UNIVERSITAS INDONESIA DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR JL. MATRAMAN RAYA NO. 218 PERIODE 21 OKTOBER 1 NOVEMBER 2013

UNIVERSITAS INDONESIA

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR JL. MATRAMAN RAYA NO. 218 PERIODE 21 OKTOBER – 1 NOVEMBER 2013

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

HERDIYANTI AMALIA, S.Farm. 1206329682

ANGKATAN LXXVII

FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JANUARI 2014

Laporan praktek….., Herdiyanti Amalia, FFar UI, 2014

UNIVERSITAS INDONESIA

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR JL. MATRAMAN RAYA NO. 218 PERIODE 21 OKTOBER – 1 NOVEMBER 2013

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Apoteker


ANGKATAN LXXVII

FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JANUARI 2014 ii


Universitas Indonesia



HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Profesi ini diajukan oleh: Nama : Herdiyanti Amalia, S. Farm. NPM : 1206329682 Program Studi : Apoteker Judul Laporan : Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur Jalan Matraman Raya No. 218 Jakarta Timur Periode 21 Oktober – 1 November 2013

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Apoteker pada Program Studi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I

: Dyan Sulistyorini, Apt

( ..................................... )

Pembimbing II

: Dr. Berna Elya, M.Si., Apt.

( ..................................... )

Penguji I

: .........................................................

( ..................................... )

Penguji II

: .........................................................

( ..................................... )

Penguji III

: .........................................................

( ..................................... )

Ditetapkan di Tanggal

: Depok :

iii




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Dalam penulisan laporan ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, arahan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Dr. Mahdi Jufri, M.Si., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi. 2. Prof. Dr. Yahdiana Harahap, MS., Apt., selaku Pjs. Dekan Fakultas Farmasi sampai dengan 20 Desember 2013. 3. Dr. Harmita, Apt., sebagai Ketua Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia dan pembimbing dari Apotik Atrika yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penulis melaksanakan PKPA. 4. Drg. Yuditha Enda P. M.Kes. selaku Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan PKPA di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. 5. Drg. Murni Hayati, M.Si selaku Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan PKPA di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. 6. Dra. Dyan Sulistyorini, Apt., selaku Pembimbing I dan Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama periode PKPA. 7. Dr. Berna Elya, M.Si., Apt. selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan selama penulisan laporan. 8. Bapak dan Ibu staf pengajar beserta segenap karyawan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.

v



9. drg. Roselyne Tobing, selaku Koordinator Standarisasi Mutu Kesehatan yang telah memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada penulis selama PKPA berlangsung. 10. Seluruh staf Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur yang telah menerima dan membantu penulis selama melaksanakan kegiatan PKPA. 11. Seluruh keluarga tercinta, terutama Mama dan Ayah atas kasih sayang, dukungan, perhatian, semangat dan doa yang telah diberikan, yang senantiasa sabar dan tanpa lelah memberikan dukungan moril dan materil serta semangat, motivasi, dan bantuan kepada penulis dan juga sahabat-sahabat tersayang Mawar Merah terutama Anita, Marita, Rovenska, dan R.A yang sudah seperti keluarga sendiri. 12. Teman-teman Apoteker Angkatan 77, atas dukungan dan kerja samanya. 13. Semua pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya laporan PKPA ini. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pihak yang membaca. Akhir kata, penulis berharap semoga pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama menjalani PKPA yang dituangkan dalam laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Depok, Januari 2014

Penulis

vi




ABSTRAK

Nama NPM Program Studi Judul

: Herdiyanti Amalia, S. Farm : 1206329682 : Profesi Apoteker : Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur Periode 21 Oktober – 1 November 2013

Praktek Kerja Profesi Apoteker di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur bertujuan untuk mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi, mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi koordinator-koordinator yang dibawahi oleh Seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK), khususnya koordinator Farmasi Makanan dan Minuman, dan mengetahui dan memahami alur perizinan sarana farmasi makanan dan minuman. Tugas khusus yang diberikan berjudul Rekapitulasi Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) Puskesmas Kecamatan di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur Periode Juli - September 2013. Sedangkan tujuan dari tugas khusus adalah untuk mengetahui sistem dan tujuan pelaporan LPLPO Puskesmas di Kota Administrasi Jakarta Timur dan mengetahui data dua puluh jenis obat dari LPLPO yang paling banyak digunakan di wilayah Jakarta Timur periode Juli – September 2013.

