PERANAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TRENGGALEK

PERANAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TRENGGALEK Bahrul Sri Rukmini STKIP PGRI Trenggalek Email: [email protected] Jl. Supriyadi 22 KP. 66319 Trenggalek Abstrak: Pajak merupakan salah satu bagian terbesar dari penerimaan Negara guna membiayai pembangunan guna kesejahteraan rakyat.Peran pajak dalam pembangunan terlihat dalam setiap proyek yang dilaksanakan pemerintah selalu didengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat.Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.Dengan demikian perlu kiranya dievaluasi dan dibahas mengenai bagaimana peran pajak dan retribusi daerah terhadap pelaksana pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Trenggalek.Melalui metode pendekatan normatif empiris penulis mencoba untuk menjawab permasalahan diatas dengan meneliti peran pajak dan retribusi daerah itu sendiri terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah.Berdasarkan hasil penelitian, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai peranan dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah, karena hasil penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Trenggalek seluruhnya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan menunjang pelaksanaan Pembangunan Daerah. Namun demikian kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah masih sangat kecil yaitu masih di bawah 10 % dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek. Kata kunci : peranan, pajak, pembangunan Abstract: Tax is one of the biggest instrument of the government’s income which is used for increasing development in order to make the citizen prosperous. The contribution of tax in development can bee seen from every project held by government in which the government always states that every project is conducted by using tax. Regency-tax and Retribution (fee to use public facility) are one of important income source that can be used for financing the operation of regency government to reach the wide, real, and responsible autonomy. Hence, it is important to evaluate and discus about the contribution of tax and retribution for financing the contribution of tax and retribution for financing the development in regency area, especially in Trenggalek. By using normatif empiric approach, the writer tries to answer the problem above by conducting a research on contribution tax and retribution in a regency area to the development of its area. The result of the research showed that regency-tax and regency-retribution have contribution in conducting the development in regency area, as all of the income of regency-tax and regency-retribution in Trenggalek are used for financing the operational of government and supporting the development of the regency. But, in fact, the contribution of regency-tax and regencyretribution to the income of regency budget is still low, that is under 10 % from the realisation of regency budget of Trenggalek regency. Keywords : role, tax, development 204

Rukmini, Peranan Pajak Dalam... 205

langsung dan digunakan untuk keperluan

PENDAHULUAN Pembangunan suatu Negara akan berkembang dan berjalan dengan baik, jika

Negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

berbagai sumberdaya dikelola dengan baik

Menurut Rochmat Sumitro dalam

ada peningkatan pendapatan

Widyaningsih (2011) “Pajak adalah iuran

nasional yang dapat digunakan untuk

rakyat pada kas Negara berdasarkan

membiayai semua pengeluaran termasuk

Undang-Undang (yang dapat dipaksakan)

pengeluaran

Pendapatan

dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra

nasional dapat diperoleh dari investasi,

prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan

pajak, ekspor, impor, tingkat produksi

dan yang digunakan untuk membayar

masyarakat, tingkat konsumsi masyarakat

pengeluaran umum”.

sehingga

pembangunan.

dan lain-lain.

Brotodiharjo

(2003)

mengatakan

Pajak adalah salah satu bagian

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara

terbesar dari penerimaan Negara guna

(yang dapat dipaksakan) yang terutang

mencapai

pertumbuhan

oleh wajib pajak untuk membayarnya

pembangunan yang diinginkan.Menurut

berdasarkan peraturan-peraturan, dengan

Adriani dalam Adrian Sutedi (2011),

tidak mendapat prestasi kembali yang

“pajak adalah iuran masyarakat kepada

langsung dapat ditunjuk dan yang dapat

Negara (yang dapat dipaksakan) yang

digunakan untuk membiayai pengeluaran

terutang oleh yang wajib membayarnya

umum berhubung dengan tugas Negara

menurut

untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

suatu

peraturan-peraturan

umum

(undang-undang) dengan tidak mendapat

Berdasarkan pengertian pajak di atas

prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan

dapat dikatakan bahwa pajak adalah iuran

yang gunanya adalah untuk membiayai

yang

pengeluaran-pengeluaran

ber-

Undang serta aturan pelaksanaannya dan

untuk

sifat iuran perpajakan dapat dipaksakan

menyelenggarakan pemerintahan”. Pajak

(pelanggaran atas iuran perpajakan dapat

menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor

dikenakan sanksi) serta pajak dipungut

28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum

oleh

dan tata cara perpajakan adalah “kontribusi

maupun daerah dan diperuntukkan bagi

wajib kepada Negara yang terutang oleh

pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

hubung

tugas

umum

Negara

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan

undang-undang

dengan tidak mendapat timbal balik secara

dipungut

Negara

berdasarkan

baik

Undang-

pemerintah

Pajak mempunyai peranan

pusat

yang

sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya

di

dalam

pelaksanaan

206 DEWANTARA, VOLUME 2 NOMOR 2, SEPTERMBER 2016

pembangunan, karena pajak merupakan

peran serta wajib pajak untuk secara

sumber

untuk

langsung dan bersama-sama melaksanakan

membiayai semua pengeluaran termasuk

kewajiban perpajakan untuk pembiayaan

pengeluaran pembangunan seperti fungsi

Negara dan pembangunan nasional.Sesuai

anggaran,

amanat

pendapatan

fungsi

negara

mengatur,

fungsi

stabilitas, dan fungsi retribusi pendapatan. Dimulai tanggal 1 Januari 2001,

Undang-Undang

Perpajakan,

membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari

pelaksanaan otonomi daerah menghendaki

setiap

pemerintah daerah untuk mencari sumber

berpartisipasi dalam bentuk peran serta

penerimaan

terhadap

yang

dapat

membiayai

pengeluaran pemerintah daerah dalam

alternatif

daerah.

