ANALISIS PENGAWASAN ATAS OBJEK PAJAK WISMA DI KOTA DEPOK

CAHYA ANJANI, ANALISIS PENGAWASAN ATAS OBJEK PAJAK WISMA DI KOTA DEPOK

ANALISIS PENGAWASAN ATAS OBJEK PAJAK WISMA DI KOTA DEPOK Cahya Anjani Azhari Aziz Samudra S1 Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal Abstract. The main focus of this paper is the following analysis of the consequences of a system of control over the tax object Guest House in Depok. This research is a descriptive qualitative research. Guest house is the object of the hotel tax but in practice, the collection of tax on guest house is still difficult to apply the same as the hotel tax because there are many obstacles in it. Selection of the research object in Depok because in terms of supervision and monitoring of IT systems internally and also externally, Depok still be under DKI Jakarta. The conclusion of this study is that the control system of the object in the form of Guest House tax has been going well The main thing that can be done to improve the tax collection system is by raising awareness of the taxpayer to comply with their tax obligations properly. Keywords: Supervision System; The Object Guest House Taxation; Guest House.

Abstrak. Fokus utama dari penulisan ini adalah analisis terhadap adanya sistem pengawasan atas objek pajak Wisma di Kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Wisma termasuk dalam pajak hotel namun dalam penerapannya pemungutan pajak atas wisma masih sulit diberlakukan sama dengan pajak hotel karena masih banyak hambatan- didalamnya. Pemilihan objek penelitian di Kota Depok dikarenakan baik dari segi pengawasan IT system maupun pengawasan internal dan juga eksternal, Depok masih berada di bawah DKI Jakarta. Kesimpulannya adalah sistem pengawasan yang berlaku saat ini sudah berjalan dengan baik. Hal utama untuk memperbaiki sistem pengawasan yang ada saat ini ialah dengan menggugah kesadaran dari wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Kata kunci : Sistem Pengawasan; Objek Pajak Wisma; Wisma. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pajak merupakan sumber yang sangat penting bagi kelancaran kegiatan pembangunan nasional. Pembangunan nasional erat kaitannya dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keduanya saling berkaitan erat guna kelancaran sistem pembangunan. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur dan

Analisis pengawasan…, Cahya Anjani, FISIP UI, 2014

Universitas Indonesia


mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerahnya. Pemberian otonomi secara luas kepada daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber- sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman, dan Lain-Lain pendapatan daerah yang sah. (Darise, 2009, p. 42). Peningkatan maupun penurunan kegiatan perekonomian daerah akan memberikan dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga perlu adanya pemerataan pembangunan disegala bidang. Salah satu upaya pemerintah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah ialah dengan memajukan kegiatan pariwisata di Indonesia. Pemerintah daerah melalui dinas pariwisata dengan gencarnya mengkampanyekan program Visit Indonesia. Hal ini menguntungkan para pengusaha di Indonesia untuk dapat menciptakan peluang baru dalam dunia usaha dengan membuka tempat bisnis yang dapat memberikan pendapatan bagi pelaku bisnis dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan kegiatan pariwisata melalui pengembangan objek wisata. Industri pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar itu sendiri yang pada akhirnya dapat mengembangkan kegiatan ekonomi serta meningkatkan pendapatan nasional dan daerah melalui upaya memperkenalkan kebudayaan serta kekayaan Indonesia. Dengan dikembangkannya objek wisata, memberikan wirausaha kesempatan untuk dapat berinvestasi. Dewasa ini, investasi dibidang properti menjadi peluang usaha yang menjanjikan karena memiliki banyak peminat. Investasi ini cenderung memberikan keuntungan yang besar dengan tidak menimbulkan resiko yang besar. Negara Indonesia memiliki jumlah penduduk yang padat, sehingga tidak mengherankan apabila jumlah pertumbuhan penduduknya setiap tahun bertambah dan pastinya setiap penduduk membutuhkan tempat tinggal, baik berupa tempat tinggal tetap maupun sementara, bagi penduduk yang hendak berwisata maupun mengambil program pendidikan di Indonesia. Hal ini juga memberikan peluang bisnis yang besar bagi pengusaha yang memiliki investasi di bidang properti. Meningkatnya perkembangan industri pariwisata dan juga industri pendidikan di Indonesia memberikan dampak positif bagi kegiatan dunia usaha di Indonesia khususnya




perhotelan. Perkembangan ini diikuti dengan semakin bertambahnya jumlah hotel berbintang maupun hotel kelas melati (non bintang), namun kondisi ini juga menimbulkan dampak negatif yaitu semakin sengitnya persaingan di dalam bisnis perhotelan, baik hotel berbintang maupun hotel non- bintang (melati) misalnya

