Lintas PERISTIWA. KPK Harus Cegah Potensi Penyimpangan Dana SEAG. Larang Penggunaan Dana Hibah dan Bansos

Lintas

PERISTIWA

KPK Harus Cegah Potensi Penyimpangan Dana SEAG

foto: jurnalpatrolinews.com

JAKARTA: Anggota Komisi X DPR Rohmani mendorong KPK melakukan tindakan pencegahan terhadap potensi penyimpangan penggunaan dana Sea Games dengan adanya penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa untuk penyelenggaraan Sea Games 2011.

Belajar dari kasus wisma atlet Sea Games Palembang, KPK harus berperan aktif dalam menghindari tindak korupsi pada penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan penyelenggaraan Sea Games itu. “KPK harus menjalankan fungsi pencegahannya. Jangan sampai kasus wisma atlet terulang lagi. Hanya karena ketiadaan pencegahan,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Kasus wisma atlet yang menggunakan cara lelang masih terjadi penyimpangan apalagi penunjukan langsung, peluang korupsi terbuka lebar. Rohmani mendorong KPK untuk segera turun melakukan tindakan pencegahan karena dana APBNP untuk Sea Games sudah keluar. Menurut dia, Kementerian Pemuda Olahraga (Kemenpora) belum transparan terkait penggunaan dana Sea Games. Kemenpora belum menyampaikan proses penggunaan dana tersebut, terutama pihak-pihak ketiga yang menjadi mitra pemerintah dalam penggunaan dana Sea Games tersebut. Dia mengatakan penunjukan langsung bagi pemanfaatan dana Sea Games itu dipayungi Peraturan Presiden No.59/2011 mengenai pengadaan barang dan jasa. Anggaran yang dikucurkan untuk pengadaan barang dan jasa kepentingan Sea Games sangat besar yakni mencapai Rp1,1 triliun. dr

Larang Penggunaan Dana Hibah dan Bansos JAKARTA: Penyalahgunaan dana hibah dan bantuan sosial menjelang pemilihan kepala daerah, hampir selalu terjadi. Mengantisipasi penyimpangan dana publik untuk kepentingan calon petahana, seharusnya ada larangan penggunaan dana hibah dan bansos. “Setidaknya, dana hibah dan bansos tidak boleh dikeluarkan setahun menjelang pilkada. Selain itu, untuk mencegah petahana (incumbent) memanfaatkan anggaran daerah di SKPD (satuan kerja perangkat dinas) untuk pemenangan Ilustrasi pilkada, petahana seharusnya mengundurkan diri,” kata Koordinator Peneliti Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Ade Irawan, sebagaimana dikutip dari Kompas.com. Dia mengatakan itu, ketika menjelaskan hasil penelitian ICW terkait pilkada di Kabupaten Pandeglang dan Kota Jayapura, di Jakarta, baru baru ini. Selain itu,

62

SEPTEMBER 2011

62 - lintas peristiwa.indd 62

foto: Shutterstock

menurut peneliti senior ICW, Abdullah Dahlan, sanksi atas manipulasi dana kampanye peserta pilkada harus diterapkan. ICW juga mendukung rencana Kementerian Dalam Negeri, mengatur masalah “mahar” atau biaya sewa kendaraan politik calon kepala daerah. dr

Warta BPK

12/15/2011 6:32:56 PM

UMUM

Reshuffle dan Perubahan Gaya Kepemimpinan Kepastian reshuffle semakin menguat. Perombakan susunan kabinet kali ini seiring dengan keinginan Presiden mengubah gaya kepemimpinan yang lebih menggambarkan dinamika. Medio Oktober menjadi waktu yang tepat.

P

erombakan kabinet kerap terdengar akhir-akhir ini. Hampir setiap hari berbagai media, baik cetak maupun elektronik, menyediakan ruangan khusus untuk membahas nasib para menteri yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Gaung reshuffle yang kian hari bergetar makin kuat ini berawal ketika Lingkaran Survei Indonesia (LSI) melansir hasil survei kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan wakilnya Boediono yang menunjukkan kepuasan publik hanya 37,5%. Meski hasil survei ini sangat menohok pemerintahan SBY-Boediono, akan tetapi hal itu tidak langsung ditanggapi secara gegabah oleh pemerintah. Sebaliknya hasil survei itu justru digunakan oleh Istana untuk meneropong kinerja para menterinya. Pasalnya, belakangan ini kabinet sering mendapat kecaman pedas dari masyrakat karena kinerjanya yang dianggap kurang optimal. Tak heran jika Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Spa­ ringga mengungkapkan dari hasil survei Warta BPK

63 - 69 umum.indd 63

itu Presiden tengah mengevaluasi kiner­ ja para kabinet. Bahkan, tegasnya, tak mustahil 3 minggu ke depan merupakan saat yang tepat untuk melakukan reshuffle kabinet. Namun, Daniel menambahkan bahwa reshuffle bukan hanya sekadar menggeser atau menggusur orang, akan tetapi kata kuncinya adalah akselerasi sehingga akan membawa cara pandang yang baru, komitmen baru, semangat baru dan orientasi yang baru pula. Dia menambahkan kesuksesan akselerasi ditentukan oleh tindakan cepat dan sigap. Oleh karena itu, Presiden berharap semua jajaran kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah melakukan peningkatan kinerja. ”Apa yang dicanangkan dalam 3 tahun ke depan adalah semata untuk bangsa ini. Tidak untuk pencitraan atau legacy sekalipun. Tidak ada yang perso­ nal karena semuanya berurusan dengan publik, dengan masa depan Republik,” kata Daniel. Sementara itu dalam diskusi polemik yang diselenggarakan sebuah radio di Jakarta, Daniel juga memberikan sinyal

bahwa mereka yang sudah terlalu lelah, tidak cakap lagi membawa gerbong, tidak cakap lagi berlari, pasti akan tertinggal. Menurut dia, perombakan kabinet kali ini sebenarnya merupakan sesuatu yang tertunda. Sebelumnya, memang sudah pernah ada keinginan Presiden untuk mengganti susunan pembantu­ nya. Namun, Presiden masih memberikan kesempatan kedua kepada para menteri untuk memperbaiki kiner­ ja. “Sekarang waktunya sudah habis,” ujarnya. Daniel mengungkapkan perombakan susunan kabinet kali ini seiring dengan keinginan Presiden mengubah gaya kepemimpinannya. “Gaya memimpin SBY akan berubah, gaya memimpin menteri juga akan berubah,” tuturnya. Sejauh ini, tambahnya, Presiden baru membicarakan persoalan reshuffle kepada Wakil Presiden Boediono. Pekan depan, kemungkinan Presiden mulai melibatkan institusi atau kelompok lain dalam membahas perombakan kabinetnya. “Minggu depan Presiden memperluas percakapannya, tidak hanya menteri tapi kelompok atau institusi lain. Kita berharap, hari pertama memasuki tahun ketiga pemerintahan ini, kita sudah SEPTEMBER 2011

63

12/15/2011 6:38:02 PM

UMUM datang dengan komitmen baru, kepercayaan baru,” ujarnya. Memasuki tahun ketiga pemerintahannya, papar Daniel, Presiden SBY akan memulai gaya pemerintahan baru, yang lebih menggambarkan dinamika di luar Istana. “Kami di dalam akan lebih seirama dengan derap langkah yang di luar,” ujarnya. Sekalipun Daniel telah menegaskan bahwa reshuffle bukan hanya sekadar menggeser atau menggusur menteri, akan tetapi kepastian hal itu menimbulkan berbagai spekulasi, siapa-siapa saja yang masih akan dipertahankan dan siapa yang akan terdepak. Dasar spekulasi inipun beranekaragam. Misalnya, bila dilihat dari kacamata masih terjadinya budaya korupsi di kementriannya yang banyak mendapatkan sorotan masyarakat. Dari sisi ini tentu akan muncul Kemenpora yang belaka­ ngan terus dililit isu suap pembangunan wisma atlet yang mengakibatkan Menpora Andi Malaranggeng harus terseretseret menjadi saksi di hadapan hakim pengadilan Tipikor. Selain itu, terjadinya kasus gratifikasi di Kemenakertrans, sedikit banyak tentu akan mengurangi pamor Menakertrans Muhaimin Iskandar. Meskipun pembuktian benar atau tidaknya gratifikasi sebesar Rp1,5 miliar itu ditujukan untuk Menakertras masih membutuhkan waktu yang lama. Apalagi hal itu masih diperburuk dengan dilakukannya peme­ riksaan terhadap orang yang dianggap dekat dengan Muhaimin oleh KPK. Citra pemerintah yang bersih dan kinerja optimal di Kemendagri tampaknya juga akan mengalami penurunan. Meski kadar penurunanya tidak signifikan, akan tetapi adanya kasus e-KTP dan bisa menjadi pemicu terjadinya pergantian. Seperti diketahui, kejaksaan telah menetapkan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, Irman, seba­ gai tersangka. Dia diduga menggelembungkan nilai proyek saat menjabat Direktur Pendataan Kependudukan, bersama Setiantono, ketua panitia pengadaan barang. Namun menyangkut masalah e-KTP ini Menteri Dalam Negeri Gamawan

64

63 - 69 umum.indd 64

SEPTEMBER 2011

Fauzi menegaskan target pelaksanaan e-KTP tetap 2012. Bahkan, jika target itu meleset, mantan gubernur Sumatra Barat ini siap mundur dari jabatannya sebagai Mendagri. “Kalau 2012 tidak selesai, saya siap mundur. Asal tidak ada gangguan politik,” ucap Gamawan di kantor Kementerian Dalam Negeri, belum lama ini.

