ANALISIS POTENSI DAN OPTIMALISASI PAJAK HIBURAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN DI PROVINSI DKI JAKARTA

ANALISIS POTENSI DAN OPTIMALISASI PAJAK HIBURAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2008 – 2011 DI PROVINSI DKI JAKARTA Lusy Marta Subekti, Ayuningtyas Hertianti Program Studi Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pajak hiburan, kendala, dan upaya optimalisasi pajak hiburan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penilaian potensi pajak hiburan dengan menggunakan Kriteria Davey menunjukkan hasil bahwa pajak hiburan di Jakarta pada tahun 2008 adalah pajak yang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan untuk tahun 2009 kurang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Tahun 2010 menunjukkan hasil bahwa penerimaan pajak hiburan potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan tahun 2011 tidak potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak melakukan koordinasi yang lebih baik dengan pihak terkait khususnya Dinas Pariwisata dan BPKD, mengintensifkan sosialisasi online system kepada wajib pajak, menerapkan mekanisme penagihan aktif, mengintensifkan pemeriksaan pajak hiburan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kata kunci : Pajak Daerah; Potensi Pajak; Pajak Hiburan; Optimalisasi Penerimaan

ABSTRACT This study aimed to analyze the potential of entertainment tax, constraints and efforts to optimizing entertainment tax in Jakarta. This study is a qualitative research. Assessment of potential entertainment tax by using the criteria that disclosed by Davey, shows that entertainment tax in 2008 was a potential tax for local revenue in DKI Jakarta. Whereas in 2009 was less potential to increase the local revenue. In 2010, shows that the entertainment tax is potential to increase the local revenue. On the other hand, entertainment tax in 2011 was not potential. Researcher suggested that the Dinas Pelayanan Pajak to have a better coordination with the parties concerned, especially the Dinas Pariwisata and BPKD, intensifying socialization online system for taxpayers, implements active billing mechanism, intensifying the entertainment tax audit, and improve service to the public. Keywords: Local Taxes; Potential Tax; Entertainment Tax; Revenue Optimization 1

Analisis Potensi..., Lusy Marta Subekti, FE UI, 2013

1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah maka suatu daerah dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam menggali potensi atau sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (PKPD), pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD dapat bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia yang memiliki wilayah sebesar 662,33 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 sebanyak 10.187.595 jiwa ini tidak memiliki sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai andalan pendapatan daerah. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor lain. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, sektor jasa (tersier) sebagai tulang punggung perekonomian Jakarta memiliki peranan sebesar 70% bila dilihat dari kontribusinya pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pembentuk sektor tersier meliputi sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang mempunyai kontribusi terhadap perekonomian daerah sebesar 20%, sektor jasa keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sekitar 31%, dan sisanya diberikan oleh sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa lainnya. Ini menunjukan struktur perekonomian Jakarta mengarah kepada struktur jasa (service city). Menurut Laporan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber penerimaan yang dominan dalam struktur APBD Provinsi DKI Jakarta yakni diatas 50% dari total penerimaan daerah setidaknya dalam 4 tahun terakhir. Besaran nilai realisasi PAD juga meningkat dari tahun ke tahun. Pajak daerah menyumbangkan penerimaan terbesar yakni diatas 80% dari total keseluruhan PAD tahun 2008-2011. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi pemungutan pajak daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pelayanan Pajak (DPP).

2


Dari sebelas jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, salah satu yang menarik untuk dicermati adalah pemungutan pajak hiburan. Hal ini dikarenakan Jakarta sebagai ibukota negara, pusat bisnis dan pemerintahan, dan sebagai kota terbesar di Indonesia sudah selayaknya dapat mengandalkan penerimaan dari sektor pajak hiburan sebagai kontribusi terhadap PAD. Jakarta tumbuh sebagai kota metropolitan yang memiliki penduduk terpadat di Indonesia. Pendapatan perkapita penduduk Jakarta sebesar Rp. 101,01 juta per tahun pada tahun 2011 atau tiga kali lipat dari pendapatan per kapita penduduk secara nasional yang tercatat sebesar Rp. 30,80 juta per tahun. Hal tersebut membuat Jakarta menyimpan banyak potensi dalam sektor pajak hiburan. Pada tahun 2011 kontribusi penerimaan pajak hiburan sebesar 1,94% dari keseluruhan penerimaan pajak daerah atau sebesar 1,57% dari keseluruhan PAD. Dari data tersebut dapat diketahui total penerimaan pajak hiburan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali terjadinya penurunan penerimaan di tahun 2011. Melihat besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD tersebut, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus berupaya untuk menggali potensi penerimaan pajak yang ada, serta melakukan upaya-upaya optimalisasi pemerimaan pajak daerah, termasuk dalam sektor pajak hiburan. Dengan mengoptimalkan realisasi penerimaan khususnya dari pajak hiburan ini diharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat meningkatkan kemandirian dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. 1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah: 1.