dengan meningkatkan fasilitas maupun

penurunkan harga yang diberikan oleh masing-masing pengusaha hotel. Semakin meningkatnya fasilitas yang diberikan oleh hotel tersebut maka semakin tinggi juga harga yang diberikan. Jika harga yang ditawarkan terlalu tinggi, konsumen yang cenderung selektif dalam urusan harga, memilih untuk berpindah mencari tempat penginapan yang lebih murah. Penginapan dengan harga yang relatif lebih rendah, salah satunya ialah wisma. Wisma adalah sebuah tempat yang di bangun untuk penginapan. Perbedaan yang mendasar dengan hotel dan rumah kos adalah biasanya para pengelola menawarkan untuk sewa kamar harian atau bulanan. Konsep ini hampir seperti tempat kos pada umumnya tetapi wisma memiliki petugas kebersihannya dan mempunyai fasilitas lengkap seperti hotel dengan harga yang relatif murah. Wisma lebih banyak berada pada tempat- tempat yang dekat dengan tempat wisata maupun sarana pendidikan. Di Kota Depok terdapat wisma atau wisma yang dipergunakan bagi mahasiswa/ mahasiswi yang bertempat tinggal di luar kota maupun berada di luar daerah kepulauan Indonesia yang ingin melanjutkan perkuliahan di depok. Pajak Hotel dikenakan pajak atas pelayanan hotel. Pajak hotel dengan tarif 10 % dikenakan atas fasilitas penginapan dan juga fasilitas yang termasuk dalam fasilitas hotel seperti fasilitas olahraga dan hiburan yang diperuntukkan bagi tamu hotel. Objek Pajak Hotel menurut Pasal 1 angka 15 perda Kota Depok nomor 7 tahun 2010 yang mengacu kepada UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan definisi : “ Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang

sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan,

termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Untuk jasa penunjang sebagaimana dimaksud di atas adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.” Wisma

termasuk

dalam

pajak

hotel

karena

wisma

sendiri

adalah

penginapan/peristirahatan dengan jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran. Hal ini




dijelaskan di dalam UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : ” Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)”. Persewaan tersebut merupakan potensi ekonomi dalam sebuah transaksi.Sehingga menimbulkan potensi pajak dan dapat

meningkatkan penerimaan daerah guna untuk

melaksanakan pembangunan di DKI Jakarta. Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel dengan Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10%(sepuluh persen). Kepala Bidang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset tingkat I (DPPKA I) mengatakan bahwa untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. DPPKA Kota Depok berupaya melakukan sosialisasi ditingkat kecamatan maupun kelurahan demi upaya meningkatkan kesadaran Wajib Pajak agar patuh dan mengerti sehingga mengurangi kesalahpahaman di masyarakat dalam mengartikan Pajak Hotel yang selama ini dianggap hanya diperuntukkan untuk hotel saja, bukan seperti pengertian yang dijelaskan dalam UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Disamping itu, penting adanya suatu bentuk pengawasan baik di dalam sistem pemerintahan maupun bagi wajib pajak itu sendiri demi menciptakan keseimbangan antara beban pajak dan tingkat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung, dapat memberikan dorongan bagi pengembangan investasi di daerah yang dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan pembangunan daerah dan nasional pada umumnya. Sosialisasi mengenai makna dari pajak itu sendiri harus dijelaskan sedemikian ringkas agar mudah dimengerti, dimana pajak bukan merupakan suatu tujuan tetapi pajak merupakan sarana untuk membiayai pelayanan agar bermanfaat dalam mensejahterakan masyarakat. Apabila digambarkan dengan grafik, perkembangan pencapaian target maupun realisasi atas objek pajak wisma dalam 4 tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut :




Grafik 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan atas Objek Pajak Wisma 2,500,000,000.00 2,000,000,000.00 1,500,000,000.00

TARGET

1,000,000,000.00

REALISASI

500,000,000.00 0.00

2010

2011

2012

2013

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (Data telah diolah sendiri)

Target dan realisasi seperti yang dijelaskan pada grafik diatas menjelaskan bahwa penerimaan pajak hotel atas objek pajak wisma mengalami peningkatan setiap tahunnya dan realisasinya cenderung melebihi target yang ditetapkan, namun jika dilihat secara detail pada penerimaan setiap bulannya, penerimaan belum seluruhnya mencapai target yang ditetapkan (lebih lanjut dijelaskan di dalam pembahasan) Sehingga akan lebih baik lagi dalam penerimaannya jika pemerintah daerah dalam

hal ini Dinas

Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok meningkatkan pelayanan maupun pengawasan agar seluruh penerimaan daerah dapat digunakan semaksimal mungkin bagi pembangunan Kota Depok dan juga menjamin bahwa semua potensi potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem pemerintahan. Sistem pemungutan pajak hotel menggunakan self assessment system (Nurmantu, 2005) sehingga meminimalisasi adanya kecurangan yang dilakukan petugas pajak, namun Wajib Pajak harus patuh dan memenuhi kewajibannya tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak yang menjadi hal utama bagi kelancaran sistem pemungutan pajak hotel ini harus ditunjang dengan sistem pengawasan yang baik dan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan sehingga penerimaan pajak tersebut benar-benar masuk ke dalam kas negara dan tidak adanya celah yang timbul untuk penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak maupun pihak- pihak yang tidak memiliki kewenangan. Disamping itu dalam pemungutan pajak hendaknya petugas pajak mengawasi dimana wajib pajak melaporkan pajaknya, karena harus sesuai dengan dimana perizinan usahanya berada. Pada akhirnya pungutan daerah ini wajib hukumnya untuk memenuhi rasa keadilan dan ditujukan untuk kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat.