Sembilan Menteri

Peneliti Indo Barometer M Qodari mengungkapkan prediksinya terkait sejumlah menteri yang kemungkinan akan diganti jika Presiden SBY merombak susunan kabinet. Menurut dia, ada sembilan menteri yang kemungkinan diganti. Tiga di antaranya berpotensi besar lengser. Yang berpotensi besar direshuffle yaitu Menteri BUMN Mustafa Abubakar karena beliau sakit, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy, dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo karena banyak target kerjanya yang tidak tercapai. “Target 2012 juga akan direvisi. Kalau kontrak kerjanya ESDM jelas ukurannya, kuantitatif,” ujarnya. Sementara Agus Martowardojo dinilainya tidak mampu membangun komunikasi yang baik dengan Presiden dan anggota kabinet yang lain. Qodari melanjutkan ada sejumlah menteri yang menjadi beban Presiden jika tidak diganti, tetapi juga sulit diprediksi kemungkinannya untuk diganti. Mereka adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Dia menjelaskan Presiden mendapat tekanan berat jika tidak mengganti Muhaimin karena selama ini banyak masalah ketenagakerjaan yang tidak terselesaikan di tangan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa itu. “Pak Muhaimin banyak persoalan ketenaga­kerjaan, kasus korupsi di kementeriannya,” ujarnya. Andi Mallarangeng dinilai akan memberatkan Presiden jika tidak diganti mengingat persiapan SEA Games yang berlarut-larut di bawah kepemimpinannya. Ditambah lagi kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games yang melibat-

kan Sekretaris Menpora Wafid Muharam. Namun, hal ini sulit diprediksi karena kedekatan dengan Presiden dan keluarga. Nama selanjutnya, Freddy Numberi. Hal ini juga sulit diprediksi karena belum ada kandidat se-daerah yang dianggap kompeten menggantikannya.Menurut dia, Presiden sangat memperhatikan keterwakilan daerah timur seperti Pa­ pua. Sementara Freddy selama ini dinilai belum mampu menyelesaikan masalah transportasi. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dalam analisa Qodari, berpeluang diganti meskipun cukup sulit diprediksi. Pasalnya, secara figur dia dinilai sangat berpengalaman di bidangnya. Namun, kondisi kesehatan Djoko yang tidak maksimal dapat menjadi pertimbangan lain. “Pak Djoko ini sakit juga, pernah dirawat. Jadi, kalau kriteria Pak Daniel yang tidak capek, ini [Djoko] termasuk yang mengalami persoalan,” ungkapnya. Selain mereka, menteri lain yang berpotensi diganti adalah Menteri Perumahan Rakyat Suharso Manoarfa serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar. “Suharso karena target pencapaian dan masalah pribadi, sementara Patrialis masih banyak masalah di imigrasi, LP (Lembaga Pemasyarakatan), dan pernyataannya yang kontroversial,” kata Qodari. Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menengarai dalam mencari anggota baru Kabinet Indonesia Bersatu II, Presi­ den Susilo Bambang Yudhoyono dikatakan akan mengutamakan bibit, bebet, dan bobot sang calon. Pemilihan tersebut tidak ada dikotomi antara profesional dan politisi agar selama tiga tahun ke depan pemerintahan berjalan lebih efektif. “Yang penting dia memiliki integritas, spirit, dan kompetensi,” kata. Hatta mengatakan sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, dia telah berkomunikasi dengan Presiden terkait kinerja para menteri yang berada di bawah koordinasinya. Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini membantah kabar perombakan kabinet menteri telah mengganggu kinerja para menteri. bd Warta BPK

12/15/2011 6:38:02 PM

UMUM Presiden SBY bertekad untuk menggenjot peningkatkan pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Posisi wakil menteri baru diyakini tak akan menyedot anggaran yang berlebihan. PKS dan Demokrat sama-sama kehilangan satu menterinya.

T

eka-teki Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II akhirnya terjawab sudah. Setelah menetapkan 13 wakil menteri baru, belum lama ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara resmi mengumumkan penataan kembali Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang belakangan ini ditunggu-tunggu oleh berbagai kalangan. Dalam pidato pengantar penataan kembali Kabinet Indonesia Bersatu II, SBY menegaskan reshuffle dilakukan untuk lebih mensukseskan pencapaian pembangunan pemerintahannya yang masih tersisa selama tiga tahun. “Tujuan dari penataan kembali Kabinet Indonesia Bersatu II ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas kabinet,” tegas dia. Menurut SBY, ada lima pertimba­ ngan yang menjadi dasar dalam merombak susunan kabinetnya. Pertama, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan integritas. Kedua, adalah faktor the right man in the right place. Ketiga, kebutuhan atau keperluan dari kabinet. Keempat,, adanya faktor aspirasi dan masukan masyarakat luas yang dia terima dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Dan alasan kelima, pertimbangan faktor persatuan dan kemajemukan. Sekalipun perombakan kabinet merupakan hak prerogratif presiden, akan tetapi SBY menjelaskan dalam menata ulang Kabinet Indonesia Ber-

Warta BPK

63 - 69 umum.indd 65

Menunggu Kerja Nyata Para Menteri satu II ini dia dibantu oleh Wakil Presi­ den Boediono. Pembahasan dilakukan selama sekitar satu minggu guna meng­ olah berbagai faktor dalam mengambil keputusan. Bahkan, dalam proses itu presiden juga tak segan-segan berkonsultasi dengan parpol pendukung koalisi. Jika penggantian tekait dengan faktor kesehatan, tambahnya, yang menjadi rujukan adalah hasil pemerik­ saan yang dilakukan oleh tim dokter kepresidenan. Selain itu, lanjut Presiden, proses penataan kembali kabinet direncanakan secara baik, sistemik, akuntabel dengan mempertimbangkan berbagai faktor. “Jadi bukan “RBT atau Rencana Bangun Tidur,” kata Presiden. “Saat ini waktu yang tepat untuk melakukan penataan kembali, karena sudah adanya evaluasi bagi para menteri yang sudah bekerja selama 2 tahun. Saya menyadari sebelumnya ini saya pun sering mendapat tekanan untuk melakukan reshuffle. Namun, kalau setiap tahun dilakukan, akan mengganggu stabilitas dan kontinuitas kabinet yang saya pimpin. Nah sekaranglah waktu yang tepat,” tambahnya.

