OLEH : BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Disampaikan dalam rangka : Musrenbang RPJMD Kota Balikpapan Balikpapan , 15 September 2016
KERANGKA PAPARAN
1
PENDAHULUAN
2
DINAMIKA PEMBANGUNAN KALTIM DAN PERMASALAHAN
3
ARAHAN PEMBANGUNAN KOTA BALIKPAPAN
1
PENDAHULUAN
LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN DOKUMEN RPJMD 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah, yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.
2. - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan terpilih (H. M. Rizal Efendi dan H. Rahmad Mas’ud) Dilantik pada tanggal 30 Mei 2016. Sesuai PP No.8/2008 Paling lama 6 (enam) bulan setelah pelantikkan dokumen RPJMD Kota Balikpapan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah (30 November 2016).
3. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Walikota menugaskan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten/Kota melakukan Reviu terhadap Rancangan Akhir RPJMD
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD 1. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 yang telah dilaksanakan pada Tanggal 15 September 2016.
KONSULTASI RANCANGAN AKHIR RPJMD 1. Walikota mengkonsultasikan Rancangan Akhir RPJMD Kota Balikpapan kepada Gubernur Kalimantan Timur. 2. Konsultasi dilakukan setelah Walikota Balikpapan menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur Kalimantan Timur dengan melampirkan : a. Rancangan Akhir RPJMD b. Berita Acara Musrenbang RPJMD c. Hasil Pengendalian Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah 3. Konsultasi untuk memastikan pertimbangan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD Kota Balikpapan, Keselarasan dengan RPJPD dan RTRW Kota Balikpapan, RPJMD dan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, RPJMN serta RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota Sekitar Kota Balikpapan.
Penetapan RPJMD 1. Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kota Balikpapan kepada DPRD Kota Balikpapan untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (Lima) Bulan setelah dilantik. 2. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Satu), dengan lampiran Rancangan Akhir RPJMD Kota Balikpapan yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur Kalimantan Timur beserta: a. Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD Kota Balikpapan. b. Surat Gubernur Kalimantan Timur Perihal hasil Konsultasi Rancangan Akhir RPJMD Kota Balikpapan.
TAHAPAN KONSULTASI RANCANGAN DAN KLARIFIKASI PERDA RPJMD KABUPATEN/KOTA PASCA MUSRENBANG RPJMD KOTA BALIKPAPAN SURAT PERMOHONAN BUPATI/WALIKOTA KONSULTASI RANCANGAN AKHIR RPJMD KAB/KOTA
`
PELAKSANAAN KONSULTASI RANCANGAN AKHIR RPJMD KAB/KOTA (7 HARI KERJA SETELAH SURAT PERMOHONAN DITERIMA) SURAT GUBERNUR KEPADA BUPATI/WALIKOTA HASIL KONSULTASI BERUPA SARAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR RPJMD (10 HARI KERJA SETELAH PELAKSANAAN KONSULTASI )
BUPATI/WALIKOTA MENYEMPURNAKAN RANCANGAN AKHIR SESUAI HASIL KONSULTASI BUPATI/WALIKOTA MENYAMPAIKAN RANCANGAN PERDA RPJMD KEPADA DPRD (PALING LAMA 5 BULAN SETELAH BUPATI/WALIKOTA DILANTIK) PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD (PALING LAMA 6 BULAN SETELAH BUPATI/WALIKOTA DILANTIK) PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD KABUPATEN/KOTA DISAMPAIKAN KEPADA GUBERNUR (PALING LAMA 7 HARI SETELAH PERDA DITETAPKAN)