Bagaimana potensi pajak hiburan di DKI Jakarta?

2.

Apa saja faktor kendala dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak hiburan?

3.

Bagaimana upaya optimalisasi pajak hiburan yang ada di provinsi DKI Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.

Untuk mengetahui potensi pajak hiburan di wilayah DKI Jakarta

2.

Untuk mengetahui apa saja faktor kendala dalam upaya pemungutan pajak hiburan 3


3.

Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak hiburan di Provinsi DKI Jakarta

2. TINJAUAN TEORITIS 2.1

Potensi Pajak Daerah Untuk menilai potensi pajak sebagai penerimaan daerah diperlukan beberapa kriteria

(Davey, 1988). Terdapat 4 (empat) kriteria penilaian yaitu kecukupan dan elastisitas, keadilan, kemampuan administratif, dan kesepakatan politis. 1.

Kecukupan dan elastisitas Persyaratan pertama untuk suatu sumber pendapatan adalah dimana sumber tersebut harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Jika biaya meningkat maka pendapatan juga harus meningkat. Elastisitas merupakan kualitas suatu sumber pajak yang penting. Elastisitas dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama atau beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk atau produk nasional bruto (GNP). Perhitungan elastisitas dapat pula dilakukan dengan membandingkan dasar pengenaan pajak per kapita secara riil (dengan mempertimbangkan tingkat inflasi) dengan perubahan pendapatan per kapita dalam satu periode.

2.

Keadilan Keadilan pada prinsipnya adalah pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Konsep ini merupakan konsep keadilan sosial yang secara luas dianut oleh hampir semua pemerintahan namun dalam prakteknya tidak selalu dilaksanakan. Keadilan dalam perpajakan mempunyai tiga dimensi. Pertama, pemerataan secara vertikal hubungan dalam pembebanan pajak atas tingkat pendapatan yang berbeda-beda. Dimensi kedua dari keadilan adalah keadilan horizontal, yaitu hubungan pembebanan pajak dengan sumber pendapatan. Dimensi ketiga adalah keadilan geografis. Pembebahan pajak harus adil antar penduduk di berbagai daerah. 4


3.

Kemampuan Administratif Administrasi perpajakan dalam pengertian pengelolaan pajak mencakup upaya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada pada instansi perpajakan secara efektif dan efisien untuk menghasilkan penerimaan pajak yang optimal (Ikhsan dan Salomo, 2002). Menurut Devas (1989) salah satu dari tiga tolok ukur hasil kebijaksanaan anggaran adalah hasil guna (effectiveness). Efektifitas menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak: menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan.

4.

Kesepakatan Politis Tidak ada pajak yang populer, meski beberapa pajak lebih tidak populer bila dibandingkan dengan yang lainnya. Kemauan politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak itu harus ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan memaksakan sanksi kepada pelanggar. Hal ini pada gilirannya tergantung pada dua faktor yaitu kepekaan dan kejelasan dari pajak tersebut dan adanya keleluasaan dalam mengambil keputusan.

2.2

Optimalisasi Pajak Daerah Menurut McMaster (1991) dalam Sembiring (2007) beberapa upaya untuk pajak yang

dapat dilakukan diantaranya : 1. Memperbaharui dan memelihara basis pajak local yang sudah ada terutama pajak kekayaan (potensi yang besar untuk peningkatan di kebanyakan negara-negara) 2. Meningkatkan administrasi pajak daerah, meninjau ulang pajak yang sudah ada, memperketat pemeriksaan, menetapkan sistem target pemungutan dan menggunakan metode pencatatan terkomputerisasi 3. Penghapusan pajak yang penerimaannya kecil, lalu berkonsentrasi pada pajak yang memiliki potensi besar 4. Mendapatkan kemudahan dalam pengaturan tarif pajak lokal 5. Menambah sumber penerimaan dari pajak daerah yang baru 6. Meninjau ulang biaya pelayanan pajak 5


Untuk mewujudkan realisasi penerimaan yang optimal, administrator pendapatan daerah harus memperhatikan penghindaran yang dimungkinkan oleh wajib pajak daerah dan retribusi daerah, serta tindak penipuan dan kolusi yang mungkin timbul (Luthfi, 2006). 3. METODE PENELITIAN 3.1

Jenis Penelitian Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus

meliputi analisis mendalam dan kontekstual terhadap situasi yang mirip dalam organisasi lain, dimana sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan yang dialami dalam situasi saat ini (Sekaran, 2009). 3.2

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.

Studi kepustakaan (Library research)

2.

Wawancara (Interview)

3.