sumber

“Dari

berbagai

pembiayaan

untuk

Negara

ikut

dan

Penelitian peranan

pajak

ini

ingin

dalam

mengetahui meningkatkan

yang

pembangunan di Kabupaten Trenggalek,

mungkin dipungut oleh daerah, Undang-

yang dibatasi pada pajak daerah dan

undang

retribusi daerah.

tentang

penerimaan

Negara

pembangunan nasional.

rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

warga

Pemerintahan

Daerah

menetapkan pajak daerah dan retribusi

Secara umum, pajak yang berlaku di

daerah menjadi salah sumber penerimaan

Indonesia dapat dibedakan menjai pajak

yang berasal dari dalam daerah dan dapat

pusat dan pajak daerah.Pajak pusat adalah

dikembangkan

kondisi

pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah

dan

pusat. Beberapa jenis pajak pusat antara

sesuai

masing-masing

dengan

daerah”.(Gomies

Pattiasina, 2011).

lain: (1) Pajak Penghasilan (PPh), yaitu

Menurut Undang Undang Nomor 32

pajak langsung dari pemerintah pusat yang

Tahun 2004 pasal 157 bahwa sumber

dipungut atas penghasilan dari semua

pendapatan keuangan daerah terdiri dari

orang yang berada di wilayah negara

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Republik

Perimbangan, dan lain–lain pendapatan

dikenakan kepada orang pribadi atau badan

yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang

atas

salah satunya berupa Pajak Daerah dan

diperoleh dalam suatu tahun tahun pajak,

Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah

yang dapat berupa keuntungan usaha, gaji,

satu sumber pembiayaan penyelenggaraan

honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

pemerintahan dan pembangunan daerah.

(2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu

Pembayaran

pajak

Indonesia.Pajak

penghasilan

yang

penghasilan

diterima

atau

merupakan

pajak yang dikenakan atas konsumsi

perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan

barang kena pajak atau jasa kena pajak di


dalam daerah pabean (wilayah Republik

kwitansi pembayaran, dan surat berharga

Indonesia yang meliputi wilayah darat,

yang memuat jumlah uang atau nominal di

perairan, dan ruang udara). Tarif PPN

atas jumlah tertentu.

adalah tunggal yaitu sebesar 10%.(3) Pajak

Pajak daerah adalah pajak yang

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

dikelola oleh Pemerintah Daerah (baik

Selain dikenakan PPN atas barang-barang

Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi)

kena pajak tertentu

yang tergolong

maupun Pemerintah Daerah Tingkat II

mewah, juga dikenakan PPnBM. Barang

(Kabupaten)) yang dipergunakan untuk

kena pajak yang tergolong mewah adalah:

membiayai

(a) Barang tersebut bukan merupakan

pembangunan daerah (APBD).

barang kebutuhan pokok. (b) Barang tersebut

dikonsumsi

tertentu.

(c)

tersebut

dikonsumsi

masyarakat

umumnya

rutin

dan

Yang termasuk pajak provinsi, yaitu: (1) Pajak Kendaraan Bermotor; (2) Bea

barang

Balik Nama Kendaraan Bermotor; (3)

masyarakat

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

berpenghasilan tinggi. (d) Barang tersebut

(4) Pajak Air Permukaan; (4) Pajak Rokok.

dikonsumsi untuk menunjukkan status. (e)

Pajak daerah kabupaten/kota menurut

Apabila

Pada

oleh

pengeluaran

oleh

dikonsumsi

merusak

UU Nomor 28 tahun 2009 terdiri dari: (1)

kesehatan dan moral masyarakat, serta

Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak

mengganggu

masyarakat.(4)

Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu

Penerangan Jalan; (6) Pajak Mineral

pajak atas harta tak bergerak yang terdiri

Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak

atas tanah dan bangunan (property tax).

Parkir; (8) Pajak Air Tanah; (9) Pajak

Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak

Sarang Burung Walet; (10) Pajak Bumi

Pusat

hampir

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah

(11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Daerah baik Kabupaten atau Kota maupun

Bangunan.

namun

dapat

ketertiban

alokasi

dana

Pemerintah Provinsi. Sejak 1 Januari 2014,

Dalam melakukan pemungutan pajak

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

kepada masyarakat, pemerintah memilki

Perkotaan adalah Pajak Daerah, dan untuk

dasar hukum yaitu: (1) UUD 1945 pasal 23

Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan,

A yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain

Pertambangan

masih

yang bersifat memaksa untuk keperluan

termasuk Pajak Pusat. (5) Bea Materai,

Negara diatur dengan undang-undang. (2)

yaitu pajak yang dikenakan atas dokumen,

Undang-Undang perpajakan yang sudah

seperti surat perjanjian, akta notaris,

disempurnakan, terdiri dari: (a) UU Nomor

dan

Perhutanan


6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah

retribusi terdiri dari tiga jenis, yaitu jasa

terakhir dengan UU Nomor 28 tahun 2007

umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu”.