Kata kunci

: Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur, Bagian Farmasi, Makanan dan Minuman, Obat, Puskesmas, Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat Tugas Umum : xii + 70 halaman; 7 tabel; 2 lampiran Tugas Khusus : vi + 61 halaman; 3 tabel; 15 lampiran Daftar Acuan Tugas Umum : 21 (1999-2012) Daftar Acuan Tugas Khusus : 12 (1999-2010)

viii



ABSTRACT

Name NPM Program Study Title

: Herdiyanti Amalia, S.Farm : 1206329682 : Apothecary Profession : Pharmacist Internship Program at Health Agency of East Jakarta Period October 21st - November 1st 2013

Pharmacist Internship Program at Health Agency of East Jakarta Administration aims to understand the duties and functions of Health Agency of East Jakarta, the duties and functions of coordinators below Health Resources Section (SDK), specially Pharmaceutical, Food and Beverage Coordinator, and also know and understand the flow of giving permissions for pharmaceutical, food, and beverage facilities. Given a Specific Assignment titled Recapitulation of Drug Use Report and Request Sheet (LPLPO) District Community Health Center at Health Agency of East Jakarta Period July - September 2013. The purpose of this Specific Assignment are to know reporting systems and purposes of District Community Health Center LPLPO at Health Agency of East Jakarta and know twenty drugs most widely used from LPLPO at East Jakarta Period July to September 2013.

Keywords

: Health Agency of East Jakarta, Pharmaceutical, Food and Beverage Coordinator, Medicine, Community Health Center, Drug Use Report and Request Sheet General Assignment : xii + 70 pages; 7 tables; 2 appendices Specific Assignment : vi + 61 pages; 3 tables; 15 appendices Bibliography of General Assignment: 21 (1999-2012) Bibliography of Specific Assignment: 12 (1999-2010)

ix



DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL..... ............................................................................. i HALAMAN JUDUL ..................................................................................... ii HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... iii HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ......................................... iv KATA PENGANTAR ................................................................................... v HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..................... vii ABSTRAK ....................................................................................................viii ABSTRACT ................................................................................................. ix DAFTAR ISI. ................................................................................................ x DAFTAR TABEL ......................................................................................... xii DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xiii BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................. 1 1.1 Latar Belakang ............................................................................ 1 1.2 Tujuan ......................................................................................... 3 BAB 2 TINJAUAN UMUM SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR ............................................ 4 2.1 Instansi Kesehatan ...................................................................... 4 2.2 Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi .................................... 5 BAB 3 TINJAUAN KHUSUS SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN ... 3.1 Seksi Sumber Daya Kesehatan..................................................... 3.2 Dasar Hukum .............................................................................. 3.3 Ruang Lingkup ............................................................................

16 16 16 19

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN ......................................................... 4.1 Koordinator Standarisasi Mutu Kesehatan ................................... 4.2 Koordinator Tenaga Kesehatan .................................................... 4.3 Koordinator Farmasi, Makanan dan Minuman .............................

49 50 51 54

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................... 63 5.1 Kesimpulan ................................................................................. 63 5.2 Saran ........................................................................................... 64 DAFTAR ACUAN ........................................................................................ 65 LAMPIRAN ................................................................................................. 68

x



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1

Tabel 4.2

Tabel 4.3

Tabel 4.4

Tabel 4.5 Tabel 4.6

Tabel 4.7

Data rekapan dokter umum yang telah membuat Surat Izin Praktik (SIP) di wilayah kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur periode Januari – Oktober 2013 ..................................... 52 Data rekapan dokter gigi yang telah membuat Surat Izin Praktik (SIP) di wilayah kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur periode Januari – Oktober 2013 ..................................... 53 Jumlah sarana farmasi, makanan, dan minuman yang melakukan perizinan di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur pada periode Januari – Oktober 2013 ........................................ 54 Perizinan sarana farmasi, makanan, dan minuman yang dilakukan oleh Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur pada periode Januari – Oktober 2013 (dengan standar maksimal 12 hari kerja) ............ 55 Daftar penerimaan data LPLPO dari 10 Puskesmas kecamatan periode Juli – September 2013 ................................................. 58 Daftar pemakaian dua puluh obat terbanyak di enam PKC Cakung, PKC Matraman, PKC Ciracas, PKC Cipayung, PKC Kramat Jati, PKC Jatinegara periode Juli – September 2013 ..... . 59 Daftar obat terbanyak yang digunakan pada masing – masing enam PKC Cakung, PKC Matraman, PKC Ciracas, PKC Cipayung, PKC Kramat Jati, PKC Jatinegara periode Juli – September 2013 ....................................................................... 60

xi



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan ........................... 69 Lampiran 2. Bagan Struktur Organisasi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur ..................................................................................... 70

xii



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Setiap masyarakat mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat

kesehatan yang optimal. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, maka diselenggarakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, 2009). Departemen Kesehatan telah menyelenggarakan serangkaian reformasi di bidang kesehatan guna meningkatkan pelayanan kesehatan dan menjadikannya lebih efisien, efektif, serta terjangkau oleh masyarakat.Namun, walaupun sudah mencapai banyak kemajuan, sebagian besar masyarakat Indonesia, baik di pedesaan maupun perkotaan, masih sulit mendapatkan pelayanan kesehatan meskipun dalam skala minimal. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan ini sebenarnya membutuhkan peran aktif dari seluruh anggota masyarakat dan pemerintah (Keputusan Menteri Kesehatan No. 1202/MENKES/SK/VIII/2003, 2003). Salah satu misi pembangunan kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan upaya kesehatan diperlukan berbagai sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan ini berfungsi menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan mutu, prinsip kelayakan, dan aspek- aspek kemanusiaan serta dasar-dasar pembangunan kesehatan. Dalam upaya pemerintah melindungi masyarakat dari pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi syarat dan merugikan, maka pemerintah membuat

