SELASA, 21 MARET 2006

Nomor : 003/PUU-IV/2006

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PANEL PEMERIKSAAN PENDAHULUAN PERKARA NO. 003/PUU-IV/2006 MENGENAI PENGUJIAN UU NO. 31 TAHUN 1999 Jo. UU. NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UUD 1945

SELASA, 21 MARET 2006

JAKARTA 2006

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PANEL PEMERIKSAAN PENDAHULUAN PERKARA NO. 003/PUU-IV/2006 MENGENAI PENGUJIAN UU NO. 31 TAHUN 1999 Jo. UU. NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UUD 1945 I.

KETERANGAN 1. 2. 3. 4.

Hari Tanggal Waktu Tempat

5. Acara

: Selasa : 21 Maret 2006 : 10.00 – 10.23 WIB : Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi RI Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat : Pemeriksaan Pendahuluan

6. Susunan Panel Persidangan : 1. Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. 2. Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S 3. SOEDARSONO, S.H. 7. Panitera Pengganti 8. Pemohon

(Ketua ) ( Anggota ) ( Anggota )

: Mahfud, S.H. : Ir. Daud Djatmiko.

1 Risalah Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 003/PUU-IV/2006 Mengenai Pengujian UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945, Selasa 21 Maret 2006

II. PIHAK YANG HADIR/BERBICARA DALAM PERSIDANGAN 1. Kuasa Hukum Pemohon a. Kasdir Simanjuntak, S.H. b. Yon Ricardo, S.H. c. Darwis Marpaung, S.H. d. Mulatua Situmorang, S.H. e. Binoto Nadapdap, S.H. f. Paustinus Siburian, S.H.

2 Risalah Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 003/PUU-IV/2006 Mengenai Pengujian UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945, Selasa 21 Maret 2006

III. JALANNYA SIDANG SIDANG DIBUKA PUKUL 10. 00 WIB

1.

KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. Sidang Panel dalam Perkara 003/PUU-IV/2006 dalam kaitan permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Undang-Undang Dasar dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 1 X Saudara Kuasa Hukum, para Pemohon, sebagaimana lazimnya, Saudara diminta untuk memperkenalkan diri dan menyebutkan identitasnya dihadapan Panelis.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON : YON RICHARDO, S.H. Terima kasih, saya Yon Richardo dari kantor James dan rekan.

3.

KUASA HUKUM PEMOHON : DARWIS MARPAUNG, S.H. Terima kasih Majelis, saya Darwis Marpaung dari kantor James dan rekan.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON :BINOTO NADAPDAP, S.H. Nama saya Binoto Nadapdap dari kantor Advokat James dan rekan.

5.

KUASA HUKUM PEMOHON :KASDIN SIMANJUNTAK, S.H. Saya Kasdin Simanjuntak dari kantor James dan rekan.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON :PAUSTINUS SIBURIAN, S.H. Saya Paustinus Siburian dari kantor James dan rekan. 3 Risalah Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 003/PUU-IV/2006 Mengenai Pengujian UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945, Selasa 21 Maret 2006

7.

KUASA HUKUM PEMOHON :MULATUA SITUMORANG, S.H. Saya Mulatua Situmorang dari kantor James dan rekan.

8.

KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. Saudara para Kuasa Pemohon, apakah surat kuasa Saudara machtiging Saudara, Saudara sudah ajukan di kepaniteraan?

9.

KUASA HUKUM PEMOHON : YON RICHARDO, S.H. Sudah, Pak Hakim.

10.

KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. Baiklah, para Kuasa Pemohon, diminta untuk mengajukan pokokpokok permohonannya dihadapan Panelis, silakan.

11.

KUASA HUKUM PEMOHON : YON RICHARDO, S.H. Terima kasih. Adapun yang menjadi pokok permohonan dalam pengajuan permohonan pengajuan uji materil ini adalah pengujian materil terhadap Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 3, Pasal 15, dan Penjelasan Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28 huruf d ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, yang kami mintakan dalam permohonan ini adalah pertama, menyatakan bahwa materi muatan dalam Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, Pasal 15 dan Penjelasan Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan terhadap Pasal 28 huruf d ayat (1) UUD 1945. Yang kedua, menyatakan materi muatan dalam Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, Pasal 15 dan Penjelasan Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan 4 Risalah Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 003/PUU-IV/2006 Mengenai Pengujian UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945, Selasa 21 Maret 2006

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. Itulah yang menjadi pokok permohonan kami dalam kesempatan ini. Terima kasih, Pak Hakim. 12.

KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. Selanjutnya dari Panelis sebagaimana acara yang berlaku, pertama-tama akan mengemukakan usulan perbaikan yang tidak mengikat, terpulang kepada para Kuasa Pemohon, ada usulan bahwa secara sistematika Saudara punya risalah permohonan, pertama: I. Berjudul pendahuluan, coba dibuka. II. Saya sebagai seorang anggota Panelis, angka 2 Romawi (II) itu diberikan judul Kewenangan Mahkamah Konstitusi. III. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, sudah dicatat? IV. Sudah benar ini alasan-alasan permohonan pengujian undang-undang, itulah usulan perbaikan dari saya, walaupun saya lihat Saudara sudah mengajukan perbaikan, tapi itu masih berlaku, kemudian Panelis Hakim Konstitusi saya persilakan mungkin ada perbaikan usulan lagi, Prof. Mukthie Fadjar, silakan.

13.

HAKIM : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S. Terima kasih, Ketua. Saudara Pemohon, memang Saudara telah mengajukan perbaikan permohonan dari yang semula diajukan, tetapi saran-saran dari Ketua Panel tadi perlu diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan persoalan kewenangan dan legal standing dari Pemohon yang belum disinggung dalam permohonan. Kemudian, dalam lampiran permohonan juga sudah dicantumkan beberapa alat bukti tertulis, di samping itu juga Pemohon akan mengajukan Saksi dan Ahli. Saksi yang akan diajukan ini adalah Pemohon sendiri, Ir. Daud Djamiko. Pemohon kan sekarang dalam tahanan ya? Jadi, dia adalah Pemohon prinsipal, barangkali dengan alatalat bukti seperti dakwaan dan sebagainya sudah cukup, jadi sudah diwakili karena mungkin beliau tidak bisa dihadirkan. Sedangkan mengenai Ahli yang akan diajukan, nanti dilengkapi dengan riwayat hidup singkat dari para calon Ahli diajukan ke Panitera dan nanti pada persidangan yang akan datang pada persidangan Pleno tentu akan didengar. 5 Risalah Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 003/PUU-IV/2006 Mengenai Pengujian UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945, Selasa 21 Maret 2006

Itu saja masukan-masukan dari saya, terima kasih. 14.

KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. Terima kasih, Hakim Konstitusi Prof. Mukthie Fadjar. Selanjutnya saya persilakan kepada Hakim Konstitusi Bapak Soedarsono, silakan Pak.

15.

HAKIM : SOEDARSONO, S.H. Terima kasih, Bapak Ketua. Saudara Kuasa Pemohon, pada permohonan Saudara sebelum diperbaiki, itu Petitum-nya atau apa yang diminta, atau apa yang dimohon itu agak berbeda dengan sesudah perbaikan. Sesudah perbaikan, artinya dalam perbaikan ini ada hal-hal yang dimohonkan, yaitu dalam provisi. Saya dari Panel hanya menasihatkan, bahwa di dalam acara khususnya mengenai pengujian undang-undang itu tidak dikenal provisi, tapi kendati pun begitu mohon ya boleh saja, tapi terpulang nanti Pleno, apakah mengabulkan atau tidak. Jadi, sekali lagi kiranya perlu diperhatikan Pasal 10 ayat (1) huruf a dari Undang-undang Mahkamah Konstitusi, kemudian Pasal 51 ayat (1), (2), (3) dari Undang-undang Mahkamah Konstitusi, ini sudah termuat, hanya apa tadi yang dikatakan Pak Ketua kronologisnya kurang tepat begitu. Terima kasih, Pak.

16.

KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. Saudara Kuasa Pemohon, sebagaimana dikemukakan tadi bahwasanya nasihat guna perbaikan lebih lanjut, itu tidak mengikat, terpulang bagi kuasa hukum, tetapi tidak ada salahnya kiranya diindahkan hal itu, ibarat Qur’an tua, dibaca tidak, dibuang sayang. Baiklah, pada kesempatan ini Panelis akan mengesahkan buktibukti yang telah Saudara masukkan yang tertulis. Bukti-bukti surat, pada catatan Panelis, terdapat 9 (sembilan) bukti tertulis, bukti surat yang Saudara ajukan. Coba ketuanya ini saya tanyakan, sudah ada ditangan Saudara, bukti P1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Daud Djatmiko, benar itu?

17.

KUASA HUKUM PEMOHON : YON RICHARDO, S.H. Benar, Pak Hakim.

6 Risalah Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 003/PUU-IV/2006 Mengenai Pengujian UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945, Selasa 21 Maret 2006

18.

KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. KETUK PALU 1X Bukti P2, Surat Dakwaan Registrasi Perkara, Nomor Perkara PDS 01/Kor.YKTTM/01/06 Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Ir. Daud Djatmiko, benar itu?

19.

KUASA HUKUM PEMOHON : YON RICHARDO, S.H. Benar, Pak Hakim.

20.

KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. KETUK PALU 1X Bukti P3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, benar itu?

21.

KUASA HUKUM PEMOHON : YON RICHARDO, S.H. Benar, Pak Hakim.

22.

KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. KETUK PALU 1X Bukti P4, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantaan Tindak Pidana korupsi, benar itu?

23.

KUASA HUKUM PEMOHON : YON RICHARDO, S.H. Benar, Pak Hakim.

7 Risalah Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 003/PUU-IV/2006 Mengenai Pengujian UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945, Selasa 21 Maret 2006

24.

KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. KETUK PALU 1X Bukti P5, Surat Panggilan Tersangka Nomor SPT 206/F/F21/05/2004 tanggal 11 Mei 2004 atas nama Ir. Daud Djatmiko, benar itu?

25.

KUASA HUKUM PEMOHON : YON RICHARDO, S.H. Benar, Pak Hakim.

26.

KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. KETUK PALU 1X Bukti P6, Surat Nomor B-208/F/F21/05/2004 tertanggal 11 Mei 2004, perihal bantuan pemanggilan tersangka atas nama Ir. Daud Djatmiko, benar itu?

27.

KUASA HUKUM PEMOHON : YON RICHARDO, S.H. Benar, Pak Hakim.

28.

KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. KETUK PALU 1X Bukti P7, Penetapan Nomor 288/Pen.PID/2005/PNJKT Jakarta Timur, tanggal 9 November 2005 perihal perpanjangan penahanan atas nama Ir. Daud Djatmiko, Saudara, benar itu?

29.

KUASA HUKUM PEMOHON : YON RICHARDO, S.H. Benar, Pak Hakim.

8 Risalah Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 003/PUU-IV/2006 Mengenai Pengujian UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945, Selasa 21 Maret 2006

30.

KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. KETUK PALU 1X Bukti P8, penetapan Nomor 422/PEN.PIG/2005 PN Jakarta Timur, tanggal 12 Desember 2005 atas nama Ir. Daud Djatmiko, benar Saudara?

31.

KUASA HUKUM PEMOHON : YON RICHARDO, S.H. Benar, Pak hakim.

32.

KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. KETUK PALU 1X Bukti P9, Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim, tertanggal 3 Februari 2005 atas nama Ir. Daud Djatmiko, benar itu?

33.

KUASA HUKUM PEMOHON : YON RICHARDO, S.H. Benar, Pak Hakim

34.

KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. KETUK PALU 2X Dengan ini bukti-bukti surat yang masuk, mulai dari bukti surat bertanda P1 sampai dengan P9, dinyatakan disahkan oleh Panelis. Saudara para Kuasa Pemohon, apakah dikandung maksud untuk menambah lagi bukti-bukti surat?

35.

KUASA HUKUM PEMOHON : YON RICHARDO, S.H. Kalau diberikan kesempatan Pak Hakim, kami selaku Pemohon masih menambah bukti-bukti. 9 Risalah Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 003/PUU-IV/2006 Mengenai Pengujian UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945, Selasa 21 Maret 2006

36.

KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. Alat bukti lain?

37.

KUASA HUKUM PEMOHON : YON RICHARDO, S.H. Ya, Pak Hakim.

38.

KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. Baik. Apakah masih ada yang ingin disampaikan ke hadapan Panelis?

39.

KUASA HUKUM PEMOHON : YON RICHARDO, S.H. Pak Hakim, kami ingin menanyakan, seberapa jauh perubahan dapat dilakukan terhadap permohonan? Itu yang pertama. Yang kedua, berapa lama tenggang waktu yang diberikan kepada kami untuk melakukan perbaikan untuk menampung saran-saran yang Bapak kemukakan tadi?

40.

KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. Saudara, Saudara diberi waktu paling lambat 14 hari, kiranya itu menjadi perhatian dari Saudara. Tatkala melampaui batas waktu 14 hari, Saudara dinyatakan melakukan rechtverwerking melepaskan haknya, itu saja ya?

41.

KUASA HUKUM PEMOHON : YON RICHARDO, S.H. Yang pertama tadi Pak, seberapa jauh bisa dilakukan perubahan?

42.

KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. Ya itu tadi, perbaikan, artinya tadi Saudara baru mendengar ada saran-saran masukan dari Panelis, terpulang bagi Saudara, kalau Saudara berkehendak melakukan perbaikan, maka saudara diberi waktu paling lambat 14 hari. Setelah melampaui 14 hari Saudara dinyatakan melepaskan haknya untuk mengadakan perbaikan, terima kasih. Tetapi, 14 hari itu batas waktu yang maksimal, tentu elok juga kalau Saudara memasukan jauh sebelum 14 hari. 10 Risalah Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 003/PUU-IV/2006 Mengenai Pengujian UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945, Selasa 21 Maret 2006

Baiklah, Sidang Panelis dalam Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 dengan ini dinyatakan selesai. KETUK PALU 3 X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10. 23 WIB

11 Risalah Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 003/PUU-IV/2006 Mengenai Pengujian UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945, Selasa 21 Maret 2006