Analisis Perluasan Objek Pajak Hiburan atas Kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) di Provinsi DKI Jakarta

1

Analisis Perluasan Objek Pajak Hiburan atas Kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) di Provinsi DKI Jakarta Shinta Dewi Kusumawardhany Achmad Lutfi Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Kelas Paralel, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) [email protected] Abstrak Penelitian tentang Analisis Perluasan Objek Pajak Hiburan atas Kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) di Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk menganalisis pemenuhan kriteria bagi kegiatan Jumpa Penggemar (FansMeeting) sebagai Objek Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta, serta menganalisis peluang dan tantangan bagi kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) untuk menjadi Objek Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kuantitatif yang bersifat Deskriptif. Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini menggunakan Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif yang berupa Penelitian Survey dengan instrumen Interview Guide, Studi Kepusatakaan dan Dokumentasi. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, pada penelitian ini disusun Operasionalisasi Konsep. Konsep yang digunakan adalah prinsip Perpajakan Daerah dari Devas, Pajak Hiburan, dan Syarat Penentuan Objek Pajak dari Soemitro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) sudah layak menjadi Objek Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Namun, pemungutan Pajak Hiburan atas kegiatan Jumpa Penggemar (FansMeeting) belum dapat dilakukan karena kegiatan ini belum diatur pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan. Untuk itu, agar dapat mengenakan Pajak Hiburan atas kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) maka yang harus dilakukan adalah menyempurnakan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan. Kata Kunci : Jumpa Penggemar; Pajak Hiburan; Perpajakan Daerah

Analysis Entertainment Tax Base Extensification of Fans- Meeting Activity in Province of Jakarta Abstract The research about Analysis Entertainment Tax Base Extensification of Fans-Meeting Activity in Province of Jakarta has a purpose to analyze the accomplishment of Fans-Meeting Activity as an Entertainment Tax Base, and analyze the opportunity and challenge for Fans-Meeting Activity to be Entertainment Tax Base. Research Method which is used in this research is Quantitative Approach with characterize purposes as Descriptive. Data Collecting Procedure in this research uses Quantitative Data Collecting Procedure which are Interview Guide, Library and Documentation Study. To answer the Research Questions, in this research a Concept Operational is arranged. The applied concepts are Local Taxation Principle by Devas, Entertainment Tax, and Rules of Determining a Tax Base by Soemitro. This research’s results showed that Fans-Meeting Activity had been suitable to become Entertainment Tax Base in Province of Jakarta. However, entertainment tax collecting on Fans-Meeting Activity could not yet be done because this activity was not regulated in Local Regulation Province of Jakarta 13/2010 about Entertainment Tax. Hence, in order to tax Fans-Meeting Activity then improving Local Regulation Province of Jakarta 13/2010 about Entertainment Tax have to be done. Keywords : Entertainment Tax; Fans-Meeting; Local Taxation

Analisis Perluasan..., Shinta Dewi Kusumawardhany, FISIP UI, 2014

2 A.

Pendahuluan Sebagai Ibukota Negara, Provinsi DKI Jakarta telah menjadi pusat pemerintahan dan

ekonomi di Indonesia. Banyaknya kantor-kantor pusat pemerintahan maupun perusahaan menjadikan Provinsi DKI Jakarta tujuan utama bagi para pekerja di Provinsi DKI Jakarta. Tidak jarang penduduk di sekitar Provinsi DKI Jakarta menjadikan Provinsi ini tujuan perjalanan setiap harinya. Dari jumlah penduduk di Jabodetabek sekitar 28 juta orang, tercatat terdapat 22 juta perjalanan setiap harinya di Jakarta (“Mobil Murah Gerus Potensi Pajak”). Dari data ini tidak heran bila Provinsi DKI Jakarta menjadi kota yang sibuk terlihat dari banyaknya penduduk yang beraktivitas di Jakarta. Arus migrasi yang tinggi ke Provinsi DKI Jakarta setiap harinya menunjukkan bahwa di Provinsi DKI Jakarta terdapat banyak sekali aktivitas-aktivitas. Aktivitas-aktivitas ini memicu kesibukan di Provinsi DKI Jakarta yang tidak jarang melelahkan dan membosankan bagi beberapa orang. Lelah dan bosan akan kesibukan yang tidak ada habisnya, membuat penduduk di Provinsi DKI Jakarta mencari hiburan yang dapat melepas rasa lelah dan bosan ini. Hal ini menjadi peluang bagi pebisnis hiburan untuk mendirikan tempat hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Tercatat hingga Mei 2013 terdapat 1.322 tempat hiburan di Jakarta (“Ini Data Tempat Hiburan di Jakarta, Termasuk Kelab Malam dan Diskotek”). Berdasarkan data ini, dapat dilihat bahwa Hiburan di Provinsi DKI Jakarta berkembang luas dengan adanya ribuan tempat hiburan yang tersebar. Perkembangan Hiburan di Provinsi DKI Jakarta tidak terlepas dari kebutuhan penduduk di Provinsi DKI Jakarta akan suatu yang dapat menghiburnya dari kesibukan-kesibukan. Melihat kian meningkatnya kebutuhan akan Hiburan di Provinsi DKI Jakarta, memunculkan semakin banyaknya jenis Hiburan baru di Provinsi DKI Jakarta. Tidak jarang beberapa Hiburan baru muncul seperti live karaoke yang merupakan modifikasi dari Hiburan Karaoke. Kemunculan Hiburan baru ini akan terus terjadi seiring dengan kebutuhan akan Hiburan yang semakin tinggi. Hiburan selama ini telah menjadi kebutuhan di kota besar seperti Provinsi DKI Jakarta dan tidak jarang banyak orang yang rela mengeluarkan uang berapapun hanya untuk menikmati suatu Hiburan. Hal ini menjadi salah satu faktor terdapatnya pengenaan Pajak Hiburan pada beberapa jenis Hiburan dengan melihat adanya pungutan bayaran pada suatu Hiburan. Pajak Hiburan adalah jenis Pajak Daerah yang dikenakan atas penyelengaraan Hiburan yang dipungut bayaran. Pada saat ini, di Provinsi DKI Jakarta terdapat 11 (sebelas) kategori jenis Hiburan yang dikenakan Pajak Hiburan dan 13 (tiga belas) penggolongan tarif Pajak Hiburan.