Dokumentasi (Documentation)

Sumber data bisa diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder (Sekaran, 2009): 1. Data Primer Data primer pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara. 2. Data Sekunder Data sekunder pada penelitian ini didapat dengan melakukan studi literatur dan melakukan pencarian data-data pendukung dari berbagai sumber. 3.3

Teknik Analisis Data Analisis data pada penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif induktif.

Untuk menentukan apakah pajak hiburan di DKI Jakarta merupakan sumber penerimaan yang potensial atau tidak, akan dibahas dengan kriteria umum pajak daerah yang diungkapkan oleh Davey (1988). Bachtiar (2003) dalam Septian (2011) menggunakan skala penilaian dengan rentang nilai 1 sampai dengan 5 untuk menilai pajak tersebut potensial atau tidak. Penjelasan dari penilaian adalah sebagai berikut : 6


1.

Kecukupan dan elastisitas a. Nilai 1 berarti pajak tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah dan tidak elastis sempurna b. Nilai 2 berarti pajak tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah dan tidak elastis c. Nilai 3 berarti pajak tersebut cukup memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah dan elastis uniter d. Nilai 4 berarti pajak tersebut cukup memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah dan elastis e. Nilai 5 berarti pajak tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak daerah dan elastis Untuk menghitung elastisitas terlebih dahulu dihitung pertumbuhan penerimaan pajak pajak hiburan dan pertumbuhan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk menghitung pertumbuhan digunakan rumus sebagai berikut : Pertumbuhan pendapatan tahun t = Pendapatan tahun t – pendapatan tahun t-1 x 100% Pendapatan tahun t-1 Elastisitas dihitung dengan rumus sebagai berikut : E = Δ Penerimaan Pajak / Δ PDRB

Kriteria ukuran untuk elastisitas Rahardja (2006) adalah sebagai berikut : a. E > 1 : Elastis artinya penerimaan pajak akan berubah sebesar elastisitasnya ketika PDRB mengalami perubahan sebesar 1% b. E = 1 : Uniter artinya penerimaan pajak akan berubah sebesar perubahan yang terjadi pada PDRB c. E < 1 : Tidak elastis artinya penerimaan pajak akan berubah sebesar elastisitasnya ketika PDRB mengalami perubahan sebesar 1% 7


d. E = O : Tidak elastis sempurna artinya penerimaan pajak tidak terpengaruh oleh perubahan PDRB 2.

Keadilan Skala penilaian keadilan dengan rentang nilai 1 sampai dengan 5 adalah sebagai berikut (Septian, 2011) : a. Nilai 1 berarti pajak tersebut tidak adil dalam penerapannya b. Nilai 2 berarti penerapan tarif pajaknya proporsional, pembebanan pajak tidak adil dan ada perbedaan dalam pembebanan pajak di tiap daerah c. Nilai 3 berarti penerapan tarif pajaknya proporsional, pembebanan pajaknya adil namun masih ada perbedaan dalam pembebanan pajaknya di daerah yang berbeda d. Nilai 4 berarti penerapan tarif pajaknya proporsional, pembebanan pajaknya adil dan sama di setiap daerah e. Nilai 5 berarti penerapan tarif pajaknya progresif, pembebanan pajaknya adil dan sama di setiap wilayah

3.

Kemampuan administratif Efektivitas pemungutan pajak diukur dengan rumus sebagai berikut : Efektivitas = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah x 100% Target Penerimaan Pajak Daerah Standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Nilai efektivitas secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut (Septian, 2011): Ø Sangat efektif

: >100%

Ø Efektif

: 100%

Ø Cukup efektif

: 90% - 99%

Ø Kurang efektif

: 75% - 89%

Ø Tidak efektif

: < 75%

8


Skala penilaian kemampuan adinistratif dengan rentang nilai 1 sampai dengan 5 adalah sebagai berikut (Septian, 2011) : a.

Nilai 1 berarti pemungutan pajak daerah tersebut termasuk ke dalam kategori tidak efektif

b.

Nilai 2 berarti pemungutan pajak daerah tersebut termasuk ke dalam kategori kurang efektif

c.

Nilai 3 berarti pemungutan pajak daerah tersebut termasuk ke dalam kategori cukup efektif

d.

Nilai 4 berarti pemungutan pajak daerah tersebut termasuk ke dalam kategori efektif

e.

Nilai 5 berarti pemungutan pajak daerah tersebut termasuk ke dalam kategori sangat efektif

4.

