PERANAN PENGAWASAN PAJAK DALAM PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN GARUT Heni Nurani H1)dan Heri Ramdhani Email : [email protected]
2l
ABSTRAK
otonomidaerah yang dicanangkan oleh pemerintah menyebabkan Pemerinth Daerah berusaha untuk terus menggali kemampuannya dalam mencarisumber dana untuk pembangunan daerahnya. Salah satu sumber dana untuk pembangunan daerah adalah bersumber dari pajak reklame. Pengawasan terhadap penerimaan pajak reklame sangat diperlukan agar apa yang telah direncanakan dalam pembangunan dapat dibiayai dengan pasti. Oleh karena itu peranan Badan Pengelola Keuangan perlu ditingkatkan mengingat fenomena yang sering terjadi adalah penerimaan daerah dari pajak reklame ini sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi. Kata kunci : Pengawasan pajak, Pajak Rektame Era
ABSTRACT
Decentralizotion, initiated by the government led Regionoltrying to keep digging ability to get financiol resources for development. One source of funds for regionol development is derived from odvertisement tox. Supervision of advertisement tax revenue is needed, so whot hod been plonned in development con be finonced with certointy. Therefore the role of the Finonciol Monagement Boord should be increosed becouse the phenomenon that often hoppens is thot local revenue from odvertisement tax is often misused by unscrupulous-specific elemen* for personol gain. Keywords : Superuision toxes, Toxa Advertisement
PENDAHUTUAN
Latar Belakang Penelitian Pemberlakuan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Rl No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan masing-masing Daerah berusaha untuk mampu memberdayakan sumber kekayaan dan pendapatan asli daerahnya guna membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah. Mengingat kemampuan pemerintahan pusat dengan dana pembangunan yang masih terbatas, maka Pemerintahan Pusat memberikan wewenang pada Pemerintahan Daerah untuk menggali sumbersumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan Undang-U ndang yang berlaku.
Pajak merupakan sumber pendapatan Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah yang sangat besar, selain dari sumber minyak bumi, gas alam dan sumber-sumber lainnya. Dengan demikian, setiap orang sebagai anggota masyarakat wajib mengetahui segala
permasalahan yang berhubungan dengan perpajakan, baik mengenai azas, jenis, macammacam pajak yang berlaku di negara kita, serta
tata
cara pembayaran pajak maupun hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
Dengan berlakunya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, maka wewenang dalam mengatur keuangan daerah menjadi wewenang
Peranan Pengawasan Pajak dalam Penerimaan pajak Reklame di Kabupaten Garut Heni Nurani. H dan Heri Ramdhani
pokok dalam mengatur keuangan daerah, maka peran dari pendapatan daerah menjadi sangat penting karena merupakan faktor yang ikut menentukan volume, kekuatan dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.untuk melaksanakan pembangunan di daerah maka diperlukan dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Diantaranya berasal dari pajak reklame. Fenomena yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini adalah kecilnya target dan realisasi penerimaan pajak reklame untuk setiap tahun anggarannya dibandingkan dengan target dan realisasi penerimaan pajak daerah dari sektor lainnya. Hasil penerimaan pajak reklame diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah setempat dan untuk kepentingan masyarakat di daerah bersangkutan, dalam hal ini Kabupaten Garut. Disinilah letak pentingnya penerimaan pajak bagi daerah sehingga perlu adanya suatu fungsi yang efektif atas pengawasan pajak, khususnya pada penerimaan Pajak reklame dan prosedur menyeluruh pada umumnya yang memada i. U ntu k mencega h terjad inya kecura4ga nkecurangan sehingga penerimaan palak reklame salah satu sumber pendapatan asli daeiah dapat ditingkatkan. Dilihat dari sistem penerimaannya dalam ra ngka men ingkatka n Efektivitas da n mem pela nca r penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak reklame, maka diperlukan suatu pengawasan penerimaan yang baik dan memadai. pengawasan mempunyai tujuan untuk meningkatkan efisiensi operasi suatu penerimaan pajak, Dengan adanya Pengawasa n pelaksa naa n ad ministrasi perpajakan diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan benar, sehingga dapat meningkatkan hasil penerimaan pajak daerah khususnya pajak reklame. Untuk menjaga agar semua prosedur, metode dan cara yang menjadi unsur dari pajak reklame ini benar-benar efektif dan agar manusia sebagai pelaksana bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan
suatu bagian khusus untuk mengadakan penelitian, pengukuran, penelaahan dan pengkoreksian atas prosedur yang telah ditetapkan
bagian khusus ini adalah bagian pengawasan tertentu yang melaksanakan fungsi pengawasan. Didasarkan ketetapan tentang penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan,
pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan pelaksanaan
otonomi daerah, maka daerah dituntut untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta dapat mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan ketertiban umum dan memelihara hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah maupun antar daerah. Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan yang besar, pajak ini lsalau ditinjau dari segi pengawasannya dirasakan masih kurang, dimana ada kalanya para wajib pajak menyembunyikan
kebenaran jumlah pajak yang seharusnya disetorkan pada kas daerah ataupun melanggar ketentuan pajak reklame yang telah ditentukan dalam aturan-aturan yang berlaku. Menurut Rochmat Sumitro yang dikutip oleh Mohamad zain dalam bukunya "Manajemen Perpajakan" pengertian pajak adalah : "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkaan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar Pajak." (2005 : 11)
Menurut Marihot P Siahaan, 'Pajah Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame" (2005 : 323) Sedangkan pengertian pengawasan menurut Mc. Farland yangdisaduroleh Swrrre Handayaningrat dalam bukunya penganr ilrr administrasi dan manajemen mengernutfu bahwa : "pengawasan ialah suafu prmesffi
Hl dilahh ff
pimpinan ingin mengetahui apateh pelaksanan pekerjaan yang
gfuatl
Wiio*"
9(!tutma.