3 Melihat peluang banyaknya tempat hiburan dan kian berkembangnya Hiburan di Provinsi DKI Jakarta tentu menjadi peluang bagi peningkatan penerimaan Pajak Hiburan. Namun, data menunjukkan bahwa Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta tidaklah memuaskan dibandingkan jenis Pajak Daerah lainnya. Berdasarkan data rencana dan realisasi Pajak Daerah tahun 2012 di Provinsi DKI Jakarta (Tabel 1), terlihat bahwa Pajak Hiburan masih rendah penerimaannya dibandingkan dengan Pajak Daerah lainnya di Provinsi DKI Jakarta. Realisasi Pajak Hiburan pun terlihat masih rendah dibandingkan Pajak Daerah lainnya. Hal ini menjadi ironis karena Hiburan di Jakarta selama ini telah berkembang luas namun penerimaan pajaknya relatif tidak meningkat. Berdasarkan persentase realisasi terhadap rencana penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2012 di Provinsi DKI Jakarta, menunjukkan bahwa Pajak Hiburan (92,18 %) menempati posisi terendah ketiga setelah Pajak Air Tanah (61,13 %) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (88,26 %). Selain itu, berdasarkan kontribusi terhadap jumlah seluruh Pajak Daerah, terlihat bahwa kontribusi Pajak Hiburan masih rendah dibandingkan Pajak Daerah jenis lainnya. Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2012 hanya mampu menambah 2,08 % (dua koma nol delapan persen) dari jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Rencana Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 juga menunjukkan kontribusi yang kurang dari Pajak Hiburan yaitu hanya menyumbang 2,42 % (dua koma empat puluh dua persen). Tabel 1. Perbandingan Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012

Sumber : Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah, Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta (2013)


4 Data ini menunjukkan bahwa Pajak Hiburan masih belum diperhitungkan sebagai jenis Pajak Daerah yang mampu menambah Pendapatan Daerah melalui Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini terlihat dari rendahnya kontribusi dan belum tercapainya target realisasi penerimaan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012. Banyak faktor yang dapat memengaruhi penerimaan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta, seperti dari besarnya Tarif Pajak Hiburan, jumlah Wajib Pajak yang terjaring, hingga banyaknya Objek Pajak Hiburan. Walaupun banyak jenis Hiburan yang berkembang di Jakarta, tetapi mungkin tidak semua jenis Hiburan ini merupakan Objek Pajak Hiburan. Namun, seharusnya setiap jenis Hiburan berpotensi menjadi Objek Pajak Hiburan mengingat pertimbangan suatu kegiatan menjadi Objek Pajak Hiburan terlihat dari adanya pungutan bayaran. Untuk itu, penerimaan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta dapat ditingkatkan dengan melihat adanya potensi pada suatu jenis Hiburan agar dapat dijadikan Objek Pajak Hiburan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas Objek Pajak Hiburan. Salah satu jenis Hiburan baru di Provinsi DKI Jakarta yang berpotensial menjadi Objek Pajak Hiburan adalah kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting). Jumpa Penggemar (selanjutnya disebut fans-meeting) merupakan modifikasi dari Hiburan Konser yang telah lebih dahulu menjadi Objek Pajak Hiburan. Perbedaannya terletak dari lebih eksklusifnya fans-meeting dibandingkan konser biasa. Pada konser, yang disuguhkan adalah hiburan musik dengan hubungan antara idola dengan penggemar hanya sebatas sapaan dari idola ke penggemarnya (hubungan satu arah). Sedangkan fans-meeting tidak hanya hiburan musik melainkan acara lain seperti permainan (games) antara idola dan penggemar. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan admin Zest dari KoreanUpdates.com, forum yang memperhatikan perkembangan Hiburan Korea: “Bedanya sih interaksi dengan fans ya, jadi kalau konser kan eh walaupun kita ada misalnya, artisnya bilang ayo tepuk tangan terima kasih bla bla, tapi kan itu mostly satu arah, kalau fans-meeting eh bisa dibilang dua arah sih. Atau lebih dekat lah.” (Wawancara dengan admin Zest, 22 Maret 2014) Interaksi antara idola dan penggemar ini membuat kegiatan fans-meeting lebih eksklusif dibandingkan konser dan lebih mendekatkan penggemar dengan idola. Oleh karena kelebihan ini, fans-meeting tidak jarang memiliki harga tiket yang lebih tinggi dibandingkan dengan konser biasa. Fans-meeting merupakan kegiatan yang menghadirkan tidak hanya musisi tetapi juga dapat menghadirkan aktris/aktor, penulis hingga tokoh publik lainnya yang menjadi idola dan memiliki penggemar yang banyak. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Edwin Joo dari KoreanUpdates.com, forum yang memperhatikan perkembangan Hiburan Korea:


5 “...fans-meeting juga bukan dari artis juga ya, eh penulis ya ada penggemarnya, pasti ada fans-nya gitu kan, aktor gitu... Ya pokoknya, yang mendalami sebuah ya seorang public figure ya... Penulis aja ada idolanya, misalnya ada fans-nya gitu...” (Wawancara dengan admin Edwin Joo, 22 Maret 2014) Selama ini fans-meeting di Indonesia menghadirkan idola-idola dari Korea untuk bertemu langsung dengan para penggemar yang menggilai mereka. Hal ini disebabkan oleh berkembang luasnya Hiburan dari Korea di Indonesia saat ini, sehingga yang banyak diadakan di Indonesia adalah fans-meeting dari Korea. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan admin Edwin Joo dari KoreanUpdates.com, forum yang memperhatikan perkembangan Hiburan Korea: “Oh kayaknya fans-meeting kayaknya standarnya memang pasti interaksi dengan fans ya pasti lah dimana negara apapun gitu loh, cuman yang memang hingar-bingar itu karena memang kita sekarang lagi nge booming Korea, jadi otomatis orang jadi lihatnya fans-meeting itu banyakkan dari Korea gitu...” (Wawancara dengan admin Edwin Joo, 22 Maret 2014) Seiring dengan kian berkembangnya dunia hiburan Korea yang menghinggapi beberapa komunitas di Indonesia terutama para remaja, fans-meeting ini menjadi begitu terkenal. Terbukti dengan mulai banyaknya fans-meeting yang diadakan oleh beberapa Promotor. Dimulai dari tahun 2010, dengan menghadirkan aktor Korea pemeran So Yi Jeong di serial Boys Before Flowers, Kim Bum pada 7 Agustus 2010 oleh Promotor W Productions. Kegiatan fans-meeting ini diperkirakan semakin bertambah seiring masih banyaknya minat masyarakat Indonesia terhadap hiburan dari Korea. Walaupun Fans-Meeting masih didominasi oleh hiburan dari Korea, tetapi tidak menutup kemungkinan akan adanya Fans-Meeting yang menghadirkan idola dari negara lain. Hal ini dapat dilakukan mengingat Fans-Meeting tidak membatasi idola mana yang dihadirkan, bisa dari kalangan mana saja yang mempunyai penggemar yang banyak tentunya. Untuk itu, perkembangan fans-meeting akan senantiasa menyebar karena setiap idola pasti memiliki penggemar yang menanti kehadiran idolanya, dan melalui fans-meeting penantian ini dapat terwujudkan. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Edwin Joo dari KoreanUpdates.com, forum yang memperhatikan perkembangan Hiburan Korea: “Demand ada pasti, ada lah kayak orang sekarang nunggu-nungguin artis apa lah, udah bertahun-tahun gini kok nggak datang-datang gitu... Biasanya sih artisnya dia udah ngadain fans-meeting di negara lain, kok Indonesia nggak sih? Kapan dong mau ke Indonesia.” (Wawancara dengan admin Edwin Joo, 22 Maret 2014)