Kesepakatan politis Skala penilaian kesepakatan politis dengan rentang nilai 1 sampai dengan adalah sebagai berikut (Septian, 2011) : a. Nilai 1 berarti pajak tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat dan tidak jelas pengenaannya serta daerah tidak dapat mengambil keputusan terkait pajak daerah b. Nilai 2 berarti pajak tersebut dapat diterima masyarakat namun masih memberatkan masyarakat, tidak jelas pengenaannya dan daerah tidak dapat mengambil keputusan terkait pajak daerah c. Nilai 3 berarti pajak tersebut dapat diterima masyarakat namun masih memberatkan masyarakat, jelas dalam pengenaannya dan daerah dapat mengambil keputusan terkait pajak daerah namun dengan batasan tertentu. d. Nilai 4 berarti pajak tersebut dapat diterima oleh masyarakat, jelas dalam pengenaannya dan daerah dapat mengambil keputusan terkait pajak daerah namun dengan batasan tertentu. e. Nilai 5 berarti pajak tersebut dapat diterima oleh masyarakat, jelas dalam pengenaannya dan daerah dapat mengambil keputusan terkait pajak daerah tanpa adanya batasan. 9


Menurut Davey dalam Imam (2003), evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan skala nilai untuk masing-masing kriteria dengan rentang nilai 1 sampai dengan 5 dengan penjelasan masing-masing nilai yang sudah disebutkan di metode penelitian. Batasan jumlah nilai yang digunakan dalam penelitian adalah : -

Nilai total sampai dengan 10 menunjukan bahwa pajak tersebut tidak potensial

-

Nilai total lebih dari 10 sampai dengan 14 menunjukan bahwa pajak tersebut kurang potensial

-

Nilai total dimulai dari 15 sampai dengan 20 menunjukan bahwa pajak tersebut potensial

-

Nilai total lebih dari 20 menunjukan bahwa pajak tersebut sangat potensial.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1 Potensi Penerimaan Pajak Hiburan di DKI Jakarta Untuk menentukan apakah pajak hiburan merupakan penerimaan pajak yang potensial di DKI Jakarta, digunakan empat kriteria Davey sebagai berikut: 1. Kecukupan dan Elastisitas Terkait dengan kriteria dimana hasil pemungutan pajak harus lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pemungutannya, dapat diukur dari besaran jumlah penerimaan pajak yang berhasil direalisasikan terhadap biaya pemungutannya. Sudjarwoko (2010) dalam penelitiannya tentang Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tehadap PAD dan APBD Provinsi DKI Jakarta, menggunakan data Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta sebagai besaran biaya pemungutan. Tabel 4.1 Perbandingan antara Realisasi Anggaran Belanja dengan Penerimaan Pajak Daerah 2008 – 2011 (dalam Rupiah) NO

TAHUN

TOTAL REALISASI ANGGARAN BELANJA

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH

% (3 : 4)

1

2

3

4

5

1

2008

351.543.371.519

8.751.273.782.037

4,02

2

2009

252.781.156.200

8.560.134.926.182

2,95

3

2010

185.237.433.633

10.751.745.151.388

1,72

4

2011

454.490.494.001

15.221.249.152.689

2,99

Sumber : Data diolah oleh penulis

10


Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa presentase biaya pemungutan pajak daerah relatif rendah bila dibandingkan dengan penerimaan pajaknya dari tahun 2008–2011. Sedangkan untuk melihat besaran kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap total penerimaan pajak daerah dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 4.2 Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008 - 2011 (dalam rupiah) NO

JENIS PAJAK

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH 2008

%

2009

%

2010

%

2011

%

1

PKB

2.618.745.860.159

29,92

2.766.961.102.529

32,32

3.107.744.107.420

28,90

3.664.400.165.006

24,07

2

BBN-KB

2.981.056.833.050

34,06

2.542.533.323.110

29,70

3.997.470.274.150

37,18

4.582.084.588.660

30,10

3

PBB-KB

767.232.997.858

8,77

671.464.087.091

7,84

727.327.812.376

6,76

848.569.568.929

5,57

4

Pajak AirTanah

60.597.213.743

0,69

126.446.931.536

1,48

156.690.521.376

1,46

114.442.293.835

0,75

5

Hotel

620.987.794.055

7,10

608.668.370.716

7,11

744.252.246.359

6,92

858.337.282.673

5,64

6

Restoran

649.762.445.252

7,42

755.473.014.869

8,83

880.920.581.945

8,19

1.031.995.530.296

6,78

7

Hiburan

249.541.265.022

2,85

267.735.587.255

3,13

293.356.000.260

2,73

296.519.831.376

1,95

8

Reklame

306.953.676.694

3,51

269.697.869.692

3,15

258.171.510.385

2,40

269.666.970.840

1,77

9

Penerangan Jalan

382.878.504.153

4,38

412.478.855.616

4,82

456.404.904.171

4,24

511.449.292.512

3,36

10

Parkir

113.517.192.051

1,30

138.675.783.768

1,62

129.407.192.946

1,20

158.256.146.738

1,04

11

BPHTB

2.885.527.481.824

18,96

15.221.249.152.689

100,00

-

JUMLAH

8.751.273.782.037

100,00

8.560.134.926.182

100,00

10.751.745.151.388

100,00

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008-2011

Point kedua dalam kriteria ini adalah elastisitas. Tabel 4.3 dan 4.4 menggambarkan besaran elastisitas penerimaan pajak hiburan terhadap PDRB DKI Jakarta tahun 2008-2009. Tabel 4.3 Pertumbuhan Pajak Daerah dan PDRB DKI Jakarta Tahun 2008-2011 Pertumbuhan

