COMPETITION LAW: HARAPAN dan KENYATAAN

COMPETITION LAW: HARAPAN dan KENYATAAN Oleh Prof Dr Jamal Wiwoho,SH MHum

3/22/2012

www.jamalwiwoho.com HPU

1

What is in a name? • Competition Law (terminologi yang semakin populer); • Antitrust Law; • Anti-Monopoly Law; • UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3/22/2012


2

Rationales ? • Antara lain dalam bagian Menimbang UU No 5/1999 menyatakan: b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar; c. bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjianperjanjian internasional. 3/22/2012


3

Tujuan UU No 5/1999 • Pasal 3: a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

3/22/2012


4

Lingkup UU No 5/1999 • Perjanjian yang dilarang (oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal dan perjanjian tertutup); • Kegiatan yang dilarang (monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan); • Posisi dominan (jabatan rangkap, pemilikan saham dan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan). 3/22/2012


5

MATERI UU No 5/1999 Dibagi 6 (enam) bagian pengaturan: 1. Perjanjian Yang Dilarang (ps. 4 – ps. 16) 2. Kegiatan Yang Dilarang (ps. 17 – ps. 24) 3. Posisi Dominan (ps. 25 – ps. 29) 4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (ps. 30 – ps. 46) 5. Penegakan Hukum (ps. 47 – ps. 49) 6. Ketentuan lain-lain (ps. 50 – ps. 53)

3/22/2012


6

Larangan-larangan Perjanjian (Pasal 4 s/d 16) Kegiatan (Pasal 17 s/d 24)

Posisi Dominan (Pasal 25 s/d 29)

3/22/2012


7

Perjanjian (Ps.4 s/d 16)

3/22/2012

Oligopoli Sanksi (Ps. 4) Penetapan Harga Sanksi (Ps. 5) Diskriminasi Sanksi Harga & Diskon (Ps. 6-8) Pembagian Sanksi wilayah (Ps. 9) Pemboikotan Sanksi (Ps.10) Kartel (Ps.11) Sanksi TRUST (Ps.12) Sanksi Oligopsoni Sanksi (Ps.13) Integrasi Vertikal Sanksi (Ps.14) (Penghentian) Perjanjian tertutup Sanksi (Ps.15) (Pembatalan) Perjanjian dengan Sanksi pihak luar negeri (Ps.16) (Pembatalan)


Administratif + Denda (Ps.47) (Pembatalan) Pidana Pokok (Ps.48 Ayat 1) Pidana Tambahan (Ps. 49) SDA +/+ Pidana pokok (Ps. 48 Ayat 2) SDA +/+ Pidana pokok (Ps.48 Ayat 2) SDA (Ps.48 Ayat 1) SDA (Ps.48 Ayat 1) SDA (Ps.48 Ayat 1) SDA (Ps.48 Ayat 1) SDA (Ps.48 Ayat 1)

SDA (Ps.48 Ayat 1) SDA +/+ Pidana pokok (Ps. 48 Ayat 2) SDA

8

Kegiatan (Ps.17 – Ps.24)

3/22/2012

Monopoli (Ps.17)

Sanksi (Penghentian)

Pidana pokok (Ps. 48 Ayat 1) Administratif (Ps. 47 Ayat 2c) Pidana tambahan

Monopsoni (Ps. 18)

50% Sanksi

SDA (Ps. 48 Ayat 1)

Penguasaan Pasar (Ps. 19)

Sanksi

SDA (Ps. 48 Ayat 1)

Dumping (Ps. 20)

Sanksi

SDA (Ps. 48 Ayat 1)

Manipulasi Biaya (Ps. 21)

Sanksi

SDA (Ps. 48 Ayat 1)

Persekongkolan (Ps. 22 – Ps. 24)

Sanksi

SDA (Ps. 48 Ayat 1)


9

50% Sanksi (1 pengusaha)

Pasal 48 Ayat 1

Umum (Ps. 25)

Pasal 49 75% Sanksi ( 2 pengusaha)

Jabatan Rangkap (Ps.26) Posisi Dominan (Ps.25 s/d Ps.29)

Pemilikan Saham (Ps.27)

Sanksi

50% (1 pengusaha) 75% (2-3 pengusaha)

Merger & Sanksi Akuisisi (Ps.28 – 29)

3/22/2012


Administratif (Ps.47 Ayat 2c) Pidana pokok (Ps.48 Ayat 2) Pidana tambahan (Ps.49) Sanksi

#. Ps.47 Ayat 2C

Sanksi

#. Ps.48 Ayat 1 #. Ps.49

#. Pasal 47 Ayat 2E (pembatalan) #. Pasal 48 Ayat 1 #. Pasal 49

10

Administratif (ps. 47)

#. Penetapan pembatalan (ayat 2a dan e) #. Penghentian (ayat 2b, c dan d) #. Pembayaran ganti rugi (ayat 2f) #. Denda 1-25 milyar Rupiah

Pidana pokok (ps. 48)

A. #. 25-100 milyar Rp. atau #. Kurungan maksimal 6 (enam) bulan ( ps.4; ps.9-14; ps.16-19; ps.25; ps.27; dan ps.28 B. #. 5-25 milyar Rp. atau

