POTENSI PAJAK HIBURAN JENIS WARUNG INTERNET DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TUGAS AKHIR Disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan
Oleh: ENDAH TRI WIDYASIH NIM F3407004
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010
1
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
Tugas Akhir dengan judul : POTENSI PAJAK HIBURAN JENIS WARUNG INTERNET
DAN
PENERIMAAN
KONTRIBUSI
PENDAPATAN
PAJAK ASLI
HIBURAN DAERAH
TERHADAP KABUPATEN
KARANGANYAR telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan guna mencapai derajat Ahli Madya Program DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi UNS
Surakarta, 29 Juni 2010 Disetujui dan diterima oleh Pembimbing
Dra. Setianingtyas Honggowati, MM, Ak NIP. 19600427 198601 2 001 2
HALAMAN PENGESAHAN
Tugas Akhir dengan judul : POTENSI PAJAK HIBURAN KONTRIBUSI
PAJAK
JENIS WARUNG INTERNET DAN
HIBURAN
TERHADAP
PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR Telah disahkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, 20 Juli 2010 Tim Penguji Tugas Akhir
Anas Wibawa, SE, M.Si, Ak NIP 19730215 2000 12 1 001
Penguji
Dra. Setianingtyas Honggowati, MM, Ak NIP 19600427 198601 2 001
Pembimbing
3
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto : Ø “Masalah adalah seni dari kehidupan, untuk itu bersemangatlah dalam manjalani seni itu.” Ø “Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mempunyai manfaat untuk orang lain.” Ø “Allah SWT tidak memberikan segala sesuatu yang hamba inginkan, tetapi Dia memberikan apa yang hamba butuhkan.” Ø ‘Janganlah kau bersedih coz everything gonna be okay.” (Bondan ft F2B)
Karya sederhana ini kupersembahkan untuk : © Allah SWT © Nusa bangsa dan agamaku © Bapak Ibuku tercinta © Seluruh keluarga besar tersayang © Teman yang mengerti akan diriku © Almamaterku dan rekan-rekan seperjuangan, pajak A pajak B ’07 © Pembaca yang budiman KATA PENGANTAR
Dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulisan
4
Tugas Akhir dengan judul POTENSI PAJAK HIBURAN JENIS WARUNG INTERNET
DAN
PENERIMAAN
KONTRIBUSI
PENDAPATAN
PAJAK ASLI
HIBURAN DAERAH
TERHADAP KABUPATEN
KARANGANYAR ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan yang baik bagi para pengikut di jalan-Nya. Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1.
Ayah dan Ibu tercinta, dengan kesabarannya yang telah memberikan do’a, nasihat dan bimbingan hingga terselesainya Tugas Akhir ini. Aku akan membalas setiap peluh keringat yeng telah kalian korbankan.
2.
Mbak Shanty, Mas Andhi, Mas Agus, Mbak Fina dan keponakanku Ahran, yang telah memberikan keceriaan dalam hari-hariku.
3.
Seluruh keluarga besar Bani Ihsansani dan Khasan Suro.
4.
Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
5.
Drs. Santoso Tri Hananto, MSi. Ak selaku ketua Program Diploma III.
6.
Sri Suranta, SE, MSi. Ak selaku Ketua Program Studi Perpajakan pada program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
5
7.
Agus Widodo, SE, Msi. Ak selaku Pembimbing Akademik.
8.
Dra. Setianingtyas Honggowati, MM. Ak selaku Pembimbing Tugas Akhir, yang dengan sabar telah memberikan pengarahan dan masukan selama penyusunan Tugas Akhir.
9.
Arum Kusumaningdyah Adiati, SE, MM, Ak selaku Dosen Pembimbing Magang.
10. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, yang telah bersedia membagi ilmunya kepada penulis. 11. Seluruh pegawai dan staf DPPKAD Karanganyar. 12. Anak-anak “Peacemaker” Nisa, Eka, Ana, Ardha, Galih, kalian adalah sahabat yang tak seperti mantan yang hanya manis ketika masih pacaran. Kalian marah seperti ayah, peduli seperti ibu, jahil seperti kakak, ngeselin seperti adik dan menyayangi lebih dari kekasih. 13. Icha, Een, Erwin, Niken, Doni, Mas Andhi, Kodok, Siwi, Winta, Dimas, Dito, Rosa, Yesi, Desy, Adiya, Intan, Fatim, Sari, Nurul, Mitha dan seluruh temanteman di paguyupan perpajakan angkatan 2007 yang tidak dapat disebutkan satu per satu, kalian adalah teman-teman yang sangat luar biasa. 14. Anak-anak di kost Andre 2 Ratih, Dani, Novik, Ayu, yang telah memberikan bentuk keluarga kecil yang menyenangkan. 15. Seseorang yang berinisial MK, sosok yang belum tergantikan hingga detik terselesaikannyaTugas Akhir ini. Terima kasih telah mengajarkan arti kehilangan yang sebenarnya.
6
16. Tekad, Erna, Rosi, Linda, Devy, Titis, Muth, Nurul, Desy, Herni, Big, Gempil, Korek, Amin dan semua teman-teman alumni Sos 4 Smansakra 2007, terima kasih untuk kekonyolan dan kebersamaan yang terjalin. 17. Adek-adekku tersayang dek Ntan, Jemblem, dek Anis, Hesty, Raihan. 18. AD 6101 GF, si jangkrik yang selalu bersedia mengantar dan menemani kemanapun aku pergi. 19. Si bulug 2626 yang setia menemaniku dalam keadaan suka maupun duka meskipun selalu aku sia-siakan. 20. Bondan Prakoso ft F2B, untuk lagu-lagunya yang penuh inspirasi. 21. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Sebagai manusia biasa, penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan. Namun demikian, karya sederhana ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
Surakarta, 23 Juli 2010
Penulis
DAFTAR ISI
Halaman
7
HALAMAN JUDUL........................................................................................ i ABSTRAK ....................................................................................................... ii HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................. iii HALAMAN PENGESAHAN.......................................................................... iv MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................... v KATA PENGANTAR ..................................................................................... vi DAFTAR ISI.................................................................................................... ix DAFTAR TABEL............................................................................................ xi DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xii DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................... xiii
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah …………………………………... 1 B. Rumusan Masalah ………………………………………… 5 C. Tujuan ……………………………………………………...5 D. Manfaat …………………………………………………… 5 E. Metode penelitian ………………………………………… 6
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Pajak ………………………………………….. 9 B. Pengertian Pajak Daerah ………………………………..... 11 C. Pajak Hiburan …………………………………………… 13
BAB III
PEMBAHASAN A. Gambaran Objek Penelitian ………………………………. 17 B. Deskripsi Jabatan …………………………………………. 21
8
C. Laporan Magang Kerja …………………………………… 36 D. Pembahasan Masalah ……………………………………... 39 1. Potensi Warnet Kabupaten Karanganyar …………….. 40 2. Tingkat Efektifitas Pemungutan Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Karanganyar ................................................. 48 3. Potensi Kontribusi Pajak Hiburan Jenis Warnet Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Karanganyar ................................................. 51
BAB IV
PENUTUP A. Temuan …………………………………………………… 52 1. Kelebihan …………………………………………….. 52 2. Kelemahan ……………………………………………. 53 B. Kesimpulan ………………………………………………. 54 C. Saran ……………………………………………………… .55 D. Keterbatasan ……………………………………………… 56
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
9
TABEL
Halaman
3.1. Target Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Karanganyar …………… 48 3.2. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Karanganyar............................................................................ 50
3.3. Potensi Warnet di Karanganyar ……………………………………….... 51
DAFTAR GAMBAR
10
GAMBAR
Halaman
2.1. Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Karanganyar ……………... 35
11
DAFTAR LAMPIRAN
1.
Permohonan Magang
2.
Ijin Magang Dari DPPKAD Karanganyar
3.
Keterangan Selesai Magang
4.
Penilaian Magang
5.
Rekomendasi Kesbangpolinmas
6.
Rekomendasi Bappeda
7.
Memo Laporan magang
8.
Surat Pernyataan
9.
Jadwal Konsultasi Tugas Akhir
10. Laporan Pendapatan Daerah
12
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam
upaya
meningkatkan
dan
memelihara
berbagai
sektor
pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan secara berencana dan berkelanjutan, diperlukan dana yang cukup besar untuk tetap mempertahankan laju pertumbuhan pembangunan secara konsisten dan menyeluruh. Usaha yang dilakukan untuk mendapatkan dana ini dilakukan secara terus menerus dengan menggali dan meningkatkan pemanfaatan berbagai sumber dana baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan penerimaan dari dalam negeri khususnya pajak hiburan, erat hubungannya dengan pendapatan daerah karena merupakan salah satu sumber pendapatan daerah setempat yang cukup penting. Dalam hal meningkatkan pendapatan daerah dari segi pajak hiburan, hendaknya tidak hanya ditempuh dengan cara kebijakan kenaikan tarif saja yang diperoleh dari persetujuan antara pihak penyelenggara dengan pemerintah daerah tetapi yang lebih penting adalah memperbaiki atau menyempurnakan administrasi sistem dan prosedur yang ada sekarang. Penerimaan dari sektor pajak hiburan menurut ketentuan perundangundangan menjadi hak pemerintah kabupaten untuk memungutnya, sehingga penerimaan tersebut mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah tersebut juga merupakan soko guru bagi penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan di daerah khususnya daerah Kabupaten Karanganyar. Di samping
13
itu dengan adanya peraturan dalam penyelenggaraan hiburan daerah diharapkan akan lebih tertib dan teratur baik dalam pelaksanaan pemungutan maupun pembayarannya. Dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang pajak hiburan menyebutkan bahwa objek pajak yang dikenakan pajak hiburan yaitu :
1.