Wisma termasuk dalam pajak hotel namun dalam penerapannya pemungutan pajak atas wisma masih sulit diberlakukan sama dengan pajak hotel karena masih banyaknya hambatanhambatan didalamnya. Pemilihan objek penelitian yang berada di Kota Depok dikarenakan perkembangan depok baik dari segi pengawasan IT system maupun pengawasan internal dan juga eksternal depok masih berada di bawah DKI Jakarta sehingga peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai pengoptimalan pengawasan pajak hotel atas wisma yang berjalan saat ini, yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGAWASAN ATAS OBJEK PAJAK WISMA DI KOTA DEPOK“ 1.2 Permasalahan Pokok 2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) atas pajak hotel pada kelompok Wisma di Kota Depok? 3. Faktor-faktor apa yang mendukung pelaksanaan pengawasan DPPKA dalam upaya pengawasan pajak hotel pada kelompok Wisma di Kota Depok? 4. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan pengawasan DPPKA dalam upaya pengawasan pajak hotel pada kelompok Wisma di Kota Depok? 1.3 Tujuan Penelitian 2. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) atas pajak hotel pada kelompok Wisma di Kota Depok 3. Untuk menjelaskan faktor-faktor apa yang mendukung pelaksanaan pengawasan DPPKA dalam pengawasan pajak hotel pada kelompok Wisma di Kota Depok 4. Untuk menjelaskan faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan pengawasan DPPKA dalam pengawasan pajak hotel pada kelompok Wisma di Kota Depok. TINJAUAN TEORITIS 2.1 Jenis Pengawasan Pengawasan pemerintah Indonesia menurut (Supriyono, 1990, p. 150) terbagi menjadi pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan Internal “Pengawasan internal (Internal Control) merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi usaha akurat, dan memastikan bahwa perundang- undangan serta peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya”.




a) Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, serta preventif atau represif agar pelakssanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b) Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan Eksternal “Suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawas yang berasal dari lingkungan organisasi eksekutif”. (Supriyono, 1990,150) Menurut (Supriyono, 1990, 150) pengawasan eksternal terbagi menjadi : a) Pengawasan Legislatif disebut juga pengawasan politik, adalah pengawassan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Pengawasan legislatif dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. b) Pengawasan Masyarakat disebut pula dengan pengawasan sosial, adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintahan yang berkepentingan, berupa pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun media massa. c) Pengawasan Eksternal Eksekutif

adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan

Pemeriksaan Keuangan (Bapeka).

METODE PENELITIAN Metode penelitian menjadi hal yang penting dalam suatu penelitian. Pada saat penelitian tersebut dimulai sampai berakhirnya penelitian. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis data yang dilakukan secara efisien dan sistematis. Dengan dilaksanakannya prosedur pelaksanaan penelitian tersebut




diharapkan data yang didapatkan dapat berupa data yang objektif, valid dan realibel. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menemukan, membuktikan, mengembangkan pengetahuan tertentu sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan masalah dan juga mengidentifikasi sebab akibat yang terjadi pada objek penelitian. Berdasarkan pada permasalahan yang ada yaitu adanya ketidakpatuhan wajib pajak baik dalam hal melaporkan kewajiban perpajakannya tidak tepat pada waktunya maupun karena wajib pajak tidak mendaftarkan kegiatan izin usahanya kepada dinas yang bersangkutan. Selain itu juga wajib pajak tidak melaporkan pajaknya ditempat dimana izin usahanya diberikan, hal ini diakibatkan oleh kurang optimalnya tingkat pengawasan daerah maka untuk melaksanakan pengawasan yang lebih intensif dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut di atas, agar tidak terjadi kebocoran dalam penerimaan pendapatan pajak daerah, pemerintah daerah dalam pemungutan pajak hotel atas wisma ini akan mengupayakan tindakan baik tindakan berupa pencegahan maupun mengatasi masalah yang sudah timbul. Maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang nantinya data-data tersebut dapat dijadikan dasar dalam menganalisis serta memberikan saran sebagai bahan masukkan lebih lanjut dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah Kota Depok.

HASIL DAN PEMBAHASAN Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset memiliki pengaruh yang signifikan bagi meningkatnya penerimaan pajak hotel atas wisma di Kota Depok. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah ini ialah dengan melaksanakan pengawasan terhadap pemungutan pajak di Kota Depok, khususnya ialah penerimaan pajak hotel atas wisma. Pajak Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pajak hotel menganut self assement system dimana tugas dinas adalah bertindak sebagai pengawas atas pajak yang dilaporkan. Mengingat begitu pentingnya fungsi SPTPD dalam rangka self assessment system ini, maka kepatuhan mengisi SPTPD secara benar, lengkap dan tepat pada waktunya merupakan hal yang harus menjadi fokus utama dan merupakan hal yang terus-menerus dimonitor serta perlu adanya tanggapan secara sistematis dan juga konsepsional apabila terdapat masalah yang kurang menguntungkan.