Sanksi (Ps.47-49)

#. Kurungan maksimal 5 (lima) bulan ( Ps.5-8; Ps.15; Ps.20; Ps.24; dan Ps.26) C. #. 1-5 milyar Rp. atau #. Kurungan maksimal 3 (tiga) bulan Pidana Tambahan

3/22/2012

(Ps. 41)

#. Pencabutan usaha #. Larangan menjadi Direksi / Komisaris (selama 2-5 tahun) #. Penghentian kegiatan / tindakan tertentu yang menyebabkan kerugian pada pihak lain


11

Basic Facts on KPPU

Anti-Monopoy 2000 App. Government: Investigates, prepares Private businesses Commission 100 2004: Rp.23 billion cases and administers (Komisi) 2005: Rp.42 billion judgements on unfair Pengawas 2006: Rp.80 billion business practices Persaingan Usaha: KPPU) International donors: Contributions in kind

(Source: Van Zorge)

3/22/2012


12

Selected Decisions of the KPPU Year 2002

Case Decision Tender for Sale of Indomobil Guilty Sukses shares by IBRA at below market rates.

2002

Film import/distribution for Cineplex 21

2003

Owner of Cineplex 21 found guilty of monopolizing distribution and hampering competitors. Distributors found not guilty. Garuda pressuring agents to use Guilty infrastructure provided by a Garuda subsidiary

Sanction Rp.270.5 billion fine shared between 8 companies.Two of the companies blacklisted from any transaction in IBRA for 2 years. Rp.1 billion fine for owner of Cineplex 21 and ordered to reduce its shares in competitors

Rp.1 billion fine and ordered to stop unfair practices

(Source: Van Zorge)

3/22/2012


13

Selected Decisions of the KPPU Year Case

Decision

Sanction

2003 Explanation of the US Audit

Susanto was guilty of

Rp.20 billion fine

Standard by Public Accountant

hampering competitors

Drs.Hadi Susanto and Associates (member of Price Waterhouse Coopers)

2004 Tender of Security Service at

Guilty of conspiring in tender

Rp.1 billion fine.

Thames Pam Jaya 2004 Divestment of two oil tankers by Pertamina and businesses Pertamina

involved found guilty of

Rp.241.3 billion fine shared between 5 companies involved

conspiring 2005 Distribution Consortium of Semen Gresik

Consortium found guilty of

Rp.1 billion fine

conspiring with competitors to monopolize production and market (Source: Van Zorge)

3/22/2012


14

Data Semen Nasional

3/22/2012

(Bisnis Indonesia, 28 Maret 2006) www.jamalwiwoho.com HPU

15

POSISI CHANNEL SHARE Stasiun Televisi RCTI Indosiar SCTV Trans TV TPI Lativi TV7 ANTV Global TV Metro TV TVRI

Persentase 18 18 17 12 11 7 6 5 2 2 2

Keterangan: Channel share adalah persentase saluran tertentu terhadap total jumlah penonton televisi. Sumber: Survei Nielsen media Research di delapan kota yang dipublikasikan pada 2005 3/22/2012

(Koran Tempo, 28 Juni 2006)


16

STUDI KASUS: TANKER PERTAMINA • KPPU menghukum Pertamina, Goldman Sachs, Frontline dan Equinox karena persekongkolan (konspirasi) dalam penjualan dua buah tanker, melanggar pasal 22 UU no 5/1999. • Pasal 22 UU No 5/1999: Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

3/22/2012


17

STUDI KASUS: TANKER PERTAMINA • Pasal 23 UU No 5/1999: Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

3/22/2012


18

STUDI KASUS: TANKER PERTAMINA

• PN Jakarta Pusat membatalkan putusan KPPU karena Pengadilan beranggapan bahwa tidak terbukti telah terjadi persekongkolan yang melanggar pasal 22 UU No 5/1999; • MA membatalkan putusan PN Jakarta Pusat, dan dengan mengadili sendiri mengukuhkan putusan KPPU; • Pertamina, Goldman Sachs, Frontline dan Equinox merencanakan untuk melakukan PK.

3/22/2012


19

STUDI KASUS: TANKER PERTAMINA • Beberapa soal hukum yang perlu mendapat perhatian: 1. Hukum acara masih perlu disempurnakan karena KPPU disini sepertinya bertindak sebagai penyidik, penuntut, hakim dan eksekutor; 2. Alat-alat bukti hanya terbatas pada yang sudah ada dan diserahkan kepada KPPU; 3. Yurisprudensi tidak menjadi rujukan dalam pembuatan putusan. 4. Pelatihan bagi para hakim nampaknya perlu mendapat prioritas. 3/22/2012


20

PENUTUP

• The antitrust laws are designed to control the exercise of private economic power. Competition is relied upon as the primary mechanism of control, and the antitrust laws are aimed at keeping markets pure and business behavior fair. Ernest Gellhorn

3/22/2012


21

COMPETITION LAW: HARAPAN dan KENYATAAN

Recommend Documents