Pertunjukan Film;
2.
Pertunjukan Kesenian dan sejenisnya;
3.
Pergelaran musik dan tari;
4.
Diskotik dan sejenisnya;
5.
Karaoke;
6.
Klab Malam;
7.
Permainan Billyard;
8.
Permainan Ketangkasan dan sejenisnya;
9.
Panti Pijat;
10. Mandi Uap dan sejenisnya; 11. Pertandingan Olah Raga dan usaha kesegaran jasmani; 12. Penyelenggaraan Tempat Wisata, Taman Rekreasi, Kolam Pemancingan, Pasar Malam, Pameran, Komedi Putar, dan sejenisnya.
Dari semua objek pajak yang disebutkan dalam Peraturan Daerah tersebut, masih banyak objek pajak yang terdapat di Kabupaten Karanganyar yang masuk kriteria untuk dikenakan pajak hiburan, namun dalam prakteknya masih banyak objek pajak yang belum dikenakan kewajiban untuk membayar pajak hiburan. Hal ini dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah yang memutuskan
14
bahwa objek-objek tersebut termasuk dalam kriteria objek pajak yang ditetapkan untuk membayar pajak hiburan. Salah satu objek pajak hiburan tersebut adalah warung internet atau warnet. Selain sebagai salah satu kemajuan teknologi yang dimanfatkan untuk peningkatan sarana pendidikan, warnet jugadapat dimanfaatkan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat. Kesit (2003) mendefinisikan hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton serta dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga. Dari unsur-unsur pengertian hiburan yang dikemukakan Kesit tersebut, warnet memiliki kriteria dan dapat dikategorikan sebagai objek yang wajib dikenakan pajak hiburan. Sedangkan besarnya tarif pajak yang dikenakan untuk warnet ditentukan sebesar 15%. Hal ini seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 Pasal IV point m berbunyi “yang tidak menggunakan tanda masuk selain seperti dalam huruf d, e, f, g, h, dan k pasal ini ditetapkan sebesar 15% dari pembayaran”. Tarif 15% cukup besar apabila dibandingkan dengan tarif yang dikenakan pada objek pajak jenis penyelenggaraan tempat wisata yang hanya 10%. Alasan lain yang mendorong agar warnet dijadikan sebagai salah satu objek pajak hiburan, karena di kabupaten lain seperti Kabupaten Boyolali warnet sudah masuk dalam objek yang dikenakan pajak hiburan. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan warnet di Kabupaten Karanganyar berkembang pesat dan jumlahnya terus bertambah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Keberadaan warnet tersebut
15
mendapat antusias yang cukup besar dari masyarakat. Para pengguna warnet telah menjamur dalam seluruh lapisan masyarakat segala usia mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua. Dari antusiasme para pengguna warnet tersebut dapat dijadikan referensi bahwa warnet memiliki potensi besar untuk dikenakan pajak hiburan. Hal tersebut dapat diketahui dari banyaknya jumlah pengunjung warnet tiap harinya kemudian dibuat rata-rata pengunjung tiap bulannya. Untuk mendapatkan jumlah rata-rata pengunjung warnet, penulis akan melakukan penelitian terlebih dahulu. Dari penelitan tersebut akan diketahui seberapa besar potensi warnet di Kabupaten Karanganyar. Dengan potensi yang dihasilkan warnet akan dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak hiburan sehingga Pendapatan Asli Daerah otomatis juga akan meningkat. Dari Pendapatan Asli Daerah yang meningkat tersebut, serta merta akan membawa kemajuan pada pembangunan daerah khususnya Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan penjelasan yang telah penulis sampaikan di atas maka penulis ingin menghitung potensi pajak hiburan jenis warung internet dengan mengambil beberapa sampel dari banyaknya warnet yang ada di Kabupaten Karanganyar. Dari hasil perhitungan potensi warnet tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah. Penulis juga ingin menghitung tingkat efektifitas pajak hiburan terhadap nenerimaan Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu penulis membuat tugas akhir yang berjudul “POTENSI PAJAK HIBURAN JENIS WARUNG INTERNET DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PENERIMAAN
PENDAPATAN
ASLI
DAERAH
KABUPATEN
KARANGANYAR”.
16
B. Rumusan Masalah Berdasarkan
latar
belakang
masalah
di
atas,
Penulis
dapat
mengemukakan masalah-masalah yang akan dibahas yaitu : 1. Berapa besar potensi pajak hiburan jenis warnet yang dapat dihasilkan? 2. Bagaimana tingkat efektifitas pemungutan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karanganyar? 3. Bagaimana potensi kontribusi pajak hiburan jenis warnet terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah? C. Tujuan Berdasarkan masalah yang diambil, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 1.
Untuk mengetahui seberapa besar potensi yang dihasilkan warnet terhadap peningkatan pajak hiburan.
2.
Untuk mengetahui tingkat efektifitas pemungutan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karanganyar.
3.
Untuk mengetahui besarnya potensi kontribusi warnet terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
D. Manfaat 1. Bagi Penulis Dapat menambah pengetahuan tentang perpajakan khususnya pajak hiburan dan dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sering dihadapi dalam pajak hiburan. Serta dapat digunakan untuk menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan realita di dunia kerja.
17
2. Bagi Perusahaan/Kantor Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi DPPKAD dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar dan dapat dijadikan alternatif perbandingan untuk mengevaluasi kebijakan yang telah ada serta sebagai penunjang praktik pengambilan keputusan. 3. Bagi Akademi Sebagai tambahan literatur yang bermanfaat bagi adik-adik tingkat dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi pengembangan ilmu pengetahuan tentang pajak hiburan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Serta sebagai salah satu acuan bagi penelitian yang akan datang 4. Bagi Pihak lain Dapat bermanfaat dan digunakan sebagai tambahan informasi dan referensi bagi para pembaca atau bagi yang membutuhkan. E. Metode Penelitian 1. Desain Penelitian Desain penelitian dilakukan dengan cara survei. Laporan Tugas Akhir ini akan membahas besarnya potensi yang dihasilkan warnet. Caranya yaitu dengan menghitung jumlah rata-rata omset yang diperoleh tiap harinya dikalikan tarif 15%. Untuk mengetahui besarnya omset yang diperoleh dilakukan
dengan membagikan kuisioner pada tiap warnet yang telah
ditentukan untuk dijadikan sampel. Penelitian secara sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan karena alasan biaya, sempitnya waktu dan terbatasnya tenaga. Dari 17 kecamatan di Kabupaten Karanganyar penulis memilih Kecamatan Karanganyar untuk dijadikan sampel.
18
2. Jenis dan Sumber Data Dipandang dari sumber dan penggunaannya maka data dapat dibedakan menjadi dua yaitu : a. Data Intern Data yang dikumpulkan oleh suatu badan itu sendiri dan hasil pengumpulan data ini digunakan oleh badan itu sendiri. b. Data Ekstern Data yang tidak terdapat dalam aktivitas intern suatu badan. Data ini dapat diperoleh dari majalah-majalah, surat kabar atau badan-badan lainnya, dimana data yang dimaksud telah tersedia. Menurut sumber dan pengumpulannya, data ekstern dapat dibedakan menjadi : 1) Data primer Data yang dikumpulkan oleh suatu badan dan diterbitkan oleh badan itu pula. Badan lain dapat memperolehnya bila memerlukannya. Data primer dalam penulisan Tugas Akhir ini diperoleh dari badan DPPKAD Karanganyar. 2) Data sekunder Data yang dilaporkan oleh suatu badan, sedang badan ini tidak langsung mengumpulkan sendiri melainkan diperoleh dari pihak lain yang telah mengumpulkan terlebih dahulu dan menerbitkannya. Data sekunder diperoleh dari hasil kuisioner yang telah dibagikan.
19
3. Teknik Pengumpulan Data a) Penelitian Lapangan (Field Observation) Pengumpulan data dengan datang langsung ke obyek penelitian untuk melakukan pengamatan secara langsung dan sistematis tentang hal-hal yang akan diteliti. b) Wawancara (Interview) Pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pegawai di lingkungan kantor atau perusahaan yang akan diteliti. c) Studi Pustaka Dengan memanfaatkan media bacaan atau literatur-literatur dari berbagai sumber sebagai penunjang untuk melakukan analisa mengenai pajak hiburan yang sesuai dan berhubungan dengan tema penyusunan Tugas Akhir.