Tak Sedot Anggaran

penambahan poMenyangkut sisi wakil menteri menurut SBY hal itu bukan berarti penggemukan kabinet karena jabatan wakil menteri bukan bagian dari kabinet. Sesuai Undangundang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, lanjut SBY, jumlah maksimum menteri adalah 34 menteri. Dalam reshuffle kali ini, jumlah itu dipertahankan. “Perihal wakil menteri, dapat saya jelaskan sebagai berikut, Presiden dapat mengangkat wakil menteri. Wakil menteri bukan anggota kabinet. Saya ulangi, wakil menteri bukan anggota kabinet. Fasilitas wakil menteri juga tidak setara menteri. Mereka mendapat fasilitas setara pejabat eselon IA. Sehingga dipastikan tidak ada biaya berlebihan,” katanya. Fungsi wakil menteri ini bersifat membantu. Syarat dan ketentuan mere­ ka sesuai dengan undang-undang adalah pejabat karir. Karena itu, tegas SBY , tidak akan ada matahari kembar di kementerian karena tujuan wakil menteri membantu menteri. Para wakil menteri diadakan karena sasaran atau tugas tertentu, sehingga pos wakil menteri ini tidak permanen, bisa diadakan, bisa diSEPTEMBER 2011

65

12/15/2011 6:38:02 PM

UMUM tiadakan terpulang pada urgensinya. Sementara itu dalam penatan ulang Kabinet Indonesia Bersatu II ini tercatat ada enam muka baru sebagai menteri, satu kepala lembaga setingkat kemen­ terian baru, serta sejumlah rotasi. Seperti misalnya jabatan menteri di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang semula ditangan Politikus Partai Amanat Nasional Patrialis Akbar, digantikan tokoh Partai Demokrat Amir Syamsuddin. Kemudian muncul posisi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditempati Staf Khusus Presiden bidang Hukum, Denny Indrayana. Gita Wirjawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kini menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Mari Pangestu yang pindah menjadi Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif, sebuah nomenklatur kementerian baru yang bertransformasi dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Sedangkan bidang kebudayaan masuk ke nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tetap dipimpin oleh M. Nuh. Sementara itu Jero Wacik yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, didaulat menggantikan rekan separtainya, Darwin Zahedy, sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam menjalankan tugasnya Jero Wacik akan didampingi Wakil Menteri, Widjajono Partowidagdo, seorang insinyur alumni Institut Teknologi Bandung. Politikus Demokrat Freddy Numberi yang duduk sebagai Menteri Perhubungan juga digeser, digantikan rekan separtainya pula, EE Mangindaan. EE Mangindaan meninggalkan pos lamanya sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang kemudian diisi politikus PAN Azwar Abubakar. Pengurangan posisi juga dialami Partai Keadilan Sejahtera. Satu kader PKS yang diganti di kabinet itu adalah Suharna Surapranata, Suharna yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi itu i digantikan Gusti Muhammad Hatta yang dipindah dari posisi Menteri Lingkungan Hidup. Adapun, posisi Gusti di Kementerian

66

63 - 69 umum.indd 66

SEPTEMBER 2011

Lingkungan Hidup diisi Rektor Universitas Cenderawasih, Berth Kambuaya. Pertukaran terjadi pada posisi Menteri Kelautan dan Perikanan. Secara mengejutkan, Wakil Ketua Umum Golkar Fadel Muhammad digantikan rekan separtainya, Sharif Cicip Sutardjo. Hal yang sama terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan. Posisi Kementerian Perumahan Rakyat yang ditinggal Suharso Monoarfa digantikan rekan separtainya, Djan Faridz. 

Saat ini waktu yang tepat untuk melakukan penataan kembali, karena sudah adanya evaluasi bagi para menteri yang sudah bekerja selama 2 tahun. Muka baru lain dalam kabinet adalah Dahlan Iskan, yang mengisi posisi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara menggantikan Mustafa Abubakar. Kemudian tentara aktif Letnan Jenderal Marciano Norman menjadi Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Sutanto.

Segera Bekerja Cepat.

Latas bagaimana sikap para menteri yang baru terpilih? Menteri ESDM, Jero Wacik mengaku dirinya tidak akan membuang-buang waktu dan akan segera bekerja cepat untuk membenahi kementerian yang dipimpinnya. Rencana pembenahan diakui Wacik sudah ada di pikirannya, namun terlalu dini untuk disampaikan. “Banyak sudah pikiran-pikiran itu, tetapi akan saya sampaikan setelah pelantikan,” ujar penuh optimisme. Adapun alangkah awal yang segera dilakukan, dia akan segera berkoordinasi dengan jajaran Dirjen di Kementerian ESDM untuk bekerjasama mengemban tugas baru. Apa yang telah dikerjakan dan dicapai oleh Darwin Z Saleh selaku Menteri ESDM sebelumnya, akan dipelajari.”Harus ada kontinuitas. Apa yang baik, kita akan jalankan. Apa yang kurang cepat, akan kita percepat. Itu

pola saya. Saya selalu bergerak cepat,” kata dia.. Disinggung soal kontrak pertambangan dan energi dengan swasta asing, Jero Wacik meenegaskan bahwa hal itu termasuk salah satu bidang yang menjadi perhatian untuk pembenahan ke depan. “Ya. Itu sudah tentu. Sudah ada undang-undang. Untuk kontrak pertambangan, ada amanah undangundang untuk renegosiasi, tentu itu akan kita lakukan,” kata Jero Wacik. Secara garis besar, pembenahan kontrak-kontrak tersebut, menurut Jero Wacik harus dilaksanakan secara baik dan saling menguntungkan. “Tentu harus dengan cara yang baik. Artinya keuntungan untuk negara jelas, keuntungan untuk si investor juga jelas. Karena tidak ada orang mau invest kalau tidak untung,” kata Jero Wacik. Sedangkan Dahlan Iskan yang terpilih sebagai Menteri BUMN menggantikan Mustafa Abubakar yang sedang sakit menegaskan, pihaknya kini sudah mengantungi program 100 hari ke depan. “Saya ingin dalam 100 hari pertama seluruh surat, laporan masuk dan keluar serta rapat-rapat yang masuk ke kementerian BUMN berkurang 50 persen,”kata Dahlan Iskan. Menurut Dahlan saat ini surat-menyurat, laporan dan rapat-rapat perusahaan BUMN ke Kementerian BUMN terlalu banyak sehingga kerja perusahaan BUMN tidak berlangsung efektif. Ia ingin agar perusahaan BUMN untuk kerja, kerja dan kerja. “Percuma membuat laporan terlalu banyak, tidak dibaca juga,”katanya. Selain itu Dahlan berjanji akan memberikan keleluasaan lebih besar kepada perusahaan-perusahaan BUMN untuk melakukan aksi korporasi. “Aksi korporasi merupakan nafas sebuah korporasi. Kalau korporasi dikekang maka bukan korporasi namanya melainkan instansi,”jelasnya. Menurut dia, perusahaan BUMN adalah korporasi BUMN dan bukan instansi BUMN. Setelah keleluasaan aksi korporasi diperbesar, maka Dahlan akan meminta tanggung jawab dari aksi korporasi tersebut.Tanggung jawab tersebut diibaratkan sebagai racun. “Pada gilirannya kami minta tanggung Warta BPK

12/15/2011 6:38:02 PM

UMUM jawab, jangan hanya minum madu, racunnya harus ada dan itu tanggung jawab,”katanya. Menurut Dahlan tugas korporasi yang mencari laba maka tanggung jawabnya adalah harus mencari laba harus lebih besar sehingga perusahaan tersebut harus lebih efisien. Hal ini sejalan dengan permintaan Presiden kepada dirinya untuk melakukan pembenahan BUMN secara mendasar. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan selu-

ruh BUMN Indonesia yang begitu besar kalah dengan perusahaan BUMN negara lain yang kecil. “Padahal peran gerak ekonomi nasional itu ada di BUMN,”jelasnya. Selanjutnya soal implementasinya, dia beserta Wakil Menteri BUMN terpilih, Mahmudin Yasin akan merumuskan kebijakan yang intinya jangan banyak intervensi terhadap perusahaan BUMN. “Para direksi bukan orang bodoh, mereka pintar. Biarkan direksi bekerja dengan baik, jangan terlalu banyak diganggu,

jangan terlalu banyak rapat.”katanya. Intervensi itu termasuk intervensi politik dan non politik. Setiap direksi harus mempunyai akal untuk mencegah intervensi politik, sebagaimana anggapan bahwa perusahaan BUMN merupakan sapi perah partai politik. “Kementerian BUMN akan mengurangi intervensi sehingga intervensi luar juga harus berkurang. Direksi harus sanggup jaga diri dari intervensi, jika tidak jangan jadi direksi,”katanya. bd

Susunan Lengkap Kabinet Indonesia Bersatu II 2011-2114 1. Menko Polhukam: Djoko Suyanto (tetap) 2. Menko Perekonomian: Hatta Rajasa (tetap) 3. Menko Kesra: Agung Laksono (tetap) 4. Menteri Sekretaris Negara: Sudi Silalahi (tetap) 5. Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi (tetap) 6. Menteri Luar Negeri: Marty Natalegawa (tetap) 7. Menteri Pertahanan: Purnomo Yusgiantoro (tetap) 8. Menteri Hukum dan HAM: Amir Syamsuddin (baru) 9. Menteri Keuangan: Agus Martowardojo (tetap) 10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Jero Wacik (baru) 11. Menteri Perindustrian: MS Hidayat (tetap) 12. Menteri Perdagangan: Gita Wirjawan (baru) 13. Menteri Pertanian: Suswono (tetap) 14. Menteri Kehutanan: Zulkifli Hasan (tetap) 15. Menteri Perhubungan: EE Mangindaan (baru) 16. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sharif Cicip Sutardjo (baru) 17. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Muhaimin Iskandar 18. Menteri Pekerjaan Umum: Djoko Kirmanto (tetap) 19. Menteri Kesehatan: Endang Rahayu Setyaningsih (tetap) 20. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: M Nuh (tetap) 21. Menteri Sosial: Salim Segaf Al Jufrie (tetap) 22. Menteri Agama: Suryadharma Ali (tetap) 23. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Mari Elka Pangestu (baru) 24. Menteri Komunikasi dan Informatika: Tifatul Sembiring (tetap) 25. Menteri Negara Riset dan Teknologi: Gusti Muhammad Hatta (baru) 26. Menteri Negara Koperasi dan UKM: Syarief Hasan (tetap) 27. Menteri Negara Lingkungan Hidup: Berth Kampbuaya (baru) 28. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Agum Gumelar (tetap) 29. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Azwar Abubakar (baru) 30. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal: Helmy

