ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 PADA PT. HSI ATAS IMPOR RAMBUT (WIG) DI SIDOARJO *)
H. AGUS SUBANDORO *) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika
ABSTRACT Currently, taxes are considered as a source of domestic revenue increasingly felt as the mainstay of state revenue. To further increase the acceptance in the field of taxation, has been several times, improvements, additions, and even changes in taxation. This research was conducted at PT. HSI is export and import of hair (wig) in Sidoarjo. The purpose of this study was to obtain information on the Application of Income Tax Article 22 and the pattern or the Internal Control Implementation of the company in the process of payment of income tax under Article 22 of the. Research carried out a study using qualitative descriptive method that describes the calculation process, depositing and reporting of Income Tax (Income Tax) of Article 22. To evaluate the accuracy of the application of the Income Tax (VAT) of Article 22. This research was conducted by collecting the necessary data derived of the company and then put them in keseluruhan.Hasil research suggests that PT. HSI has made the process of calculating the payment of income tax under Article 22 in accordance with the Regulation of the Law in force in the State Indonesia. Where PT. HSI is charged at 2.5% (two and a half percent) of the value of imports (Value Cost Insurance and Freight (CIF)) coupled with Customs and other levies imposed under the provisions of the legislation in the field of import customs. This is because PT. HSI has Import Identification Number (API). Patterns or the application of internal control exist within the PT. HSI is good and true. Because there is a distinction between the receiving order, the taxpayer and the manufacturer reports. But each monitor each other and work well together. But there is no shortage of data is written or called the company profile in each division. So that the company could be better structured in the division of duties. Key words: Analysis, Income Tax Article 22 (Import), Application or Control ABSTRAK Dewasa ini pajak dianggap sebagai sumber penerimaan dalam negeri semakin lama semakin terasa sebagai andalan penerimaan negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan, bahkan perubahan di bidang perpajakan. Penelitian ini dilakukan pada PT. HSI yaitu perusahaan ekspor dan impor rambut (wig) di Sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pola Penerapan atau Pengendalian Intern yang dilakukan perusahaan dalam proses pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Untuk mengevaluasi ketepatan penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berasal dari perusahaan dan kemudian menguraikannya secara keseluruhan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. HSI telah melakukan proses perhitungan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 telah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia. Dimana PT. HSI dikenakan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor (Nilai Cost Insurance and Freight (CIF)) ditambah dengan Bea dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Hal ini dikarenakan PT. HSI memiliki Angka Pengenal Impor (API). Pola penerapan atau pengendalian intern yang ada didalam PT. HSI sudah baik dan benar. Dikarenakan ada pembedaan antara penerima order, pembayar pajak dan pembuat laporan. Akan tetapi masing-masing saling memantau dan bekerja sama dengan baik. Tetapi terdapat kekurangan tidak adanya data tertulis atau yang disebut dengan company profile dalam setiap divisinya. Sehingga perusahaan bisa lebih baik dan terstruktur dalam pembagian tugasnya. Kata kunci : Analisis, Pajak Penghasilan Pasal 22 (Impor), Penerapan atau Pengendalian. PENDAHULUAN