kebijakan

dan

pedoman

serta

persyaratan-persyaratan

dalam

pelaksanaan dimulai dari pelayanan perizinan, pembinaan pengawasan serta pengendalian dari penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan. 1



2

Sistem otonomi daerah menjadikan Pemerintah Pusat melakukan pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Daerah (Undang-undang No. 22 Tahun 1999, 1999). Kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Salah satu pendelegasian wewenang adalah dalam hal pengelolaan kesehatan (Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, 2000). Pembangunan Kesehatan yang diupayakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diatur dalam suatu aturan, yaitu Sistem Kesehatan Daerah (Peraturan Daerah DKI Jakarta No.4 Tahun 2009, 2009). Pemerintah DKI Jakarta melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009 mendirikan Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) di setiap Kota Administrasi yang berada di DKI Jakarta, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta untuk mempermudah tugas dan tanggung jawabnya

dalam

pelaksanaan

binwasdal

(pembinaan,

pengawasan,

dan

pengendalian) upaya-upaya kesehatan di Jakarta Timur (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009, 2009). Suku Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan, perencanaan, pengendalian dan penilaian efektifitas pelayanan kesehatan. Selain itu, Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi juga memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana pelayanan kesehatan. Sebagai sumber daya manusia yang berperan dalam pelayanan kesehatan, Apoteker perlu dibekali pengetahuan, pemahaman dan aplikasi tentang tata cara perizinan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari sarana pelayanan kesehatan tersebut. Oleh karena itu, maka program profesi apoteker Universitas Indonesia bekerja sama dengan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang berlangsung selama 2 minggu sejak tanggal 21 Oktober - 1 November 2013. PKPA ini dilaksanakan dengan harapan agar mahasiswa calon apoteker dapat mengambil manfaat dan ilmu sebanyak mungkin serta dapat memahami peran dan tanggungjawab seorang apoteker di pemerintahan khususnya Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Universitas Indonesia


3

1.2

Tujuan Pelaksanaan PKPA di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta

Timur, bertujuan agar mahasiswa calon Apoteker: a.

Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi

b.

Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi koordinatorkoordinator yang dibawahi oleh Seksi Sumber Daya Kesehatan, khususnya koordinator Farmasi Makanan dan Minuman.

c.

Mengetahui dan memahami alur perizinan sarana farmasi makanan dan minuman.



BAB 2 TINJAUAN UMUM SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

2.1

Instansi Kesehatan Ada beberapa instansi pemerintah yang khusus menangani bidang

kesehatan. Secara hierarki instansi tersebut dapat dibagi menjadi : a.

Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan (dahulu Departemen Kesehatan) merupakan badan pelaksana pemerintah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan.

Kementerian

Kesehatan

berada

di

bawah

Presiden,

bertanggung jawab kepada Presiden, bertugas membantu Presiden, serta menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang berfungsi sebagai regulator di tingkat nasional. b.

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang berfungsi sebagai regulator di tingkat daerah DKI Jakarta (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009, 2009). Struktur organisasi Dinas Kesehatan dapat dilihat pada Lampiran 1.

c.

Suku Dinas Kesehatan Suku Dinas Kesehatan adalah Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi/ Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi sebagai perangkat pada tingkat kota administrasi/ kabupaten administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Suku Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang diangkat dari pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala Suku Dinas bertanggung jawab secara teknis administratif kepada Kepala Dinas Kesehatan dan secara teknis operasional kepada Walikota Administrasi 4



5

yang berfungsi sebagai auditor di wilayahnya (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009, 2009). d.

Puskesmas Puskesmas adalah unit pelaksana teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan. Puskesmas merupakan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Puskesmas berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu dengan tujuan untuk meningkatkan hidup sehat dan derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. Jumlah Puskesmas yang tercatat sampai saat ini sekitar 7.277 unit Puskesmas Kecamatan dengan 1.818 unit diantaranya mempunyai fasilitas ruang rawat inap, 21.587 unit Puskesmas kelurahan, dan 5.084 unit Puskesmas keliling untuk wilayah Jakarta Timur terdapat 10 Puskesmas Kecamatan dan 78 Puskesmas Kelurahan (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2009).

