LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR JL. MATRAMAN RAYA NO.218 PERIODE 15 MEI 1 JUNI 2012

UNIVERSITAS INDONESIA

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR JL. MATRAMAN RAYA NO.218 PERIODE 15 MEI – 1 JUNI 2012

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

TYAS PAWESTRISIWI, S. Farm 1106047410

ANGKATAN LXXIV

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPARTEMEN FARMASI DEPOK JUNI 2012

Laporan praktek..., Tyas Pawestrisiwi, FMIPA UI, 2012


LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR JL. MATRAMAN RAYA NO.218 PERIODE 15 MEI – 1 JUNI 2012

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Apoteker

TYAS PAWESTRISIWI, S. Farm 1106047410

ANGKATAN LXXIV

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPARTEMEN FARMASI DEPOK JUNI 2012


iii


KATA PENGANTAR

Puji syukur atas segala rahmat Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur. Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa tingkat profesi pada Program Profesi Apoteker

Departemen

Farmasi

FMIPA

Universitas

Indonesia

untuk

menyelesaikan masa studi dan memperoleh gelar apoteker. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur berlangsung selama periode 15 Mei – 1 Juni 2012. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih tak terhingga kepada: 1. Bapak Dr. Safaruddin, MARS selaku Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan PKPA. 2. Bapak Drs. Mawardinur, Apt., selaku Pembimbing PKPA dan Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan yang telah membimbing dan memberikan bantuan kepada penulis selama PKPA berlangsung. 3. Bapak Dr. Anton Bahtiar, M.Biomed., Apt., selaku pembimbing yang telah memberikan masukan dalam penyusunan laporan ini. 4. Ibu drg. Margaretha S.D.W., selaku Koordinator Tenaga Kesehatan yang telah memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada penulis selama PKPA berlangsung. 5. Ibu Dra. Dian Sulistyowati, Apt., selaku Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman yang telah memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada penulis selama PKPA berlangsung.

iv


6. Ibu drg. Roselyne Tobing, selaku Koordinator Standarisasi Mutu Kesehatan yang telah memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada penulis selama PKPA berlangsung. 7. Ibu Prof. Dr. Yahdiana Harahap, MS, Apt., selaku Ketua Departemen Farmasi FMIPA UI. 8. Bapak Dr. Harmita, Apt., selaku Ketua Program Profesi Apoteker Departemen Farmasi FMIPA UI. 9. Seluruh staf Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur yang telah menerima dan membantu penulis selama melaksanakan kegiatan PKPA. 10. Keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan materiil sehingga pelaksanaan PKPA dan penyelesaian laporan dapat berjalan lancar. 11. Seluruh teman-teman Apoteker Universitas Indonesia angkatan 74 serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis selama pelaksanaan PKPA ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan dan jerih payah yang telah dicurahkan. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga pengetahuan dan pengalaman yang penulis peroleh selama menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker ini dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan sejawat dan semua pihak yang membutuhkan.

Depok, Juni 2012

Penulis

v


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................. HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................... KATA PENGANTAR ................................................................................ DAFTAR ISI ............................................................................................... DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................

ii iii iv vi vii

BAB 1. PENDAHULUAN ........................................................................ 1.1 Latar Belakang ........................................................................ 1.2 Tujuan .....................................................................................

1 2

BAB 2. TINJAUAN UMUM SUKU DINAS KESEHATAN KOTA .... ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR ...................................... 2.1 Instansi Kesehatan .................................................................... 2.2 Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi ............................... 2.3 Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur ........ 2.3.1 Visi dan Misi ................................................................... 2.3.2 Sasaran Mutu ................................................................... 2.3.3 Struktur Organisasi .........................................................

3 3 4 6 6 6 6

BAB 3. TINJAUAN KHUSUS SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN 3.1 Seksi Sumber Daya Kesehatan................................................. 3.2 Dasar Hukum ........................................................................... 3.2.1 Dasar Hukum Perizinan Sarana Kesehatan ..................... 3.2.2 Dasar Hukum Perizinan Tenaga Kesehatan .................... 3.2.3 Dasar Hukum Mengenai Standarisasi Mutu kesehatan ... 3.3 Ruang Lingkup ......................................................................... 3.3.1 Koordinator Farmasi, Makanan, dan Minuman .............. 3.3.2 Koordinator Tenaga Kesehatan ....................................... 3.3.3 Koordinator Standarisasi Mutu Kesehatan......................

14 14 14 16 17 17 18 36 46

BAB 4. PEMBAHASAN ..........................................................................

49

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .................................................... 5.1 Kesimpulan .............................................................................. 5.2 Saran ..........................................................................................

56 56 56

DAFTAR ACUAN .....................................................................................

57

vi

Universitas Indonesia


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta.............. Lampiran 2. Struktur Organisasi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur . Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan Binwasdal Apotek Rakyat .............

vii

60 61 62



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan

nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal, diperlukan penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara terpadu dan berkesinambungan, yang meliputi sumber daya dan upaya kesehatan. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab dalam merencanakan,

mengatur,

menyelenggarakan,

membina,

dan

mengawasi

penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No.36 tahun 2009, pemerintah bertanggung jawab atas

ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik

maupun sosial bagi masyarakat, ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata, ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan, memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan, ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Penerapan sistem otonomi daerah yang berlaku saat ini menjadikan Pemerintah Pusat melakukan pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Daerah (Undang-undang No. 22 Tahun 1999, 1999). Salah satu pendelegasian wewenang sebagaimana dijelaskan di atas adalah dalam hal pengelolaan kesehatan (Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, 2000). Untuk menjalankan wewenang tersebut, maka Pembangunan Kesehatan yang diupayakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diatur dalam suatu aturan yaitu Sistem Kesehatan Daerah (Peraturan Daerah DKI Jakarta No.4 Tahun 2009, 2009). Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah DKI Jakarta melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 1



2

No. 150 Tahun 2009 mendirikan Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) di setiap Kota Administratif yang berada di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk mempermudah Dinas Kesehatan dalam menjalankan dengan baik tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan binwasdal (pembinaan, pengawasan, dan pengendalian) upaya-upaya kesehatan di Jakarta Timur (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009, 2009). Sebagai sumber daya manusia yang berperan dalam pelayanan kesehatan, apoteker memiliki peran dan fungsi dalam Suku Dinas Kesehatan, yaitu yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman dan aplikasi cara perizinan serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dari pelayanan kesehatan, termasuk sarana dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, apoteker perlu memiliki bekal yang cukup untuk memenuhi peran dan fungsi tersebut. Untuk mendukung kondisi tersebut, Universitas Indonesia mengadakan kerja sama dengan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi dalam bentuk kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan PKPA ini dilaksanakan pada tanggal 15 Mei – 1 Juni 2012 dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman mahasiswa profesi apoteker terkait peran apoteker di Suku Dinas Kesehatan.

1.2

Tujuan Pelaksanaan PKPA di Suku Dinas Kesehatan Kotamadya Jakarta Timur,

bertujuan agar mahasiswa calon Apoteker: 1. Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi. 2. Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi Seksi Sumber Daya Kesehatan di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi. 3. Mengetahui dan memahami tata cara perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap tenaga kesehatan, sarana pelayanan farmasi, dan standardisasi mutu.



BAB 2 TINJAUAN UMUM SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

2.1.

Instansi Kesehatan Ada beberapa instansi pemerintah yang khusus menangani bidang kesehatan.

Secara hirarki instansi tersebut dapat dibagi menjadi: a.

Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan (sebelumnya disebut Departemen Kesehatan)

merupakan badan pelaksana pemerintah di bidang kesehatan, dipimpin oleh Menteri Kesehatan. Kementerian Kesehatan berada di bawah Presiden, bertanggung jawab kepada Presiden, bertugas membantu Presiden dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang berfungsi sebagai regulator di tingkat nasional. b.

Dinas Kesehatan (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun

2009, 2009) Dinas Kesehatan adalah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang berfungsi sebagai regulator di tingkat daerah DKI Jakarta. c.

Suku Dinas Kesehatan (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150

Tahun 2009, 2009) Suku

Dinas

Kesehatan

adalah

Suku

Dinas

Kesehatan

Kota

Administrasi/Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi sebagai perangkat pada tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Suku Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang diangkat dari pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala Suku Dinas bertanggung jawab secara teknis administratif kepada Kepala Dinas Kesehatan dan secara teknis operasional kepada Walikota Administrasi yang berfungsi sebagai auditor di wilayahnya.

3



4

d.

Puskesmas Puskesmas adalah unit pelaksana teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan. Puskesmas merupakan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Fungsi Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu dengan tujuan untuk meningkatkan hidup sehat dan derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. Jumlah Puskesmas yang tercatat sampai saat ini sekitar 7.277 unit Puskesmas Kecamatan dengan 1.818 unit diantaranya mempunyai fasilitas ruang rawat inap, 21.587 unit Puskesmas kelurahan, dan 5.084 unit Puskesmas keliling. Untuk wilayah Jakarta Timur terdapat 10 Puskesmas Kecamatan dan 76 Puskesmas Kelurahan.

2.2.

Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009, 2009) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi merupakan Unit Kerja Dinas

Kesehatan pada Kota Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Suku Dinas Kesehatan

dipimpin oleh

seorang Kepala Suku Dinas yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi mempunyai fungsi : a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas b. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan perorangan, rujukan, khusus, tradisional dan keahlian. Universitas Indonesia


5

d. Pengendalian penanggulangan kegawatdaruratan, bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB) e. Pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular atau tidak menular. f.

Pengawasan dan pengendalian ketersediaan kefarmasian.

g. Pelaksanaan surveilans kesehatan h. Pelaksanaan monitoring penerapan sistem manajemen mutu kesehatan. i.

Pengendalian pencapaian standarisasi prasarana dan sarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta.

j.

Pelaksanaan pemungutan, penatausahaan,

penyetoran, pelaporan dan

pertanggungjawaban penerimaan retribusi kesehatan yang diterima Suku Dinas. k. Pemberian,

pengawasan,

pengendalian

dan

evaluasi

perizinan

atau

rekomendasi atau sertifikasi di bidang kesehatan. l.

Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada lingkup Kota Administrasi

m. Pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat. n. Penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi mengenai kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, prasarana dan sarana pelayanan kesehatan perseorangan, rujukan khusus, tradisional dan keahlian pada lingkup Kota Administrasi o. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas. p. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang. q. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggan dan ketatausahaan r.

Pelaksanaan kegiatan publikasi dan pengaturan acara Suku Dinas.

s.

Penyiapan bahan laporan ke Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas dan fungsi Suku Dinas

t.

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas.



6

2.3.

Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur

2.3.1. Visi dan Misi (Sudinkes Jaktim, 2009) Visi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur yaitu Jakarta Timur Sehat, Mandiri dan Bermutu untuk semua. Misi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur adalah : a. Meningkatkan kemampuan manajerial dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM). b. Meningkatkan kinerja organisasi dengan pendekatan tim. c. Mengembangkan sistem informasi kesehatan sesuai dengan perkembangan teknologi. d. Menggalang kemitraan dengan lintas program, lintas sektor, Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi terkait. e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat.

2.3.2

Sasaran Mutu (Sudinkes Jaktim, 2009) Sasaran mutu yang ingin dicapai oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta

Timur adalah : a. Binwasdal (Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian) SDM Sudinkes 100 % terlaksana dengan baik, benar, dan tepat waktu. b. Binwasdal Program 100 % terlaksana dengan baik, benar dan tepat waktu. c. Pelayanan perizinan tenaga kesehatan 12 hari kerja. d. Pelayanan perizinan sarana kesehatan 12 hari kerja. e. Keluhan pelanggan 100 % ditindaklanjuti. f.

Kepuasan pelanggan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) minimal 2,51 atau dalam kategori Baik.

2.3.3

Struktur Organisasi (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009, 2009) Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, organisasi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari : a. Kepala Suku Dinas Universitas Indonesia


7

b. Subbagian Tata Usaha c. Seksi Kesehatan Masyarakat d. Seksi Pelayanan Kesehatan e. Seksi Sumber Daya Kesehatan f. Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan g. Subkelompok Jabatan Fungsional

2.3.3.1 Kepala Suku Dinas Kepala Suku Dinas mempunyai tugas : a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional c. Melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan atau Instansi pemerintah atau swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas. d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas.

2.3.3.2 Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan administrasi umum Suku Dinas Kesehatan. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Suku Dinas. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. c. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas. Universitas Indonesia


8

d. Melakasanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas. e. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas. f.

Pelaksanaan kegiatan surat menyurat dan kearsipan Suku Dinas.

g. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas. h. Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor i.

Melaksanakan pengelolaan ruang rapat atau pertemuan Suku Dinas

j.

Melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku Dinas.

k. Menerima,

mencatat,

membukukan,

menyetorkan

dan

melaporkan

penerimaan retribusi Suku Dinas Kesehatan. l.

Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha.

m. Mengkoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas) Suku Dinas. n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

2.3.3.3 Seksi Kesehatan Masyarakat Seksi Kesehatan Masyarakat merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Seksi Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas : a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. c. Melaksanakan pengendalian mutu kegiatan pelayanan kesehatan keluarga termasuk kesehatan ibu, bayi, anak balita, kesehatan anak prasekolah, usia sekolah, remaja, kesehatan reproduksi, usia lanjut, keluarga berencana, pekerja wanita dan asuhan keperawatan. Universitas Indonesia


9

d. Mengkoordinasikan sektor terkait dan masyarakat profesi untuk pencegahan dan pengendalian program kesehatan masyarakat. e. Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dan informasi f.

Melaksanakan bimbingan teknis tenaga kesehatan di bidang kesehatann masyarakat.

g. Melaksanakan kajian perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat tingkat Kota Administrasi. h. Melaksanakan manajemen database kesehatan melalui sistem informasi manajemen kesehatan yang terintegrasi. i.

Melaksanakan pengendalian pelaksanaan program gizi dan PPSM.

j.

Menerapkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

k. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas Seksi Kesehatan Masyarakat. l.

Melaporkan

dan

mempertanggunjawabkan

pelaksanaan

tugas

Seksi

Kesehatan Masyarakat.

2.3.3.4 Seksi Pelayanan Kesehatan Seksi Pelayanan Kesehatan merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Seksi Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas: a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. c. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tata laksana pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan. d. Menghimpun,

mengolah,

menyajikan,

memelihara,

mengembangkan,

memanfaatkan data dan informasi upaya pelayanan kesehatan. e. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian penerapan standar pelayanan kesehatan Universitas Indonesia


10

f. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan akreditasi sarana pelayanan kesehatan. g. Memberikan rekomendasi atau perizinan sarana pelayanan kesehatan. h. Memberikan tanda daftar kepada pengobat tradisional. i. Melaksanakan siaga

24 jam/Pusat Pengendali

Dukungan

Kesehatan

(Pusdaldukkes). j. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan. k. Meyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan. l. Melaporkan

dan

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan

tugas

Seksi

Pelayanan Kesehatan.

2.3.3.5 Seksi Sumber Daya Kesehatan Seksi Sumber Daya Kesehatan merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya kesehatan. Seksi Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas : a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya c. Melaksanakan pemberian perizinan tenaga dan sarana farmasi, makanan dan minuman. d. Memberikan rekomendasi atau perizinan tenaga dan sarana farmasi, makanan dan minuman. e. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis tenaga kesehatan f. Menyusun peta kebutuhan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan berdasarkan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan. g. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat kepatuhan petugas kesehatan terhadap standar pelayanan. Universitas Indonesia


11

h. Melaksanakan kegiatan audit internal dan audit eksternal penerapan sistem manajemen mutu. i. Melaksanakan survey kepuasan pelanggan kesehatan. j. Melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi dan pendampingan penetapan sistem manajemen mutu kepada Puskesmas. k. Melaksanakan kegiatan pengembangan mutu melalui forum dan fasilitator. l. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kemampuan tenaga fasilitator, instruktur, assessor dan auditor mutu pelayanan kesehatan. m. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan sarana pelayanan kefarmasian meliputi industri kecil obat tradisional, subpenyalur alat kesehatan, apotek, took obat, depo obat dan industri makanan minuman rumah tangga. n. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengendalian harga obat dan persediaan cadangan obat esensial. o. Melaksanakan pengelolaan persediaan obat dan perbekalan kesehatan pada lingkup Kota Administrasi. p. Melaksanakan monitoring dan pemetaan sumber daya kesehatan. q. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas Seksi Sumber Daya Kesehatan. r. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi Sumber Daya Kesehatan.

2.3.3.6 Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian masalah kesehatan. Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai tugas: a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. Universitas Indonesia


12

c. Melaksanakan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan jiwa masyarakat, surveilans epidemiologi, penanggulangan wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB) dan kesehatan lingkungan. d. Melaksanakan kegiatan pembinan pelaksanaan kesehatan haji. e. Menyiapkan materi sosialisasi kesehatan tentang pengendalian penyakit menular atau tidak menular serta kesehatan jiwa masyarakat. f. Melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi dan pendampingan teknis peningkatan

kompetensi

surveilans

epidemiologi,

tenaga

kesehatan

pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa masyarakat. g. Melaksanakan kegiatan koordinasi, kerja sama dan kemitraan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa masyarakat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Dearah (UKPD) dan atau instansi pemerintah / swasta / masyarakat. h. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan imunisasi. i. Menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi surveilens epidemiologi sebagai Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB) pada lingkup Kota Administrasi. j. Melaksanakan kegiatan investigasi penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) dan dugaan wabah serta keracunan makanan. k. Meningkatkan sistem jaringan informasi wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB) dan surveilans. l. Melaksanakan kegiatan pengendalian surveilans kematian. m. Melaksanakan kegiatan monitoring dan pemetaan kegiatan penanggulangan wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB) dan surveilans. n. Melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program kesehatan lingkungan meliputi penyehatan air minum / air bersih, penyehatan makanan dan minuman, pengamanan limbah, pengendalian vektor, pengendalian radiasi, penyehatan pemukiman kumuh, penyehatan di tempat-tempat umum, tempat kerja, tempat pengeloalaan pestisida termasuk pemberian rekomendasi Universitas Indonesia


13

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), upaya pengeloalaan lingkungan / upaya pemantauan lingkungan. o. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian sarana penunjang kesehatan lingkungan. p. Menyiapkan materi pelatihan teknis dalam Bidang Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja. q. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan. r. Melaporkan

dan

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan

tugas

Seksi

Pengendalian Masalah Kesehatan.



BAB 3 TINJAUAN KHUSUS SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN

3.1.

