Menuju Indonesia Bebas Asap Selasa, 25 Maret 2008

Sekretariat Negara Republik Indonesia

Menuju Indonesia Bebas Asap Selasa, 25 Maret 2008

Syamsul Maâ€™arif

Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS-PB).

(Bagian Pertama)

Negara Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kekayaan alam hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Hutan memberikan banyak manfaat dengan berbagai fungsinya, antara lain sebagai pemasok oksigen, paru-paru dunia, penyeimbang lingkungan di samping dapat menghasilkan devisa. Oleh karenanya hutan harus dikelola dengan baik dan profesional untuk kemakmuran seluruh rakyat. Jika tidak, yang terjadi adalah bencana dengan segala dampaknya. Salah satunya adalah bencana asap yang dapat menimbulkan kerugian cukup besar di bidang ekonomi, pencemaran dan kerusakan lingkungan, gangguan kehidupan masyarakat di dalam negeri maupun gangguan terhadap negara tetangga serta kerugian lainnya.

Pada tahun 1997/1998 terjadi kebakaran hutan di Indonesia yangÂ dipengaruhi oleh El Nino yang mengakibatkan sebagian wilayah Indonesia kekeringan dan kebakaran, yang berakhir dengan terbakarnya hutan secara luas. Kekeringan dapat meningkatkan kerentanan lingkungan terhadap api. Sebagian besar kebakaran hutan dan lahan berupa bencana asap disebabkan oleh ulah/kegiatan manusia (man-made disaster).

Dari dimensi waktu, bencana asap di Indonesia selalu terjadi setiap tahun pada bulan-bulan antara Juni hingga Oktober/November, karena masyarakat dengan sengaja membakar hutan untuk membuka lahan (lahan pertanian/perkebunan). Kebakaran juga dapat terjadi karena gesekan lahan gambut akibat suhu panas terlalu tinggi sehingga lahan terbakar dengan sendirinya. Khusus kebakaran yang terjadi di bawah permukaan/lahan gambut, banyak menghasilkan asap dan sulit diatasi karena pusat api tidak tampak dan berada jauh di dalam tanah gambut. Untuk memadamkan titik api (firespot), perlu dilakukan penyiraman dan penyuntikan air secara berulang-ulang.

Resiko Bencana Asap di Indonesia Berdasarkan data BPPT, bencana asap sebagian besar terjadi di daerah lahan dan hutan gambut di Sumatera bagian Timur dan Kalimantan yang didominasi oleh hamparan hutan rawa gambut. Luas hutan di wilayah Kalimantan tercatat +Â 399.560 km2 dan 58.530 km2 (14.6%) adalah hutan rawa gambut. Di wilayah Sumatera luas hutan tercatat +Â 233.235 km2 dan 54.991 km2 (23.6%) adalah hutan rawa gambut.Â Sedangkan daerah sasaran penanganan bencana asap di wilayah Kalimantan dan Sumatera adalah sebagaimana tersebut di bawah ini. http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id

DiHasilkan: 21 January, 2017, 04:49


http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



Bencana Asap 2006 Pada tahun 2006 kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang berdampak nasional, regional, bahkan internasional. Bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan kali ini dimulai dengan munculnya titik panas (hot spot) di Provinsi Jambi, Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur pada pertengahan Juni 2006 serta munculnya kabut asap. Kondisi ini didorong pula akibat kemarau panjang dan suhu udara tinggi (perubahan iklim yang sangat ekstrim), suhu tertinggi di Kalimantan mencapai 390 C dan di Sumatera 370 C. Sampai dengan bulan Oktober 2006 titik panas di wilayah Sumatera masih terdapat di beberapa lokasi (Sumatera Selatan, Jambi dan Lampung Utara). Sedangkan di Kalimantan, sampai dengan awal November 2006 asap masih tampak pekat dan titik api dijumpai di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Dari sumber data spatial Kementerian Lingkungan Hidup, jumlah hot spot yang terpantau di wilayah Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2006 tercatat sekitar 33.805 titik dengan rincian, di Sumatera 16.034 titik dan di Kalimantan 17.771 titik, dengan sebaran sebagaimana grafik di bawah ini.