6 Kesempatan untuk bertemu idola lebih dekat melalui fans-meeting ini lah yang membuat kegiatan ini lebih diminati dibandingkan kegiatan serupa lainnya. Oleh karenanya, perkembangan kegiatan fans-meeting akan cenderung meningkat mengingat permintaan penggemar akan kegiatan ini yang tinggi. Dengan melihat isi kegiatan fans-meeting dan kemungkinan makin berkembanganya kegiatan ini memberikan peluang bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan. Isi kegiatan fans-meeting memiliki unsur Hiburan bagi penggemar terlihat dari acara-acara yang mendekatkan penggemar dengan idolanya. Untuk itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa penyelenggaraan Hiburan. Oleh karenanya, kegiatan fans-meeting yang merupakan suatu Hiburan menjadi layak dipertimbangkan sebagai perluasan Objek Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Perluasan Objek Pajak Hiburan atas kegiatan fans-meeting ini perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingat adanya potensi besar penerimaan Pajak Hiburan atas fans-meeting. Hal ini dikarenakan masih banyaknya minat akan hiburan dari Korea di masyarakat Indonesia sehingga permintaan adanya fans-meeting pun makin meningkat. Selain itu, fans-meeting yang ada selama ini telah menghasilkan harga yang fantastis karena eksklusifnya kegiatan ini. Fans-meeting yang diadakan selama ini juga telah menarik perhatian publik terlihat dari antusiasnya masyarakat untuk membeli tiketnya. Pada pra-penjualan tiket Jumpa Fans Lee Min Ho (aktor drama Korea), dilansir dari detikHot tiketnya langsung habis di hari pertama penjualan. Sedangkan total jumlah tiket yang terjual adalah 4 (empat) ribu tiket (“Tiket Diskon Jumpa Fans Lee Min Ho di Jakarta Habis Diserbu”). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan fans-meeting yang diadakan mendapatkan respon positif dari masyarakat Indonesia. Fans-meeting menjadi suatu Hiburan yang laris dan akan menghasilkan penerimaan yang tinggi. Untuk itu, jika kegiatan fansmeeting dapat dijadikan Objek Pajak Hiburan, tentunya akan menguntungkan bagi penerimaan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Pemungutan Pajak Hiburan atas fans-meeting mungkin saja dapat dilakukan, namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperhatikan ketentuan yang ada, mengingat Undang-Undang kali ini membatasi pemungutan Pajak Daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (sistem closed list). Tetapi hal tersebut tidak menutup kesempatan perluasan objek pajak hiburan atas fans-meeting jika dapat ditemukan unsur Hiburan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


7 Potensi penerimaan pajak hiburan dari kegiatan fans-meeting ini merupakan kesempatan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingat kegiatan fans-meeting lebih banyak diadakan di Provinsi DKI Jakarta. Dari data yang dihimpun (Tabel 2), terlihat bahwa fansmeeting dari hiburan Korea di Indonesia selama ini banyak yang diadakan di Provinsi DKI Jakarta. Untuk potensi penerimaan pajaknya, harga yang ditawarkan oleh Promotor acara fans-meeting terlihat beragam namun sebagian besar masih termasuk tinggi jika dibandingkan dengan konser musik pada umumnya. Selain itu, kemunculan kegiatan fans-meeting selama ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya terdapat acara fans-meeting di Provinsi DKI Jakarta karena besarnya minat masyarakat akan kegiatan fans-meeting. Dari data ini juga menunjukkan bahwa permintaan akan acara fans-meeting cenderung meningkat, dan dilihat dari harga tiketnya yang cukup tinggi, maka kegiatan fans-meeting berpeluang besar untuk menjadi perluasan objek pajak hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Tabel 2. Tabel Kegiatan Fans-Meeting dari Hiburan Korea di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2013 Artis/Musisi

Promotor

Kim Bum

W Productions

Jay Park Joo, Miss A, SanE dan 2AM

Extra Miles

Tempat Mangga Dua Square, Jakarta Balai Kartini, Jakarta

Harga Tiket Masuk

Tahun

Rp. 350.000 – Rp. 1.650.000

2010

Rp. 350.000 – Rp. 1.350.000

2010

Blackrock Entertainment

Hotel Mulia, Jakarta

Gratis untuk 80 Fans (Promo sebelum konser)

2011

Lee Seung Gi

Munial Sport Group (MSG)

Mall Taman Anggrek, Jakarta

Rp. 500.000 – Rp. 1.850.000

2012

Kim Jae Joong

SH Entertainment

MEIS, Ancol, Jakarta

Rp. 300.000 – Rp. 1.550.000

2012

Lee Min Ho

Munial Sport Group (MSG)

Rp. 600.000 – Rp. 2.250.000

2013

U-Kiss

Oppa Oppa Live

Rp. 250.000 – Rp. 1.500.000

2013

Big Bang

Kakao Talk

JCC Plenary Hall, Jakarta Tennis Indoor Senayan, Jakarta JI Expo C Hall, Jakarta ICC Hall, MGK Kemayoran Jakarta

Gratis dengan diundi (promo Kakao Talk)

2013

Rp. 400.000 – Rp. 1.600.000

2013

Entourage Entertainment *Kegiatan dibatalkan

Boyfriend*

Sumber : telah diolah kembali (2013)

