ANALISIS BEBAN PAJAK ATAS FILM IMPOR DAN LOKAL DI INDONESIA
Widya Laksari Sastri Universitas Bina Nusantara Jalan Rawa Belong Raya No.8, Kemanggisan – Jakarta Barat 11480 081210910190
[email protected]
ABSTRACT Research purposes, is to know how the tax treatment of local and foreign movies films applicable in Indonesia. Related to regulations which DIRJEN TAX CIRCULAR NO.79/PJK/2011 concerning taxes associated with foreign movies, be it on the calculation, collection, reporting on VAT, luxury sales and PPH 22. Apart from these regulations DIRECTOR GENERAL TAX CIRCULAR NO SE 3/PJ/2011 ON INCOME TAX ON INCOME IN THE FORM OF ROYALTIES AND TREATMENT OF VALUE ADDED TAX ON IMPORT OF FILM DIRECTOR GENERAL IMPORT TAXES discuss the treatment of PPH top 26 imported films that circulated in Indonesia. As well as the Director General TAX CIRCULAR SE SE 13/PJ.51/2000 Jo - Jo 24/PJ.51/2001 KEP - 552/PJ./2001 Jo KEP 337/PJ./2003 governing VAT and luxury sales tax on movie locally in Indonesia. In addition to the described some differences in the tax treatment of local and imported films in Indonesia. The difference in treatment-related effect exists at the local movie and import company in Indonesia.
Keywords: Taxation, VAT Film Import, Import Movie PPH 22, PPH 26 Royalty Film Import, VAT local movies.
Abstrak Tujuan penelitian, ialah untuk mengetahui bagaimana perlakuan perpajakan atas film lokal dan film impor yang berlaku di Indonesia. Adanya peraturan yang terkait yaitu SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NO.79/PJK/2011 mengatur mengenai pajak yang terkait dengan film impor, baik itu mengenai penghitungan,pemungutan, pelaporan atas PPN, PPnBM dan PPH 22. Terpisah dari peraturan tersebut SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 3/PJ/2011 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA ROYALTI DAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMASUKAN FILM IMPOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK membahas mengenai perlakuan PPH 26 atas film impor yang beredar di Indonesia. Serta SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK SE - 13/PJ.51/2000 Jo SE - 24/PJ.51/2001 Jo KEP - 552/PJ./2001 Jo KEP - 337/PJ./2003 yang mengatur mengenai PPN dan PPnBM atas film lokal di Indonesia. Selain hal tersebut dijelaskan beberapa perbedaan perlakuan pajak atas film lokal dan impor di Indonesia. Perlakuan perbedaan tersebut memliki pengaruh yang berkaitan dengan perusahaan film lokal dan impor di Indonesia. Kata Kunci: Perpajakan, PPN Film Impor, PPH 22 Film Impor, PPH 26 Royalti Film Impor, PPN Film Lokal.
PENDAHULUAN Dunia Perfilman di Indonesia semakin berkembang seiring dengan berkembangnya Negara Indonesia itu sendiri. Tingkat permintaan film yang semakin tinggi di Indonesia yang menjadikan film sebagai salah satu devisa untuk Negara. Salah satunya dalam hal perpajakan. Film dan pajak adalah hal yang saling berkaitan. Setiap Negara termasuk Indonesia pasti memiliki peraturan sendiri mengenai pajaknya. Pajak film sendiri mulai diperhatikan lebih lanjut oleh pemeritah sejak tahun 2010 hingga saat ini. Pajak perfilman sendiri diberlakukan menurut jenisnya, yaitu peraturan pajak perfilman untuk film lokal atau film