Grafik sebaran titik panas di Pulau Sumatera


www.setneg.go.id



Grafik sebaran titik panas di Pulau Kalimantan


www.setneg.go.id



Dampak bencana asap di samping dirasakan oleh masyarakat di dalam negeri, juga dirasakan oleh negara tetangga, khususnya Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam. Kondisi terburuk bagi Singapura terjadi pada tanggal 7 Oktober 2006 yang pada saat itu indeks polusi udara di Singapura menembus batas berbahaya (nilai 100) sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan angka indeks polusi tertinggi mencapai 128. Bencana ini tampak rutin terjadi pada saat pertengahan musim kemarau. Pada saat itu masyarakat pertanian dan perkebunan menyiapkan lahan untuk musim tanam berikutnya atau persiapan penanaman tanaman perkebunan termasuk dunia usaha di bidang perkebunan dan kehutanan. Penyiapan lahan dengan cara membakar dianggap lebih mudah, tidak memerlukan biaya besar dan ada anggapan bahwa lahan yang dibakar akan menghasilkan pupuk organik. Kebiasaan ini tampak dominan dalam kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Sebelum masuknya industri pertanian dan perkebunan, tradisi membakar lahan untuk membuka kawasan baru (land clearing) selalu dilakukan secara bijaksana. Masyarakat tradisional melakukan pembakaran pada areal yang tidak terlalu luas. Pada saat ini, karena alasan perhitungan ekonomis untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, pembakaran lahan dilakukan secara besar-besaran dan tidak terkendali. Dampak negatif di berbagai bidang diuraikan sebagai berikut: Â

Di bidang kesehatan, berupa gangguan kesehatan bagi masyarakat baik yang bermukim di sekitar titik api maupun yang tinggal jauh dari sumber api. Dalam jangka pendek gangguan yang paling dirasakan adalah berupa peningkatan penderita ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas) khususnya pada anak-anak serta penderita asma. Dalam jangka panjang, menurut beberapa ahli kesehatan, bahwa polusi asap dapat menimbulkan ganguan perkembangan paru-paru pada anak-anak.

Di bidang transportasi, terjadi penundaan dan penutupan bandara antara lain di Pekanbaru, Jambi dan Palembang, Padang, Banjarmasin, Pontianak dan Palangkaraya. Pada minggu ketiga bulan Juni 2006, kondisi Pekanbaru semakin memburuk sehingga 13 penerbangan domestik dan internasional dari dan ke Pekanbaru tertunda, dibatalkan dan sebagian terpaksa mendarat darurat di bandara Polonia (Medan). Kepekatan kabut asap juga telah mengganggu lalu lintas baik darat maupun pelayaran (Selat dan Sungai).


www.setneg.go.id



Di bidang pendidikan, banyak sekolah yang diliburkan atau dikurangi jam belajarnya untuk menghidari meningkatnya serangan penyakit ISPA.

Di bidang sosial-ekonomi, aktivitas di luar rumah berkurang, menyebabkan menurunnya transaksi perdagangan serta terganggunya transportasi yang menyebabkan kurang lancarnya pasokan logistik ke daerah pedalaman serta menurunnya kegiatan pariwisata.

Di bidang hubungan internasional, terjadi protes dari negara tetangga, bahkan Singapura membawa masalah asap ini ke Sidang PBB.

Di bidang lingkungan, kebakaran telah menyebabkan kerusakan flora dan fauna dan luas lahan yang terbakar kurang-lebih 68.877 ha.

(Bagian Kedua)

Akar Permasalahan Dari berbagai hasil penelitian/kajian, diidentifikasi akar permasalahan kebakaran hutan dan lahan sebagamana tersebut di bawah ini.

1.Â Sifat dan Kondisi Alam

Pola cuaca yang semakin sulit diprediksi dan kecenderungan terjadinya musim kering yang ekstrim dan panjang sebagai akibat dari perubahan cuaca global.