Kegiatan usaha yang dijalankan oleh wajib pajak juga harus didaftarkan menjadi objek pajak daerah dengan sudah memiliki izin mendirikan bangunan. Setiap bangunan yang berdiri di Kota Depok harus memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini harus dipenuhi agar bangunan yang berdiri sesuai dengan tata ruang yang ditentukan atau tersirat dalam Perda No 13 tahun 2013, tentang retribusi IMB. Perlu juga diketahui, bahwa dengan membuat IMB maka secara langsung turut berpartisipasi membangun Kota Depok dan retribusi IMB dapat digunakan untuk melayani masyarakat Depok. Menurut Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan IMB : “Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku”. Peraturan tersebut di atas dibuat dengan tujuan memberikan pedoman bagi masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan bangunan serta memberikan pedoman bagi Pemerintah Kota dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Dalam hal wajib pajak tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan atas kegiatan usaha yang didirikannya, Pemerintah Kota berhak menghentikan atau menutup kegiatan pembangunan pada suatu bangunan yang belum memenuhi persyaratan yakni menerbitkan izin sepanjang persyaratan teknis dan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sampai yang bertanggung jawab atas bangunan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dari berbagai jenis potensi Pajak Daerah tersebut, jika tidak didukung dengan sinergitas dukungan perizinan, akan sulit untuk terdeteksi secara jelas. Hal ini disebabkan, jika para pengusaha yang tidak melaporkan atau mengurus perizinan usahanya, dalam hal ini dikendalikan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok, maka tidak dapat dikenakan Pajak atas usahanya. Untuk itu, peran perizinan sangatlah penting dalam pendeteksian segala jenis usaha yang ada di Kota Depok agar dapat dijadikan Pajak Daerah. Apabila hal ini berjalan dengan baik, maka kan tercipta sinergitas antara BPMP2T dan DPPKA, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok akan mudah terwujud. Hal tersebut dijelaskan sehubungan dengan tugas yang dilaksanakan Dinas Pariwisata. Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata, wajib memiliki tanda daftar usaha




pariwisata (TDUP) yang diterbitkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk dan diterbitkan sesuai dengan usaha kepariwisataannya. Tujuan dilaksanakannya pendaftaran usaha kepariwisataan ini ialah untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi perseorangan maupun pengusaha dan menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata. Sebelumnya TDUP harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. Sedangkan tata cara permohonan pendaftaran usaha pariwisata sendiri ialah dengan membuat permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh perseorangan atau Badan Hukum kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Dalam melaksanakan tindakan pengawasan. Penting untuk adanya suatu perencanaan pengawasan secara preventif maupun represif. Tindakan preventif menurut (Supriyono, 1990,p.155) berupa penyempurnaan aparatur pemerintah di bidang kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan agar menjamin kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta mencegah pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan. Sehingga dalam hal ini, DPPKA bekerjasama dengan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Seni dan Budaya untuk mengetahui adanya objek pajak baru yang belum mendaftarkan diri menjadi wajib pajak daerah. Tindakan ini merupakan tindakan preventif agar menjamin pelaksanaan pembangunan dan mencegah adanya suatu tindakan yang menyimpang dari kaidah yang seharusnya. Selanjutnya (Supriyono, 1990,p.155) juga beranggapan bahwa suatu tindakan represif atau penindakan berupa penindakan terhadap perbuatan korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan, serta penyelewengan lainnya. Dari teori ini, berkaitan dengan tindakan represif yang dilakukan DPPKA ialah memberikan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya ataupun lalai dalam memenuhi kewajibannya dan juga wajib pajak diwajibkan untuk membuat laporan setiap bulannya berkaitan dengan kegiatan usahanya, ada maupun tidak ada pendapatan yang dihasilkan, wajib pajak wajib melaporkan pajaknya.




Tabel 5.3 Penerimaan Pajak Hotel atas Wisma Kota Depok (Dalam Ribuan Rupiah) TAH UN

