Law Enforcement: Harapan dan Tantangan Selasa, 25 Maret 2008

Sekretariat Negara Republik Indonesia

Law Enforcement: Harapan dan Tantangan Selasa, 25 Maret 2008

Hendarman Supandji

Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pendahuluan Hukum mempunyai posisi yang strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yaitu dalam Pasal 1 ayat (3) dinyatakan secara tegas bahwa â€œNegara Indonesia adalah Negara Hukumï¿½ï¿½?. Konsekuensi logis sebagai negara hukum tentu saja harus mampu mewujudkan supremasi hukum, sebagai salah satu prasyarat bagi suatu negara hukum. Realitas tersebut ditandai dengan harapan masyarakat yang menghendaki terciptanya persamaan di depan hukum (equality before the law), peradilan yang independen dan tidak memihak (fair tribunal and independence of judiciary). Hal ini telah ditegaskan pula dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa â€œSegala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinyaï¿½ï¿½?.

Kaidah tersebut mengisyaratkan bahwa hukum bukan menjadi alat untuk kepentingan penguasa ataupun kepentingan politik yang dapat menimbulkan sikap diskriminatif dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Hukum ditegakkan demi pencapaian keadilan dan ketertiban bagi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum dapat ditegakkan, maka keadilan, ketertiban, kepastian hukum, rasa aman, tenteram dan kehidupan yang rukun akan dapat diwujudkan.

Dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut, tersirat pula bahwa penegakan hukum bukan semata-mata tugas dari aparat penegak hukum saja, tetapi telah menjadi kewajiban serta komitmen seluruh komponen bangsa. Komitmen ini dituntut secara konsisten untuk dapat diimplementasikan, lebih-lebih di saat bangsa Indonesia berupaya bangkit mengatasi krisis multidimensional, mengingat peran hukum tidak hanya untuk mengatur kehidupan masyarakat semata, tetapi juga dalam rangka mengamankan jalannya pembangunan nasional dan hasil-hasilnya. Maka proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum yang dampaknya dapat berakibat pada terganggunya stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan bangsa dan negara.

Problematika dan Strategi Kejaksaan Dalam Upaya Penegakan Hukum Penegakan hukum adalah bagian dari seluruh akitivitas kehidupan yang pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id

DiHasilkan: 14 January, 2017, 00:35


yang telah disepakati bersama dalam suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pengaturan bersama secara tertulis yang tertuang dalam suatu produk perundang-undangan dimaksudkan dalam rangka mengatur tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara agar lebih tertib dan berkepastian hukum.

Sedangkan dalam pengertian mikro, penegakan hukum terbatas pada situasi dalam praktek peradilan, seperti proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penegakan hukum yang konsisten merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan hukum bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu tegaknya keadilan dan kepastian hukum secara seimbang, serta terwujudnya ketertiban. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, mengingat adanya problematika lain yang ikut mempengaruhi proses penegakan hukum itu sendiri, antara lain terkait dengan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang oleh L.M. Friedman disebut sebagai sub-sub sistem dari susunan sistem hukum.

Ada 2 (dua) hal yang menjadi problematika dalam penegakan hukum, pertama terkait masalah sistem hukumnya dan kedua faktor-faktor di luar sistem hukum, yang akan diuraikan sebagai berikut: 1. Problematika yang terkait dengan susunan sistem hukum tersebut antara lain mengenai: a. Menyangkut masalah elemen substansi hukum, dimana di dalam praktek antara das Sollen dan das Sein seringkali tidak sejalan. Sering terjadi ambiguity dan duplikasi pada substansi hukum berupa produk perundang-undangan, dimana rumusan pasalnya sering menimbulkan multitafsir. Konsekuensi logis dari perbedaan penafsiran ini, akan memunculkan kegamangan atau keragu-raguan dalam penerapannya, sehingga berimplikasi terhadap kepastian hukum. b. Elemen kedua berupa struktur hukum menyangkut kelembagaan. Isu yang sering muncul ke permukaan adalah menyangkut sumber daya manusia (SDM) atau brain ware,Â karena dipandang selama ini profesionalitas aparat penegak hukum belum memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Selain itu, meskipun dipandang sebagai problematika klasik, tetapi sarana dan prasarana pendukungnya, baik yang terkait dengan hardware maupun software cukup menentukan keberhasilan suatu penegakan hukum, seperti gedung kantor, penghasilan aparat penegak hukum baik berupa gaji maupun tunjangan fungsionalnya, anggaran, alat transportasi, alat perekam, kamera, komputer, internet dan lain sebagainya. c. Selanjutnya adalah elemen yang terakhir, yaitu budaya hukum yang terkait dengan perilaku hukum masyarakat. Gejala timbulnya degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat ditandai dengan meningkatnya sikap apatisme seiring menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum. Peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, seperti kasus main hakim sendiri, antara lain berupa penganiayaan, pembakaran para pelaku kriminal. Bahkan tidak jarang pula perilaku tersebut berujung kepada pelecehan terhadap aparat penegak hukum ketika melaksanakan tugasnya, baik diakibatkan karena turunnya kepercayaan terhadap kinerja aparat penegak hukum, maupun sebagai usaha untuk menghalangi penegakan hukum itu sendiri, mengingat tersangka/terdakwa berasal dari kelompok masyarakat http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