GUBERNUR MELAKUKAN KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH (UNTUK MEMASTIKAN HASIL KONSULTASI TELAH DITINDAKLANJUTI) GUBERNUR MENYAMPAIKAN HASIL KLARIFIKASI PERDA RPJMD KAB/KOTA (PALING LAMA 60 HARI SEJAK PERDA DITERIMA)
2
DINAMIKA PEMBANGUNAN KALTIM DAN PERMASALAHAN
CAPAIAN DAN TARGET INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KALTIM TAHUN 2016
IPM Mencapai
74,17 Target RPJMD 77,14
Tingkat Pertumbuhan Kemiskinan Ekonomi
6,11%
Kontraksi
1,15%
Target RPJMD Target RPJMD 5,75% 4,40%
Tingkat Inflasi
Tingkat Pengangguran
Indeks Kualitas Lingkungan
4,89%
8,86%
78,29
Target RPJMD 6,30%
Target RPJMD 7,00%
Target RPJMD 79,24
POTENSI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN TIMUR Kaltim memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat
MINYAK
BATU BARA
Prod: 605,5 JUTA MMBTU Cad : 13,67 TCF
Prod: 35,2 juta barrel Cad: 523 juta barrel
Ekspor LNG dan Pmbangkit Listrik
Industri petrokimia hulu ke hilir
GAS
Potensi
Penggunaan Saat ini
Peluang
CPO
KARET
PADI
Prod: 234 juta ton Cad: 8.776 juta ton
Prod:9,05 juta ton Luas Tanam: 1,02 juta ha
Prod:62.1 58 ton Luas Tanam: 107 ribu ha
Prod: 462 ribu ton Luas Panen: 100,3 ribu ha
Diolah di dalam negeri; ekspor
Ekspor; Pmbangkit listrik
Ekspor dlm bentuk CPO diolah di Prov lain
Ekspor dlm bentuk crumb rubber, diolah neg lain
Pangan Lokal
Industri petrokimia hulu ke hilir
Gasifikasi batubara untuk industri kimia
Biodiesel , minyak goreng, produk turunan lainnya
Industri olahan karet dalam negeri
Swasembada Pangan
10
DINAMIKA STRUKTUR EKONOMI KALTIM
Sektor Industri Pengolahan dgn Migas mulai menunjukkan trend penurunan Sektor Pertanian bergerak lambat dan cenderung stagnan Sektor Pertambangan dan Penggalian menunjukkan trend yang cukup fluktuatif, saat ini mendominasi Ekonomi Kaltim Dominasi sektor primer (MIGAS & PERTAMBANGAN) dalam struktur ekonomi daerah tidak berkorelasi positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengembangan sektor industri (manufaktur).
TAHAPAN RPJPD 2005 – 2025 PERDA NO. 15 TAHUN 2008 VISI RPJPD KALTIM 2025 "TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN"
RPJMD KE-1 (2005 – 2008) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengembangan ekonomi infrastruktur dasar pemerintahan provinsi dan kab/kota berjalan dengan lebih efektif & efisien Pengutamaan hukum Penataan ruang menjadi dasar kebijakan pembangunan kelestarian alam & lingkungan
RPJMD KE-2 (2009 – 2013) Pemantapan perubahan struktur secara sosial ekonomi pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri mulai berjalan pengembangan perekonomian mengarah pada perbaikan struktur antara produk hulu-hilir.
RPJMD KE-3 (2014 – 2018) Kualitas SDM semakin meningkat Ketergantungan ekonomi pada SDA terbarukan semakin berkembang, struktur ekonomi semakin mantap. Prasarana dan sarana dasar pembangunan telah mencapai wilayah pedalaman Pemerintahan berjalan makin efisien,efektif dan transparan. Penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah Kualitas lingkungan secara global semakin terkendali & terus meningkat
RPJMD KE-4 (2019 – 2025) Peningkatan kualitas sumber daya manusia Pemantapan struktur ekonomi peningkatan pelayanan dasar efisiensi dan efektivitas,pemerintahan yang berbasis penegakan hukum Perencanaan tata ruang wilayah berbasis ekonomi & ekologi.