Sebagian besar kondisi hutan tropis Indonesia saat ini telah mengalami degradasi struktur dan komposisi jenis, sehingga lebih rentan terhadap kebakaran.


www.setneg.go.id



Adanya lahan gambut yang cukup luas serta terdapatnya kandungan batubara di lahan hutan yang mengakibatkan semakin sulitnya dilakukan pemadaman apabila terjadi kebakaran di kawasan tersebut.

Sebagian besar kejadian kebakaran hutan di Indonesia berada di lokasi yang aksesibilitasnya rendah sehingga merupakan salah satu faktor penyebab sulitnya upaya penanganan pemadaman.

2.Â Perilaku Masyarakat/Pengusaha

Penyiapan lahan dengan cara membakar telah lama dilakukan oleh masyarakat, karena merupakan cara yang paling murah, cepat dan mudah dilakukan, serta dinilai dapat meningkatkan kesuburan tanah (pupuk organik).

Komitmen masyarakat dan pengusaha yang rendah terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan.

Ketergantungan masyarakat terhadap lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup masih sangat tinggi, karena belum ada alternatif sumber mata pencaharian lain yang lebih baik.

3.Â Kelembagaan

Hingga saat ini belum ada satu lembaga (lead agency) yang ditunjuk menangani kebakaran hutan dan lahan dengan garis komando yang jelas serta memiliki program terencana dan terarah dari tingkat pusat sampai tingkat operasional di lapangan.


www.setneg.go.id



Kelembagaan yang ada saat ini masih bersifat forum koordinasi dan belum memiliki kemampuan operasional di lapangan.

Sumber daya (tenaga, peralatan dan dana) kurang memadai dan belum terorganisir dengan baik di tingkat pusat dan daerah.

Belum ada pedoman operasional/prosedur tetap dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dapat diimplementasikan di semua wilayah.

4.Â Pengawasan dan Penegakan Hukum

Peraturan perundangan di bidang kebakaran hutan dan lahan belum tersosialisasi secara luas sehingga sistem pengawasan oleh lembaga terkait dilakukan dengan menggunakan pola masing-masing.

Pemahaman dan kepedulian aparat dalam penegakan peraturan di bidang kebakaran hutan dan lahan masih lemah.

Belum adanya penerapan sanksi hukum yang menimbulkan efek sanksi jera terhadap pelaku pelanggaran kebakaran hutan dan lahan.

Masih adanya peraturan di bidang kebakaran hutan dan lahan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan terutama sejak diberlakukan otonomi daerah.

Kebijakan dan Strategi Penanganan Bencana Asap Penanganan bencana asap merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, swasta dan masyarakat dengan tanggung jawab utama ada pada http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



Pemerintah. Bencana asap harus segera ditangani/diselesaikan sekaligus untuk mencegah terulangnya kembali kejadian bencana di masa datang. Dengan kebijakan ini, terdapat 4 (empat) strategi yang diterapkan, yakni:

Mengintegrasikan upaya pemadaman titik api di darat dan dari udara secara simultan dan komplementer.

Mengintegrasikan seluruh kemampuan/unsur ke dalam satu kegiatan operasi penanganan terpadu.

Penanganan bencana asap tidak dapat lagi dilakukan dengan cara-cara konvensional, melainkan harus dilakukan dengan menggunakan teknologi yang mampu memadamkan titik api secara efektif, cepat dan tepat.

Penggunaan teknologi dan pengerahan sumber daya dilakukan oleh personil yang memiliki kompetensi tinggi.

Langkah-langkah penanganan yang mengacu pada kebijakan dan strategi sebagaimana tersebut di atas dimulai dengan Apel Siaga Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan LahanÂ pada tanggal 17 Juni 2006 di Palembang. Apel dihadiri oleh 10.000 peserta terdiri dari Menteri terkait, Panglima TNI, 8 Gubernur dari daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi Selatan, Bupati dan Walikota se-Sumatera Selatan, Perwakilan dari negara-negara tetangga, Manggala Agni (Departemen Kehutanan) dari 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan, Masyarakat Peduli Api (MPA) dari Provinsi Sumatera Selatan dan beberapa provinsi tetangga, TNI/POLRI, Polisi Kehutanan, Pramuka, Pelajar dan para pejabat dari Instansi terkait di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam apel tersebut Bapak Presiden memberikan 7 (tujuh) instruksi, yakni:

Kepada para pimpinan daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota beserta jajarannya) diminta untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan terhitung mulai tanggal 17 Juni 2006.

Melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat luas untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



Menekankan kepada pimpinan perusahaan untuk melakukan kegiatan yang benar, bertanggung jawab dan tidak menimbulkan kebakaran.

Melakukan antisipasi dan langkah-langkah cepat manakala terjadi kebakaran hutan.

Melakukan respon yang cepat dan tepat sehingga kebakaran tidak meluas ke daerah lain.

Menggunakan sarana yang ada dan teknologi yang tepat guna, di samping peralatan yang dimiliki serta tenaga manusia dengan melibatkan semua pihak termasuk TNI, POLRI, Pramuka, Lembaga Kepemudaan, termasuk LSM terutama yang peduli pada lingkungan.

Melakukan kerjasama diantara pihak Indonesia di samping kerjasama antara Indonesia dan pihak negara tetangga.

Langkah berikutnya, Sidang Kabinet tanggal 28 Agustus 2006 telah mengambil keputusan, menunjukÂ Aster Kasum TNI bertindak atas nama BAKORNAS PB untuk memimpin pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Pada keesokan harinya (29 Agustus 2006) dilaksanakan pemadaman di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kegiatan ini berlangsung selama 55 hari operasi, sejak 29 Agustus 2006 hingga 20 November 2006 yang dilakukanÂ melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Pos Komando (Posko Operasi) berlokasi di Padang (Lanud Padang), Pekanbaru (Lanud Pekanbaru), Jakarta (Lanud Halim Perdanakusuma), Banjarmasin (Lanud Syamsudin Noor) dan Pontianak. Hasil penanganan telahÂ dapat mengurangi jumlah titik api secara signifikan dan kondisi cuaca kembali normal. Namun pada awal Oktober 2006 terjadi anomali cuaca yang mengakibatkan peningkatan jumlah areal yang terbakar sehingga ketebalan asap meningkat secara drastis. Hal ini menjadi perhatian serius Bapak Presiden sehingga beliau menginstruksikan untuk segera mengatasinya.

Sebagai tindak lanjut keputusan Sidang Kabinet, tanggal 10 Oktober 2006 Menko Kesra/Ketua Harian BAKORNAS PB memimpin rapat koordinasi yang dihadiri oleh Menteri/pejabat terkait dan mengambil keputusan untuk melakukan pemadaman titik api secara cepat dan terpadu. Konsentrasi daerah pemadaman adalah Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Hal ini dimaksudkan untuk mengintensifkan pemadaman di darat yang dilakukan oleh Manggala Agni, TNI/POLRI, Masyarakat Desa Terlatih, Perusahaan http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



(Kehutanan/Perkebunan) dan Polisi Kehutanan. Â

Konsep Penanganan Bencana Asap Penanganan bencana asap di wilayah Sumatera dan Kalimantan dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari berbagai unsur dan Kalakhar BAKORNAS PB bertindak selaku penanggung jawab. Misi yang diemban adalah mengembalikan kondisi cuaca ke kondisi normal/semula.

Pada tahap awal ketika api dapat dipadamkan dengan cara-cara konvensional, penanganan dilakukan melalui pemadaman di darat. Apabila dengan cara demikian tidak memadai, langkah selanjutnya adalah dilakukanÂ pemadaman dari udara dengan TMC. Apabila dengan cara ini juga tidak mampu mengatasi, maka dilakukan pemadaman dengan cara yang lebih efektif yaitu water bombing (pemboman air dari udara).Â Ringkasnya, penanganan dilakukan secara simultan (serentak) dan komplementer (saling melengkapi) dengan mengintegrasikan unsur pemadaman di darat dan dari udara.

