LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR JL. MATRAMAN RAYA NO. 218 PERIODE AGUSTUS 2013

UNIVERSITAS INDONESIA

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR JL. MATRAMAN RAYA NO. 218 PERIODE 19-30 AGUSTUS 2013

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

ANNA INDAH SOFIYANI, S.Farm 1206329373

ANGKATAN LXXVII

PROGRAM PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI DEPOK JANUARI 2014

Laporan praktek..., Anna Indah, FFar UI, 2014


LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR JL. MATRAMAN RAYA NO. 218 PERIODE 19-30 AGUSTUS 2013

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Apoteker

ANNA INDAH SOFIYANI, S.Farm 1206329373

ANGKATAN LXXVII

PROGRAM PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI DEPOK JANUARI 2014



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

: Anna Indah Sofiyani, S.Farm

NPM

: 1206329373

Tanda Tangan

:

Tanggal

: 13 Januari 2014


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Dalam penulisan laporan ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, arahan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada : 1. Dra. Dyan Sulistyorini, Apt., selaku Pembimbing I dan Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman yang telah memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada penulis selama PKPA berlangsung. 2. Dr. Berna Elya, M.Si., Apt. selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan selama penulisan laporan. 3. Drg. Murni Hayati, M.Si selaku Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan PKPA di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. 4. drg. Yuditha Enda P., M.Kes. selaku Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan PKPA di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. 5. drg. Roselyne Tobing, selaku Koordinator Standarisasi Mutu Kesehatan yang telah memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada penulis selama PKPA berlangsung. 6. Dr. Mahdi Jufri, M.Si., Apt., sebagai Dekan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini. 7. Prof. Dr. Yahdiana Harahap, MS., Apt., sebagai Penanggung Jawab Sementara Dekan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia sampai dengan tanggal 20 Desember 2013.


8. Dr. Harmita, Apt., selaku ketua Program Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama PKPA, sekaligus sebagai pembimbing akademis yang telah memberikan masukan selama masa kuliah. 9. Seluruh staf Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur yang telah menerima dan membantu penulis selama melaksanakan kegiatan PKPA. 10. Orang tua dan adik tercinta yang selalu memberikan doa serta dukungan baik moral maupun material kepada penulis. 11. Rekan-rekan mahasiswa Apoteker angkatan 77 yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan studi di Program Profesi Apoteker di Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pihak yang membaca. Akhir kata, penulis berharap semoga pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama menjalani PKPA yang dituangkan dalam laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Jakarta, Januari 2014

Penulis


HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: Anna Indah Sofiyani, S.Farm

NPM

: 1206329373

Program Studi : Apoteker Fakultas

: Farmasi

Jenis karya

: Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR JL. MATRAMAN RAYA NO 218 PERIODE 19-30 AGUSTUS 2013 beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif

ini

media/formatkan,

Universitas mengelola

Indonesia dalam

berhak

bentuk

basis

menyimpan, data,

mengalih

merawat,

dan

mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di

: Depok

Pada Tanggal : 13 Januari 2014 Yang menyatakan

(Anna Indah Sofiyani, S.Farm.)


ABSTRAK

Nama

: Anna Indah Sofiyani, S. Farm.

NPM

: 1206329373

Program Studi

: Profesi Apoteker

Judul :Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur Periode 19 – 31 Agustus 2013

Praktek Kerja Profesi Apoteker di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur bertujuan untuk memahami tugas dan fungsi Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Timur dan juga memahami tugas pokok dan fungsi dari bagian tenaga kesehatan, bagian standarisasi mutu kesehatan dan bagian farmasi, makanan dan minuman yang termasuk di dalam seksi sumber daya kesehatan (SDK) khususnya bagian koordinator farmasi, makanan dan minuman. Sedangkan tujuan dari tugas khusus adalah untuk menilai pencapaian sasaran mutu waktu perizinan sarana farmasi, makanan, dan minuman, yaitu ≤ 12 hari kerja, meliputi apotek, apotek rakyat, toko obat, CPAK, PIRT pada periode Januari-Juli 2013 dan menganalisa kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur periode Januari-Juli 2013 dalam rangka melakukan pengawasan mutu pelayanan sarana farmasi, makanan, dan minuman.

Kata kunci : Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur, Bagian Farmasi, Makanan dan Minuman, Perizinan Sarana Farmasi, Binwasdal Tugas umum

: viii + 62 halaman; 5 tabel; 10 lampiran

Tugas khusus : v + 19 halaman; 3 tabel; 4 lampiran Daftar Acuan Tugas Umum

: 26 (1990-2012)

Daftar Acuan Tugas Khusus : 7 (2009-2013)


ABSTRACT

Name

: Anna Indah Sofiyani, S.Farm.

NPM

: 1206329373

Program Study

: Apothecary Profession

Title : Pharmacist Internship Program at Health Agency of East Jakarta Period August 19th- 31tst 2013

Pharmacists Professional Practice in Health Agency of East Jakarta Administration aims to understand the duties and functions of parts of East Jakarta Health Office and also to understand the duties and functions of the part of health personnel, parts standardization and quality health pharmacy, food and beverage included in the resources in the health section (SDK). While the purpose of the special task is to assess the achievement of objectives on licensing pharmaceuticals, food, and beverages, within ≤ 12 working days, including pharmacies, people's pharmacies , drug stores, CPAK, PIRT in the period from January to July 2013, and analyzed the activity of coaching, supervision, and control conducted by the Health Department of East Jakarta period from January to July 2013 in order to supervise pharmaceutical care facilities food, and beverages quality.

Keywords : Health Dept East Jakarta, Part Pharmaceutical, Food and Beverage, Clinical Pharmacy Services, Binwasdal General Assignment

: viii + 62 pages; 5 tables; 10 appendices

Specific Assignment : v + 19 pages; 3 tables; 4 appendices Bibliography of General Assignment: 26 (1990-2012) Bibliography of Specific Assignment: 7 (2009-2013)


DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN SAMPUL .................................................................................. i HALAMAN JUDUL ..................................................................................... ii HALAMAN PENGESAHAN …………………………………………….. . iii HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ......................................... iv KATA PENGANTAR ................................................................................ v HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ............... vii ABSTRAK ..................................................................................................... viii ABSTRACT ................................................................................................ ix DAFTAR ISI ............................................................................................... x DAFTAR TABEL ...................................................................................... xi DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................. xii BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................. 1.1 Latar Belakang........................................................................... 1.2 Tujuan .......................................................................................

1 1 2

BAB 2 TINJAUAN UMUM SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR............................................. 2.1 Instansi Kesehatan .................................................................... 2.2 Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi.................................

3 3 4

BAB 3 TINJAUAN KHUSUS SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN .. 3.1 Seksi Sumber Daya Kesehatan .................................................. 3.2 Dasar Hukum ............................................................................. 3.3 Koordinator Farmasi, Makanan dan Minuman.......................... 3.4 Koordinator Tenaga Kesehatan ................................................. 3.5 Koordinator Standarisasi Mutu dan Kesehatan .........................

14 14 14 17 35 45

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN ......................................................... 4.1 Bagian Farmasi, Makanan dan Minuman .................................. 4.2 Bagian Tenaga Kesehatan ......................................................... 4.3 Bagian Standarisasi Mutu Kesehatan ........................................

48 48 53 55

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .......................................................... 5.1 Kesimpulan ............................................................................... 5.2 Saran .........................................................................................

58 58 58

DAFTAR ACUAN .........................................................................................

59

LAMPIRAN… ................................................................................................

62


DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah sarana farmasi, makanan, dan minuman yang melakukan perizinan di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur pada periode Januari-Juli 2013………………………… ........................................ Tabel 4.2 Perizinan sarana farmasi makanan dan minuman yang dilakukan oleh Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur pada periode Januari-Juli 2013 (dengan Standar maksimal 12 hari kerja .......................................................... Tabel 4.3 Daftar hasil rekapitulasi pemakaian dua puluh obat terbanyak di empat Puskesmas Kecamatan (Makasar, Pasar rebo, Duren sawit dan Matraman) periode April-Juli 2013 ........................................... Tabel 4.4 Daftar hasil rekapitulasi obat terbanyak yang digunakan pada masing-masing 4 Puskesmas Kecamatan pada periode April-Juli 2013 .................................................................................................... Tabel 4.5 Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas di sepuluh Kecamatan wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur berdasarkan Hasil Rekapitulasi ........................................................................................


50

50

52

53

55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran 2. Lampiran 3. Lampiran 4.

Lampiran 5. Lampiran 6. Lampiran 7. Lampiran 8. Lampiran 9. Lampiran 10.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan ......................... Bagan Struktur Organisasi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur ...................................................................................... Cek List Binwasdal ke Rumah Sakit ...................................... Formulir Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) Sarana Farmasi, Makanan dan Minuman (Farmakmin) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi JakartaTimur………………………………………………. .. Persyaratan/Lembar Evaluasi Administrasi Izin Apotek yang Bekerjasama dengan Pihak Lain .................................... Persyaratam Izin Apotek yang Berasal dari Toko Obat /Apotek Sederhana .................................................................. Ceklis Persyaratan UMOT ...................................................... Form Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga ................................................................................... Persyaratan Sub Penyalur Alat Kesehatan .............................. Check List Penyalur Alat Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur .........................................................................


61 62 63

64 65 66 67 68 69 70

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang termasuk dalam salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sebagaimana tertera dalam cita-cita bangsa Indonesia yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat melalui upaya-upaya dan pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat di berbagai sarana kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta. Untuk menjamin hal tersebut, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat (Departemen Kesehatan RI, 2009) Sistem otonomi daerah menjadikan Pemerintah Pusat melakukan pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Daerah (Departemen Kesehatan RI, 1999). Kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada Daerah harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusian sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Salah satu pendelegasian wewenang adalah dalam hal pengelolaan kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia., 2000). Pembangunan Kesehatan yang diupayakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diatur dalam suatu aturan, yaitu Sistem Kesehatan Daerah (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2009). Pemerintah DKI Jakarta melalui surat Keputusan Gubernur provinsi DKI Jakarta No. 150 tahun 2009 mendirikan Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) di setiap Kota Administrasi yang berada di DKI Jakarta, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Suku dinas Kesehatan Jakarta Timur merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta untuk mempermudah tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksaan 1


Universitas Indonesia

2 binwasdal (pembinaan, pengawasan, dan pengendalian) upaya-upaya kesehatan di Jakarta Timur (Gubernur Provinsi DKI Jakarta, 2009). Di dalam struktur organisasi suku dinas kesehatan terdapat seksi sumber daya kesehatan yang membawahi koordinator farmasi makanan dan minuman. Koordinator farmasi makanan dan minuman mempunyai tugas pokok dalam perencanaan, perijinan, pengelolaan serta pengawasan pekerjaan kefarmasian. Oleh karena itu, koordinator ini merupakan salah satu wadah bagi apoteker dalam menjalankan tugas profesi kefarmasiannya di lingkup pemerintahan. Peran apoteker dalam lingkup pemerintahan perlu diketahui oleh mahasiswa calon apoteker sebagai salah satu tempat untuk melaksanakan tugas profesinya nanti. Salah satu upaya pemahaman, gambaran dan pengetahuan mendalam tentang peran apoteker yaitu dengan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Oleh karena itu, Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia bekerja sama dengan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang berlangsung dari tanggal 19 Agustus sampai 30 Agustus 2013 untuk memberikan bekal kepada calon apoteker mengenai perannya di suku dinas kesehatan. 1.2. Tujuan Pelaksanaan PKPA di Suku Dinas Kesehatan Kotamadya Jakarta Timur bertujuan agar mahasiswa calon Apoteker: a. Mengetahui tugas pokok dan fungsi Suku Dinas Kesehatan Kotamadya b. Mengetahui tugas pokok dan fungsi Seksi Sumber Daya Kesehatan c. Mengetahui tata cara perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap tenaga kesehatan, sarana pelayanan farmasi dan standarisasi mutu.



BAB 2 TINJAUAN UMUM SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

2.1. Instansi Kesehatan Ada beberapa instansi pemerintah yang khusus menangani bidang kesehatan. Secara hirarki instansi tersebut dapat dibagi menjadi: a.

Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan (dahulu Departemen Kesehatan) merupakan

badan pelaksana pemerintah di bidang kesehatan, dipimpin oleh Menteri Kesehatan. Kementerian kesehatan berada di bawah Presiden, bertanggung jawab kepada Presiden, bertugas membantu Presiden dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang berfungsi sebagai regulator di tingkat nasional (Presiden RI, 2009a). b.

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan adalah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang

kesehatan. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang berfungsi sebagai regulator di tingkat daerah DKI Jakarta (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2009). Struktur Oranisasi Dinas Kesehatan dapat dilihat pada Lampiran 1. c.

Suku Dinas Kesehatan Suku

Dinas

Kesehatan

adalah

Suku

Dinas

Kesehatan

Kota

Administrasi/Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi sebagai perangkat pada tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Suku Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang diangkat dari pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala Suku Dinas bertanggung jawab secara teknis administratif kepada Kepala Dinas Kesehatan dan secara teknis operasional kepada Walikota Administrasi yang berfungsi sebagai auditor di wilayahnya (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2009). 3



4 d.

Puskesmas Menurut Kepmenkes RI No. 128/Menkes/SK/II/2004, puskesmas adalah

unit pelaksana teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan. Puskesmas merupakan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Fungsi Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu dengan tujuan untuk meningkatkan hidup sehat dan derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. Jumlah Puskesmas yang tercatat sampai saat ini sekitar 7.277 unit Puskesmas Kecamatan dengan 1.818 unit diantaranya mempunyai fasilitas ruang rawat inap, 21.587 unit Puskesmas kelurahan, dan 5.084 unit Puskesmas Keliling. Untuk wilayah Jakarta Timur terdapat 10 Puskesmas Kecamatan dan 78 Puskesmas Kelurahan (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2010). 2.2. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Perubahan sistem pemerintahan tahun 1999 dari sistem sentralisasi menjadi otonomi daerah mengakibatkan sebagian wewenang pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 58 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang mengawali berdirinya Suku Dinas Pelayanan Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan Masyarakat di tingkat Kotamadya, dan pada tahun 2009 dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Organisasi Suku Dinas Kesehatan pasca restrukturisasi perihal peningkatan efisiensi dimana Suku Dinas Pelayanan Kesehatan dengan Suku Dinas Kesehatan Masyarakat dilebur menjadi satu yaitu Suku Dinas Kesehatan (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2009). Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan pada Kota Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan Universitas Indonesia


5 pengembangan kesehatan masyarakat. Suku Dinas Kesehatan

dipimpin oleh

seorang Kepala Suku Dinas yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi mempunyai fungsi (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2009): a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas. b. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas. c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan perorangan, rujukan, khusus, tradisional dan keahlian. d. Pengendalian penanggulangan kegawatdaruratan, bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB). e. Pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular atau tidak menular. f.

Pengawasan dan pengendalian ketersediaan kefarmasian.

g. Pelaksanaan surveilans kesehatan. h. Pelaksanaan monitoring penerapan sistem manajemen mutu kesehatan. i.

Pengendalian pencapaian standarisasi prasarana dan sarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta.

j.

Pelaksanaan

pemungutan,

penatausahaan,

penyetoran,

pelaporan

dan

pertanggungjawaban penerimaan retribusi kesehatan yang diterima Suku Dinas. k. Pemberian,

pengawasan,

pengendalian

dan

evaluasi

perizinan

atau

rekomendasi atau sertifikasi di bidang kesehatan. l.

Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada lingkup Kota Administrasi.

m. Pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat. Universitas Indonesia


6 n. Penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi mengenai kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, prasarana dan sarana pelayanan kesehatan perseorangan, rujukan khusus, tradisional dan keahlian pada lingkup Kota Administrasi. o. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas. p. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang. q. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan. r.

Pelaksanaan kegiatan publikasi dan pengaturan acara Suku Dinas.

s.

Penyiapan bahan laporan ke Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas dan fungsi Suku Dinas.

t.

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas.

2.2.1. Visi dan Misi Visi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur yaitu Jakarta Timur Sehat, Mandiri dan Bermutu untuk semua. Misi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur adalah (Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, 2009): a.

Meningkatkan kemampuan manajerial dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM).

b.

Meningkatkan kinerja organisasi dengan pendekatan tim.

c.

Mengembangkan sistem informasi kesehatan sesuai dengan perkembangan teknologi.

d.

Menggalang kemitraan dengan lintas program, lintas sektor, Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi terkait.

e.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat.

2.2.2. Sasaran Mutu Sasaran mutu yang ingin dicapai oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur adalah (Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, 2009): a.

Binwasdal (Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian) SDM Sudinkes 100% terlaksana dengan baik, benar dan tepat waktu.

b.

Binwasdal Program 100% terlaksana dengan baik, benar dan tepat waktu. Universitas Indonesia


7 c.

Pelayanan perizinan tenaga kesehatan dan sarana kesehatan 12 hari kerja kecuali sarana kesehatan lingkungan 25 hari kerja..

d.

Keluhan pelanggan 100% ditindaklanjuti.

e.

Kepuasan pelanggan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyrakat) minimal 2,51 atau dalam kategori baik.

2.2.3. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, organisasi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari (Gubernur Provinsi DKI Jakarta, 2009): a.

Kepala Suku Dinas;

b.

Subbagian Tata Usaha;

c.

Seksi Kesehatan Masyarakat;

d.

Seksi Pelayanan Kesehatan;

e.

Seksi Sumber Daya Kesehatan;

f.

Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan;

g.

Sub kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta

Timur dapat dilihat pada Lampiran 2. 2.2.3.1. Kepala Suku Dinas Kepala Suku Dinas mempunyai tugas (Gubernur Provinsi DKI Jakarta, 2009): a.

Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

b.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional.

c.

Melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan atau Instansi pemerintah atau swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas. Universitas Indonesia


8 d.

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas.

2.2.3.2. Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan administrasi umum Suku Dinas Kesehatan. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Suku Dinas. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas (Gubernur Provinsi DKI Jakarta, 2009): a.

Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

b.

Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

c.

Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas.

d.

Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas.

e.

Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas.

f.

Pelaksanaan kegiatan surat menyurat dan kearsipan Suku Dinas.

g.

Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas.

h.

Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.

i.

Melaksanakan pengelolaan ruang rapat atau pertemuan Suku Dinas.

j.

Melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku Dinas.

k.

Menerima,

mencatat,

membukukan,

menyetorkan

dan

melaporkan

penerimaan retribusi Suku Dinas Kesehatan. l.

Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha.

m. Mengkoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas) Suku Dinas. n.

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha. Universitas Indonesia


9 2.2.3.3. Seksi Kesehatan Masyarakat Seksi Kesehatan Masyarakat merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Seksi Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas (Gubernur Provinsi DKI Jakarta, 2009): a.


b.


c.

Melaksanakan pengendalian mutu kegiatan pelayanan kesehatan keluarga termasuk kesehatan ibu, bayi, anak balita, kesehatan anak prasekolah, usia sekolah, remaja, kesehatan reproduksi, usia lanjut, keluarga berencana, pekerja wanita dan asuhan keperawatan.

d.

Mengkoordinasikan sektor terkait dan masyarakat profesi untuk pencegahan dan pengendalian program kesehatan masyarakat.

e.

Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dan informasi.

f.

Melaksanakan bimbingan teknis tenaga kesehatan di bidang kesehatann masyarakat.

g.

Melaksanakan kajian perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat tingkat Kota Administrasi.

h.

Melaksanakan manajemen database kesehatan melalui sistem informasi manajemen kesehatan yang terintegrasi.

i.

Melaksanakan pengendalian pelaksanaan program gizi dan PPSM.

j.

Menerapkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).

k.

Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas Seksi Kesehatan Masyarakat.

l.

Melaporkan

dan

mempertanggunjawabkan

pelaksanaan

tugas

Seksi

Kesehatan Masyarakat.



10 2.2.3.4. Seksi Pelayanan Kesehatan Seksi Pelayanan Kesehatan merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Seksi Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas (Gubernur Provinsi DKI Jakarta, 2009): a.


b.


c.

Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tata laksana pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan.

d.

Menghimpun,

mengolah,

menyajikan,

memelihara,

mengembangkan,

memanfaatkan data dan informasi upaya pelayanan kesehatan. e.

Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian penerapan standar pelayanan kesehatan.

f.

Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan akreditasi sarana pelayanan kesehatan.

g.

Memberikan rekomendasi atau perizinan sarana pelayanan kesehatan.

h.

Memberikan tanda daftar kepada pengobat tradisional.

i.

Melaksanakan siaga 24 jam/Pusat Pengendali Dukungan Kesehatan (Pusdaldukkes).

j.

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan.

k.

Meyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan.

l.

Melaporkan

dan

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan

tugas Seksi

Pelayanan Kesehatan.



11 2.2.3.5. Seksi Sumber Daya Kesehatan Seksi Sumber Daya Kesehatan merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya kesehatan. Seksi Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas (Gubernur Provinsi DKI Jakarta, 2009): a.


b.


c.

Melaksanakan pemberian perizinan tenaga dan sarana farmasi, makanan dan minuman.

d.

Memberikan rekomendasi atau perizinan tenaga dan sarana farmasi, makanan dan minuman.

e.

Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis tenaga kesehatan.

f.

Menyusun peta kebutuhan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan berdasarkan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

g.

Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat kepatuhan petugas kesehatan terhadap standar pelayanan.

h.

Melaksanakan kegiatan audit internal dan audit eksternal penerapan sistem manajemen mutu.

i.

Melaksanakan survey kepuasan pelanggan kesehatan.

j.

Melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi dan pendampingan penetapan sistem manajemen mutu kepada Puskesmas.

k.