12
POSISI RPJMD 2013 – 2018 MENUJU VISI KALTIM 2030 “Periode Peletakan Dasar Transformasi Sosial Ekonomi Menuju Ke Arah Ekonomi Berbasis SDA Yang Terbaharukan” PERIODE INISIASI
PERIODE PENGEMBANGAN KAPASITAS
PERIODE PENINGKATA N NILAI TAMBAH
PERIODE PENGEMBANGAN INDUSTRI
RPJMD Kaltim 2013-2018 berada pada dua tahapan transformasi ekonomi yaitu periode pengembangan kapasitas dan periode peningkatan nilai tambah
2030
2018
2015
2013 2009
2020 Pert. Ekonomi : 8-10%
Pengangguran : 4-6% Pert. Ekonomi : 5,20% Pengangguran : 5,11%
Pert. Ekonomi : 1,59%
PERIODE PENGEMBANGAN EKONOMI - INOVASI
Kemiskinan : 5%
Pert. Ekonomi : 2,28%
Pengangguran :8,9%
Emisi Karbon : 1250 *
Pengangguran : 11,22%
Kemiskinan : 6,06%
Inflasi : 5,50 %
Kemiskinan : 7,73%
Emisi Karbon : 1584*
Inflasi : 4,31%
Inflasi : 9,65 %
Kemiskinan : 3-4% Emisi Karbon : 1000*
Inflasi : 5,00 %
Ket : *tonCO2eq/juta$US PDRB
TRANSFORMASI EKONOMI Untuk mencapai ekonomi hijau yang berkeadilan dan berkelanjutan, diperlukan transformasi ekonomi ke arah industrialisasi berbasis sumber daya alam terbarukan •
MELAMBAT
1 •
• •
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur secara historis lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan historis dan wilayah lain.
2
Perekonomian Kalimantan sangat tergantung pada SDA Bergantung pada komoditas yang tidak terbarukan (hampir 60%) – Batubara, minyak bumi, gas, dll Dalam beberapa tahun terakhir, harga nya dalam trend yg menurun
TERJEBAK
Melalui pemanfaatan sumber daya yang ada, dilakukan industrialisasi melalui
HILIRISASI
%
4
TRANSFORMASI
5
3
BERKELANJUTAN •
Dibutuhkan transformasi ekonomi melalui industrliasasi dengan pendekatan cluster industri
Didukung oleh ketersediaan:
INRASTRUKTU R Sebagai upaya dalam menghadapi tantangan pemenuhan
PANGAN
Industrialisasi meningkatkan daya saing sehingga dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
ENERGI mendukung ketersediaan listrik, sekaligus berdampak 14 langsung ke industrialisasi
HILIRISASI KOMODITAS PRIMER MENUJU KALTIM 2030
KONDISI SAAT INI 47,98%
18,45%
INDUSTRI PENGOLAHAN Migas Non Migas
PERTAMBANGAN 7,96%
KE DEPAN
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN Migas Non Migas 1
PERTANIAN ENERGI Batubara Perkebunan Minyak Bumi GasKehutanan 1 Air Perikanan
BAHAN BAKU Bijih Besi Bauksit
PERTANIAN
22
INFRASTRUKTUR1 PERTAMBANGAN 1
ENERGI
INDUSTRI
Batubara,
SAAT INI 2
EKSPOR EKSPOR BAHAN MENTAH
Struktur ekonomi tidak seimbang antara sektor pertambangan dengan sektor lainnya.