PKB

BBNKB

PBBKB

PAT

Pajak Hotel

2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) 2011 (%)

10,55 5,66 12,32 17,91

34,57 (14,71) 57,22 14,62

27,53 (12,48) 8,32 16,67

3,00 108,67 23,92 (26,96)

16,51 (1,98) 22,28 15,33

Pajak Restoran

Pajak Hiburan

34,07 16,27 16,61 17,15

32,36 7,29 9,57 1,08

Pajak Reklame

Sumber :hasil olahan menggunakan analisis pertumbuhan penduduk

11


19,08 (12,14) (4,27) 4,45

PPJ 10,39 7,73 10,65 12,06

Pajak Parkir 14,84 22,16 (6,68) 22,29

PDRB Harga Konstan 6,23 5,02 6,50 6,71

Berdasarkan data pertumbuhan diatas, maka elastisitas masing-masing pajak terhadap PDRB dapat dihitung. Elastisitas masing masing pajak daerah terhadap PDRB di DKI Jakarta adalah sebagai berikut : Tabel 4.4 Elastisitas Pajak Daerah DKI Jakarta terhadap PDRB Tahun 2008-2011 Tahun 2008 2009 2010 2011

PKB 1,69 1,13 1,89 2,67

BBNKB 5,55 (2,93) 8,80 2,18

PBBKB 4,42 (2,49) 1,28 2,49

Pajak Pajak Hotel Restoran 0,48 2,65 5,47 21,66 (0,40) 3,24 3,68 3,42 2,55 (4,02) 2,29 2,56

PAT

Pajak Hiburan 5,19 1,45 1,47 0,16

Sumber : Hasil olahan menggunakan rumus elastisitas

Pajak Reklame 3,06 (2,42) (0,66) 0,66

PPJ 1,67 1,54 1,64 1,80

Pajak Parkir 2,38 4,42 (1,03) 3,32

2. Keadilan Dimensi yang pertama adalah keadilan secara horizontal, yaitu hubungan pembebanan pajak dengan sumber pendapatan. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di DKI Jakarta dapat dikatakan sudah cukup adil secara horizontal. Ini dikarenakan pajak hiburan tersebut dikenakan kepada pengunjung tempat hiburan, dimana pengunjung tempat hiburan tersebut adalah kelompok dengan penghasilan yang cukup tinggi (golongan ekonomi menengah keatas), sehingga pajak hiburan ini tidak terlalu membebani kelompok tersebut. Sementara itu konsep keadilan secara vertikal berarti pemerataan secara vertikal hubungan dalam pembebanan pajak atas tingkat pendapatan yang berbeda-beda. Untuk penerapan konsep keadilan secara vertikal dalam pemungutan pajak hiburan di DKI Jakarta dilihat dari adanya perbedaan tarif dalam beberapa jenis hiburan. Dimensi ketiga dari prinsip keadilan adalah keadilan geografis. Pembebanan pajak harus adil antar penduduk di berbagai daerah. Dalam pemungutan pajak hiburan di DKI Jakarta dapat dikatakan sudah cukup adil karena pengenaan tarif pajak diberlakukan yang sama di seluruh wilayah DKI Jakarta sesuai dengan jenis hiburan masing-masing. Untuk pembahasan kriteria keadilan pada tahun 2011 sedikit berbeda. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan untuk menggantikan perda sebelumnya, terdapat poin perubahan yang berkaitan dengan kriteria keadilan. Yakni masuknya permainan golf sebagai objek pajak hiburan. Di 12


satu sisi, masuknya permainan golf sebagai objek pajak hiburan adalah wujud dari ekstensifikasi sumber pajak baru untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan. Namun disisi lainnya adalah usaha golf telah terlebih dahulu merupakan objek PPN yang dipungut oleh pemerintah pusat. Hal ini memungkinkan terjadinya pemungutan pajak ganda sehingga pemungutan pajak hiburan ini kurang memenuhi prinsip keadilan. 3. Kemampuan Administratif Menurut Devas (1989) salah satu tolok ukur administrasi penerimaan daerah adalah mengitung tingkat efektivitas atau hasil guna pajak (tax effectivity). Tabel 4.5 Efektivitas Pajak Hiburan DKI Jakarta Tahun 2008-2011 Tahun 2008 2009 2010 2011