Melaksanakan kegiatan pengembangan mutu melalui forum dan fasilitator.

l.

Melaksanakan fasilitasi peningkatan kemampuan tenaga fasilitator, instruktur, assessor dan auditor mutu pelayanan kesehatan.

m. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan sarana pelayanan kefarmasian meliputi industri kecil obat tradisional, subpenyalur alat kesehatan, apotek, toko obat, depo obat dan industri makanan minuman rumah tangga.



12 n.

Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengendalian harga obat dan persediaan cadangan obat esensial.

o.

Melaksanakan pengelolaan persediaan obat dan perbekalan kesehatan pada lingkup Kota Administrasi.

p.

Melaksanakan monitoring dan pemetaan sumber daya kesehatan.

q.

Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas Seksi Sumber Daya Kesehatan.

r.

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi Sumber Daya Kesehatan.

2.2.3.6. Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian masalah kesehatan. Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai tugas (Gubernur Provinsi DKI Jakarta, 2009): a.


b.


c.

Melaksanakan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan jiwa masyarakat, surveilans epidemiologi, penanggulangan wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB) dan kesehatan lingkungan.

d.

Melaksanakan kegiatan pembinan pelaksanaan kesehatan haji.

e.

Menyiapkan materi sosialisasi kesehatan tentang pengendalian penyakit menular atau tidak menular serta kesehatan jiwa masyarakat.

f.

Melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi dan pendampingan teknis peningkatan

kompetensi

surveilans

epidemiologi,

tenaga

kesehatan

pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa masyarakat.



13 g.

Melaksanakan kegiatan koordinasi, kerja sama dan kemitraan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa masyarakat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Dearah (UKPD) dan atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat.

h.

Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan imunisasi.

i.

Menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi surveilens epidemiologi sebagai Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB) pada lingkup Kota Administrasi.

j.

Melaksanakan kegiatan investigasi penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) dan dugaan wabah serta keracunan makanan.

k.

Meningkatkan sistem jaringan informasi wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB) dan surveilans.

l.

Melaksanakan kegiatan pengendalian surveilans kematian.

m. Melaksanakan kegiatan monitoring dan pemetaan kegiatan penanggulangan wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB) dan surveilans. n.

Melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program kesehatan lingkungan meliputi penyehatan air minum/air bersih, penyehatan makanan dan minuman, pengamanan limbah, pengendalian vektor, pengendalian radiasi, penyehatan pemukiman kumuh, penyehatan di tempat-tempat umum, tempat kerja, tempat pengelolaan pestisida termasuk pemberian rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), upaya pengeloalaan lingkungan/upaya pemantauan lingkungan.

o.

Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian sarana penunjang kesehatan lingkungan.

p.

Menyiapkan materi pelatihan teknis dalam Bidang Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja.

q.

Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan.

r.

Melaporkan

dan

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan

tugas Seksi

Pengendalian Masalah Kesehatan. Universitas Indonesia


BAB 3 TINJAUAN KHUSUS SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN

3.1. Seksi Sumber Daya Kesehatan Seksi Sumber Daya Kesehatan merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya kesehatan. Seksi Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab dan berkedudukan di bawah Kepala Suku Dinas. Seksi ini membawahi 3 koordinator, yaitu Koordinator Farmasi, Makanan dan Minuman, Koordinator Tenaga Kesehatan, dan Koordinator Standardisasi Mutu Kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2009). Deskripsi kerja Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan antara lain (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2009): a. Menyusun rencana kerja program: Standarisasi Mutu Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Farmasi, Makanan dan Minuman selama 1 tahun. b. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan Program Standarisasi Mutu Kesehatan. c. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan Program Tenaga Kesehatan. d. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan Program Farmasi, Makanan dan Minuman. e. Membantu melaksanakan tugas-tugas dari Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur. f. Pemantauan Pemberantasan Sarang Nyamuk di wilayah kecamatan binaan. 3.2.

Dasar Hukum

3.2.1. Dasar Hukum Perizinan Sarana Kesehatan Dasar hukum yang mengatur perizinan sarana kesehatan farmasi makanan dan minuman adalah sebagai berikut: a. Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. b. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. c. Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. d. Undang-undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 14 Laporan praktek..., Anna Indah, FFar UI, 2014


15 e. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. f. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. g. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom. h. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. i. Kepmenkes No.1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Pedagang Eceran Obat. j. Kepmenkes No.246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. k. Permenkes

No.1191/Menkes/Per/VIII/2010

tentang

Penyaluran

Alat

Kesehatan. l. Kepmenkes No.1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. m. Kepmenkes No.184/Menkes/Per/II/1995 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Masa Bakti dan Ijin Kerja Apoteker. n. Kepmenkes No.149/Menkes/Per/II/1998 tentang Perubahan Atas Permenkes No.184/Menkes/Per/II/1995 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Masa Bakti dan Ijin Kerja Apoteker. o. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 970 Tahun 1990 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Usaha Pedagang Eceran Obat di wilayah DKI Jakarta. 3.2.2. Dasar Hukum Perizinan Tenaga Kesehatan Dasar hukum yang mengatur perizinan tenaga kesehatan adalah sebagai berikut: a. Permenkes

No.1796/Menkes/Per/VIII/2011

tentang

Registrasi

Tenaga

Kesehatan. b. Kepmenkes No.889/Menkes/ Per/V/2011 tentang Izin Praktik dan izin Kerja Tenaga Kefarmasian. c. Kepmenkes

No.2052/Menkes/Per/X/2011

tentang

Izin

Praktik

dan

Pelaksanaan Praktik Kedokteran. d. Kepmenkes No.H.K 02.02/Menkes/148/I/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat. Universitas Indonesia Laporan praktek..., Anna Indah, FFar UI, 2014

16 e. Kepmenkes No.1392/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi. f. Kepmenkes No.H.K 02.02/Menkes/149/ I/2001 tentang Registrasi dan Praktik Bidan. g. Kepmenkes No.357/Menkes/Per/2006 tentang Registrasi dan Izin Radiografer. h. Kepmenkes No.544/Menkes/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien. i. Kepmenkes No.1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis. j. Kepmenkes No.867/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Registrasi dan Praktik Terapis Wicara. 3.2.3. Dasar Hukum Mengenai Standarisasi Mutu Kesehatan Dasar hukum mengenai Standarisasi Mutu Kesehatan menyangkut Undang-Undang Pelayanan Publik. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan di negara ini sehingga menjamin kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Menurut undangundang tersebut, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,

jasa,

dan/atau

pelayanan

administratif

yang

disediakan

oleh

penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik tersebut adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen, yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelayanan administratif yang dimaksud oleh Undang-undang No. 25 Tahun 2009 meliputi: a. Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam

peraturan

perundang-undangan

dalam

rangka

mewujudkan

perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara. Universitas Indonesia Laporan praktek..., Anna Indah, FFar UI, 2014

17 b. Tindakan administratif oleh instansi non pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan. Undang-undang ini mengatur segala aspek penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk yang paling utama ialah kewajiban bagi setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan standar pelayanan mengenai standar pelayanan publik yang diberikan dan hal ini diatur lagi oleh peraturan pemerintah. Dengan demikian, undang-undang ini menjamin adanya diberikannya pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. 3.3 Koordinator Farmasi, Makanan, dan Minuman Koordinator Farmasi, Makanan dan Minuman memiliki tanggung jawab melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian (BinWasDal) pelayanan sarana pelayanan kefarmasian meliputi industri kecil obat tradisional, subpenyalur alat kesehatan, apotek, toko obat, depo obat dan industri makanan minuman rumah tangga. Kegiatan Binwasdal yang dilakukan oleh seksi Sumber Daya Kesehatan Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur pada sarana instalasi farmasi rumah sakit dan apotek dilakukan dengan mengisi suatu form ceklist yang berisi pelayanan kefarmasian yang tersedia pada rumah sakit dan apotek tersebut. Form Ceklist BinWasDal rumah sakit dapat dilihat pada Lampiran 3. Formulir Binwasdal Sarana Farmasi, Makanan dan Minuman (Farmakmin) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur dapat dilihat pada Lampiran 4. Ruang lingkup perizinan sarana kesehatan farmasi makanan dan minuman di wilayah DKI Jakarta dengan proses perizinannya telah didelegasikan ke Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi adalah (Gubernur Provinsi DKI Jakarta, 2009) : a. Apotek (apotek kerjasama, apotek profesi, apotek rakyat dari toko obat dan depo obat/farmasi); b. Toko Obat; c. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sejak Januari 2013;

Universitas Indonesia Laporan praktek..., Anna Indah, FFar UI, 2014

18 d. Sertifikasi kelayakan olahan/produksi makanan minuman rumah tangga/ Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT); e. Cabang Penyalur Alat Kesehatan (CPAK). 3.3.1 Apotek Berdasarkan Permenkes No. 1332/MenKes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian maka nantinya semua persyaratan untuk melakukan pekerjaan kefarmasiaan pada sarana farmasi akan mengacu pada Peraturan Pemerintah tersebut. Akan tetapi, fungsi Peraturan Pemerintah tersebut belum dapat digunakan karena masih menunggu aturan dari Menteri Kesehatan RI yang hingga kini belum diterbitkan. Khusus di DKI Jakarta perizinan apotek dibagi menjadi 4, yaitu: a.

Apotek Kerjasama, adalah apotek dimana apoteker hanya sebagai apoteker pengelola apotek (APA), sedangkan pemilik sarana apotek (PSA) adalah dari pihak lain (bisa perorangan, PT, dan lain-lain).

b.

Apotek Profesi, adalah apotek yang apoteker pengelola apotek (APA) juga sebagai pemilik sarana apoteknya (PSA).

c.

Depo Farmasi/Depo Obat, adalah apotek yang berada di klinik dan hanya boleh menerima resep dari klinik tersebut.

d.

Apotek Rakyat (apotek sederhana) adalah sarana kesehatan tempat dilaksanakannya pelayanan kefarmasian dimana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan dan tidak melakukan peracikan, serta tidak menjual obat golongan narkotika dan psikotropika, dimana terhitung sejak ditetapkannya

Peraturan

Menteri

Kesehatan

RI

No.

284/MenKes/PER/III/2007, seluruh izin dan status apotek yang berasal dari apotek sederhana akan disesuaikan menjadi apotek rakyat. Standar penanggung jawab teknis apotek adalah apoteker. Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Sebelum Universitas Indonesia Laporan praktek..., Anna Indah, FFar UI, 2014

19 melaksanakan kegiatannya, APA wajib memiliki Surat Izin Kerja (SIK)/Surat Penugasan (SP) dan Surat Izin Apotek (SIA). SIA berlaku seterusnya selama apotek yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan tidak ada perubahan fisik dan non fisik. SIA harus diperbaharui bila terjadi perubahan fisik dan non fisik dari sarana apotek. Kriteria perubahan non fisik yakni apabila terjadi pergantian apoteker pengelola sarana apotek (baik karena meninggal dunia maupun hal lainnya), terjadi pergantian pemilik sarana kesehatan apotek (baik karena meninggal dunia maupun hal lainnya), terjadi pergantian nama sarana kesehatan apotek, terjadi perubahan alamat sarana kesehatan apotek tanpa pemindahan lokasi dan/atau terjadi karena surat izin sarana kesehatan apotek hilang atau rusak. Sedangkan perubahan fisik, yakni apabila terjadi perubahan denah sarana kesehatan apotek dan terjadi perubahan pindah lokasi apotek. Untuk mendapatkan SIA, APA harus menyiapkan tempat (lokasi dan bangunan) dan perlengkapannya termasuk obat dan perbekalan farmasi lain yang merupakan milik sendiri atau milik pihak lain. Bangunan apotek harus mempunyai luas yang memadai sehingga dapat menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi apotek, serta memelihara mutu perbekalan kesehatan di bidang farmasi. Bangunan apotek minimal terdiri dari ruang tunggu, ruang peracikan dan penyerahan obat, ruang administrasi dan ruang kerja apoteker, tempat pencucian alat dan toilet/WC. Bangunan apotek harus dilengkapi sumber air yang memenuhi syarat kesehatan, penerangan yang cukup, alat pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik, serta ventilasi dan sistem sanitasi yang baik. Apotek harus mempunyai papan nama apotek berukuran minimal 40 x 60 cm dengan tulisan berwarna hitam (ukuran 5 cm) di atas dasar berwarna putih yang memuat nama apotek, nama APA, nomor SIA dan alamat apotek. Apotek harus memiliki perlengkapan yang memadai seperti timbangan, mortir, wadah dan etiket, tempat penyimpanan obat, termasuk lemari khusus narkotika dan psikotropika, kartu stok, dan sebagainya. Apotek harus melaporkan pemakaian narkotika setiap bulan kepada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta setempat dengan tembusan kepada Balai Besar POM di DKI


20 Jakarta sedangkan pemakaian psikotropika harus dilaporkan maksimal setahun sekali. SIA

dapat

dicabut

jika

terdapat

pelanggaran-pelanggaran

yang

menyebabkan pencabutan SIA tersebut yang diatur menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332/MenKes/SK/X/2002 Pasal 25 adalah : a. Apoteker sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA). b. Apoteker tidak lagi memenuhi kewajiban dalam pelayanan kefarmasian. c. APA berhalangan melakukan tugasnya lebih dari 2 tahun secara terus-menerus. d. Terjadi pelanggaran terhadap UU tentang narkotika, psikotropika, kesehatan, dan ketentuan perundang-undangan yang lain. e. Surat izin kerja APA dicabut. f. Pemilik sarana apotek terbukti terlibat dalam pelanggaran perundang-undangan di bidang obat. Secara umum persyaratan izin apotek yang bekerja sama dengan pihak lain adalah: a.

Surat permohonan APA yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan setempat sebanyak 3 (tiga) rangkap,1 (satu) rangkap di atas materai Rp 6000,00.

b.

Fotokopi akte notaris badan hukum dan fotokopi pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman dan HAM bila dalam bentuk PT yang disahkan/terdaftar pada Departemen Kehakiman dan HAM RI.

c.

Fotokopi KTP DKI dari APA.

d.

Fotokopi Surat Izin Kerja (SIK)/ Surat Penugasan (SP) apoteker, dengan lampiran surat keterangan selesai masa bakti apoteker bagi non pegawai negeri.

e.

Fotokopi surat status kepemilikan tanah: Fotokopi sertifikat, bila gedung milik sendiri; fotokopi surat perjanjian kontrak bangunan minimal 2 (dua) tahun dan KTP pemilik bangunan yang masih berlaku minimal dua tahun, bila kontrak/sewa.

f.

Fotokopi Undang-Undang Gangguan (UUG).

g.

Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Universitas Indonesia Laporan praktek..., Anna Indah, FFar UI, 2014

21 h.

Surat keterangan domisili dari kelurahan setempat.

i.

Surat pernyataan pemohon yang menyatakan akan tunduk serta patuh kepada peraturan perundangan yang berlaku di atas materai Rp 6000,00.

j.

Peta lokasi dan denah ruangan.

k.

Surat pernyataan dari pemilik sarana apotek tidak pernah terlibat dan tidak akan terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang farmasi/obat dan tidak akan ikut campur dalam pengelolaan obat di atas materai Rp 6000,00.Surat pernyataan APA bahwa yang bersangkutan tidak bekerja pada bidang farmasi lain di atas materai Rp 6000,00.

l.

Surat pernyataan tidak melakukan penjualan narkotika, obat keras tertentu tanpa resep di atas materai Rp 6000,00.

m. Struktur organisasi dan tata kerja/tata laksana (dalam bentuk Organogram). n.

Daftar ketenagaan berdasarkan pendidikan.

o.

SIK Asisten Apoteker/D3 farmasi.

p.

Rencana jadwal buka apotek.

q.

Daftar peralatan peracikan obat.

r.

Buku wajib peraturan perundangan di bidang farmasi.

s.

Formulir pelaporan narkotika dan psikotropika.

t.

Akte notaris perjanjian kerjasama APA dan PSA (asli/legalisir).

u.

Surat izin atasan bagi apoteker Pegawai Negeri Sipil. Form persyaratan/ lembar evaluasi administrasi izin apotek yang

bekerjasama dengan pihak lain dapat dilihat pada Lampiran 5. Secara umum persyaratan izin apotek praktek profesi: a.

Surat permohonan apoteker praktek profesi ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan setempat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap diatas materai Rp 6000,00.

b.

Surat rekomendasi dari Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) DKI Jakarta yang menyatakan bahwa yang bersangkutan layak untuk melakukan apotek profesi yang diterbitkan setiap tahun sekali.

c.

Fotokopi KTP DKI apoteker apotek praktek profesi.


22 d.

Status kepemilikan bangunan, IMB dan surat sewa menyewa minimal 2 tahun.

e.

Denah bangunan beserta peta lokasi.

f.

Daftar peralatan peracikan, etiket, dll.

g.

Fotokopi NPWP apoteker.

h.

SIK/SP apoteker dan pas foto 2 x 3 sebanyak 2 lembar dengan melampirkan surat selesai masa bakti apoteker.

i.

Surat pernyataan dari apotek bahwa selama buka apotek harus ada apotekernya (bila tidak ada apotekernya maka harus tutup).

j.

Jadwal buka apotek bersama dengan petugas/apoteker yang lain yang ikut melakukan praktek profesi dengan melampirkan SIK dan KTP DKI Jakarta.

Secara umum persyaratan izin depo obat/farmasi: a.

Surat permohonan apoteker penanggung jawab depo ditujukan kepada Suku Dinas Kesehatan setempat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap diatas materai Rp 6000,00.

b.

Fotokopi izin klinik yang masih berlaku.

c.

Fotokopi akte notaris badan hukum dan fotokopi pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman dan HAM bila dalam bentuk badan hukum.

d.

Fotokopi KTP DKI APA.

e.

Ijasah/SIK/SP Apoteker dengan melampirkan surat selesai masa bakti apoteker.

f.

Surat pengangkatan apoteker sebagai karyawan/penanggung jawab depo obat/farmasi.

g.

Proposal untuk mendirikan depo obat/farmasi.

h.

Ijazah/SIK asisten apoteker.

i.

Peta lokasi dan denah bangunan seatap/sepekarangan dengan klinik serta denah bangunan tertutup.

j.

NPWP perusahaan.

k.

UUG.

l.

Status gedung/sertifikat gedung sewa minimal dua tahun.


23 m. Surat pernyataan apoteker hanya melayani resep dari klinik perusahaannya (bukan dari resep umum), kecuali atas nama pasien perusahaan. Apabila apotek memberikan pelayanan 24 jam, maka apotek tersebut harus memiliki apoteker pendamping dan apabila APA dan apoteker pendamping berhalangan melakukan tugasnya, APA dapat menunjuk apoteker pengganti. Penunjukan tersebut harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dalam hal ini kepada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi setempat untuk daerah DKI Jakarta dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat. APA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker pendamping maupun apoteker pengganti/supervisor dalam pengelolaan apotek. Apabila APA berhalangan melakukan tugasnya lebih dari dua tahun secara terus-menerus, maka harus menunjuk apoteker pengganti, sedangkan jika APA berhalangan melakukan tugasnya dalam waktu 1–3 bulan, maka harus menunjuk apoteker supervisor (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2002). Pada setiap pengalihan tanggung jawab kefarmasian yang disebabkan karena penggantian APA oleh apoteker pengganti, harus diikuti dengan serah terima resep, narkotika dan perbekalan farmasi lainnya serta kunci tempat penyimpanan narkotika dan psikotropika. Serah terima ini harus diikuti dengan pembuatan berita acara. Apabila apotek melakukan pelanggaran, maka dapat diberikan teguran secara lisan untuk segera dilakukan perbaikan. Apabila tidak ada perbaikan dari apotek tersebut, maka diberikan peringatan tertulis kepada APA. Pelaksanaan pencabutan SIA dapat dilakukan setelah dikeluarkan peringatan secara tertulis kepada APA sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing dua bulan atau pembekuan izin apotek untuk jangka waktu selama-lamanya 6 bulan. Akan tetapi, pembekuan izin ini dapat dicairkan kembali apabila apotek telah membuktikan memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2002).


24 3.3.1.1 Apotek Rakyat Apotek rakyat adalah sarana kesehatan tempat dilaksanakannya pelayanan kefarmasian, dimana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan, dan tidak melakukan peracikan dan pelayanan resep narkotik dan psikotropik. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 284/MenKes/PER/III/2007, ketentuan yang harus dipenuhi oleh Apotek rakyat adalah: a. Apotek rakyat dalam pelayanan kefarmasian harus mengutamakan obat generik. b. Apotek rakyat dapat menyimpan dan menyerahkan obat-obatan yang termasuk golongan obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas dan perbekalan kesehatan rumah tangga. c. Apotek rakyat dilarang menyediakan narkotika dan psikotropika, meracik obat dan menyerahkan obat dalam jumlah besar. d. Setiap apotek rakyat harus memiliki satu orang apoteker sebagai penanggung jawab dan dapat dibantu oleh asisten apoteker. e. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, apotek rakyat yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran lisan, tertulis, sampai dengan pencabutan izin. f. Pedagang eceran yang statusnya sudah berubah menjadi apotek sederhana dianggap telah menjadi apotek rakyat. Secara umum persyaratan izin apotek yang berasal dari toko obat/apotek sederhana (Lampiran 6) : a. Surat permohonan APA ditujukan kepada kepala Suku Dinas Kesehatan setempat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap diatas materai Rp 6000,00. b. Fotokopi akte notaris badan hukum dan fotokopi pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman dan HAM bila bentuk PT. c. Salinan/fotokopi KTP DKI dari APA. d. Fotokopi izin domisili dari lurah.