2.2

Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Adanya perubahan sistem pemerintahan tahun 1999 dari sistem sentralisasi

menjadi otonomi daerah mengakibatkan sebagian wewenang pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 58 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang mengawali berdirinya Suku Dinas Pelayanan Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan Masyarakat di tingkat Kotamadya, dan pada tahun 2009 dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Organisasi Suku Dinas Kesehatan pasca restrukturisasi perihal peningkatan efisiensi dimana Suku Dinas



6

Pelayanan Kesehatan dengan Suku Dinas Kesehatan Masyarakat dilebur menjadi satu, yaitu Suku Dinas Kesehatan. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan pada Kota Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Suku Dinas Kesehatan

dipimpin oleh

seorang Kepala Suku Dinas yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi mempunyai fungsi : a.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas.

b.

Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas.

c.

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan perorangan, rujukan, khusus, tradisional, dan keahlian.

d.

Pengendalian penanggulangan kegawatdaruratan, bencana, dan Kejadian Luar Biasa (KLB).

e.

Pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular atau tidak menular.

f.

Pengawasan dan pengendalian ketersediaan kefarmasian.

g.

Pelaksanaan surveilans kesehatan.

h.

Pelaksanaan monitoring penerapan sistem manajemen mutu kesehatan.

i.

Pengendalian pencapaian standarisasi prasarana dan sarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta.

j.

Pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi kesehatan yang diterima Suku Dinas.

k.

Pemberian, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi perizinan atau rekomendasi atau sertifikasi di bidang kesehatan.



7

l.

Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada lingkup Kota Administrasi.

m.

Pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat.

n.

Penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi mengenai kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, prasarana dan sarana pelayanan kesehatan perseorangan, rujukan khusus, tradisional dan keahlian pada lingkup Kota Administrasi.

o.

Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas.

p.

Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang.

q.

Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggan dan ketatausahaan.

r.

Pelaksanaan kegiatan publikasi dan pengaturan acara Suku Dinas.

s.

Penyiapan bahan laporan ke Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas dan fungsi Suku Dinas.

t.

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas.

2.2.1 Visi dan Misi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur Visi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur yaitu Jakarta Timur Sehat, Mandiri, dan Bermutu untuk semua. Misi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur adalah (Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, 2009) : a.

Meningkatkan kemampuan manajerial dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM).

b.

Meningkatkan kinerja organisasi dengan pendekatan tim.

c.

Mengembangkan sistem informasi kesehatan sesuai dengan perkembangan teknologi.

d.

Menggalang kemitraan dengan lintas program, lintas sektor, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan organisasi terkait.



8

e.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat.

2.2.2 Sasaran Mutu Sasaran mutu yang ingin dicapai oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur adalah (Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, 2009) : a.

Binwasdal (Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian) SDM Sudinkes 100 % terlaksana dengan baik, benar, dan tepat waktu.

b.

Binwasdal Program 100 % terlaksana dengan baik, benar dan tepat waktu.

c.

Pelayanan perizinan tenaga kesehatan 3 hari kerja setelah berkas lengkap.

d.

Pelayanan perizinan sarana kesehatan 12 hari kerja setelah berkas lengkap.

e.

Keluhan pelanggan 100% ditindaklanjuti.

f.

Kepuasan pelanggan 85% dipenuhi.

2.2.3 Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, organisasi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari : a.

Kepala Suku Dinas.

b.

Sub bagian Tata Usaha.

c.

Seksi Kesehatan Masyarakat.

d.

Seksi Pelayanan Kesehatan.

e.

Seksi Sumber Daya Kesehatan.

f.

Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan.

g.

Sub kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta

Timur dapat dilihat pada Lampiran 2.

2.2.3.1 Kepala Suku Dinas Kepala Suku Dinas mempunyai tugas : a.

Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. Universitas Indonesia


9

b.

Mengkoordinasikan

pelaksanaan

tugas

Subbagian,

Seksi

dan

Subkelompok Jabatan Fungsional. c.

Melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan atau Instansi pemerintah atau swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas.

d.

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas.

2.2.3.2 Sub bagian Tata Usaha Sub bagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan administrasi umum Suku Dinas Kesehatan. Sub bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a.

Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

b.

Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

c.

Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas.

d.

Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas.

e.

Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas.

f.

Pelaksanaan kegiatan surat menyurat dan kearsipan Suku Dinas.

g.

Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas.

h.

Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban kantor.

i.

Melaksanakan pengelolaan ruang rapat atau pertemuan Suku Dinas.

j.

Melaksanakan publikasi kegiatan, upacara, dan pengaturan acara Suku Dinas. Universitas Indonesia


10

k.

Menerima, mencatat, membukukan, menyetorkan, dan melaporkan penerimaan retribusi Suku Dinas Kesehatan.

l.

Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang terkait dengan tugas Sub bagian Tata Usaha.

m.

Mengkoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas) Suku Dinas.

n.

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

2.2.3.3 Seksi Kesehatan Masyarakat Seksi Kesehatan Masyarakat merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Seksi Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas : a.


b.


c.