Vol.
18.
dffo.l dltd 2010 : E2 ' 48
bawahannya sesuai dengan rencana perintah, tujuan/kebijaksanaan yg telah ditentukan. (1996 :a) Pengertian efektivitas menurut Nugroho Widjayanto yang dikutip dari Corinne T. Noograd, The Profesionol Accountant View of O pe rati onal Auditi n g da lam bu kunya yang berjudul "lournql of Accountoncy" adalah : "Efektivitas dimaksudkan bahwa produk akhir dari suatu kegiatan operasi telah mencapai tujuannya, baik 2. ditinjau dari segi kualitas, kuantitas, hasil kerja, maupun batas waktu yang telah ditetapkan". (1995 : 16)
Hipotesis Penelitian Berdasarkan kerangka pemikiran diatas penulis mengambil hipotesis sebagai berikut : -Jika pengawasan pajak telah dilaksanakan dengan baik, maka dapat berperan dalam nrermpai eftlaivim penerigaan paiak ReHamei Pergeodalian Penerimaan Pajak Daerah.
c.
Kuesioner, yaitu Teknik pengumpulan data
dan informasi melalui daftar pertanyaan tertutup tertulis yang di susun oleh peneliti, dalam hal ini mengenai pengawasan pajak reklame dan penerimaan pajk daerah yang terdapat pada dipenda kabupaten Garut.
Data Sekunder Data sekunder diperoleh melalui studi literatuI studi kepustakaan llibrary reseorchl yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur dan data hasil olahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diolah dan dikaji guna mendukung pelaksanaan penelitian. Paradigma penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :
Pe*garvm*n F*lsx Srrkl;ltxs
Fengundalian fu rmrima*n Pfii:xk 1;l;e&r'nh
Obiet dan Metode Penelitian Dalam penelitian ini penulis mempergunakan data, baik data kualitatif maupun data kuantitatif yang berupa data primer dan data sekunder.
*
Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
1.
*
berikut:
i
Data primer diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan survey langsung ke DIPENDA Kabupaten Garut. (Field Research),
sedangkan teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara berikut: Wawancara Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara kepada
a.
bagian-bagian yang terkait ditempat penelitian guna mendapatkan keterangan dan data yang diperlukan oleh penyusunan
b.
skripsi ini. Pengamatan Lapangan Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meninjau langsung kegiatan atau pada tem pat a ktif itas pe ke rjaa penelitiaan.
n
:14
FrnEa'rmsan Frel'rnti*:
*
[rs,r:*fap*n [t.rrr$sr dnr*
I
al,Jrnn
*
)
Data Primer
r r
lndrkar*rr
Ftlretapan prorcdur ri{, neri*U!;lfr $;ri.,r t F*rrsit rrsa* **pr*rif:
*
Eurluasi p*lakr;nran Frogfirm,kerja dan k*taitafi pl*'i.*ilr.r'r
3e:anan Pengawasan Pajak dalam Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Garut ftrrri Nurani, H dan Heri Ramdhani
@erasional Variabel Dalam menetapkan variabel penelitian, penulis sesuaikan dengan judul penelitian, dan rcrdapat dua variabel yang digunakan (Tabel 1). Metode analisis penelitian yang dilakukan atau dengan menggunakan : L. Analisis Kuantitatif, yaitu analisis data menggunakan pendekatan statistik untuk
memutuskan apakah sebuah hipotesis diterima atau ditolak
2.
3.