Rencana Penerimaan

Realisasi Penerimaan

219.000.000.000 300.000.000.000 270.000.000.000 350.000.000.000

249.541.265.022 267.735.587.255 293.356.000.260 296.519.831.376

Rata-rata

Efektivitas (%) 113,95 89,25 108,65 84,72 99,14

Sumber : hasil olahan menggunakan rasio efektivitas

4. Kesepakatan Politis Dukungan politis dari pihak legislatif yakni DPRD diwujudkan dalam peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah yakni Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan. Dalam perda tersebut telah jelas diatur tentang subjek pajak hiburan, objek pajak hiburan, tarif, dasar pengenaan pajak, sanksi dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pemungutan pajak hiburan. Sehingga unsur kejelasan dalam pemungutan pajak hiburan telah terpenuhi. Penerapan aturan-aturan terkait dengan industri hiburan di DKI Jakarta mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah telah mampu mengambil keputusan terkait dengan pajak daerah dan diterima oleh masyarakat. Namun segala peraturan yang telah ditetapkan tersebut harus tetap dalam koridor undang-undang yang disusun oleh pemerintah. Yang dalam hal ini terkait dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.

13


Hampir sama dengan penilaian kriteria keadilan, penilaian kriteria kesepakatan politis juga mengalami perubahan pada tahun 2011. Dengan masuknya permainan golf sebagai objek pajak hiburan yang memicu adanya gugatan uji matreiil oleh para pengusaha golf ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adanya gugatan tersebut mengindikasikan bahwa pada tahun 2011 unsur kesepakatan politis kurang terpenuhi karena adanya sebagian masyarakat dalam hal ini wajib pajak yang masih keberatan dengan pengenaan pajak hiburan tersebut. Berdasarkan evaluasi diatas maka pemungutan pajak hiburan di DKI Jakarta dapat diidentifikasi sebagai berikut : Tabel 4.6 Evaluasi Pajak Hiburan di DKI Jakarta berdasarkan Kriteria Davey Tahun Kriteria

Kecukupan dan Elastisitas

Keadilan

2008

4

4

Keterangan

2009 2010 2011

4

4

4

4

2

2

Tahun 2008 berkontribusi 2,85% terhadap pajak daerah dan elastisitas terhadap PDRB sebesar 5,47 (elastis), tahun 2009 kontribusi sebesar 3,13% dan elastisitas 1,45 (elastis), tahun 2010 kontribusi sebesar 2,73% dengan elastisitas 1,47 (elastis), dan tahun 2011 kontribusi sebesar 1,95% dengan elastisitas terhadap PDRB sebesar 0,16 (tidak elastis) Pajak hiburan dikenakan kepada pengunjung tempat hiburan (keadilan secara horizontal), dengan tarif proporsional yang ditetapkan menurut per jenis hiburan (keadilan secara vertikal), dan ditetapkan sama di seluruh wilayah DKI Jakarta (keadilan secara geografis). Pengecualian pada tahun 2011 kurang memenuhi prinsip keadilan karena pajak hiburan dikenakan pada permainan golf yang mana merupakan objek PPN (pajak berganda)

14


Kemampuan Administratif

5

2

5

2

Kesepakatan Politis

4

4

4

3

Jumlah

17

14

17

9

Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011

Efektivitas pemungutan pajak hiburan pada tahun 2008 sebesar 113,95% (sangat efektif), tahun 2009 sebesar 89,25% (kurang efektif), tahun 2010 sebesar 108,65% (sangat efektif) dan tahun 2011 sebesar 84,72% (kurang efektif) Adanya kesepakatan politis baik dari unsur pemerintah daerah, DPRD, masyarakat dan pengusaha hiburan sendiri. Pengenaannya jelas diatur dalam Perda dan Pergub yang terkait dengan pajak hiburan. Pemda dapat menentukan aturanaturan terkait pajak hiburan asalkan tetap mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Pengecualian terjadi pada tahun 2011 dimana pengusaha golf (wajib pajak) melakukan gugatan uji materiil terhadap perda terkait pajak hiburan.

: Potensial : Kurang Potensial : Potensial : Tidak Potensial

Sumber : Hasil olahan penulis

4.2 Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta Sejauh ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya-upaya optimalisasi pajak daerah. Berikut ini adalah penghitungan tax effort pajak daerah di DKI Jakarta : Tabel 4.7 Perhitungan Usaha Pajak (Tax Effort) Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta 2008 – 2011 (dalam Triliun rupiah) No.