Melaksanakan pengendalian mutu kegiatan pelayanan kesehatan keluarga termasuk kesehatan ibu, bayi, anak balita, kesehatan anak prasekolah, usia sekolah, remaja, kesehatan reproduksi, usia lanjut, keluarga berencana, pekerja wanita, dan asuhan keperawatan.

d.

Mengkoordinasikan sektor terkait

dan

masyarakat

profesi untuk

pencegahan dan pengendalian program kesehatan masyarakat. e.

Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dan informasi

f.

Melaksanakan bimbingan teknis tenaga kesehatan di bidang kesehatann masyarakat.

g.

Melaksanakan kajian perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat tingkat Kota Administrasi.



11

h.

Melaksanakan manajemen database kesehatan melalui sistem informasi manajemen kesehatan yang terintegrasi.

i.

Melaksanakan pengendalian pelaksanaan program gizi dan PPSM.

j.

Menerapkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).

k.

Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas Seksi Kesehatan Masyarakat.

l.

Melaporkan dan mempertanggunjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Masyarakat.

2.2.3.4 Seksi Pelayanan Kesehatan Seksi Pelayanan Kesehatan merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Seksi Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas : a.


b.


c.

Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian tata laksana pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan.

d.

Menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan, memanfaatkan data dan informasi upaya pelayanan kesehatan.

e.

Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian penerapan standar pelayanan kesehatan.

f.

Melaksanakan kegiatan pembinaan,

pengawasan akreditasi sarana

pelayanan kesehatan. g.

Memberikan rekomendasi atau perizinan sarana pelayanan kesehatan.

h.

Memberikan tanda daftar kepada pengobat tradisional.

i.

Melaksanakan siaga 24 jam/ Pusat Pengendali Dukungan Kesehatan (Pusdaldukkes). Universitas Indonesia


12

j.

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan.

k.

Meyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan.

l.

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan.

2.2.3.5 Seksi Sumber Daya Kesehatan Seksi Sumber Daya Kesehatan merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya kesehatan. Seksi Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas : a.


b.


c.

Melaksanakan pemberian perizinan tenaga dan sarana farmasi, makanan, dan minuman.

d.

Memberikan rekomendasi atau perizinan tenaga dan sarana farmasi, makanan, dan minuman.

e.

Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis tenaga kesehatan.

f.

Menyusun peta kebutuhan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan berdasarkan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

g.

Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat kepatuhan petugas kesehatan terhadap standar pelayanan.

h.

Melaksanakan kegiatan audit internal dan audit eksternal penerapan sistem manajemen mutu.

i.

Melaksanakan survei kepuasan pelanggan kesehatan.

j.

Melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan penetapan sistem manajemen mutu kepada Puskesmas. Universitas Indonesia


13

k.

Melaksanakan kegiatan pengembangan mutu melalui forum dan fasilitator.

l.

Melaksanakan fasilitasi peningkatan kemampuan tenaga fasilitator, instruktur, assessor, dan auditor mutu pelayanan kesehatan.

m.

Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan sarana pelayanan kefarmasian meliputi industri kecil obat tradisional, subpenyalur alat kesehatan, apotek, toko obat, depo obat, dan industri makanan minuman rumah tangga.

n.

Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengendalian harga obat dan persediaan cadangan obat esensial.

o.

Melaksanakan pengelolaan persediaan obat dan perbekalan kesehatan pada lingkup Kota Administrasi.

p.

Melaksanakan monitoring dan pemetaan sumber daya kesehatan.

q.

Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas Seksi Sumber Daya Kesehatan.

r.

Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas seksi Sumber Daya Kesehatan.

2.2.3.6 Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian masalah kesehatan. Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai tugas : a.


b.


c.

Melaksanakan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan jiwa masyarakat, surveilans epidemiologi, penanggulangan wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB) dan kesehatan lingkungan.

d.

Melaksanakan kegiatan pembinan pelaksanaan kesehatan haji. Universitas Indonesia


14

e.

Menyiapkan materi sosialisasi kesehatan tentang pengendalian penyakit menular atau tidak menular serta kesehatan jiwa masyarakat.

f.

Melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi dan pendampingan teknis peningkatan kompetensi surveilans epidemiologi, tenaga kesehatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta kesehatan jiwa masyarakat.

g.

Melaksanakan

kegiatan

koordinasi,

kerja

sama

dan

kemitraan

pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa masyarakat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Dearah (UKPD) dan atau instansi pemerintah/ swasta/ masyarakat. h.

Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan imunisasi.

i.

Menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi surveilens epidemiologi sebagai Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB) pada lingkup Kota Administrasi.

j.

Melaksanakan kegiatan investigasi penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) dan dugaan wabah serta keracunan makanan.

k.

Meningkatkan sistem jaringan informasi wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB) dan surveilans.

l.

Melaksanakan kegiatan pengendalian surveilans kematian.

m.

Melaksanakan

kegiatan

monitoring

dan

pemetaan

kegiatan

penanggulangan wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB) dan surveilans. n.

Melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program kesehatan lingkungan meliputi penyehatan air minum/ air bersih, penyehatan makanan dan minuman, pengamanan limbah, pengendalian vektor, pengendalian radiasi, penyehatan pemukiman kumuh, penyehatan di tempat-tempat umum, tempat kerja, tempat pengelolaan pestisida termasuk pemberian

rekomendasi

(AMDAL),

upaya

Analisis

pengelolaan

Mengenai lingkungan

/

Dampak

Lingkungan

upaya

pemantauan

lingkungan. Universitas Indonesia


15

o.

Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian sarana penunjang kesehatan lingkungan.

p.

Menyiapkan materi pelatihan teknis dalam Bidang Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja.

q.

Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan.

r.

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan.



BAB 3 TINJAUAN KHUSUS SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN 3.1.

Seksi Sumber Daya Kesehatan Seksi Sumber Daya Kesehatan merupakan satuan kerja lini Suku Dinas

Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya kesehatan. Seksi Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab dan berkedudukan di bawah Kepala Suku Dinas (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2009). Deskripsi kerja Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan antara lain: a.

Menyusun rencana kerja program: Standarisasi Mutu Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Farmasi, Makanan dan Minuman selama 1 tahun

b.

Memonitor dan mengevaluasi kegiatan Program Standarisasi Mutu Kesehatan

c.

Memonitor dan mengevaluasi kegiatan Program Tenaga Kesehatan

d.

Memonitor dan mengevaluasi kegiatan Program Farmasi, Makanan dan Minuman

e.

Membantu melaksanakan tugas-tugas dari Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur

f.

Pemantauan Pemberantasan Sarang Nyamuk di wilayah kecamatan binaan.

3.2.

Dasar Hukum

3.2.1. Dasar Hukum Perizinan Sarana Kesehatan Dasar hukum yang mengatur perizinan sarana kesehatan farmasi makanan dan minuman adalah sebagai berikut: a.

Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

b.

Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c.

Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

d.

Undang-undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

e.

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

f.

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

16 Laporan praktek….., Herdiyanti Amalia, FFar UI, 2014


17

h.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.

i.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

j.

Kepmenkes No.1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Pedagang Eceran Obat.

k.

Kepmenkes No.246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional.

l.

Permenkes No.1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan

m.

Kepmenkes No.1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek

n.

Kepmenkes

No.184/Menkes/Per/II/1995

tentang

Penyempurnaan

Pelaksanaan Masa Bakti dan Ijin Kerja Apoteker. o.

Kepmenkes


tentang

Permenkes


Tentang

Perubahan

Atas

Penyempurnaan

Pelaksanaan Masa Bakti dan Ijin Kerja Apoteker. p.

Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 970 Tahun 1990 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Usaha Pedagang Eceran Obat di wilayah DKI Jakarta.

3.2.2. Dasar Hukum Perizinan Tenaga Kesehatan Dasar hukum yang mengatur perizinan tenaga kesehatan adalah sebagai berikut: a.

Permenkes No.1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.

b.

Kepmenkes No.889/Menkes/ Per/V/2011 tentang Izin Praktik dan izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

c.

Kepmenkes No.2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

d.

Kepmenkes No.H.K 02.02/Menkes/148/I/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat.

e.

Kepmenkes No.1392/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi. Universitas Indonesia


18

f.

Kepmenkes No.H.K 02.02/Menkes/149/ I/2001 tentang Registrasi dan Praktik Bidan.

g.

Kepmenkes

No.357/Menkes/Per/2006

tentang

Registrasi

dan

Izin

Radiografer. h.

Kepmenkes No.544/Menkes/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien.

i.

Kepmenkes No.1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis.

j.

Kepmenkes No.867/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Registrasi dan Praktik Terapis Wicara.

3.2.3. Dasar Hukum Mengenai Standarisasi Mutu Kesehatan Dasar hukum mengenai Standarisasi Mutu Kesehatan menyangkut Undang-Undang Pelayanan Publik. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan di negara ini sehingga menjamin kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Menurut undangundang tersebut, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,

jasa,

dan/atau

pelayanan

administratif

yang

disediakan

oleh

penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara

pelayanan

publik

tersebut

adalah

setiap

institusi

penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen, yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelayanan administratif yang dimaksud oleh undang-undang ini meliputi: a.

Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam

peraturan perundang-undangan

dalam

rangka

mewujudkan

perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.



19

b.

Tindakan administratif oleh instansi non pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan sertaditerapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan. Undang-undang ini mengatur segala aspek penyelenggaraan pelayanan

publik, termasuk yang paling utama ialah kewajiban bagi setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan standar pelayanan mengenai standar pelayanan publik yang diberikan dan hal ini diatur lagi oleh peraturan pemerintah. Dengan demikian, undang-undang ini menjamin adanya diberikannya pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.