Analisis Kualitatif, yaitu analisis data berdasarkan penafsiran secara sistematik, kemudian menghubungkan setiap variabel penelitian secara logis dan menafsirkan hubungan tersebut dengan kuesioner. Adapun kriteria penilaian atas jawaban kuesioner disusun dimana masing-masing jawaban skornya ditentukan rebagai berikut : Jawaban a, Kriteria sangat diberi nilai 3 Jawaban b, Kriteria cukup diberi nilai 2 Jawaban c, Kriteria tidak diberi nilai 1 Analisis Data, dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis korelasi untuk mengetahui derajat korelasi antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas.
besarnya kontribusi X terhadap Y dengan menggunakan korelasi Spearman Rank, dengan persamaan :
Dimana
r. = di =
n=
oI
o,'
L-/ r,_r-;1_rrl - -4
:
|
Koefisien korelasi R,-Rr(selisih ranking) Jumlah responden
Adapun rancangan pengujian hipotesis yang dilakukan adalah untuk mengetahui hubungan antara Pengawasan Pajak Reklame (variabel X) dan keamanan Pengendaliaan penerimaan pajak Reklame (variabel Y) dengan cara: 1. Merumuskanhipotesis Ho : rs = 0, maka pernyataan ini menunjukan antara variabel X dan variabel Y tidak ada hubungan
Ha : rs
"' 0, maka pernyataan ini antara
variabel X dan variabel Y ada hubungan baik positip atau negative.
2.
Hasil rs dihitung dibandingkan dengan tabel,dengan kriteria : Ho diterima jika rs dihitung d" rs tabel, artinya pengawasan pajak reklame tidak berpengaruh
Korelasi Spearman untuk mengukur
Tabel 1. Operasionalisasi Variabel
Varia be
Ferga"r';a:*n lt;jxk Rr&ia rri
*
i ii,*r'i
itl:*l
n
J
3r:r$;:gai preser penertuan aPa 'T *ri$ hil I u I d ira il *i ya itr..l ltrtn-
d*r; apa 'i,rng lrel;rrrg dilakrikrrn
y:itrr p:*lrks
men;l;i :prrlal*araan dan bila perlu :r*?rl: r,i k*n peri:a'i h*n-pr*l " 'h ai ll,lrr';rl*i n6g.r $*laksnna't n :esuai dengarr reucanan yai:lu
Ftr'rg**cl;ii;tn
fi *ilia rip$ir.fi urrlu lt qtermillit
P*tr*rirnn;r,rr *lia&
t ulu;r n,t'a nS
llarrah
yaftg teo;'t u,ntuk penrx'Paian tuiuan yang telah ditetapkan
[Uaninh.e:lv]
fungoruosrn
t€Fntl p*fl ,lililtir l1
leufturefl
ltav*'ntlf;
*Pt'rtr(;tpalt'r.t"r:r-:,.rril.trtutttr;t't r F*rr*talrin pr(r$pil.J{ tr}eni,rinr.r, n
Fengorucsnn ,qecr r f1,411.14!r pt{itts,.r'r","r.1
dii
|
i
I I
i
I
Urtlrrt*l
i i i
35
..il
q@Lll'il<s
Wiiq" q@nu qlol I 8. dflo. I dll,et 2010 : E2 ' 4E
secara signifikan terhadap keamanan penerimaan pajak reklame. Ha ditolak jika rs hitung e" rs tabel, artinya
pengawasan pajak reklame berpengaruh secara signifikan terhadap keamanan
c.
Pengendaliaan penerimaan pajak reklame.
kerja pegawai dengan cara membandingkan hasil pekerjaan dengan standar yang telah ditetapkan atau ditentukan. Mengadakan Tindakan Perbaikan (Corrective Actionl Tindakan perbaikan adalah suatu tindakan
yang diambil untuk
memperbaiki
HASIL PENELITIAN
penyimpangan atau kesalahan yang terjadi,
Prosedur Pendaftaran, Penetapan dan Pembukuan Pajak Reklame pada BPKD Kabupaten Garut Prosedur Pendaftaran dan Pendataan yang dilakukan dan diterapkan di Kabupaten Garut telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Prosedur ini dimulai dengan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dengan cara penetapan Kepala Daerah. Setelah hasil pendataan diterima maka dibuat surat ketetapan pajak daerah (SKPD). Berdaparkan SKPD maka dila ksa na ka n pembua kua n pelaporan penetapa n.
sehingga penyimpangan-penyimpangan
Pelaksanaan Pengawasan Pajak Pada BPKD Kabupaten Garut Pengawasan terhadap penerimaan pajak pada BPKD Kabupaten Garut, dilakukan oleh Seksi
Perencanaan dan Analisa Pengendalian Pengawasan yang dilakukan terdiri dari pengawasan preventif dan represif. Selain Sub / Seksi Dinas, terdapat pula pengawasan ekstern yaitu yang dilakukan oleh Petugas atau Badan dari luar BPKD. Dalam menerapkan pengawasan preventif dan represif, terdapat suatu proses yang dilakukan BPKD Kabupaten Garut. Adapun prosedur
pengawasan yang digunakan
oleh
BPKD
Kabupaten Garut dalam melakukan pengawasan terhadap para pegawai yang melaksanakan pekerjaan adalah sebagai berikut : a. Menetapkan Alat Pengukuran (Standar) Untuk menilai hasil kerja pegawai, maka suatu
perusahaan harus mempunyai alat pengukuran atau standar. Pengukuran tersebut
ditetapkan dengan tujuan untuk menilai
b.
pelaksanaan atau hasil pekerjaan bawahan. Mengadakan penilaian (Evaluasi) Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi hasil
tersebut dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan.