Warta BPK

63 - 69 umum.indd 67

Faishal Zaini (tetap) 31. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas: Armida Alisjahbana (tetap) 32. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara: Dahlan Iskan (baru) 33. Menteri Negara Perumahan Rakyat: Djan Faridz (baru) 34. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga: Andi Mallarangeng (tetap) Wakil-Wakil Menteri baru: 1. Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan 2. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan Wiendu Nurianti 3. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Bidang Pendidikan Musliar Kasim 4. Wakil Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo 5. Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar 6. Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi 7. Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin 8. Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron Mukti 9. Wakil Menteri Luar Negeri Wardana 10. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar 11. Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo 12. Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar 13. Wakil Menteri Hukum dan Ham Denny Indrayana Wakil Menteri lama: 1. Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin 2. Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun 3. Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono 4. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita Dinarsyah Tuwo 5. Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati 6. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak 7. Wakil Menteri Pendidikan Fasli Djalal Kepala Badan Intelijen Negara 1. Letjen TNI Marciano Norman

SEPTEMBER 2011

67

12/15/2011 6:38:02 PM

UMUM

Sedot Pulsa

Berbuntut Restitusi Kehadiran SMS Premium untuk sementara dihentikan sampai ada aturan main yang jelas dan mudah dimengerti. Operator seperti Axis, Tri, XL, Indosat, Telkomsel, Telkom, Smartfren, Bakrie Telecom, dan Ceria sepakat untuk memberikan restitusi.

M

alam itu, sekitar pukul 23.33, David ML Tobing dikejutkan oleh adanya dering SMS (Short Massage Service) yang masuk ke telepon selularnya. Terdorong rasa khawatir ada berita yang penting, meski saat itu matanya sudah hampir terpejam, dia toh tetap memaksakan diri untuk bangun dan membuka SMS yang masuk itu. Namun, alangkah kesalnya. SMS itu ternyata hanyalah penawaran suatu program yang nadanya meno­ dong.”Terimakasih Anda telah berlangganan Opera Mini Rp10.000/7 hari. Syarat /Ketentuan berlaku hub *363#. Untuk stop ketik OP OFF ke 3636 Download klik http//mini.opera.com”.

68

63 - 69 umum.indd 68

SEPTEMBER 2011

Kejadian ini menurut David sangatlah konyol. Pasalnya, dia sama sekali tidak pernah mengajukan permohonan atau mengikat perjanjian dengan penyedia fasilitas tersebut. Apalagi saat itu dia menggunakan Blackberry yang fiturnya sudah lebih lengkap sehingga dia tak memerlukan bantuan Opera Mini lagi. Yang lebih konyol, pada saat pembayaran periode Agustus tiba-tiba dalam tagihan kartu Halo miliknya tertera rincian beaya layanan Opera Mini yang tidak pernah dipesannya sebesar Rp30.000. Juga pada periode September sebesar Rp50.000. Bahkan, pada Sabtu, 10 September 2010, tengah malam, dia kembali menerima pesan SMS dari “tamu yang tak

diundang itu” . Bunyinya makin menjengkelkan, Layanan Opera Mini Anda telah diperpanjang. Nikmati GRATIS untuk pemakaian Opera Mini selama 7 hari. Untuk stop ketik OP OFF ke 3636. Bantuan hub *363#. Dengan diterimanya SMS tersebut David kembali ditagih Rp10.000 Lantaran kesal dan ingin tahu, David akhirnya membuka website yang berkaitan dengan layanan Opera Mini. Dalam website itu terdapat penjelasan bahwa fasilitas Opera Mini dilakukan secara paket. Penjabarannya, paket harian Rp2.000, Mingguan Rp10.000 dan Bulanan Rp30.000, Hal itu, kata David dalam gugatannya, bisa diperpanjang tanpa sepengetahuan dan persetujuan pelanggan. Kenyataan inilah yang akhirnya mendorong David yang kebetulan berprofesi sebagai pengacara dan aktif sebagai pengamat konsumen segera mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut David, hal ini harus lakukan karena dia yakin yang menjadi korban praktik kotor yang bersifat melawan hukum seperti itu tak hanya dirinya tetapi orang banyak. Dalam gugatannya yang mulai disidangkan beberapa waktu lalu, David ML Tobing memang tidak menuntut banyak. Secara material dia hanya menuntut PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel membayar Rp90.000. Selain itu, David juga menuntut Telkomsel agar tidak melakukan pena­ waran, pengikatan secara sepihak dan perpanjangan otomatis fasilitas laya­ nan tambahan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan pelanggan. Namun hakim Andi Resajaya yang memimpin jalannya persidangan, pada sidang pertama ini, menganjurkan agar David dan pengacara Telkomsel, Ignatius Andy melakukan mediasi atau berdamai. Meski David secara tegas meminta majelis hakim agar tetap melanjutkan pemeriksaan materi pokok perkara, tetapi Andi tetap menyarankan agar dilakukan mediasi. Seusai sidang, David menegaskan gugatan ini bukan masalah be-

Warta BPK

12/15/2011 6:38:03 PM

UMUM sarnya uang. Namun masalah prinsip perlakuan operator. “Saya ingin memberikan pelajaran agar operator tidak seenaknya mengaktifkan atau menghentikan layanan,” ucapnya sambil menambahkan bahwa dia akan membuktikan masalah itu bisa dipermainkan oleh operator tanpa izin pelanggan. “Saya tidak mengetik off atau setop atau UNREG ke Telkomsel. Namun, berhenti setelah 3 hari berkas gugatannya didaftarkan ke pengadilan. Ini tidak lucu,” tegasnya. Pengacara Telkomsel Ignatius Andy mengatakan David berhak untuk mengajukan gugatan. “Intinya Telkomsel tidak ada niat merugikan konsumen,” katanya sambil menambahkan kalau bisa melalui mediasi kita bisa bermusyawarah. Sebagaimana sinyalemen David ML Tobing, maraknya kasus sedot pulsa belakangan ini tampaknya sudah mencapai pada tahapan yang sangat memprihatinkan. Pasalnya, konsumen yang dirugikan bukan hanya orang-orang yang berduit. Ma­sya­rakat kelas bawah yang hanya mampu mengisi pulsa Rp5.000 ikut menjadi korban.

Instruksi BRTI Akhirnya, BRTI mengeluarkan surat edaran bernomor 177/BRTI/X/2011 yang ditujukan kepada 10 operator yakni PT Bakrie Telecom, PT Hutchinson CP Telecommunication, PT Indosat, PT Mobile-8 Telecom, PT Natrindo Telepon Seluler, PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, PT Smart Telecom, PT Telkom, PT Telkomsel, dan PT XL Axiata. Dalam surat itu, BRTI menginstruksikan kepada seluruh penyelenggara telekomunikasi jaringan seluler dan jaringan tetap lokal dengan mobilitas terbatas untuk menghentikan penawaran konten melalui SMS broadcast, popscreen, dan voice broadcast sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. BRTI juga meminta operator melakukan deaktivasi atau unregister paling lambat Selasa dini hari nanti mulai pukul 00.00 WIB untuk semua layanan jasa pesan premium.

