Bimo Prasetio S.H.
ONE STOP LEGAL SOLUTION
www.easybiz.id
www.bplawyers.co.id
www.smartcolaw.com
RIWAYAT PEKERJAAN Januari 2015 - Sekarang
Direktur Utama Easybiz.id
Oktober 2012 - Sekarang -
Partner pada kantor SMART Legal Consulting BP Lawyers Counselors at Law
Desember 2005 - September 2010
Hanafiah Ponggawa & Partners Adnan Buyung Nasution & Partners Makarim & Taira S Law Firm
June 2004 –
Jurnalis pada PT Justika Siar Publika (www.hukumonline.com)
November 2005
Anak perusahaan Hukumonline.com
SURAT KUASA
A. Sebagai Penggugat Pembubuhan tanggal di materai yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
Surat Kuasa
B. Sebagai Tergugat/Termohon Jika terdapat kekurangan atau kesalahan dapat dijadikan dasar untuk mengajukan eksepsi;
Namun jika tidak dapat memperoleh copy sebelum sidang, dapat dilakukan pengecekkan pada saat sidang perdana saat Penggugat mengajukan Legal Standingnya ke Majelis Hakim; Perhatian kewenangan dan kapasitas Pemberi Kuasa. Jika Penggugat berbentuk Badan Hukum pihak yang berwenang mewakilinya diatur dalam AD; Jika menemukan kesalahan dalam surat kuasa lawan jangan langsung diutarakan secara lisan. Tuangkan hal tersebut secara tertulis dalam eksepsi bagi Tergugat dan dalam Replik bagi Penggugat;
Surat Kuasa
LEGALISASI SURAT KUASA DI KBRI
➜Dalam poin 68, Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006, legalisasi adalah: “Pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.”
LEGALISASI SURAT KUASA DI KBRI
➜Dalam poin 70, Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006, legalisasi adalah: “Bahwa dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.”
LEGALISASI SURAT KUASA DI KBRI
Termasuk dokumen seperti surat kuasa, perjanjian dan pernyataan yang diterbitkan dan ditandatangani di luar negeri dan akan dipergunakan dalam wilayah negara Republik Indonesia harus dilegalisir oleh perwakilan RI setempat.
LEGALISASI SURAT KUASA DI KBRI
Dua Putusan Pengadilan yang Mensyaratkan Hal Serupa
LEGALISASI SURAT KUASA DI KBRI
1. Putusan Mahkamah Agung R.I., tanggal 18 September 1986, Nomor: 3038 K/Pdt/1981:
“keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat.”
LEGALISASI SURAT KUASA DI KBRI
2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Nomor: 60/Pdt/G/2008/PTA.Sby
“untuk keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri ditambah lagi persyaratannya, yakni legalisasi pihak KBRI. Tidak menjadi soal apakah surat kuasa tersebut berbentuk di bawah tangan atau Otentik, mesti harus DILEGALISASI KBRI. Syarat ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum Pengadilan tentang kebenaran pembuatan surat kuasa di negara yang bersangkutan. Dengan adanya legalisasi tidak ada lagi keraguan atas pemberian kuasa kepada kuasa.” LEGALISASI SURAT KUASA DI KBRI
KOMPETENSI PENGADILAN Kompetensi pengadilan dalam pengajuan gugatan ditentukan oleh domisili Tergugat, sebagaimana dalam Pasal 118 HIR; Gugatan pada umumnya diajukan ke alamat atau domisili Tergugat yang terakhir (Actor sequitur forum rei) atau keberadaan objek gugatan apabila gugatan terkait benda tidak bergerak (Actor sequitur forum rei sitai ) Jika Tergugat lebih dari 1 maka diajukannya ke pengadilan yang meliputi domisili hukum salah satu Tergugat;
KOMPETENSI PENGADILAN
Bagaimana jika terdapat dua materi dalam satu gugatan, namun memiliki kompetensi absolut yang berbeda? Dasar gugatan adalah ganti rugi atas hak cipta, namun di sisi lain penggugat juga meminta pembatalan perjanjian kerjasama. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai materi gugatan yang dapat diajukan ke Pengadilan Niaga mengenai pelanggaran hak cipta bersifat limitatif, hanya terbatas pada hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 58 UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta. Persoalannya, dalam satu petitum gugatannya ternyata Penggugat meminta Pengadilan Niaga membatalkan perjanjian Perekaman Karya Suara (bukan lisensi sebagaimana disampaikan penggugat) yang telah ditanda tangani oleh Penguggat dan Tergugat. Padahal jelas-jelas, masalah pembatalan perjanjian adalah di luar kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa. Menurut pendapat majelis hakim, gugatan tentang pembatalan perjanjian merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.
KOMPETENSI PENGADILAN Apabila domisili Tergugat tidak diketahui alamatnya maka, gunakan klausul “yang diketahui terakhir kali beralamat di...” Sehingga gugatan tidak salah alamat. Apabila hubungan hukum antar para pihak didasarkan atas suatu perjanjian maka domisili hukum merujuk kepada domisili hukum yang telah disepakati para pihak dalam perjanjian tersebut. Bagaimana kalau tidak jelas? Jika dalam perjanjian para pihak menujuk BANI atau perselisihan diselesaikan melalui arbitrase, maka pengadilan negeri tidak berwenang menyelesaikan permasalahan tersebut. Bagaimana jika klausula nya salah?
Thanks!
[email protected] www.bplawyers.co.id
Puri Imperium Office Plaza Unit G-9 Jl. Kuningan Madya Kav 5-6 Kuningan, Jakarta 12980
T : (021) 2947 5691 F : (021) 2947 5698 HP : 0821 1234 1235