3.3

Ruang Lingkup Seksi ini membawahi tiga bagian, yaitu:

a.

Koordinator Farmasi, Makanan dan Minuman

b.

Koordinator Tenaga Kesehatan

c.

Koordinator Standardisasi Mutu Kesehatan

3.3.1 Koordinator Farmasi, Makanan, dan Minuman Ruang lingkup perizinan sarana kesehatan farmasi makanan dan minuman di wilayah DKI Jakarta yang proses perizinannya telah didelegasikan ke Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi adalah: a.

Apotek (apotek kerjasama, apotek profesi, apotek rakyat dan depo obat/farmasi)

b.

Toko Obat

c.

Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sejak Januari 2013

d.

Cabang Penyalur Alat Kesehatan (CPAK)

e.

Sertifikasi kelayakan olahan/produksi makanan minuman rumah tangga/ Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)

3.3.1.1 Apotek Berdasarkan Permenkes No. 1332/MenKes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan Universitas Indonesia


20

kesehatan lainnya kepada masyarakat. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian maka nantinya semua persyaratan untuk melakukan pekerjaan kefarmasiaan pada sarana farmasi akan mengacu pada Peraturan Pemerintah tersebut. Akan tetapi, fungsi Peraturan Pemerintah tersebut belum dapat digunakan karena masih menunggu aturan dari Menteri Kesehatan RI yang hingga kini belum diterbitkan. Khusus di DKI Jakarta perizinan apotek dibagi menjadi 4, yaitu: a.

Apotek Kerjasama, adalah apotek dimana apoteker hanya sebagai apoteker pengelola apotek (APA), sedangkan pemilik sarana apotek (PSA) adalah dari pihak lain (bisa perorangan, PT, dan lain-lain).

b.

Apotek Profesi, adalah apotek yang apoteker pengelola apotek (APA) juga sebagai pemilik sarana apoteknya (PSA).

c.

Depo Farmasi/Depo Obat, adalah apotek yang berada di klinik dan hanya boleh menerima resep dari klinik tersebut.

d.

Apotek Rakyat (apotek sederhana) adalah sarana kesehatan tempat dilaksanakannya pelayanan kefarmasian dimana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan dan tidak melakukan peracikan, serta tidak menjual obat golongan narkotika dan psikotropika, dimana terhitung sejak ditetapkannya

Peraturan

Menteri

Kesehatan

RI

No.

284/MenKes/PER/III/2007, seluruh izin dan status apotek yang berasal dari apotek sederhana akan disesuaikan menjadi apotek rakyat.

Standar penanggung jawab teknis apotek adalah apoteker. Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Sebelum melaksanakan kegiatannya, APA wajib memiliki Surat Izin Kerja (SIK)/Surat Penugasan (SP) dan Surat Izin Apotek (SIA). SIA berlaku seterusnya selama apotek yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan tidak ada perubahan fisik dan non fisik. SIA harus diperbaharui bila terjadi perubahan fisik dan non fisik dari sarana apotek. Kriteria perubahan non fisik yakni apabila terjadi pergantian apoteker pengelola sarana apotek (baik karena meninggal dunia maupun hal lainnya), terjadi pergantian Universitas Indonesia


21

pemilik sarana kesehatan apotek (baik karena meninggal dunia maupun hal lainnya), terjadi pergantian nama sarana kesehatan apotek, terjadi perubahan alamat sarana kesehatan apotek tanpa pemindahan lokasi dan/atau terjadi karena surat izin sarana kesehatan apotek hilang atau rusak. Sedangkan perubahan fisik, yakni apabila terjadi perubahan denah sarana kesehatan apotek dan terjadi perubahan pindah lokasi apotek. Untuk mendapatkan SIA, APA harus menyiapkan tempat (lokasi dan bangunan) dan perlengkapannya termasuk obat dan perbekalan farmasi lain yang merupakan milik sendiri atau milik pihak lain. Bangunan apotek harus mempunyai luas yang memadai sehingga dapat menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi apotek, serta memelihara mutu perbekalan kesehatan di bidang farmasi. Bangunan apotek minimal terdiri dari ruang tunggu, ruang peracikan dan penyerahan obat, ruang administrasi dan ruang kerja apoteker, tempat pencucian alat dan toilet/WC. Bangunan apotek harus dilengkapi sumber air yang memenuhi syarat kesehatan, penerangan yang cukup, alat pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik, serta ventilasi dan sistem sanitasi yang baik. Apotek harus mempunyai papan nama apotek berukuran minimal 40 x 60 cm dengan tulisan berwarna hitam (ukuran 5 cm) di atas dasar berwarna putih yang memuat nama apotek, nama APA, nomor SIA dan alamat apotek. Apotek harus memiliki perlengkapan yang memadai seperti timbangan, mortir, wadah dan etiket, tempat penyimpanan obat, termasuk lemari khusus narkotika dan psikotropika, kartu stok, dan sebagainya. Apotek harus melaporkan pemakaian narkotika setiap bulan kepada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta setempat dengan tembusan kepada Balai Besar POM di DKI Jakarta sedangkan pemakaian psikotropika harus dilaporkan maksimal setahun sekali. SIA

dapat

dicabut

jika

terdapat

pelanggaran-pelanggaran

yang

menyebabkan pencabutan SIA tersebut yang diatur menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332/MenKes/SK/X/2002 Pasal 25 adalah : a.