Warta BPK

63 - 69 umum.indd 69

Layanan pesan premium itu termasuk SMS/MMS premium berlangganan, nada dering atau RBT, games atau wallpaper, tetapi tidak untuk layanan publik dan fasilitas jasa keuangan serta pasar modal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses deaktivasi ini dilakukan dengan memberikan notifikasi deaktivasi dan informasi cara registrasi ulang bagi pengguna yang berminat tanpa dikenakan biaya tambahan. Selain itu, BRTI juga meminta op-

David ML Tobing

foto: detik.com

erator menyediakan data rekapitulasi pulsa pengguna yang terpotong akibat layanan jasa pesan premium yang diaktifkan melalui SMS broadcasting atau pop-screen. Operator juga diwajibkan mengembalikan pulsa pengguna yang pernah diaktifkan dan dirugikan akibat layanan jasa pesan premium. Pelaksanaan keempat instruksi BRTI itu wajib dilaporkan secara tertulis dan berkala oleh operator kepada BRTI. Pe­ laporan ini dilakukan setiap Rabu pada tiap pekan sampai 31 Desember 2011. Tak ada pilihan lain, surat edaran BRTI itupun langsung disepakati oleh 10 operator telekomunikasi yang bergabung dalam Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI). Ketua Umum ATSI Sarwoto Atmosutarno menyebutkan penghentian layanan tersebut mencakup seluruh layanan konten premium, termasuk

misalnya layanan seperti ring back tone (RBT). Meski begitu, lanjutnya, pelanggan tidak perlu khawatir. Mereka yang telah membayar untuk layanan tersebut, akan tetap mendapatkan hak mereka hingga masa layanan berakhir. Dia menegaskan langkah ini merupakan bukti komitmen ATSI untuk mengikuti regulasi yang telah diterapkan oleh pemerintah, dalam hal ini BRTI. “Seluruh konten premium akan dideaktivasi. Ke depan, setelah ada perbaikan, layanan tersebut akan digelar kembali oleh operator telekomunikasi,” ucapnya. Perbaikan pada layanan di sini, kata Sarwoto, termasuk konten serta kemudahan registrasi dan unreg. Saat ini, pengguna layanan operator seperti Telkomsel dan XL dapat melakukan unreg all terhadap seluruh layanan SMS premium lewat menu UMB di operatornya masing-masing. Bagi pengguna yang meng­alami kerugian, kata Sarwoto, operator yang tergabung dalam ATSI sepakat untuk memberikan restitusi. “Pengguna yang merasa dirugikan silakan datang ke gerai-gerai operator telekomunikasinya masing-masing untuk melakukan pengaduan. Jika setelah diperiksa oleh petugas layanan pelanggan memang diketahui terjadi system failure, akan ada penggantian,” ucapnya. Selain itu, kata Sarwoto, terhadap 60 content provider (CP) yang bermasalah, ATSI juga meminta kepada operator yang tergabung di dalamnya untuk tidak lagi melanjutkan kerja sama mereka. Beberapa pelanggan mungkin dirugikan dengan keberadaan CP nakal yang menyedot pulsa mereka. “Restitusi di industri telekomunikasi itu sudah biasa, misalnya saja ketika system failure. Jadi ini memang sudah jamak,” kata Sarwoto.. Sarwoto yang juga direktur utama Telkomsel ini menambahkan bahwa restitusi sudah ada sejak dulu. Dia mencontohkan Telkomsel menyediakan dana Rp300 juta setiap bulan untuk restitusi pada konsumen. bd SEPTEMBER 2011

69

12/15/2011 6:38:03 PM

TOKOH KITA

foto: Antara/andika wahyu

KAMPANYE KOMODO: Duta pendukung pemenangan Komodo dalam Kontes Tujuh Keajaiban Dunia, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, bercengkrama dengan komodo saat mengunjungi Pulau Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa (4/10). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kampanye pemenangan New 7 Wonders di mana Komodo akan masuk dalam tujuh besar jika mengumpulkan 120 juta suara dalam pemilihan yang diberi batas waktu hingga 11 November 2011.

Jusuf Kalla

‘Duta Besar Pulau Komodo’

E

nergik dan penuh ide segar. Itulah Jusuf Kalla. Meski tidak lagi menjadi pejabat tinggi negara, JK –begitu namanya akrab disapa--- tidak lantas menghilang dari peredaran. Dia tetap aktif di tengah masyarakat dan menjadi tempat bertanya tentang

70

SEPTEMBER 2011

70 - 71 tokoh kita.indd 70

berbagai persoalan bangsa. Salah satu aktivitasnya adalah giat di lembaga Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai Ketua Umum. Yang terbaru adalah menjadi Duta Besar Pulau Komodo. Pengangkatan JK ini berkaitan dengan masuknya Pulau Komodo sebagai nominasi 7Worders of

Nature. Pulau komodo yang sempat bertengger di urutan empat, saat ini melorot ke urutan 12. Itulah sebabnya dibutuhkan seorang JK untuk bisa mengangkat kembali posisi Pulau Komodo dalam daftar tujuh besar finalis New7Wonders of Nature hingga saat pemilihan nanti pada 11 November. JK sendiri bersedia mengemban tugas tersebut, bahkan dia telah mengunjungi pulau unik yang berada di Indonesia Timur itu. Tugas JK adalah memperjuangkan Pulau Komodo menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia. Menurut dia, keinginannya menjadi Duta Besar Pulau Komodo murni demi kepentingan bangsa. “Jika Pulau Komodo menang, devisa negara dari sektor pariwisata dipastikan meningkat. Nusa Tenggara Timur (NTT) sekarang ini salah satu yang termiskin, Saya yakin masalah ini bisa langsung terselesaikan jika menang, NTT akan seperti Bali dan Lombok,” ujarnya yang mendapat penghargaan Royal Order of Sanametrei Grand Cross--penghargaan dan kehormatan tinggi di bidang perdamaian dan kemanusiaan—dari Kerajaan Kamboja. Untuk memenangkan Pulau Komodo sebagai salah satu keajaiban dunia dibutuhkan suatu gerakan besar dari masyarakat Indonesia. Gerakan untuk voting melalui sms ataupun dengan voting melalui website. Ditegaskannya, dia tidak ingin nasib Pulau Komodo seperti Candi Borobudur, yang 3 tahun yang lalu kalah voting. Dengan kekuatan penduduk yang cukup besar, JK yakin Pulau Komodo bisa menang. “Indonesia butuh dukungan! Cukup 1/3 dari jumlah penduduk yang rela mengikuti voting, kemenangan akan diraih,” tegasnya. dr

Warta BPK

12/15/2011 6:43:57 PM

foto-foto: istimewa

Mahfud Md

Jadi Saksi Surat Palsu JAKARTA: Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud Md akan menjadi saksi meringankan bagi tersangka kasus surat palsu MK, Zainal Arifin Hoesein. Ketua MK akan hadir di markas besar Kepolisian RI bersama dengan dua hakim konstitusi Haryono dan Maria Farida Indrati. “Sesuai dengan permintaan Zainal, mereka akan menyampaikan keterangan di Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) Mabes Polri besok siang [Jumat, 30 September],” kata juru bicara MK Akil Mochtar di Jakarta. Dia mengatakan kesaksian tiga hakim itu diberikan atas permintaan Zainal sehingga tidak perlu ada surat izin tertulis dari Jaksa Agung Basrief Arief yang disetujui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Karena kami datang dengan kesadaran sendiri, maka izin itu tidak diperlukan,” jelasnya. Rencananya, tambahnya, Mahfud akan memberikan keterangan seputar mekanisme administrasi di lingkungan internal MK. Adapun Haryono menjelaskan soal konsep surat dinas. Untuk Maria menerangkan aspek administrasi negara. Zainel, mantan panitera MK, memohon ketiga hakim itu bersaksi setelah mengikuti gelar perkara di Mabes Polri bersama dengan Komisi Kepolisian Nasional dan Satuan Pemberantasan Mafia Hukum belum lama ini. aiz Warta BPK

70 - 71 tokoh kita.indd 71

Ryaas Rasyid

Dana Bansos Tak Tepat Sasaran JAKARTA: Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Otonomi Daerah Ryaas Rasyid mengatakan sejumlah program bantuan sosial yang dilakukan di daerah tidak tepat sasaran. “Dana yang seharusnya diberikan ke masyarakat justru dipakai untuk keperluan politik kepala daerah,” katanya seperti dikutip Antara. Hal itu dikatakan Ryaas berkaitan dengan masukan watimpres dalam rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, di Jakarta, belum lama ini. “Tadi dalam rapat watimpres memberikan masukan bahwa ada banyak program kerja pemerintah yang tujuannya baik, tetapi di daerah tidak jalan,” tuturnya. Sebagian besar program kerja dari pusat yang tidak jalan di daerah adalah untuk bantuan sosial. Maklum saja untuk program bantuan sosial yang besarnya ratusan miliar itu, penggunaannya langsung jadi wewenang pemerintah daerah. “Tidak fokusnya penggunaan dana akibat adanya kepentingan politik di daerah. Dana yang seharusnya untuk bantuan sosial dipakai buat pilkada,” jelasnya. Ryaas tidak menyebutkan daerah-daerah mana saja yang dimaksud. Namun yang pasti, penggunaan dana tidak tepat sasaran membuat kemiskinan tetap tinggi. Menurut dia, banyak daerah yang PDB-nya tinggi, tetapi kemiskinan juga tinggi. aiz SEPTEMBER 2011