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan

Perpajakan. (b) UU Nomor 7 Tahun 1983

yang disediakan atau diberikan Pemerintah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Daerah untuk tujuan kepentingan dan

UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati

Penghasilan (PPh). (c) UU Nomor 8 Tahun

oleh orang pribadi atau Badan. Objek

1983

diubah

pendapatan yang termasuk dalam kategori

Nomor 42 Tahun 2009

retribusi jasa umum untuk Pemerintah

tentang Pajak Pertambahan Nilai barang

Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: (a)

dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang

Retribusi

Mewah. (d) UU Nomor 21 Tahun 1997

Retribusi


pahan/Kebersihan; (c) Retribusi Peng-

UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea

gantian Biaya Cetak Kartu TandaPenduduk

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

dan Akta Catatan Sipil; (d) Retribusi

(e)

1985

Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan


Mayat; (e) Retribusi Pelayanan Parkir di

UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak

Tepi Jalan Umum; (f) Retribusi Pelayanan

Bumi dan Bangunan. (f) UU Nomor 13

Pasar; (g) Retribusi Pengujian Kendaraan

Tahun 1985 tentang Bea Meterai. (g) UU

Bermotor; (h) Retribusi Pemeriksaan Alat

Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah

Pemadam

dirubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2009

Penggantian

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan

Menurut Undang-Undang Nomor 28

Kakus; (k) Retribusi Pengolahan Limbah

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Cair; (l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera

Retribusi Daerah, “yang dimaksud dengan

Ulang;

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut

Pendidikan; (n) Retribusi Pengendalian

Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai

Menara Telekomunikasi.

UU

sebagaimana

terakhir dengan

UU

Nomor

12

telah

Tahun

pembayaran atas jasa atau pemberian izin

Pelayanan

Kesehatan;

Pelayanan

Kebakaran; Biaya

(m)

Retribusi

Persam-

(i)

Cetak

Retribusi Peta;

Retribusi

Jasa

(b)

(j)

Pelayanan

Usaha

adalah

tertentu yang khusus disediakan dan/atau

pelayanan

yang

disediakan

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

Pemerintah

Daerah

dengan

kepentingan orang pribadi atau Badan”.

prinsip komersial. Jenis Retribusi Jasa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam Pasal 108, “objek

oleh

menganut

Usaha untuk Pemerintah Kabupaten/Kota antara

lain:

(a) Retribusi

Pemakaian


Kekayaan Daerah; (b) Retribusi Pasar

sentralisasi

Grosir dan/atau Pertokoan; (c) Retribusi

Tuntutan reformasi yang begitu deras

Tempat

Retribusi

dan ditambah dengan kegagalan yang

Terminal; (e) Retribusi Tempat Khusus

dihasilkan dari pendekatan sentralisasi

Parkir;

(dekonsentrasi) dengan mengedepankan

Pelelangan;

(f)

(d)

Retribusi

Tempat

Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

(g)

ekonomi

pembangunan

dan

politik.

sektoral

telah

Retribusi Rumah Potong Hewan; (h)

menyebabkan beralihnya harapan bahwa

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; (i)

penguatan

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

otonomi daerah

akan

(j) Retribusi Penyeberangan di Air; (k)

rangi

ketimpangan regional

Retribusi

melalui pemberdayaan daerah khususnya

Penjualan

Produksi

Usaha

Daerah.

pada

desentralisasi

berbagai

dapat

atau

mengu-

Kabupaten / Kota Retribusi

Perizinan

Tertentu

Konsekuensi

bagi

pemerintah

adalah pelayanan perizinan tertentu oleh

daerah Kabupaten Trenggalek adalah

Pemerintah Daerah kepada orang pribadi

kewenangan

sekaligus

atau Badan yang dimaksudkan untuk

tanggungjawaban

terlaksananya

pengaturan dan pengawasan atas kegiatan

bangunan

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber

menimbulkan manfaat bagi masyarakat

daya alam, barang, prasarana, sarana, atau

setempat.

fasilitas

pemerintah daerah harus cermat dalam

tertentu

kepentingan kelestarian Perizinan

guna

umum

melindungi

dan

menjaga

menentukan

lingkungan.Jenis

Retribusi

disamping

Tertentu

untuk

Pemerintah

di

daerah

Dari

sisi

yang

pemharus

pembiayaan,

urusan-urusan tetap

per-

prioritas,

melakukan

fungsi

pelayanan pokok masyarakat seperti

Kabupaten/Kota antara lain: (a) Retribusi

pendidikan,

Izin Mendirikan Bangunan; (b) Retribusi

transportasi, dll. Disamping itu pe-

Izin

Minuman

merintah daerah juga harus melakukan

Beralkohol; (c) Retribusi Izin Gangguan;

penentuan pilihan yang paling optimal

(d) Retribusi Izin Trayek; (e) Retribusi Izin

dalam melaksanakan urusan otonominya

Usaha Perikanan.