Data tersebut menunjukkan adanya peluang besar bagi kegiatan fans-meeting untuk dijadikan perluasan Objek Pajak Hiburan. Hal ini terlihat dari adanya kecenderungan bahwa fans-meeting merupakan kegiatan berunsur hiburan yang dipungut bayaran. Pungutan ini ditemukan dalam harga tiket masuk yang ditawarkan promotor. Selain adanya pungutan, kegiatan fans-meeting pun mempertontonkan aktor/aktris maupun boyband/girlband dimana


8 menjadi adanya suatu unsur Hiburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tentu berpeluang untuk dijadikan objek pajak hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, pungutan yang terdapat pada kegiatan fans-meeting relatif tinggi dan tiket yang terjual pun biasanya laris. Untuk itu, dengan masih banyaknya minat hiburan dari Korea di Indonesia mendorong peningkatan kegiatan fans-meeting yang menjadi peluang penerimaan Pajak Hiburan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut menjadi potensial bagi penerimaan pajak hiburan di Provinsi DKI Jakarta dan akan dapat meningkatkan penerimaan pajak hiburan di Provinsi DKI Jakarta yang cenderung masih rendah dibandingkan dengan jenis pajak daerah lainnya. Melihat adanya peluang peningkatan Pajak Hiburan dari perluasan objek atas kegiatan fan meeting di Provinsi DKI Jakarta, maka perluasan objek pajak hiburan atas kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan. 1.

Permasalahan Perluasan Objek Pajak Daerah pada saat ini, sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memang diperbolehkan asal tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (sistem closed list). Maksud dari hal tersebut adalah bahwa pemungutan Pajak Daerah tidak boleh dilakukan secara semena-mena oleh Pemerintah Daerah. Namun, jika Pemerintah Daerah menyesuaikan objek pajak daerahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perluasan objek pajak dapat dilakukan. Hal tersebut menjadi pertimbangan yang matang bagi Pemerintah Daerah untuk dapat mengenakan Pajak Daerah yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan sehingga tentu dapat dipungut. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerahnya, perluasan objek pajak menjadi cara yang dapat dilakukan. Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai rencana dan realisasi Pajak Hiburan yang masih tergolong rendah dibanding Pajak Daerah lainnya, perluasan objek pajak hiburan dapat menjadi cara meningkatknya realisasi Pajak Hiburan tersebut. Dengan kian berkembangnya jenis Hiburan di Jakarta, tentu menjadi peluang bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat memungut pajak hiburan atasnya. Salah satu kegiatan yang memiliki unsur Hiburan di Jakarta adalah Jumpa Penggemar (Fans-Meeting). Fans-meeting yang kian berkembang di Jakarta menjadi peluang perluasan pajak hiburan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam mengenakan pajak hiburan atas kegiatan jumpa


9 penggemar (fans-meeting), perlu diadakan analisis perluasan objek pajak atasnya, karena pertimbangan sistem closed list yang berlaku di Indonesia serta potensi penerimaan yang ada. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah: (1)

Apakah kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) memenuhi kriteria untuk menjadi Objek Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta ?

(2)

Apa sajakah peluang dan tantangan bagi kegiatan Jumpa Penggemar (FansMeeting) untuk menjadi Objek Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta ?

2.

Tujuan Penelitian Berdasarkan pokok permasalahan, adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah: (1)

untuk menganalisis pemenuhan kriteria bagi kegiatan Jumpa Penggemar (FansMeeting) sebagai Objek Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta;

(2)

untuk menganalisis peluang dan tantangan bagi kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) untuk menjadi Objek Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta.

B.

Tinjauan Teoritis Pada penelitian ini disusun Tinjauan Pustaka dari penelitian terdahulu yang ditujukan untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dan menjadi bahan rujukan yang dapat memberikan informasi bagi penelitian ini. Tinjauan pustaka diambil dari penelitian terdahulu didasarkan atas penelitian-penelitian yang memiliki bahasan yang relevan dengan penelitian ini. Terdapat 4 (empat) penelitian terdahulu yang dapat dijadikan pembanding dalam penelitian ini serta yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu ini adalah (1) Skripsi berjudul “Ekstensifikasi Obyek Pajak Hiburan Pada Game Online (Studi Kasus DKI Jakarta)” yang disusun oleh Ari M. Simorangkir pada tahun 2008; (2) Skripsi berjudul “Analisis Pemeriksaan Pajak Hiburan atas Penyelenggaraan Konser Musik di Provinsi DKI Jakarta” yang disusun oleh Permana Adiguna pada tahun 2012; (3) Tesis berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hiburan di DKI Jakarta” yang disusun oleh Endang Widjajanti pada tahun 1998; dan (4) Tesis berjudul “Analisis Keadilan dan Kepastian Hukum Pajak Hiburan” yang disusun oleh Iwan Setiawandi pada tahun 2001. Persamaan dari keempat penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak dari tema dan wilayah penelitian yaitu Pajak Hiburan dan di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan, perbedaannya terletak pada penggunaan teori dan pendekatan penelitian.


10 1.

Teori yang Digunakan Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah prinsip Perpajakan Daerah yang baik,

Pajak Hiburan dan Syarat Penentuan Objek Pajak. Prinsip Perpajakan Daerah yang baik terkait dengan penerapan tolok ukur untuk menilai Pajak Daerah. Menurut Devas dkk. (1989, hal. 61-62) terdapat 5 (lima) tolok ukur, namun yang digunakan pada penelitian ini adalah 3 (tiga) yaitu (1) Hasil (Yield). Hasil adalah tentang memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya; (2) Daya Guna Ekonomi (Economic Efficiency). Yang dimaksud dengan Daya Guna Ekonomi adalah bahwa pajak hendaknya mendorong (atau setidak-tidaknya tidak menghambat) penggunaan sumberdaya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi; (3) Kemampuan Melaksanakan (Ability to Implement). Kemampuan Melaksanakan maksudnya bahwa suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha. Dalam menilai kemampuan administratif pengukurannya di lihat dari kemudahan dalam prosedur pemungutan pajak daerah, kemudahan data potensi objek pajak akan memberikan optimasi pemungutan pajak daerah. Kemampuan politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar. Pajak Hiburan di Indonesia merupakan Pajak Daerah yang termasuk pada jenis Pajak Kabupaten/Kota sehingga pemungutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota. Secara yuridis, di Indonesia Pajak Hiburan dikenakan atas jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. Dari penjelasan ini, untuk mengetahui secara jelas apa itu Pajak Hiburan, terlebih dahulu mencari definisi Hiburan. Hiburan pada dasarnya bersifat subjektif, karena masing-masing individu memiliki penafsiran dan penilaian yang berbeda dalam menerima suatu hiburan. Hiburan berasal dari kata “hibur (menghibur)” yang artinya membuat senang orang lain (Ramos, 2010, hal. 23). Menurut Soelarno dalam Adiguna (2012, hal. 23) mendefinisikan hiburan adalah sesuatu yang sifatnya dapat menyenangkan dari pribadi yang menikmati atau mengkonsumsinya. Dari definisi tersebut terlihat bahwa Hiburan sendiri dapat diartikan secara luas mengingat apa saja dapat membuat senang orang lain tergantung dari persepsi orang mengenai

hal

yang

membuatnya

senang.

