“
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Commission for The Disappeared and Victims of Violence
Saya membuat surat pembaca yang dimuat di harian Kompas pada tanggal 26 September 2006 dengan judul “Duta Pertiwi Bohong” dan saya membuat satu surat pembaca lagi dengan judul “Jeritan Pemilik Kios ITC Mangga Dua” yang dimuat harian Suara Pembaruan pada tanggal 21 November 2006
Khoe Seng seng
Tulis Surat Pembaca Didenda Rp 1 Miliar
#1 ini terdiri dari kepemilikan individu dan kepenilikan bersama. Kepemilikan
dok Kontras: Khoe Seng Seng dalam aksi Hut KontraS ke 15 di Depan istana
Sejak tahun 1994 saya sudah berdagang di ITC Mangga Dua yang dibagun oleh PT Duta Pertiwi Tbk (anak perusahaan Sinar Mas Group) dan saya sudah mengetahui status kepemilikan dari kios/toko tempat saya berjualan yang termasuk dalam jenis rumah susun yang digunakan untuk usaha dan memiliki sertifikat berupa sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) dimana kepemilikan HMSRS
individual berupa kios/toko yang berstatus hak milik dan kepemilikan bersama terdiri dari bagian bersama (meliputi koridor/selasar, lift, jaringan listrik dll), benda bersama (meliputi lahan parkir, auditorium, tanaman dll) dan tanah bersama (meliputi seluruh area sekeliling tanah tempat berdirinya rumah susun).
Pada tahun 2003 saya membeli kios/toko di tempat saya berdagang di ITC Mangga Dua ini dan proses pembelian kios/toko ini tidak ada masalah (berjalan lancar) dan saya mendapatkan bukti surat berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Akta Jual Beli (AJB) dan Sertifikat HMSRS. Didalam AJB ini tercantum obyek jual beli dari kios/toko ini yang terdiri dari HMSRS, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, dan dalam sertifikat HMSRS tertulis hak atas tanah adalah Hak Guna Bangunan (HGB). Pada bulan September 2006 saya dikejutkan dengan surat edaran yang dikeluarkan pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) ITC Mangga Dua yang adalah karyawan legal dari Sinar
Latar Belakang Kasus Surat Pembaca Mas Group, yang menyatakan bahwa tanah tempat kios saya berdiri dinyatakan milik Pemprov DKI Jakarta. Saya kemudian meminta waktu untuk bertemu dengan legal Sinar Mas Group ini untuk menanyakan status kepemilikan tanah di ITC Mangga Dua. Ketika bertemu legal Sinar Mas Group ini, saya menanyakan dari ketiga dokumen yang saya miliki (IMB, AJB dan sertifikat HMSRS) yang mana yang menyatakan tanah tempat kios/toko saya berdiri milik Pemprov DKI Jakarta. Legal ini tidak bisa menunjukan pada saya data
#2
yang menunjukan tanah di ITC Mangga Dua milik Pemprov DKI Jakarta tetapi tetap memaksakan saya mengakui tanah tempat kios/toko saya berdiri milik Pemprov DKI Jakarta. Pembicaraan kemudian saya akhiri dengan tidak ada kepuasan pada saya dan saya anggap Sinar Mas Group berbohong ketika menjual kios/toko di ITC Mangga Dua kepada ribuan konsumen dengan menuliskan di
dalam AJB mengenai obyek jual beli yang meliputi tanah (tanah bersama) dan menyatakan apa yang dijual miliknya yang tidak tersangkut dalam sengketa dll.Saya juga kemudian mendapatkan sebuah bukti surat berupa Faktur dari teman saya sesama pemilik kios/toko yang menyatakan bahwa Sinar Mas Group menerima pembayaran atas tanah dan atas bangunan serta pembayaran pajak pertambahan nilai atas tanah dan atas bangunan. Dari dua dasar bukti ini kemudian saya membuat surat pembaca yang
dimuat di harian Kompas pada tanggal 26 September 2006 dengan judul “Duta Pertiwi Bohong” dan saya membuat satu surat pembaca lagi dengan judul “Jeritan Pemilik Kios ITC Mangga Dua” yang dimuat harian Suara Pembaruan pada tanggal 21 November 2006.. Kedua surat pembaca ini kemudian dibantah PT Duta Pertiwi Tbk dan dimuat di masing-masing media yang memuat surat pembaca saya.