yaitu apakah akan dilaksanakan oleh

Tempat

Penjualan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun

kesehatan,

lingkungan,

sektor publik (pemda sendiri), atau

1999 Jo Undang-Undang Nomor 32

diserahkan

Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor

dilakukan kemitraan antara pemerintah

23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan

daerah dan swasta. Pentingnya kehadiran

Daerah

swasta mengindikasikan kebutuhan akan

merupakan

legalitas

de-

kepada

swasta,

atau


investasi

pada

potensial.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu

Strategi pembangunan harus dikem-

ditingkatkan penerimaannya sehingga

bangkan sedemikian rupa bertumpu pada

kemandirian

pemanfaatan dan pengembangan potensi

pembiayaan penyelenggaraan di Daerah

daerah. Hal ini penting karena akan

dapat terwujud.

berpengaruh

kegiatan

terhadap

Daerah

dalam

hal

kapasitas

Pada era otonomi daerah sekarang

penerimaan pemerintah daerah yang

ini, maka setiap daerah dipacu untuk bisa

bersumber dari kekuatan internal.

membiayai keperluan dan urusan rumah

Suatu

pembangunan

akan

tangga

daerahnya,

hal

ini

sebagai

berkelanjutan jika terjamin kontinuitas

konsekwensi dari adanya pelimpahan

pembiayaan dan penerimaan daerah.

wewenang dari Pemerintah Pusat kepada

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah

(PAD)

nyelenggarakan urusan

dan

pendapatan

masyarakat

Daerah

dalam

me-

rumah tangga

merupakan sasaran penting dari kegiatan

daerahnya. Dengan demikian meng-

pengembangan potensi ekonomi daerah.

haruskan setiap daerah bisa mengop-

Rencana sesuai

Pembangunan

daerahnya.

butuhan penganggaran secara agregat

Pada

dalam

memerlukan

timalkan pelaksanaan pembangunan di

ke-

baik

otonominya

Daerah

bentuk

anggaran

hakekatnya

pembangunan

rutin

dapat dilihat salah satunya dari defenisi

(recurrent

expenditures)

maupun

pembangunan sebagaimana dinyatakan

anggaran

pembangunan

(capital

oleh Sondang P. Siagian yaitu bahwa

expenditures).

Sumber

Penerimaan

pembangunan

biasanya

daerah dalam pelaksanaan desentralisasi

sebagai

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,

mewujudkan

tentang Pemerintahan Daerah pasal 157

perubahan secara terencanaditempuholeh

adalah: (1) Pendapatan Asli Daerah

suatu bangsa menuju modernitas dalam

(PAD).

rangka pembinaan bangsa. (Sondang

(2)

DanaPerimbangan.

PinjamanDaerah.

(4)

(3) Lain-

lainPendapatanDaerahyangsah. Dari

Pendapatan

Asli

rangkaian

didefenisikan usaha

untuk

pertumbuhan

dan

P.Siagian, 2000) Dengan demikian dari defenisi

Daerah

tersebut diatas sedikitnya ada 7 (tujuh)

(PAD) bahwa Pajak Daerah danRetribusi

ide pokok mengenai pembangunan yaitu

Daerah adalah merupakan komponen

antara

yang penting dalam rangka menunjang

merupakan

pembangunan Daerah, dengan demikian

pembangunan ini merupakan rangkaian

lain:

pertama, suatu

pembangunan

proses

artinya


kegiatan

yang

berlangsung

secara

berdasarkan

peraturan

perundang-

berkelanjutan dan terdiri dari tahap-

undangan yang berlaku. Pajak daerah

tahap, di satu pihak bersifat independent

dan retribusi daerah sebagai sumber

akan tetapi di pihak lain merupakan

pendapatan daerah menurut J. Kenneth

bagian dari sesuatu yang bersifat tanpa

Davey

akhir. Kedua, pembangunan merupakan

sebagai

upaya yang secara sadar ditetapkan

berkecukupan dan elastisitas yaitu suatu

sebagaisuatu untuk dilaksanakan.Ketiga,

sumber pendapatan yang besar dalam

pembangunan

secara

kaitannya dengan seluruh atau sebagian

terencana baik dalam arti jangka pendek,

biaya pelayanan yang akan dikeluarkan

jangka

jangka

dalam hubungan elastisitas mempunyai

panjang.Keempat, rencana pembangunan

dua dimensi yaitu: (a) pertumbuhan

mengandung makna pertumbuhan dan

potensi dan dasar pengenaan pajak itu

perkembangan.Kelima,

pembangnunan

sendiri. (b) kemudahan untuk memungut

mengarah pada modernitas yakni cara

per-tumbuhan pajak tersebut. Elastisitas

hidup yang baru dan lebih baik dari

ini

sebelumnya. Cara berpikir rasional dan

penting dan mudah dapat diukur dengan

sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel,

membandingkan

Keenam, modernitas yang ingin dicapai

selama bebera tahun dengan perubahan-

melalui berbagai kegiatan pembangunan

perubahan

perdefenisian bersifat multidimensional.