20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Pajak Definisi Prancis termuat dalam buku Leroy Beaulieu bahwa pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah. Sedangkan Mr. Dr. N. J. Feldmann mendefinisikan pajak sebagai prestasi yang dipaksakan sepihak oleh penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Erly Suandy, 2002). Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan normanorma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Wirawan dan Richard, 2007). Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisinya yang kemudian dipertahankan menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment (Erly Suandy, 2002).
21
1. Fungsi Pajak Pajak memiliki dua fungsi, yaitu (Erly Suandy, 2002):
a. Fungsi penerimaan (budgetair/financial) Memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
b. Fungsi mengatur (regulerend) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.
2. Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi (Waluyo, 2007):
c. Official Assessment System Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. d. Self Assessment System Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. e. Withholding System
22
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 3. Pembagian Pajak Pembagian pajak dapat dikelompokkan berdasarkan (Waluyo, 2007):
a. Menurut golongan 1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. b. Menurut sifatnya 1) Pajak subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. 2) Pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. c. Menurut pemungut dan pengelolanya 1) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 2) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. B. Pengertian Pajak Daerah
23
Menurut UU No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak Daerah dapat dipaksakan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Syafiqurrahman dan Nur Haryani, 2007). a. Jenis-jenis pajak daerah Menurut wilayah pemungutannya pajak daerah dibagi menjadi (Kesit, 2003):
1) Pajak Propinsi Yaitu pajak daerah yang dipumgut oleh pemerintah daerah tingkat propinsi. Pajak propinsi yang berlaku di Indonesia sampai saat ini terdiri dari :
a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 2) Pajak Kabupaten / Kota Yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten / kota. Pajak kabupaten / kota yang berlaku di Indonesia terdiri atas :
a) Pajak Hotel b) Pajak Restoran
24
c) Pajak Hiburan d) Pajak Reklame e) Pajak Parkir f) Pajak Penerangan Jalan g) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C b. Kriteria Pajak Daerah Kriteria pajak daerah secara spesifik diuraikan oleh K.J. Davey yang terdiri atas 4 hal, yaitu (Syafiqurrahman dan Nur Haryani, 2007) : a. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri. b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan Pemerintah Pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. c. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah. d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada Pemerintah Daerah. C. Pajak Hiburan 1. Definisi Pajak Hiburan Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton / dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga (Kesit, 2003).
2. Objek Pajak
25
Objek pajak adalah setiap penyelenggaraan hiburan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang pajak hiburan menyebutkan bahwa objek pajak yang dikenakan pajak hiburan yaitu :
a. Pertunjukan Film b. Pertunjukan Kesenian dan sejenisnya c. Pergelaran musik dan tari d. Diskotik dan sejenisnya e. Karaoke f. Klab Malam g. Permainan Billyard h. Permainan Ketangkasan dan sejenisnya i. Panti Pijat j. Mandi Uap dan sejenisnya k. Pertandingan Olah Raga dan usaha kesegaran jasmani l. Penyelenggaraan Tempat Wisata, Taman Rekreasi, Kolam Pemancingan, Pasar Malam, Pameran, Komedi Putar, dan sejenisnya. 3. Subjek Pajak Pengertian subjek pajak menurut Perda No 16 Tahun 2006 adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan.
26
4. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah:
a. untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film bioskop ditetapkan : 1) Golongan AII utama sebesar 30% ( tiga puluh persen ). 2) Golongan AII sebesar 28% ( dua puluh delapan persen ). 3) Golongan AI sebesar 25% (dua puluh lima persen). 4) Golongan BII sebesar 24% (dua puluh empat persen). 5) Golongan BI sebesar 20% (dua puluh persen). 6) Golongan C sebesar 17% (tujuh belas persen). 7) Golongan D sebesar 13% (tiga belas persen). 8) Jenis Keliling sebesar 10% (sepuluh persen ). b. untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pertunjukkan sirkus, pameran seni, pameran busana, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); c. untuk pertunjukan / pergelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
27
d. untuk Diskotik, dan bar ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen); e. untuk Karaoke ditetapkan sebesar 20% (dua pulh persen); f. untuk Klab Malam ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen); g. untuk permainan Billyard ditetapkan sebesar 15 % (Lima belas persen); h. untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen); i. untuk Panti Pijat ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen); j. untuk Mandi Uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen); k. untuk Pertandingan Olah Raga dan Usaha Kesegaran Jasmani ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen); l. penyelenggaraan
tempat-tempat
wisata,
taman
rekreasi,
kolam
pemancingan, pasar malam, pameran, komedi putar dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari HTM (Harga Tiket Masuk)/ pembayaran; m. yang tidak menggunakan tanda masuk selain seperti dalam huruf d, e , f , g , h ,dan k Pasal ini ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari pembayaran. 5. Peranan Pajak Hiburan Dalam hal ini yang penting adalah manfaat atau peranan pajak hiburan itu sendiri, antara lain :
a. Setiap daerah berhak menyediakan tempat kesenian untuk pertunjukan yang ada.
28
b. Pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat agar bisa menikmati sarana hiburan atau tontonan yang ada. c. Dengan adanya pajak hiburan masyarakat dapat memilih pertunjukan yang ada baik di dalam gedung atau di tempat terbuka yang luas. d. Setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengarkan dapat menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan. Selain hal-hal yang disebut di atas, pajak atas penyelenggaraan hiburan merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber dana dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Di samping itu, dengan diaturnya penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Karanganyar diharapkan akan lebih tertata, tertib dan teratur keberadaannya, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa serta dapat menambah manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
BAB III PEMBAHASAN
A. Gambaran Objek Penelitian
Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar adalah salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
lingkungan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Karanganyar
yang
berkedudukan sebagai Dinas Daerah. DPPKAD dibentuk berdasarkan Peraturan
29
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Karanganyar.Tugas-tugas DPPKAD yaitu melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasar Asas Otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: 1.
Sekretariat
2.
Bidang Pendaftaran dan Pendataan
3.
Bidang Penetapan dan Penagihan
4.
Bidang Anggaran
5.
Bidang Perbendaharaan dan Kas
6.
Bidang Akutansi dan Aset Daerah. Sejalan dengan diberlakukanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, peranan masyarakat atau publik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini menjadi semakin penting. Masyarakat bukan lagi sebagai obyek pembangunan, tetapi juga subyek pembangunan. Otonomi daerah akan berdampak pada semakin besarnya wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepada daerah dalam mengelola pembangunan dan keuangan di daerahnya masing-masing. Di samping hal ini akan berdampak pada sejumlah dampak positif, perlu diantisipasi kemungkinan timbulnya dampak negatif. Salah satu dampak negatif desentralisasi dalam pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah adalah kemungkinan bergesernya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dari pusat ke daerah. Guna mengantisipasi hal ini dimensi
30
partisipasi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah menjadi penting. 1. Kedudukan Kedudukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai pengelola sumber Pendapatan Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati karanganyar. Dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar. 2. Kewenangan Bidang kewenangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah pengelola pendapatan daerah.
3. Visi Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar akan diarahkan atau dibawa agar dapat eksis dan apa yang akan dicapai pada masa depan. Visi DPPKAD adalah : “ menjadi dinas yang professional di bidang pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah melalui program intensifikasi dan eksentifikasi dalam rangka mendukung kabupaten karanganyar menuju tingkat pendapatan terkemuka di Jawa Tengah “. 4. Misi Dalam rangka mendukung atau mewujudkan misi yang telah ditetapkan dan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, maka Misi Dinas Pengelolaan
31
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar dapat ditetapkan sebagai berikut : a. Meningkatkan sumber daya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Profesional. b. Meningkatkan pelayanan ketatausahan/administrasi pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai system manajemen keuangan atau pendapatan daerah yang berlaku. c. Meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang pendapatan. d. Meningkatkan pendapatan setiap tahun anggaran. e. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang harmonis dengan semua pihak yang terkait dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. 5. Tujuan Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar menetapkan tujuan sebagai berikut : a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang professional melalui pembinaan pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional. b. Meningkatkan pelaksanaan sistem manajemen keuangan atau pendapatan secara efektif dan efesien.