#3
Berdasarkan kedua surat pembaca ini kemudian saya dilaporkan ke Mabes Polri pada tanggal 24 November 2006 oleh kuasa hukum Sinar Mas Group dari kantor hukum Haposan Hutagalung (terlibat dalam kasus mafia hukum dalam kasus pegawai pajak Gayus Tambunan) dengan tuduhan pencemaran nama (pasal 310 dan 311 KUHP) dan pemanggilan pertama saya, sudah menempatkan saya dalam posisi tersangka (saya diperiksa tanggal 15 Januari 2007) yang akhirnya masuk sidang pengadilan dan sidang pertama pada 6 November 2008 (hampir dua tahun sejak saya ditetapkan sebagai tersangka) dan baru saya ketahui ketika menerima berkas perkara bahwa belum ada satu orangpun yang diperiksa ketika saya ditetapkan sebagai TERSANGKA, baik pelapor, korban maupun saksi-saksi yang memberatkan buat saya, semuanya diperiksa dua bulan setelah saya diperiksa. Saya tidak tahu dengan dasar apa saya bisa langsung ditetapkan sebagai TERSANGKA padahal belum ada satu orang pun yang sudah diperiksa. Begitu pula ketika saya diperiksa untuk yang kedua kali tanggal 05 Maret 2008
#4 Proses Hukum Pemidanaan
saya sudah minta penyidik memeriksa saksi yang meringankan buat saya tapi belum ada saksi yang meringankan buat saya diperiksa, berkas perkara saya sudah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan tinggi DKI Jakarta pada 9 September 2008 (penyidik melanggar pasal 116 atar 3 dan 4 KUHAP) dan saya sempat merasakan menjadi tahanan kota karena saya diminta seminggu 2 kali melapor ke kejaksaan tinggi selama hampir sebulan. Sidang pengadilan pidana saya kemudian berjalan sangat tidak adil sehingga saya mengajukan keberatan dan minta penggantian hakim (hakim yang menangani kasus saya adalah Ketua engadilan Jakarta Timur sebagai ketua majelis, bapak Robinson Tarigan beserta dua hakim anggota bapak Firdaus dan bapak Hiras Sihombing). Permohonan penggantian hakim saya tidak disetujui dan akhirnya saya diputus bersalah dengan korban pelapor yang merasa tercemar nama baiknya tidak bisa dihadirkan disidang saya dan saya dijatuhi hukuman 6 bulan
#5 penjara dalam masa percobaan 1 tahun yang diamini sampai tingkat kasasi. Dua Hakim Agung di MA yang menangani kasus saya adalah Hakim Agung yang juga menangani kasus Prita Mulyasari dimana di kasus Prita Mulyasari kedua Hakim Agung ini menyatakan Prita tidak bersalah sedang pada kasus saya kedua Hakim Agung ini kompak menyatakan saya bersalah, Hakim Agung saya yang lagi satu telah meninggal dunia dan kedua Hakim Agung yang menangani kasus saya dan kasus Prita ini adalah Hakim Agung Salman Luthan dan Hakim Agung Surya Jaya.
#6
Gugatan Disamping saya dipidanakan saya juga digugat perdata di PN Jakarta Utara dengan gugatan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan penghinaan dengan nilai gugatan 17 miliar rupiah yang didasarkan pada dua surat pembaca yang saya tulis di harian Kompas dan Suara Pembaruan. Gugatan ini diajukan 6 Juli 2007 dimana kemudian saya diputus kalah dan dihukum membayar ganti rugi immaterial 1 miliar rupiah tunai ke Sinar Mas Group pada tanggal 6 Mei 2008. Putusan ini pun sangat tidak adil karena semua bukti surat, keterangan saksi dan ahli saya tidak dipertimbangkan sama sekali. Keterangan saksi saya yang menyatakan surat pembaca saya adalah fakta kejadian
sebenarnya yang juga mereka alami dan keterangan ahli dari Dewan Pers yang menyatakan bahwa surat pembaca tanggung jawabnya ada pada penanggungjawab media tidak digubris sama sekali oleh Majelis Hakim yang diketuai bapak Nelson Samosir dengan anggota bapak Mawardi dan bapak Daliun Sailan, sementara dari pihak Sinar Mas Group tidak ada satu saksi fakta pun yang bisa dihadirkan ke persidangan untuk menyatakan surat pembaca saya fitnah. Perkara kemudian naik ke Pengadilan Tinggi (PT) dimana putusan PT membatalkan putusan PN dengan pertimbangan hukum kurang pihak karena media massa (Kompas dan Suara Pembaruan) tidak ikut digugat