JUMLAH BULAN

URAIAN

REALISASI

ANGGARAN LALU

KINI

JUMLAH

%

SISA

2010

Desember

Wisma

1.125.000

-

-

1.389.154

123.5%

264.154

2011

Desember

Wisma

1.412.775

-

-

1.749.372

123.8%

336.597

2012

Desember

Wisma

1.550.000

-

-

1,991,879

128.5%

441.879

2013

Januari

Wisma

1,650,000

0

178,636

178,636

10.8%

-1,471,363

Februari

Wisma

1,650,000

178,636

102,092

280,728

17.0%

-1,369,271

Maret

Wisma

1,650,000

280,728

155,010

435,739

26.4%

-1,214,260

April

Wisma

1,650,000

435,739

176,902

612,642

37.1%

-1,037,357

Mei

Wisma

1,650,000

612,642

193,546

806,188

48.9%

-843,811

Juni

Wisma

1,650,000

806,188

194,451

1,000,640

60.6%

-649,359

Juli

Wisma

1,650,000

1,000,640

165,215

1,165,855

70.7%

-484,144

Agustus

Wisma

1,650,000

1,165,855

123,764

1,289,619

78.2%

-360,380

September

Wisma

1,650,000

1,289,619

134,664

1,424,284

86.3%

-225,715

Oktober

Wisma

1,650,000

1,424,284

240,092

1,664,376

100.9%

14,376

November

Wisma

1,908,140

1,664,376

224,184

1,888,560

99.0%

-19,579

Desember

Wisma

1,908,140

1,888,560

227,191

2,115,752

110.9%

207,612

444,179,273

436,299,305

52,284,961

488,584,267

110.0%

-44,404,993

Daerah

423,512,506

409,928,706

50,616,126

460,544,832

108.7%

-37,032,325

Pajak Hotel

5,934,763

6,299,302

989,321

7,288,623

122.8%

-1,353,859

2,741,299

3,117,839

592,924

3,710,704

135.4%

-969,404

157,685

149,711

15,031

164,742

104.5%

-7,056

83,170

107,325

6,561

113,886

136.9%

-30,707

70,328

40,988

860

41,848

59.5%

28,480

PENDAPAT Total 2013

AN Hasil Pajak

Hotel Bintang Tiga Hotel Bintang Satu Hotel Melati Dua Hotel Melati Satu Losmen/Peng inapan/Pessan

974,131,655

994,877,192

96,752,750


1,091,629,942

112.1%

117,498,287


CAHYA ANJANI, ANALISIS PENGAWASAN ATAS OBJEK PAJAK WISMA DI KOTA DEPOK TAH UN

JUMLAH BULAN

URAIAN

REALISASI

ANGGARAN LALU

KINI

%

SISA

JUMLAH

ggrahan/Host el Wisma

1,908,140,357

1,888,560,929

277,191,896

2,165,752,825

113.5%

257,612,468

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset I (Data telah diolah)

Dengan didasarkan pada table penerimaan di atas, ukuran kinerja pemerintahan dapat dibagi di lihat sebagai berikut: Tax Effectiveness ( Hasil Guna Pajak ). Mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi hasil pajak itu sendiri, dengan anggapan semua wajib pajak membayar pajaknya masing-masing. a. Penerimaan wisma Tahun 2010 : TPI ( Tax Performance Index ) = Realisasi Penerimaan Pajak

x 100 %

Target Penerimaan Pajak TPI (Tax Performance Index) = 1,389,154,284 x 100% 1,125,000,000 = 123,5% >>>> semakin besar % TPI semakin efektif pungutan pajak. b. Penerimaan wisma Tahun 2011 : TPI (Tax Performance Index) = 1,749,372,433x 100% 1,412,775,000

=123,8%

>>>> semakin besar % TPI semakin efektif pungutan pajak. c. Penerimaan wisma Tahun 2012 : TPI (Tax Performance Index) = 1,991,879,485

x 100%

1,550,000,000




= 128,5% >>>> semakin besar % TPI semakin efektif pungutan pajak. d. Penerimaan wisma Tahun 2013 : TPI ( Tax Performance Index ) = Realisasi Penerimaan Pajak

x 100 %

Target Penerimaan Pajak TPI (Tax Performance Index) = 2,115,752,825

x 100%

1,908,140,357 = 110,9% >>>> semakin besar % TPI semakin efektif pungutan pajak. Dari data yang bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Bidang Pendapatan I jika dihitung mengenai hasil guna pajak menurut (Saputra, 2011) dengan menghitung tax performance index, terdapat ke efektifan antara hasil pungutan pajak dengan potensi yang dihasilkan dari pengenaan pajak hotel atas wisma. Pajak atas wisma ini jika diakumulasikan secara keseluruhan, penerimaannya mencapai target yang ditetapkan. Pada kurun waktu 2010-2012, jumlah anggaran yang ditetapkan pada tahun 2010 sebesar 1.125.000.000 menjadi 1.412.775.000 terdapat kenaikan sebesar 25,5% dari anggaran yang ditetapkan. Pada tahun 2010 ke 2011 dengan realisasi juga mengalami kenaikan pada tahun 2010 sebesar 1,389,154,284 dan 2011 sebesar 1,749,372,433 sehingga jumlah kenaikannya adalah sebesar 25,9%. Selanjutnya pada kurun waktu 2011-2012, jumlah anggaran yang ditetapkan kenaikannya adalah sebesar 137.225.000 atau sebesar 9,7% dan realisasi penerimaannya meningkat sebesar 242.507.052 atau sebesar 13,8%. Sehingga angka ini menunjukkan bahwa potensi pajak daerah dari pajak hotel atas wisma ini memiliki kemungkinannya menjadi pajak yang potensial untuk dikembangkan, namun apabila dijabarkan penerimaan pajak hotel atas wisma ini pada penerimaan setiap bulannya pada tahun 2013, dengan jumlah anggaran akumulasi pertahun ialah 1.650.000.000, jumlah ini apabila dibagi dengan 12 bulan maka dapat diasumsikan akan memperoleh target penerimaan sebesar 137.500.000 setiap bulannya untuk pajak hotel atas wisma.