32
c. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di bidang pendapatan daerah dan meningkatkan ke sasaran membayar pajak daerah maupun retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dan prosedur. d. Meningkatkan sarana dan prasarana sumber-sumber pendapatan dalam menunjang pelayanan prima dan peningkatan pendapatan daerah. e. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah tiap tahun khususnya intensifikasi pengelolaan PAD dari sector pajak dana penimbangan retribusi daerah dan penerimaan lain-lain. f. Meningkatkan
upaya
peningkatan
pendapatan
daerah
khususnya
ekstensifikasi sumber-sumber baru pendapatan daerah yang potensial. g. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang harmonis denagn semua pihak yang terkait dalam upaya peningkatan pengelolaan pendapatan. 6. Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dalam Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan pengertian tersebut Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar menetapkan sasaran sebagai berikut : a. Tersedia data potensi sumber-sumber pendapatan daerah khususnya pajak dan retribusi daerah melalui pendataan, penelitian, dan pengkajian. b. Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana sumber-sumber pendaptan daerah yang memadai. c. Makin efektif dan efesien pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.
33
d. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah setiap tahun anggaran. e. Terjalin hubungan atau kerja sama yang hormonis dengan semua pihak yang terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah. f. Terselenggaranya koordianasi yang mantap antar unit kerja pengelolaan pendapatan daerah dan dengan daerah tetangga di bidang pendapatan daerah. g. Makin bertambahnya jenis sumber pendapatan daerah yang menunjang peningkatan pendapatan daerah. B. Deskripsi Jabatan
1. Kepala Dinas Tugas:
a. Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. b. Merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas. Fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi
34
pendaftaran
dan
pendataan,
penetapan
dan
penagihan,
anggaran,
perbendaharaan dan kas, akuntansi dan aset daerah serta kesekretariatan. b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang meliputi pendaftaran
dan
pendataan,
penetapan
dan
penagihan,
anggaran,
perbendaharaan dan kas, akuntansi dan aset daerah serta kesekretariatan. 2. Sekretariat Tugas: a. Membantu
Kepala
Dinas
dalam
merumuskan
kebijakan,
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian di lingkungan Dinas. b. Merumuskan
program
kegiatan
Sekretariat
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Fungsi : a. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang di lingkungan Dinas secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal. b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat terdiri atas: a. Kepala Sub Bagian Perencanaan Tugas:
35
1) Menyusun program kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi: 1) Menyiapkan konsep naskah dinas bidang perencanaan sesuai dengan ketentuan berlaku. 2) Menyusun
Rencana
Kegiatan
dan
Anggaran
(RKA)/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Kepala Sub Bagian Keuangan Tugas: 1) Menyusun program kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
Fungsi : 1) Menyiapkan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan.
36
2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang telah disusun untuk bahan laporan kepada atasan. c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tugas : 1) Menyusun program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 2) Menyiapkan konsep naskah dinas bidang administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi : 1) Melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan keuangan di lingkungan Dinas. 2) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 3. Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Tugas: a. Membantu
Kepala
Dinas
dalam
merumuskan
kebijakan,
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang Pendaftaran dan Pendataan. b. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
37
Fungsi :
a. Merumuskan rencana kerja dan program kegiatan bidang pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah serta pendataan PBB. b. Merumuskan rencana kerja dan program kegiatan pendataan ijin HO, ijin bangunan dan ijin perumahan.
Bidang Pendaftaran dan Pendataan terdiri atas: a. Kepala Seksi Pendaftaran Tugas: 1) Membantu
Kepala
Bidang
Pendaftaran
dan
Pendataan
dalam
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Pendaftaran. 2) Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas. Fungsi : 1) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi kepada atasan. 2) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. b. Kepala Seksi Pendataan Tugas: 1) Menyusun rencana kegiatan dibidang pendataan, mencatat data obyek dan subyek .
38
2) Menghimpun, mengelola, dan mencatat data obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah. Fungsi : 1) Melaksanakan pendataan ijin HO, ijin bangunan, ijin perumahan. 2) Melaksanakan kegiatan pendataan Notaris/PPAT dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 4. Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Tugas: a. Merumuskan program kegiatan dibidang Penetapan dan Penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. b. Merekomendasi surat perjanjian yang ada hubungannya dengan tontonan untuk Pemberian saran teknis pembayaran pajaknya. Fungsi: a. Melaksanakan penagihan pajak dan retribusi daerah yang telah melampaui jatuh tempo sesuai peraturan yang berlaku agar pembayaran pajak dan retribusi daerah tertib dan lancar. b. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Bidang Penetapan dan Penagihan terdiri atas: a. Kepala Seksi Penetapan Tugas:
39
1) Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas. 2) Menyiapkan blangko penerbitan surat ketetapan guna mendapatkan penetapan pajak dan retribusi dari Kepala Seksi Penetapan untuk diproses lebih lanjut. Fungsi: 1) Menyerahkan surat ketetapan kepada wajib pajak dan wajib retribusi untuk membayar pajak dan retribusi kepada bendahara. 2) Melaksanakan
monitoring,
evaluasi,
dan
menilai
prestasi
kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja. b. Kepala Seksi Penagihan
Tugas: 1) Membantu
Kepala
Bidang
Penetapan
dan
Penagihan
dalam
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Penagihan. 2) Menyusun program kegiatan di Seksi Penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
Fungsi: 1) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
40
mendapatkan
masukan,
informasi
serta
untuk
mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal. 2) Menyusun rencana kerja di bidang penagihan pelaksanaan administrasi dan pendistribusian surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 5. Kepala Bidang Anggaran
Tugas: a. Membantu
Kepala
Dinas
dalam
merumuskan
kebijakan,
mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di Bidang Anggaran. b. Merumuskan program kegiatan di Bidang Anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pelaksanaan kegiatan. Fungsi:
a. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal. b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan APBD dan perubahan APBD perkembangan dan sebagai bahan perumusan kebijakan atasan. Bidang Anggaran terdiri dari:
a. Kepala Seksi Pengendalian Anggaran
41
Tugas: 1) Membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Pengendalian Anggaran. 2) Menyusun
program
kegiatan
di
Seksi
Pengendalian
Anggaran
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Fungsi :
1) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan
masukan,
informasi
serta
untuk
mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh kerja yang optimal. 2) Menyelenggarakan
pengendalian
APBD
sesuai
dengan
ukuran,
kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. b. Kepala Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Tugas:
1) Membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran. 2) Menyusun program kegiatan di Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
42
Fungsi:
1) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan
masukan,
informasi
serta
untuk
mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh kerja yang optimal. 2) Membuat Surat Edaran Bupati tentang petunjuk penyusunan RKASKPD, Penetapan APBD maupun Perubahan APBD. 6. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas
Tugas: a. Membantu
Kepala
Dinas
dalam
merumuskan
kebijakan,
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Perbendaharaan dan Kas. b. Merumuskan program kegiatan di Bidang Perbendaharaan dan Kas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pelaksanaan kegiatan. Fungsi :
a. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh kerja yang optimal. b. Menyusun konsep peraturan, keputusan, edaran serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bupati dalam rangka pelaksanaan APBD.
43
Bidang Perbendaharaan dan Kas terdiri dari:
a. Kepala Seksi Perbendaharaan dan Pengendalian Kas Tugas:
1) Membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Seksi Perbendaharaan dan Pengendalian Kas. 2) Menyusun program kegiatan di Seksi Perbendaharan dan Pengendalian Kas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Fungsi :
1) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan
masukan,
informasi
serta
untuk
mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh kerja yang optimal. 2) Mengurus, mengajukan dan mencairkan dana-dana yang berasal dari pusat, propinsi dan lainnya. b. Kepala Seksi Penerimaan dan Pengeluaran Tugas:
1) Membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas dalam melaksanakan penyiapan bahan perumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Penerimaan dan Pengeluaran.
44
2) Menyusun program kegiatan di Seksi Penerimaan dan Pengeluaran berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Fungsi :
1) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan
masukan,
informasi
serta
untuk
mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh kerja yang optimal. 2) Mengumpulkan hasil analisis Seksi Anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung dan belanja modal untuk disajikan sebagai bahan laporan dan evaluasi kepada atasan. 7. Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah Tugas: a. Membantu
Kepala
Dinas
dalam
merumuskan
kebijakan,
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Akuntansi dan Aset Daerah. b. Merumuskan program kegiatan Akuntansi dan Aset Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pelaksanaan kegiatan. Fungsi :
a. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
45
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh kerja yang optimal. b. Mengkoordinasi pelaksanaan akuntansi baik langsung maupun tidak langsung dengan Bidang dan UPTD di lingkungan Dinas maupun Bendahara pada SKPD terhadap keabsahan setoran pendapatan Daerah maupun terhadap SP2D, pengeluaran, dan pembiayaan yang telah diambil (sesuai pembebanan rekening). Bidang Akuntansi dan Aset Daerah terdiri dari:
a. Kepala Seksi Akuntansi Tugas:
1) Membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah dalam melaksanakan penyiapaan bahan perumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Akuntansi. 2) Menyusun
program kegiatan Seksi Akuntansi berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pelaksanaan kegiatan. Fungsi :
1) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan
masukan,
informasi
serta
untuk
mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh kerja yang optimal. 2) Menyusun laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan pendapatan dan belanja serta pembiayaan Daerah berdasarkan catatan akuntansi sebagai
46
bahan penyajian data kepada atasan maupun penyusunan laporan kinerja daerah. b. Kepala Seksi Aset Daerah Tugas:
1) Membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah dalam melaksanakan penyiapaan bahan perumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Aset Daerah. 2) Menyusun program kegiatan di Seksi Aset Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pelaksanaan kegiatan. Fungsi :
1) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan
masukan,
informasi
serta
untuk
mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh kerja yang optimal. 2) Melaksanakan pengawasan pembukuan secara sistematis dan kronologis mengenai aset.