Untuk

itu,

beberapa

ahli

melakukan

pengkategorisasian Hiburan untuk memudahkan pengenaan pajaknya. sebagai suatu Hiburan melalui pendefinisian Hiburan dari penggabungan beberapa literatur mengenai Pajak Hiburan. Menurut Soelarno dalam Adiguna (2012, hal. 23), Hiburan adalah sesuatu yang sifatnya dapat


11 menyenangkan dari pribadi yang menikmati atau mengkonsumsinya. Sedangkan menurut Siagian (1969, hal. 49) mengkategorisasi Hiburan sebagai pertunjukan atau keramaian, seperti pertunjukan-pertunjukan sandiwara-sandiwara, wayang, bioskop, kabaret, pameran, pasar malam, musik, olahraga dan lain-lain dengan dipungut bayaran. Menurut Mardiasmo dalam Ramos (2010, hal. 24), Hiburan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan sifatnya yaitu bersifat Permanen (Tetap) atau Insidentil (Sementara). Selanjutnya, Nasution dalam Simorangkir (2008, hal. 24) mendefinisikan Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas semua hiburan dengan memungut bayaran, yang diselenggarakan pada suatu daerah. Untuk mengidentifikasi objek pajak yang berpotensial ini perlu dilakukan penentuan objek pajak. Penentuan objek pajak dilakukan guna menghindari pemungutan pajak yang tidak memenuhi kriteria pajak yang baik. Pemilihan objek pajak yang tidak didasarkan pada suatu pertimbangan maka cenderung menghasilkan ketidakberhasilan pemungutan pajak itu sendiri dan cenderung akan membebankan masyarakat (jika objek pajak terlalu banyak dikenakan pajak). Pertimbangan dalam penentuan objek pajak adalah merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan apa yang akan dikenakan pajak. Menurut Soemitro (1998, hal. 33-41), terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi ini, namun pada penelitian ini yang digunakan adalah 2 (dua) syarat, yaitu: (1) Syarat Yuridis. Secara yuridis penetapan suatu objek pajak harus diberikan kepastian hukum (certainty), disamping adanya persamaan dan keadilan (equality and equity).; (2) Syarat Sosiologis. Pajak adalah gejala sosial, artinya hanya terdapat di dalam masyarakat, jika tidak ada masyarakat maka tidak akan ada pajak. Oleh karena itu hubungan antara pajak dan masyarakat sangat erat sekali. Pajak harus dipungut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan keadaan dan situasi masyarakat pada waktu itu. Karena pajak itu untuk keperluan masyarakat dan dipungut dari anggota masyarakat, maka pungutan pajak harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat.

C.

Metode Penelitian Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan Kuantitatif.

Jenis Penelitian yang digunakan terdapat 4 (empat): (1) berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk ke dalam Penelitian Deskriptif; (2) berdasarkan manfaatnya, penelitian ini merupakan jenis Penelitian Murni; (3) berdasarkan dimensi waktunya, penelitian ini tergolong sebagai Penelitian Cross Sectional; dan (4) berdasarkan teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Data Kualitatif. Untuk mengumpulkan data-data penelitian ini digunakan


12 Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif berupa Penelitian Survey dengan instrumen Interview Guide serta Studi Kepustakaan (Library Research) dan Dokumentasi. Penelitian ini dilakukan khusus di Provinsi DKI Jakarta mengingat kegiatan jumpa penggemar (fans-meeting) yang lebih banyak dilakukan di Provinsi DKI Jakarta. Namun, site penelitian ini berlangsung tidak hanya pada satu tempat melainkan ada beberapa tempat yang dikunjungi dalam penelitian ini. Tempat-tempat tersebut sebagian besar adalah Kantor Dinas Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta (berada di Bidang-bidang beserta Suku Dinas Pelayanan Pajak). Selain itu, tempat lainnya juga menjadi site penelitian ini yaitu Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Rumah Machfud Sidik dan beberapa tempat lainnya untuk menemui Narasumber lainnya.

D.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1.

Pemenuhan Kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) sebagai suatu Hiburan Dilihat dari isi kegiatannya, Kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) berisikan

acara-acara yang akan memberikan interaksi antara penggemar dengan idolanya serta adanya komunikasi langsung idola dengan penggemarnya sehingga akan terasa kedekatan antara idola dengan penggemarnya. Interaksi dan komunikasi antara penggemar dengan idolanya ini dilakukan dengan membuat beberapa acara, seperti komunikasi langsung idola ke penggemarnya, sesi tanya jawab, permainan (games) antara penggemar dan idola, bersalaman atau jabat tangan, hingga foto bareng dengan idolanya. Selain itu, sebagai seorang penghibur (entertainer), sang idola tentunya akan menghibur para penggemarnya pada kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) melalui penunjukkan bakatnya seperti menyanyi, memasak, menari dan sebagainya. Selain menghibur, kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) juga menyenangkan dan dapat dinikmati bagi para Penonton yang mengikutinya. Sebagai Penonton yang menggemari idolanya, tentu kesempatan lebih dekat dengan idolanya menjadi hal yang menyenangkan baginya. Penggemar akan senang melihat langsung dengan idolanya, apalagi berkesempatan berkomunikasi langsung dengan idolanya. Penyusunan acara-acara pada kegiatan ini juga membuat Penonton dapat menikmati kegiatannya. Salah satu acara yang dinimati adalah acara penunjukkan bakat sang idola. Penunjukkan bakat ini merupakan cara bagi idola untuk menghibur penggemarnya. Selain ada pertunjukan, kegiatan Jumpa Penggemar (FansMeeting) juga cenderung memunculkan keramaian karena biasanya idola yang dihadirkan adalah idola yang memiliki banyak penggemar. Oleh karenanya, tidak sedikit yang