Tahun

1 2 3 4

2008 2009 2010 2011

PDRB atas Harga Realisasi Penerimaan Konstan Pajak Daerah 353,72 8,7513 371,47 8,5601 395,63 10,7517 422,16 15,2212 Rata - rata

Sumber : Data diolah oleh penulis

15


Tax Effort (%) 2,47 2,30 2,72 3,61 2,78

Dari tabel 4.7 dapat dilihat bahwa usaha pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Menurut Devas (1989) apabila tax effort (usaha pajak) yang diperoleh mencapai 2% maka usaha pajak yang dilakukan adalah baik. Sehingga dari hasil penghitungan diatas dapat disimpulkan bahwa usaha pajak yang dilakukan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dapat dikatakan baik dengan rata-rata sebesar 2,78 % (2008 – 2011). Beberapa kendala dalam pengoptimalan penerimaan pajak hiburan dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia Berdasarkan hasil Kegiatan Analisis Kebutuhan Jabatan Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2012 menunjukkan hasil bahwa DPP masih kekurangan karyawan sebanyak 587 orang.

2.

Belum adanya formula baku untuk penghitungan potensi pajak hiburan Sampai dengan tahun 2012 Dinas Pelayanan Pajak belum menetapkan suatu formula baku dalam penghitungan potensi pajak daerah, akibatnya terdapat kemungkinan bahwa cara penilaian potensi tidak sama antara wilayah satu dengan yang lainnya. Setelah adanya rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada awal tahun 2013 telah dibuat Surat Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 376 Tahun 2013 tentang Penetapan dan Formula Baku Perhitungan Potensi dan Rencana Penerimaan.

3.

Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait Yang pertama adalah kurangnya koordinasi antara DPP dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah terkait data penerimaan pajak hiburan (sistem yang belum terintegrasi) sehingga harus dilakukan rekonsiliasi secara berkala. Kemudian koordinasi antara DPP dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait data izin usaha hiburan dan data jumlah wajib pajak hiburan yang belum sama.

4.

Kendala dalam penerapan online system bagi wajib pajak hiburan Kendala teknis meliputi beragamnya merk dan tipe alat transaksi, beragamnya format data yang harus disesuaikan dan alat transaksi yang masih manual. Selain itu kendala non teknis yakni keengganan dari WP untuk menerapkan sistem online dalam administrasi usahanya.

Upaya optimalisasi penerimaan pajak hiburan di DKI Jakarta adalah sebagai berikut : 16


1.

Intensifikasi pemungutan pajak hiburan Upaya intensifikasi ini meliputi pengoptimalan peran seksi penagihan untuk melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak terutama untuk penagihan secara aktif, intensifikasi pemeriksaan pajak hiburan dan percepatan pelaksanaan online system.

2.

Ekstensifikasi sumber-sumber pajak hiburan Upaya ekstensifikasi meliputi pendataan terhadap wajib pajak baru, yang mana petugas Dinas Pelayanan Pajak harus lebih sering terjun ke lapangan untuk memantau adanya usaha hiburan yang baru. Kemudian puaya lainnya adalah perluasan objek pajak hiburan.

3.

Penambahan jumlah pegawai yang ada di DPP dan penyelenggaraan berbagai diklat yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi DPP untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi pegawai

4.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat berupa penambahan lokasi gerai pajak di wilayah kota administrasi, penyelenggaraan sosialisasi tentang pajak daerah, dan perbaikan manajemen penanganan pengaduan mengenai pajak daerah

5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Dari hasil analisis potensi penerimaan pajak hiburan berdasarkan empat kriteria Davey

yakni kecukupan dan elastisitas, keadilan, kemampuan administratif dan kesepakatan politis tersebut, didapatkan hasil bahwa pada tahun 2008 pemungutan pajak hiburan di DKI Jakarta termasuk ke dalam kategori potensial, tahun 2009 ke dalam kategori kurang potensial, tahun 2010 termasuk ke dalam kategori potensial dan tahun 2011 pemungutan pajak hiburan di DKI Jakarta termasuk ke dalam kategori tidak potensial. Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya disimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak hiburan : 1.

Keterbatasan sumber daya manusia

2.

Belum adanya rumusan baku dalam penilaian potensi pajak hiburan sampai dengan tahun 2012 17


3.

Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait

4.

Adanya kendala teknis dan non teknis dalam penerapan online system bagi wajib pajak hiburan.

Terdapat beberapa upaya untuk optimalisasi penerimaan pajak hiburan di DKI Jakarta : 1.

Intensifikasi pemungutan pajak hiburan

2.

Ekstensifikasi sumber-sumber pajak hiburan

3.

Penambahan jumlah pegawai yang ada di Dinas Pelayanan Pajak dan penyelenggaraan berbagai diklat yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi DPP untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi pegawai.

4.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat berupa penambahan lokasi gerai pajak di wilayah kota administrasi, penyelenggaraan sosialisasi tentang pajak daerah, dan perbaikan manajemen penanganan pengaduan mengenai pajak daerah.