47
48
SEKSI
PENAGIHAN
PENDATAAN
UPTD
PENGENDALIAN
SEKSI
PENERIMAAN DAN
SEKSI
& PENGENDALIAN
& PENYUSUNAN
SEKSI
PERBENDAHARAAN
PERENCANAAN
PENETAPAN
SEKSI
DAN KAS SEKSI
PENAGIHAN
DAN PENDATAAN
PERBENDAHARAAN
BIDANG
SEKSI
ANGGARAN
PENETAPAN DAN
PENDAFTARAN
SEKSI PENDAFTARAN
BIDANG
KEUANGAN
PERENCANAAN
BIDANG
SUBAG
SEKRETARIS
SUBAG
BIDANG
KEPALA
2. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
ASET DAERAH
SEKSI
AKUNTANSI
SEKSI
ASET DAERAH
AKUNTANSI DAN
BIDANG
UMUM DAN
SUBAG
C. Laporan Magang Kerja 1. Lokasi Magang Kegiatan magang dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Karanganyar dengan alamat Jl. KH. Wachid Hasyim No.2 Karanganyar 57713. 2. Aktivitas Magang Pada dua minggu pertama dari tanggal 1-15 Februari 2010 ditempatkan di bagian Penetapan dan Penagihan. Pada minggu pertama kegiatan yang dilakukan mempelajari UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2006, sebagai bahan acuan untuk membuat Peraturan Daerah yang baru untuk tahun 2010. Terutama Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), karena ditiap-tiap bagian sudah terbentuk tim dan masing-masing tim membuat draf Rancangan Peraturan Daerah yang berbedabeda. Setelah mempelajari kemudian mencari perbedaan antara Perda yang lama dengan Perda yang baru. Selain mempelajari Perda, juga merekap STTS DHKP (Surat Tanda Terima Setoran Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran) tiap-tiap kecamatan se-Kabupaten Karanganyar. Kemudian memberi stempel “Lunas” pada tanda bukti setoran pajak. Memilah SSP rangkap 3 yang kemudian dipisah-pisahkan berdasarkan nomor lembarnya.
Kegiatan yang dilakukan pada minggu kedua yaitu menginput data pemungut PBB tiap kecamatan yang masuk. Data pemungut PBB diperbarui setiap tahunnya karena adanya perubahan seperti tidak menjabat sebagai Kaur 49
Pemerintahan Desa lagi atau bahkan petugas yang ditunjuk tersebut sudah meninggal dunia. Mencetak Surat Ketetapan Pajak jenis pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran dan pajak parkir. Caranya dengan memasukkan NPWP dan dengan sendirinya data nama WP akan muncul barulah SKP tersebut dicetak. Kemudian merekap dana yang dikeluarkan untuk kegiatan yang telah dilakukan oleh para pegawai DPPKAD seperti biaya perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah dan lain-lain. Biaya-biaya ini muncul pada saat mengadakan survei dan melakukan pendataan di daerah Kabupaten Karanganyar. Pada empat minggu berikutnya dari tanggal 16 Februari sampai dengan 13 Maret 2010 berada di bagian Akuntansi dan Aset Daerah. Minggu ketiga kegiatan yang dilakukan yaitu menginput daftar inventaris Setda. Daftar inventaris Setda diperbarui setiap tahunnya tetapi pada hari berikutnya softcopy daftar tersebut telah ditemukan sehingga hanya perlu mengeditnya saja. Kemudian mengedit format Perda lama diganti dengan format Perda yang
baru.
Mengarsipkan
data
personil
penyimpan
barang
dan
mengelompokannya pada setiap instansi maupun kecamatan. Mencatat instansi maupun kecamatan se-Kabupaten Karanganyar yang belum mengirimkan data personil. Pada minggu keempat kegiatan yang dilakukan yaitu membantu pegawai disana melipat surat dan memasukkan ke dalam amplop serta mencatat alamat yang akan dikirimi surat ke dalam buku arsip. Membuat surat permohonan penghapusan aset daerah di los dan kios pasar Gondhangrejo dan pasar Karangpandan. Ada satu hari dimana libur nasional dan satu hari cuti bersama.
50
Pada minggu pertama di bulan Maret hanya empat hari kerja yang aktif karena dua hari izin tidak masuk. Kegiatan yang dilakukan pada empat hari kerja yaitu membantu pegawai mencetak power point hasil seminar, mengedit SK Bupati dan merekap pendapatan dari sektor pajak yang telah masuk. Pada minggu kedua kegiatan yang dilakukan yaitu mengarsipkan data penyimpan barang, mengetik lampiran SK Bupati, serta mengetik surat balasan mengenai tanggapan atas surat permohonan penghapusan aset daerah yang dibuat minggu kemarin. Pada minggu ini satu hari izin tidak masuk. Pada dua hari terakhir magang kegiatan yang dilakukan mencari informasi tentang pajak hiburan dan meminta data untuk digunakan sebagai bahan pembuatan Tugas Akhir (TA). Disini perlu diingat bahwa kegiatan yang dilakukan tidak selalu sehari penuh harus jadi hasilnya tetapi bisa dilanjutkan pada hari-hari berikutnya. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa dilakukan berulang-ulang pada tiap harinya.
3. Jadwal Magang Magang dilakukan selama 1,5 bulan dari tanggal 1 Februari sampai dengan 13 Maret 2010. Jam kerja hari Senin sampai Kamis dari pukul 07.30 – 13.30 WIB, hari Jumat dari pukul 07.30 – 11.00 WIB, dan hari Sabtu dari pukul 07.30 – 13.00 WIB. Di DPPKAD Kab. Karanganyar setiap harinya dilakukan apel pagi. Pada hari senin awal bulan diadakan upacara luar biasa dan setiap tanggal 17 juga diadakan upacara bendera di lapangan DPPKAD Karanganyar. Setiap hari Jumat di minggu pertama dan ketiga diadakan senam bersama di Gedung Wanita, sedangkan untuk minggu kedua dan keempat senam diadakan di masing-masing kantor/dinas.