25 e. Status bangunan milik sendiri lampirkan sertifikat, bila sewa, foto kopi perjanjian kontrak bangunan dan KTP pemilik bangunan yang masih berlaku minimal 2 (dua) tahun. f. Pernyataan pemilik sarana lokasi hanya untuk pada sentra pasar tempat toko obat dan tidak pindah diluar pasar diatas materai Rp 6000,00. g. Surat pernyataan kepala pasar yang menyatakan pihaknya ikut mengawasi kegiatan apotek terhadap ketentuan per UU Farmasi yang berlaku di atas materai Rp 6000,00. h. Surat keterangan domisili dari lurah atau kepala pasar. i. Surat pernyataan pemohon dan pemilik yang menyatakan akan tunduk serta patuh kepada peraturan yang berlaku di atas materai Rp 6000,00. j. Peta lokasi dan denah bangunan. k. Surat pernyataan pemilik sarana apotek tidak terlibat lagi dalam pelanggaran peraturan di bidang Farmasi/obat di atas materai Rp 6000,00. l. Surat pernyataan APA sanggup mengelola apotek/toko obat diatas materai Rp 6000,00. m. Surat pernyataan dari APA dan PSA tidak melakukan peracikan dan penjualan obat Narkotik, OKT baik dengan resep dokter maupun tanpa resep dari pemilik dan apoteker diatas materai Rp 6000,00. n. Struktur organisasi apotek dan tata kerja/tata laksana. o. Daftar ketenagaan berdasarkan pendidikan dilampiri sengan SK pengangkatan dan daftar gaji yang disetujui oleh apoteker, pemilik dan tenaga kerja tersebut diatas materai Rp 6000,00. p. Surat izin kerja/surat penugasan apoteker. q. Surat izin kerja AA/D3 Farmasi. r. Rencana jadwal buka apotek. s. Daftar peralatan lainnya. t. Daftar buku wajib peraturan per UU di bidang Farmasi. u. Surat peryataan APA dan pemilik bersedia bila diperiksa ke apotek oleh petugas kesehatan yang berwenang di atas materai Rp 6000,00.


26 3.3.2. Toko Obat Pedagang eceran obat didefinisikan sebagai orang/badan hukum di Indonesia yang mempunyai izin untuk menyimpan obat-obat bebas (label hijau) dan obat-obat bebas terbatas (label biru) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagai tercantum dalam surat izin. Pedagang eceran obat harus menjaga agar obat-obat yang dijual bermutu baik dan berasal dari pabrik-pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI. Surat izin pendirian suatu toko obat dapat diperoleh dengan mengajukan surat permohonan Izin Usaha kepada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi setempat yaitu di Seksi Sumber Daya Kesehatan bagian Farmasi, Makanan dan Minuman. Izin toko obat berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan penanggung jawab teknis adalah seorang Asisten Apoteker.

Adapun

persyaratan yang harus dilengkapi untuk memperoleh izin usaha toko obat antara lain (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2002) : a.

Surat permohonan izin toko obat yang ditujukan kepada Kepala Sudinkes Kotamadya setempat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap di atas materai Rp 6000,00.

b.

Fotokopi KTP DKI Jakarta pemilik toko obat.

c.

Akte pendirian perusahaan bila bentuk badan hukum yang terdaftar pada Menteri Kehakiman dan HAM.

d.

Gambar denah lokasi tempat usaha dan denah ruangan.

e.

Ijazah dan SIK AA, foto 2x3 2 lembar.

f.

Surat pernyataan kesediaan bekerja sebagai AA penanggung jawab teknis pada toko obat di atas materai Rp 6000,00.

g.

Status bangunan tempat usaha milik sendiri (lampirkan sertifikat) dan bila sewa minimal dua tahun dengan melampirkan surat sewa serta fotokopi KTP pemilik.

h.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

i.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setiap perubahan fisik maupun non fisik yang terjadi, pihak toko obat

harus mengajukan permohonan tertulis kepada Seksi Sumber Daya Kesehatan yang membawahi bagian Farmasi Makanan dan Minuman Suku Dinas Kesehatan Universitas Indonesia Laporan praktek..., Anna Indah, FFar UI, 2014

27 Kota Administrasi setempat. Perubahan non fisik meliputi (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2002): a.

Terjadi pergantian asisten apoteker penanggung jawab teknis sarana kesehatan toko obat (baik karena meninggal dunia maupun hal lainnya).

b.

Terjadi pergantian nama sarana kesehatan toko obat.

c.

Terjadi perubahan alamat sarana kesehatan toko obat tanpa pemindahan lokasi.

d.

Terjadi pergantian pemilik sarana kesehatan toko obat (baik karena meninggal dunia maupun hal lainnya).

e.

Terjadi karena surat izin sarana kesehatan toko obat hilang atau rusak. Perubahan fisik meliputi (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2002):

a.

Terjadi pemindahan lokasi sarana kesehatan toko obat.

b.

Terjadi perpanjangan izin sarana kesehatan toko obat. Toko obat harus menjalankan usahanya sesuai ketentuan dan peraturan

perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila toko obat melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi administratif yaitu mulai dari pemberian surat peringatan, penghentian sementara kegiatan toko obat sampai pencabutan surat izin, sedangkan untuk sanksi pidana pemilik toko obat dapat diajukan ke pengadilan (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2002). 3.3.3. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Menurut Permenkes No.006 tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional menjelaskan Usaha Mikro Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UMOT adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan. UMOT hanya dapat diselenggarakan oleh badan usaha perorangan yang memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap industri dan usaha di bidang obat tradisional wajib memiliki izin dari Menteri Kesehatan, kecuali untuk usaha jamu gendong dan usaha jamu racikan. Dalam memberikan izin obat tradisional, Menteri Kesehatan mendelegasikan kewenangan pemberian izin UMOT kepada Universitas Indonesia Laporan praktek..., Anna Indah, FFar UI, 2014

28 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Selain wajib memiliki izin, industri dan usaha obat tradisional juga wajib memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penanaman modal (Kementerian Kesehatan RI, 2012). Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin UMOT yang terlampir pada Lampiran 7, terdiri dari (Kementerian Kesehatan RI, 2012) : a. Surat Permohonan; b. Fotokopi akta pendirian badan usaha perorangan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Susunan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas dalam hal permohonan bukan perseorangan; d. Fotokopi

KTP/identitas

pemohon

dan/atau

Direksi/Pengurus

dan

Komisaris/Badan Pengawas; e. Pernyataan pemohon dan/atau Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi; f. Fotokopi bukti penguasaan tanah dan bangunan; g. Surat Tanda Daftar Perusahaan dalam hal permohonan bukan perseorangan; h. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan dalam hal permohonan bukan perseorangan; i. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan j. Fotokopi Surat Keterangan Domisili. Permohonan izin UMOT diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota

dengan

menggunakan

contoh

sebagaimnana

tercantum dalam Formulir 18. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan untuk izin UMOT, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menunjuk tim untuk melakukan pemeriksaan setempat. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima penugasan, tim melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan administrasi dan teknis, dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 19. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima hasil pemeriksaan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyetujui, Universitas Indonesia Laporan praktek..., Anna Indah, FFar UI, 2014

29 menunda, atau menolak permohonan izin UMOT dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Balai setempat, dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 20a, Formulir 20b atau Formulir 20c. Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat permohonan diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, tidak dilakukan pemeriksaan/verifikasi, pemohon dapat membuat surat pernyataan siap berproduksi

Kepada

Kepala

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/kota

dengan

menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 21. Izin UMOT diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan. Permohonan izin UMOT ditunda atau ditolak apabila ternyata belum memenuhi persyaratan. Dalam hal pemberian izin UMOT ditunda, kepada pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Penundaan. Setiap industri dan usaha obat tradisional berkewajiban: a. Menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk obat tradisional yang dihasilkan; b. Melakukan penarikan produk obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu dari peredaran; dan c. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Industri dan usaha obat tradisional yang akan melakukan perubahan bermakna terhadap pemenuhan CPOTB wajib melapor dan mendapat persetujuan dari Kepala Badan. Setiap industri dan usaha obat tradisional dilarang membuat: a. Segala jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia hasil isolasi atau sintetik yang berkhasiat obat. b. Obat tradisional dalam bentuk intravaginal, tetes mata, sediaan parenteral, supositoria kecuali untuk wasir. c. Obat tradisional dalam bentuk cairan obat dalam yang mengandung etanol dengan kadar lebih dari 1% (satu persen). d. UMOT yang telah mendapat izin, yang melakukan perubahan nama, alamat, atau Tenaga Teknis Kefarmasian penanggung jawab wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan Universitas Indonesia Laporan praktek..., Anna Indah, FFar UI, 2014

30 kepada Kepala Balai setempat. Industri dan usaha obat tradisional yang akan melakukan perubahan kapasitas dan/atau fasilitas produksi wajib melapor dan mendapat persetujuan sesuai ketentuan. UMOT wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan meliputi jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan serta jenis, jumlah, dan nilai hasil produksi. Laporan UMOT disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dengan tembusan kepada Kepala Balai setempat. 3.3.4. Izin Toko Alat Kesehatan Toko alat kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Toko alat kesehatan hanya dapat menyalurkan alat kesehatan tertentu dan dalam jumlah yang terbatas (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2010). Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2010). Persyaratan memperoleh izin toko alat kesehatan adalah sebagai berikut: a.

Berbentuk badan usaha atau perorangan yang baik memperoleh izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.

Memiliki toko dengan status milik sendiri, kontrak, atau sewa, paling singkat 2 (dua) tahun. Izin toko alat kesehatan dapat dicabut apabila:

a.

Mendistribusikan alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar.

b.

Mengadakan alat penyaluran kesehatan yang bukan dari Penyalur Alat Kesehatan atau dari Cabang Penyalur Alat Kesehatan.

c.

Pencabutan izin ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.


31 3.3.5. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Berdasarkan UU No. 28 tahun 2004 pasal 1 disebutkan bahwa perusahaan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Menurut Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat Makanan (BPOM) RI Nomor HK.00.05.5.1640 tanggal 30 April 2003 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), maka SPP-IRT bertujuan untuk: a. Meningkatkan pengetahuan produsen dan karyawan tentang pengolahan pangan dan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan pangan. b. Menumbuhkan kesadaran dan motivasi produsen dan karyawan tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis dan tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen. c. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan PIRT. Syarat-syarat Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan, yaitu: a. Permohonan di atas materai Rp 6000,00. b. Fotokopi KTP. c. Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak dua lembar. Syarat-syarat Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, antara lain: a. Surat permohonan dari direktur/pimpinan perusahaan/perorangan yang ditujukan kepada Sudinkes setempat sebanyak 2 (dua) rangkap dan 1 (satu) rangkap di atas materai Rp 6000,00. b. Data perusahaan bila dalam bentuk CV lampirkan akte notarisnya. c. Peta lokasi, IMB. d. Denah ruangan produksi. e. Rancangan etiket. f. Fotokopi KTP pemilik (DKI Jakarta). g. Pasfoto pemilik berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak dua lembar. h. Surat izin perindustrian dari Dinas/SuDin Perindustrian. i. Data produk makanan yang akan diproduksi. Universitas Indonesia Laporan praktek..., Anna Indah, FFar UI, 2014

32 j. Khusus untuk pengemasan kembali, harus disertai dengan surat keterangan dari asal produk. k. Status bangunan (sewa/milik sendiri) lampirkan fotokopi sertifikat , dan bila sewa lampirkan surat sewa minimal 2 (dua) tahun beserta fotokopi KTP pemilik. Tata cara penyelenggaraan SPP-IRT yaitu: a. Pengajuan permohonan Pengajuan permohonan untuk mendapatkan SPP-IRT ditujukan kepada Pemerintah Daerah atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Permohonan tidak dapat dipenuhi apabila pangan yang diproduksi berupa: susu dan hasil olahan; daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses dan atau penyimpanan beku; pangan kaleng; pangan bayi; minuman beralkohol; air minum dalam kemasan; Pangan lain yang wajib memenuhi persyaratan SNI (contoh: SL, coklat bubuk, garam yodium, AMDK, dan tepung); dan pangan lain yang ditetapkan oleh BPOM. Pemohon diwajibkan mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan telah melewati tahap pemeriksaan sarana produksinya oleh Sudinkes Kotamadya. Penyelenggaraan dan penyuluhan keamanan pangan dalam rangka SPP-IRT dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Suku Dinas Kesehatan di DKI Jakarta. Pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Materi penyuluhan keamanan pangan yang diberikan, meliputi: Berbagai jenis bahaya biologis, kimia, fisik, cara menghindari dan memusnahkannya serta pengawetan pangan; higienis dan sanitasi sarana perusahaan pangan industri rumah tangga; Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB); dan peraturan perundangan tentang keamanan pangan, penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP), label dan iklan pangan. Materi pelengkap dapat dikembangkan sesuai kebutuhan perusahaan pangan industri rumah tangga, misalnya pengemasan dan penyimpanan produk pangan industri rumah tangga serta pengembangan usaha perusahaan pangan industri rumah tangga termasuk etika bisnis.


33 b. Pemeriksaan sarana produksi Setelah melaksanakan Penyuluhan Keamanan Pangan, petugas Suku Dinas Kesehatan Kotamadya melakukan pemeriksaan ke sarana produksi PIRT. Petugas yang melakukan pemeriksaan tersebut harus memiliki Sertifikasi Inspektur Pangan. Form pemeriksaan Sarana produksi pangan industri rumah tangga dapat dilihat pada Lampiran 8. Laporan pemeriksaan sarana produksi IRTP dengan hasil minimal cukup merupakan salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan SPP-IRT. c. Sertifikasi produksi pangan IRT Sertifikasi yang diterbitkan dari kegiatan ini terdiri dari dua jenis, yaitu: sertifikasi penyuluhan keamanan pangan dan sertifikasi produksi pangan. Pada sertifikasi penyuluhan keamanan pangan diberikan kepada peserta yang telah lulus mengikuti penyuluhan keamanan pangan, dimana semua IRTP harus mempunyai minimal satu orang tenaga yang telah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Apabila IRTP tidak mempunyai tenaga yang telah memiliki sertifikat yang dimaksud, maka perusahaan tersebut harus menunjuk tenaga yang sesuai dengan tugasnya untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Pada sertifikasi produksi pangan diberikan pada IRTP yang mempunyai tenaga yang lulus Penyuluhan Keamanan Pangan dan telah diperiksa sarana produksinya dengan hasil minimal cukup, dimana sertifikat ini diterbitkan untuk satu jenis pangan produk IRTP. IRTP berlaku untuk selamanya selama IRTP tersebut masih tetap beroperasi. d. Sistem pendataan dan pelaporan Penyelenggaraan SPP-IRT di Sudinkes Kota Administrasi setempat melaporkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Badan POM atau Balai Besar POM setempat dengan melampirkan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dan Sertifikat Produksi Pangan IRTP yang selambat-lambatnya satu bulan setelah penyelenggaraan. Balai Besar POM melaporkan rekapitulasi penerbitan SPP-IRT kepada Badan POM. Sistem pendataan dan pelaporan SPP-IRT dilakukan oleh Sudinkes Kota Administrasi setempat. Universitas Indonesia Laporan praktek..., Anna Indah, FFar UI, 2014

34 3.3.6. Cabang Penyalur Alat Kesehatan (CPAK) Cabang Penyalur Alat Kesehatan adalah badan hukum atau badan usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Cabang Penyalur Alat Kesehatan (CPAK) merupakan sarana yang legal yang dapat menyalurkan alkes berbeda fungsi dari Penyalur Alkes (PAK) dimana perusahaan yang sama namanya yang telah mendapat izin dari Depkes RI. Izin Cabang Penyalur Alkes belaku sesuai dengan penunjukkan yang diberikan oleh PAK pusat dan paling lama adalah 3 (tiga) tahun. Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, alat untuk ditanamkan, reagen/produk diagnostik in vitro atau barang lain yang sejenis atau yang terkait komponen, bagian dan perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendiagosis penyakit, menyembuhkan, merawat, memulihkan atau mencegah penyakit pada manusia. Persyaratan yang harus dilengkapi untuk memperoleh izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (CPAK) yang terdapat pada Lampiran 9, antara lain: a.

Surat permohonan dari direktur/pimpinan Usaha Penyalur Alat Kesehatan (UPAK), bukan dari CPAK, yang ditujukan kepada Sudinkes setempat sebanyak tiga rangkap dan satu rangkap di atas materai Rp. 6000,00.

b.

Surat penunjukkan dari UPAK sebagai CPAK di atas materai Rp. 6.000,00.

c.

Fotokopi izin UPAK..

d.

Akte perusahaan CPAK bila bentuk PT dan terdaftar pada Menteri Kehakiman dan HAM.

e.

Denah bangunan/ruangan dari CPAK.

f.

Peta lokasi CPAK..

g.

SIUP CPAK..

h.

NPWP CPAK..

i.

UUG.

j.

Domisili perusahaan.

k.

Status bangunan bila milik sendiri, lampirkan sertifikat dan bila sewa minimal dua tahun dengan melampirkan surat sewa serta fotokopi KTP pemilik. Universitas Indonesia Laporan praktek..., Anna Indah, FFar UI, 2014

35 l.

Penanggung jawab teknis (AA atau SMU yang mempunyai sertifikat pengelolaan alat kesehatan). Pemenuhan persyaratan izin penyalur alat kesehatan maka Suku Dinas

Kesehatan akan melakukan pemeriksaan kesiapan sarana dengan mengisi form penyalur alat kesehatan yang terdapata pada Lampiran 10. Perubahan fisik maupun non fisik pada sarana CPAK juga harus dilaporkan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Sudinkes Seksi Sumber Daya Kesehatan yang membawahi bagian Farmasi Makanan dan Minuman. Perubahan non fisik meliputi: a.

Terjadi pergantian pemilik sarana kesehatan CPAK (baik meninggal dunia maupun lainnya).

b.

Terjadi pergantian nama sarana kesehatan CPAK.

c.

Terjadi perubahan alamat sarana kesehatan CPAK tanpa pemindahan lokasi.

d.

Terjadi karena surat izin sarana kesehatan CPAK hilang atau rusak. Perubahan fisik (dilakukan pemeriksaan lapangan), meliputi:

a.

Terjadi pemindahan lokasi sarana kesehatan CPAK.

b.

Terjadi perluasan lokasi sarana kesehatan CPAK. Izin CPAK berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang

kembali bila semua persyaratan telah dipenuhi. 3.4 Koordinator Tenaga Kesehatan Ruang lingkup perizinan tenaga kesehatan di wilayah DKI Jakarta yang proses perizinannya telah didelegasikan ke Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi adalah : a. Surat Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. b. Surat Izin Praktik Dokter (Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter gigi spesialis). c. Surat Izin Kerja Perawat. d. Surat Izin Kerja Perawat Gigi. e. Surat Izin Praktik Bidan. f. Surat Izin Kerja Radiografer. g. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien. Universitas Indonesia Laporan praktek..., Anna Indah, FFar UI, 2014

36 h. Surat Izin Praktik Fisioterapis. i. Surat Izin Praktik Terapis Wicara. 3.4.1. Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian Tenaga

kefarmasian

adalah

tenaga

yang

melakukan

pekerjaan

kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian dapat berupa Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi atan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. Setiap tenaga kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian harus telah terdaftar dan memiliki izin kerja/praktik. Sebelumnya, Apoteker dan Asisten Apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian harus memiliki surat izin berupa Surat Penugasan atau Surat Izin Kerja bagi Apoteker atau SIAA dan SIKAA bagi Asisten Apoteker. Namun sejak tanggal 1 juni 2011, diberlakukan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/PerV/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Berdasarkan Permenkes ini, setiap Tenaga Kefarmasian wajib memiliki surat tanda registrasi. Surat Tanda Registrasi tersebut berupa STRA bagi Apoteker dan STRTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian. Setelah memiliki STRA atau STRTTK, Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja. Surat izin tersebut dapat berupa SIPA atau SIKA bagi Apoteker dan SIKTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian. Apoteker yang telah memiliki SP atau SIK wajib mengganti SP atau SIK dengan STRA dan SIPA/SIKA dengan cara mendaftar melalui website KFN (Komite Farmasi Nasional). Setelah mendapatkan STRA, Apoteker wajib mengurus SIPA dan SIKA di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat pekerjaan kefarmasian dilakukan. Sementara bagi Asisten Apoteker yang telah memiliki SIAA dan/atau SIKAA harus menggantinya dengan STRTTK dengan cara mendaftar melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Setelah mendapat STRTTK, Tenaga Teknis

Kefarmasian

wajib

mengurus

SIKTTK

di

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota. STRA dan STRTTK dikeluarkan oleh Menteri, dimana Menteri akan mendelegasikan pemberian STRA kepada Komite Farmasi Nasional dan STRTTK Universitas Indonesia Laporan praktek..., Anna Indah, FFar UI, 2014

37 kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. STRA dan STRTTK berlaku selama lima tahun dan dapat diregistrasi ulang selama memenuhi persyaratan. Untuk memperoleh

STRTTK,

Tenaga

Teknis

Kefarmasian

harus

mengajukan

permohonan kepada kepala dinas kesehatan provinsi. Surat permohonan STRTTK harus melampirkan: a.

Fotokopi ijazah Sarjana Farmasi atau Ahli Madya Farmasi atau Analis Farmasi atan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;

b.

Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki SIP;

c.

Surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika kefarmasian;

d.

Surat rekomendasi tentang kemampuan dari Apoteker yang telah memiliki STRA, atau pimpinan institusi pendidikan lulusan, atau organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian; dan

e.

Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm dua lembar dan ukuran 2 x 3 cm dua lembar. Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian

wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja. Surat izin tersebut berupa SIPA bagi Apoteker penanggung jawab atau Apoteker pendamping di fasilitas pelayanan kefarmasian, SIKA bagi Apoteker yang melakukan

pekerjaan

kefarmasian

di

fasilitas

produksi

atau

fasilitas

distribusi/penyaluran, atau SIKTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian. SIPA bagi apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian atau SIKA hanya diberikan untuk satu tempat fasilitas kefarmasian sementara SIPA bagi apoteker pendamping dapat diberikan untuk paling banyak tiga tempat fasilitas pelayanan kefarmasian. SIKTTK dapat diberikan untuk paling banyak tiga tempat fasilitas kefarmasian. SIPA, SIKA, atau SIKTTK dikeluarkan oleh Kepala DinKes Kabupaten/Kota tempat pekerjaan kefarmasian dilakukan. Untuk memperoleh SIPA atau SIKA, Apoteker mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat pekerjaan kefarmasian dilaksanakan. Permohonan SIPA atau SIKA harus melampirkan:


38 a.

Fotokopi STRA yang dilegalisisr oleh KFN;

b.

Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran;

c.

Surat rekomendasi dari organisasi profesi;

d.

Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar dan 3 x 4 cm sebanyak dua lembar. Dalam mengajukan permohonan SIPA sebagai Apoteker pendamping

harus dinyatakan permintaan SIPA untuk tempat pekerjaan kefarmasian pertama, kedua, atau ketiga. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus menerbitkan SIPA atau SIKA paling lama dua puluh hari kerja sejak surat permohonan diterima dan dinyatakan lengkap. Permohonan SIKTTK harus melampirkan: a. Fotokopi STRTTK; b. Surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian; c. Surat rekomendasi dari organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian; dan d. Pas foto berwarna berukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar dan 3 x 4 cm sebanyak dua lembar. Dalam mengajukan permohonan SIKTTK harus dinyatakan permintaan SIKTTK untuk tempat pekerjaan kefarmasian pertama, kedua, atau ketiga. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus menerbitkan SIKTTK paling lama dua puluh hari sejak surat permohonan diterima dan dinyatakan lengkap. 3.4.2 Surat Izin Praktik Dokter Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Dokter dan dokter gigi yang dimaksud meliputi dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis. Setiap dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP). SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran. Kepala Universitas Indonesia Laporan praktek..., Anna Indah, FFar UI, 2014

39 Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota

dalam

memberikan

SIP

harus

mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah dokter dan dokter gigi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011). Dokter atau dokter gigi mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat praktik kedokteran dilaksanakan untuk memperoleh SIP. Dokumen yang harus terlampir dalam permohonan SIP tersebut meliputi: a. Fotokopi Surat TandaRegistrasi (STR) dokter atau STR dokter gigi yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku; b. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya; c. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja pada

instansi/fasilitas

pelayanan

kesehatan

pemerintah

atau

pada

instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu; d. Surat rekomendasi asli dari organisasi profesi sesuai tempat praktik; dan e. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak tiga lembar dan 3 x 4 cm sebanyak dua lembar. Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Timur menambahkan persyaratan dokumen selain dokumen diatas sebagai berikut: a. Fotokopi SIP yang telah dimiliki; b. Surat keterangan aktif bekerja dari atasan langsung; dan c. Fotokopi KTP. Fotokopi KTP ditambahkan untuk menghindari kesalahan penulisan nama pada SIP karena terkadang tulisan dari para dokter sulit untuk dibaca oleh petugas. Fotokopi SIP yang telah dimiliki dan surat keterangan aktif bekerja dari atasan langsung ditambahkan sebagai tambahan pertimbangan bagi Suku Dinas Administrasi Kota Administrasi Jakarta Timur dalam pengambilan keputusan apakah izin akan dibuatkan atau tidak. Dokter atau dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan tersebut diberikan SIP untuk satu tempat praktik. SIP dokter atau dokter gigi diberikan Universitas Indonesia Laporan praktek..., Anna Indah, FFar UI, 2014

40 paling banyak untuk tiga tempat praktik, baik pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta maupun praktik perorangan. Oleh karena itu, dalam pengajuan permohonan SIP harus dinyatakan permintaan SIP tersebut untuk tempat praktik pertama, kedua, atau ketiga. SIP yang diberikan berlaku selama 5 tahun sepanjang STR masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP. 3.4.3

Surat Izin Praktik Bidan Bidan dapat menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan yang

meliputi, fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri dan/atau praktik mandiri. Setiap bidan yang menjalankan praktik wajib memiliki

Surat Izin

Praktik Bidan (SIPB), kecuali bagi bidan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri atau bidan yang menjalankan tugas pemerintah sebagai bidan desa. Surat Izin Praktik Bidan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kebidanan. Untuk memperoleh SIPB, bidan harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melampirkan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2010): a.

Fotokopi STR yang masih berlaku dan dilegalisir;

b.

Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;

c.

Surat pernyataan memiliki tempat praktik;

d.

Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak tiga lembar; dan

e.

Rekomendasi dari Organisasi Profesi. SIPB hanya diberikan untuk satu tempat praktik. Bidan dalam

menjalankan praktik mandiri harus memenuhi persyaratan meliputi tempat praktik dan peralatan untuk tindakan asuhan kebidanan. 3.4.4 Surat Izin Praktik Perawat Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010, Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perawat dapat melaksanakan praktik Universitas Indonesia Laporan praktek..., Anna Indah, FFar UI, 2014

41 keperawatan pada fasilitas pelayanan kesehatan, baik fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri dan/atau praktik mandiri. Perawat yang melaksanakan praktik pada wajib memiliki Surat Izin Praktik Perawat (SIPP), kecuali untuk perawat yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri. SIPP hanya diberikan untuk satu tempat praktik. SIPP dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melampirkan: a. Fotokopi STR yang masih berlaku dan dilegalisir; b. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki SIP; c. Surat pernyataan memiliki tempat praktik; d. Pas foto berwana ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan e. Rekomendasi dari Organisasi Profesi. Pelaksanaan

perizinan perawat

di

Suku

Dinas

Kesehatan

Kota

Administrasi Jakarta Timur pada tahun 2011 belum dilaksanakan sesuai dengan Permenkes No. HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tersebut karena belum terbentuknya Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) dan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) yang bertugas melaksanakan registrasi tenaga kesehatan di setiap provinsi. MTKI dan MTKP baru terbentuk pada akhir tahun 2011. Dengan demikian registrasi tenaga kesehatan masih dilakukan di Dinas Kesehatan dan pemberian Surat Izin Kerja Perawat pada tahun 2011 dilaksanakan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur sesuai dengan Permenkes No. 1239 tahun 2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat. 3.4.5 Surat Izin Kerja Perawat Gigi Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1392/Menkes/SK/XII/2001 Perawat Gigi adalah setiap orang yang lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Izin Kerja (SIK) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat gigi untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di sarana kesehatan. SIK sebagaimana dimaksud diperoleh dengan mengajukan permohonan

kepada

Kepala

Suku

Dinas

Kesehatan

setempat

dengan

melampirkan: Universitas Indonesia Laporan praktek..., Anna Indah, FFar UI, 2014

42

a.

Foto kopi ijazah pendidikan perawat gigi.

b.

Foto kopi SIPG (surat izin perawat gigi) yang masih berlaku.

c.

Surat keterangan sehat dari dokter.

d.

Pas foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

e.

Surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang menyebutkan tanggal mulai bekerja sebagai perawat gigi.

f.

Rekomendasi dari organisasi profesi ( PPGI). SIK berlaku sepanjang SIPG belum habis masa berlakunya dan

selanjutnya dapat diperbaharui. SIPG berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbarui kembali serta merupakan dasar untuk memperoleh SIK. 3.4.6 Surat Izin Kerja Radiografer Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 357/Menkes/Per/2006 Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan akademi penata rontgen, diploma III radiologi, pendidikan ahli madya/akademi/diploma III teknik radiodiagnostik dan radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan

yang

berlaku.

Setiap

radiografer

untuk

menjalankan pekerjaan radiografi pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta wajib memilki Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR). Untuk memperoleh SIKR maka radiografer yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan setempat dengan melampirkan : a.

Fotokopi Surat Izin Radiografer (SIR) yang masih berlaku.

b.

Fotokopi ijazah radiografer yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan radiografer.

c.

Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP.

d.

Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

e.

Surat keterangan telah melaksanakan tugas dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan. SIK berlaku sepanjang SIR belum habis masa berlakunya dan dapat

diperbaharui. SIR berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbaharui kembali serta merupakan dasar untuk memperoleh SIK. Universitas Indonesia Laporan praktek..., Anna Indah, FFar UI, 2014

43

3.4.7 Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 544/Menkes/VI/2002 Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Setiap refraksionis optisien untuk melakukan pekerjaan pada sarana kesehatan wajib memiliki SIK. SIK diperoleh dengan mengajukan permohonan

kepada

Kepala

Suku

Dinas

Kesehatan

setempat

dengan

melampirkan: a. Fotokopi Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO) yang masih berlaku. b. Surat keterangan sehat dari dokter. c. Pasfoto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2(dua) lembar. d. Surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja. e. Rekomendasi dari organisasi profesi. SIK berlaku sepanjang SIRO belum habis masa berlakunya dan dapat diperbaharui kembali. SIRO berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbaharui serta merupakan dasar untuk memperoleh SIK. 3.4.8 Surat Izin Praktek Fisioterapis Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi. Fisioterapis dapat melaksanakan praktek fisioterapi pada sarana pelayanan kesehatan, praktek perorangan dan/atau berkelompok. Fisioterapis yang melaksanakan praktek fisioterapi harus memiliki Surat Izin Praktek Fisioterapis (SIPF). SIPF dapat diperoleh dengan mengajukan Universitas Indonesia Laporan praktek..., Anna Indah, FFar UI, 2014

44 permohonan

kepada

Kepala

Suku

Dinas

Kesehatan

setempat

dengan

melampirkan: a.

Fotokopi ijazah pendidikan fisioterapis.

b.

Fotokopi SIF (surai izin fisioterapis) yang masih berlaku.

c.

Surat keterangan sehat dari dokter.

d.

Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

e.

Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja.

f.

Surat keterangan menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri SIPF berlaku sepanjang SIF belum habis masa berlakunya dan selanjutnya dapat diperbaharui. SIF berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali serta merupakan dasar untuk memperoleh SIPF.

3.4.9 Surat Izin Praktek Terapis Wicara Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 867/Menkes/Per/VIII/2004 terapis wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terapis wicara dapat melaksanakan praktek terapis wicara pada sarana pelayanan terapi wicara, praktek perorangan dan/atau berkelompok. Terapis wicara yang melakukan praktek pada sarana pelayanan terapi wicara, praktek perorangan dan/atau berkelompok harus memiliki SuratIzin Praktek Terapis Wicara (SIPTW). SIPTW dapat diperoleh dengan megajukan permohonan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan setempat dengan dengan tembusan kepada Ikatan Terapis Wicara yang terdekat dengan wilayah tersebut. Permohonan tersebut diajukan dengan melampirkan : a. Fotokopi ijazah yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan terapis wicara. b. Fotokopi SITW yang masih berlaku. c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP. d. Surat keterangan dari pimpinan sarana yang menyatakan tanggal mulai bekerja, untuk yang bekerja di sarana pelayanan terapi wicara.


45 e. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar SIPTW berlaku sepanjang SITW belum habis masa berlakunya dan dapat diperbaharui kembali. SITW berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbaharui serta merupakan dasar untuk memperoleh SIPTW. 3.5 Koordinator Standardisasi Mutu Kesehatan Ruang lingkup kebijakan mutu Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur adalah sebagai berikut (Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, 2009) : a.

Orientasi pada kepuasan pelanggan.

b. Perbaikan/peningkatan terus menerus dan berkesinambungan (continous and sustainable improvement). c. Mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. d. Memberikan jasa pelayanan dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Binwasdal) bidang kesehatan yang profesional dan responsif. Adapun sasaran mutu yang ingin dicapai dalam jasa pelayanan dan Binwasdal yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur adalah sebagai berikut: a. Binwasdal (Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian) SDM Sudinkes 100% terlaksana dengan baik, benar dan tepat waktu. b. Binwasdal Program 100% terlaksana dengan baik, benar dan tepat waktu. c. Pelayanan perizinan tenaga kesehatan dan sarana kesehatan 12 hari kerja kecuali sarana kesehatan lingkungan 25 hari kerja.. d. Keluhan pelanggan 100% ditindaklanjuti. e. Kepuasan pelanggan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyrakat) minimal 2,51 atau dalam kategori baik. Dokumen mutu merupakan dokumen yang ditetapkan oleh Sudinkes Jaktim sebagai bentuk penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Ada beberapa level dokumen mutu, berdasarkan tingkatan penggunaannya di lingkungan Sudinkes Jaktim.


46 a. Dokumen level pertama (I), yaitu manual mutu (quality manual) yang merupakan dokumen mutu induk yang menjadi dasar dan rujukan bagi semua dokumen mutu lainnya dan berlaku bagi seluruh bagian Sudinkes Jaktim. b. Dokumen level kedua (II), yaitu prosedur mutu (quality procedure) yang merupakan penjelasan lebih rinci mengenai hal-hal tertentu yang disebutkan dalam manual mutu serta terbagi atas prosedur yang berlaku bersama untuk seluruh bagian Sudinkes Jaktim dan prosedur yang hanya berlaku untuk satu seksi/subbagian saja. c. Dokumen level ketiga (III), yaitu instruksi kerja merupakan penjelasan mendetail mengenai hal-hal tertentu dalam prosedur mutu yang perlu dijelaskan lebih lanjut. d. Dokumen level keempat (IV), yaitu format gambar dan dokumen pendukung lainnya yang dipakai dalam sistem manajemen mutu dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan kendali mutu. Manual mutu Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan suatu dokumen mutu yang menjadi pedoman dan acuan dasar pelaksanaan sistem manajemen mutu di lingkungan Sudinkes Jaktim. Hal-hal pokok yang tercantum dalam Manual Mutu Sudinkes Jaktim adalah sebagai berikut: a. Pengantar Sistem Manajemen Mutu Sudinkes Jaktim. b. Profil Organisasi Sudin. c. Sistem Manajemen Mutu Sudin. d. Persyaratan Umum Sistem Manajemen Mutu. e. Komitmen Mutu. f. Manjemen Sumber Daya. g. Realisasi Pelayanan. h. Pengukuran, Analisa, dan Implementasi Sistem Manajemen Mutu. Beberapa kegiatan implementasi sistem manajemen mutu di Sudinkes Jaktim adalah sebagai berikut: a. Audit Mutu Internal, yaitu suatu kegiatan pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh bagian Standarisasi Mutu Kesehatan dari Seksi Sumber Daya Kesehatan untuk memastikan tercapainya sasaran mutu yang telah ditetapkan untuk


47 dicapai oleh Sudinkes Jaktim. Audit ini dilakukan minimal dua kali dalam setahun. b. Audit Surveilans, yaitu suatu kegiatan pemeriksaaan/audit yang dilakukan oleh pihak luar, yakni badan sertifikasi independen yang memberikan sertifikat terhadap implementasi Sistem Manajemen Mutu berdasarkan ISO 9001:2008 kepada Sudinkes Jaktim, untuk memastikan terpeliharanya implementasi Sistem Manajemen Mutu tersebut. Audit ini dilakukan minimal satu kali dalam setahun. c. Tinjauan Manajemen, yaitu suatu kegiatan rapat seluruh bagian Sudinkes Jaktim guna membahas hasil evaluasi pemeliharaan implementasi sistem manajemen mutu di Sudinkes Jaktim sehingga dapat dilakukan langkahlangkah yang diperlukan untuk memperbaiki hal tersebut sehingga implementasi sistem manajemen mutu di Sudinkes Jaktim dapat lebih baik lagi. Tinjauan manajemen dilakukan minimal 1 tahun sekali. d. Survei Kepuasan Pelanggan, yaitu survei untuk menilai terpenuhinya kepuasan pelanggan Sudinkes terhadap pelayanan yang diberikan oleh semua bagian (Seksi dan Subbagian) Sudinkes Jaktim. Survei ini dilaksanakan melalui pengisian angket oleh pelanggan yang datang dan menerima pelayanan Sudinkes, misalnya pihak yang mengurus sarana perizinan seperti apotek dan toko obat. Selanjutnya, hasil pengisian angket ini dianalisis sehingga nilai pemenuhan kepuasan pelanggan dapat diperoleh dan dapat ditingkatkan lagi apabila hasil analisis menunjukkan kekurangan. e. Pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan auditor pemimpin (lead auditor) dan pelatihan kepuasan pelanggan, yang berguna untuk membantu implementasi sistem manajemen mutu oleh segenap karyawan Sudinkes Jaktim.


BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Suku

Dinas

Kesehatan

adalah

Suku

Dinas

Kesehatan

Kota

Administrasi/Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi sebagai perangkat pada tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Suku Dinas Kesehatan merupakan gabungan dari Suku Dinas Pelayanan Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan Masyarakat yang dibentuk pada bulan Januari tahun 2009. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Organisasi Suku Dinas Kesehatan. Suku Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang bertanggung jawab secara teknis administratif kepada Kepala Dinas Kesehatan dan secara teknis operasional kepada Walikota Administrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. DKI Jakarta saat ini terdapat enam wilayah Suku Dinas yaitu Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu. Suku Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan perizinan, pengendalian, dan penilaian efektivitas pelayanan kesehatan dan program kesehatan masyarakat. Salah satu seksi dalam Suku Dinas Kesehatan di Jakarta Timur , yaitu Sumber Daya Kesehatan (SDK) yang dibagi lagi menjadi tiga subseksi, yaitu koordinator Farmasi, Makanan, dan Minuman (Farmakmin), koordinator Tenaga Kesehatan (Nakes), dan koordinator Standarisasi Mutu Kesehatan (Mutu). Berikut ini merupakan pembahasan mengenai hasil pelaksanaan tugas dari seksi Sumber Daya Kesehatan. 4.1 Bagian Farmasi, Makanan, dan Minuman 4.1.1 Perizinan Sarana Kesehatan Farmasi, Makanan, dan Minuman Ruang lingkup perizinan sarana kesehatan farmasi, makanan, dan minuman di wilayah DKI Jakarta yang proses perizinannya telah didelegasikan ke Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi adalah (Gubernur Provinsi DKI Jakarta, 2009) : 48



49 a.

Apotek (apotek kerja sama, apotek profesi, apotek rakyat dari toko obat dan depo obat/ farmasi).

b.

Toko Obat.

c.

Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

d.

Cabang Penyalur Alat Kesehatan (CPAK).

e.

Sertifikasi kelayakan olahan/produksi makanan minuman rumah tangga/ Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 1332 Tahun 2002

dan

Keputusan kepala Dinkes Propinsi DKI Jakrta No 7687 2002 ; Permenkes 1332 2002, perizinan sarana apotek telah didelegasikan proses perizinannya ke sudinkes kota/kabupaten, sehingga Sudinkes memiliki tugas mengatur dan mengawasi keberadaan sarana, fasilitas, pelayanan dan jumlah tenaga kerja apotek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 1332 Tahun 2002, Sudinkes kota wajib melaporkan pemberian, pembekuan, pencairan dan pencabutan izin sekali setahun kepada Menteri kesehatan, sehingga setiap tahun dilakukan pemutakhiran data sarana apotek, baik apotek maupun apotek rakyat. Sarana farmasi makanan dan minuman yang melakukan perizinan di bawah Binwasdal seksi Sumber Daya Kesehatan Koordinator Farmasi Makanan Minuman Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur dari data terakhir pada periode Januari – Juli 2013 terdapat 46 apotek (42 melakukan perizinan pendirian apotek baru, 4 melakukan perizinan pergantian APA), 4 apotek rakyat (1 melakukan perizinan pendirian apotek baru, 3 melakukan perizinan pergantian APA), 8 toko obat (6 melakukan perizinan pendirian toko obat baru, 2 melakukan perizinan perpanjangan), 20 PIRT dan 1 UMOT. Perizinan yang diterbitkan oleh koordinator Farmasi Makanan dan Minuman di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur dari bulan Januari – Juli 2013 berjumlah 79 perizinan. Seluruhnya memenuhi sasaran mutu pelayanan, yaitu ≤ 12 hari kerja terhitung setelah semua berkas yang diperlukan dilengkapi oleh pemohon. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.1. dan Tabel 4.2.