Seksi Sumber Daya Kesehatan (Gubernur Provinsi DKI Jakarta, 2009) Seksi Sumber Daya Kesehatan merupakan satuan kerja lini Suku Dinas

Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya kesehatan. Seksi Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Deskripsi kerja Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan antara lain: a. Menyusun rencana kerja program: Standarisasi Mutu Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Farmasi, Makanan dan Minuman selama 1 tahun b. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan Program Standarisasi Mutu Kesehatan c. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan Program Tenaga Kesehatan d. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan Program Farmasi, Makanan dan Minuman e. Membantu melaksanakan tugas-tugas dari Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur f. Pemantauan Pemberantasan Sarang Nyamuk di wilayah kecamatan binaan.

3.2.

Dasar Hukum

3.2.1. Dasar Hukum Perizinan Sarana Kesehatan Dasar hukum yang mengatur perizinan sarana kesehatan farmasi makanan dan minuman adalah sebagai berikut: a.

Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

b.

Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c.

Undang-undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

d.

Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

e.

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

f.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. 14



15

g.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

h.

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

i.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 1191/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan.

j.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 284/Menkes/PER/III/2007 tentang Apotek Rakyat.

k.

Peraturan

Menteri

Kesehatan

No.

1184/Menkes/Per/X/2004

tentang

Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. l.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.

m. Peraturan Menteri Kesehatan No. 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional. n.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Peraturan Menkes Nomor 167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang eceran Obat.

o.

Keputusan

Menteri

Perubahan

Atas

Kesehatan PerMenKes

No.

149/MenKes/Per/II/1998

No.184/MenKes/Per/II/1995

tentang Tentang

Penyempurnaan Pelaksanaan Masa Bakti dan Ijin Kerja Apoteker. p.

Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

q.

Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Sarana Kesehatan.

r.

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi DKI.

s.

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 58 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta .



16

t.

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 970 Tahun 1990 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Usaha Pedagang Eceran Obat di wilayah DKI Jakarta.

u.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta No. 8981 Tahun 2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemberlakuan Tatacara Perizinan Cabang Penyalur Alat Kesehatan.

v.

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta No. 7687 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Pedoman Perizinan Sarana Farmakmin di Provinsi DKI Jakarta.

w. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta No. 0160 Tahun 2002 tentang Penyerahan Wewenang Pengurusan Perizinan Sarana Kesehatan tertentu kepada Suku Dinas Pelayanan Kesehatan.

3.2.2. Dasar Hukum Perizinan Tenaga Kesehatan Dasar hukum yang mengatur perizinan tenaga kesehatan adalah sebagai berikut: a. Peraturan Menteri Kesehatan No.161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1464/Menkes/per/XI/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. c. Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/149/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. d. Peraturan

Menteri

Kesehatan

No.317/Menkes/Per/III/2010

tentang

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warganegara Asing di Indonesia e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. g. Pemerintah RI No. 48 Tahun 2009 tentang Perizinan dan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu dan Teknologi yang Beresiko Tinggi dan Berbahaya.



17

3.2.3. Dasar Hukum Mengenai Standarisasi Mutu Kesehatan Dasar hukum mengenai Standarisasi Mutu Kesehatan menyangkut Undang-Undang Pelayanan Publik. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan di Negara ini sehingga menjamin kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Menurut undangundang tersebut, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang,

jasa,

dan/atau

pelayanan

administratif

yang

disediakan

oleh

penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik tersebut adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen, yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelayanan administratif yang dimaksud oleh undang-undang ini meliputi: a.

Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam

peraturan

perundang-undangan

dalam

rangka

mewujudkan

perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara. b.

Tindakan administratif oleh instansi non pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan. Undang-undang ini mengatur segala aspek penyelenggaraan pelayanan

publik, termasuk yang paling utama ialah kewajiban bagi setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan standar pelayanan mengenai standar pelayanan publik yang diberikan dan hal ini diatur lagi oleh peraturan pemerintah. Dengan demikian, undang-undang ini menjamin adanya diberikannya pelayanan publik yang berkulaitas bagi seluruh masyarakat.

3.3.

Ruang Lingkup Seksi ini membawahi tiga bagian, yaitu:

a. Koordinator Farmasi, Makanan, dan Minuman Universitas Indonesia


18

b. Koordinator Tenaga Kesehatan c. Koordinator Standardisasi Mutu Kesehatan

3.3.1. Koordinator Farmasi, Makanan, dan Minuman Bagian Farmasi, Makanan, dan Minuman mempunyai tugas: a. Melaksanakan pemberian perizinan tenaga dan sarana farmasi, makanan dan minuman. b. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan sarana pelayanan kefarmasian meliputi industri kecil obat tradisional, cabang penyalur alat kesehatan, apotek, toko obat, depo farmasi, dan industri makanan minuman rumah tangga. c. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengendalian harga obat dan persediaan cadangan obat esensial. d. Melaksanakan pengelolaan persediaan obat dan perbekalan kesehatan pada lingkup Kota Administrasi. Ruang lingkup perizinan sarana kesehatan farmasi, makanan, dan minuman di wilayah DKI Jakarta yang proses perizinannya telah didelegasikan ke Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi adalah: a. Apotek (apotek kerja sama, apotek profesi, apotek rakyat dari toko obat dan depo obat/ farmasi) b. Toko Obat c. Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) d. Cabang Penyalur Alat Kesehatan (CPAK) e. Sertifikasi kelayakan olahan/produksi makanan minuman rumah tangga/ Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)

3.3.1.1.Apotek (Dinkes Provinsi DKI Jakarta, 2002 ; Peraturan Menteri Kesehatan No. 1332/MenKes/SK/X/2002, 2002) Berdasarkan Permenkes No. 1332/MenKes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Sedangkan, berdasarkan Peraturan Universitas Indonesia


19

Pemerintash RI No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Khusus di DKI Jakarta perizinan apotek dibagi menjadi 4, yaitu: a.

Apotek Kerja sama, adalah apotek dimana apoteker hanya sebagai apoteker pengelola apotek (APA), sedangkan pemilik sarana apotek (PSA) adalah dari pihak lain (bisa perorangan, PT, dan lain-lain).

b.

Apotek Profesi, adalah apotek yang apoteker pengelola apotek (APA) juga sebagai pemilik sarana apoteknya (PSA).

c.

Depo Farmasi/Depo Obat, adalah apotek yang berada di klinik, dan hanya boleh menerima resep dari klinik tersebut.

d.

Apotek Rakyat (apotek sederhana) adalah sarana kesehatan tempat dilaksanakannya pelayanan kefarmasian dimana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan, dan tidak melakukan peracikan, serta tidak menjual obat golongan narkotika dan psikotropika, dimana terhitung sejak ditetapkannya

Peraturan

Menteri

Kesehatan

RI

No.

284/MenKes/PER/III/2007, seluruh izin dan status apotek yang berasal dari apotek sederhana akan disesuaikan menjadi apotek rakyat. Standar penanggung jawab teknis apotek adalah apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Sebelum melaksanakan kegiatannya, APA wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA), SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker), dan Surat Izin Apotek (SIA). SIPA wajib dimiliki oleh apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek, puskesmas atau instalasi farmasi rumah sakit. Selain itu SIPA juga wajib dimiliki apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai apoteker pendamping. SIA berlaku seterusnya selama apotek yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan tidak ada perubahan fisik dan nonfisik. SIA harus diperbaharui bila terjadi perubahan fisik dan non fisik dari sarana apotek. Kriteria Universitas Indonesia


20

perubahan non fisik yakni apabila terjadi pergantian apoteker pengelola sarana apotek (baik karena meninggal dunia maupun hal lainnya), terjadi pergantian pemilik sarana kesehatan apotek (baik karena meninggal dunia maupun hal lainnya), terjadi pergantian nama sarana kesehatan apotek, terjadi perubahan alamat sarana kesehatan apotek tanpa pemindahan lokasi, dan/atau terjadi karena surat izin sarana kesehatan apotek hilang atau rusak. Sedangkan perubahan fisik, yakni apabila terjadi perubahan denah sarana kesehatan apotek dan terjadi perubahan pindah lokasi apotek. Untuk mendapatkan SIA, APA harus menyiapkan tempat (lokasi dan bangunan) dan perlengkapannya termasuk obat dan perbekalan farmasi lain yang merupakan milik sendiri atau milik pihak lain. Bangunan apotek harus mempunyai luas yang memadai, sehingga dapat menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi apotek, serta memelihara mutu perbekalan kesehatan di bidang farmasi. Bangunan apotek minimal terdiri dari ruang tunggu, ruang peracikan dan penyerahan obat, ruang administrasi dan ruang kerja apoteker, tempat pencucian alat dan toilet/WC. Bangunan apotek harus dilengkapi sumber air yang memenuhi syarat kesehatan, penerangan yang cukup, alat pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik, serta ventilasi dan sistem sanitasi yang baik. Apotek harus mempunyai papan nama apotek berukuran minimal 40x60 cm dengan tulisan berwarna hitam (ukuran 5 cm) di atas dasar berwarna putih yang memuat nama apotek, nama APA, nomor SIA dan alamat apotek. Apotek harus memiliki perlengkapan yang memadai seperti timbangan, mortir, wadah dan etiket, tempat penyimpanan obat, termasuk lemari khusus narkotika dan psikotropika, kartu stok, dan sebagainya. Apotek harus melaporkan pemakaian narkotika setiap bulan kepada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta setempat dengan tembusan kepada Balai Besar POM di DKI Jakarta sedangkan pemakaian psikotropika harus dilaporkan maksimal setahun sekali. SIA

dapat

dicabut

jika

terdapat

pelanggaran-pelanggaran

yang

menyebabkan pencabutan SIA tersebut yang diatur menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332/MenKes/SK/X/2002 Pasal 25 adalah : Universitas Indonesia


21

a.

Apoteker sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA).

b.

Apoteker tidak lagi memenuhi kewajiban dalam pelayanan kefarmasian.

c.

APA berhalangan melakukan tugasnya lebih dari 2 tahun secara terusmenerus.

d.

Terjadi pelanggaran terhadap UU tentang narkotika, psikotropika, kesehatan, dan ketentuan perundang-undangan yang lain.

e.

Surat izin kerja APA dicabut.

f.

Pemilik sarana apotek terbukti terlibat dalam pelanggaran perundangundangan di bidang obat.

Secara umum persyaratan izin apotek yang bekerja sama dengan pihak lain adalah: a.

Surat permohonan APA yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan setempat sebanyak 3 (tiga) rangkap,1 (satu) rangkap di atas materai Rp. 6000,00.

b.

Fotokopi akte notaris badan hukum dan fotokopi pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman dan HAM bila dalam bentuk PT yang disahkan/terdaftar pada Departemen Kehakiman dan HAM RI.

c.

Fotokopi KTP DKI dari APA.

d.

Fotokopi Surat Izin Kerja (SIK)/ Surat Penugasan (SP) apoteker, dengan lampiran surat keterangan selesai masa bakti apoteker bagi non pegawai negeri.

e.

Fotokopi surat status kepemilikan tanah: Fotokopi sertifikat, bila gedung milik sendiri; fotokopi surat perjanjian kontrak bangunan minimal 2 (dua) tahun dan KTP pemilik bangunan yang masih berlaku minimal dua tahun, bila kontrak/sewa.

f.

Fotokopi Undang-Undang Gangguan (UUG).

g.

Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

h.

Surat keterangan domisili dari kelurahan setempat.

i.

Surat pernyataan pemohon yang menyatakan akan tunduk serta patuh kepada peraturan perundangan yang berlaku di atas materai Rp. 6000,00.

j.

Peta lokasi dan denah ruangan. Universitas Indonesia


22

k.

Surat pernyataan dari pemilik sarana apotek tidak pernah terlibat dan tidak akan terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang farmasi/obat dan tidak akan ikut campur dalam pengelolaan obat di atas materai Rp. 6000,00.

l.

Surat pernyataan APA bahwa yang bersangkutan tidak bekerja pada bidang farmasi lain di atas materai Rp. 6000,00.

m. Surat pernyataan tidak melakukan penjualan narkotika, obat keras tertentu tanpa resep di atas materai Rp.6000,00. n.

Struktur organisasi dan tata kerja/tata laksana (dalam bentuk Organogram).

o.

Daftar ketenagaan berdasarkan pendidikan.

p.

SIK Asisten Apoteker/D3 farmasi.

q.

Rencana jadwal buka apotek.

r.

Daftar peralatan peracikan obat.

s.

Buku wajib peraturan perundangan di bidang farmasi.

t.

Formulir pelaporan narkotika dan psikotropika.

u.

Akte notaris perjanjian kerjasama APA dan PSA (asli/legalisir).

v.

Surat izin atasan bagi apoteker Pegawai Negeri Sipil.

Secara umum persyaratan izin apotek praktek profesi: a.

Surat permohonan apoteker praktek profesi ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan setempat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap diatas materai Rp.6000,00.

b.

Surat rekomendasi dari Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) DKI Jakarta yang menyatakan bahwa yang bersangkutan layak untuk melakukan apotek profesi yang diterbitkan setiap tahun sekali.

c.

Fotokopi KTP DKI apoteker apotek praktek profesi.

d.

Status kepemilikan bangunan, IMB dan surat sewa menyewa minimal 2 tahun.

e.

Denah bangunan beserta peta lokasi.

f.

Daftar peralatan peracikan, etiket, dll.

g.

Fotokopi NPWP apoteker.

h.

SIK/SP apoteker dan pas foto 2x3 sebanyak 2 lembar dengan melampirkan surat selesai masa bakti apoteker.



23

i.

Surat pernyataan dari apotek bahwa selama buka apotek harus ada apotekernya (bila tidak ada apotekernya maka harus tutup).

j.

Jadwal buka apotek bersama dengan petugas/apoteker yang lain yang ikut melakukan praktek profesi dengan melampirkan SIK dan KTP DKI Jakarta.

Secara umum persyaratan Izin depo obat/farmasi: a.

Surat permohonan apoteker penanggung jawab depo ditujukan kepada Suku Dinas Kesehatan setempat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap diatas materai Rp.6000,00.

b.

Fotokopi izin klinik yang masih berlaku.

c.

Fotokopi akte notaris badan hukum dan fotokopi pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman dan HAM bila dalam bentuk badan hukum.

d.

Fotokopi KTP DKI APA.

e.

Ijasah/SIK/SP Apoteker dengan melampirkan surat selesai masa bakti apoteker.

f.

Surat pengangkatan apoteker sebagai karyawan/penanggung jawab depo obat/farmasi.

g.

Proposal untuk mendirikan depo obat/farmasi.

h.

Ijazah/SIK asisten apoteker.

i.

Peta lokasi dan denah bangunan seatap/sepekarangan dengan klinik serta denah bangunan tertutup.

j.

NPWP perusahaan.

k.

UUG.

l.

Status gedung/sertifikat gedung sewa minimal dua tahun.

m. Surat pernyataan apoteker hanya melayani resep dari klinik perusahaannya (bukan dari resep umum), kecuali atas nama pasien perusahaan. Apabila apotek memberikan pelayanan 24 jam, maka apotek tersebut harus memiliki apoteker pendamping, dan apabila APA dan apoteker pendamping berhalangan melakukan tugasnya, APA dapat menunjuk apoteker pengganti. Penunjukan tersebut harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dalam hal ini kepada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi setempat untuk daerah DKI Jakarta dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat. APA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Universitas Indonesia


24

yang dilakukan oleh apoteker pendamping maupun apoteker pengganti/supervisor, dalam pengelolaan apotek. Apabila APA berhalangan melakukan tugasnya lebih dari dua tahun secara terus-menerus, maka harus menunjuk apoteker pengganti, sedangkan jika APA berhalangan melakukan tugasnya dalam waktu 1 – 3 bulan, maka harus menunjuk apoteker supervisor. (Peraturan Menteri Kesehatan No. 1332/MenKes/SK/X/2002, 2002). Pada setiap pengalihan tanggung jawab kefarmasian yang disebabkan karena penggantian APA oleh apoteker pengganti, harus diikuti dengan serah terima resep, narkotika dan perbekalan farmasi lainnya serta kunci tempat penyimpanan narkotika dan psikotropika. Serah terima ini harus diikuti dengan pembuatan berita acara. Apabila apotek melakukan pelanggaran, maka dapat diberikan teguran secara lisan untuk segera dilakukan perbaikan. Apabila tidak ada perbaikan dari apotek tersebut, maka diberikan peringatan tertulis kepada APA. Pelaksanaan pencabutan SIA dapat dilakukan setelah dikeluarkan peringatan secara tertulis kepada APA sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masingmasing dua bulan atau pembekuan izin apotek untuk jangka waktu selamalamanya 6 bulan. Akan tetapi, pembekuan izin ini dapat dicairkan kembali apabila apotek telah membuktikan memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan

yang

berlaku.

Peraturan

Menteri

Kesehatan

No.

1332/MenKes/SK/X/2002, 2002).

3.3.1.2. Apotek Rakyat (Dinkes Provinsi, 2002 ; Peraturan Menteri Kesehatan No 284/MenKes/PER/III/2007, 2007) Apotek rakyat adalah sarana kesehatan tempat dilaksanakannya pelayanan kefarmasian, dimana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan, dan tidak melakukan peracikan dan pelayanan resep narkotika dan psikotropika. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 284/MenKes/PER/III/2007, ketentuan yang harus dipenuhi oleh Apotek rakyat adalah: a. Apotek rakyat dalam pelayanan kefarmasian harus mengutamakan obat generik.



25

b. Apotek rakyat dapat menyimpan dan menyerahkan obat-obatan yang termasuk golongan obat keras, obat bebas terbatas , obat bebas, dan perbekalan kesehatan rumah tangga. c. Apotek rakyat dilarang menyediakan narkotika dan psikotropika, meracik obat dan menyerahkan obat dalam jumlah besar. d. Setiap apotek rakyat harus memiliki satu orang apoteker sebagai penanggung jawab, dan dapat dibantu oleh asisten apoteker. e. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, apotek rakyat yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran lisan, tertulis, sampai dengan pencabutan izin. f. Pedagang eceran yang statusnya sudah berubah menjadi apotek sederhana dianggap telah menjadi apotek rakyat. Secara umum persyaratan izin apotek yang berasal dari toko obat/apotek sederhana (apotek rakyat) : a.

Surat permohonan APA ditujukan kepada kepala Suku Dinas Kesehatan setempat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap diatas materai Rp.6.000,00.

b.

Fotokopi akte notaris badan hukum dan fotokopi pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman dan HAM bila bentuk PT

c.

Salinan/fotokopi KTP DKI dari APA

d.

Fotokopi izin domisili dari lurah

e.

Status bangunan milik sendiri lampirkan sertifikat, bila sewa, foto kopi perjanjian kontrak bangunan dan KTP pemilik bangunan yang masih berlaku minimal 2 (dua) tahun.

f.