13 menghadiri kegiatan ini, dan biasanya Promotor hanya ingin mengundang idola yang berpeluang untuk menarik banyak Penonton. Jumlah penggemar menjadi tolok ukur bagi Promotor dalam mengundang sang idola pada kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting). Adanya pertunjukan yang menyenangkan dan dapat dinikmati dari kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) ini menjadikan kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) berkesempatan untuk dipungut bayaran dengan menetapkan Harga Tiket Masuk. Jarang sekali suatu kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) secara gratis diberikan kepada Penonton nya, karena rangkaian acara tersebut membutuhkan biaya tersendiri bagi Promotor. Selain biaya untuk mengundang sang idola, Promotor juga memerlukan biaya menyewa tempat kegiatan serta biaya lainnya terkait ijin penyelenggaraan dan publikasi. Tabel 3. Data Harga Tiket Masuk Beberapa Kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) di Provinsi DKI Jakarta Nama Kegiatan

Kim Bum Indonesia Fans Meeting

Kim Jaejoong 1st Fan Meeting in Jakarta 2012

Lee Min Ho Global Fan Meeting 2013 First Love... with Indonesia 2014 Kim Soo Hyun 1st Asia Tour : 1st Memories in Indonesia

Tanggal Pelaksanaan

Tempat Kegiatan

7 Agustus 2010

Sands Ballroom & Theater, Mangga Dua Square Lantai 5, Jakarta

3 November 2012

Mata Elang International Stadium (MEIS), Ancol, Jakarta

23 Maret 2013

Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta

25 April 2014

Skenoo Hall, Gandaria City, Jakarta

Kelas dan Fasilitas VVIP (Kursi Bernomor, Foto Bareng per Grup, Tanda Tangan) VIP (Kursi Bernomor, Foto Bareng per Grup) Platinum (Kursi Bernomor) Gold (Kursi Bernomor) Silver (Berdiri) KITTY (terbatas untuk undangan, bukan untuk dijual) ELEPHANT (tempat yang didekat panggung, akan mendapatkan merchandise khusus) BEAR (Kursi Bernomor) PUPPY (Kursi Bernomor) DOLPHIN (Kursi Bernomor) Platinum Gold Silver Bronze VVIP (Kursi Bernomor, dapat Merchandise Kartu Kim Soo Hyun) VIP (Kursi Bernomor) Gold (Kursi Bernomor) Silver (Kursi Bernomor)

Harga Tiket Masuk Rp 1.650.000 Rp 1.250.000 Rp Rp Rp

850.000 550.000 350.000

Rp

-

Rp 1.550.000 Rp 1.000.000 Rp 600.000 Rp 300.000 Rp 2.250.000 Rp 1.250.000 Rp 850.000 Rp 600.000 Rp 2.000.000 Rp 1.500.000 Rp 950.000 Rp 600.000

Sumber : telah diolah kembali (2014)

Dari Tabel 3, terlihat bahwa beberapa kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) akan memiliki kelas-kelas tiket yang disusun berdasarkan fasilitas dan penempatan duduk (yang lebih mahal, lebih dekat ke panggung). Harga tiket juga cenderung berkisar Rp. 300.000


14 hingga Rp. 2.250.000. Harga tersebut menunjukkan bahwa kegiatan Jumpa Penggemar (FansMeeting) memang dipungut bayaran dan harganya pun beragam dari termurah dan temahal. Selain terdapat pungutan bayaran, kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) juga biasanya diadakan pada suatu tempat yang berada di suatu Daerah, seperti di mall sejenis Mangga Dua atau Gandaria City dan concert hall (ruang konser) sejenis MEIS Ancol. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, selain menghibur, kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) juga menyenangkan, dapat dinikmati, adanya pertunjukan dengan keramaian, serta dipungut bayaran dan diselenggarakan di Daerah. Dari hal tersebut, terlihat bahwa kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) merupakan suatu Hiburan yang dapat dikenakan Pajak Hiburan. Setelah mengetahui bahwa kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) adalah suatu Hiburan, hal selanjutnya yang perlu diketahui adalah masuk ke jenis Hiburan apa kegiatan ini. Hal ini dikarenakan, penggolongan jenis Hiburan akan memudahkan pendataan Objek Pajak Hiburan jika telah dikenakan Pajak Hiburan atas kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting). Melihat dari penyelenggaraan kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) dapat digolongkan menjadi jenis Hiburan yang bersifat Insidental (Sementara). Kegiatan ini diselenggarakan pada satu waktu dimana biasanya hanya sehari dengan jangka waktu beberapa jam. Selain itu, suatu kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) juga umumnya tidak diselenggarakan lagi di waktu yang cepat, biasanya akan menunggu bertahun-tahun atau bahkan tidak akan diulang lagi (sesuai keinginan Promotor kegiatan). Oleh karena nya, Penonton harus menyesuaikan waktu dengan kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) yang disediakan Promotor. 2.

Pemenuhan Kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) sebagai Objek Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta Untuk mengetahui apakah Kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) layak menjadi

Objek Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta perlu melihat aturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (selanjutnya disebut Perda DKI 13/2010). Objek Pajak Hiburan diatur pada Pasal 3. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2), terdapat 11 (sebelas) kategori jenis Hiburan yang dikenakan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Dari 11 (sebelas) kategori jenis Hiburan tersebut, Kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) belum dapat dikategorikan sebagai jenis Hiburan yang dikenakan Pajak Hiburan. Oleh karenanya, penilaian potensi Kegiatan Jumpa