Adapun jenis-jenis pengawasan yang dilakukan adalah sebagai berikut: Pengawasan Preventif Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu rencana dilaksanakan dan bertujuan untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan. Hal ini dilakukan oleh BPKD Kabupaten Garut melalui cara sebagai berikut: Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem, prosedur dan tata kerja.
a.
b.
c. d. e.
f.
Membuat program kerja, dalam hal ini Anggaran Penerimaan Pajak. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian kerja pegawai. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan. Menetapkan sanksi terhadap pegawai yang melanggar peraturan.
Pengawasan Represif BPKD Kabupaten Garut, dalam haliniSeksi Perencanaan dan analisa Pengendalian melakukan juga pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan ini adalah untu k menja min kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan represif ini
Feranan Pengawasan Pajak dalam Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Garut
dilakukan oleh BPKD KabupatenGarutdengan cara sebagai berikut:
a.
b. c.
Membandingkan antara hasil kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan, dalam hal ini membandingkan antara Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak. Mencari penyebab terjadinya penyimpangan atau kesalahan tersebut. Memberikan penilaian terhadap hasil pekerjaan.
Pengawasan Ekstern Selain kedua jenis pengawasan yang dilakukan oleh Seksi Perencanaan dan analisa Pengendalian BPKD Kabupaten Garut tersebut, terdapat pula pengawasan ekstern atau pengawasan dari luar yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Petugas dari luar BPKD yaitu Baf,an pengawas Daerah (Bawasda)dan BTdan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan dari luar instansi BPKD ini biasa nya d i m a ksud ka n u ntu k mengetahui efektivitas dan efisiensi kerja pegawai.
Pelaksanaan Pengawasan prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Reklame yang cukup memada i berdasa rka n pertim ba nga n ada nya
formulir yang mendukung, adanya prose{gr pendataan baik secara manual maupun kqmputeri.
sasi dan adanya penggunaan dokumeh yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Pada dasarnya pelaksanaan pengawasan (controlling) tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau sulit dilaksanakan apabila tidak ada rencana yang ditetapkan terlebih dahulu untuk dijadikan pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan atau pengawasan. Sehubungan hal di atas, BpKD Kabupaten Garut telah menetapkan program kerja yang harus dilaksanakan oleh setiap bagian. Dalam penyusunan program kerja tersebut diperlukan data yang lengkap. Adapun pengumpulan data merupakan tugas darisetiap kepala Sub Dinas untuk kemudian dihimpun secara tertulis dan dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk diuji kebenarannya, diolah, dianalisis dan disusun suatu rencana kegiatan.
Efektivitas Penerimaan pajak Beklame Efektivitas.penerimaan paja.k reklame di
BPKD kabupaten Garut Sangatlah Baik,dapat dilihat dari Angga ra n penerimaa n pajak,termasu k pajak reklame selalu di tetapkan di awal periode oleh Kepala Badan atas pertimbangan dari berbagai pihak, khususnya dari seksi Perencanaan,
Seksi anggaran dan seksi Analisa dan Pengendalian.
Berikut ini adalah data tentang Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame dari Tahun 2003 Sampai dengan 2007.
Anggaran dan Realisasi Fenerimaan pajak Reklame Ka_bupaten Garut Tahun Anggaran 2OA3 sld2O07
Anggaran dan Realisasi Penerimaan pajak Reklame pada BPKD Kabupaten Garut untukTahun Anggaran 2013sldTahun 2007 dapat diketahui dari Tabel 2, Sebagai bahan perbandingan dan tambahan dapat kita lihat anggaran dan realisasi pajak daerah kabupaten Garut, Sejauh mana kontribusi pajak Reklame terhadap Pajak daerah.dapat kita lihat Pajak Reklame s€ngat berperan dalam penerimaan pajak daerah (Tabel 3). Berikut ini disampaikan perkembangan penerimaan pajak reklame Kabupaten Garut TA 2003 s/d 2007 (Tabel4). Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa dari tahun ke tahun Anggaran Penerimaan Pajak Reklame mengalami peningkatan. Hal tersebut menandakan bahwa BPKD Kabupaten Garut
memiliki optimisme dan kemampuan untuk merea lisasika nnya.