Mengingat sejarah perpajakan, pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa. Rakyat ketika itu memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berbentuk natura berupa padi, ternak atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat. Sedangkan imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat tidak ada oleh karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat. Namun, dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian yang dilakukan rakyat kepada raja atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, membangun saluran air untuk pengarian sawah, membangun sarana sosial lainnya seperti taman, serta kepentingan umum lainnya. Dengan adanya perkembangan dalam masyarakat, maka sifat upeti (pemberian) yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Guna memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Adanya perkembangan masyarakat yang akhirnya membentuk suatu negara dan dengan dilandasi unsur keadilan dalam pemungutan pajak, maka dibuatlah suatu ketentuan berupa undang-undang yang mengatur mengenai bagaimana tata cara pemungutan pajak, jenis-jenis pajak apa saja yang dapat dipungut, siapa saja yang harus membayar pajak, serta berapa besarnya pajak yang harus dibayar. Dewasa ini pajak dianggap sebagai sumber penerimaan dalam negeri semakin lama semakin terasa sebagai andalan penerimaan negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, telah
beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan, bahkan perubahan di bidang perpajakan. Adapun definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH adalah : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo, 2013:1). Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut : (1) Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang); (2) berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; (3) digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. PT HSI adalah perusahaan perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang manufaktur (Manufacturing Business) di Sidoarjo. Perusahaan ini kegiatan utamanya adalah mengekspor dan mengimpor rambut (wig). Untuk menjalankan usahanya tersebut PT. HSI melakukan pembelian atau impor bahan baku atau sub material dari dalam negeri dan luar negeri, untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam menjalankan produksinya. Berdasarkan dari fenomena tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. HSI di Sidoarjo sebagai obyek penelitian yaitu Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada PT. HSI Atas Impor Rambut (Wig) di Sidoarjo. METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan proses perhitungan,
penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di PT. HSI. Penelitian ini untuk mengevaluasi ketepatan penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berasal dari perusahaan dan kemudian menguraikannya secara keseluruhan. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisa/ memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi sesuatu yang dapat diolah, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan. Langkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu: pengumpulan data, mengelompokkannya, memilih dan
memilah data, lalu kemudian menganalisanya. Analisa data ini berupa narasi dari rangkaian hasil penelitian yang muaranya untuk menjawab rumusan masalah. HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan suatu hasil penelitian mengenai analisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT. HSI. Sebelum peneliti menghasilkan suatu penelitian, peneliti diberikan oleh departemen yang bersangkutan suatu laporan rekapitulasi uang muka Pajak Penghasilan Pasal 22 periode selama tahun 2013. Adapun laporan rekapitulasi uang muka Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut adalah seperti pada Tabel 1.
Tabel 1. Rekapitulasi Uang Muka PPh 22 Tahun 2013 Masa Januari
Februari
Maret
Tanggal 02/01/2013 02/01/2013 09/01/2013 09/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 16/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 01/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 08/02/2013 11/02/2013 11/02/2013 11/02/2013 11/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 27/02/2013 28/02/2013 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 08/03/2013 13/03/2013 13/03/2013 20/03/2013 20/03/2013
PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB
Keterangan 5084 5085 5109 1844 5114 5115 5123 5143 5121 1869 5160 5169 5171 5172 5173 1879 0867 0874 0875 0876 5180 5182 1885 1891 5191 5192 1899 1902 5215 5214 5216 5217 5228 5227 1911 5247 5249
Jumlah (Rp) 355.000 14.605.000 3.650.000 5.770.000 25.117.000 484.000 14.035.000 29.407.000 257.640.000 279.000 15.629.000 4.790.000 46.519.000 102.071.000 10.051.000 677.000 414.000 335.000 385.000 352.000 41.810.000 269.770.00 130.366.000 4.096.000 28.925.000 960.000 85.228.000 148.681.000 2.984.000 35.642.000 3.943.000 243.000 23.450.000 256.751.000 27.064.000 14.314.000 16.509.000
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
20/03/2013 20/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 27/03/2013 27/03/2013 03/04/2013 08/04/2013 10/04/2013 18/04/2013 17/04/2013 24/04/2013 24/04/2013 24/04/2013 24/04/2013 01/05/2013 01/05/2013 15/05/2013 16/05/2013 22/05/2013 22/05/2013 22/05/2013 27/05/2013 27/05/2013 29/05/2013 31/05/2013 05/06/2013 05/06/2013 10/06/2013 14/06/2013 19/06/2013 20/06/2012 20/06/2013 20/06/2013 24/06/2013 26/06/2013 01/07/2013 03/07/2013 10/07/2013 15/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 25/07/2013 29/07/2013 31/07/2013 31/07/2013 31/07/2013 31/07/2013 12/08/2013 19/08/2013 21/08/2013
PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB
5245 5246 5263 5264 5262 1937 1938 1948 1956 5287 1963 5297 5305 5307 5306 5314 1986 5320 5330 5331 5353 5352 5351 5358 5357 2032 5368 5370 5373 2047 2058 5403 5402 5404 5407 2073 5422 2084 5437 5443 2103 5456 5455 5452 2105 5460 2112 5465 2115 5472 2122 5474 5473 5477 5471 2124 2134 5498
4.875.000 5.762.000 22.709.000 9.361.000 5.361.000 99.471.000 101.339.000 958.000 1.488.000 15.889.000 204.000 28.655.000 3.826.000 6.099.000 100.902.000 257.659.000 2.378.000 25.934.000 191.385.000 213.396.000 8.516.000 130.854.000 34.740.000 3.841.000 45.301.000 59.442.000 26.064.000 259.511.000 1.106.000 1.317.000 695.000 265.723.000 9.519.000 37.706.000 47.776.000 8.548.000 15.841.000 310.000 194.653.000 797.000 6.771.000 24.243.000 14.081.000 126.807.000 11.352.000 36.314.000 6.594.000 138.913.000 47.071.000 134.040.000 549.000 609.000 590.000 47.045.000 25.049.000 3.085.000 2.607.000 21.268.000
September
Oktober
21/08/2013 21/08/2013 21/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 26/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 04/09/2013 06/09/2013 11/09/2013 13/09/2013 13/09/2013 20/09/2013 20/09/2013 25/09/2013 30/09/2013 02/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 03/10/2013
PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB
Total
5505 5506 5507 5508 5495 5509 2143 5519 5518 5532 2160 2166 5541 5550 5564 5563 5576 2181 2184 5588 5587 5586
133.564.000 24.184.000 48.247.000 30.187.000 15.536.000 1.000.000 2.689.000 46.146.000 207.843.000 298.803.000 2.280.000 4.330.000 7.226.000 301.723.000 8.497.000 152.591.000 36.070.000 2.563.000 59.735.000 18.518.000 153.650.000 42.680.000 6.118.262.000
Sumber : PT. HIS Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan tentang aturan hukum pajak penghasilan pasal 22, pengendalian intern serta fakta dan data yang ditemui sehubungan dengan penerapan pajak penghasilan pasal 22 sebagaimana tertuang pada pembahasan sebelumnya, peneliti akan membahas permasalahan-permasalahan yang ada hubungannya dengan penelitian. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian kepustakaan sebagai landasan teori dengan hasil penelitian lapangan (data dan fakta). Adapun tujuan pembahasan adalah untuk menganalisis penerapan pajak penghasilan pada PT. HSI dan mengidentifikasi kebaikan-kebaikan dan atau kelemahannya serta bagaimana pola pengawasan atau pengendaliannya. Dengan adanya data yang telah diberikan, peneliti mencoba melakukan penelitian dengan cara menganalisis asal mula jumlah yang sudah dibayarkan yang tertuang dalam laporan rekapitulasi uang muka Pajak