Pernyataan pemilik sarana lokasi hanya untuk pada sentra pasar tempat toko obat dan tidak pindah diluar pasar diatas materai Rp.6000,00.

g.

Surat pernyataan kepala pasar yang menyatakan pihaknya ikut mengawasi kegiatan apotek terhadap ketentuan per UU Farmasi yang berlaku di atas materai Rp. 6000,00.

h.

Surat keterangan domisili dari lurah atau kepala pasar.



26

i.

Surat pernyataan pemohon dan pemilik yang menyatakan akan tunduk serta patuh kepada peraturan yang berlaku di atas materai Rp.6000,00.

j.

Peta lokasi dan denah bangunan.

k.

Surat pernyataan pemilik sarana apotek tidak terlibat lagi dalam pelanggaran peraturan di bidang Farmasi/obat di atas materai Rp.6000,00.

l.

Surat pernyataan APA sanggup mengelola apotek/toko obat diatas materai Rp.6000,00.

m. Surat pernyataan dari APA dan PSA tidak melakukan peracikan dan penjualan obat Narkotika, OKT baik dengan resep dokter maupun tanpa resep dari pemilik dan apoteker diatas materai Rp.6000,00. n.

Struktur organisasi apotek dan tata kerja/tata laksana.

o.

Daftar

ketenagaan

berdasarkan

pendidikan

dilampiri

sengan

SK

pengangkatan dan daftar gaji yang disetujui oleh apoteker, pemilik dan tenaga kerja tersebut diatas materai Rp.6000,00. p.

Surat izin kerja/surat penugasan apoteker.

q.

Surat izin kerja AA/D3 Farmasi.

r.

Rencana jadwal buka apotek.

s.

Daftar peralatan lainnya.

t.

Daftar buku wajib peraturan per UU di bidang Farmasi.

u.

Surat peryataan APA dan pemilik bersedia bila diperiksa ke apotek oleh petugas kesehatan yang berwenang di atas materai Rp.6000,00.

3.3.1.3. Toko Obat (Dinkes Provinsi DKI Jakarta, 2002) Pedagang eceran obat didefinisikan sebagai orang/badan hukum di Indonesia yang mempunyai izin untuk menyimpan obat-obat bebas (label hijau) dan obat-obat bebas terbatas (label biru) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagai tercantum dalam surat izin. Pedagang eceran obat harus menjaga agar obat-obat yang dijual bermutu baik dan berasal dari pabrik-pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI. Surat izin pendirian suatu toko obat dapat diperoleh dengan mengajukan surat permohonan Izin Usaha kepada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi setempat yaitu di Seksi Sumber Daya Kesehatan bagian Farmasi, Makanan dan Universitas Indonesia


27

Minuman. Izin toko obat berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan penanggung jawab teknis adalah seorang Asisten Apoteker.

Adapun

persyaratan yang harus dilengkapi untuk memperoleh izin usaha toko obat antara lain : a.

Surat permohonan izin toko obat yang ditujukan kepada Kepala Sudinkes Kotamadya setempat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap di atas materai Rp. 6000,00.

b.

Fotokopi KTP DKI Jakarta pemilik toko obat.

c.

Akte pendirian perusahaan bila bentuk badan hukum yang terdaftar pada Menteri Kehakiman dan HAM.

d.

Gambar denah lokasi tempat usaha dan denah ruangan

e.

Ijazah dan SIK AA, foto 2x3 2 lembar.

f.

Surat pernyataan kesediaan bekerja sebagai AA penanggung jawab teknis pada toko obat di atas materai Rp. 6000,00.

g.

Status bangunan tempat usaha milik sendiri (lampirkan sertifikat) dan bila sewa minimal dua tahun dengan melampirkan surat sewa serta fotokopi KTP pemilik.

h.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

i.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setiap perubahan fisik maupun non fisik yang terjadi, pihak toko obat

harus mengajukan permohonan tertulis kepada Seksi Sumber Daya Kesehatan yang membawahi bagian Farmasi Makanan dan Minuman Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi setempat. Perubahan non fisik meliputi: a.

Terjadi pergantian asisten apoteker penanggung jawab teknis sarana kesehatan toko obat (baik karena meninggal dunia maupun hal lainnya).

b.

Terjadi pergantian nama sarana kesehatan toko obat.

c.

Terjadi perubahan alamat sarana kesehatan toko obat tanpa pemindahan lokasi.

d.

Terjadi pergantian pemilik sarana kesehatan toko obat (baik karena meninggal dunia maupun hal lainnya).

e.

Terjadi karena surat izin sarana kesehatan toko obat hilang atau rusak.



28

Perubahan fisik meliputi: a.

Terjadi pemindahan lokasi sarana kesehatan toko obat.

b.

Terjadi perpanjangan izin sarana kesehatan toko obat. Toko obat harus menjalankan usahanya sesuai ketentuan dan peraturan

perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila toko obat melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi administratif yaitu mulai dari pemberian surat peringatan, penghentian sementara kegiatan toko obat sampai pencabutan surat izin, sedangkan untuk sanksi pidana pemilik toko obat dapat diajukan ke pengadilan.

3.3.1.4. Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) (Dinkes Provinsi DKI Jakarta, 2002 ; Peraturan Menteri Kesehatan No. 246/Menkes/PER/V/1990) Menurut Permenkes No. 246/MenKes/Per/V/1990, Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) adalah perusahaan yang memproduksi

obat tradisional

dengan total aset tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tidak termasuk harga tanah dan bangunan. Persyaratan yang harus dilengkapi untuk memperoleh Izin Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional, antara lain: a.

Surat permohonan dari direktur/pimpinan perusahaan/perorangan, ditujukan kepada Sudinkes setempat sebanyak 2 (dua) rangkap dan 1 (satu) rangkap di atas materai Rp. 6000,00.

b.

Rencana denah bangunan industri IKOT.

c.

Jadwal rencana pendirian bangunan dan pemasangan mesin produksi.

d.

UUG, dengan melihat lokasi yang sesuai denah industri

e.

Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Izin Prinsip berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan mewajibkan sebagai

penanggung jawab teknis satu orang Asisten Apoteker yang bekerja penuh. Tujuan Prinsip IKOT agar pemohon dapat langsung melakukan persiapanpersiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi-instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan pada lokasi yang disetujui sedangkan izin IKOT berlaku selama perusahaan tersebut masih beroperasi. Persyaratan yang harus dilengkapi untuk memperoleh Izin Industri Kecil Obat Tradisional, antara lain: Universitas Indonesia


29

a.

Permohonan

izin

prinsip/izin

tetap

dari

direktur/pimpinan

perusahaan/perorangan, ditujukan kepada Sudinkes setempat sebanyak tiga rangkap beserta lampirannya dan satu rangkap di atas materai Rp. 6000,00. b.

Akte pendirian perusahaan bila dalam bentuk PT yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

c.

Ijazah apoteker penanggung jawab teknis.

d.

KTP DKI Jakarta dari penanggung jawab teknis.

e.

Surat perjanjian kerjasama antara apoteker dengan pihak perusahaan di atas materai Rp. 6000,00.

f.

Undang-Undang Gangguan.

g.

Peta lokasi, IMB

h.

Denah ruangan produksi, kantor, gudang bahan baku, dan gudang produk jadi.

i.

Bentuk obat tradisional yang akan diproduksi.

j.

Peralatan dan pengolahan serta pengemasan.

k.

Peralatan laboratorium.

l.

Sumber daya/energi yang dipakai.

m. Jumlah tenaga kerja. n.

Nilai investasi.

o.

Rencana pemasaran.

p.

Buku peraturan perundang-undangan di bidang farmasi dan lain-lain.

q.

Status gedung (sewa/milik sendiri) lampirkan fotokopi sertifikat, bila sewa, lampirkan surat sewa minimal lima tahun beserta fotokopi KTP pemilik.

r.

Analisis dampak lingkungan/Surat Pernyataan Pengelolahan Limbah (SPPL).

s.

Peralatan pengendalian pencemaran. Perubahan fisik maupun non fisik juga dapat terjadi pada Industri Kecil

Obat Tradisional. Setiap perubahan fisik maupun non fisik yang terjadi harus dilaporkan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Suku Dinas Kesehatan seksi SDK yang membawahi bagian Farmasi Makanan dan Minuman setempat. Perubahan non fisik meliputi: a.

Terjadi pergantian direktur / pimpinan sarana kesehatan IKOT (baik karena meninggal dunia maupun hal lainnya) Universitas Indonesia


30

b.

Terjadi pergantian nama sarana kesehatan IKOT

c.

Terjadi perubahan alamat sarana kesehatan IKOT tanpa pemindahan lokasi

d.

Terjadi pergantian penanggung jawab teknis sarana kesehatan IKOT (baik karena meninggal dunia maupun hal lainnya)

e.

Terjadi karena surat izin sarana kesehatan IKOT hilang atau rusak

Perubahan fisik meliputi : a.

Terjadi pemindahan lokasi sarana kesehatan IKOT

b.

Terjadi perluasan lokasi sarana kesehatan IKOT

c.

Terjadi perluasan atau penambahan jenis produksi dari sarana kesehatan IKOT

3.3.1.5. Cabang Penyalur Alat Kesehatan (CPAK) Cabang Penyalur Alat Kesehatan adalah badan hukum atau badan usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Cabang Penyalur Alat Kesehatan (CPAK) merupakan sarana yang legal yang dapat menyalurkan alkes berbeda fungsi dari Penyalur Alkes (PAK) dimana perusahaan yang sama namanya yang telah mendapat izin dari Depkes RI. Izin Cabang Penyalur Alkes belaku sesuai dengan penunjukkan yang diberikan oleh PAK pusat dan paling lama adalah 3 (tiga) tahun. Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, alat untuk ditanamkan, reagen/produk diagnostik in vitro atau barang lain yang sejenis atau yang terkait komponen, bagian dan perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendiagosis penyakit, menyembuhkan, merawat, memulihkan atau mencegah penyakit pada manusia. Persyaratan yang harus dilengkapi untuk memperoleh izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (CPAK), antara lain: a. Surat permohonan dari direktur/pimpinan Usaha Penyalur Alat Kesehatan (UPAK), bukan dari CPAK, yang ditujukan kepada Sudinkes setempat sebanyak tiga rangkap dan satu rangkap di atas materai Rp. 6000,00. b. Surat penunjukkan dari UPAK sebagai CPAK di atas materai Rp. 6.000,00. c. Fotokopi izin UPAK. Universitas Indonesia


31

d. Akte perusahaan CPAK bila bentuk PT dan terdaftar pada Menteri Kehakiman dan HAM. e. Denah bangunan/ruangan dari CPAK. f. Peta lokasi CPAK. g. SIUP CPAK. h. NPWP CPAK. i. UUG. j. Domisili perusahaan. k. Status bangunan bila milik sendiri, lampirkan sertifikat dan bila sewa minimal dua tahun dengan melampirkan surat sewa serta fotokopi KTP pemilik. l. Penanggung jawab teknis (AA atau SMU yang mempunyai sertifikat pengelolaan alat kesehatan). Perubahan fisik maupun non fisik pada sarana CPAK juga harus dilaporkan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Sudinkes Seksi Sumber Daya Kesehatan yang membawahi bagian Farmasi Makanan dan Minuman. Perubahan non fisik meliputi: a. Terjadi pergantian pemilik sarana kesehatan CPAK (baik meninggal dunia maupun lainnya) b. Terjadi pergantian nama sarana kesehatan CPAK c. Terjadi perubahan alamat sarana kesehatan CPAK tanpa pemindahan lokasi d. Terjadi karena surat izin sarana kesehatan CPAK hilang atau rusak

Perubahan fisik (dilakukan pemeriksaan lapangan), meliputi: a. Terjadi pemindahan lokasi sarana kesehatan CPAK b. Terjadi perluasan lokasi sarana kesehatan CPAK Izin CPAK berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali bila semua persyaratan telah dipenuhi.



32

3.3.1.6. Izin Toko Alat Kesehatan (Kemenkes/No. 1191/MenKes/Per/VIII/2010, 2010) Toko alat kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Toko alat kesehatan hanya dapat menyalurkan alat kesehatan tertentu dan dalam jumlah yang terbatas. Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Persyaratan memperoleh izin toko alat kesehatan adalah sebagai berikut: a.

Berbentuk badan usaha atau perorangan yang baik memperoleh izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b.

Memiliki toko dengan status milik sendiri, kontrak, atau sewa, paling singkat 2 (dua) tahun. Izin toko alat kesehatan dapat dicabut apabila:

a.

Mendistribusikan alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar

b.

Mengadakan alat penyaluran kesehatan yang bukan dari Penyalur Alat Kesehatan atau dari Cabang Penyalur Alat Kesehatan

c.

Pencabutan izin ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

3.3.1.7. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) (Dinkes Provinsi DKI Jakarta, 2002) Berdasarkan UU No. 28 tahun 2004 pasal 1 disebutkan bahwa perusahaan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Menurut Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat Makanan (BPOM) RI Nomor HK.00.05.5.1640 tanggal 30 April 2003 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), maka SPP-IRT bertujuan untuk: Universitas Indonesia


33

a.

Meningkatkan pengetahuan produsen dan karyawan tentang pengolahan pangan dan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan pangan.

b.

Menumbuhkan kesadaran dan motivasi produsen dan karyawan tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis dan tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen.

c.

Meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan PIRT

Syarat-syarat Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan, yaitu: a.

Permohonan di atas materai Rp. 6000,00.

b.

Fotokopi KTP.

c.

Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak dua lembar.

Syarat-syarat Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, antara lain: a.

Surat permohonan dari direktur/pimpinan perusahaan/perorangan yang ditujukan kepada Sudinkes setempat sebanyak 2 (dua) rangkap dan 1 (satu) rangkap di atas materai Rp. 6000,00.

b.

Data perusahaan bila dalam bentuk CV lampirkan akte notarisnya.

c.

Peta lokasi, IMB.

d.

Denah ruangan produksi.

e.

Rancangan etiket.

f.

Fotokopi KTP pemilik (DKI Jakarta).

g.

Pasfoto pemilik berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak dua lembar.

h.

Surat izin perindustrian dari Dinas/SuDin Perindustrian.

i.

Data produk makanan yang akan diproduksi.

j.

Khusus untuk pengemasan kembali, harus disertai dengan surat keterangan dari asal produk.

k.

Status bangunan (sewa/milik sendiri) lampirkan fotokopi sertifikat , dan bila sewa lampirkan surat sewa minimal 2 (dua) tahun beserta fotokopi KTP pemilik.

Tata cara penyelenggaraan SPP-IRT yaitu: a.

Pengajuan permohonan Universitas Indonesia


34

1) Permohonan untuk mendapatkan SPP-IRT ditujukan kepada Pemerintah Daerah atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 2) Permohonan tidak dapat dipenuhi apabila pangan yang diproduksi berupa: a) Susu dan hasil olahan. b) Daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses dan atau penyimpanan beku. c) Pangan kaleng. d) Pangan bayi. e) Minuman beralkohol. f)

Air minum dalam kemasan.

g) Pangan lain yang wajib memenuhi persyaratan SNI (contoh : SL, coklat bubuk, garam yodium, AMDK, dan tepung). h) Pangan lain yang ditetapkan oleh BPOM. 3) Pemohon diwajibkan mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan telah melewati tahap pemeriksaan sarana produksinya oleh Sudinkes Kotamadya. b.

Penyelenggaraan dan pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan

c.

Penyelenggaraan dan penyuluhan keamanan pangan dalam rangka SPP-IRT dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Suku Dinas Kesehatan di DKI Jakarta. Pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Materi penyuluhan keamanan pangan yang diberikan, meliputi: 1) Berbagai jenis bahaya biologis, kimia, fisik, cara menghindari dan memusnahkannya serta pengawetan pangan. 2) Higienis dan sanitasi sarana perusahaan pangan industri rumah tangga. 3) Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB). 4) Peraturan perundangan tentang keamanan pangan, penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP), label dan iklan pangan. Materi pelengkap dapat dikembangkan sesuai kebutuhan perusahaan pangan industri rumah tangga, misalnya: 1) Pengemasan dan penyimpanan produk pangan industri rumah tangga. Universitas Indonesia


35

2) Pengembangan usaha perusahaan pangan industri rumah tangga termasuk etika bisnis. d.

Pemeriksaan sarana produksi Setelah melaksanakan Penyuluhan Keamanan Pangan, petugas Suku Dinas Kesehatan Kotamadya melakukan pemeriksaan ke sarana produksi PIRT. Petugas yang melakukan pemeriksaan tersebut harus memiliki Sertifikasi Inspektur Pangan. Laporan pemeriksaan sarana produksi IRTP dengan hasil minimal cukup merupakan salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan SPP-IRT.

e.

Sertifikasi produksi pangan IRT Sertifikasi yang diterbitkan dari kegiatan ini terdiri dari dua jenis, yaitu: 1) Sertifikasi penyuluhan keamanan pangan Sertifikasi ini diberikan kepada peserta yang telah lulus mengikuti penyuluhan keamanan pangan, dimana semua IRTP harus mempunyai minimal satu orang tenaga yang telah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Apabila IRTP tidak mempunyai tenaga yang telah memiliki sertifikat yang dimaksud, maka perusahaan tersebut harus menunjuk tenaga yang sesuai dengan tugasnya untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan. 2) Sertifikasi produksi pangan Sertifikat ini diberikan pada IRTP yang mempunyai tenaga yang lulus Penyuluhan Keamanan Pangan dan telah diperiksa sarana produksinya dengan hasil minimal cukup, dimana sertifikat ini diterbitkan untuk satu jenis pangan produk IRTP. IRTP berlaku untuk selamanya selama IRTP tersebut masih tetap beroperasi.

f.

Sistem pendataan dan pelaporan Penyelenggaraan SPP-IRT di Sudinkes Kota Administrasi setempat melaporkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Badan POM atau Balai Besar POM setempat dengan melampirkan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dan Sertifikat Produksi Pangan IRTP yang selambatlambatnya satu bulan setelah penyelenggaraan. Balai Besar POM melaporkan



36

rekapitulasi penerbitan SPP-IRT kepada Badan POM. Sistem pendataan dan pelaporan SPP-IRT dilakukan oleh Sudinkes Kota Administrasi setempat.