Sementara itu analisis terhadap perkembangan realisasi penerimaan Pajak Reklame dalam
pelaksanaan pungutannya secara umum, dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini terlihat dalam setiap tahun anggarannya, realisasi Pajak Reklame selalu melebihi. Penca paian Anggaran yang terjadi selama ini tidak terlepas dari adanya kesadaran
dari wajib pajak sendiri untuk membayar kewaj i ba n nya d isa m pi ng usa ha ya ng berkesina m-
bungan dari petugas yang berhubungan dengan penerimaan Pajak Reklame baikyang menyangkut penyuluhan kepada wajib pajak maupun petugas lainnya. Disamping itu adanya pengawasan
9(g.t,;rlca
Wllara
9Qttume
Vol.
I
8, Ofo. I Ofi,et 20 I 0 : EZ - 4J
Tabel'2. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame BPKD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2003 s/d Tahun 2007
[tlo
Tahrlrr Anggaran
Anggaran
ftealisasl
{Rp}
lRpl
Fersen
Setisih
llY,l
i, ;.
7003
16ff,3t7,$SS
n7a,565,80?
1I,:37,S05
;Uil.1
I#(},Bt?,$S6
444.SS3,*3i
x44.;63,43$
51,.1S
3.
IfiB5
8&CI.fiU8,fi80
1."*73.: t3.686
l73,e]'3,bB6
3{,
41,
u
006
sso,E00,s0s
1,S39,J83,54;
139,387,543
15,4G
5,
a0r]?
r";fio,{}n*.s0*
x.32S,616"76?
l*,,4*
g-3{,0.655.$St
4.*35.430.S2S
tl$.s76,767 6$4.?74.fi3I
588.131.1s8
807.086.085"8
13,8-954.807"4
?0"78
J*,rrnleh
Ruta Eata
7,60
l0
Sumber: BPKD Kabupaten Garut
Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran ZO03 sld 2OO7 Tahun Anggrran 35.856.S71.85S
terhadap Pajak Reklame juga memegang andil penting terhadap tercapainya Anggaran penerimaan yanB telah ditetapkan. Untuk mengetahui berapa besar
34.1
1A{.,00*.0011
7,1.8{
153.035.iu9
U
tqB
1fl0.{s0,Mtfl
t85,4 648.6eJ,;155 3r,5 {3}.S31,14}i
x5:,7 -it.ts
3$0.0r}s.i}CIn
s3.3
lEri.!S4.;ttd
??-s4
5
!.S.6?2,0fl4
t.'153..110.9S5
61,r1 I*fl,62:.,193
6rt.63
penerimaan pajak reklame terhadap penerimaan pendapatan daerah, maka berikut ini ditampilan analisis kontribusi tersebut. Berdasarkan Tabel 5 tampak jelas bahwa
Peranan Pengawasan Pajak dalam Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Garut
tleni Nurani,
H dan Heri Ramdhani
Tabel,5. Kontribusi Fajak Reklarne dan Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah pada BPKD Kabupaten GarutT.A.2003 sld20A7
f*o-
,'Ta,tru-n
&d*H*ran
&n6garan F*|alr
Fe*lisari Paiak
gterah'
Daerah
Persentase
(*/rl
0.{.8
1t)1,il4
50.3]3.323.185
10*.s3
']i f e"*6 1.n71
r.I3
1803
33"&56"Sll,g5n
35,319.1S8.086
?
Ifi*q
40,545.S79,655
l
?n*5
40.1i$,ts3.e4g 4$,eifi:.?dlfi.g7]
4
?0*s
fi1.$5$-3S$.117$
fi:.956.389.979
IGG.6E
5
JmSl
IS,51*.3:.4. r r&
7fi.880,0CI1.fi42
56.69
ftate
ltral-*
3$S 114,,:t?*.;61
e66.0],1.783.t)7?
I.S94.flil4
13.1S4.493.156
53..&fi
perkembangan penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Garut untuk Tahun Anggaran 2003 s/d
2007 cukup efektif. Hal ini tercermin dari meningkatnya persentase penerimaan Pajak Daerah setiap tahunnya, Selain itu, untuk setiap Tahun Anggarannya Anggaran penerimaan Pajak
Daerah selalu terpenuhi bahkan melampaui Anggaran.
Peningkatan dan terpenuhinya setiap Anggaran peneri maan Pajak Daerah ini disebabkan
oleh : 1. Usaha secara lntensifikasi a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia'/ Aparat BPKD. Dalam meningkatiah SDM diarahkan ilada usaha dan peningkatan kemampuan dan pengetahuan, sehingga aparatur BPKD lebih berdaya guna, penuh loyalitas dan dedikasi kerja serta memuliki
'
b.
gairah kerja di lingkungan BPKD Kab. Garut. Memperbaiki atau menyesuaikan aspek
ketatalaksanaan
baik
administrasi
maupun operasional, meliPuti : Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan; Penyesuaian tarif; Penyesuaian sistem Pungutan; Peningkatan pemeriksaan ke lapangan dengan cara membentuk suatu tim; Peningkatan penyuluhan, baik secara langsung dengan cara tatap muka atau mengundang wajib pajak untuk memberikan penjelasan-penjelasan,
'
RBklprrlP
Farrent*re Konrrihssi{$l
tlI.'rS$. &t; 414,5.J1.llt
I
9S.30
Jilrr:la h
Realisa i Pai*f;t
2.