dalam gugatan dan Sinar Mas Group kemudian mengajukan permohonan kasasi yang oleh Hakim Agung tingkat kasasi permohonan kasasi ini di kabulkan dan putusannya kembali ke putusan PN yang menghukum saya membayar ganti rugi 1 miliar rupiah tunai ke Sinar Mas Group. Putusan kasasi inipun sangat tidak adil dimana putusan ini sama sekali tidak mempertimbangkan kontra kasasi dari pihak saya. Didalam putusan hanya dicamtumkan bahwa kontra kasasi diterima pada tanggal 9 Desember 2009 tanpa ada satu katapun tercantum dalam putusan ini isi dari kontra kasasi ini. Majelis Hakim Agung kasasi yang menangani kasus perkara gugatan Sinar Mas Group ini seperti tidak mengerti cara memeriksa sebuah perkara yang seharusnya kedua belah pihak dibaca dan dipertim-
bangkan dalam memberikan putusan baik menolak maupun menerima atas dalil permohonan kasasi ataupun dalil sanggahan dari termohon kasasi harus diberikan alasannya tetapi dalam putusan kasasi ini yang dipertimbangkan hanya dari pihak pemohon kasasi (Sinar Mas Group) saja tanpa melihat sama sekali kontra kasasi pihak saya padahal Majelis Hakim Agung ini bukan Hakim Agung biasa, Majelis Hakim Agung ini ketiganya adalah pemegang jabatan di MA yaitu bapak Imron Anwari sebagai ketua Majelis adalah Ketua Muda Peradilan Militer, bapak Suwardi sebagai anggota adalah Ketua Muda Perdata dan bapak Timur P. Manurung sebagai anggota adalah Ketua Muda Pengawasan. Inilah proses hukum yang saya alami baik di pidana maupun di perdata
#7
Perkembangan Kasus Surat Pembaca Saat ini Kasus Pidana Pemberitahuan putusan kasasi pidana, saya terima 2 Maret 2012 sampai saat ini belum saya ajukan permohonan PK.
Kasus Perdata Saat ini lagi dilakukan mediasi atas surat tegoran peringatan PN Jakarta Utara terhadap saya untuk membayar ganti rugi 1 miliar ke Sinar Mas Group dimana Sinar Mas Group menghendaki saya membayar 1 miliar rupiah tunai dan tanggal 10 Juni 2013 akan diadakan mediasi ke dua untuk mendengar jawaban dari pihak Sinar Mas Group atas permohonan saya mengenai eksekusi yang saya minta dilakukan setelah
#8
putusan PK dan jika pemohon tetap bertahan saya harus membayar 1 miliar rupiah saya minta dicicil sebesar 300 ribu rupiah sebulan . Sementara permohonan PK belum saya ajukan menunggu hasil pemeriksaan KY terhadap putusan saya yang tidak adil dan tidak professional ini (saya sudah ajukan pengaduan ke KY sejak tanggal 17 Desember 2012 dan sekarang lagi proses anotasi di KY). Alasan saya menunggu putusan KY karena jika sekarang saya ajukan PK maka berkas perkara saya akan diterima Ketua Muda Perdata MA yang sudah memvonis saya bersalah dan menghukum saya 1 miliar rupiah dimana saya kawatir Ketua Muda Perdata ini tidak akan memberikan berkas perkara saya ke Majelis Hakim lain yang tidak sependapat dengan dirinya (sudah ada lima gugatan pihak saya yang ditolak hakim agung kasasi mengenai kasus tanah di ITC Mangga Dua yang dijual Sinar Mas Group ke konsumen dimana ternyata tanah tersebut bukan milik Sinar Mas Group) dan kemungkinan besar berkas perkara saya ini akan diberikan pada Majelis Hakim Agung yang sependapat dengan dirinya
sehingga permohonan PK saya jika diajukan beresiko dikuatkan oleh Majelis Hakim Agung yang akan menangani PK saya. Inilah yang menjadi alasan saya sampai sekarang belum mengajukan PK. Saya berharap KY memberikan rekonmendasi sangsi terhadap Majelis Hakim Agung yang menangani kasus surat pembaca saya sehingga dengan demikian mudah-mudahan jika PK saya ajukan bisa diperiksa Hakim Agung di MA sesuai dengan ketentuan seperti yang disampaikan kepala Biro Hukum MA. Demikian yang bisa saya sampaikan atas kasus pidana dan perdata saya dari mulai PN sampai MA.
Jakarta 1 Juni 2013 Seng Seng
#9
Jl. Borobudur No.14 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Tlp 021-3926983, 3928564 Fax 021-3926821 Email
[email protected] Web www.kontras.org Facebook: www.facebook.com/pages/KontraS Twittter: www.twitter.com/@KontraS
