kamis, tanggal 3 Desember 2015
2015 putusan tersebut pada hari
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu MANGARATUA
SIMARMATA,SH
Panitera
Pengganti
tanpa
dihadiri
Pembanding dan Terbanding atau Kuasanya.
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,
BENAR KAROKARO,SH.MH
RUSTAM IDRIS ,SH
HERU PRAMONO, S.H., MHum PANITERA PENGGANTI,
MANGARATUA SIMARMATA,SH Perincian biaya: 1. Materai ………………
Rp6.000,00
2. Redaksi……..............
Rp5.000,00
3. Pemberkasan ………
Rp139.000,00
Jumlah ……………....
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
oleh