53.56
,.0rU.r.51.'rcl 1,]t5.b,)i ]li?
1.&4
I
0.1[ 1, irr
i,qiltlli,il{ .800;f .l]t
'rf"}i
:"1Sfi
maupun tidak langsung melalui media cetak atau elektronik. Usaha secara Ekstensifikasi Usaha ini diarahkan pada upaya untuk memperbanyak jumlah objek pajak. Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa Pengawasan Pajak mampu Mencapai efektivitas Penerimaan Pajak Reklame. Hal ini terbukti dari tahun ke tahun realisasi Pengrimaan Pajak Reklame selalu melebihi Anggaran, walaupun pada Tahun 2003 Penerimaan Pajak daerah hanya mampu mencapai 98,S}%tetapi selisih kurang tersebut menurut peneliti tidak terlalu materiil,
karena selain hanya satu tahun juga persentase selisih kurangnya terhadap Anggaran relatif kecil. Pengawasan merupakan suatu instrumen yang digunakan oleh manajemen dalam mencapai
efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan untuk menjamin efisiensi berbagai kegiatan yang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh baik atau tidaknya tingkat kerjasama dan koordinasi antara
pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan yang diperintahkan. Pengawasan pajak pada BPKD Kabupaten Garut telah dilaksanakan dengan baik, dilihat dari: Ketaatan pihak pelaksana dalam melaksanakan prosedur penerimaan pajak yang dimulai
dari kegiatan Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan, Penyetoran, Angsuran dan Permohonan Penundaa n Pembayaran, Pembukuan dan Pelaporan, Penagihan. :t9
9@anlca
Wlla#a 9(rttum.a VoL
t 8.
Alto. I Ofi,et 20 t 0 r E2 - 4E
Pelaksanaan'pengawasan yang dilaksanakan pertanyaan lainnya dapat dilihat pada tabel di pihak BPKD Kabupaten Garut sudah baik bawah ini : karena: Dengan adanya pengawasan preventif Tabel 6. Hasil Perhitungan Uji Validitas diharapkan mampu mengantisipasi segala Pengawasan Pajak permasalahan yang mungkin terjadi. No, Prrtonyaan l{asil Ferhltrrfigan StEtr.lg Pengawasan represif dimaksudkan untuk 1 melakukan evaluasi yang berkesinam0"4xtr Italid bungan atas pelaksanaan kegiatan yang * 0";|{}r Vslid sedang berjalan dengan tujuan agar 3 0, tCI6 Ualiri setiap masalah yang terjadi di lapangan 4 CI,733 \taliel dapat langsung diatasi dengan solusi 5 s,4s7 UElid yang tepat. tJalid 6 Dengan adanya pengawasan dari pihak 0"583 ekstern lebih menjamin tingkat objektivi7 0,4T3 Valid tas dalam penilaian pelakanaan kegiatan. I 0.453 tuklid Penerimaan pajak di BPKD Kabupaten Garut E 0,5s3 \tslid dalam 5 (lima) periode daritahun 2003 s/d2007 10 0"593 \talid telah merealisasikan peneri;naan Pajak Daerah L:L 0,5?CI Valid dengan penerimaan rata-rata sebesar L23.78%.
1.
2.
3.
Berdasarkan uraian
di atas, penulis
berpendapat bahwa pengawasan pajak pada BpKD Kabupaten Garut telah berperan dalam Mencapai Efektivitas penerimaan Pajak Reklame. UJI HIPOTESIS
Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Data Berdasarkan data kuesioner yangtelah diisi para oleh responden, seluruh pertanyaan telah cukup mewakili untuk dijadikan sebagai data pengujian hipotesis, telah diseleksi dan diuji dengan uji validitas dan reliabilitas.
Contoh perhitungan di atas merupakan hasil untuk pertanyaan no.lr.adapun hasil pertanyaan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 7. Hasil Perhitungan Uji Validitas Penerimaan Pajak Reklame
Ilo. Pertanyuan
Hasil Perlritungan
Statur
L
0,539
Vaiid
e
0,5$2
tJ,alid
3
0,539
Vali€l
menghitung korelasi product moment yaitu
4
0.501
t-"aiid
sebagai berikut:
s
0,.1$1
\talid
6
0,833
Italid
7
0.846
Ltalid
g
s,3$7
l.16liil
I
0,9?2
ltalid
1CI
0.5s3.
Valid
1X
s"508
Ualld
Dari hasil kuesioner maka untuk
f= 'rw
-
112e32- (+s[oor)
J(l
ro=0,412 Contoh perhitungan di atas merupakan hasil untuk pertanyaan no. 1, adapun hasil
Uii Reliabilitas Data Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauhmana suatu alat pengukur dapat
Feranan Pengawasan Pajak dalam Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Garut Nurani. H dan Heri Ramdhani
l3ri
dipercaya atau dapat diandalkan. Dalam penelitian
ini penulis berusaha menghitung uji reliabilitas dengan menggunakan teknik belah dua.