51
D. Pembahasan Masalah Usaha yang dilakukan pemerintah untuk mendapatkan salah satu sumber kas daerah tidak semudah dengan apa yang dikerjakan. Dalam hal ini semua itu membutuhkan tempat, sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai, sehingga dalam pajak hiburan masih dibutuhkan pertunjukan atau tontonan dalam bioskop seperti pertunjukan film, kesenian dan pertunjukan lain yang berhubungan dengan hiburan. Seperti yang sedang berkembang pesat di Kabupaten Karanganyar dewasa ini, mulai dari berkembangnya warnet, tempat penyewaan film, arena permainan ketangakasan (playstation) hingga lapangan futsal yang banyak dibangun. Namun berkembang pesatnya penyelenggaraan hiburan tersebut tidak diimbangi dengan pembaharuan Peraturan Daerah sehingga penyelenggaraan hiburan tersebut masih bebas dari pengenaan pajak hiburan. Nama-nama objek pajak di Kabupaten Karanganyar yang dikenakan pajak atas penyelenggaraan hiburan adalah sebagai berikut : 1. Panti pijat a. Panti pijat Subur b. Panti pijat Margolaras c. Panti pijat Samaria d. Panti pijat Dewa Sehat e. Panti pijat Rindang 2. Penyelenggaraan tempat wisata a. PT Duta Tawangmangu b. PPT Balekambang Tawangmangu
52
c. Sondokoro Tasikmadu d. Air Terjun Jumog Ngargoyoso e. Air Terjun Parangijo Girimulyo Ngargoyoso 3. Kolam renang a. Intan pari Karanganyar b. Teletubis Bibis Karanganyar 1. Potensi Warnet Kabupaten Karanganyar Warnet memiliki unsur-unsur dan kriteria yang dapat dikategorikan sebagai objek yang dikenakan pajak hiburan. Untuk mengetahui besarnya potensi warnet, penulis melakukan penelitian dengan menyebarkan kuisioner di beberapa warnet dengan mengambil sampel di wilayah Kecamatan Karanganyar dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Kuisioner diisi oleh penjaga warnet sehingga data yang diperoleh tidak ada rekayasa sama sekali dan bersumber langsung dari lapangan penelitian. Perhitungan potensi warnet diperoleh berdasarkan :
Hari panjang (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu) : Jumlah Hari x Jumlah Pengunjung x Tarif/jam
=
xxx
=
xxx
=
xxx
=
xxx
Hari pendek (Jum’at) : Jumlah pengunjung x tarif/jam Hari libur (Minggu) : Jumlah pengunjung x tarif/jam Omset 1 minggu ( A ) Omset 1 bulan ( B )
=
Ax4
Besarnya pajak
=
B x 15% (tarif pajak hiburan)
53
Besarnya pajak itulah yang akan dijadikan dasar sebagai besarnya potensi warnet di Kabupaten Karanganyar. Berikut ini data nama-nama warnet dan besar potensinya yang diperoleh penulis diambil dari sampel Kecamatan Karanganyar : a. Abyan-Net Hari panjang
: 5 x 20 x Rp 3.000,-
= Rp 300.000,-
Hari pendek
: 20 x Rp 3.000,-
= Rp 60.000,-
Hari libur
: 30 x Rp 3.000,-
= Rp 90.000,-
Omset 1 minggu
= Rp 450.000,-
Omset 1 bulan
:
Rp 450.000,- x 4
= Rp 1.800.000,-
Besarnya pajak
:
Rp 1.800.000,- x 15% = Rp 270.000,-
b. Anchor-Net Hari panjang
: 5 x 117 x Rp 3.000,-
= Rp 1.755.000,-
Hari pendek
: 90 x Rp 3.000,-
= Rp 270.000,-
Hari libur
: 75 x Rp 3.000,-
= Rp
Omset 1 minggu
225.000,-
= Rp 2.250.000,-
Omset 1 bulan
:
Rp 2.250.000,- x 4
= Rp 9.000.000,-
Besarnya pajak
:
Rp 9.000.000,- x 15% = Rp 1.350.000,-
c. As Net Hari panjang
: 5 x 60 x Rp 4.000,-
= Rp 1.200.000,-
Hari pendek
: 40 x Rp 4.000,-
= Rp
160.000,-
Hari libur
: 76 x Rp 4.000,-
= Rp
300.000,-
Omset 1 minggu
= Rp 1.660.000,-
54
Omset 1 bulan
:
Rp 1.660.000,- x 4
Besarnya pajak
: Rp 6.640.000,- x 15%
= Rp 6.640.000,= Rp 996.000,-
d. Atlas Hari panjang
: 5 x 65 x Rp 3.600,-
= Rp 1.170.000,-
Hari pendek
: 70 x Rp 3.600,-
= Rp
252.000,-
Hari libur
: 56 x Rp 3.600,-
= Rp
201.600,-
Omset 1 minggu
= Rp 1.623.600,-
Omset 1 bulan
:
Rp 1.623.600,- x 4
= Rp 6.494.400,-
Besarnya pajak
:
Rp 6.494.400,- x 15% = Rp 974.100,-
e. Barokah Net Hari panjang
: 5 x 32 x Rp 3.000,-
= Rp 480.000,-
Hari pendek
: 40 x Rp 3.000,-
= Rp 120.000,-
Hari libur
: 50 x Rp 3.000,-
= Rp 150.000,-
Omset 1 minggu
= Rp 750.000,-
Omset 1 bulan
:
Rp 750.000,- x 4
= Rp 3.000.000,-
Besarnya pajak
:
Rp 3.000.000,- x 15% = Rp 450.000,-
f. Bonnet Hari panjang
: 5 x 200 x Rp 4.000,-
= Rp 4.000.000,-
Hari pendek
: 150 x Rp 4.000,-
= Rp
Hari libur
: 250 x Rp 4.000,-
= Rp 1.000.000,-
Omset 1 minggu
600.000,-
= Rp 5.600.000,-
Omset 1 bulan
:
Rp 5.600.000,- x 4
= Rp 22.400.000,-
Besarnya pajak
:
Rp 22.4000.000,- x 15% = Rp 3.360.000,-
55
g. Combo-Net Hari panjang
: 5 x 95 x Rp 2.400,-
= Rp 1.140.000,-
Hari pendek
: 25 x Rp 2.400,-
= Rp
60.000,-
Hari libur
: 55 x Rp 2.400,-
= Rp
132.000,-
Omset 1 minggu
= Rp 1.332.000,-
Omset 1 bulan
:
Rp 1.332.000,- x 4
= Rp 5.328.000,-
Besarnya pajak
:
Rp 5.328.000,- x 15% = Rp 799.200,-
h. Core-Net Hari panjang
: 5 x 92 x Rp 2.500,-
= Rp 1.150.000,-
Hari pendek
: 95 x Rp 2.500,-
= Rp
237.500,-
Hari libur
: 87 x Rp 2.500,-
= Rp
217.500,-
Omset 1 minggu
= Rp 1.605.000,-
Omset 1 bulan
:
Rp 1.605.000,- x 4
= Rp 6.420.000,-
Besarnya pajak
:
Rp 6.420.000,- x 15% = Rp 963.000,-
i. Dinda Net Hari panjang
: 5 x 25 x Rp 3.000,-
= Rp 375.000,-
Hari pendek
: 22 x Rp 3.000,-
= Rp 66.000,-
Hari libur
: 30 x 3.000,-
= Rp 90.000,-
Omset 1 minggu
= Rp 531.000,-
Omset 1 bulan
: Rp 531.000,- x 4
= Rp 2.124.000,-
Besarnya pajak
: Rp 2.124.000,- x 15%= Rp 318.000,-
56
j. Docomo Hari panjang
: 5 x 40 x Rp 4.000,-
= Rp 800.000,-
Hari pendek
: 35 x Rp 4.000,-
= Rp 140.000,-
Hari libur
: 50 x Rp 4.000,-
= Rp 200.000,-
Omset 1 minggu
= Rp 1.140.000,-
Omset 1 bulan
: Rp 1.140.000,- x 4
= Rp 4.560.000,-
Besarnya pajak
: Rp 4.560.000,- x 15%= Rp 684.000,-
k. Fatima-Net Hari panjang
: 5 x 20 x Rp 3.000,-
= Rp 300.000,-
Hari pendek
: 27 x Rp 3.000,-
= Rp 81.000,-
Hari libur
: 42 x Rp 3.600,-
= Rp 126.000,-
Omset 1 minggu
= Rp 507.000,-
Omset 1 bulan
: Rp 507.000,- x 4
= Rp 2.028.000,-
Besarnya pajak
: Rp 4.028.000,- x 15% = Rp 304.200,-
l. G-Net Hari panjang
: 5 x 60 x Rp 2.500,-
= Rp 750.000,-
Hari pendek
: 68 x Rp 2.500,-
= Rp 170.000,-
Hari libur
: 74 x Rp 2.500,-
= Rp 185.000,-
Omset 1 minggu Omset 1 bulan
= Rp 1.105.000,:
Rp 1.105.000,- x 4
= Rp 4.420.000,-
57
Besarnya pajak
:
Rp 4.420.000,- x 15% = Rp 663.000,-
m. Jayjay-Net Hari panjang
: 5 x 50 x Rp 2.500,-
= Rp 625.000,-
Hari pendek
: 45 x Rp 2.500,-
= Rp 112.500,-
Hari libur
: 40 x Rp 2.500,-
= Rp 100.000,-
Omset 1 minggu
= Rp 837.500,-
Omset 1 bulan
:
Rp837.500,- x 4
= Rp 3.350.000,-
Besarnya pajak
:
Rp 3.350.000,- x 15% = Rp 502.500,-
n. LA-Net Hari panjang
: 5 x 25 x Rp 3.000,-
= Rp 375.000,-
Hari pendek
: 30 x Rp 3.000,-
= Rp 90.000,-
Hari libur
: 55 x Rp 3.000,-
= Rp 165.000,-
Omset 1 minggu
= Rp 630.000,-
Omset 1 bulan
:
Rp 630.000,- x 4
= Rp 2.520.000,-
Besarnya pajak
:
Rp 2.520.000,- x 15% = Rp 378.000,-
o. MR-Net Hari panjang
: 5 x 37 x Rp 3.500,-
= Rp 647.500,-
Hari pendek
: 40 x Rp 3.500,-
= Rp 140.000,-
Hari libur
: 57 x Rp 3.500,-
= Rp 199.500,-
Omset 1 minggu Omset 1 bulan
:
= Rp 987.000,Rp 987.000,- x 4
= Rp 3.948.000,58
Besarnya pajak
:
Rp 3.948.000,- x 15% = Rp 592.200,-
p. Picasso Hari panjang
: 5 x 130 x Rp 4.000,-
= Rp 2.600.000,-
Hari pendek
: 100 x Rp 4.000,-
= Rp
400.000,-
Hari libur
: 80 x Rp 4.000,-
= Rp
320.000,-