Pelaksanaan OperasiÂ Untuk melaksanakan operasi pemadaman, POSKO berlokasi di Lanud Palembang dan di Lanud Syamsudin Noor (Banjarmasin) dengan mengerahkan kekuatan personil. Untuk wilayah Sumatera personil yang dikerahkan sebanyak 708 orang dan untuk wilayah Kalimanan sebanyak 2.428 orang, terdiri dari berbagai unsur, antara lain:

Unsur Pemerintah: BAKORNAS PB, Mabes TNI/POLRI, BPPT, Pemerintah Daerah, Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kesehatan, Kesbang & Linmas, Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah, BMG, Kodam & jajarannya, POLDA & jajarannya, Lanud, Lanal, SAR (BASARNAS), crew pesawat TNI/POLRI, TNI (AD, TNI AL dan AU), crew PUMA SA-330, crew Helly POLDA, crew Hercules dan unsur lainnya.

Unsur Swasta: PERTAMINA (BUMN), crew helly PT Sumatera Bumi Andalas, crew helly BO-105 (PT Air Transport Services), crew EMERCOM (Rusia), Barisan Pemadam Kebakaran, dan unsur lainnya.

Unsur Masyarakat: ORARI-RAPI, PMI, Tim Serbu Api, Masyarakat Desa Terlatih, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan unsur lainnya. http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



Â Sedangkan pengerahan kekuatan pesawat meliputi 2 pesawat Be-200 dari Rusia, 10 heikopter BO 105 dari PT Air Transport Services, 2 helikopter PT Sari Bumi Andalas, 1 helikopter milik POLRI, 2 pesawat SA-330 PUMA, 2 pesawat Hercules C-130 dan 1 pesawat Huges 550 milik TNI-AU, 1 helikoper BASARNAS, 1 pesawat Ericson S-64, 1 pesawat CL 415 dan 1 pesawat IL 76. ÂÂ Pemadaman di darat Pemadaman di darat dilakukan dengan menyemprotkan langsung yang dilakukan oleh Barisan Pemadam Kebakaran dan menyuntikkan air (water pump) ke lokasi/daerah lahan gambut yang dilakukan oleh Manggala Agni, masyarakat desa terlatih, perusahaan kehutanan dan perkebunan, anggota Polisi Kehutanan dan TNI/POLRI. Daerah operasi pemadaman meliputi Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan BaratÂ sejak tanggal 29 Agustus s/d 7 November 2006 untuk wilayah Sumatera dan tanggal 1 September s/d 20 November 2006 untuk wilayah Kalimantan.

Pelaksanaan TMC

TMC dimaksudkan untuk memicu peningkatan hujan dan penipisan asap dengan dukungan pesawat Hercules C-130 milik TNI AU. Tenaga personil berasal dari BPPT (UPT Hujan Buatan) dan personil TNI-AU. Kegiatan ini dilakukan sejak tanggal 28 Oktober s/d 7 November 2006 untuk wilayah Sumatera dan tanggal 17 Oktober s/d 20 November 2006 untuk wilayah Kalimantan.

Base Ops TMC megambil lokasi di Halim Perdanakusuma Jakarta untuk wilayah Sumatera dan di Banjarmasin untuk wilayah Kalimantan. Daerah operasi meliputi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

Penyemaian awan (cloud seeding), berpangkalan di Lanud/Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta untuk wilayahÂ Sumatera Selatan (Palembang, Jambi dan Lampung) dan satu lagi berpangkalan di Lanud/Bandara Banjarmasin (Kalimantan Selatan) untuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Water bombing


www.setneg.go.id



Water bombing dilakukan dengan menggunakan helikopter BO-105 untuk memadamkan titik api skala kecil. Operasi BO-105 untuk wilayah Sumatera dilakukan sejak 23 Oktober s/d 11 Nopember 2006.Â

Water bombing juga dilakukan dengan menggunakan pesawat Be-200 dari Rusia yang khusus dirancang-bangun untuk mengatasi kebakaran hutan untuk titik api skala besar. Operasi pesawat Be-200 dilakukan oleh crew EMERCOM (Rusia) sejak tanggal 31 Oktober s/d 6 November 2006 untuk wilayah Sumatera dan tanggal 8 November s/d 10 Desember 2006 untuk wilayah Kalimantan.Â

Briefing dilakukan sebelum operasi pemboman yang diikuti oleh seluruh personil yang terlibat, yang dimaksudkan untuk menyamakan persepsi tentang daerah kegiatan, jumlah dan lokasi titik api, call sign pesawat, frekuensi radio, in and out-going pesawat baik helikopter BO-105 maupun Be-200 serta untuk merencanakan kegiatan harian.