Dengan asumsi target penerimaan sebesar 137.500.000 setiap bulannya untuk pajak hotel atas wisma ini dalam kurun waktu 12 bulan, masih terdapat beberapa bulan yang penerimaannya belum mencapai target penerimaan pajak hotel atas wisma. Contohnya pada bulan Februari 2013 penerimaannya sebesar 102.092.096 sedangkan target penerimaan 137.500.000 ini berarti penerimaan ini masih dibawah target penerimaan, masih ada selisih kekurangan sebesar 35.407.904 atau sekitar 25,75% dengan realisasi dari target yang hanya tercapai sekitar 74,2% kurang dari target yang ditetapkan. Contoh lainnya ialah pada bulan Agustus dan September. Pada bulan Agustus jumlah realisasi yang diterima oleh DPPKA adalah sebesar 123.764.179 sehingga realisasi penerimaan pada bulan ini tidak mencapai target penerimaan bulanan, masih terdapat selisih kekurangan sebesar 13.735.821 atau sekitar 9,98% dengan realisasi dari target yang hanya tercapai sekitar 90% dari yang ditargetkan, sehingga penerimaan tidak mencapai target yang ditetapkan. Terakhir ialah pada bulan September 2013, penerimaan yang diterima oleh DPPKA adalah sebesar 134.664.818, realisasi yang seharusnya diterima DPPKA adalah sebesar 137.500.000 pada setiap bulannya oleh karenanya masih terdapat selisih kekurangan sebesar 2.835.182 atau sekitar 2% dengan realisasi dari target yang hanya tercapai sekitar 98%. Asumsi yang dipaparkan oleh peneliti untuk penerimaan wisma setiap bulannya sebesar 137.500.000 dan data aktif wajib pajak yang diperoleh dari DPPKA berjumlah 10 wisma di kota depok. Jika penerimaan total wisma selama sebulan sebesar 137.500.000 dengan wajib pajak hanya 10, peneliti beranggapan bahwa dengan asumsi tersebut, target penerimaan yang dianggarkan oleh DPPKA untuk pajak hotel atas wisma diperoleh angka 13.750.000/ wisma. Selain itu total pendapatan pajak hotel yang dianggarkan pada tahun 2013 ialah sebesar 5.934.763.792, wisma pariwisata sendiri ditargetkan sebesar 1.908.140.357 (32,15% dari jumlah anggaran pajak hotel 2013). Wisma sendiri menempati urutan kedua setelah hotel bintang tiga yang ditetapkan oleh DPPKA. Jika melihat potensi dari wisma pariwisata di Kota Depok, Depok bukanlah merupakan kota wisata sehingga target yang ditetapkan DPPKA pun berdasarkan dari realitas jumlah wisma yang mendaftar menjadi objek pajak hotel di Kota Depok. Pengawasan internal dari segi DPPKA adalah dengan melaksanakan pemungutan pajak dengan self assessment system, silent operation, serta legalisasi bill. Sistem pengawasan untuk wisma di Kota Depok saat ini dirasa sudah tepat dibandingkan dengan menggunakan online system karena cost yang ditimbulkan




terlalu besar sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakefiensian pada sistem pengawasan internal. Pengawasan ekstenal yang dilaksanakan oleh DPPKA ialah dengan melibatkan beberapa pihak eksternal. Pihak eskternal tersebut ialah Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Seni Budaya untuk memberikan informasi terkait dengan objek pajak baru di Kota Depok untuk selanjutnya membuat tax enforcement bagi tindakan tax evasion yang dilakukan wajib pajak. DPPKA juga bekerjasama dengan BPMP2T mengenai pengurusan perizinan usahanya. Dari potensi Pajak atas wisma tersebut, jika tidak didukung dengan sinergitas dukungan perizinan, juga tidak akan terdeteksi secara jelas, sebab jika para pengusaha yang tidak melaporkan atau mengurus perizinan usahanya kepada BPMP2T, maka tidak dapat dikenakan Pajak atas usahanya. Pihak eksternal DPPKA selanjutnya ialah Satpol PP dan juga masyarakat setempat yakni kelurahan,kecamatan, RT dan RW berupa informasi terkait dengan adanya objek pajak wisma di daerah yang bersangkutan. Tindakan represif yang dilaksanakan DPPKA dari segi pelaksanaan eksternal setelah melalui prosedur sampai dilakukannya pelelangan karena wajib pajak tidak patuh ialah dengan proteksi terhadap dinas pariwisata untuk selajutnya tidak memberikan izin usahanya kepariwisataannya, sehingga pada saat wajib pajak tersebut melakukan perpanjangan izin usahanya, kegiatan usaha tersebut sudah ditutup karena sudah tidak memiliki izin usaha. Namun pajak tetap berjala pada saat sita dan juga lelang. Hal tersebut merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPPKA. KESIMPULAN 1. Pengawasan internal dari segi DPPKA adalah dengan melaksanakan pemungutan pajak dengan self assessment system, silent operation, serta legalisasi bill. Sistem pengawasan untuk wisma di Kota Depok saat ini dirasa sudah tepat dibandingkan dengan menggunakan online system karena cost yang ditimbulkan terlalu besar sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakefiensian pada sistem pengawasan internal. Pengawasan ekstenal yang dilaksanakan oleh DPPKA ialah dengan melibatkan beberapa pihak eksternal. Pihak eskternal tersebut ialah Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Seni Budaya untuk memberikan informasi terkait dengan objek pajak baru di Kota Depok untuk selanjutnya membuat tax enforcement bagi tindakan tax evasion yang dilakukan wajib pajak. DPPKA juga bekerjasama dengan BPMP2T mengenai pengurusan perizinan usahanya. Dari potensi Pajak atas wisma tersebut, jika tidak didukung dengan sinergitas dukungan perizinan, juga tidak akan terdeteksi secara jelas, sebab jika para pengusaha yang tidak melaporkan atau