Penghasila Pasal 22 PT. HIS seperti pada Tabel 2.
Tabel 2. Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 PT. HSI Bea Masuk (Rp)
Tanggal
Jan
Feb
02/01/20 13 02/01/20 13 09/01/20 13 09/01/20 13 11/01/20 13 11/01/20 13 16/01/20 13 30/01/20 13 30/01/20 13 30/01/20 13 01/02/20 13 06/02/20 13 06/02/20 13 06/02/20 13 06/02/20 13 08/02/20 13 11/02/20
Jumlah (Rp)
No PIB
Niai CIF (Rp)
5084
14.167.950
0
Dita ngg ung Pe mer inta h 0
5085
556.360.740
27.819.000
0
0
0
14.605.000
0
5109
142.798.032
3.172.000
0
0
0
3.650.000
0
1844
219.806.136
10.991.000
0
0
0
5.770.000
0
5114
956.836.404
47.842.000
0
0
0
25.117.000
0
5115
18.434.034
922.000
0
0
0
484.000
0
5123
514.599.775
46.773.000
0
0
0
14.035.000
0
5143
1.150.080.012
23.764.000
0
0
2.408.000
29.407.000
0
5121
9.814.856.400
0
0
0
490.743.000
257.640.000
0
1869
10.617.424
0
0
0
531.000
279.000
0
5160
595.386.936
0
0
0
29.770.000
15.629.000
0
5169
182.454.000
0
0
0
9.123.000
4.790.000
0
5171
1.772.133.000
0
0
0
88.607.000
46.519.000
0
5172
3.888.405.300
0
0
0
194.421.000
102.071.000
0
5173
387.006.285
0
0
0
15.024.000
10.051.000
0
1879
25.776.480
0
0
0
1.289.000
677.000
0
0867
15.019.069
1.502.000
0
0
0
414.000
0
Dibayar
Dita ngg uh kan
0
0
355.000
0
Dibebaskan
Dibayar
Dibe baska n
Ma r
13 11/02/20 13 11/02/20 13 11/02/20 13 13/02/20 13 13/02/20 13 15/02/20 13 15/02/20 13 20/02/20 13 20/02/20 13 27/02/20 13 28/02/20 13 06/03/20 13 06/03/20 13 06/03/20 13 06/03/20 13 08/03/20 13 13/03/20 13 13/03/20 13 20/03/20 13 20/03/20 13 20/03/20 13 20/03/20 13 22/03/20 13 22/03/20 13 22/03/20 13 27/03/20 13 27/03/20 13
0874
12.146.099
1.215.000
0
0
0
335.000
0
0875
13.993.356
1.400.000
0
0
0
385.000
0
0876
12.773.456
1.278.000
0
0
0
352.000
0
5180
1.589.540.066
67.743.000
0
0
15.106.000
41.810.000
0
5182
0
0
0
486.906.000
269.770.000
0
1885
10.303.870.24 0 4.966.300.275
0
0
0
248.316.000
130.366.000
0
1891
156.496.895
0
0
0
7.331.000
4.096.000
0
5191
1.101.880.398
0
0
0
55.095.000
28.925.000
0
5192
36.546.855
0
0
0
1.828.000
960.000
0
1899
3.246.744.068
162.338.000
0
0
0
85.228.000
0
1902
5.664.001.302
0
0
0
283.201.000
148.681.000
0
5215
113.644.320
0
0
0
5.683.000
2.984.000
0
5214
1.398.848.400
8.873.000
0
0
17.943.000
35.642.000
0
5216
146.456.598
4.059.000
0
0
7.198.000
3.943.000
0
5217
9.690.000
0
0
0
0
243.000
0
5228
893.316.255
0
0
0
44.666.000
23.450.000
0
5227
9.780.972.560
0
0
0
489.049.000
256.751.000
0
1911
1.030.986.500
0
0
0
51.550.000
27.064.000
0
5247
545.286.768
0
0
0
27.265.000
14.314.000
0
5249
631.413.022
0
0
0
28.917.000
16.509.000
0
5245
185.681.653
0
0
0
9.285.000
4.875.000
0
5246
230.446.250
0
0
0
0
5.762.000
0
5263
878.897.740
8.678.000
0
0
20.780.000
22.709.000
0
5264
355.058.385
3.469.000
0
0
15.874.000
9.361.000
0
5262
204.198.567
0
0
0
10.210.000
5.361.000
0
1937
3.789.340.040
0
0
0
189.468.000
99.471.000
0
1938
3.860.511.747
0
0
0
193.026.000
101.339.000
0
Apr
Me i
Jun
03/04/20 13 08/04/20 13 10/04/20 13 18/04/20 13 17/04/20 13 24/04/20 13 24/04/20 13 24/04/20 13 24/04/20 13 01/05/20 13 01/05/20 13 15/05/20 13 16/05/20 13 22/05/20 13 22/05/20 13 22/05/20 13 27/05/20 13 27/05/20 13 29/05/20 13 31/05/20 13 05/06/20 13 05/06/20 13 10/06/20 13 14/06/20 13 19/06/20 13 20/06/20 12 20/06/20 13 20/06/20
1948
36.462.293
0
0
0
1.824.000
958.000
0
1956
56.663.520
0
0
0
2.834.000
1.488.000
0
5287
582.008.475
11.342.000
0
0
42.202.000
15.889.000
0
1963
7.746.595
0
0
0
388.000
204.000
0
5297
1.091.586.936
0
0
0
54.580.000
28.655.000
0
5305
144.027.957
1.506.000
0
0
7.489.000
3.826.000
0
5307
232.315.534
0
0
0
11.616.000
6.099.000
0
5306
3.843.860.015
0
0
0
192.193.000
100.902.000
0
5314
9.815.569.280
0
0
0
490.779.000
257.659.000
0
1986
86.459.346
8.646.000
0
0
0
2.378.000
0
5320
998.571.546
4.760.000
0
0
34.012.000
25.934.000
0
5330
7.311.678.780
0
0
0
343.690.000
191.385.000
0
5331
8.129.363.616
0
0
0
406.469.000
213.396.000
0
5353
319.746.803
9.408.000
0
0
11.463.000
8.516.000
0
5352
4.984.897.200
0
0
0
249.245.000
130.854.000
0
5351
1.344.402.279
320.000
0