Hasil kerja water bombing dicek/pantau setiap hari oleh petugas yang sama (petugas survey) untuk mengetahui indikator keberhasilan.

Dukungan Operasi

Operasi pemadaman didukung helikopter Super Puma SA-330 TNI-AU untuk survey dan stand-by SAR.

Pengamanan darat, laut dan udara oleh unsur TNI (AD/AL/AU) dan POLRI yang meliputi lokasi tempat pengambilan air (scooping area), lokasi titik api/kebakaran yang akan dipadamkan dan Base Ops.

Pendirian POSKO Pengendali Operasi untuk mengen-dalikan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (SATKORLAK/SATLAK PB) setempat yang didukung BAKORNAS PB. http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



DukunganÂ rumah sakit rujukan dengan dokter stand-by, mobil ambulans dan mobil pemadam kebakaran.

(Bagian Ketiga-Habis)

Hasil penangananÂ Secara umum disimpulkan bahwa setelah dilakukan operasi pemadaman di darat dan dari udara melalui TMC dan water bombing, jumlah titik api menurun secara signifikan di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya. Kondisi asap menurun serta jarak pandang semakin baik. Hal ini berarti pemadaman titik api skala besar dinilai berhasil. Sedangkan titik api yang masih ada adalah skala kecil. Di wilayah Kalimantan tidak lagi ada titik api. Titik panas (hotspot) yang ada di bawah permukaan tidak terdeteksi.

1. Pemadaman di daratÂ Â Pemadaman di darat telah berhasil memadamkan sekitar 16.553,5 ha lahan di Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Pemadaman tersebut melibatkan 1.560 personil Manggala Agni, 4.500 personil dari Maysarakat dan 1.500 personil dari unsur lainnya.

2. Hasil pemadaman dari udara (TMC dan water bombing)Â â€¢Â Wilayah Sumatera â€“ TMC telah menghasilkan hujan lokal di beberapa lokasi/Kabupaten sehingga transportasi darat, laut dan udara lancar karena tidak ada gangguan asap. Daerah turun hujan meliputi Kabupaten OKU, OKI, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Lahat, Palembang, Ogan Ilir, Lubuk Linggu, Prabumulih, Jambi, Pagar Alam dan Muara Enim. â€“ Water bombing berhasil menurunkan jumlah titik api secara signifikan, dari 1.376 titik apiÂ pada posisi tanggal 17 Oktober 2006 menjadi 4 titik api pada posisi tanggal 10 November 2006. Perubahan jumlah hot spot dapat berubah-ubah setiap saat, terutama pada siang hari. â€“ Kabut asap semakin berkurang dan jarak pandang (visibility) semakin baik. Posisi tanggal 16 Oktober pukul 07.00 WIB jarak pandang rata-rata adalah 300 meter untuk kota Palembang dan 100 meter untuk kota Jambi, sedangkan pada tanggal 9 November 2006 visibility di kota Palembang pukul 07.00 WIB rata-rata mencapai 6.000 meter dan Jambi 2000 meter, sehingga lalu lintas penerbangan kembali pulih/normal.

â€¢Â Wilayah Kalimantan â€“ TMCÂ telah menghasilkan hujan lokal di beberapa http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



lokasi/daerah. â€“ Jumlah hot spot yang diperoleh dari satelit NOAA mengindikasikan adanya pengurangan secara signifikan setelah pelaksanaan pemadaman di darat, penyemaian awan (cloud seeding) dan water bombing.Â â€“ Kabut asap semakin berkurang dan jarak pandang (visibility) semakin baik. Posisi tanggal 8 November 2006 jarak pandang di kota Palangkaraya pukul 07.00 WITA < 100 meter sedangkan pada tanggal 8 Desember 2006, visibility di kota Palangkaraya pukul 07.00 WITA rata-rata mencapai 7.000 meter (data BMG). â€“ Transportasi darat, laut dan udara berjalan normal kembali. Jadwal penerbangan di Bandara Tjilik Riwut (Palangkaraya) yang tidak beroperasi sejak tanggal 8 Oktober 2006, telah berjalan normal mulai tanggal 16 November 2006. â€“ Aktivitas masyarakat kembali normal yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pendatang dan tingkat hunian hotel dan semakin ramainya pedagang yang membuka kembali usaha mereka.