mengurus perizinan usahanya kepada BPMP2T, maka tidak dapat dikenakan Pajak atas usahanya. Pihak eksternal DPPKA selanjutnya ialah Satpol PP dan juga masyarakat setempat yakni kelurahan,kecamatan, RT dan RW berupa informasi terkait dengan adanya objek pajak wisma di daerah yang bersangkutan. 2. Faktor pendukung pelaksanaan pengawasan DPPKA ialah dengan adanya peningkatan pembangunan Kota Depok, diharapkan juga meningkatkan pembangunan objek wisata untuk selanjutnya meningkatkan wisatawan yang datang ke depok. Peran DPPKA ialah mengawasi dan melihat potensi penerimaan yang ada. Untuk mengembangkan kegiatan kepariwisataan, DPPKA melakukan kerja sama dengan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Seni Budaya untuk mempromosikan kota depok melalui events yang diadakannya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok. 3. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan DPPKA ialah keterbatasan sumber daya manusia dan juga rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk mengatasi masalah SDM ialah dengan upaya mengoptimalkan SDM yang sudah ada saat ini tanpa harus online system karena cost yang ditimbulkan terlalu besar. Dengan teknologi yang terlalu canggih seperti online system menjadi tidak efisien Makala potensi yang ditimbulkan tidak sebanding dengan cost yang dikeluarkan. Faktor lain ialah kurangnya sosialisasi yang dilakukan petugas pajak untuk menginformasikan mengenai tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan. Pada intinya, keberhasilan penerimaan pemungutan pajak suatu negara akan bergantung kepada upaya pemerintah Negara tersebut dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menekan tindakan manipulasi pajak. Beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah antara lain menciptakan pelayanan publik yang professional, membuat peraturan perpajakan yang mudah dipahami wajib pajak dan meningkatkan tindakan penegakan hukum (law enforcement) kepada wajib pajak yang tidak patuh. SARAN 1. Keterbatasan sumber daya manusia tidak dapat diatasi dengan online system karena potensi Wisma di Kota Depok tidak sebesar potensi penerimaan pajak daerah lainnya sehingga upaya untuk mengatasinya ialah dengan memanfaatkan melaksanakan rotasi pada bagian-bagian pemerintahan. Misalnya pada departemen A cenderung seluruh




pegawai pajak sibuk menangani urusan perpajakan, namun departemen B cenderung kurang optimal, sehingga dilaksanakan semacam rotasi bagi pemerataan pembagian tugas, sehingga lebih adil dan juga memberikan pelatihan khusus bagi pegawai. Cara ini tidak memerlukan adanya anggaran tambahan, selain itu dalam pelaksanaan Reqruitment Staff diberlakukan Standar ketentuan untuk calon pegawai baru, yakni dengan ijazah Akuntansi minimal yang menguasai perpajakan dan dilengkapi dengan brevet A,B,C jadi kemampuan SDM akan naik, sehingga keterbatasan SDM dapat teratasi dengan adanya staff yang berkompeten di bidang perpajakan. Jika recruitment staff dirasa tidak memungkinkan untuk dilasanakan, maka dengan recruitment for internship guna membantu dalam periode tertentu. 2.

Salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak ialah rendahnya intensitas pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak. Sosialisasi atas objek pajak wisma kurang lebih hanya dilaksanakan 1 tahun sekali. Hal ini dirasa kurang mengingat materi sosialisasi tidak hanya kepada objek pajak wisma saja atau pajak hotel saja melainkan semua jenis pajak daerah di Kota Depok. Dengan banyaknya materi yang diberikan, peserta sosialisasi tentunya merasa bingung dan pada akhirnya tidak menyimak dengan baik. Oleh karenannya, sebaiknya frekuensi yang diberikan untuk sosialisai in diperbanyak dengan membedakan sosialisasi antara jenis pajak yang satu dengan jenis pajak yang lainnya. Cara ini diharapkan dapat menjadikan kegiatan sosialisasi yang efektif dan efisien.

3.