INDUSTRI
Minyak Bumi Gas, Air
BAHAN BAKU Bijih Besi Bauksit
BAR JADI
ALUMIN
3 EKSPOR PRODUK OLAHAN
Strategi : Pengembangan industri turunan dari sektor perkebunan, tanaman pangan, perikanan, dan pertambangan sebagai arah transformasi ekonomi yang mengedepankan aspek sosial dan lingkungan. 15
ISU STRATEGIS & PERMASALAHAN UTAMA PROV. KALTIM • Dominasi Sektor Migas dan Batubara Perlunya mengendalikan eksploitasi dan mengoptimalkan nilai tambah hasil produksi & investasi migas dengan dukungan penataan ruang;
• Diversifikasi Sumber Penggerak Perekonomian sektor migas dan batubara menjadi pertanian, perikanan, dan lainlain beserta produk turunan hasil industri pengolahan; • Kesenjangan Pembangunan Antar-Wilayah Perlunya pengurangan kesenjangan wilayah timur (pesisir) – barat (pedalaman dan perbatasan) agar terjadi pemerataan pelayanan sosial ekonomi bagi seluruh penduduk baik dikawasan perkotaan & perdesaan;
• Menurunnya Kualitas Lingkungan Perlunya penetapan pola ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih memperhatikan kelestarian lingkungan hidup 16
Pendapatan 2014, 2015, Target 2016 Kota Balikpapan REALISASI TAHUN 2015
TAHUN 2016 (MURNI)
2,243,422,215,087.00
2,529,001,945,784.00
2,542,120,647,000.00
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH
638,630,681,123.00
539,892,356,090.00
555,915,503,000.00
I. Pajak Daerah
496,803,855,927.00
853,408,000,000.00
382,567,098,263.00
URAIAN
PENDAPATAN
REALISASI TAHUN 2014
II. Retribusi Daerah
59,547,489,715.00
54,013,679,440.00
58,983,859,440.00
III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan
22,000,000,000.00
28,550,000,000,00
23,500,000,000.00
IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
60,279,335,481.00
103,910,676,650,00
90,864,545,297.00
Pendapatan Tahun 2014, Tahun 2015, Target 2016 Kota Balikpapan (2) URAIAN
REALISASI TAHUN 2014
REALISASI TAHUN 2015
TAHUN 2016 (MURNI)
PENDAPATAN
2,243,422,215,087.00
2,529,001,945,784.00
2,542,120,647,000.00
B. DANA PERIMBANGAN
1,176,771,223,989.00
1,430,910,142,069.00
1,505,356,083,000.00
428,020,309,975.00
558,199,447,625.00
C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
480,849,061,000.00
BELANJA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014,TAHUN 2015 & TAHUN 2016
No
Uraian
1.
Belanja Tidak Langsung
2.
Belanja Langsung
Total
Tahun 2014
856,145,159,290.00 2,315,582,369,182.00
Tahun 2015
1,076,296,551,785,80
Tahun 2016
96,529,968,282.00
2,355,341,398,129,00 2,115,805,151,718.00
3,171,727,528,472.00 3,431,637,949,914,80 3,112,335,120,000.00
Struktur Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014, Tahun 2015 & Tahun 2016 URAIAN 1.
Pendapatan
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.2 DANA PERIMBANGAN 1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
2. Belanja 2.1. Belanja tidak langsung 2.2. Belanja Langsung Surplus / Defisit
REALISASI TAHUN 2014
REALISASI TAHUN 2015
TAHUN 2016 (MURNI)
2,243,422,215,087.00
2,529,001,945,784.00
2,542,120,647,000.00
539,892,356,090.00
555,915,503,000.00
1,176,771,223,989.00
1,430,910,142,069.00
1,505,356,083,000.00
428,020,309,975.00
558,199,447,625.00
3,171,727,528,472.00
3,431,637,949,914,80
3,112,335,120,000.00
2,315,582,369,182.00
2,355,341,398,129,00
2,115,805,151,718.00
638,630,681,123.00
4,569,690,603,960.08 (928,305,313,385.00)
5,395,106,671,467.50 (902,636,004,130.00)
480,849,061,000.00
4,074,864,154,042.03 (570,214,473,000.00)
Struktur Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan TImur Tahun 2016 Dalam Milyar Rupiah URAIAN 1. Pendapatan
SETELAH PENYESUAIAN TAHUN 2016*
TARGET TAHUN 2016 10.296,92
9.303,91
5.089,51
5.089,51