yang dibuat, diedarkan dan dinikmati di Indonesia di bagi menjadi dua jenis yaitu PPnBM dan PPN. Sedangkan pajak perfilman untuk film impor atau film yang dihasilkan di luar negri namun diedarkan dan dinikmati di Indonesia di bagi menjadi 4 jenis, yaitu PPnBM, PPN, PPH 22 dan PPH 26. Pajak perfilman sendiri masih dalam tinjauan yang menarik untuk dibahas karena adanya permintaan masyarakat yang semakin tinggi dalam dunia perfilman baik itu film impor maupun film lokal. Perlakuan pajak perfilman ini harus dipahami oleh masing-masing perusahaan film. Karena perlakuan peraturan yang berbeda antara pajak film impor dan lokal di Indonesia menjadikan sebuah pandangan yang berbeda pula serta peraturan yang berbeda. Namun, manfaat dan resiko yang diterima tidak jauh berbeda. Rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan ini Bagaimana Beban Pajak film impor dibebankan pada perusahaan impor film di Indonesia, Bagaimana Beban Pajak film lokal di bebankan pada perusahaan film lokal di Indonesia serta hambatanhambatan yang dialami oleh perusahaan impor dan lokal film dari adanya pembebanan pajak tersebut beserta solusinya. METODE PENELITIAN Pengumpulan data ini didalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu mendeskriptifkan datadata yang telah terkumpul dan menganalisisnya. Deskriptif analisis ini meliputi analisis teoritis dan empiris, yaitu sebagai berikut : Pertama adalah analisis teoritis, yaitu dengan menganalisis peraturan-peraturan perpajakan tentang pajak penghasilan atas penerimaan manfaat asuransi dan menganalisis konsep-konsep yang didefinisikan dalam kebijakan perpajakan. Lalu yang kedua adalah analisis empiris, yaitu dengan menganalisis tulisan-tulisan para ahli tentang pajak perfilman baik impor dan lokal yang berlaku di Indonesia. Jenis data yang digunakan didalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik sebagai berikut : Riset kepustakaan, merupakan data-data yang dikumpulkan dari buku-buku maupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Riset lapangan, mengadakan penelitian langsung ke perusahaan yang menjadi lokasi penelitian. HASIL DAN BAHASAN Berdasarkan undang-undang pajak perfilman atas film impor yang berlaku di Indonesia. Beban pajak yang dikenakan untuk film impor meliputi PPN dan PPnBM, PPH 22 dan PPH 26 atas royalty. Untuk PPN diberikan tarif sebesar 10% dikalikan dengan DPPnya. Dalam pengenaan PPN film impor, dikategorikan kedalam 2 jenis yaitu PPN atas pajak
masukan dan PPN atas pajak keluaran. Pajak masukan dibayarkan ketika importir mengimporkan film tersebut ke Indonesia sedangkan pajak keluaran dipungut ketika importir menyerahkan film kepada bioskop untuk pertama kalinya. Hasil dari pajak keluaran ini harus sama dengan pajak masukan yang ada sebelumnya. Sehingga bisa kita artikan jumlah PPN yang dibayarkan oleh importir film adalah nihil. Untuk tarif PPnBM sebesar 10% dikalikan dengan DPPnya. Tarif yang digunakan untuk menghitung PPH 22 adalah sebesar 2,5% namun dalam perhitungan DPP wajib pajak harus menghtung terlebih dahulu. Sedangkan untuk tarif PPH 26 atas royalty dikenakan sebesar 20% dikalikan dengan jumlah bruto penghasilan yang didapatkan importir dari perputaran film tersebut.
SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan undang-undang pajak perfilman atas film impor yang berlaku di Indonesia. Beban pajak yang dikenakan untuk film impor meliputi PPN dan PPnBM, PPH 22 dan PPH 26 atas royalty. Untuk PPN diberikan tarif sebesar 10% dikalikan dengan DPPnya. Dalam pengenaan PPN film impor, dikategorikan kedalam 2 jenis yaitu PPN atas pajak masukan dan PPN atas pajak keluaran. Pajak masukan dibayarkan ketika importir mengimporkan film tersebut ke Indonesia sedangkan pajak keluaran dipungut ketika importir menyerahkan film kepada bioskop untuk pertama kalinya. Hasil dari pajak keluaran ini harus sama dengan pajak masukan yang ada sebelumnya. Sehingga bisa kita artikan jumlah PPN yang dibayarkan oleh importir film adalah nihil. Untuk tarif PPnBM sebesar 10% dikalikan dengan DPPnya. Tarif yang digunakan untuk menghitung PPH 22 adalah sebesar 2,5% namun dalam perhitungan DPP wajib pajak harus menghtung terlebih dahulu. Sedangkan untuk tarif PPH 26 atas royalty dikenakan sebesar 20% dikalikan dengan jumlah bruto penghasilan yang didapatkan importir dari perputaran film tersebut. Berikut ini merupakan rekapitulasi beban pajak atas film impor tahun 2010 hingga tahun 2012 : tahun 2010 total beban pajak sebesar Rp426.562.000,00 diperoleh dari total perhitungan PPnBM sebesar Rp350.333.000,00, total PPN (pajak masukan) Rp140.000.000,00, total PPN (pajak keluaran) Rp140.000.000,00, total PPH 22 Rp51.725.000,00, dan total PPH 26 Rp24.504.000,00. Tahun 2011 total beban pajaknya adalah sebesar Rp639.342.500,00 diperoleh dari total perhitungan PPnBM sebesar Rp525.000.000,00, total PPN (pajak masukan) Rp210.000.000,00, total PPN (pajak keluaran) Rp210.000.000,00, total PPH 22 Rp77.586.500,00, dan total PPH 26 Rp36.756.000. dan untuk total beban pajak tahun 2012 adalah sebesar Rp767.811.000,00 yang diperoleh dari hasil perhitungan total PPnBM sebesar Rp630.000.000,00, total PPn (pajak masukan) Rp252.200.000,00, total PPN (pajak keluaran) Rp93.103.800,00, total PPH 22 Rp93.103.800,00 dan total PPH 26 Rp44.107.200,00. Dari perhitungan rekapitulasi beban diatas penu;is merinci beban pajak film impor berdasarkan masanya. Penulis mengambil sample penelitian pada PT. JE atas impor film masa Juni 2012 yang dirinci sebagai berikut : PPnBM sebesar Rp98.026.500,00, PPN (pajak masukan) sebesar Rp42.000.000,00, PPN (pajak keluaran) Rp42.000.000,00, PPH 22 atas film impor sebesar Rp13.830.360,00 dan PPH 26 atas royalty film impor sebesar Rp7.351.200,00. Untuk film lokal di Indonesia beban pajak yang dikenakan meliputi : PPN dan PPnBM. Sama halnya dengan PPN film impor PPN film lokal juga dikategorikan menjadi dua jenis yaitu PPN pajak masukan dan PPN pajak keluaran. Namun tarif dan
DPP yang diberikan pada film lokal berbeda dengan tariff dan DPP yang diberikan kepada film impor. Tarif PPN film lokal adalah 10% sedangkan DPP untuk film lokal diategorikan menjadi 4 jenis sesuai dengan bentuk penyerahan film tersebut. PPnBM untuk film lokal tarifnya lebih besar daripda tarif PPnBM film impor yaitu sebsar 20% dikalikan dengan DPPnya. Penghitungan DPP untuk PPnBM film lokal sama dengan perhitungan DPP pada PPN film lokal. Berikut ini merupakan rekapitulasi beban pajak film lokal tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 : pada tahun 2010 total beban pajak yang dibayar dan dilaporkan adalah sebesar Rp184.450.000,00 yang diperoleh dari total perhitungan PPnBM sebesar Rp118.750.000,00, total PPN (pajak masukan) Rp69.900.000,00 dan total PPN (pajak keluaran) Rp4.200.000,00. Untuk total beban pajak tahun 2011 adalah sebesar Rp245.933.000,00 yang diperoleh dari perhitungan total PPnBM sebesar Rp158.333.000,00, total PPN (pajak masukan) Rp93.200.000,00, dan total PPN (pajak keluaran) Rp5.600.000,00. Pada tahun 2012 memperoleh total beban pajak sebesar Rp368.900.000,00 yang diperoleh berdasarkan perhitungan total PPnBM Rp237.500.000,00 total PPN (pajak masukan) Rp139.800.000,00 dan total PPN (pajak Keluaran) Rp8.400.000,00. Dari