0
44.850.000
34.740.000
0
5358
145.379.823
1.513.000
0
0
6.713.000
3.841.000
0
5357
1.727.440.590
0
0
0
84.591.000
45.301.000
0
2032
2.264.435.180
0
0
0
113.222.000
59.442.000
0
5368
992.907.237
0
0
0
49.646.000
26.064.000
0
5370
9.886.120.200
0
0
0
494.307.000
259.511.000
0
5373
42.107.122
2.106.000
0
0
0
1.106.000
0
2047
50.153.400
0
0
0
2.508.000
1.317.000
0
2058
25.763.635
2.033.000
0
0
0
695.000
0
5403
0
0
0
506.138.000
265.723.000
0
5402
10.122.752.64 0 362.612.250
12.260.000
0
0
5.871.000
9.519.000
0
5404
1.457.257.230
2.787.000
0
0
48.164.000
37.706.000
0
5407
1.824.285.949
0
0
0
86.726.000
47.776.000
0
Jul
Ag u
13 24/06/20 13 26/06/20 13 01/07/20 13 03/07/20 13 10/07/20 13 15/07/20 13 17/07/20 13 17/07/20 13 17/07/20 13 17/07/20 13 22/07/20 13 22/07/20 13 24/07/20 13 24/07/20 13 25/07/20 13 29/07/20 13 31/07/20 13 31/07/20 13 31/07/20 13 31/07/20 13 12/08/20 13 19/08/20 13 21/08/20 13 21/08/20 13 21/08/20 13 21/08/20 13 22/08/20 13
2073
325.611.000
0
0
0
16.281.000
8.548.000
0
5422
603.431.864
0
0
0
30.172.000
15.841.000
0
2084
11.790.339
590.000
0
0
0
310.000
0
5437
7.415.561.031
0
0
0
370.525.000
194.653.000
0
5443
31.878.400
0
0
0
0
797.000
0
2103
257.916.180
0
0
0
12.896.000
6.771.000
0
5456
923.508.094
32.661.000
0
0
13.515.000
24.243.000
0
5455
526.671.568
12.020.000
0
0
24.538.000
14.081.000
0
5452
4.854.526.990
0
0
0
217.739.000
126.807.000
0
2105
432.429.462
0
0
0
21.622.000
11.352.000
0
5460
1.385.252.150
15.774.000
0
0
51.499.000
36.314.000
0
2112
251.163.749
0
0
0
12.559.000
6.594.000
0
5465
5.291.913.900
0
0
0
264.596.000
138.913.000
0
2115
1.793.178.307
0
0
0
89.659.000
47.071.000
0
5472
5.106.257.520
0
0
0
255.313.000
134.040.000
0
2122
20.887.655
1.045.000
0
0
0
549.000
0
5474
23.169.120
0
0
0
1.159.000
609.000
0
5473
22.439.950
0
0
0
1.122.000
590.000
0
5477
1.794.415.480
0
0
0
87.384.000
47.045.000
0
5471
954.211.375
0
0
0
47.711.000
25.049.000
0
2124
117.488.800
0
0
0
5.875.000
3.085.000
0
2134
99.301.640
0
0
0
4.966.000
2.607.000
0
5498
810.186.000
0
0
0
40.510.000
21.268.000
0
5505
5.093.065.500
0
0
0
249.460.000
133.564.000
0
5506
919.446.853
41.391.000
0
0
6.500.000
24.184.000
0
5507
1.871.675.078
11.262.000
0
0
46.941.000
48.247.000
0
5508
1.149.970.737
0
0
0
57.499.000
30.187.000
0
Sep
Okt
Total
22/08/20 13 22/08/20 13 26/08/20 13 30/08/20 13 30/08/20 13 04/09/20 13 06/09/20 13 11/09/20 13 13/09/20 13 13/09/20 13 20/09/20 13 20/09/20 13 25/09/20 13 30/09/20 13 02/10/20 13 03/10/20 13 03/10/20 13 03/10/20 13
5495
566.772.783
18.020.000
0
0
36.628.000
15.536.000
0
5509
39.989.950
0
0
0
0
1.000.000
0
2143
98.337.883
9.196.000
0
0
0
2.689.000
0
5519
1.757.937.564
0
0
0
87.897.000
46.146.000
0
5518
7.917.823.440
0
0
0
395.892.000
207.843.000
0
5532
0
0
0
569.148.000
298.803.000
0
2160
11.382.954.72 0 86.820.664
0
0
0
4.342.000
2.280.000
0
2166
164.948.219
0
0
0
8.248.000
4.330.000
0
5541
275.653.120
8.252.000
0
0
5.127.000
7.226.000
0
5550
0
0
0
574.709.000
301.723.000
0
5564
11.494.176.10 0 311.357.392
12.706.000
0
0
15.815.000
8.497.000
0
5563
5.812.985.640
0
0
0
290.650.000
152.591.000
0
5576
1.374.067.288
0
0
0
68.704.000
36.070.000
0
2181
97.627.640
0
0
4.882.000
2.563.000
0
2184
2.275.600.000
0
0
0
113.780.000
59.735.000
0
5588
705.436.000
0
0
0
35.272.000
18.518.000
0
5587
5.853.298.320
0
0
0
292.665.000
153.650.000
0
5586
1.646.979.722
0
0
0
60.204.000
42.680.000
0
233.260.470.4 10
641.436.000
0
0
10.826.137.00 0
6.118.262.00 0
0
Dari perhitungan yang telah dilakukan, setiap PIB (Pemberitahuan Impor Barang) terkena tarif pemungutan pajak sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor. Nilai impor sebagaimana dimaksud adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Disisi lain dengan laporan yang telah diberikan, peneliti memiliki
satu pertanyaan yaitu “Mengapa laporan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 hanya sampai dengan pertanggal 03/10/2013, bagaimana untuk pembayaran setelah tanggal tersebut sampai dengan bulan desember?”. Ternyata peneliti mendapat jawabannya, yaitu dikarenakan adanya pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 Impor dari Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011. Dengan alasan bahwa PT. HSI Mengalami LB di tahun fiskal lalu dan dapat dibuktikan bahwa