tertentu.

2. Problematika di luar sistem hukum, antara lain, pertama karena modus operandinya canggih (sophisticated), artinya cara operasi atau cara melaksanakan atau melakukan tindakan dengan sangat berpengalaman dan rapi, sehingga sulit dideteksi secara dini. Kedua, subyek hukumnya profesional, artinya pelakunya ahli dibidangnya, disiplin ilmu yang dimilikinya ada relevansinya dengan obyek kejahatan tersebut, seperti kejahatan di lingkungan perbankan, subyek hukumnya ahli tentang seluk beluk perbankan, kejahatan tentang ketenagalistrikan, subyek hukumnya menguasai tentang tehnis ketenagalistrikan. Ketiga obyeknya rumit (complicated), artinya baik alat bukti maupun barang bukti sulit diperoleh, mungkin dikarenakan tenggang waktu kejadiannya dengan diketahuinya kejahatan tersebut berselang cukup lama, seperti dalam kasus korupsi, sehingga untuk mendapatkan saksi, dokumen-dokumen dan menarik kembali uang hasil kejahatan tersebut menjadi sulit karena telah disembunyikan. Keempat sulitnya melacak para pelaku tindak pidana yang melarikan diri pada saat putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap. Meskipun telah dilakukan pencekalan dengan segala daya dan upaya terpidana tersebut dapat melarikan diri ke luar negeri, menggunakan jalur-jalur tradisional atau memalsukan dokumen-dokumen perjalanan, sehingga tidak terdeteksi oleh petugas Imigrasi.

Salah satu upaya dalam menghadapi problematika penegakan hukum adalah dengan cara pembenahan sistem hukum yang diarahkan sekaligus dalam rangka meminimalisir problematika di luar sistem hukum itu sendiri. Upaya itu hendaknya sejalan dengan politik hukum Pemerintah dan diarahkan kepada kebijakan memperbaiki sub sistem dari susunan sistem hukum itu sendiri, baik substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, maupun kultur (budaya) hukum, melalui upaya: 1.Â Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarki perundang-undangan; dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional. 2.Â Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan profesionalisme aparatur penegak hukum melalui sarana pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya, baik kerjasama dalam lingkup nasional, maupun internasional terkait dengan penanganan tindak pidana yang bersifat transnasional; 3.Â Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari aparatur pemerintah dan penegak hukum dalam mematuhi serta menaati hukum.

Berbagai institusi penegak hukum, termasuk Kejaksaan RI sendiri telah berusaha meminimalisir problematika penegakan hukum, salah satunya adalah dengan cara melakukan pembenahan, baik secara struktural maupun fungsional yang diarahkan sejalan dengan perkembangan kebijakan hukum baik di dalam negeri maupun dalam lingkup internasional, serta tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum.

Bagi Kejaksaan, strategi yang disusun dalam upaya penegakan hukum http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



dimaksudkan dalam rangka memperkecil problematika penegakan hukum yang ada. Strategi tersebut sendiri berupa rangkaian konsep dasar dari rencana institusi Kejaksaan yang digariskan oleh undang-undang dan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja institusi di dalam penanganan kejahatan atau cara bertindak institusi di dalam menangani berbagai macam kejahatan yang terus berkembang. Strategi ini turut menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum dalam upaya pencapaian kinerja yang optimal.