penduduk atau GNP. (2) Pemerataan

Ketujuh, semua hal ditujukan untuk

merupakan

mengukuhkan

pemerintah haruslah dipikul oleh semua

dilaksanakan

menengah

dan

pondasi

dan

harus

memenuhi

berikut:

merupakan

(1)

sumber

hasil

dalam

persyaratan Persyaratan

pajak

penerimaan

indeks

beban

yang

harga,

pengeluaran

memantapkan keberadaan suatu bangsa

golongan dalam masyarakat

menjadi negara yang sejajar dengan

dengan

negara

masing-masing golongan dan merupakan

dan

bangsa

lain.

(Sondang

P.Siagian, 2000)

kekayaandankesanggupan

konsep keadilan sosial secara luas dan

Jadi dengan demikian di dalam menjalankan

sesuai

tugas

dan

pemerataan ini mempunyai tiga dimensi

fungsinya

: (a) pemerataan secara vertikal yaitu

pemerintah daerah memerlukan sumber-

hubungan dalam pembebanan pajak atas

sumber dana regional, oleh karena

tingkat pendapatan yang berbeda-beda;

itudiperlukan

pem-

(b) pemerataan secara horizontal yaitu

biayaan yang cukup besar supaya daerah

hubungan pembebanan pajak dengan

dapat mengurus rumah tangganya sendiri

sumber

sumber-sumber

pendapatan;

(c)

pemerataan


secara geografis yaitu pembebanan pajak

kebutuhan

harus adil antar penduduk di berbagai

menjalankan

daerah. (3) Kelayakan administratif yaitu

Pembangunan daerah tidak hanya terkait

sumber pendapatan berbeda-beda dalam

dengan sector ekonomi semata melainkan

jumlah, integritas dan keputusan yang

keberhasilannya juga terkait dengan factor

diperlukan dalam administrasinya, pajak

lainnya seperti social, politik, hukum,

juga berbeda-beda dalam waktu dan

budaya,

biaya

dalam

Pembangunan dilakukan secara bertahap

di-

sesuai dengan skala prioritas dan memiliki

yang

menetapkan

diperlukan dan

memungut

dan

kemampuan pembangunan;

birokrasi

untuk

dan

bandingkan hasilnya. (4) Kesepakatan

pengaruh

politis yaitu kemauan politis diperlukan

lainnya secara lebih cepat.

dalam mengenakan pajak, menetapkan

daerah (2)

lainnya;

menggerakkan

(3)

sector

Dengan demikian dikaitkan dengan

struktur tarif, memutuskan siapa yang

otonomi

harus membayar dan bagaimana pajak

penyelenggaraan pemerintahan daerah

tersebut ditetapkan, memungut pajak

dan pelaksanaan pembangunan daerah

secara fisik dan memaksakan sanksi

sekarang ini lebih diutamakan pada

terhadap

usaha-usaha

para

pelanggar.

(J.Kennet

Davey, 1998) Safi’I

Pendapatan dalam

mengemukakan pembangunan

daerah,

Nurman

bahwa daerah

pada

maka

untuk Asli

dalam

meningkatkan Daerah

(PAD),

(2015)

sehingga untuk membiayai urusan rumah

proses

tangganya

diperlukan

pendapatan

daerah

dasarnya

sumber-sumber terutama

pajak

bukanlah sekedar fenomena pembangunan

daerah dan retribusi daerah, dan dalam

ekonomi

kondisi

semata,

pembangunan

tidak

yang

demikian

tersebut

semata-mata ditunjukkan oleh prestasi

membawa paradigma yang baru dalam

pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh

pembangunan ekonomi daerah dengan

suatu daerah, namun yang lebih luas dari

timbulnya orientasi pembangunan daerah

itu pembangunan memiliki perspektif luas,

untuk pendapatan asli daerah.

terutama perubahan sosial. Paradigm

dalam

pelaksanaannya

pembangunan

pembangunan membawa dampak atau

daerah mengandalkan pembangunan yang

perubahan baik itu perubahan struktur

ada di daerah mencakup hal berikut

ekonomi, sosial, fisik, wilayah, pola

(Kuncoro,

2004):

(1)