50 Tabel 4.1. Jumlah sarana farmasi, makanan, dan minuman yang melakukan perizinan di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur pada periode Januari-Juli 2013. Bulan

Apotek

SaranaFarmakmin Apotek TokoObat UMOT Rakyat

PIRT

Total

Januari

3

1

1

-

2

7

Februari

4

-

1

1

4

10

Maret

5

2

5

-

-

12

April

3

-

-

-

4

7

Mei

6

1

1

-

3

11

Juni

8

-

-

-

5

13

Juli

17

-

-

-

2

19

46

4

8

1

20

79

Total

Tabel 4.2. Perizinan sarana farmasi makanan dan minuman yang dilakukan oleh Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur pada periode Januari-Juli 2013 (dengan Standar maksimal 12 hari kerja) ≤ 12 hari kerja

>12 hari kerja

Rata-rata lama perizinan (hari)

Sarana

Izin yang diterbitkan

Jumlah

Persentase

Jumlah

Persentase

Apotek

46

46

100%

0

0%

6

Apotek rakyat

4

4

100%

0

0%

4

Toko Obat

8

8

100%

0

0%

5

UMOT

1

1

100%

0

0%

8

PIRT

20

20

100%

0

0%

6

Total

79

79

100%

0

0%

6

4.1.2 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) Kegiatan Binwasdal yang dilakukan oleh seksi Sumber Daya Kesehatan Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur selama periode Januari-Juli 2013 pada sarana instalasi farmasi rumah sakit dan apotek sebanyak 32 kegiatan, masing-masing 22 kegiatan pada sarana instalasi farmasi rumah sakit dan 10 kegiatan pada apotek. Formulir pembinaan, pengawasan dan pengendalian (Binwasdal) sarana farmasi, makanan dan minuman (Farmakmin) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur Universitas Indonesia


51 dapat dilihat pada Lampiran 5. Hasil binwasdal yang dilakukan oleh Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman menunjukkan bahwa semua sarana kesehatan yang dikunjungi memiliki kekurangan sehingga perlu dilakukan pembinaan. Kekurangan yang sering terdapat dilapangan adalah sarana tersebut belum menjalankan Pemberian Informasi Obat (PIO) kepada pasien atau tenaga kesehatan lainnya, kartu stok obat belum mencantumkan atau mengisi kolom Expired Date (ED) dan No batch, serta belum menjalankan konseling pasien atau konseling sudah dilakukan namun belum terdokumentasi. 4.1.3 Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) Prosedur pelaporan dari Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dimulai dari LPLPO puskesmas kelurahan yang dilaporkan ke puskesmas kecamatan. LPLPO tersebut kemudian di kompilasi dengan LPLPO lain untuk kemudian dilaporkan ke Suku Dinas Kesehatan Kota dalam bentuk softcopy menggunakan program Microsoft Excel dengan format terbaru yang telah ditentukan oleh Kementrian Kesehatan, berisi 144 jenis obat tersusun secara alfabetis, format tersebut kemudian dikirim melalui surat elektronik. LPLPO dari puskesmas kecamatan ini dilaporkan tiap bulan ke Suku Dinas Kesehatan. Suku Dinas Kesehatan menerima pemakaian obat di puskesmas tiap bulannya sebagai bentuk pengawasan terhadap pemakaian obat di Puskesmas. Kemudian Suku Dinas Kesehatan Kotamadya/ Kabupaten akan merekapitulasi LPLPO puskesmas kecamatan per tiga bulan untuk kemudian dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian setiap enam bulan sekali data rekapitulasi tingkat provinsi dikirim ke pusat yaitu Direktorat Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Terdapat beberapa kendala pada saat merekapitulasi LPLPO, salah satunya adalah terjadi keterlambatan pengiriman LPLPO dari puskesmas kecamatan ke Suku Dinas Kesehatan. Hal ini kemungkinan terjadi karena kurangnya tenaga kefarmasian di Puskesmas. Kendala lainnya dimana masih terdapat puskesmas kecamatan yang menggunakan format LPLPO lama dimana setiap puskesmas memiliki jenis obat yang berbeda-beda pada formulir LPLPO sesuai dengan obat yang dikelola. Perlu diketahui bahwa pelaporan LPLPO sebelumnya dilakukan secara manual dalam bentuk hardcopy dengan format yang berbeda-beda tiap Universitas Indonesia


52 puskesmas, sehingga mempersulit proses rekapitulasi LPLPO di Suku Dinas Kesehatan oleh petugas karena harus disesuaikan terlebih dahulu. Jumlah Puskesmas Kecamatan wilayah Jakarta Timur sebanyak 10 Puskesmas. Dari 10 puskesmas kecamatan tersebut hanya empat Puskesmas Kecamatan yang telah menyerahkan LPLPO pada periode April-Juli 2013, antara lain : PKC Pasar Rebo, PKC Makasar, PKC Duren Sawit dan PKC Matraman. Dua Puskesmas Kecamatan yaitu

PKC jatinegara dan PKC Cipayung hanya

menyerahkan LPLPO dari periode bulan April-Juni 2013 serta satu Puskesmas Kecamatan yaitu Puskesmas Kramat jati menyerahkan LPLPO bulan April dan Mei 2013. Tiga Puskesmas Kecamatan lainnya (PKC Ciracas, PKC Cakung dan PKC Pulo gadung) belum menyerahkan data LPLPO dari bulan April-Juli 2013 ke Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Tabel 4.3. Daftar hasil rekapitulasi pemakaian dua puluh obat terbanyak di empat Puskesmas Kecamatan (Makasar, Pasar rebo, Duren sawit dan Matraman) periode April-Juli 2013. No

Nama Obat

Satuan

Total

Rata-rata/bulan

1 2

Paracetamol 500 mg Kloraniramina mealeat 4 mg

Tablet tablet

746401 717320

248800 239107

3

Amoksisilin 500 mg

kaplet

616121

205374

4

Vitamin B Kompleks

Tablet

416656

138885

5

Gliseril Gualakolat 100 mg

Tablet

319550

106517

6

Vitamin C 50 mg

Tablet

312421

104140

7

Kalsium Laktat (Kalk) 500 mg

Tablet

279635

93212

8

Antasida DOEN I

Tablet

273214

91071

9

Vitamin B6 10 mg

Tablet

263226

87742

10

Vitamin B1 50 mg

Tablet

256557

85519

11

Deksametason 0,5 mg

Tablet

237246

79082

12

Prednison 5 mg

Tablet

175608

58536

13

Metampiron 500 mg

Tablet

161726

53909

14

Kaptopril 25 mg

Tablet

109601

36534

15

Amoksisilin 250 mg

kapsul

106739

35580

16

Kotrimosazol DOEN I (dewasa)

Tablet

93812

31271

17

Dekstrometorfan 15 mg (HBr)

Tablet

92410

30803

18

Ibuprofen 200 mg

Tablet

86600

28867

19

Efedrin 25 mg (HCL)

Tablet

62374

20791

20

Kaptopril 12,5 mg

Tablet

46949

15650



53 Tabel 4.4. Daftar hasil rekapitulasi obat terbanyak yang digunakan pada masingmasing 4 Puskesmas Kecamatan pada periode April-Juli 2013. No

Kecamatan

Nama obat

Satuan

Jumlah Obat

1

Pasar rebo

Kloraniramina mealeat 4 mg

Tablet

138550

2

Makasar

Kloraniramina mealeat 4 mg

Tablet

168140

3

Duren sawit

Parasetamol 500 mg

Tablet

312630

4

Matraman

Amoksisilin 500 mg

Kaplet

184896

4.2 Bagian Tenaga Kesehatan Seksi tenaga kesehatan merupakan satuan kerja bidang SDK dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga kesehatan. Seksi tenaga kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab jawab kepada Kepala Bidang SDK. Tugas Seksi ini antara lain (Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.150, 2009) : a. Memberikan rekomendasi/perizinan praktek tenaga kesehatan. b. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis tenaga kesehatan. c. Menyusun peta kebutuhan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan berdasarkan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan. d. Melaksanakan monitoring dan pemetaan sumber daya kesehatan. e. Melaksanakan pemberian perizinan tenaga kesehatan. Berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 Pasal 23 yang menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memilki izin dari pemerintah. Terdapat dua jenis izin yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan, yaitu izin kewenangan dan izin kerja atau praktek. Beberapa izin kerja yang menjadi wewenang sudinkes, yaitu Surat Izin Kerja Asisten Apoteker (SIKAA), Surat/Sertifikat Penanggungjawab Industri Rumah Tangga Pangan (SPIRTP), dan Surat Izin Praktek Tenaga Medis (SIPTM), seperti Surat Izin Praktek Dokter Umum, Surat Izin Praktek Dokter Gigi, Surat Izin Praktek Bidan, Surat Izin Praktek Perawat, dan Surat Izin Praktek Refraksi Optisian. Analisis distribusi dan pemetaan tenaga kesehatan pada Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dilakukan untuk melihat ketersediaan tenaga kesehatan di puskemas. Analisis ketersediaan Universitas Indonesia


54 tenaga kesehatan di Puskesmas dilakukan berdasarkan jumlah standar tenaga kesehatan yang harus tersedia di Puskesmas tingkat Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.4 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. Distribusi dan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia merupakan data kepegawaian yang didapatkan dari sepuluh Tata Usaha (TU) Puskesmas Kecamatan di Jakarta Timur. Tenaga kesehatan yang dianalisis adalah Tenaga Medis (Dokter dan Dokter gigi), Tenaga Keperawatan (Perawat, Perawat gigi, dan Bidan), Tenaga kefarmasian (Apoteker dan Asisten Apoteker), dan Tenaga Penunjang Medis (Kesehatan Masyarakat, Sanitarian, Gizi, Analis Kesehatan, dan lain-lain). Jumlah dokter di setiap kecamatan tidak semuanya memenuhi standar, Ada beberapa kecamatan seperti Pasar Rebo, Pulo Gadung, Cakung dan Makasar yang jumlahnya dibawah standar. Kecamatan Makasar memiliki jumlah dokter yang paling sedikit dibandingkan dengan 9 kecamatan lainnya. Untuk dokter gigi, perawat gigi, bidan dan apoteker, jumlah di setiap kecamatan sudah memenuhi standar. Untuk perawat hanya kecamatan Duren Sawit, Pulo Gadung, Matraman dan Makasar yang belum memenuhi standar. Kecamatan Pasar Rebo dan Pulo Gadung masih kekurangan tenaga asisten apoteker, apalagi di Pulo Gadung yang belum mempunyai asisten apoteker. Hampir disetiap kecamatan belum memiliki tenaga radiographer, hanya kecamatan Ciracas dan Cakung yang masing-masing memiliki satu orang radiographer. Kecamatan yang mempunyai jumlah tenaga kesehatan paling sedikit adalah kecamatan Makasar yaitu 82 orang, sedangkan yang terbanyak adalah kecamatan Cipayung. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada Tabel 4.5.



55 Tabel 4.5. Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas di sepuluh Kecamatan wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur berdasarkan Hasil Rekapitulasi.

Duren Sawit

Pasar Rebo

Pulo Gadung

Jatinegara

Kramat Jati

Matraman

Cakung

Makasar

Kecamatan

17

13

14

20

19

26

14

8

22

8

12

19

16

10

13

9

31

31

24

35

54

27

33

26

7

4

5

9

4

4

7

5

4

32

32

22

18

23

22

26

31

29

21

1

3

2

1

5

1

3

7

2

2

2

5

7

7

1

-

3

3

2

10

5

Kesmas

2

4

4

3

2

2

2

2

1

1

2

Sanitarian

2

1

3

4

-

1

1

3

2

1

1

Gizi

2

2

7

5

1

2

2

-

2

3

1

Analis Laboratorium

1

4

5

1

3

4

1

2

3

2

3

Radiografer

1

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

Jumlah

83

134

131

118

83

96

110

132

118

114

82

Ciracas

23

19

14

9

40

34

2

8

Bidan

18

Apoteker

1

Asisten Apoteker

Standar

Cipayung

Tenaga Kesehatan

16

Dokter Gigi

4

Perawat

32

Perawat Gigi

Dokter

4.3 Bagian Standarisasi Mutu kesehatan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur melaksanakan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan ISO 9001:2008. Sistem ini telah dan terus menerus dijalankan di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur untuk menjamin kualitas pelayanan publik dalam bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Sudinkes Jaktim. Pemeliharaan implementasi sistem manajemen mutu ini dilakukan lewat pelaksanaan audit internal dan surveilans, survei kepuasan pelanggan dan tinjauan manajemen, serta berbagai pelatihan seperti pelatihan lead auditor dan pelatihan manajemen kepuasan pelanggan. Salah satu tugas bagian Standarisasi Mutu Kesehatan adalah evaluasi tingkat kepatuhan petugas kesehatan terhadap standar pelayanan untuk menjamin kualitas pelayanan publik dalam bidang kesehatan dengan cara mengevaluasi pelayanan perizinan yang dilakukan di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur berdasarkan standar 12 hari kerja untuk perizinan tenaga kesehatan dan sarana kesehatan kecuali untuk sarana kesehatan lingkungan 25 hari kerja. Waktu Universitas Indonesia


56 tersebut terhitung dari lengkapnya berkas yang diperlukan sampai keluarnya surat izin. Dengan adanya alur perizinan ini dapat memberikan informasi tambahan mengenai tata cara perizinan tenaga dan sarana kesehatan dan jika pelayanan alur perizinan lebih dari 12 hari dan 25 hari dapat diketahui penyebab dari keterlambatan tersebut dengan melihat pada alur perizinan. Kegiatan

pelayanan

perizinan

dan

non

perizinan

ini,

proses

pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu pintu, yaitu di kantor Walikota. Kegiatan ini berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 74 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Kota Administrasi yang berlaku sejak 9 Agustus 2011. PTSP ini merupakan sistem dimana seluruh berkas permohonan perizinan masuk melalui customer service yang berada di Walikota, kemudian diteruskan ke seksi atau bagian yang bersangkutan. Sistem PTSP ini menjadikan seluruh proses perizinan terpusat di satu tempat dan diharapkan dapat mengurangi lamanya proses perizinan. Dengan perubahan sistem perizinan ini maka alur perizinan dan sertifikasi mengalami perubahan juga yang sebelumnya mengacu pada sistem satu atap menjadi satu pintu. Dengan perubahan ini, maka instruksi kerja dan prosedur mutu perlu mengalami perubahan atau dilakukan revisi. Revisi instruksi kerja perizinan dilakukan terhadap referensi yang digunakan dengan membandingkan peraturan yang sudah ada dan menambahkan peraturan baru yang belum ada ke dalam instruksi kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada instruksi kerja juga ditambahkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan perizinan baik untuk tenaga kesehatan maupun sarana kesehatan. Revisi quality procedure pelayanan perizinan dan sertifikasi dilakukan terhadap referensi yang digunakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dengan cara menambahkan peraturan baru yang belum tercantum serta mengganti peraturan yang lama dengan peraturan baru ke dalam quality procedure tersebut. Peraturan-peraturan baru tersebut melengkapi peraturan lama yang telah ada pada referensi sebelumnya. Selain itu, revisi juga dilakukan terhadap definisi, rincian prosedur, dan alur pelayanan perizinan yang mengacu pada manual prosedur. Universitas Indonesia


57 Pembuatan bagan alur perizinan menggunakan program Microsoft Office Visio 2007 berdasarkan proses dari tiap tahap dan bentuk diagram yang ada di program tersebut. Proses revisi Instruksi Kerja dan Quality Procedure melibatkan koordinator terkait hingga diperoleh persetujuan dari koordinator tersebut atas revisi yang dilakukan.



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan a. Tugas dan fungsi pokok Suku Dinas Kesehatan adalah melaksanakan pelayanan perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian (binwasdal) terhadap sarana kesehatan dan tenaga kesehatan serta melaksanakan perencanaan, pengendalian dan penilaian program kesehatan masyarakat yang meliputi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, penyehatan lingkungan dan kesehatan kerja, kesehatan jiwa masyarakat, serta gizi dan pembinaan peran serta masyarakat di kota administrasi yang bersangkutan. b. Seksi Sumber Daya Kesehatan memiliki tugas pokok dan fungsi dalam memberikan layanan pengelolaan sumber daya kesehatan meliputi perizinan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap sarana apotek, pedagang eceran obat, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) serta perizinan tenaga kesehatan meliputi apoteker, asisten apoteker, dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, perawat, bidan, fisioterapi, terapis wicara, refraksionis optisien dan radiografer. c. Pelayanan perizinan telah berjalan sesuai sasaran mutu dan kegiatan pembinaan, pengawasan serta pengendalian oleh seksi Sumber Daya Kesehatan juga telah berjalan dengan baik. 5.2 Saran a. Penyerahan LPLPO oleh setiap puskesmas ke suku dinas kesehatan harus lebih tepat waktu lagi agar dapat dianalisis pemakaian obat yang digunakan pada setiap kecamatan. b. Perlu diusulkan penambahan tenaga kesehatan, agar jumlah tenaga kesehatan dapat merata disetiap kecamatan yang ada di wilayah Jakarta Timur.

58



DAFTAR ACUAN

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. (2002). Pedoman Perizinan Sarana Farmasi Makanan dan Minuman Provinsi DKI Jakarta. Jakarta : Suku Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta..(2009). Pedoman Perizinan Sarana Farmasi Makanan dan Minuman Provinsi DKI Jakarta. Jakarta: Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2009). Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Suku Dinas Kesehatan. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2011). Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (1990). Peraturan Menteri Kesehatan No.246/Menkes/PER/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (1991). Peraturan Menteri Kesehatan RI No.142/MenKes/PER/III/1991 tentang Penyalur Alat Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (1999). Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2000). Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah OtonomPresiden RI. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2001). Peraturan Menteri Kesehatan No.1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2001). Peraturan Menteri Kesehatan No.1392/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2002) Peraturan Menteri Kesehatan No.544/Menkes/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 58 Universitas Indonesia


59

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2002). Peraturan Menteri Kesehatan No.1332/MenKes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2003). Keputusan Menteri Kesehatan No.1202/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2004). Peraturan Menteri Kesehatan No.867/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Registrasi dan Praktik Terapis Wicara. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2006). Peraturan Menteri Kesehatan No.357/Menkes/Per/2006 tentang Registrasi dan Izin Radiografer. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Kesehatan No284/MenKes/PER/III/2007 tentang Apotek Rakyat. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2009). Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2009). Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). Keputusan Menteri Kesehatan No.889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Kesehatan No.2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). Keputusan Menteri Kesehatan H.K. 02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011).Keputusan Menteri Kesehatan H.K. 02.02/Menkes/149/ I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Universitas Indonesia


60

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Kesehatan No.006/Menkes/Per/X/2012 tentang Industri dan Usaha ObatTradisional. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2009). Peraturan Daerah DKI Jakarta No.4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Presiden RI. (2009a). PeraturanPresiden RI No 47 Tahun 2009 Nomor 144 TentangPembentukan Dan OrganisasiKementerian Negara. Jakarta. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. (2009). Dokumen Sistem Manajemen Mutu Sudinkes Kodya Jakarta Timur Tahun 2009;Deskripsi Kerja Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Jakarta: Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur.



LAMPIRAN


62

Lampiran 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan



63

Lampiran 2. Bagan Struktur Organisasi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur



64

Lampiran 3. Cek List Binwasdal ke Rumah Sakit



65

Lampiran 4. Formulir Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) Sarana Farmasi, Makanan dan Minuman (Farmakmin) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur



66

Lampiran 5. Persyaratan/Lembar Evaluasi Administrasi Izin Apotek yang Bekerjasama dengan Pihak Lain



67

Lampiran 6. Persyaratam Izin Apotek yang Berasal dari Toko Obat/Apotek Sederhana



68

Lampiran 7. Ceklis Persyaratan UMOT



69

Lampiran 8. Form Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga



70

Lampiran 9. Persyaratan Sub Penyalur Alat Kesehatan



71

Lampiran 10. Check List Penyalur Alat Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur




TUGAS KHUSUS PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR JL. MATRAMAN RAYA NO. 218 PERIODE 19-30 AGUSTUS 2013

EVALUASI PELAYANAN PERIZINAN SARANA FARMASI, MAKANAN, DAN MINUMAN SERTA KEGIATAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN (BINWASDAL) DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE JANUARI-JULI 2013

ANNA INDAH SOFIYANI, S.Farm. 1206329373

ANGKATAN LXXVII

FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JANUARI 2014



EVALUASI PELAYANAN PERIZINAN SARANA FARMASI, MAKANAN, DAN MINUMAN SERTA KEGIATAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN (BINWASDAL) DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE JANUARI-JULI 2013

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Apoteker

ANNA INDAH SOFIYANI, S.Farm. 1206329373

ANGKATAN LXXVII

FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JANUARI 2014 ii



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................................... DAFTAR ISI .................................................................................................. DAFTAR TABEL ......................................................................................... DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................

Halaman ii iii iv v

BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................. 1.1 Latar Belakang........................................................................... 1.2 Tujuan .......................................................................................

1 1 3

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................... 2.1 Seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK) ...................................... 2.2 Prosedur Perizinan Sarana Farmasi, Makanan, dan Minuman .. 2.3 Sistem Manajemen Mutu Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur ....................................................... 2.4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian (Binwasdal) ........

4 4 5

BAB 3 METODOLOGI PENGKAJIAN...................................................... 3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Tugas Khusus ........................ 3.2 Prosedur Pelaksanaan Evaluasi Waktu Perizinan Sarana Farmasi, Makanan dan Minuman .............................................. 3.3 Prosedur Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Binwasdal ................

9 9

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN ......................................................... 4.1 Evaluasi Waktu perizinan Sarana Farmasi, Makanan, dan Minuman.................................................................................... 4.2 Evaluasi Kegiatan Binwasdal ....................................................

11

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .......................................................... 5.1 Kesimpulan ............................................................................... 5.2 Saran .........................................................................................

17 17 17

DAFTAR ACUAN .........................................................................................

18

LAMPIRAN…................................................................................................

19

iii


7 8

9 10

11 14


DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.

Tabel 4.2.

Tabel 4.3.

Jumlah sarana Farmasi, makanan, dan minuman yang melakukan perizinan di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur pada periode Januari-Juli 2013…………………………………

12

Perizinan sarana farmasi makanan dan minuman yang dilakukan oleh Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur pada periode Januari-Juli 2013 (dengan Standar maksimal 12 hari kerja)………………..

12

Kasus yang sering terjadi di lapangan saat Binwasdal periode Januari-Juli 2013…………………………………....................

15

iv



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Alur pelayanan perizinan sarana farmasi makanan dan minuman suku dinas kesehatan kota administrasi Jakarta Timur ..................

19

Lampiran 2. Waktu pelayanan perizinan sarana farmasi, makanan, dan minuman periode Januari-Juli 2013........................................