Langkah ke Depan Penanganan bencana asap di masa depan memerlukan upaya lebih mendasar, antara lain melalui: 1.Â Pencegahan dan mitigasi. Penanganan bencana asap di masa depan lebih dititikberatkan pada aspek pencegahan dan mitigasi, hal ini dinilai jauh lebih murah dibandingkan dengan penanggulangan setelah terjadi bencana, antara lain melalui: â€¢Â Sosialisasi peduli api agar masyarakat/pengusaha tidak melakukan pembakaran dalam membuka lahan (zero burning). â€¢Â Pembuatan peta rawan kebakaran hutan/lahan.

â€¢Â Pemantauan dan deteksi titik api untuk segera diambil tindakan dini.

â€¢Â Pengembangan sistem informasi peringatan dini kebakaran hutan dan lahan.

2.Â Penegakan hukum yang dilakukan melalui peningkatan penyidikan kepada perusahaan/pelaku perorangan yang melakukan pelanggaran/tindak pidana (termasuk didalamnya pencurian kayu di hutan negara, perdagangan kayu illegal, dll). 3.Â Penetapan kebijakan terpadu dan prosedur tetap penanganan bencana asap dengan pembagian tugas dan tanggung jawab sektoral (pusat dan daerah). 4.Â Revitalisasi sektor kehutanan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam maupun sekitar kawasan hutan. 5.Â Peningkatan kerja sama baik di dalam negeri maupunÂ internasional. 6.Â Pemanfaatan teknologi tepat-guna/mutakhir yang mampu http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



menanggulangi kebakaran hutan dan lahan secara tepat dan cepat. Cara-cara konvensional dinilai tidak efektif lagi mengingat titik panas di bawah permukaan tanah bisa mencapai kedalaman hingga 6 meter. 7.Â Dicarikan solusi untuk mengganti kebiasaan membuka lahan pertanian dengan cara bakar menjadi tanpa bakar, melalui program insentif kepada petani.

Kesimpulan

Untuk pertama kalinya Indonesia menerapkan konsep penanganan bencana asap dengan mengintegrasikan pemadaman di darat dan dari udara secara simultan (serentak) dan komplementer (saling melengkapi). Dalam kaitan ini, peran TNI tetap diperlukan dalam rangka tugas penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan (operasi militer non-perang).

Penanganan bencana asap tahun 2006 telah berhasil memadamkan jumlah titik api hingga 85% dalam waktu relatif singkat, selanjutnya kondisi normal, sehingga dapat mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan ke daerah-daerah lainnya.Â Â Â

Keberhasilan penanganan bencana asap tersebut dicapai dengan berbagai kendala (teknis maupun non-teknis). Keberhasilan yang dicapai bukanlah tujuan utama, melainkan langkah awal untuk membebaskan negeri ini dari asap. Oleh karena itu hutan yang merupakan aset berharga milik seluruh rakyat harus dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, generasi sekarang maupun generasi masa datang. Berbekal pengalaman pahit, kita cegah agar bangsa ini tidak terperosok ke dalam jurang untuk yang kesekian kalinya.

Saran Ke depan Tahun 2007/2008 perlu disiapkan sebuah Rencana Aksi Terpadu di tingkat nasional dan daerah yang mengakomodasikan program/kegiatan setiap Departemen/Instansi terkait dalam penanganan bencana asap mulai dari tahap pencegahan, pemadaman sampai dengan penanganan pascabencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.


www.setneg.go.id


Menuju Indonesia Bebas Asap Selasa, 25 Maret 2008

Recommend Documents