Pembangunan

konsumsi, sumber alam, kebudayaan

dilakukan

dengan

mempertimbangkan

serta menghasilkan berbagai kemajuan

potensi

daerah

baru

Di

bersangkutan,

serta

di

setiap

bidang

baik

teknologi,


produksi,

manajemen

dan

informasi

Pemerintah

daerah

harus

yang kesemuannya untuk meningkatkan

kesinambungan

kualitas hidup manusia. (Abdul Hakim

daerah harus meningkatkan kapasitas

Garuda Nusantara, 1990)

aparatnya khususnya jika berhubungan

Dengan diberlakukannya otonomi daerah

Kabupaten/Kota

oleh

pusat

berusaha,

menjamin pemerintah

dengan kesinambungan usaha. (Syaukani HR.Afan Gaffar, 2002)

memberikan kesempatan yang besar bagi

Pelaksanaan

pemungutan

pajak

pemerintah daerah untuk memperbesar

daerah dan retribusi daerah di dalam

peranan

menunjang

dan

kemampuannya

dalam

pembangunan

daerah

di

pelaksanaan pembangunan daerah yaitu

Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa

dengan pengembangan potensi ekonomi

Timur

sebagaimana

melalui penggunaan sumber daya dan

diatas

telah

sektor-sektor strategis yang dimilikinya,

regulasi yang mempunyai fungsi pajak

sehingga penerapan pola pembangunan

sebagai

ekonomi

melaksanakan

daerah

sebagai

dasar

telah

diuraikan

melaksanakan

alat

untuk

fungsi

mengatur

kebijakan

atau

pemerintah

kewenangan daerah dalam mengelola

dalam bidang sosial dan bidang ekonomi

sumber daya yang ada harus menjadi

dan disamping itu mempunyai fungsi

landasan utama bagi daerah dalam

budgeter yang letaknya di sector public

bertindak.

dan

Kewenangan-kewenangan tersebut

dalam

upaya

daerah

pelaksanaan

di

sini

pajak

dan

retribusi

merupakan alat (suatu sumber) untuk memasukan

ke

kas

negara

yang

pembangunan ekonomi daerah dapat

digunakan untuk membiayai pengeluaran

berjalan secara optimal, maka terhadap

negara baik pengeluaran rutin maupun

pemerintah daerah tersebut diharapkan

pembangunan. Jadi dengan demikian

beberapa hal antara lain : (1) Fasilitas,

pajak daerah dan retribusi daerah sebagai

disamping

pendapatan

fungsi

lainnya,

fungsi

asli

daerah

yang

pemerintah daerah yang sangat esensial

dialokasikan daerah untuk membiayai

adalah

memfasilitas

segala

bentuk

pembangunan,

kegiatan di daerah terutama

bidang

demikian

sehingga

pemerintah

daerah

dengan harus

perekonomian. (2) Pemerintah daerah

mempunyai hak atas penerimaan pajak

harus kreatif, pemerintah daerah harus

dearah dan retribusi daerah.

berkaitan pula dengan inisiatif lokal dan

Jadi

dengan dan

retribusi

peranan

untuk berinisiatif diperlukan kreatifitas

pajak

penyelenggaraanpemerintah.

terhadap pembangunan daerah sangat

(3)

daerah

demikian

daerah


penting antara

lain

digunakan:untuk

mengambil

data-data

membangun sarana dan prasarana untuk

dokumen,

kepentingan masyarakat. Contohnya :

Bupati Trenggalek.

pembangunan rumah

sakit,

jalan,

laporan

dari

arsip-arsip,

pertanggungjawaban

pembangunan

puskesmas,

puskesmas

pembantu dll yang disesuaikan dengan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana Jangka Pendek, Menengah dan

Hasil dari penelitian dapat disajikan dalam

Panjang sesuai dengan visi dan misi

tabel berikut ini.

daerah masing-masing.

METODE PENELITIAN Penelitian deskriptif

ini

adalah

penelitian

kualitatif.Metode

kualitatif

adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang

Tabel 1. Realisasi Hasil Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2015. Realisasi Hasil Penerimaan Retribusi Daerah

Tahun Pajak Daerah

Jumlah

2013 10.930.561.912,95

25.757.640.217,26

36.688.202.130,21

2014 22.945.799.431,75

32.332.499.189,00

55.278.298.620,75

2015 24.294.430.023,00

25.330.219.892,00

49.624649.915,00

alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian

Sumber Data : Lap LPJ Bupati Trenggalek

kualitatif lebih menekankan makna dari

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa

pada generalisasi (Sugiono, 2009).

penerimaan Pajak Daerah dari tahun ke

Penelitian deskriptif

bermaksud

tahun

terjadi

peningkatan

secara

mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa,

signifikan, tetapi penerimaan Retribusi

kejadian

Daerah pada tahun 2015 terjadi penurunan

yang

terjadi

sekarang.Menurut

pada

Sudjana

saat (1989),

penelitian deskriptif mengambil masalah atau

memusatkan

masalah-masalah

perhatian aktual

kepada

sebagaiman

adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Sumber data dalam penelitian ini adalah Pejabat Dinas Pendapatan Daerah, Pejabat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah

(BPKAD)

Kabupaten

Trenggalek. Di samping itu, penulis juga

dibanding tahun sebelumnya.