4.012,26
4.012,26
13,00
13,00
289,25
289,25
775,01
775,01
5.186,85
4.193,83
4.095,36
3.102,34
1.2.2 Dana Alokasi Umum
80,40
80,40
1.2.3 Dana Alokasi Khusus
1.011,08
1.011,08
1.3 Lain-lain Pendapatan yg Sah
20,57
20,57
1.3.1 Pendapatan Hibah
15,57
15,57
5,00
5,00
1.1. Pendapatan Asli Daerah 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah
1.1.2 Retribusi Daerah 1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg dipisahkan
1.1.4 Lain-lain PAD Yg Sah 1.2 Dana Perimbangan 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
1.3.2 Dana Insentif Daerah
Struktur Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Dalam Milyar Rupiah URAIAN
SETELAH PENYESUAIAN TAHUN 2016*
TARGET TAHUN 2016
1. Pendapatan
10.296,92
9.303,91
2. Belanja
11.096,92 5.809,88
9.335,47 5.284,54
1.052,78
1.052,78
-
-
1.171,12
1.006,77
5,95
3,87
2.098,38
2.098,38
1.461,64
1.109,74
20,00
-
5.287,04
4.050,92
407,62
380,13
2.2.2 Belanja barang dan Jasa
2.188,64
1.683,76
2.2.3 Belanja Modal
2.690,78
1.987,08
(800,00
(136,01)
2.1. Belanja tidak langsung 2.1.1 Belanja Pegawai 2.1.2 Belanja Subsidi 2.1.3 Belanja Hibah
2.1.4 Belanja Sosial 2.1.5 Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten/Kota 2.1.6 Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota 2.1.7 Belanja Tak Terduga 2.2. Belanja Langsung 2.2.1 Belanja Pegawai
Surplus / Defisit
3
ARAHAN PEMBANGUNAN KOTA BALIKPAPAN
VISI DAN MISI KALTIM RPJMD 2013 -2018 (PERDA NO. 7 TAHUN 2014)
VISI MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN
FOKUS
MISI
1. SUMBER DAYA MANUSIA
Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi
2. DAYA SAING EKONOMI
Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan
3.INFRASTRUKTUR
Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Rakyat Secara Merata
4. TATA KELOLA PEMERINTAHAN
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik
5. LINGKUNGAN HIDUP
Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berprespektif Perubahan Iklim
ARSITEKTUR KINERJA RPJMD KALTIM TAHUN 2013-2018
VISI KALTIM 2018 Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi yang Ramah Lingkungan
Misi 1
Misi 2
Misi 3
KUALITAS SDM
DAYA SAING EKONOMI
INFRASTRUKTUR
1 TUJUAN & 5 SASARAN
2 TUJUAN & 8 SASARAN
1 TUJUAN & 1 SASARAN
Misi 4 TATA KELOLA PEMERINTAHAN
1 TUJUAN & 3 SASARAN
119 PROGRAM PRIORITAS dengan 134 INDIKATOR OUTCOME PEMBANGUNAN
Misi 5 LINGKUNGAN HIDUP
1 TUJUAN & 2 SASARAN
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL – DAERAH Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 260 Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL Sasaran Pemb. Nasional
RPJPN
RPJMN
RKP
PROVINSI Sasaran Pemb. Provinsi
Sasaran Pemb. Kab./Kota
RPJPD
RPJMD
RKPD
KAB/KOTA RPJPD
RPJMD
RKPD
MENGINTEGRASIKAN NAWACITA (RPJMN) KE DALAM RPJMD
RPJPN
RPJMN III 2015-2019
RKP
VISI & MISI SASARAN NAWA CITA 9 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJPD
RPJMD
RKPD
Renstra SKPD
Renja SKPD
Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Timur
Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi • Kawasan Industri Kariangau – Buluminung di Kawasan Teluk Balikpapan Kawasan Industri Kariangau memiliki posisi yang sangat strategis karena telah terintegrasi dengan terminal pelabuhan peti kemas (sebagai jalur angkut laut) dan Freeway (sebagai jalur angkut darat). Dengan letak posisi geostrategis pada ALKI II, Kawasan Industri Kariangau memiliki konektivitas untuk melayani kegiatan industri di wilayah tengah dan timur Indonesia. Pada tahun 2030, Kawasan Industri Kariangau diprediksikan akan menjadi kawasan pusat aneka industri terkemuka di wilayah Indonesia bagian timur.