15 Penggemar (Fans-Meeting) sebagai Objek Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan berpedoman pada Tolok Ukur menilai Pajak Daerah dari Devas. Kriteria Hasil dapat dipenuhi, karena penerimaan Pajak Hiburan atas kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) cenderung akan lebih besar dari biaya pungutnya karena biaya pungut Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta adalah Rp. 0. Sedangkan untuk memperkirakan hasil penerimaan Pajak Hiburan atas kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting), dapat dilakukan melalui jumlah tiket yang akan dijual, harga tiketnya dan perkiraan kegiatan yang akan berlangsung setiap tahunnya. Kriteria Daya Guna Ekonomi juga dapat dipenuhi, karena kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) merupakan kegiatan yang sangat baru dan inovatif sehingga ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kesempatan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan idolanya, membuat penggemar berkeinginan lebih besar untuk mengikuti kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting). Keinginan ini diikuti oleh kemampuan penggemar untuk bersedia membayar berapapun agar bisa mengikuti kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting), termasuk membayar Pajak Hiburan. Oleh karena itu, kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) relatif akan terus berkembang dan pengenaan Pajak Hiburan atasnya akan tidak mengganggu pilihan Konsumen maupun Produsen asalkan tidak dibarengi dengan pungutan pajak lainnya, seperti PPN (potensi pajak berganda). Kriteria Kemampuan Melaksanakan dibagi oleh Devas menjadi 2 (dua) yaitu dinilai dari Kemampuan Administratif dan Kemampuan Politis. Kemampuan Administratif dapat dipenuhi karena pemungutan Pajak Hiburan telah diadministrasikan di Provinsi DKI Jakarta, sehingga dalam rangka mengenakan Pajak Hiburan atas kegiatan Jumpa Penggemar (FansMeeting) dapat dilakukan juga. Kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) dapat dilakukan pemungutan Pajak Hiburan dan pendataan atasnya jika telah dicantumkan pada Perda DKI 13/2010. Hal ini untuk mengetahui termasuk jenis Hiburan apa kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) itu, sehingga pendataan dapat mudah dilakukan. Untuk melakukan pencantuman kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) pada Perda DKI 13/2010, perlu dilakukan kemauan politis. Kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) akan setuju dicantumkan pada Perda DKI 13/2010 jika penyempurnaan Perda dibarengi dengan Objek Pajak Hiburan lainnya yang berpotensial (mempunyai unsur ekonomi). Hal ini dilakukan karena untuk dapat mengimbangi biaya perubahan Perda DKI 13/2010 itu sendiri yang tidak lah murah. Berdasarkan pengujian teori Tolok Ukur menilai Pajak Daerah dari Devas, terlihat bahwa Kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) layak menjadi Objek Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karenanya, kegiatan ini dapat dijadikan jenis Hiburan baru yang


16 dikenakan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta asalkan tekah dilakukan penyempurnaan Perda DKI 13/2010. Selama Perda DKI 13/2010 belum disempurnakan, maka pemungutan Pajak Hiburan atas Kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Namun pada prakteknya, Suku Dinas Pelayanan Pajak, Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta (fiskus), telah memungut Pajak Hiburan atas kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting). Hal ini dikarenakan kesalahan persepsi fiskus mengenai objek pajak hiburan. Fiskus mengenakan Pajak Hiburan begitu luas dengan pengertian bahwa objek yang dikenakan Pajak Hiburan adalah kegiatan yang dipungut bayaran. Oleh karena kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) dipungut bayaran, hal ini menjadi dasar dilakukan pemungutan Pajak Hiburan atasnya. Selain itu kegiatan ini juga sering disamakan dengan Konser, objek yang telah resmi dipungut Pajak Hiburan, karena adanya pagelaran musik dari penunjukkan bakat idola (menyanyi). Kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) sering disamakan dengan Konser karena isi kegiatan yang ada pertunjukan musiknya, namun jika melihat ke dalam isi kegiatan yang sebenarnya, kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) tidak lah sama dengan Konser. Konser sepenuhnya akan berisikan pertunjukan musik, sedangkan kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) tidak hanya sebatas pertunjukan musik dan bahkan jika sang idola tidak berbakat menyanyi, pasti pertunjukan musik pun tidak diadakan. Selain disamakan dengan Konser, juga menjadi sah dipungut Pajak Hiburan karena adanya pungutan bayaran. Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, selaku administrasi perpajakan daerah di Provinsi DKI Jakarta cenderung belum begitu memahami Perda DKI 13/2010 yang berlaku. Mereka membuat Objek Pajak Hiburan begitu luas dan tak terbatas karena yang dianggap objek adalah pungutan bayaran nya saja. Padahal jenis Hiburan yang dapat dikenakan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta telah dibatasi di Perda DKI 13/2010, dan kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) tidak termasuk jenis Hiburan di Perda tersebut. Untuk dapat melegalisasikan pemungutan ini, perlu dilakukan pemenuhan syarat-syarat penetapan Objek Pajak Hiburan atas kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) yang belum dapat dipenuhi berdasarkan Perda DKI 13/2010. Syarat pertama berkaitan dengan penetapan suatu Objek Pajak yang harus diberikan Kepastian Hukum (Certainty). Kepastian Hukum (Certainty) pemungutan Pajak Hiburan atas kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) dilakukan dengan menegaskan bahwa kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) merupakan Objek Pajak Hiburan, dan menetapkan tarif pajak atasnya. Syarat kedua berkaitan dengan suatu Objek Pajak yang dikenakan pajak telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat. Hal ini diperlukan mengingat pajak adalah gejala sosial, artinya hanya terdapat di dalam


17 masyarakat, jika tidak ada masyarakat maka tidak akan ada pajak (Soemitro, 1998, hal. 41). Konsumen (Penonton) kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) relatif akan bersedia menanggung Pajak Hiburan atasnya jika tidak terbentur dengan PPN (tidak ada pungutan ganda) dan asalkan pungutan tambahannya tidak terlihat dari Harga Tiket Masuk (HTM). 3.

Peluang dan Tantangan bagi Kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) untuk Menjadi Objek Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta Terdapat beberapa peluang bagi kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) untuk

dijadikan sebagai Objek Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Pertama, kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) mempunyai unsur ekonomi yang terlihat dari adanya pungutan bayaran atas kegiatan ini. Pungutan bayaran ini menjadi dasar suatu kegiatan dapat dikenakan Pajak Hiburan. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga untuk menjadikan Objek Pajak Hibura atas kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah. Kedua, berdasarkan penjelasan sebelumnya, kegiatan Jumpa Penggemar (FansMeeting) sudah teruji sebagai suatu Hiburan sehingga hal ini menjadi peluang untuk dapat menjadikan kegiatan ini suatu kegiatan yang pantas dikenakan Pajak Hiburan. Pajak Hiburan secara konstitusi adalah pajak yang dikenakan atas jasa penyelenggaraan Hiburan. Oleh karena kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) adalah suatu Hiburan, maka pengenaan pajaknya secara konstitusi sesuai dan layak dipungut Pajak Hiburan atasnya. Ketiga, kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) memiliki sistem registrasi dalam penyelenggaraannya. Sistem registrasi ini dilaksanakan dari awal hingga pelaksanaan kegiatan. Hal ini menjadi peluang karena akan memudahkan pemungutan Pajak Hiburan atasnya dan dapat dipantau penerimaan Pajak Hiburannya. Keempat, sebagai Ibukota Negara, Provinsi DKI Jakarta menjadi tujuan utama penghibur dari mancanegara termasuk idola yang menyelenggarakan kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting). Hal ini menjadi peluang bagi Provinsi DKI Jakarta karena kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) akan lebih sering diadakan di Provinsi DKI Jakarta. Kelima, apabila kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) dapat dipungut Pajak Hiburan, maka hal ini dapat memberikan pendapatan tambahan bagi Provinsi DKI Jakarta. Walaupun kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) berpeluang menjadi Objek Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta, namun pada kenyataannya pemungutan ini belum dapat dilakukan. Terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjadikan kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) sebagai Objek Pajak Hiburan.


