OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK SEKTOR USAHA PERIKANAN Tantangan dan Hambatan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK SEKTOR USAHA PERIKANAN Tantangan dan Hambatan

RAPAT KOORDINASI NASIONAL PEMBERANTASAN ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING Jakarta, 12 Juli 2017


OUTLINE

Direktorat Jenderal Pajak

I.

PENERIMAAN NEGARA

II.

TANTANGAN DAN HAMBATAN

III.

KOORDINASI DJP DENGAN KKP / SATGAS 115



I. PENERIMAAN NEGARA


I.1. Penerimaan Negara PNBP

Penerimaan Perpajakan

(dalam triliun rupiah)

Kontribusi Penerimaan Perpajakan

Kontribusi PNBP

1.800

120,0%

1.600 100,0%

1.400

1.200

72,5%

73,6%

75,5%

1.000

800

874

980

1.077

82,9%

83,1%

1.240

1.285

74,2%

1.147

600

400

200

80,0%

60,0%

40,0%

27,5%

330,4

26,4%

353,3

24,5%

354,8

25,8%

398,6

17,1%

255,6

20,0%

16,9%

262

0

0,0%

2011 Direktorat Jenderal Pajak

Sumber: LKPP Tahun 2016

2012

2013

2014

2015

2016

I.2. Kontribusi Pajak dan PNBP Sektor Usaha Perikanan

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

PENERIMAAN PERPAJAKAN No

Uraian

2015

2016

2017*)

No Uraian

2016

2015

1

25%

40%

1

Industri Pengolahan

27%

26%

28%

2

Perdagangan

15%

15%

17%

a Pendapatan Minyak Bumi

12.01% 18.78%

3

Jasa Keuangan dan Asuransi

15%

12%

14%

b Pendapatan Gas Alam

4.83%

11.81%

4

Pertambangan dan Penggalian

10%

7%

9%

c Pendapatan Pertambangan Umum

6.02%

6.92%

5

Konstruksi

6%

5%

4%

d Pendapatan Kehutanan

1.43%

1.63%

6

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

2%

1%

2%

e Pendapatan Perikanan

0.14%

0.03%

f Pendapatan Pertambangan Panas Bumi

0.36%

0.35%

7

Penerimaan Sumber Daya Alam

a Pertanian

1.76% 0.86% 1.76%

b Kehutanan

0.22% 0.13% 0.22%

2

Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

14%

15%

c Perikanan

0.02% 0.01% 0.02%

3

Penerimaan Badan Layanan Umum

16%

14%

4

PNBP Lainnya

45%

32%

100%

100%

Sektor Lainnya Total Nasional

Direktorat Sumber: Jenderal Pajak Dashboard

25%

34%

26%

100%

100%

100%

Penerimaan DJP pertanggal 6 Juli 2017

Total Nasional

Sumber: LKPP 2016 AUDITED

I.3. Tax Ratio Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

2016

286,0 M 18,9 M 28,5 M 238,6 M

386,1 M 44,6 M 51,6 M 289,9 M

502,5 M 69,3 M 42,6 M 391,2 M

730,1 M 90,9 M 71,5 M 567,7 M

941,8 M 75,1 M 86,2 M 780,5 M

839,5 M 49,0 M 76,8 M 713,7 M

Tax Ratio Perikanan**

0,18%

0,21%

0,24%

0,30%

0,33%

0,26%

Tax Ratio Nasional

11,2%

11,4%

11,3%

10,8%

10,7%

10,3%

Penerimaan Pajak Sektor Perikanan - Perikanan Tangkap - Perikanan Budidaya - Perikanan Lainnya*

PDB Sektor Perikanan Berdasarkan Harga Berlaku (dalam triliun rupiah) 289

317

245 163

184

211

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Catatan : *) Total penerimaan pajak perikanan lainnya adalah dari Wajib Pajak KLU Perikanan (Industri Pengolahan dan Perdagangan Perikanan) **) Total Penerimaan Pajak Sektor Perikanan dibandingkan PDB Sektor Perikanan. Direktorat Jenderal Pajak