3.3.2. Koordinator Tenaga Kesehatan Ruang lingkup perizinan tenaga kesehatan di wilayah DKI Jakarta yang proses perizinannya telah didelegasikan ke Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi adalah : a. Surat Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian b. Surat Izin Praktik Dokter (Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter gigi spesialis) c. Surat Izin Kerja Perawat d. Surat Izin Kerja Perawat Gigi e. Surat Izin Praktik Bidan f. Surat Izin Kerja Radiografer g. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien h. Surat Izin Praktik Fisioterapis i. Surat Izin Praktik Terapis Wicara

3.3.2.1. Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Keputusan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011, 2011) Tenaga

kefarmasian

adalah

tenaga

yang

melakukan

pekerjaan

kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian dapat berupa Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi atan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. Setiap tenaga kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian harus telah terdaftar dan memiliki izin kerja/praktik. Sebelumnya, Apoteker dan Asisten Apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian harus memiliki surat izin berupa Surat Penugasan atau Surat Izin Kerja bagi Apoteker atau SIAA dan SIKAA bagi Asisten Apoteker. Namun sejak tanggal 1 juni 2011, diberlakukan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/PerV/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Berdasarkan Permenkes ini, setiap Tenaga Kefarmasian wajib memiliki surat tanda registrasi. Universitas Indonesia


37

Surat Tanda Registrasi tersebut berupa STRA bagi Apoteker dan STRTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian. Setelah memiliki STRA atau STRTTK, Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja. Surat izin tersebut dapat berupa SIPA atau SIKA bagi Apoteker dan SIKTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian. Apoteker yang telah memiliki SP atau SIK wajib mengganti SP atau SIK dengan STRA dan SIPA/SIKA dengan cara mendaftar melalui website KFN (Komite Farmasi Nasional). Setelah mendapatkan STRA, Apoteker wajib mengurus SIPA dan SIKA di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat pekerjaan kefarmasian dilakukan. Sementara bagi Asisten Apoteker yang telah memiliki SIAA dan/atau SIKAA harus menggantinya dengan STRTTK dengan cara mendaftar melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Setelah mendapat STRTTK, Tenaga Teknis

Kefarmasian

wajib

mengurus

SIKTTK

di

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota. STRA dan STRTTK dikeluarkan oleh Menteri, dimana Menteri akan mendelegasikan pemberian STRA kepada Komite Farmasi Nasional dan STRTTK kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. STRA dan STRTTK berlaku selama lima tahun dan dapat diregistrasi ulang selama memenuhi persyaratan. Untuk memperoleh

STRTTK,

Tenaga

Teknis

Kefarmasian

harus

mengajukan

permohonan kepada kepala dinas kesehatan provinsi. Surat permohonan STRTTK harus melampirkan: a.

Fotokopi ijazah Sarjana Farmasi atau Ahli Madya Farmasi atau Analis Farmasi atan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;

b.

Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki SIP;

c.

Surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika kefarmasian;

d.

Surat rekomendasi tentang kemampuan dari Apoteker yang telah memiliki STRA, atau pimpinan institusi pendidikan lulusan, atau organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian; dan

e.

Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm dua lembar dan ukuran 2 x 3 cm dua lembar.



38

Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja. Surat izin tersebut berupa SIPA bagi Apoteker penanggung jawab atau Apoteker pendamping di fasilitas pelayanan kefarmasian, SIKA bagi Apoteker yang melakukan

pekerjaan

kefarmasian

di

fasilitas

produksi

atau

fasilitas

distribusi/penyaluran, atau SIKTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian. SIPA bagi apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian atau SIKA hanya diberikan untuk satu tempat fasilitas kefarmasian sementara SIPA bagi apoteker pendamping dapat diberikan untuk paling banyak tiga tempat fasilitas pelayanan kefarmasian. SIKTTK dapat diberikan untuk paling banyak tiga tempat fasilitas kefarmasian. SIPA, SIKA, atau SIKTTK dikeluarkan oleh Kepala DinKes Kabupaten/Kota tempat pekerjaan kefarmasian dilakukan. Untuk memperoleh SIPA atau SIKA, Apoteker mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat pekerjaan kefarmasian dilaksanakan. Permohonan SIPA atau SIKA harus melampirkan: a.

Fotokopi STRA yang dilegalisisr oleh KFN;

b.

Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran;

c.

Surat rekomendasi dari organisasi profesi;

d.

Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar dan 3 x 4 cm sebanyak dua lembar. Dalam mengajukan permohonan SIPA sebagai Apoteker pendamping

harus dinyatakan permintaan SIPA untuk tempat pekerjaan kefarmasian pertama, kedua, atau ketiga. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus menerbitkan SIPA atau SIKA paling lama dua puluh hari kerja sejak surat permohonan diterima dan dinyatakan lengkap. Permohonan SIKTTK harus melampirkan: a.

Fotokopi STRTTK;

b.

Surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian;



39

c.

Surat rekomendasi dari organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian; dan

d.

Pas foto berwarna berukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar dan 3 x 4 cm sebanyak dua lembar. Dalam mengajukan permohonan SIKTTK harus dinyatakan permintaan

SIKTTK untuk tempat pekerjaan kefarmasian pertama, kedua, atau ketiga. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus menerbitkan SIKTTK paling lama dua puluh hari sejak surat permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

3.3.2.2. Surat

Izin

Praktik

Dokter

(Peraturan

Menteri

Kesehatan

No.

2052/Menkes/Per/X/2011, 2011) Praktek kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Dokter dan dokter gigi yang dimaksud meliputi dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis. Setiap dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP). SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran. Kepala Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota

dalam

memberikan

SIP

harus

mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah dokter dan dokter gigi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Dokter atau dokter gigi mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat praktik kedokteran dilaksanakan untuk memperoleh SIP. Dokumen yang harus terlampir dalam permohonan SIP tersebut meliputi: a.

Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) dokter atau STR dokter gigi yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku;

b.

Surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;



40

c.

Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu;

d.

Surat rekomendasi asli dari organisasi profesi sesuai tempat praktik; dan

e.

Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak tiga lembar dan 3 x 4 cm sebanyak dua lembar. Selain dokumen tersebut, Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Timur

menambahkan persyaratan dokumen sebagai berikut: a.

Fotokopi SIP yang telah dimiliki;

b.

Surat keterangan aktif bekerja dari atasan langsung; dan

c.

Fotokopi KTP. Fotokopi KTP ditambahkan untuk menghindari kesalahan penulisan nama

pada SIP karena terkadang tulisan dari para dokter sulit untuk dibaca oleh petugas. Fotokopi SIP yang telah dimiliki dan surat keterangan aktif bekerja dari atasan langsung ditambahkan sebagai tambahan pertimbangan bagi Suku Dinas Administrasi Kota Administrasi Jakarta Timur dalam pengambilan keputusan apakah izin akan dibuatkan atau tidak. Dokter atau dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan tersebut diberikan SIP untuk satu tempat praktik. SIP dokter atau dokter gigi diberikan paling banyak untuk tiga tempat praktik, baik pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta maupun praktik perorangan. Oleh karena itu, dalam pengajuan permohonan SIP harus dinyatakan permintaan SIP tersebut untuk tempat praktik pertama, kedua, atau ketiga. SIP yang diberikan berlaku selama 5 tahun sepanjang STR masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP.

3.3.2.3. Surat Izin Praktik Bidan (Kepmenkes H.K. 02.02/Menkes/149/ I/2010, 2010) Bidan dapat menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi, fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri dan/atau praktik mandiri. Setiap bidan yang menjalankan praktik wajib memiliki

Surat Izin

Praktik Bidan (SIPB), kecuali bagi bidan yang menjalankan praktik pada fasilitas Universitas Indonesia


41

pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri atau bidan yang menjalankan tugas pemerintah sebagai bidan desa. Surat Izin Praktik Bidan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kebidanan. Untuk memperoleh SIPB, bidan harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melampirkan: a.

Fotokopi STR yang masih berlaku dan dilegalisir;

b.

Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;

c.

Surat pernyataan memiliki tempat praktik;

d.

Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak tiga lembar; dan

e.

Rekomendasi dari Organisasi Profesi. SIPB hanya diberikan untuk satu tempat praktik. Bidan dalam

menjalankan praktik mandiri harus memenuhi persyaratan meliputi tempat praktik dan peralatan untuk tindakan asuhan kebidanan.

3.3.2.4. Surat Izin Praktik Perawat (Kepmenkes H.K. 02.02/Menkes/148/ I/2010, 2010) Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010, Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perawat dapat melaksanakan praktik keperawatan pada fasilitas pelayanan kesehatan, baik fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri dan/atau praktik mandiri. Perawat yang melaksanakan praktik pada wajib memiliki Surat Izin Praktik Perawat (SIPP), kecuali untuk perawat yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri. SIPP hanya diberikan untuk satu tempat praktik. SIPP dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melampirkan: a.

Fotokopi STR yang masih berlaku dan dilegalisir;

b.

Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki SIP;

c.

Surat pernyataan memiliki tempat praktik;

d.

Pas foto berwana ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan

e.

Rekomendasi dari Organisasi Profesi Universitas Indonesia


42

Pelaksanaan perizinan

perawat

di

Suku

Dinas

Kesehatan

Kota

Administrasi Jakarta Timur pada tahun 2011 belum dilaksanakan sesuai dengan Permenkes No. HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tersebut karena belum terbentuknya Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) dan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) yang bertugas melaksanakan registrasi tenaga kesehatan di setiap provinsi. MTKI dan MTKP baru terbentuk pada akhir tahun 2011. Dengan demikian registrasi tenaga kesehatan masih dilakukan di Dinas Kesehatan dan pemberian Surat Izin Kerja Perawat pada tahun 2011 dilaksanakan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur sesuai dengan Permenkes No. 1239 tahun 2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat.

3.2.2.4 Surat Izin Kerja Perawat Gigi (Peraturan Menteri Kesehatan No. 1392/Menkes/SK/XII/2001, 2001) Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1392/Menkes/SK/XII/2001 Perawat Gigi adalah setiap orang yang lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Izin Kerja (SIK) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat gigi untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di sarana kesehatan. SIK sebagaimana dimaksud diperoleh dengan mengajukan permohonan

kepada

Kepala

Suku

Dinas

Kesehatan

setempat

dengan

melampirkan: a.

Foto kopi ijazah pendidikan perawat gigi

b.

Foto kopi SIPG (surat izin perawat gigi) yang masih berlaku

c.

Surat keterangan sehat dari dokter

d.

Pas foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar

e.

Surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang menyebutkan tanggal mulai bekerja sebagai perawat gigi

f.

Rekomendasi dari organisasi profesi ( PPGI) SIK berlaku sepanjang SIPG belum habis masa berlakunya dan

selanjutnya dapat diperbaharui. SIPG berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbarui kembali serta merupakan dasar untuk memperoleh SIK.



43

3.2.2.5 Surat Izin Kerja Radiografer (Peraturan Menteri Kesehatan No. 357/Menkes/Per/2006, 2006) Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 357/Menkes/Per/2006 Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan akademi penata rontgen, diploma III radiologi, pendidikan ahlimadya/akademi/diploma III teknik radiodiagnostik dan radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan

yang

berlaku.

Setiap

radiografer

untuk

menjalankan pekerjaan radiografi pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta wajib memilki Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR). Untuk memperoleh SIKR, maka radiografer yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan setempat dengan melampirkan : a.

Fotokopi Surat Izin Radiografer (SIR) yang masih berlaku

b.

Fotokopi ijazah radiografer yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan radiographer

c.

Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP

d.

Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2(dua) lembar.

e.

Surat keterangan telah melaksanakan tugas dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan SIK berlaku sepanjang SIR belum habis masa berlakunya dan dapat

diperbaharui. SIR berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbaharui kembali serta merupakan dasar untuk memperoleh SIK.

3.2.2.6 Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (Peraturan Menteri Kesehatan No. 544/Menkes/VI/2002, 2002) Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 544/Menkes/VI/2002 Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam

maupun

di

luar

negeri

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundangundangan yang berlaku. Setiap refraksionis optisien untuk melakukan pekerjaan pada sarana kesehatan wajib memiliki SIK. SIK diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan setempat dengan melampirkan : Universitas Indonesia


44

a.

Fotokopi Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO) yang masih berlaku

b.


c.

Pasfoto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2(dua) lembar

d.

Surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja

e.

Rekomendasi dari organisasi profesi SIK berlaku sepanjang SIRO belum habis masa berlakunya dan dapat diperbaharui kembali. SIRO berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbaharui serta merupakan dasar untuk memperoleh SIK.

3.2.2.7 Surat Izin Praktek Fisioterapis (Peraturan Menteri Kesehatan No. 1363/Menkes/SK/XII/2001, 2001) Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi. Fisioterapis dapat melaksanakan praktek fisioterapi pada sarana pelayanan kesehatan, praktek perorangan dan/atau berkelompok. Fisioterapis yang melaksanakan praktek fisioterapi harus memiliki Surat Izin Praktek Fisioterapis (SIPF). SIPF dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan

kepada

Kepala

Suku

Dinas

Kesehatan

setempat

dengan

melampirkan: a.

Fotokopi ijazah pendidikan fisioterapis

b.

Fotokopi SIF (surai izin fisioterapis) yang masih berlaku

c.


d.

Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar

e.

Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja



45

f.

Surat keterangan menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri SIPF berlaku sepanjang SIF belum habis masa berlakunya dan selanjutnya dapat diperbaharui. SIF berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali serta merupakan dasar untuk memperoleh SIPF.

3.2.2.8 Surat Izin Praktek Terapis Wicara (Peraturan Menteri Kesehatan No. 867/Menkes/Per/VIII/2004, 2004) Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 867/Menkes/Per/VIII/2004 Terapis wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terapis wicara dapat melaksanakan praktek terapis wicara pada sarana pelayanan terapi wicara, praktek perorangan dan/atau berkelompok. Terapis wicara yang melakukan praktek pada sarana pelayanan terapi wicara, praktek perorangan dan/atau berkelompok harus memiliki Surat Izin Praktek Terapis Wicara (SIPTW). SIPTW dapat diperoleh dengan megajukan permohonan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan setempat dengan dengan tembusan kepada Ikatan Terapis Wicara yang terdekat dengan wilayah tersebut. Permohonan tersebut diajukan dengan melampirkan : a.

Fotokopi ijazah yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan terapis wicara

b.

Fotokopi SITW yang masih berlaku

c.

Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP

d.

Surat keterangan dari pimpinan sarana yang menyatakan tanggal mulai bekerja, untuk yang bekerja di sarana pelayanan terapi wicara

e.

Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar SIPTW berlaku sepanjang SITW belum habis masa berlakunya dan dapat diperbaharui kembali. SITW berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbaharui serta merupakan dasar untuk memperoleh SIPTW.



46

3.3.3. Koordinator Standardisasi Mutu Kesehatan (Sudinkes, 2009) Ruang lingkup kebijakan mutu Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur adalah sebagai berikut: a.

Orientasi pada kepuasan pelanggan.

b. Perbaikan atau peningkatan terus menerus dan berkesinambungan (continous and sustainable improvement). c. Mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. d. Memberikan jasa pelayanan dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Binwasdal) bidang kesehatan yang profesional dan responsif. Adapun sasaran mutu yang ingin dicapai dalam jasa pelayanan dan Binwasdal yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur adalah sebagai berikut. a. Binwasdal Sumber Daya Manusia (SDM) Sudinkes 100 % terlaksana secara baik, benar, dan tepat waktu b. Binwasdal program 100 % terlaksana secara baik, benar, dan tepat waktu c. Pelayanan perizinan tenaga kesehatan 12 hari kerja d. Pelayanan sarana kesehatan 12 hari kerja e. Keluhan pelanggan 100 % ditindaklanjuti f. Kepuasan pelanggan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) minimal 2,51 atau dalam kategori Baik. Dokumen mutu merupakan dokumen yang ditetapkan oleh Sudinkes Jaktim sebagai bentuk penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Ada beberapa level dokumen mutu, berdasarkan tingkatan penggunaannya di lingkungan Sudinkes Jaktim. a. Dokumen level pertama (I), yaitu manual mutu (quality manual) yang merupakan dokumen mutu induk yang menjadi dasar dan rujukan bagi semua dokumen mutu lainnya dan berlaku bagi seluruh bagian Sudinkes Jaktim. b. Dokumen level kedua (II), yaitu prosedur mutu (quality procedure) yang merupakan penjelasan lebih rinci mengenai hal-hal tertentu yang disebutkan dalam manual mutu serta terbagi atas prosedur yang berlaku bersama untuk seluruh bagian Sudinkes Jaktim dan prosedur yang hanya berlaku untuk satu seksi atau subbagian saja. Universitas Indonesia


47

c. Dokumen level ketiga (III), yaitu instruksi kerja merupakan penjelasan mendetail mengenai hal-hal tertentu dalam prosedur mutu yang perlu dijelaskan lebih lanjut. d. Dokumen level keempat (IV), yaitu format gambar dan dokumen pendukung lainnya yang dipakai dalam sistem manajemen mutu dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan kendali mutu. Manual mutu Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan suatu dokumen mutu yang menjadi pedoman dan acuan dasar pelaksanaan sistem manajemen mutu di lingkungan Sudinkes Jaktim. Hal-hal pokok yang tercantum dalam Manual Mutu Sudinkes Jaktim adalah sebagai berikut. a. Pengantar Sistem Manajemen Mutu Sudinkes Jaktim b. Profil Organisasi Sudin c. Sistem Manajemen Mutu Sudin d. Persyaratan Umum Sistem Manajemen Mutu e. Komitmen Mutu f. Manajemen Sumber Daya g. Realisasi Pelayanan h. Pengukuran, Analisis, dan Implementasi Sistem Manajemen Mutu Beberapa kegiatan implementasi sistem manajemen mutu di Sudinkes Jaktim adalah sebagai berikut: a. Audit Mutu Internal, yaitu suatu kegiatan pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh bagian Standarisasi Mutu Kesehatan dari Seksi Sumber Daya Kesehatan untuk memastikan tercapainya sasaran mutu yang telah ditetapkan untuk dicapai oleh Sudinkes Jaktim. Audit ini dilakukan minimal dua kali dalam setahun. b. Audit Surveilans, yaitu suatu kegiatan pemeriksaaan atau audit yang dilakukan oleh pihak luar, yakni badan sertifikasi independen yang memberikan sertifikat terhadap implementasi Sistem Manajemen Mutu berdasarkan ISO 9001:2008 kepada Sudinkes Jaktim, untuk memastikan terpeliharanya implementasi Sistem Manajemen Mutu tersebut. Audit ini dilakukan minimal satu kali dalam setahun.