Omset 1 minggu
= Rp 3.320.000,-
Omset 1 bulan
: Rp 3.320.000,- x 4
= Rp 13.280.000,-
Besarnya pajak
: Rp 13.280.000,- x 15% = Rp 1.992.000,-
q. Ria Warnet Hari panjang
: 5 x 30 x Rp 3.000,-
= Rp 450.000,-
Hari pendek
: 23 x Rp 3.000,-
= Rp 69.000,-
Hari libur
: 42 x Rp 3.000,-
= Rp 126.000,-
Omset 1 minggu
= Rp 645.000,-
Omset 1 bulan
: Rp 645.000,- x 4
= Rp 2.580.000,-
Besarnya pajak
: Rp 2.580.000,- x 15%
= Rp 387.000,-
r. Trans-Net Hari panjang
: 5 x 37 x Rp 4.000,-
= Rp 740.000,-
Hari pendek
: 35 x Rp 4.000,-
= Rp 140.000,-
Hari libur
: 38 x Rp 4.000,-
= Rp 152.000,-
Omset 1 minggu
= Rp 1.032.000,-
Omset 1 bulan
: Rp 1.032.000,- x 4
= Rp 4.128.000,-
Besarnya pajak
: Rp 4.128.000,- x 15%
= Rp 619.200,59
s. Vista-Net Hari panjang
: 5 x 35 x Rp 3.000,-
= Rp 525.000,-
Hari pendek
: 30 x Rp 3.000,-
= Rp 90.000,-
Hari libur
: 30 x Rp 3.000,-
= Rp 90.000,-
Omset 1 minggu
= Rp 705.000,-
Omset 1 bulan
: Rp 705.000,- x 4
= Rp 2.820.000,-
Besarnya pajak
: Rp 2.820.000,- x 15%
= Rp 423.000,-
t. YO-Net Hari panjang
: 5 x 52 x Rp 3.000,-
= Rp 780.000,-
Hari pendek
: 41 x Rp 3.000,-
= Rp 123.000,-
Hari libur
: 74 x Rp 3.000,-
= Rp 222.000,-
Omset 1 minggu
= Rp 1.125.000,-
Omset rata-rata/bulan
: Rp 1.125.000,- x 4
= Rp 4.500.000,-
Besarnya pajak
: Rp 4.500.000,- x 15%
= Rp 675.000,-
Berdasarkan perhitungan besarnya pajak yang terutang dari masingmasing warnet, dapat dilihat bahwa warnet memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak hiburan. Dengan meningkatnya pendapatan dari sektor pajak hiburan maka secara otomatis Pendapatan Asli Daerah juga akan akan meningkat. Besar kecilnya potensi yang dihasilkan warnet dipengaruhi beberapa faktor seperti letak lokasinya yang strategis,
60
perbedaan fasilitas yang diberikan oleh masing-masing warnet, besarnya tariff yang dikenakan per jam, serta baru lamanya warnet tersebut berdiri akan berpengaruh pada jumlah pengunjung/pengguna fasilitas warnet. 2. Tingkat Efektifitas Pemungutan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar Untuk mengetahui tingkat efektifitas pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Karanganyar, berikut ini disajikan tabel mengenai target dan realisasi penerimaan pajak hiburan Kabupaten Karanganyar dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009.
Tabel 3.1 Target Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2006 s/d 2009 Tahun Anggaran
Target (a)
Realisasi
Persentase
Penerimaan (b)
(b/a x 100%)
2006
117.000.000
171.358.635
146,46%
2007
203.000.000
204.557.075
100,77%
2008
223.668.000
191.433.518
85,58%
2009
407.100.000
254.092.422
62,42%
Sumber : DPPKAD Karanganyar Dari tabel 3.1 di atas diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak hiburan mengalami peningkatan pada dua tahun pertama, bahkan melebihi target anggaran yang telah ditetapkan. Namun pada dua tahun terakhir realisasi penerimaan pajak hiburan tidak dapat memenuhi target meskipun pada tahun 2009 realisasi penerimaan pajak hiburan mengalami peningkatan
61
dari tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun Anggaran 2006 target yang ditetapkan Rp 117.000.000,- dan terealisasi Rp 171.358.635,-. Tahun Anggaran 2007 target yang ditetapkan Rp 203.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 204.557.075,-. Tahun Anggaran 2008 target yang ditetapkan Rp 223.668.000,- dan hanya terealisasi Rp 191.433.518,-. Sedangkan Tahun Anggaran 2009 target yang ditetapkan Rp 407.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp 254.092.422,- cukup jauh dari target yang telah ditetapkan. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pemungutan pajak hiburan cukup efektif pada Tahun Anggaran 2006 yang melebihi target sebesar 146,46% dan Tahun Anggaran 2007 sebesar 100,77%. Pada dua tahun terakhir pemungutan pajak hiburan belum cukup efektif untuk meningkatkan Penerimaan Asli Daerah. Pada Tahun Anggaran 2008 sebesar 85,58% dan pada Tahun Anggaran 2009 sebesar 62,42% jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Meskipun pemungutan pajak hiburan pada dua tahun pertama cukup efektif, namun pada kenyataanya presentase dalam mencapai target yang ditetapkan tidak meningkat pada tiap tahunnya tetapi justru semakin menurun dan jauh dari pencapaian target. Hal tersebut dikarenakan target yang ditetapkan oleh pihak DPPKAD Karanganyar selalu mengalami peningkatan pada tiap tahunnya dan tidak diimbangi dengan penambahan objek yang seharusnya dapat dikenakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan dalam pemungutan pajak hiburan dapat dilihat dari perbandingan antara penerimaan tahun sebelumnya dengan penerimaan tahun berjalan. Berikut ini disajikan tabel
62
mengenai tingkat pertumbuhan penerimaan pajak hiburan mulai Tahun Anggaran 2006 sampai Tahun Anggaran 2009.
Tabel 3.2 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2006 s/d 2009 Tahun
Penerimaan (a)
Tahun
Penerimaan
Selisih
Persentase
(b)
(c = b - a)
(c/a x 100%)
2006
171.358.635
2007
204.557.075
33.198.440
Naik 19,37%
2007
204.557.075
2008
191.433.518
13.123.557
Turun 6,42%
2008
191.433.518
2009
254.092.442
62.658.924
Naik 32,73%
Sumber : DPPKAD Karanganyar Dari tabel 3.2 di atas diketahui bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Karanganyar tidak hanya mengalami kenaikan tetapi juga penurunan. Jumlah persentase dari tahun ke tahun terlihat jelas perbedaannya. Pada Tahun Anggaran 2007 jumlah penerimaan pajak hiburan mengalami peningkatan sebesar 19,37% dari Tahun Anggaran 2006. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2008 jumlah penerimaan pajak hiburan mengalami penurunan sebesar 6,42% dari Tahun Anggaran 2007. Kemudian pada Tahun Anggaran 2009 jumlah penerimaan pajak hiburan mengalami peningkatan sebesar 32,73% dari Tahun Anggaran 2008. Meskipun Tahun Anggaran 2009 jumlah penerimaan pajak hiburan jauh dari pencapaian target yang telah ditetapkan, namun tingkat keberhasilan dalam pemungutan pajak hiburan mengalami peningkatan
63
cukup besar. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah penerimaan pajak hiburan sebesar 32,73% daripada tahun sebelumnya.
3. Potensi
Kontribusi
Pajak
Hiburan
Jenis
Warnet
Terhadap
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar Berdasarkan perhitungan potensi warnet yang telah penulis lakukan, diperoleh 20 warnet yang telah diketahui besar potensinya. Berikut ini disajikan tabel mengenai potensi warnet dalam kurun waktu satu bulan.
Tabel 3.3 Potensi Warnet di Karanganyar (Kurun Waktu 1 Bulan) No
Nama Warnet
Pajak Hiburan
1.
Abyan-Net
Rp 270.000,-
2.
Anchor-Net
Rp 1.350.000,-
3.
As Net
Rp 996.000,-
4.
Atlas
Rp 974.100,-
5.
Barokah
Rp 450.000,-
6.
Bonnet
Rp 3.360.000,-
7.
Combo-Net
Rp 799.200,-
8.
Core-Net
Rp 963.000,-
9.
Dinda Net
Rp 318.600,-
10.
Docomo
Rp 684.000,-
11.
Fatima-Net
Rp 304.200,-
12.
G-Net
Rp 663.000,-
13.
Jayjay-Net
Rp 502.500,-
14.
LA-Net
Rp 378.000,-
15.
MR-Net
Rp 592.200,-
16.
Picasso
Rp 1.992.000,-
64
17.
Ria Warnet
Rp 387.000,-
18.
Trans-Net
Rp 619.200,-
19.
Vista-Net
Rp 423.000,-
20.