Pada dasarnya sistem dibuat untuk memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudahan yang diberikan DPPKA hendaknya dapat berupa pemberian layanan seperti help desk atau hotline services untuk memudahkan wajib pajak mendapatkan informasi serta dapat membantu permasalahan yang dihadapi wajib pajak seputar pajak dan wajib pajak sendiri tidak perlu menghabiskan waktu untuk mendatangi kantor dinas pendapatan di Kota Depok.




DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku Al-Amin, M. 2006. manajemen pengawasan. Kalam Indonesia. Bismarck, O. V. 1880. Soziale Sicherheit. Burton, R. d. 2004. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Charisma, V. A. 2013. Analisis Pengawasan Pajak Hotel Melalui Sistem Online di Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2012. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Creswell, J. W. 1993. research design: Qualitative&Quantitative Approach. London: Sage. Darise, N. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta Barat: PT.Macanan Jaya Cemerlang. Davis, G. B. 1995. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta Pusat: PT.Pustaka Binaman Pressindo. Devas, B. B. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia. Djunaidi, M. &. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Depok: Ar-Ruzz Media. Hasan, M. 2002. Metodologi Penelitian dan Aplikasi. Jakarta: Ghalia Indonesia. Ismail, T. 2005. Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia. In T. Ismail, Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia (p. 174). Jakarta: PT.Yellow Mediatama. Mankiw, N. G. 2004. Principles of Microeconomics. Singapore: Harvard University. Manurung,

S.

2013.

Kompleksitas

Kepatuhan

Pajak.

Jakarta:

http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak. Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: C.V Andi Offset. Nurmantu, S. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit. Riyanda, I. 2008. Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pajak Kos di Kota Depok Ditinjau dari Teori Pengawasan . Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia . Rosdiana, H. &. 2012. Pengantar Ilmu Pajak - Kebijakan dan implementasi di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Samudra, A. 1995. Perpajakan di Indonesia. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. Samudra, A. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Depok: Hecca Publishing. Shome, P. 1995. Tax Policy Hand Book. Washington DC: International Monetary Fund.




Siahaan, M. P 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada. Siahaan, M. P. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada. Sidiq, M. 2002. Dana Alokasi Umum. Jakarta : Buku Kompas. Simbolon, M. 2003. Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia. Sugandha, D. 1989. Pengantar Administrasi Negara. Jakarta: Intermedia. Sujamto. 1986. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan . Jakarta. Supriyono, R. 1990. Pemeriksaan manajemen (management auditing) dan pengawasan pemerintahan indonesia. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA. Terry, George. 1986. Principles of Management . Bandung: Alumni. Karya Ilmiah : Anthonius, T. 2009. Pengawasan Atas Pemungutan Pajak Hotel Sebagai Upaya Mengoptimalkan Penerimaan Daerah di DKI Jakarta. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Mettrisa. 2010 Analisis Administrasi Pajak Hotel Pada Kelompok Motel dalam rangka Meningkatkan Penerimaan Daerah. Jakarta: Universitas Indonesia. Charisma, V. A. 2013. Analisis Pengawasan Pajak Hotel Melalui Sistem Online di Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2012. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Riyanda, I. 2008. Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pajak Kos di Kota Depok Ditinjau dari Teori Pengawasan . Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Publikasi Elektronik: Adinsani.

2010.

Standar

Operating

Procedure.

Indonesia:

http://www.docstoc.com/docs/53290971/STANDAR--OPERASIONAL--PROSEDUR%28SOP%29-SEBAGAI-PEDOMAN-PELAKSANAAN-ADMINISTRASIPERKANTORAN-DALAM-RANGKA-PENINGKATAN-PELAYANAN-DAN-KINERJA-ORGANISASI-PEMERINTAH. Diunduh pada rabu, 21 mei 2014 pukul 10.00.




BPMP2T. 2013. Sinergitas Perizinan Dan Pajak Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan

Asli

Daerah(PAD)

Kota

Depok.

Depok:

http://bpmp2t.depok.go.id/sinergitas-perizinan-dan-pajak-daerah-dalam-rangkameningkatkan-pendapatan-asli-daerahpad-kota-depok.html. Diunduh pada rabu, 21mei 2014 pukul 15.00 http://dppka.depok.go.id/ diunduh pada rabu, 5 februari 2014 pukul 10.00. http://poestahadepok.blogspot.com/2012/08/hotel-dan-apartemen-di-kota-depok-suatu.html diunduh pada rabu, 5 februari 2014 pukul 10.00. Saputra,

h.

2011.

pengertian

dan

prinsip-prinsip

perpajakan.

Jakarta:

http://mayhendraalif.blogspot.com/2011/05/pengertian-dan-prinsip-prinsip.html. Diunduh pada minggu, 25 mei 2014 pukul 14.00. Setiawan,J.1988.(http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2013/10/31/mengembangkanefektivitas-sumber-daya-manusia-606541.html). Diunduh pada rabu,21 mei 2014 pukul 14.00. Peraturan yang Terkait : Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; Pasal 98 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah;



ANALISIS PENGAWASAN ATAS OBJEK PAJAK WISMA DI KOTA DEPOK

Recommend Documents