Tabel 2. Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Daerah Kab.Trenggalek Tahun 2013 s/d 2015

Tabel 4 Target Dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2013 S/D 2015 Retribusi Daerah

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013

Target

Realisasi

Selisih

Pertumbuhan

Tahun

Target

Realisasi

Selisih

Pertumbuhan

85.423.386.9 77.799.518 7.623.86 - 91,08 % 62,00 .146,11 8.815,89

2013

27.291.550 25.757.640 1.533.90 .000,00 .217,26 9.782,74

- 94,38 %

2014

118.563.705. 132.951.06 14.387.36 + 112,13 % 606,00 9.331,87 3.725,87

2014

31.514.538 32.332.499 817.960. .919,00 .189,00 270,00

+ 102,60 %

2015

135.178.286. 155.254.33 20.076.04 + 114,85 % 143,00 4.898,82 8.755,82

2015

23.731.798 25.330.219 1.598.42 .577,00 .892,00 1.315,00

+ 106,7%


Kalau

diperhatikan

Sumber Data : Lap LPJ Bupati

hasil

yang

Trenggalek

digambarkan pada Tabel di atas terlihat

Dari tabel 4 terlihat bahwa pada tahun

bahwa hasil penerimaan Pendapatan

2013

Daerah

yang

terpenuhi, tapi pada tahun 2014 terjadi

ditetapkan tidak terpenuhi tetapi di tahun

peningkatan pendapatan retribusi daerah,

2014

yang

tahun 2015 meskipun terjadi penurunan

sangat signifikan, melampaui dari target

daripada tahun sebelumnya tetapi target

yang telah ditetapkan, demikian juga

yang

tahun 2015 mengalami peningkatan yang

disebabkan

signifikan.

Trenggalek telah melakukan penggalian

Tabel 3. Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kab.Trenggalek Tahun 2013 s/d 2015

sumber pendapatan baru dari sektor

tahun

2013

mengalami

target

peningkatan

Pajak Daerah Tahun

2013 2014 2015

Target

Realisasi

Selisih

9.183.000. 000,00 20.253.120 .000,00 21.820.700 .000,00

10.930.561. 912,95 22.945.799. 431,75 24.294.430. 023,00

1.747.561. 912,95 2.692.679. 431,75 2.473.730. 023,00

Pertumbuhan + 119,03 %

yang

ditetapkan

retribusi

+ 111,34 %

Tabel 3 di atas dapat dianalisis bahwa terlihat peningkatan penerimaan yang segnifikan dari tahun ke tahun dari target

ditetapkan

daerah

tidak

terpenuhi,

Pemerintah

dengan

ini

Kabupaten

diterbitkan

beberapa perda tentang retribusi daerah. Tabel 5 Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 – 2015 Uraian Penerimaan

+ 113,30 %


yang telah ditetapkan.

target

Tahun Realisasi

Pendapa tan Asli Daerah

Dana Perimbangan

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

77.799.5 865.666.372.48 263.212.052.40 1.206.677. 18.146,1 8,00 4,00 943.038,11 1 4.891.328.831, 88 132.951. 940.434.481.0 1.498.350. 424.964.818.95 2014 369.380,87 069.331, 91,00 8,00 87 4.751.473.421 2013

2015

1.545.252.14 977.071.592.537, 412.926.219.904, 155.254.3 7.339,82 00 00 34.898,82



lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Dari Tabel 5 dapat disimpulkan bahwa kontribusi

Pendapatan

Asli

Daerah

terhadap anggaran Pendapatan Daerah adalah sebesar tahun 2013 ( 6,44 %), tahun 2014 (8,87 %), tahun 2015 (10,04 %). Dana perimbangan sebesar tahun 2013 ( 71,73 %), tahun 2014 (62,76 %), tahun 2015 (63,23 %).

Lain-Lain

Pendapatan Yang Sah adalah sebesar tahun

2013

(21,81%),

tahun

2014

(28,36%), tahun 2015 (26,72 %).

Realisasi Hasil Realisasi Pendapatan Penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD) &Retribusi Daerah 36.688.202.130,21

47,16

2014

132.951.069.331,87

55.278.298.620,75

41,58

2015

155.254.334.898,82

49.624.649.915,00

31,96


Tabel 6 tersebut di atas menggambarkan sejauhmana kontribusi pajak daerah dan terhadap

hasil

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2013 kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD adalah sebesar 47,16 %, tahun 2014 sebesar 41,58 %., dan tahun 2015 sebesar 31,96 %,

ini berarti

Retribusi Daerah terhadap Anggaran Pendapatan

Daerahdi

Kabupaten

Trenggalek.Dengandemikiandapatpuladi jadikan suatu tolok ukur untuk melihat sejauhmana peranan Pajak dan Retribusi Daerah

terhadap

Pembangunan

di

Daerah Kabupaten Trenggalek kurun

Tabel 7 Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Daerah Tahun

77.799.518.146,11

daerah

mengenai gambaran peranan Pajak dan

%

2013

retribusi

Pada tabel 7 di bawah ini dapat terlihat

waktu 2013-2015.

Tabel 6 Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun

sah.