Yo-Net
Rp 675.000,-
Jumlah
Rp 16.701.000,-
Dari tabel 3.3 di atas diketahui bahwa warnet di Kecamatan Karanganyar dapat memberikan kontribusi sebesar Rp 16.701.000,- setiap bulan. Jumlah tersebut baru diambil dari Kecamatan Karanganyar dan belum termasuk 16 kecamatan lain yang terdapat di wilayah Kabupaten Karanganyar. Dari 17 kecamatan di Kabupaten Karanganyar, jika dihitung seluruhnya akan menghasilkan potensi jauh lebih besar jika dibandingkan dengan perhitungan yang hanya diambil satu sampel yaitu Kecamatan Karanganyar. Namun jumlah besarnya potensi warnet pasti akan berbeda pada tiap-tiap kecamatan. Perbedaan tersebut dikarenakan perkembangan warnet dan tingkat pertumbuhan pembangunan pada tiap-tiap kecamatan yang berbeda-beda. Ada kemungkinan terdapat kecamatan yang belum terjamah teknologi sehingga warnet belum berkembang pesat di kecamatan tersebut. Potensi yang dihasilkan warnet di seluruh kecamatan yang ada di 65
Kabupaten Karanganyar secara otomatis memberikan kontribusi besar untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Serta target yang telah ditetapkan oleh pihak DPPKAD Karanganyar akan dapat dicapai secara maksimal.
BAB IV PENUTUP A. Temuan Pajak hiburan memiliki peran penting sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Karanganyar. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPKAD Karanganyar yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pendataan, penetapan, pembukuan, pemungutan dan penerimaan serta penagihan pajak hiburan. Namun dalam pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala yang cukup signifikan. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis mengemukakan beberapa kelebihan dan kelemahan antara lain : a. Kelebihan
66
a. DPPKAD Karangayar selalu meningkatkan jumlah target penerimaan pajak hiburan yang akan dicapai pada tiap tahunnya. b. Warnet di Kabupaten Karanganyar memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak hiburan. c. Masyarakat Kabupaten Karanganyar memanfaatkan keberadaan warnet secara maksimal dan pertumbuhan warnet berkembang sangat pesat tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. d. Keberadaan pajak hiburan memiliki tingkat efektifitas cukup tinggi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Karanganyar. e. Penerimaan pajak hiburan sempat mengalami penurunan, namun pada akhirnya mengalami peningkatan yang cukup tajam jauh dari penerimaan pada tahun sebelumnya. b. Kelemahan a. Meskipun jumlah target penerimaan pajak hiburan selalu ditingkatkan, tetapi realisasinya masih ada yang jauh di bawah target. Dalam hal ini pencapaian target belum maksimal. b. Adanya Peraturan Daerah yang belum diperbaharui, sehingga banyak objek hiburan yang memenuhi kriteria untuk dikenakan pajak dengan bebas tidak dibebankan kewajiban untuk membayar pajak. c. Pihak DPPKAD Karanganyar tidak segera merealisasikan rencana untuk menambah objek pajak hiburan meskipun rencana tersebut telah menjadi pembicaraan dan pembahasan oleh pihak DPPKAD. d. Sering terdapatnya penyelenggaraan hiburan yang lolos dari pengenaan pajak sebagai kewajiban penyelenggara pertunjukan.
67
e. Fasilitas hiburan yang ada belum dapat dinikmati penuh oleh masyarakat karena hanya dapat dinikmati oleh sebagian masyarakat kota. f. Dalam pembelian karcis tontonan sebenarnya lebih banyak dari target yang diperkirakan, tetapi yang dilaporkan hanya sebagian kecil. g. Hambatan yang bersifat permanen yaitu masih terdapat penyelenggara hiburan yang melakukan pembayaran dengan cara menunggak. h. Pihak DPPKAD Karanganyar belum menindaklanjuti secara tegas karena tidak adanya sanksi/denda bagi mereka para Wajib Pajak yang telat membayar dan melakukan penunggakkan.
B. Kesimpulan Berdasarkan analisis dan pembahasan serta keterangan dari DPPKAD Karanganyar dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : a.
Warnet di Kabupaten Karanganyar ternyata memiliki potensi cukup besar untuk dikenakan kewajiban membayar pajak hiburan. Dari sampel yang diambil di Kecamatan Karanganyar terdapat 20 warnet yang berdiri.
b.
Tingkat efektifitas pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Karanganyar belum cukup efektif untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini diketahui dari Tahun Anggaran 2008 dan 2009. Pada Tahun Anggaran 2008 target yang ditetapkan Rp 223.668.000,- dan hanya terealisasi Rp 191.433.518,-. Sedangkan Tahun Anggaran 2009 target yang ditetapkan Rp 407.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp 254.092.422,-
68
cukup jauh dari target yang telah ditetapkan. Jika diwujudkan dalam persentase maka diperoleh 85,58% pada tahun 2008 dan tahun 2009 hanya sebesar 62,42% di bawah target. c.
Target yang ditetapkan oleh pihak DPPKAD Karanganyar selalu mengalami peningkatan pada tiap tahunnya namun tidak diimbangi dengan penambahan objek yang seharusnya dapat dikenakan pajak atas penyelenggaraan hiburan.
d.
Tingkat keberhasilan dalam pemungutan pajak hiburan mengalami pertumbuhan yang naik turun jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Terbukti pada tahun 2007 jumlah penerimaan pajak hiburan naik sebesar 19,37% dari tahun 2006. Sedangkan pada tahun 2008 jumlah penerimaan pajak hiburan mengalami penurunan sebesar 6,42% dari tahun 2007. Namun pada tahun 2009 pihak DPPKAD berhasil meningkatkan penerimaan pajak hiburan sebesar 32,73% dari tahun 2008.
e.
Pajak hiburan jenis warung internet dapat memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Karanganyar. Potensi warnet yang diperoleh dari Kecamatan Karanganyar memberikan kontribusi sebesar Rp 16.701.000,- dalam jangka waktu satu bulan.
f.
Kurangnya kesadaran wajib pajak adalah salah satu faktor penghambat dalam kelancaran pemungutan pajak. Hal ini dapat diketahui dari jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 12 wajib pajak. Dalam kenyataannya tidak semua wajib pajak memenuhi kewajiban untuk membayar pajak, terdapat wajib pajak yang menunggak bahkan ada juga yang terlambat untuk membayar pajak.
69
C. Saran Dengan adanya kelemahan-kelemahan yang ada, penulis mengajukan saran sebagai berikut : a.
Pihak DPPKAD perlu memperbaharui Peraturan Daerah yang telah ada dengan menitikberatkan pada objek-objek yang perlu dikenakan kewajiban membayar pajak hiburan. Hiburan-hiburan tersebut diantaranya warnet, lapangan futsal dan arena permainan play station yang akhir-akhir ini berkembang pesat di Karanganyar.
b.
Sering lolosnya penyelenggaraan hiburan dari pengawasan pihak DPPKAD dapat ditindaklanjuti dengan cara : a.
Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah pajak hiburan, tidak hanya masyarakat kota tetapi juga masyarakat desa baik melalui pendidikan formal maupun melalui media massa.
b.
Memanggil pihak penyelenggara hiburan untuk mempertanggung jawabkan kewajibannya meskipun sudah kadaluwarsa.
c.
Adanya pengawasan yang teratur, terencana dan terkoordinasi untuk selalu memonitor dan melaporkan kegiatan-kegiatan pertunjukan yang ada pada tiap-tiap daerah tingkat kecamatan.
c.
Cara penggunaan fasilitas yang tersedia harus diupayakan seoptimal mungkin dan diharapkan pula harga tanda masuk lokasi hiburan harus dapat dijangkau oleh masyarakat baik kota maupun desa.
d.
Meningkatkan mutu petugas pajak, kajujuran serta kedisiplinan. Petugas harus dapat memantau ke lapangan sehingga dapat ditentukan besarnya
70
pajak yang akan dipungutnya. Kejelian petugas mengadakan perjanjian dengan pihak penyelenggara sangat berperan penting dalam pemungutan pajak. e.
Untuk mengatasi ketidak patuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak terhutangnya pihak DPPKAD Karanganyar harus tegas dalam menindak lanjuti hal tersebut. Hal-hal yang perlu dilakukan yaitu memberikan sanksi kepada wajib pajak yang sengaja melakukan kelalaian membayar pajak. Sanksi dapat berupa denda atau teguran secara tertulis.
D. Keterbatasan Dalam perhitungan potensi warnet, penulis membuat rata-rata jam pemakaian warnet dengan diasumsikan per orang menyewa 1 jam. DAFTAR PUSTAKA
Djarwanto. 1987. Statistik Sosial Ekonomi. Edisi Kedua. Yogyakarta : BPFE. Giyarsi. 2002. Peranan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Karanganyar. Ilyas, Wirawan B; Richard Burton. 2007. Hukum Pajak. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat. Prakosa, Kesit Bambang. 2003. Pajak dan Retribusi. Edisi Revisi. Yogyakarta : UII Press. Soemitro, Rochmat. 1988. Pajak dan Pembangunan. Edisi Kedua. Bandung : PT Eresco. Suandy, Erly. 2002. Hukum Pajak. Yogyakarta : Salemba Empat. Syafiqurrahman, Muhammad; Nur Haryani. 2007. Praktik Pajak Daerah, PBB dan BM. UNS Press.
71
Waluyo. 2007. Perpajakan Indonesia. Edisi Ketujuh. Jakarta : Salemba Empat.
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