ringkasan rekapitulasi mengenai beban pajak atas film lokal MPH penulis melakukan sample beban pajak atas masa Juni 2012 yang meliputi : PPnBM sebesar Rp39.583.300, PPN (pajak masukan) sebesar Rp500.000,00, PPN (pajak keluaran) Rp46.600.000,00. Dari adanya analisis beban pajak atas film impor dan lokal yang ada di Indonesia. Terjadi beberapa hambatan atas penerapan beban pajak yang diberikan tersebut, antara lain : kurangnya partisipasi wajib pajak baik perusahaan impor film maupun lokal film di Indonesia akan penerapan kebijakan peraturan pajak perfilman di Indonesia dan kurangnya SDM pada pelaksana pajak yang mengakibatkan kurangnya pelaksana pajak dalam menanggulangi permasalahan mengenai pajak perfilman di Indonesia. Namun, baik perusahaan importir film maupun perusahaan film lokal sudah melakukan beberapa tindakan untuk menanggulangi hambatan – hambatan tersebut, antara lain : memahami dengan baik setiap peraturan pajak film yang berlaku di Indonesia serta melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat beberapa saran yang diusulkan dari kesimpulan yang diberikan, yaitu: Adanya antusianisme wajib pajak baik perusahaan film impor maupun lokal dalam mengaplikasikan peraturan pajak film yang berlaku di Indonesia. Adanya penambahan SDM pada pelaksana pajak untuk mengontrol dan membantu wajib pajak dalam melaksanakan peraturan pajak perfilman yang berlaku di Indonesia. Adanya pemahaman wajib pajak baik perusahaan impor film maupun perusahaan lokal film mengenai kewajiban dan hak sebagai wajib pajak. Kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajak atas PPnBM, PPN, PPH 22 dan PPH 26 untuk film impor sedangkan untuk film lokal yaitu pajak atas PPnBM dan PPN. Untuk menimalisasikan permasalahan mengenai pajak film di Indonesia. Dan untuk mengefektikan kebijakan peraturan undang-undang pajak perfilman tersebut.
REFERENSI Benny Benke, 2012. 75% Pajak Film Nasional Dikembalikan ke Produser. (http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/entertainmen/2012/09/26/7209/7 5-Pajak-Film-Nasional-Dikembalikan-ke-Produser, di akses 26 September 2012 | 12:02 wib) Chandra Budi, 2011. Pajak Tunggal Film Impor, Mungkinkah? (http://www.pajak.go.id/content/pajak-tunggal-film-impor-mungkinkah, di akses Senin, 19 September 2011 - 11:13) Ebi, 2011. Kembalikan Pajak Film Untuk Film Indonesia. (http://hot.detik.com/movie/read/2011/02/19/180039/1574332/229/kembalikanpajak-film-untuk-film-indonesia, di akses 19 Februari 2011) Effendy, Heru. 2009. Industri Perfilman Indonesia. Erlangga. Jakarta Hutahean, Winbert, 2011, Dalam kaitan film Hollywood, mengapa Pajak Royalty itu perlu? (http://hiburankompasiana.com/film/2011/03/01/dalam-kaitan-filmhollywood-mengapa-pajak-royalty-itu-perlu/) Ilyas, B Wirawan, 2010. HUKUM PAJAK. Salemba Empat. 2010. Jakarta Mardiasmo.2011. Perpajakan. Andi Yogyakarta, Yogyakarta Misbach Yusa Biran, 2009. Sejarah Film Indonesia. komunitas bamboo. Agustu 2009. Jakarta Republik Indonesia, 2012. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 115 Tahun 2012. Tentang Pembebasan Sebagian Pajak Hiburan Untuk Produksi Film Nasional. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Republik Indonesia,2009. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se - 58 /Pj/2009 Tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per33/Pj/2009 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Royalti Dari Hasil Karya Sinematografi. Direktur Jenderal Pajak. Rosdiana, Haula. 2011. Teori Pajak Pertambahan Nilai: Kebijakan dan Implementasinya Di Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta Sukardji, Untung. 2011. Pokok-pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta Yudono Jhodi, 2011. Pajak Film dan masalah Nasional. (http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/02/24/14283479/Pajak.Film.dan.Mas alah.Nasional, di akses 24 Februari 2011)
RIWAYAT PENULIS Widya Laksari Sastri, lahir di Jakarta, 29 Desember 1991. Penulis menamatkan Pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