48

c. Tinjauan Manajemen, yaitu suatu kegiatan rapat seluruh bagian Sudinkes Jaktim guna membahas hasil evaluasi pemeliharaan implementasi sistem manajemen mutu di Sudinkes Jaktim sehingga dapat dilakukan langkahlangkah yang diperlukan untuk memperbaiki hal tersebut sehingga implementasi sistem manajemen mutu di Sudinkes Jaktim dapat lebih baik lagi. Tinjauan manajemen dilakukan minimal 1 tahun sekali. d. Survei Kepuasan Pelanggan, yaitu survei untuk menilai terpenuhinya kepuasan pelanggan Sudinkes terhadap pelayanan yang diberikan oleh semua bagian (Seksi dan Subbagian) Sudinkes Jaktim. Survei ini dilaksanakan melalui pengisian angket oleh pelanggan yang datang dan menerima pelayanan Sudinkes, misalnya pihak yang mengurus sarana perizinan seperti apotek dan toko obat. Selanjutnya, hasil pengisian angket ini dianalisis sehingga nilai pemenuhan kepuasan pelanggan dapat diperoleh dan dapat ditingkatkan lagi apabila hasil analisis menunjukkan kekurangan. e. Pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan auditor pemimpin (lead auditor) dan pelatihan kepuasan pelanggan, yang berguna untuk membantu implementasi sistem manajemen mutu oleh segenap karyawan Sudinkes Jaktim.



BAB 4 PEMBAHASAN

4.1.

Suku Dinas Kesehatan Adanya perubahan sistem pemerintahan tahun 1999 dari sistem sentralisasi

menjadi otonomi daerah mengakibatkan sebagian wewenang pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 58 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang mengawali berdirinya Suku Dinas Pelayanan Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan Masyarakat di tingkat Kotamadya,dan pada tahun 2009 dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Organisasi Suku Dinas Kesehatan pasca restrukturisasi perihal peningkatan efisiensi dimana Suku Dinas Pelayanan Kesehatan dengan Suku Dinas Kesehatan Masyarakat dilebur menjadi satu yaitu Suku Dinas Kesehatan. Suku

Dinas

Kesehatan

adalah

Suku

Dinas

Kesehatan

Kota

Administrasi/Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi sebagai perangkat pada tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009, Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi ini merupakan unit kerja dinas kesehatan pada kota administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Suku Dinas Kesehatan ini dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang diangkat dari pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala Suku Dinas bertanggung jawab secara teknis administratif kepada Kepala Dinas Kesehatan dan secara teknis operasional kepada Walikota Administrasi yang berfungsi sebagai auditor di wilayahnya.

4.2. Suku Dinas Kesehatan Seksi Sumber Daya Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Seksi Sumber Daya Kesehatan merupakan penyelenggara pelayanan, perizinan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dibidang pelayanan kesehatan. Seksi ini bertanggung jawab secara teknis 49



50

administrasi kepada kepala dinas dan secara taktis operasional kepada walikota yang bersangkutan.

4.2.1. Bagian Tenaga Kesehatan Bagian Tenaga Kesehatan dipimpin oleh seorang koordinator. Bagian ini bertugas antara lain: a. Memberikan rekomendasi/ perizinan praktek tenaga kesehatan. b. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis tenaga kesehatan c. Menyusun peta kebutuhan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan berdasarkan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan d. Melaksanakan monitoring dan pemetaan sumber daya kesehatan Analisis ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas dilakukan berdasarkan jumlah minimal tenaga kesehatan yang harus tersedia di puskesmas tingkat kecamatan dan kelurahan. Perhitungan rasio dilakukan untuk melihat kecukupan dan penyebaran tenaga kesehatan di masing-masing kecamatan dan kelurahan dilihat dari jumlah penduduk di setiap kecamatan dan kelurahan. e. Melaksanakan pemberian perizinan tenaga kesehatan. Terdapat 2 jenis izin yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan, yaitu izin kewenangan dan izin kerja atau praktek. Dengan adanya otonomi daerah ada beberapa izin kerja yang menjadi wewenang sudinkes, yaitu Surat Izin Kerja Asisten Apoteker, Surat/ Sertifikat Penanggung Jawab Industri Rumah Tangga Pangan, dan Surat izin praktek tenaga medis (SIPTM), seperti Surat Izin Praktek Dokter Umum, Surat Izin Praktek Dokter Gigi, Surat Izin Praktek Bidan, Surat Izin Praktek Perawat, dan Surat Izin Praktek Refraksi Optisian.

4.2.2. Bagian Farmasi, Makanan dan Minuman Bagian Farmasi, Makanan dan Minuman dipimpin oleh seorang koordinator. Bagian ini bertugas:



51

a. Melaksanakan pemberian perizinan sarana farmasi, makanan, dan minuman. Tata cara perizinan di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki alur pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pertama-tama pemohon dapat menyerahkan berkasberkas yang diperlukan kepada customer service. Kemudian customer service memeriksa kelengkapan dari berkas yang diserahkan. Apabila data kurang lengkap dan dibutuhkan perbaikan maka berkas diserahkan kembali kepada pemohon, namun apabila berkasnya telah lengkap maka berkas diterima. Apabila berkas diterima, maka pemohon akan mendapatkan tanda terima berkas dari customer service. Selanjutnya data-data yang ada pada berkas tersebut dimasukkan ke dalam sistem komputer dan diberi nomor registrasi secara manual oleh back officer. Setelah itu, berkas diserahkan kepada seksi SDK. Seksi SDK kemudian melakukan kunjungan ke lapangan untuk menilai kelayakan suatu tempat sebagai apotek, toko obat, cabang penyalur alat kesehatan, industri kecil obat tradisional, atau produksi industri rumah tangga. Hasil pemeriksaan di lapangan dilaporkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Jika menurut hasil pemeriksaan sarana dan prasarana tersebut memenuhi persyaratan maka izin dapat dikeluarkan, namun apabila dianggap tidak memenuhi persyaratan

maka

diberikan

kesempatan

bagi

pemohon

untuk

memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Seluruh tahapan dalam proses perizinan hingga izin keluar harus selesai dalam waktu 12 hari kerja. Izin yang telah dikeluarkan kemudian diserahkan ke customer service untuk kemudian diserahkan kepada pemohon. Sebelum izin diserahkan kepada pemohon maka pemohon harus terlebih dahulu membayar biaya retribusi ke Kas Daerah Jakarta Timur. Setelah membayar biaya retribusi maka kemudian izin dapat diserahkan.



52

b. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengendalian harga obat, dan persediaan cadangan obat esensial. Dalam rangka penyesuaian dan pengendalian harga obat generik, Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan keputusan tentang harga eceran tertinggi obat generik sebanyak 453 item. Penyesuaian tersebut, berdasarkan pertimbangan kemampuan masyarakat terutama kelas menengah ke bawah, untuk menjamin ketersediaan obat dan pemerataan obat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap obat generik, Pelaksanaan pemantauan obat generik dilakukan oleh pada penyediaan obat generik di rumah sakit dan instalasi farmasi kabupaten/kota. Pemantauan harga obat generik yang beredar di sarana pelayanan kesehatan adalah sebanyak 453 item yang berdasarkan harga netto apotek ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu harga jual pabrik obat dan/atau pedagang besar farmasi kepada pemerintah, rumah sakit, apotek, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya, yang merupakan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Permenkes RI No. 146, 2010).

c. Melaksanakan pengelolaan persediaan obat dan perbekalan kesehatan dalam lingkup kota administrasi. Salah satu kegiatan di ruangan SDK adalah pembuatan LPLPO. LPLPO merupakan laporan per-triwulan yang diperoleh melalui gabungan laporan penggunaan obat dari sepuluh kecamatan yang ada di Jakarta Timur. Laporan tersebut berisi laporan dari masing-masing puskesmas kelurahan serta kecamatan yang ada di masing-masing daerah. Setelah laporan tersebut diolah oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur, laporan tersebut diteruskan ke Dinas Kesehatan provinsi DKI Jakarta. Dalam LPLPO terdapat obat-obat yang harus dilaporkan berdasarkan instruksi tetap dari dinas kesehatan. Kolom yang terdapat dalam LPLPO adalah kolom sisa stok, pemakaian rata-rata per bulan, Universitas Indonesia


53

serta tingkat kecukupan. Sisa stok menunjukkan jumlah sisa obat yang terdapat pada bulan terakhir. Pemakaian rata-rata per didapatkan dari hasil penambahan pemakaian obat selama 3 bulan kemudian dibagi 3. Sedangkan tingkat kecukupan merupakan hasil pembagian antara sisa stok dan pemakaian rata-rata per bulan.

d. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian (binwasdal) sarana pelayanan kefarmasian meliputi industri kecil obat tradisional, sub-penyalur alat kesehatan, apotek, took obat, depo obat, dan industry makanan minuman rumah tangga. Binwasdal bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjamin dan terjangkau bagi masyarakat wilayah Jakarta timur dengan sarana kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan prima dan sumber daya manusia yang professional dan responsif. Oleh karena itu, sudinkes Jakarta timur secara berkala melakukan supervisi atau peninjauan lapangan terhadap sarana kesehatan untuk membuktikan kesesuaian antara kegiatan pelayanan kesehatan yang mereka lakukan dengan izin dan peraturan perundangan yang berlaku. 4.2.3. Bagian Standardisasi Mutu Bagian Standardisasi Mutu dipimpin oleh seorang koordinator. Bagian ini bertugas: a. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat kepatuhan petugas kesehatan terhadap standar pelayanan Kegiatan monitoring, evaluasi, pengukuran kinerja dan pengukuran mutu pelayanan selalu dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan persyaratan pelanggan dan standar pelayanan.

b. Melaksanakan kegiatan audit internal dan audit eksternal mengenai penerapan sistem manajemen mutu



54

Audit mutu internal, yaitu suatu kegiatan pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh bagian standardisasi mutu kesehatan yang bertujuan untuk memastikan tercapainya sasaran mutu yang telah ditetapkan untuk dicapai oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Audit ini dilakukan minimal 2 kali dalam setahun dan dilakukan tim audit yang ditunjuk oleh Quality Management Representative. Audit

Eksternal/surveillance,

adalah

suatu

kegiatan

pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh pihak luar, yakni badan sertifikasi

independen

yang

memberikan

sertifikat

terhadap

implementasi sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 9001:2008 kepada Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur untuk memastikan terpeliharanya implementasi sistem tersebut. Audit ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun.

c. Melaksanakan survei kepuasan pelanggan kesehatan Kepuasan pelanggan merupakan satu hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap badan penyelenggara pelayanan publik, termasuk Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Selain untuk memenuhi peraturan perundang-undangan uang berlaku, survei untuk memperoleh informasi mengenai kepuasan pelanggan juga wajib dilaksanakan oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur untuk mempertahankan sertifikat ISO 9001:2008 yang merupakan pengakuan terhadap system manajemen mutu yang telah dilaksanakan oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Dalam implementasi system manajemen mutu, kepuasan pelangga dan respon terhadap pelanggan yang tidak puas merupakan hal penting yang harus selalu diperhatikan.

d. Melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi dan pendampingan penerapan sistem manajemen mutu kepada puskesmas



55

e. Melaksanakan kegiatan pengembangan mutu melalui forum dan fasilitator Setiap hasil kegiatan monitoring, pengukuran kinerja dan pengukuran mutu pelayanan dilakukan evaluasi secara periodik dalam rapat-rapat tinjauan manajemen. Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan mutu dan pencapaian sasaran mutu; hasil audit; hasil analisa data; pengukuran dan tinjauan manajemen, dilakukan perbaikan secara terus menerus terhadap penerapan sistem manajemen mutu. Tindakan perbaikan yang dilakukan meliputi perbaikan alat ukur, pelayanan, perbaikan sarana pendukung, maupun perbaikan proses sehingga ketidaksesuaian dapat diminimalkan.

f. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kemampuan tenaga fasilitator, instruktur, assessor, dan auditor mutu pelayanan kesehatan Bagian standardisasi mutu memfasilitasi pelatihan-pelatihan untuk para tenaga fasilitator, instruktur, assessor, dan auditor mutu pelayanan kesehatan yang berguna untuk membantu implementasi sistem manajemen mutu. Contoh pelatihan yang difasilitasi oleh bagian ini seperti pelatihan auditor pemimpin (Lead Auditor) dan pelatihan kepuasan pelanggan.



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan 1.

Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur memiliki tugas dan fungsi dalam pembinaan dan pengembangan, termasuk pengawasan dan pengendalian hal yang berkaitan dengan kesehatan, baik di masyarakat maupun lingkungan.

2.

Seksi Sumber Daya Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur membawahi 3 (tiga) koordinator: Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman, Koordinator Tenaga Kesehatan, dan Koordinator Standardisasi Mutu Kesehatan.

5.2. Saran 1.

Sistem pencatatan, pelaporan dan dokumentasi perlu ditingkatkan lebih baik lagi.

2.

Penggunaan teknologi informatika yang terintegrasi dan tepat guna perlu diterapkan untuk mempermudah sistem pencatatan dan pelaporan.

3.

Peningkatan kompetensi personel dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara terus-menerus dan berkesinambungan.

4.

Implementasi sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 9001:2008 yang telah dijalankan saat ini dengan cukup baik oleh Sudinkes Jaktim harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi di masa yang akan datang.

56



57

DAFTAR ACUAN Undang-undang No. 25 Tahun 2009. (2009). Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Undang-undang No. 36 Tahun 2009 . (2009). Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Undang-undang No. 22 Tahun 1999 . (1999). Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009. (2009). Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000. (2000). Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom Presiden RI. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052/Menkes/Per/X/2011. (2011). Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan No 284/MenKes/PER/III/2007. (2007). Peraturan Menteri Kesehatan No 284/MenKes/PER/III/2007, tentang Apotek Rakyat. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan No. 357/Menkes/Per/2006. (2006). Peraturan Menteri Kesehatan No. 357/Menkes/Per/2006 Tentang Registrasi dan Izin Radiografer. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan No. 867/Menkes/Per/VIII/2004. (2004). Peraturan Menteri Kesehatan No. 867/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Registrasi dan Praktik Terapis Wicara. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan No. 1332/MenKes/SK/X/2002. (2002). Peraturan Menteri Kesehatan No. 1332/MenKes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan No. 544/Menkes/VI/2002. (2002) Peraturan Menteri Kesehatan No. 544/Menkes/VI/2002 Tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Universitas Indonesia


58

Peraturan Menteri Kesehatan No. 1392/Menkes/SK/XII/2001. (2001). Peraturan Menteri Kesehatan No. 1392/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan No. 1363/Menkes/SK/XII/2001. (2001). Peraturan Menteri Kesehatan No. 1363/Menkes/SK/XII/2001 Tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 142/MenKes/PER/III/1991. (1991). Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 142/MenKes/PER/III/1991 tentang Penyalur Alat Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan No. 246/Menkes/PER/V/1990. (1990). Peraturan Menteri Kesehatan No. 246/Menkes/PER/V/1990 Tentang Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Keputusan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011. (2011). Keputusan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Keputusan Menteri Kesehatan H.K. 02.02/Menkes/149/ I/2010. (2011).Keputusan Menteri Kesehatan H.K. 02.02/Menkes/149/ I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Keputusan Menteri Kesehatan H.K. 02.02/Menkes/148/ I/2010 .(2011). Keputusan Menteri Kesehatan H.K. 02.02/Menkes/148/ I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Keputusan Menteri Kesehatan No. 1202/MENKES/SK/VIII/2003. (2003). Keputusan Menteri Kesehatan No. 1202/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Daerah DKI Jakarta No.4 Tahun 2009. (2009). Peraturan Daerah DKI Jakarta No.4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009. (2009). Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Suku Dinas Kesehatan. Jakarta : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Universitas Indonesia


59

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta..(2009). Pedoman Perizinan Sarana Farmasi Makanan dan Minuman Provinsi DKI Jakarta. Jakarta: Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. (2002). Pedoman Perizinan Sarana Farmasi Makanan dan Minuman Provinsi DKI Jakarta. Jakarta : Suku Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. (2009). Dokumen Sistem Manajemen Mutu Sudinkes Kodya Jakarta Timur Tahun 2009; Deskripsi Kerja Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Jakarta: Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur.



LAMPIRAN


60

Lampiran 1. Struktur organisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta


61

Lampiran 2. Struktur organisasi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur

Ka. sudinkes Jakarta Timur Subbag TU Management Representative Subbag Umum

Subbag Kepegawaian Subbag Program dan Anggaran

Subbag Keuangan

Seksi Kesehatan Masyarakat

Seksi Pelayanan Kesehatan

Seksi Sumber Daya Kesehatan

Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan

Koord. Kesehatan Keluarga

Koord. YanKesSar & Komunitas

Koord. Farmakmin

Koord. PM-PTM

Koord Prokes & SIK

Koord. Yankes Spesialis & Trads

Koord. NaKes

Koord. Wabah & Surveilans

Koord. Gizi & PPSM

Koord. Gadar Bencana

Koord. Mutu

Koord. Kesehatan Lingkungan


62

Lampiran 3. Dokumentasi proses pembinaan, pengawasan dan pengendalian (binwasdal) Apotek Rakyat

Pasar Klender, 29 Mei 2012 Pukul 11.00 WIB



TUGAS KHUSUS PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR JL. MATRAMAN RAYA NO. 218 PERIODE 15 MEI – 1 JUNI 2012

ANALISIS RASIO, DISTRIBUSI, DAN PEMETAAN TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2012

TYAS PAWESTRISIWI, S.Farm. 1106047410

ANGKATAN LXXIV

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROGRAM PROFESI APOTEKER – DEPARTEMEN FARMASI DEPOK JUNI 2012


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ......................................................................................................

i

DAFTAR GAMBAR .........................................................................................

ii

DAFTAR TABEL ..............................................................................................

iii

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................

iv

BAB 1.

PENDAHULUAN ............................................................................

1

1.1

Latar Belakang .........................................................................

1

1.2

Tujuan ......................................................................................

2

TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................

3

2.1

Tenaga Kesehatan ....................................................................

3

2.2

Sarana/Fasilitas Kesehatan ......................................................

5

2.2.1.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ..............

6

2.2.2.

Rumah Sakit .............................................................

7

Profil Wilayah Jakarta Timur ..................................................

8

BAB 2.

2.3 BAB 3.

METODOLOGI PENELITIAN .....................................................

11

3.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Obat Khusus ........................

11

3.2. Metode Pengumpulan Data ......................................................

11

3.3. Analisis Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk Di Kota Administrasi Jakarta Timur sampai dengan April 2012 .

11

PEMBAHASAN ..............................................................................

12

4.1.

Tenaga Medis ........................................................................

12

4.2.

Tenaga Keperawatan .............................................................

15

4.3.

Tenaga Bidan ..........................................................................

16

4.4.

Apoteker .................................................................................

18

4.5.

Ahli Gizi ................................................................................

19

4.6.

Tenaga Kesehatan Masyarakat ..............................................

19

4.7.

Sanitarian ...............................................................................

20

KESIMPULAN DAN SARAN .......................................................

21

5.1

Kesimpulan ..............................................................................

21

5.2

Saran .........................................................................................