50 % lebih

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagian besar diperoleh dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan

Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah

Realisasi Hasil Penerimaan Pajak &Retribusi Daerah

%

2013

1.206.677.943.038,11

36.688.202.130,21

3,04

2014

1.498.350.369.380,87

55.278.298.620,75

3,68

2015

1.545.252.147.339,82

3,21

49.624.649.915,00


Dari tabel 7 di atas terlihat bahwa kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Anggaran Pendapatan Daerah di Kabupaten Trenggalek masih sangat kecil rata-rata masih dibawah 10 %, iniberarti

kegiatan

penyelenggaraan

Pemerintah Daerah dan Pembangunan yang ada di Kabupaten Trenggalek + 90 % masih di dukung dari dana bantuan Propinsi

dan

Pusat

berupa

Dana

Perimbangan, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil Pajak sesuai


dengan

Undang-Undang

Tahun

2004,

33

bahwa Pajak Daerah dan Retribusi

Perimbangan

Daerah merupakan salah satu sumber

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pendapatan Daerah yang penting guna

Daerah,

membiayai penyelenggaraan Daerah dan

Daerah

Nomor

tentang

serta

lain-lain

Pendapatan

sah.

Peningkatan

yang

Pembangunan

Daerah

untuk

pembangunan di Kabupaten Trenggalek

memantapkan Otonomi Daerah yang

merupakan realisasi dari pengalokasian

luas, nyata dan bertanggung jawab, maka

dana yang berasal dari pemungutan

jelaslah

pajak daerah dan retribusi daerah.

Retribusi Daerah mempunyai peranan

Dengan

demikian

dapat

ditarik

dalam

bahwa

Pajak

Daerah

pelaksanaan

dan

Pembangunan

kesimpulan bahwa peran pajak daerah

Daerah, karena hasil penerimaan dari

dan retribusi daerah terhadap kegiatan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di

penyelenggaraan

Kabupaten

pembangunan

pemerintahan

daerah

di

dan

Kabupaten

Trenggalek

dipergunakan

untuk

seluruhnya membiayai

Trenggalek masih sangat rendah. Hal ini

penyelenggaraan daerah dan menunjang

menjadi

pelaksanaan

tantangan

bagi

Pemerintah

Pembangunan

Daerah.

Kabupaten Trenggalek untuk menggali

Namun demikian kontribusi pajak dan

potensi

retribusi

yang

ada

dalam

rangka

daerah

terhadap

Anggaran

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah masih sangat kecil

(PAD) terutama yang bersumber dari

yaitu masih di bawah + 10 % dari

pajak dan retribusi daerah sesuai dengan

realisasi Anggaran Pendapatan Daerah

semangat dan amanat Undang-undang

Kabupaten Trenggalek.

Nomor 23 tahun 2014 Perubahan atas

Guna untuk lebih meningkatkan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004,

penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi

tentang

serta

Daerah yang pada akhirnya mempunyai

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,

peranan yang sangat penting terhadap

tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Pembangunan Daerah

Daerah.

Trenggalek,

Pemerintahan

Daerah

maka

di Kabupaten dapat

diajukan

beberapa saran sebagai berikut: (1) Pemerintah

SIMPULAN

Daerah

Kabupaten

yang

Trenggalek perlu meningkatkan kembali

termaktub di dalam konsederan UU No.

sosialisasi Peraturan Daerah mengenai

28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

dan Retribusi Daerah yang menyatakan

melalui media massa dan elektronika

Sesuai

dengan

apa


dalam menjelaskan fungsi dan peran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap

pelaksanaan

Pembangunan

Daerah yang intinya akan meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan retribusi dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah

dan

Pemerintah

Retribusi Daerah

Daerah.

(2)

kabupaten

Trenggalek perlu melakukan kebijakan pajak ( Fiscal Policy) terhadap para investor

dengan

cara

memberikan

insentif / rangsangan berupa pembebasan pajak (Tax Holiday) atau pengurangan pajak yang nantinya diharapkan banyak investor asing yang akan menanamkan modalnya terutama di daerah kawasan wisata yang sangat besar potensinya dalam

menggali

pendapatan

daerah

melalui retribusi daerah yang setiap tahun pada hari libur dan hari-hari tertentu (seperti liburan Idul Firi, Natal dan Tahun Baru) antusias pengunjung sangat besar tentunya hal ini akan berdampak

dalam

peningkatan

pendapatan dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA Brotodiharjo, R Santoso. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Refika Aditama. Gomes, Stevanus J dan Victor Pattiasina.2011. Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di

Kabupaten Maluku Tenggara.Aset: Volume 13, Nomor 2, Halaman 175-183. Hakim, Abdul Garuda Nusantara. 1990. PembangunanBerkesinambungan. Jakarta: ANDAL. J.Kennet Davey. 1998. Pembiayaan Pemerintah Daerah.Jakarta: UI. Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, dan Peluang). Jakarta: Erlangga. Lembaran Negara Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. _______.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. _______.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Nurman. 2015. Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Rusmawardi, Muhammad. 2006. Pajak dan Retribusi Daerah dan Peranannya Terhadap Pembangunan Daerah (Studi Di Kab.Kotawaringin Barat Prov.Kalimantan Tengah).Semarang: Universitas Diponegoro Syaukani.HR, Afan Gaffar.2002.Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan.Jakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Sudjana, Nana. 1989. Penelitian dan Penilaian Pendidikan.Bandung: Sinar Baru. Sutedi, Adrian. 2011. Hukum Pajak. Jakarta: Sinar Grafika.


Widyaningsih, A. 2011. Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map.Bandung: Alfabeta.

PERANAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TRENGGALEK

Recommend Documents