Sumber : Badan Pusat Statistik, MPN dan Pajak Dalam Angka, DJP



II. TANTANGAN DAN HAMBATAN


II.1. Wajib Pajak yang Tersebar di Seluruh Indonesia

SUMATERA 27.312 472

KALIMANTAN

7.975 48

JAKARTA 3.780 581 PAPUA & MALUKU

JAWA NON JAKARTA

40.799 438 97.965 WP dengan KLU Perikanan meliputi: Perikanan Tangkap, Budidaya, Industri Pengolahan dan Perdagangan Perikanan Direktorat Jenderal Pajak 1850 WP dengan KLU non perikanan

BALI & NUSRA

3.755 97

SULAWESI 12.870 151

1.474 63 Sumber : Masterfile Wajib Pajak

II.2. Kepatuhan Pelaporan Pajak yang Masih Rendah Lapor SPT 86310

Tidak Lapor

85823

83710

81035

81%

81%

84%

86%

86%

80367

2016

19448 13505

13992

14%

14%

2012

16105

16%

2013

19%

2014

Pelaporan SPT Tahunan PPh Direktorat Jenderal Pajak

2015

18780

19%

NIHIL 60%

KB 40%

2016 KB

NIHIL

II.3. Jumlah WP yang Mengikuti Program Tax Amnesty, Masih Sangat Rendah per-tanggal 5 Juli 2017

85 miliar

1.940 miliar

Pengungkapan Harta 26.74 Triliun

24.720 miliar Deklarasi DN Direktorat Jenderal Pajak

Deklarasi LN

Repatriasi

7294 SPH 6903 Wajib Pajak (6.92% dari WP Perikanan) 268.5 Miliar Uang Tebusan

II.4. Keterbatasan Data Perpajakan

No.

Jenis Data (dari KKP)

Periode

Jumlah Data

1.

Perizinan – SIPI dan SIKPI ( di atas 30 Gross Tonage)

2010-2015

22.541 Baris

2.

Data Pungutan Hasil Perikanan (PNBP)

2011-2015

23.112 Baris atau 2.369 Subjek

3.

Data Pendaratan Ikan

2014-2015

127.270 baris atau 1.740 Subjek

4.

Data Pendaratan Ikan

2011-2016

7 Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)

5.

Data Kepemilikan Kapal Ikan

2010-2014

9.459 Baris

Catatan: Belum seluruh data penangkapan ikan atas seluruh Wajib Pajak yang bergerak di sektor usaha perikanan, diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.


II.6. Modus Penghindaran Pajak No. 1.

Proses Bisnis Perizinan (Pra Operasi)

2.

Penangkapan

3.

Pendaratan Ikan

4.

Pemasaran Ikan

5.

Laporan Keuangan

-


Jenis Modus Menggunakan NPWP tidak valid/pihak lain Mengajukan izin atas nama pihak lain Markdown harga perolehan kapal Sumber dana perolehan kapal/pemilik kapal (pemodal) yang tidak jelas Markdown ukuran kapal Tidak membuat dan atau melaporkan Logbook Penerapan metode bagi hasil yang tidak tepat Tidak mendaratkan di pelabuhan yang ditunjuk Markdown Volume dan atau Nilai Produksi Tidak ada identitas pada Bukti Potong PPh 22 Industri/Eksportir tidak memungut PPh 22 Ekspor menggunakan nama pihak lain Markup biaya harga pokok produksi/penjualan (Pembelian, Biaya BBM, Biaya Logistik, dll) Pembebanan biaya Non-Deductable (Biaya Sumbangan, Biaya Bagi Hasil) Tidak melaporkan penghasilan diluar usaha (keuntungan penjualan Aktiva)



III. KOORDINASI DJP DENGAN KKP/SATGAS 115


III.1. Sinergi Pengawasan

1. Due Diligence

2. Joint Analysis

• Program Due Diligence atas permohonan baru / perpanjangan ijin perikanan dengan melibatkan Direktorat Jenderal Pajak, telah dilaksanakan sebanyak 5 kali pada periode Agustus 2016 – Januari 2017 atas 331 Wajib Pajak dan 160 Kapal; • Temuan Due Diligence telah diturunkan ke KPP dan sebagian WP telah ikut program Amnesti Pajak.