Hasil uji reliabilitas dari pertanyaan Pengawasan Pajak dapat dihitung dengan menggunakan product moment sebagai berikut:
11
Tabel 8. Regresi Linier antara Variabel x dan Variabel y
1o1er-(:so)(lts)
1 1 1216)-
(::o)'
1
e28?)-
Dengan menggunakan teknik belah dua dan rumus product moment, maka reliabilitas pengawasan pajak diketahui (r) = 0,935 dan reliabilitas penerimaan pajak reklame diketahui (r) = 0,937. Sedangkan untuk angka kritis diperoleh sebesar 0,502 maka korelasi signifikan. Dengan demikian skala pengukuran yang disusun adalah reliabel.
(ttl)'
Lrt'!*ir
FlEgre.S*ur:,
it r L)at;_B
:
Y=A+&r.{ rt-,'= 0,878
farunteter
v'iit"iu
E;:{t3l
t\
1,513 1,*3.4.
t.},??q
Selanjutnya koefisien korelasi sebesar 0,878 dimasukkan dalam rumus spearman brown:
it" ) _ _ _\4rl t" - i*a* [n =
0,935
Hasil uji'reliabilitas dari pertanyaan Pengawasan Pajak dapat dihitung dengan menggunakan product moment sebagai berikut:-
11e106-(3
lh,=
11 1050$-(33?)2
17szd-Qg4',
rr, = 0'882 Selanjutnya koefisien korelasi sebesar 0,882 dimasukkan dalam rumus speormon brown:
ri
2(r*)
liS
0,777
Keterangan : X = belahan pertama (item yang ber:nomorganjil). Y = belahan kedua (item yang bernomorgenap).
5.
?rJS
X3
Sumber: Soft wo re M icroca I O rigi n (M ath e m otic)
Berdasarkan hipotesis konseptual yang tertera pada Bab I yang berbunyi: "Pengawasan Pajak berperan dalam Mencapai efektivitas Penerimaan Pajak Reklame". Dalam pengujian hipotesis ini, peneliti membuktikannya berdasarkan hasil jawaban kuesioner variabel x dan hasiljawaban kuesioner variabely, yaitu berupa data ordinal dan data interval hasil transformasi Method of Succesive lntervol (MSl) Untuk mengetahui hubungan antara variabel x dan variabel y dapat dilihat dengan rumus sebagai o"t'Y: a + bx
Untuk memberi nilai a dan b digunakan rumus:
1+ro, = 0.937
;1,q13
4=I
{r
&=
tl
9(slaiha
Wiiq"
9(toutttz 9/'ol.
18.
dtto.l dll,et 2010 : J2 ' tlJ
Untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel x dan variabel y dapil dihitung dengan menggunakan koefisien
Berikut disajikan hasil perhitungan regresi linier dari program SPSS : fr 1r r., Iil-!;il!"{ I i l-i r,
i:r
determinasi sebagai berikut: kd = rz xLA1% kd = 0,7772xLA1%
kd =
Sumber : Software Microcol Origin (Mothernotics)
Diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut:
Y=1,573+1,014x Dari perhitungan di atas diketahui bahwa persamaan regresi linier anlara variabel x dan variabel y adalah y = 1,573 + 1,014x yang berarti bahwa konstanta untuk variabel x (Pengawasan
Pajak Reklame) sebesar L,0L4 (positif) menunjukkan hubungan yang searah terhadap variabel y (Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah) Untuk mengetahui sejauhmana atau kuat
tidaknya pengaruh antara kedua variabel digunakan analisis korelasi Pearson (r) dengan rumus sebagai berikut:
60,40/o
Dari hasil koefisien deterrninasi tersebut dapat menunjukkan bahwa peranan pengawasao pajak dalam mencapai Efektivitas penerimaan pajak Reklame adalah sebesar 60,4%" Berdasal,kan hipotesis konseptual yang tertera pada Bab I yang berbunyi: "Pengawasan Pajak Reklame berperan dalam Mencapai efektivitas Penerimaan Pajak reklarne", dan secafil statistik dijabarkan sebagai berikut: Ho:p=0 artinya Pengawasan Paiak Reklame tidak berperan dalam Mencapal efektivitas penerimaan Pajak Reklame. H.: p * 0 artinya Pengawasan Pajak Reklarne berperan dalam Mencapai efektivitas penerimaan Pajak Reklame. * Untuk menentukan apakah H" ditolak atau diterima, dengan tingkat o = 0,05 dan dengan mengguna ka n uji t diperoleh hasil sebagai berikuts
1 ,-- ,^[-n
9-
.h-.'
t = 3,706 (tnornn) Untuk statistik ujinya menggunakan rumut 11 ee2U6o-(l r ar ga)(s:+,ozr)
,r{ir sisisi4 -
(s r
ir
go)t
.|(i
i
ioas4zos)-
(s 34,02'?y
I
r = 0,777
Dari perhitungan di atas didapat nilai koefisien korelasi lrl = 0,777. Koefisien korelasi 0,777 yang berarti adanya hubungan yang kuat antara pengawasan pajak dengan penerimaan pajak Reklame, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi peranan pengawasan pajak maka semakin tinggi
pula penerimaan pajak Reklame pada Kabupaten Garut.