71

12/15/2011 6:43:59 PM

SOSOK

Dede ‘Layani’ Lima Ketua BPK

Dede

Mau tahu kebiasaan makan minum para ketua BPK, tanyalah pada Dede. Dia pasti bisa menceritakan apa saja yang disukai dan apa yang tidak disukai sang pimpinan. Namun, tentu saja, hanya halhal yang umum yang bakal diceritakan. Jangan salah, dari ceritacerita kecil itu, kadang mengungkap banyak hal. Siapakah Dede sehingga bisa begitu dekat dengan para ketua BPK? 72

SEPTEMBER 2011

72 - 73 sosok dede.indd 72

D

ede begitu nama Sudrajat akrab disapa bertugas di Biro Staf Pimpinan (Ses­ pim). Bersama beberapa temannya, Dede setiap harinya bertu­ gas menyediakan minuman, makanan ringan juga membersihkan ruang kerja ketua. Posisi ‘staf dapur’ ketua BPK disan­ dangnya sejak 1993. Setidaknya telah lima ketua BPK dilayani oleh bapak tiga anak ini. Tidak seperti umumnya office boy (OB) yang hanya pegawai kontrak atau honorer, Dede justru resmi seba­ gai pegawai BPK. “Terus terang, saya merasa sangat bersyukur dengan pengangkatan itu. Alhamdullilah, itu adalah buah dari ketekunan dan kesabaran,” ungkapnya. Dede mulai bekerja di BPK sebagai petugas kebersihan pada 1979 dengan bayaran Rp325 per hari. “Tugas saya di lantai dasar. Termasuk kalau ada acaraacara digelar di auditorium, saya ikut terlibat membersihkan,” kenangnya. Upah memang penting, tetapi dia

bekerja bukan semata-mata karena uang. Namun, untuk sebuah harapan di masa depan. Sebab, jika hanya ber­ pikir besarnya upah, Dede lebih me­ milih tetap bekerja sebagai penjaga toko di pasar yang upahnya mencapai Rp600 per hari. “Bagi saya upah nomor dua. Beker­ ja di BPK lebih memiliki harapan. Yang penting, tekun bekerja, sabar juga berkelakuan baik,” tegasnya. Sosok sederhana ini memiliki tiga prinsip yang dipegang teguh. Bukan saja giat bekerja, tetapi juga tak segan mengerjakan pekerjaan yang kadang bukan menjadi bagiannya. Dedi­ kasinya dalam bekerja ini, tak luput dari perhatian pimpinannya. Akhir­ nya buah ketekunan itu datang juga. Sembilan tahun menjadi OB dengan status pekerja upah harian, lantas dia mendapat tawaran menjadi pegawai BPK. Dede ingat betul kapan tawaran itu datang yakni bersamaan dengan pembukaan lowongan kerja di BPK. Pucuk dicinta ulam tiba, bak mimpi jadi kenyataan. “Rasanya senang dan tidak di­ sangka-sangka. Saat itu saya sedang membantu di rumah dinas Sekjen di Jalan Brawijaya yang akan menggelar buka puasa bersama. Lalu Pak Warto, Kepala Biro Kepegawaian, menawari saya menjadi pegawai. Namun, tahap pertama sebagai pegawai honorer, nanti setelah 6 bu­ lan baru diangkat sebagai pegawai tetap. “Alhamdulilah, rasanya senang se­ kali,” ungkapnya mengenang kejadian 22 tahun lalu. Dan benar saja, kenang Dede, 6 bulan sebagai pegawai honorer, pada 1990 dia resmi diangkat sebagai pegawai tetap. Sejak itu pria asal Ma­ jalengka, Jawa Barat, ini, bertugas di Biro Sespim. “Saat itu Ketua BPK dija­ bat oleh Jend (Purn) M. Jusuf,” tam­ bahnya. M. Jusuf, di mata Dede adalah pimpinan yang sangat disiplin. Makanan kegemarannya pun seder­ hana, pisang gepok dan singkong

Warta BPK

12/15/2011 6:55:43 PM

goreng maupun rebus. Makanan itu juga yang sering disajikan kepada para tamu, baik itu menteri maupun perwakilan kedutaan. “Jadi meski ada tamu, sajian makanan umumnya ham­ pir sama, pisang goreng atau sing­ kong,” tuturnya. Lain lagi dengan JB Sumarlin, peng­ ganti M Jusuf. “Makanan kegemaran Pak Sumarlin adalah makanan Jepang seperti unagi,” katanya. Salah satu yang berkesan bagi Dede terhadap JB Sumarlin adalah perhatiannya pada karyawan. “Setiap menjelang Lebaran, pasti ada bing­ kisan yang dibagi-bagikan,” katanya sambil menyebut, Sumarlin adalah pekerja keras dan kerap bekerja hing­ ga malam di kantor. Setelah JB Sumarlin, posisi ketua di­ jabat oleh Satrio B. Joedono atau akrab disapa Billy. Tentang mantan menteri era Soeharto ini, tak banyak cerita di­ ungkap Dede, kecuali kegemarannya minum kopi tanpa gula. Cerita yang menarik justru me­ ngenai Anwar Nasution yang menja­ bat ketua periode 2004-2009. Mungkin karena peristiwa tersebut belum lama berselang, ingatan Dede tentang be­ berapa kegemarannya masih kuat me­ lekat. Menurut Dede, Anwar Nasution ter­ masuk ‘luar biasa’ dalam hal kegema­ ran makan. Maksudnya, Anwar nyaris tidak memiliki pantangan makanan. Kalau pada umumnya orang seusianya menghindari makanan ‘berat’ seperti kambing dan duren, mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia ini justru sebaliknya. “Waduh, Bapak (Anwar) itu jago makan. Gemar makanan pedas, juga kambing dan duren. Beliau juga suka kopi tubruk tanpa gula. Kadang mi­ num kopi dalam sehari bisa sampai empat kali. Beliau juga suka buah-bua­ han,” tambah kakek satu cucu ini. Pada masa kepemimpinan Anwar Nasution ini pertama kali digelar acara makan siang antarpimpinan setiap hari kerja. Kebiasaan ini pun berlanjut sampai era kepemimpinan Ketua BPK Hadi Poernomo. Satu hal yang menonjol yang men­ Warta BPK

72 - 73 sosok dede.indd 73

jadi catatan Dede terhadap pimpinan­ nya saat ini adalah tingginya kepedu­ lian terhadap bawahannya. “Bapak orangnya baik sekali. Be­ liau perhatian sekali pada bawahan. Biasanya kalau beliau marah, besoknya langsung minta maaf. Padahal, beliau marah untuk hal yang menjadi kesa­ lahan kami. Saya juga pernah kena tegur, tetapi besoknya, beliau datang dan meminta maaf. Perasaan saya ti­ dak karuan, tidak enak hati. Saya yang salah, lalu ditegur, tetapi Bapak yang minta maaf,” tuturnya menutup pem­ bicaraan. dr

M. Jusuf adalah pimpinan yang sangat disiplin. Makanan kegemarannya pun sederhana, pisang gepok dan singkong goreng maupun rebus. Makanan itu juga yang sering disajikan kepada para tamu.

SEPTEMBER 2011

73

12/15/2011 6:55:45 PM

Resensi Buku

Menakar Kondisi Ekonomi Politik Indonesia Indonesia punya modal luar biasa besar untuk membangun negara. Kekayaan alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lain melimpah. Namun, ternyata modal besar itu belum mampu digunakan untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Negara yang disegani masyarakat internasional secara ekonomi.