• Pada tahap awal (Pilot Project) terdapat 76 Wajib Pajak yang akan dilakukan analisis bersama dengan Satgas Pemberantasan Illegal Fishing 115 • Kegiatan pengamatan lapangan akan dilakukan bersama antara DJP dengan Satgas 115 dan Tim KKP serta Tindak lanjut atas hasil analisis tersebut dilaksanakan oleh DJP dan KKP sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing


III.2. Sinergi Pengawasan (Due Diligence) Due Diligence • Due Dilegence adalah kegiatan pengujian tuntas dan penilaian atas kelayakan pemohon usaha perikanan dengan 3 (tiga) kriteria : Aspek Integritas, Aspek Kepatuhan Perpajakan dan Aspek Keuangan / Permodalan; • Program Due Diligence atas permohonan baru / perpanjangan ijin perikanan dengan melibatkan Direktorat Jenderal Pajak, telah dilaksanakan sebanyak 5 kali pada periode Agustus 2016 – Januari 2017 atas 331 Wajib Pajak dan 160 Kapal;


Temuan • Semua pemohon izin telah memiliki NPWP; • Sebagian besar pemohon izin melaporkan SPT Tahunan PPh hanya sebatas kepatuhan formal, sedangkan secara material terdapat pelaporan penghasilan dan harta yang tidak wajar; • Beberapa kapal bukan milik sebenarnya pemohon izin. Pemilik sebenarnya (Benefecial Owner) adalah suami/ saudara/ paman/ keluarga/ pihak lainnya; • Terdapat mark down harga perolehan kapal dan mark down gross tonnage (GT) kapal sehingga berpengaruh pada pencatatan jumlah penghasilan dan pelaporan harga perolehan kapal di SPT Tahunan PPh.

III.3. Sinergi Pengawasan (Joint Analysis)

PROGRAM

ANALYSIS

• Pada tahap awal (Pilot Project) terdapat 76 Wajib Pajak yang akan dilakukan analisis bersama dengan Satgas Pemberantasan Illegal Fishing 115 • Kegiatan pengamatan lapangan akan dilakukan bersama antara DJP dengan Satgas 115 dan Tim KKP serta Tindak lanjut atas hasil analisis tersebut dilaksanakan oleh DJP dan KKP sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing

• Terdapat 10%-20% Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan PPh dalam 5 tahun pajak terakhir. • Rata-rata presentase Net Profit margin (NPM) 5 tahun terakhir adalah 5%-6% kecuali pada tahun 2015 rata-rata NPM adalah minus 5%. • CTTOR hanya sebesar 0,7%-1,3% dalam periode 5 tahun terakhir.


IV. U S U L A N 1. 2.

Tax Cleareance (Surat Keterangan Fiskal) perlu diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada proses perizinan baru maupun perpanjangan perizinan baik ditingkat pusat maupun daerah. Untuk Optimalisasi Penerimaan Pajak sektor perikanan diperlukan data dan informasi sebagai alat uji kewajaran pelaporan SPT Tahunan PPh, antara lain : a. Sebelum Penerbitan Izin : Data dan informasi kepemilikan kapal yang sebenarnya (Benefecial Owner) baik di tingkat pusat maupun daerah; Ukuran Gross Tonnage (GT) kapal yang sebenarnya; Harga riil kapal dan sumber dana perolehan kapal (modal sendiri, usaha bersama/patungan, modal pinjaman bank/pihak ketiga). b. Setelah Penerbitan Izin (Saat Kapal Beroperasi) : Data produksi penangkapan ikan baik di level pusat maupun daerah yang meliputi data antara lain : - Data Logbook (Lembar isian oleh Nahkoda Kapal tentang aktifitas kapal penangkapan dan pengangkutan ikan dalam melakukan operasional kegiatannya); - Data Hasil Pendaratan Ikan; - Data Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP); - Data Laporan Kegiatan Usaha (LKU); - Data Pungutan Hasil Perikanan PNBP*). *) dipungut di awal, 5% s.d. 25% dari Produktivitas Kapal, harga patokan ikan dan ukuran GT kapal.


KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TERIMA KASIH

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK SEKTOR USAHA PERIKANAN Tantangan dan Hambatan

Recommend Documents