22

DAFTAR ACUAN ............................................................................................

23

BAB 4.

BAB 5.

i



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.

Diagram Rasio Tenaga Dokter Umum pada Masing-masing Kecamatan per 100.000 Penduduk .............................................. 13

Gambar 4.2.

Diagram Rasio Tenaga Dokter Spesialis pada Masingmasing Kecamatan per 100.000 Penduduk ................................ 14

Gambar 4.3.

Diagram Rasio Tenaga Dokter Gigi pada Masing-masing Kecamatan per 100.000 Penduduk ............................................. 14

Gambar 4.4.

Diagram Rasio Tenaga Perawat pada Masing-masing Kecamatan per 100.000 Penduduk ............................................. 16

Gambar 4.5.

Diagram Rasio Tenaga Bidan pada Masing-masing Kecamatan per 100.000 Penduduk ............................................. 17

Gambar 4.6.

Diagram Rasio Tenaga Apoteker pada Masing-masing Kecamatan per 100.000 Penduduk ............................................. 18

Gambar 4.7.

Diagram Rasio Ahli Gizi pada Masing-masing Kecamatan per 100.000 Penduduk ................................................................ 19

Gambar 4.8.

Diagram Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Sanitari pada Masing-masing Kecamatan per 100.000 Penduduk .......... 20

ii



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rasio tenaga kesehatan per 100.000 Penduduk ..........................

5

Tabel 2.2. Jumlah penduduk di kecamatan dan kelurahan di Jakarta Timur

8

iii



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

Jumlah dan Analisis Rasio Tenaga Medis di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sampai dengan April 2012 .............

Lampiran 2.

24

Jumlah dan Analisis Rasio Tenaga Keperawatan dan Bidan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sampai dengan April 2012 ...........................................................................................

Lampiran 3.

Jumlah dan Analisis Rasio Apoteker di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sampai dengan April 2012 ............

Lampiran 4.

26

Jumlah dan Rasio Ahli Gizi di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sampai dengan April 2012 ..................................

Lampiran 5.

25

27

Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Sanitarian di Wilayah Kota AdministrasiJakarta Timur sampai dengan April 2012 ..................................................................................

Lampiran 6.

Daftar Rumah Sakit di Wilayah Kota Administratif Jakarta Timur .........................................................................................

Lampiran 7.

28

29

Daftar Sarana Apotek dan Apotek Rakyat per Kecamatan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur ................................

iv

31



BAB I PENDAHULUAN

1.1

Pendahuluan Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang termasuk dalam salah satu

unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sebagaimana tertera dalam cita-cita bangsa Indonesia yang tertulis dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, disebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat melalui upaya-upaya dan pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan

kesehatan masyarakat di berbagai sarana kesehatan baik milik

pemerintah

maupun

swasta.

Beberapa

sarana

kesehatan

yang

dapat

menyelenggarakan upaya dan pelayanan kesehatan, yaitu puskesmas, rumah sakit, klinik, apotek dan lain-lain. Kementrian kesehatan dalam visi dan misi rencana strategis tahun 20102014 menyebutkan bahwa akan menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. Untuk menjamin hal tersebut, maka pemerintah, dalam hal ini Kementrian

Kesehatan

merencanakan,

mengatur

Republik

Indonesia

menyelenggarakan,

bertanggung membina,

jawab

dan

untuk

mengawasi

penyelengaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, Pemerintah daerah juga mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan dan dapat melakukan pengadaan serta pendayagunaan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya (Menkes RI, 2004). Tenaga kesehatan yang dimaksud dalam tugas khusus ini adalah tenaga medis (meliputi dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi), keperawatan, 1



2

kebidanan, kefarmasian, ahli gizi, kesehatan masyarakat, dan sanitari. Ketujuh tenaga kesehatan ini dipilih berdasarkan standar tenaga kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Standar kuantitas beberapa tenaga kesehatan yang vital telah ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No 1202/MENKES/SK/VIII/2003. Standar kuantitas tersebut dinyatakan sebagai rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk. Dalam tugas khusus ini akan dibahas mengenai analisis rasio, distribusi dan pemetaan tenaga kesehatan per kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Analisis dilakukan dengan cara mengolah data sekunder yang telah dikumpulkan oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur Seksi Sumber Daya Kesehatan Subseksi Tenaga Kesehatan. Tugas khusus ini diharapkan dapat membantu Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur dalam memetakan dan merencanakan tenaga kesehatan di berbagai sarana kesehatan yang terletak di berbagai kecamatan dengan lebih baik lagi. 1.2

Tujuan Mengetahui penyebaran tenaga kesehatan

(tenaga medis, tenaga

keperawatan, tenaga bidan, apoteker, ahli gizi, tenaga kesehatan masyarakat, dan sanitarian) melalui analisis rasio di berbagai sarana kesehatan di kecamatan wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Tenaga Kesehatan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

mengatur tentang jenis tenaga kesehatan di Indonesia beserta persyaratan yang berlaku, sistem pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan, standar profesi, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan agar sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan (Peraturan Pemerintah No. 32, 1996). Tenaga Kesehatan menurut Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sedangkan upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1996, jenis tenaga kesehatan yang diakui di Indonesia yaitu (Peraturan Pemerintah No. 32, 1996): a. Tenaga medis, meliputi dokter dan dokter gigi b. Tenaga keperawatan, meliputi perawat dan bidan c. Tenaga kefarmasian, meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker. d. Tenaga kesehatan masyarakat, meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian. e. Tenaga gizi, meliputi nutrisionis dan dietisien f. Tenaga

keterapian

fisik,

meliputi

fisioterapis,

okupasiterapis,

dan

terapiswicara g. Tenaga keteknisian medis, meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis

Visi rencana strategis yang ingin dicapai Kementrian Kesehatan Republik Indonesia adalah “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”. Visi tersebut 3



4

kemudian dituangkan dalam 4 misi, yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan madani, melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan, menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan, serta menciptakan tata kelola keperintahan yang baik. Salah satu misi yang tertuang dalam visi dan misi tersebut adalah jaminan pemeratan sumber daya kesehatan. Pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat. Pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan nasional tenaga kesehatan. Perencanaan tersebut disusun dengan memperhatikan faktor jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sarana kesehatan serta jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. (Peraturan Pemerintah No. 32, 1996). Sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tersebut, telah diterbitkan beberapa

Keputusan

Menteri

Kesehatan,

yaitu

Kepmenkes

No.

81/Menkes/SK/I/2004 tentang pedoman penyusunan perencanaan sumber daya kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta rumah sakit. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan disebutkan bahwa dalam perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan terdapat empat metoda penyusunan yang dapat digunakan, yaitu (Keputusan Menteri Kesehatan No. 81/Menkes/SK/I/2004, 2004): a.

Health Need Method (keperluan kesehatan), yaitu perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan yang didasarkan atas epidemiologi penyakit utama yang ada pada masyarakat.

b.

Health Service Demand (kebutuhan kesehatan), yaitu perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan yang didasarkan atas permintaan akibat beban pelayanan kesehatan.

c.

Health Service Target Method (sasaran upaya kesehatan yang ditetapkan), yaitu perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan yang didasarkan atas sarana pelayanan kesehatan yang ditetapkan, misalnya Puskesmas dan Rumah Sakit.



5

d.

Ratios Method (dibandingkan tehadap jumlah penduduk), yaitu perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan yang didasarkan pada standar/rasio terhadap nilai tertentu.

Menurut

Keputusan

Menteri

Kesehatan

No.

1202/MENKES/SK/VIII/2003, rasio sumber daya kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Rasio tenaga kesehatan per 100.000 Penduduk Tenaga Kesehatan

Rasio per 100.000 penduduk

Dokter

40

Dokter Spesialis

6

Dokter Gigi

11

Perawat

117,5

Bidan

100

Apoteker

10

Gizi

22

Sanitasi

40

Kesehatan Masyarakat

40

[Sumber: Keputusan Menteri Kesehatan No. 1202/Menkes/SK/VIII/2003]

2.2

Sarana/Fasilitas Kesehatan Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan

upaya kesehatan (Peraturan Pemerintah No. 32, 1996). Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenisnya dibedakan menjadi fasilitas pelayanan perseorangan dan fasilitas pelayanan masyarakat, yang diselenggarakan baik oleh pihak pemerintah, pemerintah daerah maupun pihak swasta. Sedangkan dalam menentukan jenis dan



6

jumlah fasilitas kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dengan mempertimbangkan (Undang-Undang No. 36, 2009): a.

luas wilayah;

b.

kebutuhan kesehatan;

c.

jumlah dan persebaran penduduk;

d.

pola penyakit;

e.

pemanfaatannya;

f.

fungsi sosial; dan

g.

kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Menurut Undang-undang kesehatan No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,

sarana kesehatan meliputi balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, praktek dokter, praktek dokter gigi, praktek dokter spesialis, prkatek bidan, took obat, apotek, pedagang besar farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, sekolah dan akademi kesehatan, balai penelitian keseatan, dan sarana kesehatan lainnya.(Undang-Undang No. 23, 1992)

2.2.1. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 128/MENKES/SKII/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan, Puskesmas memiliki fungsi sebagai berikut (Keputusan Menteri Kesehatan No. 128/MENKES/SKII/2004): 1. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. 2. Pusat pemberdayaan masyarakat Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup Universitas Indonesia


7

sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk pembiayaannya, serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan. 3. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tingkat

pertama

yang menjadi

tanggungjawab

puskesmas meliputi: a.

Pelayanan kesehatan perorangan Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Pelayanan perorangan tersebut adalah rawat jalan dan untuk puskesmas tertentu ditambah dengan rawat inap.

b.

Pelayanan kesehatan masyarakat Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.

2.2.2. Rumah Sakit Menurut Undang-undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Untuk menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan kesehatan, rumah sakit memiliki fungsi: a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.



8

b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

2.3

Profil Wilayah Jakarta Timur Jakarta Timur merupakan salah satu Kota Administratif yang berada di

Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terbagi dalam 10 kecamatan dan 65 kelurahan, yaitu (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2010):

Tabel 2.2. Jumlah penduduk di kecamatan dan kelurahan di Jakarta Timur Kecamatan / Kelurahan

Jumlah Penduduk

Matraman

Kecamatan / Kelurahan

Jumlah Penduduk

Makasar

Kebun Manggis

15297

Cipinang Melayu

44270

Palmeriam

18536

Kebon Pala

46596

Kayu Manis

23761

Halim P Kusuma

32899

Utan Kayu Utara

24820

Makasar

35228

Utan Kayu Selatan

36396

Pinang Ranti

26837

Pisangan Baru

29596

Total

185830

Total

148406

Pulo Gadung

Pasar Rebo

Kayu Putih

47307

Kampung Baru

23400

Jati

34650

Pekayon

43106

Rawamangun

38947

Gedong

38493

Pisangan Timur

41388

Cijantung

42736

Cipinang

37889

Kalisari

41497

Pulo Gadung

38104

Total

189232

Jatinegara Kaum

24043

Total

262328



9

Tabel 2.2. Jumlah penduduk di kecamatan dan kelurahan di Jakarta Timur (lanjutan) Kecamatan / Kelurahan

Jumlah Penduduk

Jatinegara

Kecamatan / Kelurahan

Jumlah Penduduk

Ciracas

Kampung Melayu

23260

Kp. Rambutan

36182

Bali Mester

8886

Susukan

38817

Bidara Cina

33729

Ciracas

65638

Cipinang cempedak

31768

Kelapa Dua Wetan

44919

Rawa Bunga

21252

Cibubur

66201

Cipinang Muara

58395

Total

251757

Cipinang Besar Utara

53387

Cipinang Besar Selatan

36057

Total

266734

Duren Sawit

Cipayung

Pondok Bambu

67664

Lubang Buaya

64531

Klender

79223

Bambu Apus

27221

Duren Sawit

68233

Cipayung

24964

Malaka Jaya

28672

Munjul

23040

Malaka Sari

27449

Ceger

20247

Pondok Kopi

37076

Setu

20038

Pondok Kelapa

76431

Cilangkap

24916

Total

384748

Pondok Rangon

23579

Total

228536

Kramat Jati

Cakung

Cawang

32318

Rawa Terate

29234

Cililitan

41911

Jatinegara

103080

Kramat Jati

33181

Penggilingan

101157

Batu Ampar

53514

Cakung Timur

66992

Bale Kambang

34201

Cakung Barat

70769

Kampung Tengah

50530

Ujung Menteng

31131

Dukuh

26824

Pulo Gebang

101483

Total

272479

Total

503846

Total [Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010]

2693896

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk (SP) 2010, jumlah penduduk Jakarta Timur adalah 2.693.896 jiwa. Dari hasil SP tahun 2010 tersebut bahwa penyebaran penduduk di Jakarta Timur dengan 3 Kecamatan terbesar, yaitu: 1. Kecamatan Cakung yakni sebesar 18,70%, 2. Kecamatan Duren Sawit sebesar 14,28%, dan Universitas Indonesia


10

3. Kecamatan Kramat Jati sebesar 10,11%. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah Kecamatan Matraman yang berjumlah 148.406 orang (Badan Pusat Statistik, 2010). Dengan luas wilayah Jakarta Timur sekitar 161,66 km2 yang didiami oleh 2.693.896 orang maka rata‐rata tingkat kepadatan penduduk Jakarta Timur adalah sebanyak 16.664 orang per kilo meter persegi.



BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Tugas Khusus Tugas khusus dilaksanakan selama Praktek Kerja Profesi Apoteker periode

15 Mei – 4 Juni 2012 di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur Seksi Sumber Daya Kesehatan, Subseksi Tenaga Kesehatan.

3.2.

Metode Pengumpulan Data Data yang dikumpulkan meliputi data sekunder. Data sekunder berupa data

dari seksi Sumber Daya Kesehatan di Suku Dinas Kesehatan Jakata Timur, juga data dan informasi dari berbagai literatur yang berasal dari Buku Profil Kesehatan, Peraturan Pemerintah dan publikasi online yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

3.3.

Analisis Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk Di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2012 Dalam analisis ini akan dilakukan perhitungan dengan metode rasio yang

membandingkan antar jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang dinyatakan dalam 100.000 penduduk. Analisis rasio dihitung dengan menggunakan rumus: Jumlah tenaga kesehatan Jumlah penduduk per kecamatan atau kelurahan 100.000

Rasio yang diperoleh dibandingkan dengan target Kementrian Kesehatan yang tercantum

dalam

Keputusan

Menteri

Kesehatan

No.

1202/MENKES/

SK/VIII/2003.

11



BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis rasio dan pemetaan tenaga kesehatan di tiap kecamatan yang ada di Kota Administrasi Jakarta Timur dilakukan dengan menggunakan data dari seluruh sarana kesehatan yang ada pada tiap kelurahan kemudian digabung menjadi data tenaga kesehatan per kecamatan. Perhitungan rasio dilakukan dengan membandingkan jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk di tiap kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dan dinyatakan dalam 100.000 penduduk. Analisis rasio dihitung dengan menggunakan rumus: Jumlah tenaga kesehatan Jumlah penduduk per kecamatan atau kelurahan 100.000

Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010 terakhir yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di wilayah Jakarta Timur berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010 terakhir adalah sejumlah 2.688.027 penduduk. Penduduk terbanyak berada di wilayah Kecamatan Cakung sejumlah 503.174 penduduk dan wilayah dengan penduduk paling sedikit adalah di Kecamatan Matraman yaitu 148.406. Jenis tenaga kesehatan yang dianalisis adalah tenaga yang memiliki indikator tenaga kesehatan menurut target standar rasio yaitu dokter spesialis, dokter, dokter gigi, apoteker, bidan, perawat, gizi, sanitarian, dan tenaga kesehatan masyarakat. Rasio yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan target standar rasio minimal yang ditetapkan Kementrian Kesehatan yang tercantum

dalam

Keputusan

Menteri

Kesehatan

No.

1202/MENKES/

SK/VIII/2003.

4.1.

Tenaga Medis Tenaga medis disini adalah termasuk dokter, dokter gigi, dan dokter

spesialis. Tenaga medis dihitung dari jumlah semua tenaga medis yang berada di kecamatan dan kelurahan wilayah Jakarta Timur, yaitu Puskesmas, rumah sakit, 12 Universitas Indonesia


13

klinik, balai pengobatan umum, dan lain-lain. Data rekapan tenaga medis di masing-masing kecamatan dan kelurahan dapat dilihat pada Lampiran 1. Dari hasil rekapan tersebut didapatkan untuk dokter umum, terdapat 4 kecamatan di wilayah Jakarta Timur telah memenuhi rasio yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Standar rasio minimal yang ditetapkan terdapat 40 praktek dokter umum per 100.000 penduduk. Keempat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Jatinegara, Kramat Jati, Makasar, dan Pulo Gadung. Untuk dokter umum, Kecamatan Pulo Gadung memiliki rasio tertinggi yaitu sebesar 103,41, sedangkan Kecamatan Cakung memiliki rasio terendah dengan 9,34.

Rasio per 100.000 Penduduk

120.00

103.41

100.00 80.00 57.69

60.00

44.54

40.00 20.00

25.80

40.94

34.96

31.62 31.68 21.53

9.34

0.00

Kecamatan

Gambar 4.1. Diagram rasio tenaga dokter umum pada masing-masing kecamatan per 100.000 penduduk Untuk tenaga dokter spesialis, sebanyak 7 kecamatan dari 10 kecamatan di wilayah Jakarta Timur yang telah memenuhi standar rasio yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Standar rasio minimal yang ditetapkan adalah 6 praktek dokter spesialis per 100.000 penduduk. Ketujuh kecamatan yang telah memenuhi standar rasio tersebut adalah Kecamatan Ciracas, Duren Sawit, Jatinegara, Kramat Jati, Makasar, Pasar Rebo dan Pulo Gadung. Kecamatan Pulo Gadung memiliki rasio tertinggi, yaitu 110,68, sedangkan Kecamatan Matraman memiliki rasio terendah yaitu 0,67.




14

110.68

120.00 93.62

100.00 80.00

61.36

60.00

42.29 45.55

20.00

2.19

36.55

35.01

40.00 1.75

0.67

0.00

Kecamatan

Gambar 4.2. Diagram rasio tenaga dokter spesialis pada masing-masing kecamatan per 100.000 penduduk Untuk tenaga dokter gigi, hasil data rekapan tenaga medis menunjukkan sebanyak 6 kecamatan di wilayah Jakarta Timur telah memenuhi standar rasio yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Standar rasio minimal yang ditetapkan adalah terdapat praktek 11 dokter gigi per 100.000 penduduk. Keenam kecamatan tersebut adalah Kecamatan Duren Sawit, Jatinegara, Kramat Jati, Makasar, Pasar Rebo dan Pulo Gadung. Kecamatan Kramat Jati memiliki rasio tertinggi yaitu sebesar 25,72 dan Kecamatan Cakung


memiliki rasio terendah yaitu 5,17.