Saat ini masyarakat sangat mendambakan agar institusi-institusi penegak hukum dapat berfungsi secara optimal di dalam penegakan supremasi hukum, serta dapat berfungsi menjadi tulang punggung reformasi. Sebab, pada dasarnya makna reformasi adalah kembali ke jalur hukum dan konstitusi sebagai prasyarat bagi tegaknya demokrasi dan civil society yang dicita-citakan. Ekspektasi masyarakat yang sangat besar terhadap penegakan hukum seharusnya ditunjang oleh institusi penegak hukum yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun. Terkait masalah tersebut, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI telah meneguhkan eksistensi Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka yaitu terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Penegasan demikian penting artinya bagi peningkatan kinerja Kejaksaan ke depan agar dapat memenuhi harapan tersebut.

Menyadari sepenuhnya akan tuntutan masyarakat atas pelayanan dan penegakan hukum dalam era reformasi, maka Kejaksaan menetapkan visi yaitu: â€œMewujudkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara independen dengan menjunjung tinggi HAM dalam negara hukum berdasarkan Pancasila â€œ. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan misi sebagai berikut: 1. Menyatukan tata pikir, tata laku, dan tata kerja dalam penegakan hukum; 2. Optimalisasi pemberantasan KKN dan penuntasan pelanggaran HAM; 3. Menyesuaikan sistem dan tata laksana pelayanan dan penegakan hukum dengan mengingat norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan dengan memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.

Tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai oleh misi Kejaksaan adalah : 1. Meninjau dan menata kembali organisasi Kejaksaan untuk terwujudnya pelayanan prima sesuai dengan tuntutan penegakan supremasi hukum. 2. Meningkatkan aparatur Kejaksaan yang profesional, transparan dan akuntabel. 3. Meningkatkan peran Kejaksaan dalam mewujudkan sistem hukum yang aspiratif dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Dengan ditetapkannya tujuan pembangunan Kejaksaan sebagaimana tersebut di atas, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut: 1. Menjadikan Kejaksaan instansi yang http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Indikator keberhasilan sasaran ini ialah apabila telah tersedia sumberdaya yang proporsional, profesional dan memadai bagi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

2. Terwujudnya transparansi instansi Kejaksaan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Indikator keberhasilan sasaran ini ialah apabila terjadi peningkatan dalam penyelesaian penanganan perkara secara cepat, tepat, dan dengan biaya yang ringan.

3. Masyarakat yang sadar hukum serta memahami akan hak dan kewajibannya secara serasi, setara, dan berkeadilan gender. Indikator keberhasilan sasaran ini adalah bilamana terlihat adanya kepercayaan masyarakat kepada aparatur Kejaksaan.

Rencana kerja yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Kejaksaan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum sebagai bagian dari pembenahan budaya hukum adalah melalui kegiatan Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM).

Di samping itu, dalam rangka pembenahan struktur hukum institusi Kejaksaan RI, melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan profesionalisme, maka telah disusun program Pembaruan Kejaksaan RI, antara lain menyangkut: 1. Pembaruan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan serta Sumber Daya Manusia Pembaruan ini sangat penting dilakukan agar dapat dibangun sebuah struktur yang lebih ramping, efisien dan sesuai dengan prinsip Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) yang modern. Pembaruan ini juga merupakan pemenuhan mandat dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan Guideline in The Role of Prosecutors and International Association of Prosecutors, yang menekankan terwujudnya â€œJaksa dan Kejaksaan yang profesional dan berintegritasï¿½ï¿½?. Ortala yang berlaku saat ini, masih mengacu kepada Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, yang kurang mengakomodir jabatan fungsional yang semula dimaksudkan untuk mewadahi jaksa-jaksa profesional.

2. Pembaruan Organisasi dan Tata Kerja Bidang Intelijen Perumusan format, fungsi dan peran intelijen Kejaksaan dimaksudkan agar dapat berfungsi sebagai â€œIndera Adhyaksaï¿½ï¿½? sehingga potensi kejahatan, terutama kejahatan kontemporer seperti korupsi, HAM, terorisme, money laundering, illegal logging, dan sebagainya, dapat senantiasa diantisipasi dan diberantas.

http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



3. Pembaruan Manajemen Umum Pembaruan dalam bidang ini bersifat menyeluruh, mulai dari sistem rekruitmen, sistem pendidikan dan pelatihan serta sistem pembinaan karier. Upaya pembaruan yang meliputi urusan sarana dan prasarana, anggaran/keuangan Kejaksaan secara keseluruhan, anggaran penanganan tertentu dan tunjangan jabatan fungsional jaksa, ditujukan untuk menjamin ketersediaan biaya operasional Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum.

4. Pembaruan Manajemen Perkara Pembaruan ini meliputi Pengembangan Sistem Informasi Penanganan Perkara untuk menjamin transparansi dan akses publik, dalam rangka mendorong penanganan yang lebih profesional dan akuntabel.