5.2 Saran Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, dapat direkomendasikan saran untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan di DKI Jakarta sebagai berikut : 1.

Perlunya koordinasi yang lebih baik antara Dinas Pelayanan Pajak (DPP) dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Khususnya agar aplikasi yang terkait dengan penerimaan pajak daerah di dua instansi tersebut dapat saling terintegrasi. Dengan terintegrasinya sistem tersebut maka akan menghasilkan data penerimaan pajak yang lebih akurat, sehingga tidak perlu lagi untuk melakukan rekonsiliasi setiap bulannya.

2.

Perlunya koordinasi yang lebih baik antara DPP dengan Dinas Pariwisata terkait dengan data usaha hiburan. Sebaiknya ada MoU yang menjelaskan bahwa secara berkala dua instansi tersebut saling bertukar informasi dalam bentuk laporan yang berisi data usaha hiburan yang telah mendapatkan izin usaha hiburan dari Dinas Pariwisata dan data usaha hiburan yang telah ditunjuk sebagai wajib pajak oleh DPP. Hal ini untuk meminimalisasi kemungkinan hilangnya potensi pajak hiburan. Selain itu, perlu disusun suatu payung hukum yang mengatur bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi salah satu prasyarat dalam 18


pengajuan perpanjangan izin usaha hiburan oleh Dinas Pariwisata. Sehingga wajib pajak yang masih mempunyai tunggakan pajak diharapkan dapat segera melunasi kewajibannya. 3.

Mengintensifkan sosialisasi kepada wajib pajak agar bersedia menerapkan online system dalam sistem transaksi mereka. Hal ini tentunya harus diikuti dengan perbaikan dari sistem online tersebut agar kendala teknis dapat diatasi. Sehingga wajib pajak merasa tenang dan yakin bahwa online system berjalan dengan lancar dan tidak menghambat sistem transaksi mereka tetapi justru akan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4.

Segera menyusun mekanisme penagihan aktif untuk diterapkan di Dinas Pelayanan Pajak. Selama ini penagihan yang dilakukan kepada wajib pajak sebatas penagihan pasif yaitu dengan memberikan surat teguran atau surat peringatan kepada wajib pajak.

5.

Mengintensifkan pemeriksaan pajak hiburan khususnya terhadap wajib pajak yang belum menerapan online system. Dengan pemeriksaan yang lebih intensif maka akan mendorong wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Selain itu, dalam rangka ekstensifikasi sumber-sumber pajak hiburan, petugas harus lebih sering terjun ke lapangan untuk memantau keberadaan kegiatan hiburan yang belum ditunjuk sebagai wajib pajak.

6.

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Pelayanan Pajak harus membuat Standar Operational Procedure (SOP) yang jelas dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk ditaati oleh seluruh karyawan sehingga image masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang berbelit-belit dan lama dapat dihilangkan. Diperlukan internal auditor untuk memastikan bahwa SOP yang telah disusun dilaksanakan dengan benar.

6. KEPUSTAKAAN Bachtiar, Imam. (2003). Optimalisasi penarikan pajak daerah dalam rangka mendukung penerimaan daerah (kasus pajak pju di Kabupaten Bekasi). Jakarta : Universitas Indonesia. Davey, K.J. (1988). Pembiayaan pemerintah daerah : praktek-praktek internasional dan relevansinya bagi dunia ketiga. Jakarta : UI-Press. 19


Devas, Nick. (1989). Keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Jakarta : UI Press. Luthfi, Achmad. (2006). “Penyempurnaan administrasi pajak daerah dan retribusi daerah : suatu upaya dalam optimalisasi penerimaan PAD”. jurnal ilmu administrasi dan organisasi : bisnis dan birokrasi, Vol. XIV, No.1. Mardiasmo. (2002). Perpajakan. Yogyakarta : Andi Mc. Master, James. (1991). Urban financial manajemen : A training manual. Washington : The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan. Rahardja, Prathama. (2006). Teori ekonomi mikro : suatu pengantar. Jakarta : LPE. Sekaran, Uma. (2009). Metode penelitian untuk bisnis (Edisi 4). Jakarta : Salemba Empat. Sembiring, Fillyanto. (2007). Optimalisasi pajak parkir di Propinsi DKI Jakarta. Jakarta : Universitas Indonesia. Septian, Angga. (2011). Analisis potensi pajak reklame di Kota Depok dan optimalisasi penerimaannya. Depok : Universitas Indonesia. Simanjuntak. (2001). Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Bunga Rampai Keuangan Daerah. Yogyakarta : AMP YKPN Sudjarwoko. (2010). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta. Depok : Universitas Indonesia.

20


ANALISIS POTENSI DAN OPTIMALISASI PAJAK HIBURAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN DI PROVINSI DKI JAKARTA

Recommend Documents