20

Lampiran 3. Data sarana farmasi, makanan, dan minuman yang keluar izin periode Januari-Juli 2013……………………………………….

26

Lampiran 4. Formulir pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Binwasdal) sarana farmasi, makanan, dan minuman (farmakmin) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur .................................

v


33


BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik maka perlu dibangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik. Salah satu aparatur negara yang memberikan pelayanan publik di bidang kesehatan adalah Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 150 Tahun 2009, Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan pada Kota Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Salah satu tugas dan tanggung jawab Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi adalah memberikan perizinan tenaga dan sarana farmasi, makanan, dan minuman yang dikoordinasi oleh Seksi Sumber Daya Kesehatan. Standar manajemen mutu yang berlaku secara internasional saat ini adalah sistem manajemen mutu ISO yang dikelola oleh lembaga International Standard Organization (ISO). Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur telah mengimplementasikan standar ini yang telah diuji dan diverifikasi oleh badan sertifikasi independen, dan memperoleh sertifikasi ISO 9001;2008 (Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, 2013) Implementasi dari manajemen mutu untuk menilai kualitas kerja dapat dilakukan dengan menilai pencapaian sasaran mutu secara berkala. Salah satu sasaran 1 Laporan praktek..., Anna Indah, FFar UI, 2014


2

mutu dari , Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur adalah waktu pelayanan perizinan sarana farmasi, makanan, dan minuman maksimal 12 hari kerja (Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, 2013). Oleh karena itu perlu dilakukan penilaian terhadap waktu pelayanan perizinan sarana farmasi, makanan, dan minuman yang telah dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur. Tugas Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur tidak hanya memberikan perizinan sarana kesehatan, namun juga melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sarana farmasi, makanan, dan minuman. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap sarana farmasi, makanan, dam minuman yang diselenggarakan pemerintah merupakan salah satu bentuk kegiatan yang diarahkan untuk menjamin tersedianya kebutuhan sediaan perbekalan farmasi dan alat kesehatan yang bermutu, yang dapat menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat dalam menggunakan perbekalan farmasi makanan, dan minuman tersebut. Kegiatan Binwasdal dilakukan untuk mengawasi sarana pelayanan farmasi dalam menyelenggarakan kegiatannya yang dilakukan dengan memantau langsung keadaan sarana pelayanan farmasi tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pembinaan atas kekurangan yang ada untuk mengendalikan situasi pada sarana pelayanan farmasi tersebut. Oleh karena itu kegiatan Binwasdal untuk sarana farmasi, makanan, dan minuman sangat diperlukan. Tugas khusus ini akan membahas mengenai evaluasi dari waktu perizinan sarana farmasi, makanan, dan minuman yang meliputi apotek, apotek rakyat, toko obat, CPAK, PIRT pada periode Januari-Juli 2013 serta kegiatan Binwasdal pada periode Januari-Juli 2013 yang telah dilakukan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur. Tugas khusus ini diharapkan dapat membantu dalam melakukan penilaian kinerja dari pelayanan publik yang diberikan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur.


3

1.2.

Tujuan

a. Menilai pencapaian sasaran mutu waktu perizinan sarana farmasi, makanan, dan minuman, yaitu ≤ 12 hari kerja, meliputi apotek, apotek rakyat, toko obat, CPAK, PIRT pada periode Januari-Juli 2013. b. Menganalisa kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur periode Januari-Juli 2013 dalam rangka melakukan pengawasan mutu pelayanan sarana farmasi, makanan, dan minuman.


BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1.

Seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK) Seksi Sumber Daya Kesehatan merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas

Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya kesehatan. Seksi ini membawahi tiga bagian, yaitu: a. Koordinator Farmasi, Makanan, dan Minuman. b. Koordinator Tenaga Kesehatan. c. Koordinator Standardisasi Mutu Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta, Pasal 39 tentang tugas pokok dan fungsi Koordinator Farmakmin adalah : a.

Melaksanakan pemberian perizinan sarana farmakmin.

b.

Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian (Binwasdal) pelayanan sarana kesehatan kefarmasian meliputi usaha mikro obat tradisional, sub penyalur alat kesehatan, apotek,toko obat, depo obat, dan industri makanan dan minuman rumah tangga.

c.

Melaksanakan kegiatan pemantauan dan monitoring harga obat generik dan persediaan cadangan obat esensial.

d.

Melaksanakan pengelolaan persediaan obat dan perbekalan kesehatan pada lingkup kota administrasi. Ruang lingkup perizinan sarana farmasi makanan dan minuman di wilayah

DKI Jakarta yang proses perizinannya telah didelegasikan ke Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi adalah: a. Apotek (apotek kerjasama, apotek profesi, apotek rakyat dari toko obat dan depo obat / farmasi). b. Toko Obat. c. Cabang Penyalur Alat Kesehatan (CPAK). d. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

4 Laporan praktek..., Anna Indah, FFar UI, 2014

Unviversitas Indonesia

5

e. Sertifikasi kelayakan olahan/produksi makanan minuman rumah tangga/ Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). 2.2.

Prosedur Perizinan Sarana Farmasi, Makanan, dan Minuman Prosedur perizinan sarana kesehatan farmasi makanan, dan minuman di DKI

Jakarta yang dilaksanakan oleh suku dinas setiap wilayah adalah sebagai berikut (Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, 2013) (Lampiran 1) : a.

Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur tiga rangkap dan satu diatas materai Rp 6.000,00.

b.

Surat permohonan dilampirkan dengan persyaratan yang telah ditentukan tersebut dan tidak ditambahi dengan persyaratan lainnya sesuai tahapan izin dan jenis sarana kesehatan.

c.

Berkas permohonan yang sudah lengkap, diserahkan ke bagian customer service kantor walikota Jakarta Timur (hanya permohonan yang sudah lengkap yang dapat diterima).

d.

Bagian customer service kantor walikota Jakarta Timur Suku Dinas Kesehatan menerima berkas permohonan yang sudah lengkap dan memberikan tanda terima berkas dan mencatat pada buku agenda surat masuk.

e.

Berkas tersebut kemudian diteruskan kepada bagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan untuk diteruskan kepada Seksi Sumber Daya Kesehatan bagian Koordinator Farmasi, Makanan, dan Minuman.

f.

Koordinator Farmasi, Makanan, dan Minuman memeriksa kelengkapan berkas persyaratan kemudian diteruskan kepada Kepala seksi Sumber Daya Kesehatan.

g.

Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan menerima berkas tersebut dan mendisposisikan staf Koordinator Farmakmin untuk diproses.

h.

Staf meneliti dan menelaah terhadap persyaratan perizinan tersebut dan bila telah memenuhi persyartan segera membuat resume atau hasil telaah kepada Kepala seksi Sumber Daya Kesehatan untuk dapat dijadwalkan rencana Pemeriksaan lapangan, dan bila belum memenuhi persyaratan admnistrasi,


6

maka staf membuat surat kekurangan data dan dikembalikan kepada customer service agar dapat dilengkapi oleh pemilik atau Pemohon izin tersebut. i.

Bila semua persyaratan telah dilengkapi, Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan atau Koordinator Farmasi, Makanan, dan Minuman menjadwalkan pemeriksaan atas persetujuan permohonan untuk melakukan pemeriksaan dan membuat usulan surat tugas tim untuk pemeriksaan lapangan (terhadap perizinan yang semestinya dilakukan pemeriksaan lapangan) kepada Kepala Suku dinas Kesehatan Jakarta Timur.

j.

Atas dasar usulan Kepala Seksi (Kasie) Sumber Daya Kesehatan, Kepala Suku Dinas Kesehatan menandatangani surat tugas tersebut (bila tidak ada perubahan) dan atas dasar surat tugas ini dilakukan peninjauan lapangan.

k.

Tim pemeriksa terdiri dari tiga orang. Pemeriksaan ke lokasi sarana kesehatan dengan menggunakan formulir pemeriksaan rangkap dua dan dibuat berita acara pemeriksaan lapangan dan hasil analisanya yang dilaporkan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan.

l.

Bila Kepala Suku dinas Kesehatan telah meneliti hasil laporan dan telah memenuhi persyartan yang berlaku, maka berkas tersebut diserahkan kembali kepada Kasie Sumber Daya Kesehatan untuk dibuatkan Surat Keputusan tentang Izin Sarana Kesehatan Farmasi, Makanan, dan Minuman yang dimohon.

m.

Bila hasil pemeriksaan lapangan belum memenuhi persyaratan maka diinformasikan kepada pemohon agar segera melengkapi data atau persyaratan fisik yang dimaksud.

n.

Setelah izin atau Sertifikasi selesai ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan, selanjutnya berkas diserahkan ke costumer service kantor walikota untuk kemudian diberikan kepada pemohon.

o.

Khusus untuk makanan dan minuman olahan atau industri rumah tangga, pemilik atau penanggung jawab makanan minuman olahan rumah tangga diwajibkan mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh Suku dinas Kesehatan


7

sebelum dilakukan pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan lapangan dilakukan pada saat produksi. p.

Dalam waktu 12 hari kerja yang terhitung sejak berkas permohonan lengkap, suku dinas kesehatan harus sdah menerbitkan atau mengeluarkan izin sarana kesehatan farmasi makanan minumam tersebut.

2.2. Sistem Manajemen Mutu Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur Sistem manajemen mutu Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur adalah sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur untuk diimplementasikan secara umum mengacu pada persyaratan ISO 9001:2008. Kebijakan mutu yang diambil oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu berkomitmen untuk (Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, 2009) : a.

Berorientasi pada kepuasan pelanggan (interested parties/stake holder).

b.

Melakukan

perbaikan

dan

atau

peningkatan

terus-menerus

dan

berkesinambungan (continual and sustainable improvement). c.

Mematuhi perundang-undangan yang berlaku.

d.

Memberikan jasa pelayanan dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Binwasdal) bidang kesehatan yang profesional dan responsif. Sasaran mutu yang ingin dicapai dalam jasa pelayanan dan kegiatan

pembinaan, pengawsan dan pengendalian (Binwasdal) yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur adalah sebagai berikut (Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, 2009): a.

Binwasdal SDM 100% terlaksana dengan baik, benar, dan tepat waktu.

b.

Binwasdal Program 100% terlaksana dengan baik, benar, dan tepat waktu.

c.

Pelayanan perizinan tenaga kesehatan dan sarana kesehatan 12 hari kerja, kecuali sarana kesehatan lingkungan 25 hari kerja.

d.

Keluhan pelanggan 100% ditindaklanjuti.


8

e.

Kepuasan pelanggan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) minimal 2,51 atau dalam kategori baik.

2.3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) Pembinaan

adalah

kegiatan

untuk

menyiapkan,

mengembangkan

pengetahuan, sikap, dan keterampilan petugas agar mempunyai kompetensi untuk memenuhi persyaratan. Jenis pembinaan yang dilakukan adalah sosialisasi, bimbingan tehnis, pertemuan berkala/ pertemuan koordinasi/ forum komunikasi, pendidikan dan pelatihan, ceramah ilmiah, konsultasi, studi banding, seminar, dan penyuluhan (Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, 2009). Pengawasan adalah teknik pemantauan yang tujuannya adalah melhat adanya kesesuaian antara pelasanaan suatu kegiatan/program dengan standar/prosedur atau peraturan yang berlaku.bentuk kegiatan pengawasan meliputi supervisi, audit mutu, dan monitoring dan evaluasi program. Pengawasan dapat dilakukan dengan cara checklist sesuai dengan kebutuhan dan metoda yang digunakan dapat berupa tanya jawab, pemeriksaan dokumentasi dan observasi lapangan (Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, 2009). Pengendalian adalah kegiatan yang terkoordinasi untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan agar memenuhi standar maupun persyaratan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi pengulangan adanya pelayanan yang tidak sesuai. Rincian kegiatan pengendalian adalah mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian kegiatan berdasarkan hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan, pencapaian sasaran mutu, penerapan peraturan dan persyaratan yang berlaku, dan adanya keluhan pelanggan/masyarakat. Selanjutnya dilakukan analisa data untuk mengetahui faktor penyebab, ditetapkan rencana tindak lanjut, dan dilakukan pemantauan proses perbaikan terhadap pelayanan yang tidak sesuai (Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, 2009).


BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Tugas Khusus Tugas khusus dibuat selama PKPA di Suku Dinas Kesehatan Kota

Administrasi Jakarta Timur Seksi Sumber Daya Kesehatan periode 19-30 Agustus 2013. 3.2. Prosedur Pelaksanaan Evaluasi Waktu Perizinan Sarana Farmasi, Makanan, dan Minuman 3.2.1.

Pengumpulan Data Data yang diambil merupakan data sekunder yang diambil dari buku kendali

dan laporan perizinan sarana pelayanan farmasi, makanan, dan minuman (Farmakmin) di wilayah Jakarta Timur periode Januari-Juli 2013 serta berkas dan laporan perizinan sarana farmakmin periode Januari-Juli 2013. Sarana pelayanan farmasi, makanan, dan minuman tersebut adalah apotek, apotek rakyat, toko obat, cabang penyalur alat kesehatan (CPAK), usaha mikro obat tradisional (UMOT), dan pangan industri rumah tangga (P-IRT). 3.2.2. Pengolahan Data Data sekunder kemudian direkapitulasi dalam bentuk tabel yang berisi nama apotek; tanggal berkas masuk costumer servise kantor walikota dan suku dinas kesehatan; tanggal surat izin dicetak; lama perizinan sesuai dengan hari kerja; kriteria memenuhi atau tidak memenuhi sesuai dengan standar pelayanan maksimal 12 hari kerja; dan penyebab perpanjangan waktu perizinan; dan ditentukan lama waktu perizinan sarana farmakmin yang diajukan pemohon. Hari kerja yang dimaksud adalah hari Senin sampai Jumat pada tiap minggu, dikurangi dengan hari-hari libur nasional. Selain itu, dari data sekunder dibuat rekapitulasi data apotek, apotek rakyat, toko obat, UMOT, dan P-IRT terkait alamat, pemilik sarana, APA (untuk apotek dan apotek rakyat) dan nomor izin yang dikeluarkan. 9



10

3.3.

Prosedur Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Binwasdal

3.3.1.

Pengumpulan Data Data diperoleh dari berkas inspeksi langsung anggota Suku Dinas Kesehatan

Kota Administrasi Jakarta Timur Koordinator Farmakmin mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, sebagai tindak lanjut dari pengawasan yang telah dilakukan oleh BPOM pada periode Januari-Juli 2013. 3.3.2. Pengolahan Data Data dievaluasi berdasarkan data sarana pada unit pelayanan farmasi, kegiaan administrasi, dan sumber daya manusia pada unit pelayanan kesehatan tersebut serta penyelewengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sarana tersebut.


BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.

Evaluasi Waktu Perizinan Sarana Farmasi, Makanan, dan Minuman Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Suku Dinas Kesehatan adalah

memberikan perizinan, dimana kebijakan sistem perizinan dari Kota Administrasi Jakarta Timur adalah melalui sistem satu pintu. Sistem satu pintu ini merupakan suatu sistem, dimana seluruh berkas permohonan harus masuk melalui Costumer Service yang berada di walikota, kemudian dilanjutkan ke seksi yang bersangkutan. Pemohon dapat melakukan konsultasi dengan seksi yang bersangkutan agar dapat melengkapi berkas permohonan ketika dimasukkan ke customer service, sehingga proses pembuatan izin berjalan lancar. Batas waktu 12 hari kerja dapat digunakan sebagai pedoman bagi petugas dalam menyelesaikan setiap permohonan izin. Selain itu, bagi pemohon batasan 12 hari kerja ini merupakan suatu kepastian bahwa izin dapat diperoleh dalam jangka waktu tersebut. Sarana farmasi makanan dan minuman yang melakukan perizinan di bawah Binwasdal seksi Sumber Daya Kesehatan Koordinator Farmasi Makanan Minuman Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur dari data terakhir pada periode Januari – Juli 2013 terdapat 46 apotek (42 melakukan perizinan baru, 4 melakukan perizinan pergantian APA), 4 apotek rakyat (1 melakukan perizinan baru, 3 melakukan perizinan pergantian APA), 8 toko obat (6 melakukan perizinan baru, 2 melakukan perpanjangan perizinan), 20 PIRT dan 1 UMOT. Perizinan yang diterbitkan oleh koordinator Farmasi Makanan dan Minuman di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur dari bulan Januari – Juli 2013 berjumlah 79 perizinan. Seluruhnya memenuhi sasaran mutu pelayanan, yaitu ≤ 12 hari kerja terhitung setelah semua berkas yang diperlukan dilengkapi oleh pemohon. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.1. dan Tabel 4.2.

11



12

Tabel 4.1. Jumlah sarana farmasi, makanan, dan minuman yang melakukan perizinan di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur pada periode Januari-Juli 2013 Sarana Farmakmin Bulan

Apotek

Apotek

Toko

Rakyat

Obat

UMOT

PIRT

Total

Januari

3

1

1

-

2

7

Februari

4

-

1

1

4

10

Maret

5

2

5

-

-

12

April

3

-

-

-

4

7

Mei

6

1

1

-

3

11

Juni

8

-

-

-

5

13

Juli

17

-

-

-

2

19

46

4

8

1

20

79

Total

Tabel 4.2. Perizinan sarana farmasi makanan dan minuman yang dilakukan oleh Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur pada periode Januari-Juli 2013 (dengan Standar maksimal 12 hari kerja) ≤ 12 hari kerja Sarana

>12 hari kerja

Izin yang diterbitkan

Ratarata lama

Jumlah

Persentase

Jumlah

Persentase perizinan (hari)

Apotek

46

46

100%

0

0%

6

4

4

100%

0

0%

4

8

8

100%

0

0%

5

UMOT

1

1

100%

0

0%

8

PIRT

20

20

100%

0

0%

6

Total

79

79

100%

0

0%

6

Apotek rakyat Toko Obat


13

Data-data sarana farmakmin yang melakukan perizinan di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur selama periode Januari-Juli 2013 dapat dilihat pada Lampiran 2 dan Lampiran 3. Beberapa sarana farmasi, makanan, dan minuman yang memiliki waktu cukup lama dalam melengkapi berkas permohonan perizinan adalah sebagai berikut : a.

CV. Gelatik Makmur (UMOT), waktu yang dibutuhkan dari awal berkas masuk ke seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK) sampai dengan izin keluar adalah 24 hari kerja, namun bila dihitung dari berkas dilengkapi, waktu perizinan sarana selesai dalam waktu 8 hari (12 hari kerja dihitung setelah berkas lengkap).

b.

Apotek Gadi lamba, waktu yang dibutuhkan dari awal berkas masuk ke seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK) sampai dengan izin keluar adalah 18 hari kerja, namun bila dihitung dari berkas dilengkapi, waktu perizinan sarana selesai dalam waktu 2 hari (12 hari kerja dihitung setelah berkas lengkap).

c.

Apotek Generik Gudang Air, waktu yang dibutuhkan dari awal berkas masuk ke seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK) sampai dengan izin keluar adalah 16 hari kerja, namun bila dihitung dari berkas dilengkapi, waktu perizinan sarana selesai dalam waktu 6 hari (12 hari kerja dihitung setelah berkas lengkap).

d.

Apotek Generik Ciracas, waktu yang dibutuhkan dari awal berkas masuk ke seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK) sampai dengan izin keluar adalah 15 hari kerja, namun bila dihitung dari berkas dilengkapi, waktu perizinan sarana selesai dalam waktu 6 hari (12 hari kerja dihitung setelah berkas lengkap).

e.

Apotek Generik Panca Warga, waktu yang dibutuhkan dari awal berkas masuk ke seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK) sampai dengan izin keluar adalah 32 hari kerja, namun bila dihitung dari berkas dilengkapi, waktu perizinan sarana selesai dalam waktu 12 hari (12 hari kerja dihitung setelah berkas lengkap).

f.

Apotek Generik Gandaria Pekayom, waktu yang dibutuhkan dari awal berkas masuk ke seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK) sampai dengan izin keluar adalah 28 hari kerja, namun bila dihitung dari berkas dilengkapi, waktu perizinan sarana selesai dalam waktu 12 hari (12 hari kerja dihitung setelah berkas lengkap). Universitas Indonesia Laporan praktek..., Anna Indah, FFar UI, 2014

14

g.

Apotek Cete, waktu yang dibutuhkan dari awal berkas masuk ke seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK) sampai dengan izin keluar adalah 23 hari kerja, namun bila dihitung dari berkas dilengkapi, waktu perizinan sarana selesai dalam waktu 9 hari (12 hari kerja dihitung setelah berkas lengkap).

h.

Pak Toto (PIRT), waktu yang dibutuhkan dari awal berkas masuk ke seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK) sampai dengan izin keluar adalah 14 hari kerja, namun bila dihitung dari berkas dilengkapi, waktu perizinan sarana selesai dalam waktu 3 hari (12 hari kerja dihitung setelah berkas lengkap). Beberapa berkas yang sering kurang atau belum dilengkapi pemohon saat

melakukan permohonan adalah berkas Undang-Undang Gangguan (UUG) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) seperti yang terjadi pada Apotek Syama, Apotek Bravo Farma, Gadi Lamba, Generik Gudang Air, generik Ciracas, Generik Panca Warga, dan Generik Gandaria Pekayon. Rata-rata waktu pelayanan perizinan farmasi untuk semua sarana farmasi, makanan, dan minuman adalah kurang dari 12 hari kerja. Oleh karena itu, sasaran mutu waktu pelayanan perizinan sarana farmasi, makanan, dan minuman Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur telah terpenuhi. 4.2.