30.00

25.72

25.00

21.14

20.00

16.76

15.00 10.00

9.18

19.60 19.92 16.16 10.76

10.28

5.17

5.00 0.00

Kecamatan

Gambar 4.3. Diagram rasio tenaga dokter gigi pada masing-masing kecamatan per 100.000 penduduk Universitas Indonesia


15

Rasio tenaga medis di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang tidak merata disebabkan karena terfokusnya tenaga medis yang praktek di rumah sakit, sehingga kecamatan-kecamatan yang terdapat banyak rumah sakit akan memenuhi standar rasio yang ditetapkan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, sedangkan kecamatan-kecamatan yang hanya terdapat sedikit rumah sakit atau tidak terdapat rumah sakit akan memiliki rasio tenaga medis per 100.000 penduduk yang rendah. Data penyebaran rumah sakit di wilayah Kota Admisitrasi Jakarta Timur dapat dilihat pada Lampiran 6. Jumlah dan penyebaran tenaga medis yang berada di wilayah Jakarta Timur harus dioptimalkan. Walaupun pada beberapa kecamatan rasio tenaga medis dibandingkan dengan jumlah penduduk berada dibawah standar yang ditetapkan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, tenaga medis tetap harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat sekitar.

4.2.

Tenaga Keperawatan Tenaga keperawatan dihitung dari jumlah semua tenaga perawat yang

berada di kecamatan dan kelurahan wilayah Jakarta Timur. Data rekapan jumlah tenaga keperawatan di masing - masing kecamatan dapat dilihat pada Lampiran 2. Rasio tenaga perawat yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia adalah 117,5 per 100.000 penduduk. Dari hasil rekapan dapat dilihat bahwa 7 dari 10 kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur telah memenuhi indikator rasio Indonesia Sehat 2010. Ketujuh kecamatan tersebut adalah Kecamatan Ciracas, Duren Sawit, Jatinegara, Kramat Jati, Makasar, Pasar Rebo dan Pulo Gadung. Kecamatan Pasar Rebo memiliki nilai rasio tertinggi yaitu 502,73, sedangkan Kecamatan Cakung memiliki rasio terendah, yaitu 13,71. Rendahnya tenaga keperawatan berada di wilayah Cakung dapat dilihat dengan jumlah tenaga perawat di daerah Cakung yaitu hanya 69 perawat serta jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Cakung adalah yang paling besar yaitu sebesar 503.174 penduduk. Ketujuh kecamatan yang telah memenuhi standar rasio yang telah ditetapkan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia merupakan kecamatan yang terdapat beberapa rumah sakit di kecamatan tersebut, sehingga jumlah tenaga keperawatan di wilayah kecamatan tersebut juga akan semakin Universitas Indonesia


16

besar. Sebaliknya untuk kecamatan yang tidak terdapat rumah sakit seperti Kecamatan Cipayung dan Matraman atau kecamatan yang hanya terdapat sedikit rumah sakit seperti Kecamatan Cakung, akan memiliki jumlah tenaga keperawatan yang sedikit pula. Dalam hal ini, Kementrian Kesehatan memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pengadaan, dan penempatan tenaga kesehatan pada sarana kesehatan yang ada, sehingga kecamatan-kecamatan yang tidak terdapat rumah sakit atau hanya terdapat sedkit rumah sakit tetap akan memiliki jumlah tenaga kesehatan yang sepadan dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Dalam upaya ini, ada baiknya jika dilakukan dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kebutuhan dari masing-masing kecamatan, agar pelayanan kesehatan dapat merata ke seluruh


masyarakat.

600.00

502.73

500.00 382.12

400.00

337.20

300.00 200.00 100.00

168.13

137.15 120.69 138.92 13.71

40.23

17.49

0.00

Kecamatan

Gambar 4.4. Diagram rasio tenaga perawat pada masing-masing kecamatan per 100.000 penduduk 4.3.

Tenaga Bidan Tenaga bidan yang dihitung adalah jumlah bidan yang berada di rumah

sakit dan Puskesmas kecamatan dan kelurahan. Data rekapan jumlah tenaga bidan di masing - masing kecamatan dapat dilihat pada Lampiran 2. Menurut standar rasio yang ditetapkan Kemetrian Kesehatan Republik Indonesia, rasio bidan per 100.000 penduduk adalah sebesar 100. Dari hasil rekapan data, belum ada satu Universitas Indonesia


17

pun kecamatan yang memenuhi nilai rasio yang diharapkan. Kecamatan Pasar Rebo memegang nilai rasio tertinggi yaitu sebesar 56,15 dan Kecamatan Cipayung memiliki nilai rasio terendah yaitu sebesar 6,73. Rendahnya rasio bidan di wilayah Kecamatan Cakung dapat disebabkan karena jumlah tenaga bidan yang berada di rumah sakit serta puskesmas di kecamatan dan kelurahan Cakung yaitu hanya 48 bidan sedangkan Kecamatan Cakung memiliki jumlah penduduk yang banyak. Jika dibandingkan dengan wilayah Kecamatan Makasar yang memiliki nilai rasio 15,08 walaupun hanya memiliki 28 bidan, dikarenakan jumlah penduduk Kecamatan Makasar yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk di Kecamatan Cakung. Jumlah tenaga bidan dan tenaga kesehatan lain yang tedapat di sarana pelayanan kesehatan di wilayah kecamatan seharusnya berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang terdapat di wilayah tersebut. Tidak ada satu pun kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur ini menunjukkan bahwa kurangnya jumlah tenaga bidan yang bekerja di Jakarta Timur. Walaupun pada beberapa kecamatan terdapat rumah sakit dengan jumlah yang cukup banyak, jumlah tenaga bidan yang dibutuhkan untuk menutupi

Rasio per 100.000 penduduk

kebutuhan pelayan masyarakat wilayah Jakarta Timur belum terpenuhi.

56.15

60.00 50.00 38.95

40.00 27.18

30.00 20.00 10.00

9.54 11.37 10.67

15.45

15.08

11.87 6.73

0.00

Kecamatan

Gambar 4.5. Diagram rasio tenaga bidan pada masing-masing kecamatan per 100.000 penduduk



18

4.4.

Apoteker Tenaga apoteker dihitung dari jumlah tenaga apoteker yang berada di

puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit, apotek, dan apotek rakyat di wilayah Jakarta Timur. Data rekapan jumlah tenaga apoteker di masing - masing kecamatan dapat dilihat pada Lampiran 3. Rasio tenaga apoteker per 100.000 penduduk menurut standar rasio yang ditetapkan Kemetrian Kesehatan adalah 10. Ada 8 kecamatan yang telah memenuhi rasio yang distandarkan yaitu kecamatan Ciracas, Duren Sawit, Jatinegara, Kramat Jati, Makasar, Matraman, Pasar Rebo, dan Pulogadung. Di antara kedelapan kecamatan tersebut, rasio tenaga apoteker yang paling tinggi berada di kecamatan Matraman yaitu sebesar 74,00. Kecamatan Cipayung memiliki nilai rasio yang paling kecil yaitu sebesar 8,31. Tidak meratanya

penyebaran

tenaga

apoteker di

wilayah

Kota

Administrasi Jakarta Timur dikarenakan ketidakmerataannya sarana apotek dan apotek rakyat yang terdapat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Data penyebaran sarana apotek di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dapat dilihat pada Lampiran 7. Walaupun penyebaran tenaga apoteker masih belum merata, diharapkan tenaga apoteker tetap dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.


80.00

74.00

70.00 60.00 50.00 35.11

40.00 30.00 14.62

20.00 10.00

31.79

26.70 8.35

19.47 19.39

14.83

8.31

0.00

Kecamatan

Diagram 4.6. Rasio tenaga apoteker pada masing-masing kecamatan per 100.000 penduduk



19

4.5.

Ahli Gizi Jumlah ahli gizi yang berada digunakan dihitung dari jumlah ahli gizi yang

bekerja di rumah sakit serta puskesmas kecamatan dan kelurahan. Data rekapan jumlah tenaga ahli gizi di masing - masing kecamatan dapat dilihat pada Lampiran 4. Rasio jumlah ahli gizi standar rasio yang ditetapkan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia adalah sebesar 22 per 100.000 penduduk. Belum ada satu kecamatan pun yang memenuhi standar rasio tersebut. Kecamatan dengan nilai rasio ahli gizi tertinggi berada di Kecamatan Pasar Rebo dengan rasio sebesar 14,30 dan kecamatan dengan nilai rasio terendah berada di Kecamatan Cakung yaitu 0,79. Kecamatan Pasar Rebo dengan nilai rasio paling tinggi di Jakarta Timur pun masih belum memenuhi indikator Indonesia Sehat 2010. Rendahnya nilai rasio ahli gizi di Wilayah Jakarta Timur menunjukkan kurangnya tenaga ahli gizi dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada.


16.00

14.30

14.00 12.00

10.66 9.19

10.00 7.00

8.00 6.00

4.19

4.00 2.00

2.77 0.79

1.31

1.89

2.02

0.00

Kecamatan

Diagram 4.7. Rasio ahli gizi pada masing-masing kecamatan per 100.000 penduduk 4.6.

Tenaga Kesehatan Mayarakat Pada laporan ini, jumlah tenaga kesehatan masyarakat dihitung dari jumlah

tenaga kesehatan masyarakat dan yang berada di rumah sakit serta puskesmas kelurahan dan kecamatan di wilayah Jakarta Timur. Data rekapan jumlah tenaga Universitas Indonesia


20

kesehatan masyarakat di masing - masing kecamatan dapat dilihat pada Lampiran 5. Tenaga kesehatan masyarakat menurut standar rasio yang ditetapkan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia adalah 40 per 100.000 penduduk, dimana Kecamatan Kramat Jati memiliki rasio tenaga kesehatan masyarakat tertinggi yaitu sebesar 16,90 dan Kecamatan Matraman memiliki rasio terendah yaitu sebesar 0,67.

18.00 Rasio per 100.000 penduduk

16.00 14.00

16.90

Tenaga Kesehatan Masyarakat Sanitarian

15.62

14.94 13.77

12.00 10.00

7.93 6.79

8.00 6.00 4.00 2.00

4.35 3.56 3.40 1.75 1.83 1.79 1.31 0.79

5.39 2.69 1.47

2.65

1.91

0.67

0.00

Kecamatan

Diagram 4.8. Rasio tenaga kesehatan masyarakat dan sanitari pada masing-masing kecamatan per 100.000 penduduk 4.7.

Sanitarian Jumlah tenaga sanitari yang digunakan dihitung dari tenaga sanitari yang

bekerja di rumah sakit serta puskesmas kecamatan dan kelurahan di wilayah Jakarta Timur. Data rekapan jumlah tenaga sanitari di masing - masing kecamatan dapat dilihat pada Lampiran 5. Jumlah tenaga sanitari yang ditetapkan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia adalah 40 per 100.000 penduduk. Pada kenyataannya di lapangan, jumlah tenaga sanitari per 100.000 penduduk masih belum mampu memenuhi syarat rasio yang ideal. Adapun begitu Kecamatan Jatinegara memiliki nilai rasio tertinggi yaitu sebesar 6,79 dan Kecamatan Kramat Jati memiliki nilai rasio terendah yaitu sebesar 1,47.



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan 1. Analisis rasio dilakukan untuk melihat penyebaran tenaga kesehatan di seluruh kecamatan dan kelurahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Dari hasil analisis rasio menunjukkan penyebaran tenaga kesehatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur belum merata jika dibandingkan dengan jumlah penduduk per kecamatan 2. Terdapat 4 dari 10 kecamatan di wilayah Jakarta Timur yang telah memenuhi standar rasio 10 dokter umum per 100.000 penduduk, yaitu Kecamatan Jatinegara, Kramat Jati, Makasar, dan Pulo Gadung. 3. Terdapat 7 kecamatan dari 10 kecamatan di wilayah Jakarta Timur yang telah memenuhi standar rasio 6 dokter spesialis per 100.000 penduduk, yaitu Kecamatan Ciracas, Duren Sawit, Jatinegara, Kramat Jati, Makasar, Pasar Rebo dan Pulo Gadung. 4. Terdapat 6 kecamatan dari 10 kecamatan di wilayah Jakarta Timur yang telah memenuhi standar rasio 6 dokter spesialis per 100.000 penduduk , yaitu Kecamatan Duren Sawit, Jatinegara, Kramat Jati, Makasar, Pasar Rebo dan Pulo Gadung. 5. Sebanyak 3 kecamatan, yaitu kecamatan Cakung, Cipayung, dan Matraman sama sekali tidak memenuhi standar rasio tenaga medis yang ditetapkan. 6. Terdapat 7 kecamatan dari 10 kecamatan di wilayah Jakarta Timur yang telah memenuhi standar rasio 117,5 perawat per 100.000 penduduk, yaitu Kecamatan Ciracas, Duren Sawit, Jatinegara, Kramat Jati, Makasar, Pasar Rebo dan Pulo Gadung. 7. Tidak ada kecamatan yang memenuhi standar rasio 100 bidan per 100.000 penduduk di Wilayah Jakarta Timur

20



8. Terdapat 8 kecamatan dari 10 kecamatan di wilayah Jakarta Timur yang telah memenuhi standar rasio 10 apoteker per 100.000 penduduk, yaitu Kecamatan Ciracas, Duren Sawit, Jatinegara, Kramat Jati, Makasar, Matraman, Pasar Rebo dan Pulo Gadung. 9. Tidak ada satu pun kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang memenuhi standar rasio yang ditetapkan untuk tenaga ahli gizi, kesehatan masyarakat, dan sanitarian.

5.1

Saran

1. Dilakukan proses pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan dasar di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur khususnya di kecamatan yang tidak terdapat rumah sakit. 2. Penempatan tenaga kesehatan dilihat berdasarkan ketersediaan tenaga kesehatan pada masing-masing kecamatan serta pemenuhan rasio indikator tenaga kesehatan Indonesia Sehat 2010 agar diperoleh pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

[Type text]

[Type text]


[Type text]

DAFTAR REFERENSI

Badan Pusat Statistik. (2010). Hasil Sensus Penduduk 2010. Jakarta: Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 1202/MENKES/SK/VIII/2003. (2003). Keputusan Menteri Kesehatan No. 1202/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010. Jakarta: Kementrian Kesehatan Indonesia.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 128/MENKES/SKII/2004. (2004). Keputusan Menteri Kesehatan No. 128/MENKES/SKII/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS). Jakarta: Kementrian Kesehatan Indonesia.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 81/Menkes/SK/I/2004. (2004). Keputusan Menteri

Kesehatan

No.

81/Menkes/SK/I/2004

tentang

Pedoman

Penyusunan Perencanaan Sumberdaya Kesehatan Di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Rumah Sakit. Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996. (1996). Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Jakarta.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992. (1992). Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Jakarta.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009. (2009). Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009. (2009). Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Jakarta

23



LAMPIRAN


24

Lampiran 1. Jumlah dan Analisis Rasio Tenaga Medis di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2012 Dokter Umum Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk

Puskesmas

Rumah Sakit

Sarana Kesehatan Lain (Klinik dll)

Total

503174

12

7

28

47

9.34

228659

18

0

41

59

25.80

252999

8

46

26

80

31.62

381964

18

55

48

121

31.68

Kecamatan Jatinegara

264901

23

52

43

118

44.54

Kecamatan Kramat Jati

272164

23

93

41

157

57.69

Kecamatan Makasar

185645

20

50

6

76

40.94

Kecamatan Matraman

148648

4

0

28

32

21.53

Kecamatan Pasar Rebo

188771

12

34

20

66

34.96

Kecamatan Pulo Gadung

261102

15

218

37

270

103.41

Jumlah Penduduk

Kecamatan Cakung Kecamatan Cipayung Kecamatan Ciracas Kecamatan Duren Sawit

Kecamatan

Rasio Dokter Umum minimal per 100.000 penduduk

40

Dokter Spesialis

Puskesmas

Rumah Sakit


Total

Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk

503174

0

9

2

11

2.19

Kecamatan Cipayung

228659

0

0

4

4

1.75

Kecamatan Ciracas

252999

0

103

4

107

42.29

Kecamatan Duren Sawit

381964

2

167

5

174

45.55


264901

1

239

8

248

93.62


272164

3

152

12

167

61.36

Kecamatan Makasar

185645

1

62

2

65

35.01

Kecamatan Matraman

148648

0

0

1

1

0.67


188771

1

67

1

69

36.55


261102

0

275

14

289

110.68

Jumlah Penduduk

Kecamatan Cakung

Kecamatan

Rasio Dokter Spesialis minimal per 100.000 penduduk

6

Dokter Gigi

Puskesmas

Rumah Sakit


Total

Rasio Dokter Gigi per 100.000 penduduk

503174

12

1

13

26

5.17

Kecamatan Cipayung

228659

11

3

7

21

9.18

Kecamatan Ciracas

252999

7

6

13

26

10.28

28

64

16.76

Jumlah Penduduk

Kecamatan Cakung

Kecamatan


381964

16

20


264901

16

24

16

56

21.14

15

70

25.72


272164

13

42

Kecamatan Makasar

185645

12

10

8

30

16.16

Kecamatan Matraman

148648

6

0

10

16

10.76

12

37

19.60

11

52

19.92


188771

8

17


261102

14

27


Rasio Dokter Gigi minimal per 100.000 penduduk

11

Lampiran 2. Jumlah dan Analisis Rasio Tenaga Keperawatan dan Bidan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2012 Perawat

Bidan

Jumlah Penduduk

Puskesmas

Rumah Sakit

Total Jumlah Perawat

Rasio Perawat per 100.000 penduduk

Kecamatan Cakung

503174

42

27

69

Kecamatan Cipayung

92

Kecamatan

Rasio Perawat minimal per 100.000 penduduk

Puskesmas

Rumah Sakit

Total Jumlah Bidan

Rasio Bidan per 100.000 penduduk

13.71

35

13

48

9.54

40.23

26

0

26

11.37

0

27

10.67

228659

92

0

Kecamatan Ciracas

252999

43

304

347

137.15

27


381964

92

369

461

120.69

37

22

59

15.45


264901

58

310

368

138.92

32

40

72

27.18


272164

103

937

1040

382.12

35

71

106

38.95

Kecamatan Makasar

185645

36

590

626

337.20

28

0

28

15.08

Kecamatan Matraman

148648

26

0

26

17.49

10

0

10

6.73


188771

341

608

949

502.73

54

52

106

56.15


261102

36

403

439

168.13

19

12

31

11.87

117,5


Rasio Bidan minimal per 100.000 penduduk

100

26

Lampiran 3. Jumlah dan Analisis Rasio Apoteker di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2012

