Isliko Tersangka Dana Bansos Rp 4 Miliar Lebih
www.infobanua.co.id
POS-KUPANG.COM, WAINGAPU – Penyidik (1) Kepolisian Resor (Polres) Sumba Timur menetapkan Francis Israel Isliko, salah satu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (2) pelaksanaan bantuan sosial (bansos) (3) peningkatan sapi potong bagi 12 kelompok tani di Sumba Timur, sebagai tersangka (4). Kapolres Sumba Timur , AKBP dr. Supianto, M.Si, melalui Kasat Reskrim Iptu DG Anjasmara, S.H, di ruang kerjanya, Kamis (30/1/2013), mengatakan, Francis Israel Isliko ditetapkan sebagai tersangka karena menyalahgunakan dan melampaui batas kewenangannya. Pada tahun 2012, jelas Anjasmara, kurang lebih Rp 4,5 miliar dana dialokasikan untuk 12 kelompok tani di beberapa kecamatan di Sumba Timur. Dana yang bersumber dari APBN (5) tahun 2012 pada Kementerian Pertanian Dirjen Kesehatan Hewan (Keswan) itu untuk peningkatan populasi sapi potong. "PPK melampaui batas kewenanganya dalam pelaksanaan bansos peningkatan sapi potong itu," kata Anjasmara. Sesuai petunjuk teknis (Juknis) dan Peraturan Menteri Pertanian terkait pelaksanaan bansos (6), lanjut Anjasmara, total dana Rp 4,5 miliar untuk pengadaan (7) sapi dan obatobatan harus dikelola oleh 12 kelompok tani penerima. Namun dalam realisasi (8) proyek tersebut, Isliko selaku PPK mengambil alih dan mengabaikan hal itu. "Bansos itu kan tunai, seharusnya dilaksanakan oleh kelompok tani masing-masing. Tetapi, dalam pelaksanaannya, PPK sendiri yang melaksanakan," (9) kata Anjasmara. Akibat perbuatan Isliko, demikian Anjasmara, diduga menimbulkan tindak pidana korupsi (10) Rp Rp 4,5 miliar. Hal ini menjadi salah satu alasan bagi pihak penyidik Polres Sumba Timur untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. "Pelaksanaannya
tidak sesuai Juknis dan Peraturan Menteri Pertanian. Dugaan kerugian keuangan dalam kasus ini Rp 300 juta hingga Rp 400 juta," kata Anjasmara. Untuk sementara, katanya, baru PPK yang ditetapkan sebagai tersangka. "Kerugian keuangan negara (11) lebih jelasnya nanti kita lihat hasil audit (12). Kita berkoordinasi dengan BPKP untuk audit investigatif (13)," tambah Anjasmara.
Sumber Berita : http://kupang.tribunnews.com/2014/02/01/isliko-tersangka-dana-bansos-rp-4-miliar-lebih, 01 Februari 2014.
Catatan : (1) Penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi. Pengertian Penyidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (2) Pasal 1 Angka 7 Perpres No. 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Pasal 1 Angka 9 Perpres No. 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. Dari definisi tersebut jelas bahwa dalam pengadaan barang/jas PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pejabat pengadaan adalah pejabat yang melaksanakan, kedudukan Pejabat Pengadaan secara fungsi sama dengan ULP. (3) Berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak
secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu pada pasal 1 butir 15 KUHAP bahwa Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di siding pengadilan. (4) Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 200 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (5) Berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. (6) Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. (7) Berdasarkan
Kamus
Besar
Bahasa
Indonesia,
realisasi
berarti
melakukan
(mengusahakan, melaksanakan) perwujudan. Dalam hal ini dapat diartikan sejauh mana hasil yang diupayakan.
(8) Pasal 1 Angka 7 Perpres No. 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Pasal 1 Angka 9 Perpres No. 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. Dari definisi tersebut jelas bahwa dalam pengadaan barang/jas PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pejabat pengadaan adalah pejabat yang melaksanakan, kedudukan Pejabat Pengadaan secara fungsi sama dengan ULP. (9) Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah: Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (10) Berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Oleh karena itu kerugian negara itu harus pasti, tidak menerka-nerka dan harus dilakukan penghitungan kerugian Negara
(11) Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Audit/Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam melakukan fungsinya BPK melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan atas tujuan tertentu.
(12) Tujuan audit investigasi adalah untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan, maka pendekatan, prosedur dan teknik yang digunakan di dalam audit investigatif relatif berbeda dengan pendekatan, prosedur dan teknik yang digunakan di dalam audit keuangan, audit kinerja atau audit dengan tujuan tertentu lainnya. Dalam audit investigatif, seorang auditor memulai suatu audit dengan praduga/ indikasi akan adanya kemungkinan kecurangan dan kejahatan yang akan diidentifikasi dan diungkap melalui audit yang akan dilaksanakan. Kondisi tersebut, misalnya, akan mempengaruhi siapa yang akan diwawancarai terlebih dahulu atau dokumen apa yang harus dikumpulkan terlebih dahulu. Selain itu, dalam audit investigatif, jika memiliki kewenangan, auditor dapat menggunakan prosedur dan teknik yang umumnya digunakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan kejahatan, seperti pengintaian dan penggeledahan.