18 Kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) harus dicantumkan pada Perda DKI 13/2010 dengan cara menyempurnakan Peraturan Daerah ini. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting)

telah dipungut oleh Dinas Pelayanan Pajak

Provinsi DKI Jakarta, yang seharusnya tidak boleh dipungut. Pemungutan Pajak Hiburan atas kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) yang telah dilakukan ini menjadi tidak jelas dan menemui beberapa masalah. Salah satunya masalah menjaring Wajib Pajak yang menyelenggarakan kegiatan ini. Seharusnya diperlukan persiapan dalam rangka menjaring Wajib Pajak Hiburan ini berupa kerjasama dengan pihak-pihak terkait ijin penyelenggaraan kegiatan, seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta hingga Pengelola Gedung. Hal ini perlu dilakukan karena sistem registrasi pada kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) sebenarnya akan mempermudah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dalam menjaring Wajib Pajak Hiburan. E.

Kesimpulan Kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) memenuhi ketiga Tolok Ukur dalam

menilai Pajak Daerah yang baik sehingga dapat dijadikan Objek Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Namun untuk menjadikan kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) sebagai Objek Pajak Hiburan, perlu dipertimbangkan 2 (dua) syarat penentuan Objek Pajak yaitu Syarat Yuridis dan Syarat Sosiologis. Kedua syarat ini dapat dipenuhi asalkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan telah disempurnakan. Yang menjadi peluang bagi kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) untuk menjadi Objek Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta adalah : (1) kegiatan Jumpa Penggemar (FansMeeting) mempunyai unsur ekonomi berupa pungutan bayaran; (2) kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) merupakan suatu Hiburan; (3) kegiatan Jumpa Penggemar (FansMeeting) memiliki sistem registrasi dalam penyelenggaraannya; (4) kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) lebih sering diadakan di Provinsi DKI Jakarta; dan (5) kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) memberikan Pendapatan Tambahan bagi Provinsi DKI Jakarta melalui Pajak Hiburan. Sedangkan, yang menjadi tantangan bagi kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) untuk menjadi Objek Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta adalah : (1) menyempurnakan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan; dan (2) menyiapkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait Penyelenggaraan Kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) di Provinsi DKI Jakarta.


19 F.

Saran Untuk menghindari pemungutan Pajak Hiburan yang melanggar peraturan perundang-

undangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyusun Peraturan Pelaksana yang menjelaskan bahwa objek pajak hiburan tidak sebatas dengan adanya pungutan bayaran saja. Hal ini mengingat tidak semua kegiatan yang dipungut bayaran merupakan suatu Hiburan yang pantas dikenakan pajak dan diatur pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan. Terkait dengan Kegiatan Jumpa Penggemar (FansMeeting), kegiatan ini pantas dan berpotensial untuk dijadikan objek pajak hiburan. Untuk itu, agar pemungutan dapat dilakukan dan dilegalisasi, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan terutama pada Pasal 3 Ayat (2) mengenai kategori jenis Hiburan yang dikenakan Pajak Hiburan dan Pasal 7 mengenai Tarif Pajak.

G.

Daftar Referensi

Adiguna, Permana. (2012). Analisis Pemeriksaan Pajak Hiburan atas Penyelenggaraan Konser Musik di Provinsi DKI Jakarta. Skripsi, FISIP UI, Depok Devas, Nick. (1989). Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI Press) Nasution, Agus Salim dkk. (1986). Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta : Penerbit Karunia Universitas Terbuka Ramos, Stevie Thomas. (2010). Analisis Formulasi Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Hiburan Atas Klab Malam (Suatu Kajian Tentang UU Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah No.28 Tahun 2009). Skripsi, FISIP UI, Depok Setiawandi, Iwan. (2001) Analisis Keadilan dan Kepastian Hukum Pajak Hiburan. Tesis, FISIP UI, Depok Siagian, Arsyad. (1969) Pajak Daerah. Jakarta : Pemerintah DKI Jakarta Simorangkir, Ari M. (2008). Ekstensifikasi Obyek Pajak Hiburan pada Game Online (Studi Kasus DKI Jakarta). Skripsi, FISIP UI, Depok Soemitro, Rochmat. (1998) Asas dan Dasar Perpajakan 1. Bandung : PT Refika Aditama Widjajanti, Endang. (1998). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hiburan di DKI Jakarta. Tesis, FISIP UI, Depok Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan “Boyfriend 2013 Fan Meeting in Jakarta : Info dan Price List.” Dreamersradio.com. 2013. 30 September 2013.


20 “Ini Data Tempat Hiburan di Jakarta, Termasuk Kelab Malam dan Diskotek.” Detik.com. 2014. Detik News. 23 Januari 2014. “Kim Bum Fans Meeting.” Indosiar. 2010. Indosiar.com. 11 Oktober 2013. “Kim Soo Hyun Fanmeeting 1st Memories in Indonesia.” Kiostix. 2014. Kiostix.com. 14 Maret 2014. “Mobil Murah Gerus Potensi Pajak.” Republika.co.id. 2014. Republika. 4 Februari 2014. “SH Entertainment Rilis Informasi Lebih Lanjut Mengenai Jaejoong 1st Fanmeeting in Indonesia.” Berita Kpop. 2012. BeritaKpop.com. 22 Februari 2014. “Tiket Diskon Jumpa Fans Lee Min Ho di Jakarta Habis Diserbu.” Detik.com. 2014. Detik Hot. 4 Februari 2014. “Tiket Fan Meeting Lee Min Ho Dijual Akhir Januari.” KapanLagi. 2013. KapanLagi.com. 4 Februari 2014. Joo, Edwin dan Zest. Wawancara Langsung. 22 Maret 2014 Putri, Olivianti Kartika. Wawancara Langsung. 21 April 2014 Liestriana, Elizabeth. “Tanggapan Saya Mengenai Pertanyaan Anda”. Surat Elektronik kepada Shinta Dewi Kusumawardhany. 21 Mei 2014 (Dikirim pada 19.21)


Analisis Perluasan Objek Pajak Hiburan atas Kegiatan Jumpa Penggemar (Fans-Meeting) di Provinsi DKI Jakarta

Recommend Documents