5. Pembaruan Sistem Pengawasan Kejaksaan Dalam upaya meningkat budaya hukum, di dalam program ini akan dikembangkan Code of Conduct Jaksa yang merupakan hukum materiil, sebagai acuan untuk menentukan ada/tidaknya pelanggaran serta Sistem Pengawasan perilaku dan Pendisiplinan Jaksa yang berfungsi sebagai hukum acara untuk memeriksa pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran serta memberi putusan atas pelanggaran tersebut. Dalam program ini juga akan dikembangkan mekanisme koordinasi dan kerjasama antara unit pengawasan internal, yaitu jajaran Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan unit pengawasan eksternal, yaitu Komisi Kejaksaan, sehingga diharapkan ke depan ada kesatuan pandang tentang tata laku, tata pikir, dan tata kerja, yang secara berjenjang menjadi teladan bagi seluruh jajaran Kejaksaan.

Implementasi dari program Pembaruan Kejaksaan yang saat ini telah berhasil dilakukan antara lain dengan dikeluarkannya beberapa peraturan internal yang akan dijadikan sebagai pedoman yang dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung (Perja), guna mewujudkan secara nyata pembenahan dan perbaikan internal institusi Kejaksaan, yaitu: 1. Perja Rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Jaksa Kejaksaan RI; 2. Perja Pembinaan Karir Pegawai Kejaksaan RI; 3. Perja Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan RI; 4. Perja Kode Perilaku Jaksa; 5. Perja Standar Minimum Profesi Jaksa; 6. Perja Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Peng-awasan Kejaksaan RI.Â Â

Harapan-Harapan Dalam Pengoptimalan Upaya Penegakan Hukum Sebagai komponen dari salah satu elemen sistem hukum, http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



Kejaksaan RI mempunyai posisi sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum. Posisi sentral dan peranan yang strategis ini, karena berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan, di samping sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur secara implisit keberadaan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan, sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman (vide Pasal 24 ayat 3 UUD 1945 jo. Pasal 41 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman), tetapi fungsinya sangat dominan sebagai penyandang azas Dominus Litis, pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan, berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan sebagai executive ambtenaar pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana.

Fungsi Kejaksaan dalam proses penegakan hukum mengacu kepada tujuan hukum yang dikonkritkan dalam hukum positif, berorientasi kepada pencapaian tujuan hukum bagi pencari keadilan, baik itu masyarakat maupun pemerintah sendiri, yaitu keadilan, ketertiban dan kepastian hukum. Harapan yang ingin dicapai dari penegakan hukum, tidak saja dapat memberikan efek jera (deterrent effect) dan daya tangkal (prevency effect), tetapi harus dapat mewujudkan suatu kepastian (prediktabilitas) yang berorientasi kepada keadilan serta menjaga ketertiban. Keadilan yang ingin dicapai dalam penegakan hukum itu sendiri bersifat relatif, artinya dari sisi mana kita memandangnya, karena konteks menegakkan keadilan, tidak dapat dilepaskan dari persepsi tentang keadilan itu sendiri. Keadilan adalah suatu konsep yang relevan dengan hubungan antar manusia, yang bersifat sosial. Keadilan tidak memiliki relevansi yang individual. Persoalan tentang adil atau tidak adil hanya bisa muncul sebagai akibat dari rangkaian aksi dan reaksi dalam kompleksitas perilaku manusia, begitu juga dengan kepastian dan kemanfaatan hukum yang semuanya harus mengacu pada ketertiban dan kehidupan yang ajeg bagi seluruh individu-individu dalam masyarakat.

Pemahaman tentang hal ini perlu, mengingat stakeholders dari suatu penegakan hukum tidak hanya terbatas pada korban dan keluarganya, tetapi juga pelaku kejahatan itu sendiri, keluarganya dan berbagai pihak yang berkepentingan, yang kesemuanya berkeinginan sama terhadap keadilan, ketertiban dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum harus dipandang secara komprehensif, tidak dilakukan secara partial. Hukum bukan satu-satunya instrumen yang dapat mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran, karena adapula faktor-faktor lain yang ikut menstimulus keberhasilan dalam penegakan hukum, seperti salah satunya budaya hukum masyarakat yaitu adanya kesadaran masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan, norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku. Apalah artinya hukum jika masyarakat tidak mematuhinya, mengingat hukum itu ada karena ada masyarakat (Ubi Societas ibi ius).