E

konomi berjalan tentu berkat orientasi politik perangkat negara. Dengan kata lain, ekonomi dibangun oleh roda-roda politik. Pemerintah, yang dalam hal ini perangkat negara yang menjalankan kebijakan-kebijakan untuk menjalankan ekonomi, menjadi penting artinya bagi majumundurnya sebuah negara. Indonesia sendiri, secara garis besar, punya kecenderungan sama dalam hal pembangunan ekonominya. Ada dinamika, tetapi intinya masih tetap seperti dulu. Hanya eksportir bahan mentah dan menanggung banyak utang. Kenapa hal itu bisa terjadi? Tentu saja instrumen politik yang membuatnya tetap sama. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi, lebih kurang, setali tiga uang dari dulu hingga sekarang. Kondisi ini coba ditakar oleh M. Dawam Rahardjo, pengamat ekonomi politik dan seorang akademisi, dalam bukunya Nalar Ekonomi Politik Indonesia. Buku yang menakar kondisi ekonomi politik Indonesia saat ini dan flashback ke masa lalu dengan beberapa dimensinya. Pada awal buku yang menjadi prolog buku ini,

74

SEPTEMBER 2011

74 - 75 resensi buku.indd 74

Judul : Nalar Ekonomi Politik Indonesia Penulis : M. Dawam Rahardjo Penerbit : PT. Penerbit IPB Press Tahun Terbit : Juni 2011 Halaman : 310 hlm

Warta BPK

12/15/2011 6:57:45 PM

diuraikan tentang piagam deklarasi Asosiasi Ekonomi-Politik Indonesia. Asosiasi yang dihuni banyak pemikir ekonomi-politik yang dikenal masyarakat. Kesimpulan dalam deklarasi tersebut, perekonomian Indonesia masih tetap bercorak kolonial. Corak kolonial tersebut terlihat dalam tiga fenomena. Pertama, Indonesia pada dasarnya masih menyerahkan pengelolaan sumber daya alamnya kepada asing dan belum melakukan pengelolaan sendiri oleh organisasi ekonomi nasional. Fenomena kedua, Indonesia masih mengekspor bahan mentah dan belum mampu menghasilkan barang yang telah diolah sendiri. Ketiga, Indonesia masih menjadi tempat pemasaran produk-produk impor barang dari negara-negara industri maju. Fenomena pertama, kedua dan ketiga ini memang tak bisa disangkal kebenarannya, walau tak mutlak benar seratus persen. Namun, apa yang menjadi keinginan adalah Indonesia menjadi tuan rumah di negara sendiri, yaitu perekonomian nasional yang mandiri dan berdaulat. Dari ketiga fenomena tersebut muncul kondisi yang dianggap kurang baik. Krisis keadilan membuat ketimpangan makin lebar, baik dalam dimensi struktural, sektoral, dan kewilayahan. Krisis kesejahteraan juga muncul. Terjadinya kemerosotan kesejahteraan rakyat, kehancuran lingkungan, dan degradasi moral. Selain itu, krisis kedaulatan juga mengemuka. Ditandai dengan makin dominannya modal internasional di berbagai sektor ekonomi strategis. Denasionalisasi kembali membentuk ekonomi Indonesia yang didominasi pemodal internasional, seperti dalam pertambangan migas, kepemilikan saham, dan kepemilikan perbankan. Model pembangunan ekonomi-politik saat ini juga telah menjerumuskan Indonesia ke dalam ketergantungan utang luar negeri.

Warta BPK

74 - 75 resensi buku.indd 75

Salah satu pilar untuk menunjang demokrasi ekonomi ini, perlu adanya suatu lembaga. Dan, sebenarnya Indonesia punya itu. Lembaga demokrasi ekonomi ini adalah koperasi. Dalam koperasi sendiri pelaku utama yang mengambil keputusan adalah anggotanya. Kondisi inilah yang dimanfaatkan jaringan lembaga keuangan dan perdagangan internasional untuk melakukan pemaksaan agendaagenda ekonomi-politik kepada Indonesia. Mereka inilah yang dianggap sebagai neoliberalis. Di sisi lain, krisis ideologi juga meluas. Membuat krisis ekonomipolitik ketika berbagai kebijakan menjauh dari sisa-sisa konstitusional. Kebijakan yang ditempuh setiap rezim pemerintahan selalu condong pada neloliberasime: penerapan deregulasi, liberalisasi, privatisasi, dan penghapusan subsidi. Ini perlu diputuskan dari rantai kebijakan ekonomi Indonesia. Hal menarik yang dikemukakan Prof. Dawam adalah perlunya Indonesia memetakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah dan beraneka ragam itu. Dengan pemetaan tersebut akan terlihat apa saja potensi yang ada dan perlu dikembangkan dalam kerangka pembangunan ekonomi. Pemerintah pun dapat memilih kebijakan apa yang bisa diejawantahkan secara terstruktur berdasarkan potensi yang dimiliki setiap daerah. Ini yang disebutnya sebagai geografi ekonomi- politik Indonesia. Dengan adanya geografi ekonomi-politik Indonesia tersebut, maka ekonomi yang adil untuk masyarakat luas penting peranannya. Profesor Dawam lebih senang menyebutnya sebagai demokrasi ekonomi.

Dalam demokrasi ekonomi ini partisipasi masyarakat akan terbuka lebar dalam mengelola sumber daya ekonomi yang dimiliki Indonesia. Sehingga arah kebijakan menjadi jelas. Untuk kepentingan masyarakat luas. Tidak untuk segelintir orang atau kelompok. Tidak juga untuk pihak asing. Menurut Dawam, seharusnya demokrasi ekonomi ini menjadi “konstitusi” ekonomi Indonesia. Salah satu pilar untuk menunjang demokrasi ekonomi ini, perlu adanya suatu lembaga. Dan, sebenarnya Indonesia punya itu. Lembaga demokrasi ekonomi ini adalah koperasi. Dalam koperasi sendiri pelaku utama yang mengambil keputusan adalah anggotanya. Di sinilah muncul nilai kebersamaan, kerjasama, dan kegotongroyongan. Nilai-nilai yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Prinsip koperasi ini sebenarnya bisa diterapkan ke dalam lembaga ekonomi lainnya. Kondisi ekonomi-politik Indonesia yang masih memprihatinkan ini harus diputus dengan langkah baru. Langkah baru yang mengemban nilai-nilai dasar UUD’45 dan Pancasila. Untuk itu perlu dilacak akar dari berbagai krisis yang tengah dialami bangsa Indonesia saat ini. Buku ini mencoba untuk melacaknya melalui perspektif teoritis konseptual dan dinamika historis. Dan, buku ini menyimpulkan bagaimana langkah baru itu sebaiknya berpijak kepada kepentingan nasional. Kepentingan rakyat, bangsa Indonesia. and SEPTEMBER 2011

75

12/15/2011 6:57:45 PM

SERBA-SERBI

S

epakbola merupakan olahraga terpopuler di Indonesia, disamping bulutangkis tentunya. Semua lapisan masyarakat menyukai sepakbola. Demam sepakbola pasti terjadi di manamana ketika berlangsung Piala Dunia. Demikian juga dengan perusahaan, instansi, dan lembaga pemerintah pasti keranjingan bermain bola jika ada kejuaran berskala internasional itu. Demikian juga di BPK, satu lembaga pemerintah dengan ribuan karyawan, tentunya juga memiliki tim sepakbola sendiri. Hanya saja, bagaimana menjaga keberlanjutan sebuah tim sepakbola itu sangat sulit. Ini bukan hanya terjadi di BPK, akan tetapi juga lembaga atau perusahaan

76

SEPTEMBER 2011

76 - 78 serba serbi.indd 76

Sepakbola Bangkit, Futsal Berkibar Sulitnya mengumpulkan orang untuk berlatih rutin, ditambah kesibukan kerja yang luar biasa, membuat tim sepakbola BPK sempat mati suri selama 5 tahun. Kini, futsal menjadi kegiatan alternatif. lain. Pasalnya, terkadang sangat sulit untuk rutin berlatih karena tidak mudah mengumpulkan satu tim yang jumlahnya bisa sampai minimal 22 orang. Faktor lain yang bisa menjadi penyebab tim sepakbola tidak aktif alias mandek yaitu ‘bapak angkat’. Ini ma-

suk akal karena dalam sepakbola dibutuhkan satu figur untuk mengomandoi kelangsungan hidup tim. Hal ini terjadi terhadap tim sepakbola BPK. Selain sulit mengumpulkan karyawan untuk berlatih secara rutin, ‘bapak angkat‘ pun pensiun. Ibarat kehilangan induk, semangat berlatih

Warta BPK

12/15/2011 7:19:50 PM

SERBA-SERBI sebagian anggota tim ikut terbang . Beberapa pemain yang masih ingin berlatih, terpaksa ikut vakum, karena jumlah pemain tidak mencukupi. Sebelumnya, jelas Sudarwanto, Koordinator cabang olahraga sepakbola BPK Pusat, tim BPK pernah lumayan aktif dan sering bertanding, baik melawan tim BPK Perwakilan maupun eksibisi dengan instansi/lembaga lain. “Dulu kami malah punya tim inti yang anggotanya para pegawai lintas unit, juga punya tim eksekutif, yang anggotanya para pejabat eselon I dan II. Kami juga kerap ikut pertandingan antardepartemen, minimal 3-4 kali setahun. Jadi kalau mau dibilang, tim ini lumayan aktif ketika itu,” papar Sudarwanto, yang sehari-hari bertugas di AKN III ini. Namun perlahan jumlah pemain semakin menyusut. Penyebabnya beragam, mulai dari kesibukan masingmasing pegawai hingga tidak ada lagi sosok pembina atau ‘bapak angkat’. “Dulu kami banyak dibantu oleh Pak G. Suparto, pejabat eselon I. Be-