BPKD
distribusi student: Jika tro,,r< t,rou,, berarti H, ditolak, Ho diterima. Jika to.r,,r> t,oo",, berarti H. diterima, Ho ditolak. Dengan derajat keabsahan n - 2.
Hasil perhitungan menunjukkan 3,706 sedangkan kriteria uji untuk tingkat signifikasi dengan derajat keabsahan (dk) 11 - I = 9, nilai t oo", menu njukka n 2,262. Kriteria uji dalam grafik dapat dilihat pada Gambar L. Karena thit,,s(3,706), t,oo., .2,262l,maka H. ditolak dan H" diterima artinya analisis yang dilakukan terlihat bahwa Pengawasan Pajat
Ftmgauasan Pajak dalam Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Garut H dan Heri Ramdhani
DAFTAR PUSTAKA Farland MC, disadur Soewarno Handayaning-
Daer*tl
rat 1996, Pengantar Studi llmu Administrasi dan Manajemen, Cetakan Keenam belas,
:2. 2,:St
3,?$6
Gambar l- Kurva Distribusit dalam mencapai Efektivitas Penerimaan
reklame. KESIMPULAN
Berdasarkan teori-teori yang peneliti lhunptrlkan dari berbagai
su m ber ya ng
berkenaan
,fuigan masalah yang diteliti dan kemudian diihubungkan dengan data penelitian yang
ffirmber
dari BPKD Kabupaten Garut serta hasil prelitian dan pembahasan yang diperoleh, maka mneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan -bagai berikut : ;t" Bahwa Pelaksanaan Pengawasan Pajak Reklame pada lingkungan BPKD Kabupaten Garut secara umum cukup memadai, sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan.
h.
c.
Perkembangan Penerimaan Pajak Reklame pada BPKD Kabupaten Garut untuk Tahun Anggaran dalam pelaksanaan pungutannya cukup efektif, ini disebabkan adanya usaha intensifikasi, yaitu pengoptimalan objek dan subjek Pajak Reklame yang telah ada serta adanya usaha secara ekstensifikasi, yaitu kenaikan kebutuhan reklame itu sendiriyang mengakibatkan subjek pajak reklame sebagai wajib pajak meningkat.
Jakarta : PT. Toko Gunung Agung. Malayu S. P" Hasibuan, Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah, Edisi Kelima, PT. Gunung Agung, Jakarta 2003. 3. Mardiasmo. 2003. Perpajakan Edisi Revisi , Penerbit Andi, Yogya karta 4. M. Zein" 2005. Manajemen Perpajakan. Penerbit Salemba Empat, Jakarta Marihot P. Siahaan" perpajakan, Penerbit PT Grafindo Persada .2005 Noorgrad, Corinne T. 1996. The Prafesional Accountont View of Operotional Auditing. Journal of Accounting. 7. Soeparman Soemahamidjaja, Dikutip oleh Agus Setiawan. 2008. Hukum Pajak 8. Terry GR, disadur Winardi 2001, Asas-asas Manajemen Edisi - 10 , Cetakan ke delapan. Bandung r Anggota lKAP|. 9. Tobias Soebakti, Dasar-dasar Perpajakan, 1995. L0. Undang Undang Perpajakan No 28,Tahun 2007 11. Wahyu & Wirawan llyas. 1999. Perpajakan lndonesia. Penerbit Salemba Empat, Jakarta L2. Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah. 2001. Citra Umbara, Bandung 13. Peraturan Daerah kabupaten Garut No.4 Tahun 2003, Pajak Reklame t4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No
-
-
10 Tahun 2006, Pembentukan Struktur
-Organisasi BPKD Kabupaten Garut 15.
Keputusan Bupati Garut no 82 Tahun 2004,Nilai Sewa Reklame dan Nilai Strategis Lokasi pemasangan Reklame
-
Hasil pengujian statistik menyangkut Peranan
Pengawasan Pajak dalam Rangka mencapai efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Garut dapat diketahui bahwa koefisien korelasi antara Pengawasan Pajak dengan Penerimaan Pajak Reklame menunjukkan hubungan yang kuat.
BIODATA PENULIS
Heni Nurani Hartikayanti, SE., MSi.,Ak adalah dosen tetap Juruan Akuntansi FE Unjani dan merangkap sebagai Pembantu Rektor ll Unjani