Jenis Pusat Kegiatan, Lokasi dan Prioritas Penataan Sistem Perkotaan Provinsi Kalimantan Timur Pusat Kegiatan
1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
Lokasi Kabupaten/Kota
1. Kota Balikpapan 2. Kota Samarinda 3. Kota Bontang 4. Kab. Kutai Kartanegara (Tenggarong)
Prioritas
Pengembangan Prasarana Utama Perhubungan dan Perekonomian antarkota Pengembangan Jalur Perhubungan Utama PKN (Trans Kalimantan)
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Balikpapan Dalam RPJMD Prov. Kaltim 2013-2018 & Perda No.1 Tahun 2016 Tentang RTRWP Prov. Kaltim Sesuai dengan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan menjadi kawasan andalan, kawasan strategis nasional berupa Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu dan Kawasan Strategis Provinsi. Dengan mengacu rancangan RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2013-2018 dan RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2016-2036, pengembangan wilayah Kota Balikpapan diarahkan menjadi: • Kawasan Lindung Provinsi: Hutan Lindung dan Hutan Pendidikan Sungai Wain dan Km 23; • Kawasan Perlindungan (Sempadan Pantai) • Kawasan Budidaya Pertanian Tanaman Pangan; • Kawasan Perkebunan • Kawasan Peternakan, Budidaya Perikanan, Perikanan Tangkap, Pengolahan Ikan; • Kawasan Industri; • Kawasan Pertambangan: Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi; • Kawasan Pariwisata; • Kawasan Perkotaan; • Kawasan Perdesaan. 31
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Balikpapan RPJMD Kalimantan Timur 2013-2018 Pendorong Pertumbuhan (1)
1. Bangunan (16,79%)
Sektor Utama Penyerap Tenaga Kerja
Peningkatan Nilai Tambah
Komoditas Utama
Strategi
Kebijakan
(3)
(4)
(5)
(6)
(2)
1. Jasa (69,15%)
1.
Industri Pengolahan (45,19%)
Pengembangan Pepaya mini Rumput laut Industri Pengolahan (Hilirisasi) Hasil Karet Pertanian
Pengembangan agribisnis dan groindustry tanaman pangan Pengembangan agribisnis dan agribisnis kehutanan Pengembangan agribisnis dan agribisnis perkebunan Pengembangan agribisnis dan agribisnis peternakan Pengembangan minapolitan 32
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Balikpapan RPJMD Kalimantan Timur 2013-2018 Pendorong Pertumbuhan (1)
Sektor Utama Penyerap Tenaga Kerja (2)
Peningkatan Nilai Tambah
Komoditas Utama
Strategi
Kebijakan
(3)
(4)
(5)
(6)
2. Listrik, Gas 2. Industri 1. Bangunan dan Air Pengolaha (19,86%) Bersih n (15,`4%) (22,53%)
-
Pengembangan industri pengolahan
Perbaikan iklilm usaha dan investasi Pembangunan prasarana dan sarana pendukung Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah
33
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Balikpapan RPJMD Kalimantan Timur 2013-2018 Pendorong Pertumbuhan
Sektor Utama Penyerap Tenaga Kerja
(1)
(2)
3. Perdagangan, Hotel dan Restoran (12,92%)
3. Pertanian (8,32%)
Peningkatan Nilai Tambah
Komoditas Utama
Strategi
Kebijakan
(3)
(4)
(5)
(6)
3. Perdagangan, hotel dan restoran (16,60%)
4. Pengangkutan an dan Komunikasi (8,24%)
Wisata alam Wisata seni dan budaya Wisata kuliner Wisata Olahraga
Pengembangan pariwisata berdaya saing nasional dan internasional
Penataan dan pengembangan tempat wisata Penyelenggaraan kegiatan wisata: festival seni dan budaya, turnamen olah raga, wisata kuliner dan lainnya Peningkatan sumber daya manusia Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah 34