Warta BPK

76 - 78 serba serbi.indd 77

liau bukan saja ikut bermain tetapi juga membantu dana. Masalah lainnya adalah soal kesibukan kerja. Kalau pekerjaan sedang banyak, jarang ada yang latihan padahal sewa lapangan dibayar perbulan. Yang datang cuma 10 orang. Untuk sepak bola, minimal 22 orang.” Dia juga mengaku kesulitan menambah anggota dari kalangan muda. Hal ini bisa disebabkan lantaran kurangnya sosialisasi. Penyebabpenyebab itulah yang membuat tim sepakbola BPK menjadi vakum sampai 5 tahun. Di sisi lain, lanjutnya, maraknya olahraga futsal yang hanya membutuhkan jumlah pemain yang jauh lebih sedikit menjadi alternatif bagi atlit sepakbola BPK untuk tetap eksis. “Itu sebabnya kenapa tim-tim futsal lebih subur karena jumlah pemain yang dibutuhkan tidak banyak, minimal 10 orang [2 tim] sudah bisa main,” ungkapnya. Hal senada juga dilontarkan oleh Dwi Anto dan Ahmad Afandi, staf Sub

Bagian Perbendaharaan III Biro Keua­ ngan, yang ditemui Warta BPK secara terpisah. Lantaran vakum, ungkap Ahmad Afandi, akhirnya sebagian memutuskan beralih ke futsal. Selain karena olah raga itu sedang popular, juga tidak membutuhkan jumlah pemain yang banyak. Cukup 5-10 orang, permainan ini sudah bisa jalan dan konsistensi latihan bisa lebih terjaga. “Mengumpulkan 5-10 orang lebih mudah dibanding mengumpulkan 22 orang, jumlah minimal untuk berlatih sepak bola,” tambah Dwi Anto yang bersama Ahmad Afandi menjadi anggota tim futsal gabungan Biro Keua­ ngan-Biro Umum sejak 2007. Sejak itu, tambahnya, tim futsal marak berkembang. Hampir setiap unit memiliki tim sendiri. Mereka semakin serius berlatih karena sejak 4 tahun terakhir, bertepatan dengan peringatan HUT BPK, digelar pertan­ dingan futsal antarunit. Selain itu, masing-masing dengan inisiatif sendiri melakukan latih tanding dengan tim lain di luar BPK, atau mengikuti turna-

SEPTEMBER 2011

77

12/15/2011 7:19:55 PM

SERBA-SERBI men-turnamen umum untuk menjajal kemampuan. “Namun, kalau bertan­ ding ke luar, kami tidak membawa nama BPK,” ucapnya. Uniknya, setiap mengikuti turnamen di luar, mereka berganti-ganti nama. “Memilih nama tim, tergantung kondisi. Kadang tergantung penyokong dananya atau ‘bapak angkat’,” katanya sambil tertawa. Lihat saja ketika mereka mengikuti sebuah turnamen di luar, tim Biro Keuangan-Umum ini menggunakan nama Redsus yang merupakan singkatan nama R. Edy Susila. Lalu ketika tampil dalam turnamen Fico Direct Futsal Party, Juli lalu, mereka memakai nama Jumat 8 yang artinya latihan hari Jumat jam 08.00. Hidupkan Sepakbola Meski futsal berkembang pesat di lingkungan BPK Pusat, bukan berarti

kerinduan para penggemar sepak bola menghidupkan kembali tim sepak bola, telah pudar. Diam-diam mereka bergerilya mewacanakan ide menghidupkan kembali tim sepak bola BPK Pusat. Lalu disebarlah informasi ke semua unit yang ada di lingkungan kerja BPK Pusat, termasuk formulir pendaftaran. Sambutan hangat pun diraih. Setidaknya 40 orang penggemar sepak bola mendaftar, suatu jumlah yang lebih dari cukup untuk berlatih sepak bola. Alhasil, Jumat (14/10) untuk pertama kalinya sejak vakum 2006, tim sepak bola BPK Pusat hidup kembali. “Sepak bola dan futsal kami tata. Bola lapangan besar setiap dua ming­ gu sekali, begitu juga tim futsal yang terdiri dari unit gabungan. Jadi latihan selang-seling dengan bola. Jumat lalu, sebanyak 36 orang, datang berlatih sepak bola. Sementara untuk tim fut-

sal gabungan sekitar 20 orang berlatih. Saya senang karena nampaknya semua semangat,” ujar Sudarwanto seraya berharap agar tim sepak bola dan futsal bisa tetap eksis. Dia menjelaskan sejauh ini dana berlatih, baik futsal maupun sepak bola, ditanggung bersama alias patungan. Oleh karena itu, ke depannya diharap segera mendapat ‘bapak angkat’ atau bantuan dana dari BAPOR untuk mendukung terselenggaranya latihan sepak bola maupun futsal. “Sebenarnya permintaan menghidupkan lagi tim bola sudah lama, akan tetapi ketika itu saya pikir siapa yang akan menjadi bapak angkat, supaya kita tidak berjalan sendiri. Kami juga berharap ada bantuan dana dari BAPOR seperti dulu. Setidaknya dana untuk sewa lapangan, bus untuk angkutan pemain, seragam tim dan lainlain,” tegasnya. dr

Mimpi Miliki Lapangan Futsal Sendiri Seiring dengan makin banyak­ nya tim futsal di BPK, mereka berkeinginan bukan saja ada sebuah wadah resmi tempat menginduk, tetapi juga adanya lapangan futsal sendiri. Dengan pertimbangan, lapangan futsal tidak seluas lapangan sepakbola. Pembangunan lapangan futsal di dalam lingkungan kantor BPK Pusat lebih memungkinkan. Dengan memiliki lapangan futsal sendiri, kontinuitas latihan bisa terjaga, juga dipastikan jumlah peminat akan makin banyak. Jadi setiap pagi, sebelum bekerja, dapat berlatih dulu. Memilki lapangan sendiri lebih mudah dibanding jika berlatih di luar. Sudarwanto, Koordinator cabang olahraga sepakbola BPK Pusat, me­ ngatakan soal lapangan futsal memang pernah disinggung. Sempat tercetus usulan menggunakan lahan parkir di depan Gedung BPK untuk latihan. Namun, memasang dan menggulung karpet (rumput sintetis) setiap kali akan latihan, tentu akan merepotkan. Beberapa penggemar futsal, tuturnya, mengusulkan kemungkinan digunakannya lahan di lantai dua Gedung

78

SEPTEMBER 2011

76 - 78 serba serbi.indd 78

Parkir, di samping Fitness Center, yang kerap kosong. “Jarang ada mobil parkir di pojok. Bagaimana jika itu digunakan untuk berlatih futsal. Cukup lahan seluas 40 m x 20 m latihan sudah bisa digelar. Karpet bisa tetap terpasang. Kapan pun teman-teman ingin berlatih, baik itu pagi sebelum kerja atau sore setelah kerja, bisa langsung main,” paparnya. dr

Warta BPK

12/15/2011 7:19:57 PM

KODE ETIK ANGGOTA

Kode Etik Anggota BPK RI 1. Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK wajib: a. memegang sumpah dan janji jabatan. b. bersikap netral dan tidak berpihak.

c. menghindari terjadinya benturan kepentingan.

d. menghindari hal-hal yang dapat mempengaruhi obyektivitas.

2. Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK dilarang:

a. merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara yang lain, badan-badan lain yang mengelola keuangan negara, dan perusahaan swasta nasional atau asing.

b. menjadi anggota partai politik.

c. menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan orang lainmeragukan independensinya.

3. Untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK wajib: a. bersikap tegas dalam menerapkan prinsip, nilai dan keputusan.

b. bersikap tegas dalam mengemukakan dan/atau melakukan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan. c. bersikap jujur dengan tetap memegang rahasia pihak yang diperiksa.

4. Untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupuntidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaantugas dan wewenangnya. 5. Untuk menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK wajib: a. menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan.

b. menyimpan rahasia negara dan/ atau rahasia jabatan.

c. menghindari pemanfaatan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan ataujabatannya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain. d. menghindari perbuatan di luar tugas dan kewenangannya.

(Sumber : Peraturan BPK RI No.2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK RI)

79 -kode etik anggota.indd 79

12/15/2011 7:38:48 PM