Pencapaian tujuan hukum dalam setiap upaya penegakan hukum tersebut harus benar-benar dipahami dan dimengerti secara melekat dalam setiap individu seluruh komponen bangsa, terutama terhadap aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Maka diperlukan aparat penegak hukum yang handal, profesional serta berintegritas. Menyangkut profesionalisme aparat penegak hukum adalah hal yang sangat mendasar di dalam penegakan hukum, karena hakikat profesionalisme mengandung makna keahlian yang menuntut kehormatan dan tanggung jawab di dalam pelaksanaannya. Keahlian harus berorientasi, kepada kematangan konseptual, teknis dan kematangan di dalam bekerjasama. Tetapi dalam upaya penegakan hukum secara optimal, seyogianya tidak saja dibutuhkan profesionalisme aparat penegak hukumnya, melainkan juga adanya komitmen, baik dari aparat penegak hukum itu sendiri, dari setiap warga negara, setiap penyelenggara negara (terutama http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



pemerintah dan badan legislatif) serta segenap komponen bangsa.

Di samping itu, dituntut pula pelaksanaan penegakan hukum yang transparan sehingga dapat memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif mengakses berbagai kebijakan dan keputusan secara luas. Hal lainnya yang perlu diperhatikan ialah penegakan hukum harus bersifat akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan, tidak saja perangkat hukumnya, berupa undang-undang dan aparatur penegak hukumnya, tetapi juga proses, maupun hasilnya, sehingga setiap keberhasilan dan kegagalan penegakan hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Upaya penegakan hukum pun diarahkan pula pada kebijakan yang konsisten terhadap perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dengan tujuan untuk melakukan tindakan preventif dan korektif terhadap penyimpangan kaidah hukum, norma sosial yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan pelaksanaan penegakan hukum yang demikian, diharapkan ke depan penegakan hukum dapat menjadi tumpuan dalam rangka merebut kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum dengan mengutamakan beberapa agenda penegakan hukum, yaitu pemberantasan korupsi, anti terorisme, pembalakan hutan secara liar, pencucian uang, perdagangan wanita dan anak-anak, kejahatan perbankan, serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya.

Dalam proses pelaksanaan sistem peradilan pidana yang merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum, dibutuhkan suatu hubungan fungsional yang erat diantara institusi-institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan,Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat institusi pelaksana dalam sistem peradilan pidana tersebut seyogianya lebih mengutamakan kebersamaan serta semangat kerja yang tulus dan ikhlas serta positif untuk mengembangkan tugas menegakkan hukum dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Untuk itu seyogyanya masing-masing institusi Penegak Hukum dalam sistem peradilan pidana tidak boleh bekerja sendiri-sendiri tanpa mempedulikan institusi lainnya. Sebab, sistem ini merupakan proses yang berkesinambungan. Kendala yang terjadi pada salah satu institusi Penegak Hukum akan mempengaruhi institusi Penegak Hukum lainnya. Keselarasan langkah antar institusi penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sangat mewarnai keberhasilan dalam upaya penegakan hukum.

Di samping itu, perlu pula ditingkatkan kerjasama antara aparat penegak hukum dengan instansi terkait lainnya agar pelaksanaan penegakan hukum dapat lebih efektif, efisien dan optimal.

Penutup Di dalam negara hukum, upaya penegakan hukum berada pada posisi yang sangat strategis dalam konstelasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena tujuan hukum selain mewujudkan keadilan dan ketertiban, juga memberikan kepastian hukum, dan hal ini sangat dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan program pembangunan nasional serta penyebaran dari hasil-hasil pembangunan itu sendiri secara merata. Di samping itu, dengan adanya kepastian hukum akan terciptanya iklim investasi yang baik dan kondusif sehingga dapat mendorong peningkatan perekonomian. http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



Tentunya kendala dan tantangan selalu saja ada mengiringi upaya penegakan hukum, tetapi melalui strategi yang terencana, terarah dan mantap, kiranya berbagai problematika penegakan hukum tersebut, baik yang terkait dengan sistem hukumnya maupun di luar sistem hukum itu sendiri dapat diatasi dengan baik sehingga upaya penegakan hukum dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, konsisten, transparan dan akuntabel serta tidak diskriminatif melalui dukungan dan komitmen dari seluruh komponen bangsa. Diharapkan ke depan penegakan hukum dapat menjadi tumpuan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur, rukun, damai dan sejahtera.

http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id


Law Enforcement: Harapan dan Tantangan Selasa, 25 Maret 2008

Recommend Documents