Evaluasi Kegiatan Binwasdal Salah satu tugas pokok dan fungsi Koordinator Farmakmin yaitu

melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Binwasdal) pada sarana kesehatan kefarmasian meliputi apotek dan instalasi farmasi rumah sakit. Formulir pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Binwasdal) sarana farmasi, makanan, dan minuman (farmakmin) Suku dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur dilihat pada Lampiran 4. Kegiatan Binwasdal yang dilakukan oleh seksi Sumber Daya Kesehatan Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur selama periode Januari-Juli 2013 pada sarana instalasi farmasi rumah sakit dan apotek sebanyak 32 kegiatan, masing-masing 22 kegiatan pada sarana instalasi farmasi rumah sakit dan 10 kegiatan pada apotek. Hasil binwasdal yang dilakukan oleh Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman menunjukkan bahwa semua sarana kesehatan yang dikunjungi memiliki kekurangan Universitas Indonesia Laporan praktek..., Anna Indah, FFar UI, 2014

15

sehingga perlu dilakukan pembinaan. Beberapa kasus yang sering terjadi di lapangan saat dilakukan Binwasdal dapat dilihat pada Tabel 4.3. Tabel 4.3. Kasus yang sering terjadi di lapangan saat Binwasdal periode Januari-Juli 2013 Kasus yang Sering Muncul dalam Binwasdal

Jumlah Kasus

PIO belum berjalan atau belum terdokumentasi Terdapat selisih antara stok fisik narkotik dengan kartu stok atau komputer Resep narkotik tercampur dengan resep obat lainnya MESO belum berjalan Komite Farmasi Rumah Sakit (KFRS) belum dibentuk Monitoring Pemantauan Obat Generik belum dilakukan Konseling pasien belum dilakukan atau belum terdokumentasi Tara timbangan tidak dilakukan Termometer/ kulkas tidak ada atau rusak Buku Standar Farmasi dan/atau Perundang-undangan belum ada Lemari narkotik masih satu pintu Kartu stok belum mencantumkan atau mengisi kolom ED dan No batch Di dalam kulkas masih terdapat makanan Pelaporan narkotik dan psikotropik tidak tertib Pencocokan stok fisik dengan catatan mutasi dan resep tidak sesuai Jumlah Apoteker kurang sehingga perlu penambahan apoteker

10 3 1 5 4 1 6 2 4 3 3 6 1 2 1 1

Tiga kasus atau kekurangan yang sering terjadi adalah sarana tersebut belum menjalankan Pemberian Informasi Obat (PIO) kepada pasien atau tenaga kesehatan lainnya, kartu stok obat belum mencantumkan atau mengisi kolom Expired Date (ED) dan No batch, serta belum menjalankan konseling pasien atau konseling sudah


16

dilakukan namun belum terdokumentasi. Ketiga hal ini penting untuk diperhatikan karena berhubungan dengan mutu produk dan pelayanan kefarmasian. Pada sebagian instalasi farmasi rumah sakit dan apotek, PIO sudah dilakukan namun hanya sebatas saat penyerahan obat dan tidak didokumentasikan, seperti pada Instalasi Farmasi RSUD Pasar Rebo, Harapan Bunda, RS Kesdam, RS Dharma Nugraha, RS Kartika Pulo Mas, RSIA Resti Mulya, RS Duren Sawit, Apotek Century Lapangan Tembak, Apotek K-24 Matraman, dan Apotek Annisa Farma. Pencantuman ED dan No batch pada kartu stok obat diperlukan terkait kualitas obat yang diberikan serta penelusuran obat. Beberapa sarana kesehatan yang belum melakukan mencantumkan ED dan No batch adalah Instalasi Farmasi RSIA Mediros, RSIJ Pondok Kopi, RSUP Persahabatan, RS Duren Sawit, RSIA Harum, dan Apotek Century Lapangan Tembak. Konseling pasien juga merupakan kegiatan kefarmasian yang penting karena berhubungan dengan kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat. Dengan adanya konseling oleh apoteker akan membuat pasien sadar akan penyakitnya dan meningkatkan kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat. Beberapa sarana farmasi yang belum melakukan konseling atau tidak didokumentasikan adalah Instalasi Farmasi RS Kesdam, RS Dharma Nugraha, RS Kartika Pulo Mas, RSIA Resti Mulya, RS Duren Sawit, dan RS Antam Medika. Sedikitnya frekuensi kejadian kasus lainnya menunjukkan bahwa sebagian rumah sakit dan apotek sudah meningkatkan mutu pelayanan mereka untuk menyediakan produk dan memberikan pelayanan yang bermutu bagi masyarakat. Khusus untuk RS Harapan Bunda, apoteker hanya satu orang dirasakan sangat kurang dalam menangani semua urusan instalasi farmasi rumah sakit. Hal ini terkait dengan kinerja dan kualitas pelayanan seorang apoteker yang tidak maksimal dalam memberikan pelayanan kefarmasian di rumah sakit tersebut. Oleh karena itu,dibutuhkan minimal satu orang apoteker pendamping dalam mengemban tugas dan peran apoteker di rumah sakit.


BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan a.

Sasaran mutu waktu pelayanan perizinan 12 hari kerja untuk sarana farmasi, makanan, dan minuman Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur telah terpenuhi. Rata-rata waktu pelayanan perizinan farmasi untuk semua sarana farmasi, makanan, dan minuman adalah kurang dari 12 hari kerja.

b.

Kegiatan Binwasdal yang dilakukan oleh seksi Sumber Daya Kesehatan Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur selama periode Januari-Juli 2013 pada sarana instalasi farmasi rumah sakit dan apotek sebanyak 32 kegiatan, masing-masing 22 kegiatan pada sarana instalasi farmasi rumah sakit dan 10 kegiatan pada apotek. Tiga kasus atau kekurangan yang sering ditemui dilapangan adalah sarana tersebut belum menjalankan Pemberian Informasi Obat (PIO) kepada pasien atau tenaga kesehatan lainnya, kartu stok obat belum mencantumkan atau mengisi kolom Expired Date (ED) dan No batch, serta belum menjalankan konseling pasien atau konseling sudah dilakukan namun belum terdokumentasi.

5.2. Saran Implementasi sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 9001:2008 yang telah dijalankan saat ini dengan cukup baik oleh Sudinkes Jaktim harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi di masa yang akan datang.

17



DAFTAR ACUAN

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2009). Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2009). Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Suku Dinas Kesehatan. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. (2013). Quality Manual Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur; Bab III Sistem MAnajemen Mutu Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur. Jakarta: Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. (2009). Quality Procedure Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur; Pembinaan . Jakarta: Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. (2009). Quality Procedure Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur; Pengawasan. Jakarta: Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. (2009). Quality Procedure Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur; Pengendalian . Jakarta: Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. (2013). Quality Procedure Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur; Pelayanan Perizinan dan Sertifikasi. Jakarta: Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur.

18



LAMPIRAN


19

Lampiran 1 Alur pelayanan perizinan sarana farmasi makanan dan minuman suku dinas kesehatan kota administrasi Jakarta Timur. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke CS Kantor Walikota

Berkas dikirim ke Sub bag TU Sudinkes Jaktim

Berkas dikirim ke Sie SDKes bag FMM

Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas TIDAK LENGKAP LENGKAP Pembuatan Surat Tugas peninjauan Lokasi (Penlok)

Pengesahan Surat Tugas Penlok oleh Ka. Sudinkes Jaktim

Peninjauan Lokasi/Sarana dan Pembuatan BAP DITUNDA

DITOLAK Tindak Lanjut BAP

Pemohon harus memperbaiki/melengkapi kekurangan

DISETUJUI Pembuatan Surat Izin/Sertifikat

Verifikasi Surat Izin/Sertifikat

Pengesahan Surat Izin/Sertifikat oleh Ka Sudinkes Jaktim

Pencatatan no surat izin/sertifikat dan pengarsipan berkas

Penyerahan surat izin/sertifikat ke CS Kantor Walikota

CS menyerahkan Surat Izin/Sertifikat ke pemohon setelah pemohon


Lampiran 2 Waktu pelayanan perizinan sarana farmasi, makanan, dan minuman periode Januari-Juli 2013 Lama perizinan

Tanggal berkas masuk No

Nama Apotek

Cs kantor walikota

SDK sudinkes

(hari kerja)

Tanggal cetak SI

Kriteria

Penyebab

Dari

Setelah

dari segi

perpanjangan

proses

berkas

waktu

waktu

awal

lengkap

3

-

jaktim JANUARI 2013

I. 1

APOTEK Mitra sehat

7/1/2013

11/1/2013

15/1/2013

Memenuhi

2

Syams (baru)

9/1/2013

15/1/2013

2/2/2013

6

2

Memenuhi

3

Apotek K-24 Pondok Kopi (ganti APA)

16/1/2013

23/1/2013

5/2/2013

10

-

Memenuhi

21/1/2013

29/1/2013

15/2/2013

3

16/1/2013

23/1/2013

5/2/2013

9

-

Memenuhi

II.

APOTEK RAKYAT

4

Alfa

Memenuhi

III. TOKO OBAT 5 IV.

Hypermart Cibubur (baru) PIRT

6

Maharaja

18/1/2013

23/1/2013

30/1/2013

5

-

Memenuhi

7

Sangku Ratu

21/1/2013

23/1/2013

28/1/2013

3

-

Memenuhi

FEBRUARI 2013 I. 8 9 10 11

APOTEK Apotek Guardian (baru) Apotek Kimia Farma (ganti APA) Apotek Rafah (baru) Apotek Century Farma Cito (Ganti APA)

30/1/2013

1/2/2013

8/2/2013

6

-

Memenuhi

31/1/2013

5/2/2013

11/2/2013

5

-

Memenuhi

5/2/2013

6/2/2013

14/2/2013

7

-

Memenuhi

28/2/2013

4/2/2013

8/2/2013

5

-

Memenuhi


kekurangan data : UUG data obat 15 januari ,UUG sudah diganti dengan UUG apotek, UUG apotek sudah dilengkapi tgl 30 januari 2013

20

Lampiran 2 (lanjutan) II.

TOKO OBAT

12

Farhanah

6/2/2013

12/2/2013

20/2/2013

7

-

Memenuhi

III. PIRT 13

Shofi Grup

30/1/2013

1/2/2013

11/2/2013

7

-

Memenuhi

14

CV. Jaya Tunggal

31/1/2013

5/2/2013

8/2/2013

4

-

Memenuhi

29/1/2013

1/2/2013

7/2/2013

5

-

Memenuhi

14/2/2013

20/2/2013

22/2/2013

3

-

Memenuhi

15 16 IV.

17

Jaya Abadi Pakaging Indovera Biotech UMOT

CV. Gelatik Makmur

1/2/2013

5/2/2013

8/3/2013

24

8

Memenuhi

MARET 2013 I.

APOTEK

18

Apotek Generik Lubang Buaya (baru)

7/3/2013

11/3/2013

20/3/2013

7

-

Memenuhi

19

Apotek Icon Sehat (baru)

18/3/2013

21/3/2013

26/3/2013

4

-

Memenuhi

20

Apotek Rawamangun (ganti APA)

19/3/2013

22/3/2013

28/3/2013

5

-

Memenuhi

19/3/2013

22/3/2013

28/3/2013

5

-

Memenuhi

19/3/2013

22/3/2013

27/3/2013

4

-

Memenuhi

21 22

Dikembalikan ke walikota JT karna Draft perizinan UMOT belum keluar dari DINKES Prov. Kekurangan data : - Fc. Akta pendirian badan usaha - Fc. Ktp pemohon - Pernyataan pemohon menyatakan tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perUUan - NPWP Berkas dilengkapi tanggal 28 feb 2013

Apotek Kusuma Sari (baru) Apotek Guardian Buaran (baru)


21

Lampiran 2 (lanjutan) II.

APOTEK RAKYAT

23

Golden Libra

13/3/2013

18/3/2013

25/3/2013

6

-

Memenuhi

24

Aisyah

11/3/2013

18/3/2013

20/3/2013

3

-

Memenuhi

28/2/2013

4/3/2013

8/3/2013

3

-

Memenuhi

28/2/2013

4/3/2013

8/3/2013

3

-

Memenuhi

28/2/2013

4/3/2013

8/3/2013

3

-

Memenuhi

III. TOKO OBAT 25 26 27

Superindo pulomas Superindo pondok bambu Superindo pasar rebo

28

Superindo cakung

28/2/2013

4/3/2013

8/3/2013

3

-

Memenuhi

29

Superindo arion

28/2/2013

4/3/2013

8/3/2013

3

-

Memenuhi

4

-

Memenuhi

Apr-13 I.

APOTEK

30

Apotek AlFauzan (ganti APA)

31

Bravo Farma (baru)

23/4/2013

26/4/2013

13/5/2013

11

4

Memenuhi

32

Cendana Dua (baru)

23/4/2013

26/4/2013

8/5/2013

9

5

Memenuhi

26/3/2013

1/4/2013

4/4/2013

Kekurangan data :

II.

PIRT

33

UD.Abadi Jaya

28/2/2013

4/3/2013

8/3/2013

6

-

Memenuhi

34

A&S Snack

3/4/2013

5/4/2013

11/4/2013

5

-

Memenuhi

35

CV. 5.6 Bintang Utama CV. Virgo Maria

9/4/2013

16/4/2013

25/4/2013

8

-

Memenuhi

22/4/2013

26/4/2013

3/5/2013

6

-

Memenuhi

36

IMB Belum ada Berkas lengkap 7 mei 2013 Kekurangan data : STRA Belum ada PSA belum ada. Dilengkapi tgl 25-2013

MEI 2013 I. 37 38 39

APOTEK Generik KayuTinggi (baru) Generik Setu Cipayung (baru) Generik Klender Jaya (baru)

20/5/2013

25/5/2013

22/4/2013

3

-

Memenuhi

20/5/2013

25/5/2013

5/6/2013

8

-

Memenuhi

30/5/2013

30/5/2013

12/6/2013

9

-

Memenuhi


22

Lampiran 2 (lanjutan) 40

Generik Kp

30/5/2013

30/5/2013

12/6/2013

9

-

Memenuhi

30/5/2013

30/5/2013

12/6/2013

9

-

Memenuhi

27/5/2013

30/5/2013

4/6/2013

4

-

Memenuhi

13/5/2013

16/5/2013

21/5/2013

3

-

Memenuhi

3A

7/5/2013

10/5/2013

21/5/2013

8

-

Memenuhi

45

Ika Sari

16/5/2013

22/5/2013

3/6/2013

9

-

Memenuhi

46

Sofi Cokies

20/5/2013

24/5/2013

28/5/2013

3

-

Memenuhi

23/5/2013

24/5/2013

3/6/2013

7

-

Memenuhi

41 42

Pisangan (baru) Generik Gading Jaya (baru) Generik Pulo Maja (baru)

II.

APOTEK RAKYAT

43

Inova Jaya

III. TOKO OBAT 44 IV. PIRT

47

Buana Agro Sentosa

JUNI 2013 I.

48

49 50 51

APOTEK

Gadi Lamba (baru)

Generik nurul hidayah (baru) Generik al baidho (baru) Generik munjul (baru)

5/6/2013

7/6/2013

2/7/2013

18

2

Memenuhi

10/6/2013

17/6/2013

25/6/2013

7

-

Memenuhi

12/6/2013

17/6/2013

25/6/2013

7

-

Memenuhi

10/6/2013

17/6/2013

25/6/2013

7

-

Memenuhi

12/6/2013

17/6/2013

26/6/2013

8

-

Memenuhi

12/6/2013

17/6/2013

26/6/2013

8

-

Memenuhi

12/6/2013

17/6/2013

26/6/2013

8

-

Memenuhi

Kekurangan Data : IMB Rumah Tinggal Pihak Gadi Lamba meminta pengunduran pemeriksaan hingga tanggal 1 Juli 2013

Generik pulo 52

gebang raya 2 (baru)

53 54

Generik kebon pala (baru) Generik cipinang muara (baru)


23


Mesa farma (baru)

11/6/2013

17/6/2013

21/6/2013

5

-

Memenuhi

4/6/2013

7/6/2013

17/6/2013

7

-

Memenuhi

12/6/2013

17/6/2013

27/6/2013

9

-

Memenuhi

18/6/2013

24/6/2013

8/7/2013

11

-

Memenuhi

20/6/2013

26/6/2013

8/7/2013

9

-

Memenuhi

21/6/2013

26/6/2013

2/7/2013

5

-

Memenuhi

II. PIRT 56 57 58 59 60

Bu Anas Snack Angelina E. Cantillo Poppy Pops Makarono CV. Salamah Food Mamas Condet

JULI 2013 I.

61

62

63

64

65 66 67 68

APOTEK Generik Gudang Air

Generik Ciracas

Generik Panca Warga

Generik Gandaria Pekayon K-24 Bambu Apus K-24 Cipinang Muara Generik Centex Generik Pisangan Baru Tengah

27/6/2013

2/7/2013

23/7/2013

16

6

Memenuhi

27/6/2013

2/7/2013

22/7/2013

15

6

Memenuhi

27/6/2013

2/7/2013

21/08/2013

32

12

Memenuhi

27/6/2013

8/7/2013

21/08/2013

28

12

Memenuhi

8/7/2013

15/7/2013

24/7/2013

8

-

Memenuhi

5/7/2013

15/7/2013

19/7/2013

5

-

Memenuhi

12/7/2013

16/7/2013

22/7/2013

5

-

Memenuhi

17/7/2013

24/7/2013

31/7/2013

6

-

Memenuhi

Kekurangan data : UUG belum lengkap Dilengkapi pada tanggal 16 Juli 2013 Kekurangan data : UUG belum lengkap Dilengkapi pada tanggal 16 Juli 2013 Kekurangan data : UUG & IMB belum lengkap Dilengkapi pada tanggal 30 Juli 2013 Kekurangan data : UUG & IMB belum lengkap Dilengkapi pada tanggal 30 Juli 2013


24


KF Cibubur

19/7/2013

24/7/2013

1/8/2013

7

-

Memenuhi

70

Century Astoria

17/7/2013

24/7/2013

2/8/2013

8

-

Memenuhi

17/7/2013

24/7/2013

31/7/2013

6

-

Memenuhi

17/7/2013

24/7/2013

2/8/2013

8

-

Memenuhi

17/7/2013

25/7/2013

2/8/2013

7

-

Memenuhi

17/7/2013

25/7/2013

2/8/2013

7

--

Memenuhi

23/7/2013

25/7/2013

2/8/2013

7

-

Memenuhi

23/7/2013

25/7/2013

2/8/2013

7

-

Memenuhi

71 72 73 74 75 76

Generik Pisangan Baru 3 Generik Pondok Ranggon I Generik Tanah Merdeka Generik Haji Ali Generik Gongseng Raya Generik Balekambang 2

Kekurangan data : Perjanjian kerjasama antara 77

Cete

5/7/2013

15/7/2013

21/8/2013

23

9

Memenuhi

PSA dengan APA belum ada, dilengkapi tanggal 2 Agustus 2013

II. PIRT 78

Shofi Cookies

25-06-13

2/7/2013

10/7/2013

7

-

Memenuhi Sarana sedang direnovasi sehingga jadwal pemeriksaan

79

Pak Toto

1/7/2013

8/7/2013

25/7/2013

14

3

Memenuhi

tertunda Menyelesaikan persyaratan pada tanggal 23 Juli 2013


25

Lampiran 3 Data sarana farmasi, makanan, dan minuman yang keluar izin periode Januari-Juli 2013 No

Nama Sarana

I

APOTEK

1

Mitra Sehat

Pemilik Sarana

Alamat

APA

SIK

No Surat Izin

Jl. Teratai Putih Raya No.

Sukarsih

Yuyun Enggriani,

19800505/STRA-

0441/05/0000000/SUDINKES/

9A/B/C

Muhammad

S.Si, Apt.

UHAMKA/2006/26733

2/2013

Jl. Apartemen Casablanca EAS. Residence kios kab 12

Syams

29 Kel. Pondok Bambu,

Lindawati

Kec. Duren Sawit Jakarta

Desweri Muhareni, S.Si, Apt

Kp.01.01.1.2.8371

0449/05/0000000/SUDINKES/ 2/2013

Timur K-24 Pondok 3

Kopi (Ganti APA)

Jl. Pondok Kopi Raya Blok A No 7 Kel. Pondok Kopi,

Indra

Nikmah Nur

19861001/STRA-

0445/05/0000000/SUDINKES/


Kusumadhani

Khusnawati

UGM/2010/225991

2/2013

Timur Jl. Raya Bogor KM 19 Rt

4

Guardian

012/04 Kel. Kramat Jati

Anton

Muhammad Didiek

19851209/STRA-

0447/05/0000000/SUDINKES/

(baru)

Kec. Kramat Jati Jakarta

Lukmanto

Rahmadi

UI/2009/16132

2/2013

PT Kimia

Drs. Priyanggo

19591010/STRA-

0448/05/0000000/SUDINKES/

Farma

Artadji M.

UTB/1985/13450

2/2013

Wahyu Niapi

Della Delifia, Apt

19821214/STRA-

0450/05/0000000/SUDINKES/

UI/2008/222695

2/2013

Juhans

Nuke Alfiyanti,

19840430/STRA-

0451/05/0000000/SUDINKES/

Suryantan

S.Farm, Apt

UP/2008/216160

3/2013

Reinaldy, S. Farm,

19840906/STRA-

0425/05/0000000/SUDINKES/

Apt

UP/2009/17039

3/2013

19630424/STRA-

0453/05/0000000/SUDINKES/

ITB/1988/216890

3/2013

Timur 5

Kimia Farma (ganti APA)

Jl. Matraman Raya No 55 Kel. Palmerah, Kec. Matraman Jl. Monumen Pancasila

6

Rafah (baru)

Sakti kav. 6 Rt 06/08 Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung

Century Farma 7

Cito (Pergantian APA)

8

Jl. Bekasi 1/21 A-B Jatinegara, Kel. Rawa Bunga, Kec. Jatinegara

Generik

Jl. Swadaya Baru No 31,

PT. Century

Lubang Buaya

Kel. Bambu Apus, Kec.