akan terjadi lagi lebih bayar di tahun fiskal ini. Tidak tersedianya company profile membuat peneliti kurangnya memahami pembagian tugas dan tanggung jawab khusus yang menangani pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22. Akan tetapi berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Sudah baik pembagian tugasnya. Dimana terdapat beberapa departemen antara peminta dan pengirim purchase order, penerima/ pencatat dokumen (check jenis barang dan harga barang), petugas dilapangan (check agen di dalam negeri, pembayaran dibank, sampai dengan proses pengeluaran barang), dan departemen accounting (proses PIB dan laporan pembayaran PPh Ps. 22 per bulan). SIMPULAN Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada PT. HSI dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menetapkan struktur organisasi fungsional sebagai dasar pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Struktur organisasi dan uraian tugas secara keseluruhan tidak dapat diperoleh dikarenakan tidak adanya data tertulis atau yang disebut dengan company profile. Proses perhitungan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 telah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia. Dimana PT. HSI dengan memiliki Angka Pengenal Impor (API) dikenakan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor (Nilai Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Dengan tidak membayarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 PT. HSI dikarenakan PT. HSI memiliki Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengenai dibebaskannya dari pemungutan PPh Pasal 22 impor sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 yang dibuat per tanggal 07 Oktober 2014. Pola penerapan atau pengendalian intern yang ada didalam PT. HSI sudah baik dan benar. Dikarenakan ada pembedaan antara penerima order, pembayar pajak, dan pembuat laporan per bulannya. Akan tetapi masing-masing saling memantau dan bekerja sama dengan baik.
DAFTAR PUSTAKA Brotodihardjo, R. Santoso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Refika Aditama. Bandung Hysocc. Penelitian Kualitatif. http://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_ kualitatif (diakses tanggal 23 Januari 2015) Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi. CV. Andi Offset. Yogyakarta Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210. http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/20 08/210~PMK.03~2008Per.HTM (diakses tanggal 29 November 2014) Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.011/2013. http://www.tarif.depkeu.go.id/Data/ Regulation/PMK1460112013.pdf (diakses tanggal 29 November 2014) Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nomor 154/PMK.03/2010. http://jdih.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2012/03/2010-PMK154.pdf (diakses tanggal 29 November 2014) Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.011/2013. http://repository.beacukai.go.id/ peraturan/2013/12/55ef3a28c6f4f9b484cd ec6584ebff70-pmk-175.pdf (diakses tanggal 29 November 2014) M. S, Amir. 2000. Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri Ed. Revisi. PPM. Jakarta Mursal, Iqbal. Syarat dan Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak. http://www.slideshare.net/mobile/Muhiqb alnoor/syarat-dan-tata-cara-mem perolehsurat-keterangan-bebas-pajak (diakses tanggal 1 Desember 2014) Sandi, Dede. Pengendalian. http://dedesandi69.blogspot.com (diakses tanggal 23 Januari 2015) Suandy, Erly. 2013. Hukum Pajak. Salemba Empat. Jakarta
Waluyo. 2000. Perubahan Perundangundangan Perpajakan Era Reformasi. Salemba Empat. Jakarta Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta
. Peraturan Perpajakan . http://m.hukumonline.com/pusatdata/view / node/lt516e7d2516666 (diakses tanggal 29 November 2014)