Jumlah Penduduk

Puskesmas

Rumah Sakit

Sarana Kesehatan Lain (Apotek, Apotek Rakyat, dll)

Kecamatan Cakung

503174

2

1

39

42

8.35

Kecamatan Cipayung

228659

1

0

18

19

8.31

Kecamatan Ciracas Kecamatan Duren Sawit Kecamatan Jatinegara

252999

1

5

31

37

14.62

381964

2

7

93

102

26.70

264901

1

4

88

93

35.11


272164

2

7

44

53

19.47

Kecamatan Makasar

185645

2

7

27

36

19.39

Kecamatan Matraman

148648

2

0

108

110

74.00

Kecamatan Pasar Rebo Kecamatan Pulo Gadung

188771

2

9

17

28

14.83

261102

2

13

68

83

31.79

Kecamatan

Total Jumlah Apoteker

Rasio Apoteker per 100.000 penduduk


Rasio Apoteker minimal per 100.000 penduduk

10

27

Lampiran 4. Jumlah dan Rasio Ahli Gizi di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2012

Jumlah Penduduk

Puskesmas

Rumah Sakit

Total Jumlah Ahli Gizi

Rasio Ahli Gizi per 100.000 penduduk

Kecamatan Cakung

503174

3

1

4

0.79

Kecamatan Cipayung

228659

3

0

3

1.31

Kecamatan Ciracas

252999

6

1

7

2.77


381964

7

9

16

4.19


264901

4

1

5

1.89


272164

5

24

29

10.66

Kecamatan Makasar

185645

5

8

13

7.00

Kecamatan Matraman

148648

3

0

3

2.02


188771

4

23

27

14.30


261102

4

20

24

9.19

Kecamatan


Rasio Ahli Gizi minimal per 100.000 penduduk

22

28

Lampiran 5. Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Sanitarian di Wilayah Kota AdministrasiJakarta Timur Tahun 2012 Kesehatan Masyarakat

Kecamatan

Kecamatan Cakung

Jumlah Penduduk

Puskesmas

Rumah Sakit

Total Jumlah Kesehatan Masyarakat

Rasio Kesehatan Masyarakat per 100.000 penduduk

Sanitarian Rasio Kesehatan Masyarakat minimal per 100.000 penduduk

Puskesmas

Rumah Sakit

Total Jumlah Sanitarian

Rasio Sanitarian per 100.000 penduduk

503174

4

0

4

0.79

9

0

9

1.79

Kecamatan Cipayung

228659

3

0

3

1.31

4

0

4

1.75

Kecamatan Ciracas Kecamatan Duren Sawit Kecamatan Jatinegara

252999

6

5

11

4.35

7

2

9

3.56

381964

1

12

13

3.40

4

3

7

1.83

264901

3

18

21

7.93

9

9

18

6.79


272164

0

46

46

16.90

4

0

4

1.47

Kecamatan Makasar

185645

3

26

29

15.62

9

1

10

5.39

Kecamatan Matraman

148648

1

0

1

0.67

4

0

4

2.69

Kecamatan Pasar Rebo Kecamatan Pulo Gadung

188771

0

26

26

13.77

3

2

5

2.65

261102

1

38

39

14.94

2

3

5

1.91

40


Rasio Sanitarian minimal per 100.000 penduduk

40

29

Lampiran 6. Daftar Rumah Sakit di Wilayah Kota Administratif Jakarta Timur

No.

Rumah Sakit -

1. 2. 3. 4. 5.

Rumah Sakit Omni International Rumah Sakit Kartika Pulomas Rumah Sakit Bersalin Alvernia Agusta Rumah Sakit Bedah Rawamangun Rumah Sakit Persahabatan

6. 7. 8. 9.

Rumah Sakit Dharma Nugraha Rumah Sakit Mediros Rumah Sakit Harapan Jayakarta Rumah Sakit Admira

10. 11. 12. 13.

Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina Rumah Sakit Premier Jatinegara Rumah Sakit LPK Cipinang Rumah Sakit Sammarie Basra

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Aliyah Rumah Sakit Jiwa Islam Klender Rumah Sakit Yadika Rumah Sakit Jiwa Duren Sawit Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Rumah Sakit Ibu dan Anak Sayidah RSIA Sekar

21. 22. 23. 24. 25. 26.

Rumah Sakit FK UKI Rumah Sakit Budi Asih Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Rumah Sakit Jakarta Islamic Hospital Rumah Sakit POLRI Sukanto Rumah Sakit Pusdikes

27. 28.

Rumah Sakit Harum Sisma Medisa Rumah Sakit Esnawan Antariksa

Kecamatan Matraman Pulo Gadung

Jatinegara

Duren Sawit

Kramat Jati

Makasar


30

Lampiran 6. Daftar Rumah Sakit di Wilayah Kota Administratif Jakarta Timur (Lanjutan) No. 29. 30. 31.

Rumah Sakit Rumah Sakit Haji Jakarta Rumah Sakit Pasar Rebo Rumah Sakit Kesdam Cijantung

32. 33.

Rumah Sakit Harapan Bunda Rumah Sakit Jantung Bina Waluya Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur Sentra Pelayanan Rehabilitasi Cedera Olahraga Nasional

34. 35.

36.

Kecamatan Makasar Pasar Rebo

Ciracas

Cipayung

Rumah Sakit Ibu dan Anak Resti Mulya Cakung Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2010


Lampiran 7. Daftar Sarana Apotek dan Apotek Rakyat per Kecamatan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Kecamatan Cakung

Nama Apotek ASTREU FARMA ANEKA OBAT BAROENA CENTURY BUDI MULYA CENDANA CENTURY PHARMA TAMAN PULO GEBANG CENTURY KAWASAN CENTURY TAMAN MODERN FARMARIN II GENERIK PULOGEBANG GITA FARMA GLORIA GUARDIAN GIANT GRIYA TIPAR HARIS ( PROFESI) HARMONY HARMONY WELL-NESS JAYAKARTA KHAUDIL FARMA K-24 PENGGILINGAN PIK MANDIRI MITRA WARAS MEDISAL 24JAM PENGGILINGAN PULO GEBANG PERMAI

Jenis sarana Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek

No 26 27 28 29 30

Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Kecamatan Cakung

Cipayung

Nama Apotek PULO INDAH RAJA SEHAT RS. HARAPAN JAYAKARTA RESTI MULYA SYAFA

Jenis sarana Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek

SIMPATI ANUGRAH SITI FATIMAH TAMAN MODERN THE MEDICINE SHOPPE PTC VITASUS FARMA WIDYA HUSADA VIONA NUSANTARA ANUGERAH ARIFAH FARMA BREGAS PHARMACY CENTURY TAMINI SQUARE CENTURY LUBANG BUAYA CIPAYUNG DYANDRA (APOTEK PROFESI) Jaya Makmur Farma KATARINA K24 PONDOK GEDE Limar MARGA BHAKTI HUSADA MALAKA YANI

Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek


Lampiran 7. Daftar Sarana Apotek dan Apotek Rakyat per Kecamatan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur (lanjutan)

No 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Kecamatan Cipayung

Ciracas

Nama Apotek MULYA FARMA(APT.PROFESI) RAUDAH FARMA(APT.PROFESI) SAMARA SAGAS SAVIRA Fikri 3 ANNISA FARMA BAYU BINA WALUYA BINTANG FARMA BUDI LESTARI CENTURY CIBUBUR INDAH CENTURY CIBUBUR PERMAI CENTURY CIBUBUR JUNCTION CENTURY LAPANGAN TEMBAK CIRACAS FIDO CENTRA MEDIKA GUARDIAN CIBUBUR JUNCTION IZATI GUCI MEDIKA

Jenis sarana Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Rakyat Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek

No 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

K24 LAP.TEMBAK JAYA MAKMUR FARMA KRAMAT JATI KSC MERDEKA FARMA

Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek

96 97 98 99 100

Kecamatan Ciracas

Duren Sawit

Nama Apotek MITRA DIANI MITRA CIRACAS NABILA FARMA PIRAMIDA FARMA TATI YENNY SURAMADU ANDA RELASI APOTEK 8 AL-FALAH ALSANO AMAL AMANI ARIEYANI ALAM MEDIKA ARINDAH ASTA NUGRAHA BEN SEHAT Berkat Aulia BERKAT AGUS MULYO SEJAHTERA BUNGA RAMPAI BUNDA MULIA CENTURY PHARMA SERUNI CENTURY WIJAYA KUSUMA


Jenis sarana Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek


No 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125


Nama Apotek CENTURY PONDOK BAMBU CENTURY BUARAN PLAZA CENTURY PHARMA PONDOK SEHAT CENTURY BUARAN DAMAI DELIMA FARMA DERMAGA RAYA DUREN SAWIT ELOK SENTOSA ERPOUR FERLY FIKAR JAYA GARDA MEDIKA GUARDIAN FARMA HERO SPM GUARDIAN PONDOK BAMBU GUARDIAN BUARAN GENERIK DERMAGA KLENDER HIDAYAH FARMA GENERIK HAJI NAMAN INDRA IBIN SINA IKIFA BUARAN INTI SEHAT JAYA AMIRA(APT PROFESI) K 24 PONDOK BAMBU

Jenis sarana Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek

No 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


Nama Apotek K 24 PONDOK KELAPA K 24 PONDOK KOPI K 24 KLENDER K 24 KALIMALANG-3 K 24 BUARAN K 24 CURUG KALI MALANG K 24 PAHLAWAN REVOLUSI KF DUREN 147 KF PONDOK KELAPA KIMIA FARMA 49 MALAKA MALAKA PDK KELAPA MALAKA BARU MALAKA KLENDER MANDANA MARNASARI-3 MATAHARI MEDINA LAZA MARISSA FARMA MEDALI MEDICAL FARMA MEDIKA PRIMA MITRA PHARMACIA MUSTADJAB NURAMINA FARMA




No 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175


Jatinegara

Nama Apotek PONDOK BAMBU PONDOK KELAPA PRIMA MANDIRI PRIMA MEDIKA PUTEWA RADIN RANIS FARMA RAHIEM FARMA RHAMDANI RIA MEDIKA ROXY KLENDER SAM MARIE SEKAR SEHATI FARMA SOLA GRACIA TANIA UHAMKA(APT.PROFESI) YADIKA /INST FAR TIARA FARMA CENTURY SUPERINDO KL.MLNG RISKA SEHAT INDAH SEHAT ABDI FARMA ASTORIA AVIDA

Jenis sarana Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Apotek Apotek

No 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200


Nama Apotek BHARA FARMA BRIMEDIKA CITO DEVITA DHARMAVITA DUTA WIJAYA ELOK HUSADA ERHA 21 FIDUCIA GUARDIAN CIPINANG IMPHI JAYA MEDIKA JT FARMA K 24 CIPINANG JAYA K 24 OTISTA KF OTISTA LIMA MARIBAYA MEDI Z MUTIARA MEDIKA FARMA OTISTA BARU REGINA FARMA RESTU BUNDA FARMA SAFIR SETIA JAYA




No 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225


Nama Apotek SIMPATI SRITI SIAGA MEDIKA SUPRA FARMA TAURUS VILA DELVIA SEHAT MAKMUR ABDILAH LANGKAT ADRIANTO AISYKARIMAN ARTA PRIMA FAHADA ANDALAS AYU AZIMA BINA SEHAT BERDIKARI BANTEN FARMA CAHAYA AGUNG Diza Duta Medika DENAII EKA FARMA ESTA SEHAT ERA 2000 ESTA SEHAT II

Jenis sarana Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat

No 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250


Nama Apotek HIDAYAH IKHTIAR JAYA SAKTI AL-KAUTSAR JATINEGARA SEHAT JAYA ABADI BARU JAYA SUKSES JAYA SAKTI MANDIRI MEDIKA SENTOSA MARHAMAH MULYA ABADI MITRA HANIFA -ALFAREZI MITRA SEJAHTERA NICO SETIAWAN NEW KHARISMA JAYA NUR AGUNG ORION FARMA II PUTRA ZAM-ZAM SANUR SAHABAT BARU SEHAT SEHATI SIMPATI SINAR MAKMUR BAHAGIA TELAGA MAS


Jenis sarana Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat


No 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275


Kramat Jati

Nama Apotek INDRA FARMA M.REZKY FARMA REZKY FARMA Tia Purwati RENANDA FARMA RHIDO FARMA RITA ABBA AL FAUZAN ASIH HUSADA ANUGRAH NANDA ASRI SURYA BUDHI MANDIRI CENTURY PLAZA KJI CONDET JAYA DYAN DEPO FARMASI KLINIK NUSANTARA K24 DEWI SARTIKA KPRI RSCM ERA SEHAT FLORA HANSEN HYGEA JATI FARMA INDAH JAKARTA ISLAMIC HOSPITAL

Jenis sarana Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek

No 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300


Nama Apotek K-24 Cililitan Besar KARYA MEDIKA K24 CONDET L-17 WIRATAMA MITRA MEDIKA MULIA AMANAH SANA FARMA CILILITAN PRIMA FARMA PRIMA MERDEKA ROXY-CONDET APOTEK RS. POLRI SINTA TIGA DELAPAN TJAWANG AGUNG TUNAS SEHAT VICTORY KJI ZAKI KURNIA SEHAT SEHAT SEJAHTERA DELEGASI ERLANGGA SEHAT LIA Hikmah Jaya SETIA Mulya


Jenis sarana Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat


No 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325

Kecamatan Makasar

Nama Apotek ALLEGRA ANGGREK FARMA ARDHANI AGUNG ASIH MEDIKA BERKAH MANDIRI CENTURY TAMINI SQUARE CILILITAN DIRGANTARA HUSADA DIRGANTARA I GRAND ANANDA HALIM FARMA KF JATIWARINGIN MARGA BHAKTI HUSADA MEDICINNE SALMA PUTRA MEDI Z MAKASAR MEKAR SARI MULTI FARMA PURI FARMA RAJAWALI HALIM RS. HARUM TUNAS MEDIKA YETA FARMA II JENGKI ILHAM FARMA ULFA FARMA

Jenis sarana Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Rakyat Apotek Rakyat

No 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350

Kecamatan Matraman

Nama Apotek ARIES FARMA (APT.PROFESI) BERSAMA BUDI MEDIKA DJATINEGARA EMPAT SEKAWAN HAREGUNA HARMONIS K 24 UTAN KAYU K 24 MATRAMAN KIMIA FARMA 193/Utan Kayu KIMIA FARMA 48 MATRAMAN MERLYN MITRA SANA MATRAMAN PALMERIAM RESTU BUNDA REZKY SARI FARMA SETIA BUDI UNI FARMA WALUYO AISYAH ABDILLAH FARMA ALFA AMAN FARMA


Jenis sarana Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat


No 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375

Kecamatan Matraman

Nama Apotek NAUVARAH AROS FARMA ABADI JAYA SENTOSA AZZAHRA BAHAGIA INDAH BAKONSHI BERKAH JAYA BERSAMA BERSYUKUR DAFFA FARMA DAMAI DAYA AGUNG DINO ABADI FARMA EMPAT SEKAWAN ERA FARMA FAMILY FAUZI FARMA GEMBIRA GUMANTI HASBIALLAH HARMONIS ILHAM FARMA JOJON BANTEN KAMI KELUARGA


No 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

Kecamatan Matraman

Nama Apotek Krisna Farma KITA LANGKAT LIQUID MAJU BERSAMA MAMAR GUCI MANDIRI TUNGGAL MAJU LANCAR MEGA JAYA MITRA FARMA MITRA SEHAT FARMA MU SUMA FARMA MANDALA MUTIARA ANDITA NEW DOLSIN NIKITA FARMA NUSANTARA OMEGA ORION PANORAMA PARIS PELANGI REZEKI




No 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425

Kecamatan Matraman

Nama Apotek SAHABAT SANGKURIANG SEHAT FARMA SEPAKAT SETIA BUDI SETIA KAWAN SINAR SEHAT SINAR TERANG SRI FARMA STAR SUMATRA SUMBER SEHAT SUMBER MAJU FARMA SURYA FARMA SIKUMBANG FARMA SYIFA TIGA BERLIAN TIGA SAUDARA TANJUNG INDAH TIGA DUA UJANG WIN Yardan Sgonang Farma Anggita Rade Mura


No 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450

Kecamatan Matraman

Pasar Rebo

Pulo Gadung

Nama Apotek Irma Purnama Viona Nusantara UPHIA AINI BESARI BUDI SEHAT ELENER ELYNA GADI LAMBA GADI RAMI( APOTEK PROFESI ) GONGSENG FARMA K-24 WISMA KENTJANA-KALISARI KRISHLINA MUJARAB FARMA REBO PEKAYON SEHAT VICTORY PSR REBO(APT.PROFESI) ADIKA ANANDA ARRAHMAH AREGOTA AROFANI ARUMBAI


Jenis sarana Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek


No 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475


Nama Apotek BINTANG MAS BAHAGIA SEJAHTERA CENTURY BALAI PUSTAKA CENTURY PLAZA ARION CENTURY PHARMA PONDASI BARU DITA FARMA dr.ERNA EMILIA EZRA FANIDA FAMILY FARMA FIT GUARDIAN GIANT RW MANGUN IRMA PERTIWI K-24 RAWAMANGUN K24 HAJI TEN KARTIKA PULOMAS KF 54

Jenis sarana Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek

No 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493

KF No.4 RAWAMANGUN KF RAWAMANGUN KINDAI LIMPUAR KUSUMA MEDIKA K-24 PISANGAN BARU MOHAGA FARMA MELATI

Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek

494 495 496 497 498 499 500


Nama Apotek MELAWAI 7 NESHA PAHALA PERINTIS PERSAHABATAN RAYA PONDASI PRATEKAN PULO ASEM PUSAKA JAYA RATNA (APOTEK PROFESI ) RAMA RAMA SEJATI RAWAMANGUN RAUDHAH(APOTEK PROFESI) RINI RS. DHARMA NUGRAHA/APOTEK RS. MEDIROS/APOTEK RS. PERSAHABATAN/APOTEK RS.OMNI MEDICAL CENTRE/APOTEK RIZKY SAHABAT SEHAT SANA FARMA RAWAMANGUN SARTIKA SEHAT SHAMISA




No 501 502 503 504 505 506 507 508


Nama Apotek SIDO WARAS SINAR KARYA SION SUKMA SAKTI VALDI ANUGERAH SIMPATI ANUGRAH GOLDEN LIBRA

Jenis sarana Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Rakyat Apotek Rakyat Apotek Rakyat


LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR JL. MATRAMAN RAYA NO.218 PERIODE 15 MEI 1 JUNI 2012

Recommend Documents