Franchisindo

(baru)

Cipayung Jakarta Timur

Utama

Rusunami Gading Icon 9

Icon Sehat (Baru)

Tower IIC Lt 1 No 17 Jl. Perintis Kemerdekaan Kav 99, Kel. Pulogadung, Kec.

Drs. Priyanggo Artadji M.

Dra. Rudiawati

Pulogadung 10

11

Kusuma Sari (Baru) Guardian Buaran

Jl. Bawwal raya No 14 Rt 005/08 Kel. Jati, Kec.Pulogadung Jl. Raden Inta Rt 002 Rw 02

Dr. Yenny

Anita Gandayati,

19820627/STRA-

0455/05/0000000/SUDINKES/

Sulistyowati

Apt

STFB/2012/229157

3/2013

Roslina

Lucyana

19790902/STRA-

Simbolon

Puspaningsih

UGM/2005/216035

0454/05/0000000/SUDINKES/ 3/2013


26


13

14

15

16

Generik Setu

Jl. Bambu Apus Rt 09/05

PT. Century

Fajar Kuncoro

Cipayung

Kel. Bambu Apus, Kec.

Franchisindo

Wibowo, S.Farm,

(baru)


Utama

Apt

Dr. Basuki Supartono, Spot

Al Fauzan (ganti APA) Cendana Dua (baru) Bravo Farma Generik Kayu Tinggi

Jl. Condet Raya No 13 Kel. Balekambang, Kec. Kramatjati Jl. Basuki Rahmat No 44 Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit

0459/05/0000000/SUDINKES/

ISTN/2007/27543

5/2013

19830313/STRA-

0460/05/0000000/SUDINKES/

UGM/2008/198986

5/2013

Sapta Rahayu, S.Si,

19690923/STRA-

0461/05/0000000/SUDINKES/

Apt

UBAYA/1998/24940

5/2013

Anah Pujianti, S.Si,

19860623/STRA-

0463/05/0000000/SUDINKES/

Apt

UHAMKA/2011/221252

6/2013

Supriyanto

Daisy Rama

19760917/STRA-

0466/05/0000000/SUDINKES/

Hartoyo

Septiana, S.Si, Apt.

UNTAG/2003/224701

6/2013

Rosiana Megasari,

19860315/STRA-

0468/05/0000000/SUDINKES/

S.Farm, Apt.

UP/2009/23440

6/2013

Novi Haryanti, S.Si,

19811116/STRA-

0470/05/0000000/SUDINKES/

Apt

USD/2005/221886

6/2013

19850609/STRA-

0472/05/0000000/SUDINKES/

UHAMKA/2010/12461

6/2013

Suharsono, S.Farm,

19830412/STRA-

0469/05/0000000/SUDINKES/

Apt

UHAMKA/2012/18720

6/2013

Zulkarnain, S.Farm,

19830412/STRA-

0462/05/0000000/SUDINKES/

Apt

UNTAG/2004/14346

6/2013

Dita Febrinasari,

19880208/STRA-

0471/05/0000000/SUDINKES/

S.Farm, Apt

UP/2013/231966

6/2013

Mashuri Eko

19840129/STRA-

0467/05/0000000/SUDINKES/

Suryono, S.Si, Apt

UHAMKA/2012/18712

6/2013

Utama


Lubang Buaya Kec.

Generik Nurul

Hidayah) No 4 Rt 015/02

Hidayah

Kel. Kelapa Dua Wetan

PT. Century Franchisindo Utama


Dodi Gusanto

Generik Pulo

Jl. Pulo Gebang No. 81 Rt

PT. Century

Gebang Raya

003/003 Kel. Pulo Gebang

Franchisindo

2

Kec. Cakung Jakarta Timur

Utama

Generik

Jl. Permata No.9/21 Rt

PT. Century

M. Chanani

Permata

004/05 Kel. Kebon Pala

Franchisindo

Ramdhani, S.Si.

Kebon Pala

Kec. Makasar Jakarta Timur

Utama

Apt

Cipinang

Jl. Cipinang Muara Raya III Rt 018/003 No 14 Kel. Jatinegara Jakarta Timur 001/011 Kel. Cipinang

Maja

Besar Utara Kec. Jatinegara Jakarta Timur Jl. Raya Hankam ABRI

Generik

(Munjul) No 30 rt 003/05

Munjul

Kel. Munjul Kec. Cipayung Jakarta Timur

Baidho 2

Utama PT. Century

Generik Pulo

Generik Al-

PT. Century Franchisindo

Cipinang Muara Kec. Jl. Pulo Maja No 4 Rt

25

19820914/STRA-

S.Si, Apt

Kec. Cakung

Klender Jaya

Muara

24

Tri Cahya Ningsih,

Muchtar

Franchisindo

13 Rt 008/06 Kel Klender

Generik

23

Erwina

003/11 Kel. Cakung Timur,

Kec. Ciracas Jakarta Timur

22

4/2013

PT. Century

Jl. Lingkungan (Nurul

21

0457/05/0000000/SUDINKES/

UI/2003/226618

Jl. Kayu Tinggi No 31 Rt


20

19770814/STRA-

S.Si, Apt

Habib

Jl. Albaidho I No 74B kel.

19

Tyta Puspitawaty,

Hazwirlis

Generik

Mesa Farma

4/2013

Rawasari, Kec. Jatinegara

Timur 18

0458/05/0000000/SUDINKES/

UP/2009/14974

Jl. Bekasi timur No 17 Kel.

Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 17

19851217/STRA-

Franchisindo Utama PT. Century Franchisindo Utama

Jl. Albaidho II No 74B kel.

PT. Century

Lubang Buaya Kec.

Franchisindo


Utama


27

Lampiran 3 (lanjutan) Jl. Gading Raya No 11 rt 26

Generik

04/10 Kel. Pisangan timur

Gading Raya

Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur

27

Generik Ciracas Generik

28

Pisangan Baru Tengah

29

30

Generik Gudang Air K-24 Bambu Apus Generik

31

Pisangan Baru Tiga

32

Generik Centex Generik

33

Kampung Pisangan

PT. Century

Irfan Chaniago, S.

19850109/STRA-

0465/05/0000000/SUDINKES/

Farm, Apt

UHAMKA/2012/18709

6/2013

19850629/STRA-

0476/05/0000000/SUDINKES/

UHAMKA/2012/18711

7/2013

Hasna Dewi, S.

19880719/STRA-

0480/05/0000000/SUDINKES/

Farm, Apt.

UHAMKA/2013/232002

7/2013

Sari Yuliana

19840705/STRA-

0477/05/0000000/SUDINKES/

S.Farm, Apt.

UI/2007/219468

7/2013

Astrid Abina

Yeshi Mayasari,

19770802/STRA-

0478/05/0000000/SUDINKES/

Carolina

S.Farm, Apt.

UHAMKA/2013/232049

7/2013

19740815/STRA-

0479/05/0000000/SUDINKES/

UP/2011/223156

7/2013

Agata Wulu,

19820704/STRA-

0475/05/0000000/SUDINKES/

S.Farm, Apt

UP/2012/227185

7/2013

19850512/STRA-

0464/05/0000000/SUDINKES/

UP/2008/16186

7/2013

Franchisindo Utama

Jl. Raya Ciracas No 7 Rt

PT. Century

Muh. Nafis

04/03 Kel. Ciracas Kec.

Franchisindo

Ghozali, S.Farm,

Ciracas

Utama

Apt

Jl. Pisangan Baru Tengan 10 No 30 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta


Timur Jl. Gudang air No 15 A Rt

PT. Century

001/002 Kel. Rambutan

Franchisindo


Utama

Jl. Bambu Apus Raya No. 4 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Jakarta Timur Jl. Pisangan Baru III No 232 Rt 01/007 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur


Jl. Centex Raya No 25 Rt

PT. Century

011/003 Kel. Ciracas Kec.

Franchisindo

Ciracas Jakarta Timur

Utama

Kampung Pisangan No 18 Rt 005/011 Kel.Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur

Halimah, S.Si, Apt

PT. Century

Ferry Satria

Franchisindo

Wirawan, S.Farm,

Utama

Apt

Jl. Cipinang Muara Raya Rt 34

K-24 Cipinang

012/008 No 14 Kel.

Hj. Irine

Evi dwi Jayanti,

19890115/STRA-

0474/05/0000000/SUDINKES/

Muara

Cipinang Muara Kec.

Puspitasari, SE

S.Farm, Apt

UHAMKA/2013/231996

7/2013

Drs. Adlis

Mardella sari, S.Si,

19790913/STRA-

0473/05/0000000/SUDINKES/

Rahman, Apt

Apt

UNAND/2004/216322

7/2013

PT. Century

Dyah Nur

Franchisindo

wulaningrum, S.Si,

19850724/STRA-

0487/05/0000000/SUDINKES/

Utama

Apt

UHAMKA/2010/20871

8/2013

Rima Selviana

19890926/STRA-

0404/05/0000000/SUDINKES/

S.Farm, Apt

UHAMKA/2013/232031

8/2013

Dwi Hartanto,

19820504/STRA-

0483/05/0000000/SUDINKES/

S.Farm, Apt

UI/2007/19330

8/2013

Jatinegara Jakarta Timur Jl. Raya Bogor KM 22 No 6 35

Gadi Lamba

Kel. Rambutan Kec. Ciracas Jakarta Timur Jl. Cipinang Jaya Raya No

36

Century

59 Rt 004/07 Kel. Cipinang

Astoria

Besar Selatan Kec. Jatinegara Jakarta Timur Jl. Raya Condet No 22 Rt

37

Generik Bale

001/003 Kel. Balai

Kembang 2

Kambang Kec. Kramat Jati Jakarta timur

38

Generik Tanah Merdeka


Jl. Tanah Merdeka No.12 Rt

PT. Century

010/002 Kel. Rambutan

Franchisindo


Utama


28

Lampiran 3 (lanjutan) Generik 39

Pondok Ranggon I

Jl. Raya Pondok Ranggon No 91 Rt 003/004 Kel.

Franchisindo

Pondok Ranggon Kec. Cipayung Jakarta Timur Jl. Haji Ali No 2A Rt

40

005/004 Kel. Kampung

Ali

Tengah Kec. Kramat Jati

42

43

Franchisindo Utama

Generik

Jl. Gongseng Raya No 04 Rt

PT. Century

Gongseng

001/010 Kel. Cijantung

Franchisindo

Raya

Kec. Pasar Rebo

Utama

Jl. PancaWarga I No 3A Rt

PT. Century

001/002 Kel. Cipinang, Kec.

Franchisindo

Jatinegara

Utama

Generik

Jl. Gandaria No 18 Rt

PT. Century

Gandaria

010/03 Kel. Pekayon, Kec.

Franchisindo

Pekayon

Pasar Rebo

Utama

Generik Panca Warga

19810430/STRA-

0485/05/0000000/SUDINKES/

UP/2007/15606

8/2013

Bakriyanto, S.Farm,

19880906/STRA-

0482/05/0000000/SUDINKES/

Apt

UHAMKA/2013/19275

8/2013

Tri Wahyuningati,

19820629/STRA-

0486/05/0000000/SUDINKES/

S.Si, Apt

ISTN/2007/229662

8/2013

Yuliati Putri,

19801108/STRA-

0496/05/0000000/SUDINKES/

S.Farm, Apt

UP/2008/27477

8/2013

Gugun Gunawan,

19870819/STRA-

0491/05/0000000/SUDINKES/

S.Farm, Apt

UNJANI/2013/19186

8/2013

Afriko, S.Farm, Apt

Utama PT. Century

Generik Haji

Jakarta Timur 41

PT. Century

Jl. Teratai Putih Raya Blok 44

Cete

18 Kav No 6A-B Duren

Dr. Chairil

Dhian Kesuma, S.

Sawit, Malaka Sari Jakarta

Tanjung

Farm, Apt

Kp.01.03.1.3.1164

0498/05/0000000/SUDINKES/ 8/2013

timur 45 II

Kimia Farma Cibubur

Jl. Lawu Blok B No 01 Rt 001/011 Kel. Cibubur, Kec.

Kimia Farma

Ciracas

Nastia Hidayati,

19880719/STRA-

0481/05/0000000/SUDINKES/

S.Si, Apt

UHAMKA/2013/232002

8/2013

APOTEK RAKYAT Pasar Pramuka Lantai 1

45

ALFA (Ganti

Blok Aks No 23,24,25,26,

Marianai

Liliana Margareta,

19860904/STRA-

207.R/05/1000001/SUDINKES

APA)

Kel Pelmeriam, Kec.

Atmaja

S.Si, Apt

UHAMKA/2011/26148

/2/2013

19781018/STRA-

209.R/05/0000000/SUDINKES

UMS/2004/223411

/3/2013

Sejahtera Putera

19750628/STRA-

208.R/05/1000001/SUDINKES

Barus, S.Si, Apt

UP/2009/12002

/3/2013

Maratu Soleha,

19690815/STRA-

210.R/05/1000001/SUDINKES

S.Si, Apt

UNTAG/2004/220659

/3/2013

Irmawati, S.Farm,

19860914/STRA-

212.R/05/0000000/SUDINKES

Apt

UI/2013/23916

/5/2013

19810406/STRTTK-

0065/05/1000000/SUDINKES/

31/1999/23942

2/2013

Matraman Jl. Raya Gongseng No 7 46

Esha (baru)

Kel. Cijantung, Kec. Pasar Rebo

47

Aisyah (ganti APA) Golden Libra

48

(pergantian APA)

Herlambang Kunawbardi

Pasar Pramuka Lantai 1 Aks No 27,28, Kel

Refnita

Pelmeriam, Kec. Matraman Jl. Dompol No 1 Kel Kayu putih, Kec. Pulo gadung

Ponco Candra

Giyatmi, S.Si, Apt

Jl. Pasar Kramatjati Lt. 1 49

Inova Jaya

Blok B.LO1 AKS No 237,

(baru)

Kel Kramatjati, Kec.

Ir. Suparji

Kramatjati III 50

TOKO OBAT Hypermart

Mall Cibubur Junction L.G

Cibubur

Floor Jl. Raya Jambore No.

(perpanjangan)

1 Kel. Cibubur Kec. Ciracas

Hadi Surya

Yani Amega Sari


29


52

Farhanah

Jl. Kalisari Raya No 61 Kel.

(perpanjangan)

Kalisari, Kec. Pasar Rebo

Superindo Pulomas Superindo

53

Pondok Bambu

54

55

56

Superindo Pasar Rebo Superindo Arion Superindo Cakung

Jl. Kayu Putih Raya Rt 004/016 Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung

Umar Belahmar PT. Lion Superindo

Rosmawar Rangkuti

Herta Imbar

3A

Inspeksi Saluran No 13

PT. Lion

kalimalang, Kel. Duren

Superindo

19611118/STRTTK-

0069/05/0000000/SUDINKES/

31/1979/26170

3/2013

Efri Yanti

19821211/STRTTK-

0071/05/0000000/SUDINKES/

31/2004/2130

3/2013

Jl. Gedong Raya No 57 Kel. Kampung Gedong, Kec. Pasar Rebo Jl. Pemuda kav 3-4 Kel.

PT. Lion Superindo PT. Lion

Rawamangun, Kec.

Superindo

Pulogadung Jl. Raya Bekasi km 24 Kel Ujung Menteng, Kec. Cakung

Leonard

19570813/STRTTK-

0072/05/0000000/SUDINKES/

31/1975/10537

3/2013

Rita Wardiyanti

19650421/STRTTK-

0068/05/0000000/SUDINKES/

31/1981/21061

3/2013

PT. Lion

Rida Antonis

Superindo

Sinaga

01/01 Kel. Cibubur, Kec.

Niardani DWD

Hafiz Surahman

18096/Pend/AA

3/2013

32/2007/16566

PIRT P.IRT No. 306317203232-18

Maharaja

003/01 Kel. Pondok Kopi,

Aditya Warman

Kec. Duren Sawit

Sangku Ratu

P.IRT No. 3063172040232-18 P.IRT No. 3063172050232-18 P.IRT No. 3063172020232-18

Jl. Kayu Manis V baru Jl 59

0068/05/0000000/SUDINKES/

19890724/STRTTK-

Jl. Robusta Raya No 146 Rt 58

2/2013

Sawit, Kec. Duren Sawit

Ciracas IV

0067/05/1000000/SUDINKES/

Gedung Tomang Tol Jl.

Jl. Lapangan Tembak Rt 57

13899/Pend/AA

Kapuk 3 No 13 Rt 012/04 Kel. Kayu Manis, Kec.

P.IRT No. 2153172020231-18 Suprapti

P.IRT No. 2153172010231-18

Matraman

60

Jaya Abadi Pakaging

P.IRT No. 3093172010233-18

Jl. Cipinang Latihan No 23 Rt 01/13 Kel. Cipinang

Kusnadi

Besar Utara, Kec. Jatinegara

P.IRT No. 3103172020233-18 P.IRT No. 3093172030233-18 P.IRT No. 5103172040233-18 P.IRT No. 2133172010235-18

61

CV Jaya Tunggal

P.IRT No. 2133172020235-18

Komplek PIK Blok E No 90 Rt 009/010 Kel.

Harry Tjahyono

Penggilingan, Kec. Cakung

P.IRT No. 2133172030235-18 P.IRT No. 2133172040235-18 P.IRT No. 2133172050235-18 P.IRT No. 2133172060235-18

62

Indovera Biotech

Jl. Swadaya No 7 Rt 009/01 Kel. Bambu Apus, Kec.


Cipayung

P.IRT No. 21531720402236-18


30


UD Abadi Jaya

Jl. Pengarengan Rt 01/06 Kel. Jatinegara Kec.

Dindin Junaidi

P.IRT No. 2073172010239-18

Alexius

P.IRT No. 2063172010238-18

Cakung, Jakarta Timur Jl. Tama Duren Sawit Blok

64

A&S

D2 No 2 Kel. Duren Sawit. Kec. Duren Sawit

P.IRT No. 1093172010241-18

65

CV 5.6

Jl. Pangkalan Jati V Rt

Bintang

02/05 Kel. Cipinang

Utama

Melayu, Kec. Makasar

P.IRT No. 1093172020241-18 Said Muksin

P.IRT No. 2093172030241-18

Thalib


66

CV Virgo Maria

Jl. Raya Tengah gg

P.IRT No. 2093172010241-18

Antariksa No 23 Kel.

P.IRT No. 2093172020242-18

Gedong, Pasar Rebo

P.IRT No. 2123172010244-18 P.IRT No. 2123172020244-18

Jl. Kampung Sumur Rt 67

Ika Sari

007/017 Kel Klender, Kec.

Ratna Juwita

Duren Sawit

P.IRT No. 2123172030244-18 P.IRT No. 2123172040244-18 P.IRT No. 2123172050244-18 P.IRT No. 2063172010243-18 P.IRT No. 2063172020243-18

Jl. Rawamangun Muka 68

Sofi Cookies

P.IRT No. 2063172030243-18

Selatan VII/22 Kel

Yusnaini

Rawamangun. Kec.

P.IRT No. 2153172040243-18 P.IRT No. 2063172050243-18

Pulogadung

P.IRT No. 2013172060243-18 P.IRT No. 2063172070243-18 69

Buana Agro

jl. Pulo Asem I/II A Kel.

Sentosa

Jati, Kec. Pulo Gadung

The Handoyo

P.IRT No. 2063172010247-18

Jl. Kampung Asem RT 70

P.IRT No. 2133172010245-18

Bu Anas

08/09 No 35 Kel. Cijantung

Snack

Kec. Pasar Rebo Jakarta

P.IRT No. 2133172020236-18 H. Rafles Ma'as

P.IRT No. 2063172030236-18 P.IRT No. 2063172040236-18

Timur

P.IRT No. 2063172050236-18

Jl. Arabuka II Blok W5 No 71

Angelina E.

7 RT 09/06 Kel. Pondok

Angelina E.

Cantillo

Kopi Kec. Duren Sawit

Cantillo

P.IRT No. 2123172010248-18

Jakarta Timur 72

73

Popy pos Makaroni CV. Salamah Food

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 5A/13 Kel. Palmeriam. Kec.

Ivan Kurniawan

P.IRT No. 2063172010249-18

Chundlori

P.IRT No. 5103172020250-18

Matraman Jakarta Timur Jl. Utan Kayu No. 76 A Kel. Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur


31

Lampiran 3 (lanjutan) Jl. Batu Ampar I Rt 013/04 74

Mamas

No 42 Kel. Batu Ampar

Condet

Kec. Kramat Jati Jakarta

Masito

P.IRT No. 2063172010249-18

Timur P.IRT No. 2153172010252-18 P.IRT No. 2153172020252-18 P.IRT No. 2153172030252-18

Jl. Perum KOPTI Blok b7/8 75

Pak Toto

Rt 002/06 Kel. Setu Kec.

Toto Ashari


P.IRT No. 2153172040252-18 P.IRT No. 2153172050252-18 P.IRT No. 2153172060252-18 P.IRT No. 2153172070252-18 P.IRT No. 2153172080252-18


32

Lampiran 4 Formulir pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Binwasdal) sarana farmasi, makanan, dan minuman (farmakmin) Suku dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur


LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR JL. MATRAMAN RAYA NO. 218 PERIODE AGUSTUS 2013

Recommend Documents