Apoteker sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA).

b.

Apoteker tidak lagi memenuhi kewajiban dalam pelayanan kefarmasian. Universitas Indonesia


22

c.

APA berhalangan melakukan tugasnya lebih dari 2 tahun secara terusmenerus.

d.

Terjadi pelanggaran terhadap UU tentang narkotika, psikotropika, kesehatan, dan ketentuan perundang-undangan yang lain.

e.

Surat izin kerja APA dicabut.

f.

Pemilik sarana apotek terbukti terlibat dalam pelanggaran perundangundangan di bidang obat.

Secara umum persyaratan izin apotek yang bekerja sama dengan pihak lain adalah: a.

Surat permohonan APA yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan setempat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap di atas materai Rp 6000,00.

b.

Fotokopi akte notaris badan hukum dan fotokopi pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman dan HAM bila dalam bentuk PT yang disahkan/terdaftar pada Departemen Kehakiman dan HAM RI.

c.

Fotokopi KTP DKI dari APA.

d.

Fotokopi Surat Izin Kerja (SIK)/ Surat Penugasan (SP) apoteker, dengan lampiran surat keterangan selesai masa bakti apoteker bagi non pegawai negeri.

e.

Fotokopi surat status kepemilikan tanah: Fotokopi sertifikat, bila gedung milik sendiri; fotokopi surat perjanjian kontrak bangunan minimal 2 (dua) tahun dan KTP pemilik bangunan yang masih berlaku minimal dua tahun, bila kontrak/sewa.

f.

Fotokopi Undang-Undang Gangguan (UUG).

g.

Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

h.

Surat keterangan domisili dari kelurahan setempat.

i.

Surat pernyataan pemohon yang menyatakan akan tunduk serta patuh kepada peraturan perundangan yang berlaku di atas materai Rp 6000,00.

j.

Peta lokasi dan denah ruangan.

k.

Surat pernyataan dari pemilik sarana apotek tidak pernah terlibat dan tidak akan terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang farmasi/obat dan tidak Universitas Indonesia


23

akan ikut campur dalam pengelolaan obat di atas materai Rp 6000,00.Surat pernyataan APA bahwa yang bersangkutan tidak bekerja pada bidang farmasi lain di atas materai Rp 6000,00. l.

Surat pernyataan tidak melakukan penjualan narkotika, obat keras tertentu tanpa resep di atas materai Rp 6000,00.

m.

Struktur organisasi dan tata kerja/tata laksana (dalam bentuk Organogram).

n.

Daftar ketenagaan berdasarkan pendidikan.

o.

SIK Asisten Apoteker/D3 farmasi.

p.

Rencana jadwal buka apotek.

q.

Daftar peralatan peracikan obat.

r.

Buku wajib peraturan perundangan di bidang farmasi.

s.

Formulir pelaporan narkotika dan psikotropika.

t.

Akte notaris perjanjian kerjasama APA dan PSA (asli/legalisir).

u.

Surat izin atasan bagi apoteker Pegawai Negeri Sipil.

Secara umum persyaratan izin apotek praktek profesi: a.

Surat permohonan apoteker praktek profesi ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan setempat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap diatas materai Rp 6000,00.

b.

Surat rekomendasi dari Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) DKI Jakarta yang menyatakan bahwa yang bersangkutan layak untuk melakukan apotek profesi yang diterbitkan setiap tahun sekali.

c.

Fotokopi KTP DKI apoteker apotek praktek profesi.

d.

Status kepemilikan bangunan, IMB dan surat sewa menyewa minimal 2 tahun.

e.

Denah bangunan beserta peta lokasi.

f.

Daftar peralatan peracikan, etiket, dll.

g.

Fotokopi NPWP apoteker.

h.

SIK/SP apoteker dan pas foto 2 x 3 sebanyak 2 lembar dengan melampirkan surat selesai masa bakti apoteker.

i.

Surat pernyataan dari apotek bahwa selama buka apotek harus ada apotekernya (bila tidak ada apotekernya maka harus tutup). Universitas Indonesia


24

j.

Jadwal buka apotek bersama dengan petugas/apoteker yang lain yang ikut melakukan praktek profesi dengan melampirkan SIK dan KTP DKI Jakarta.

Secara umum persyaratan izin depo obat/farmasi: a.

Surat permohonan apoteker penanggung jawab depo ditujukan kepada Suku Dinas Kesehatan setempat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap diatas materai Rp 6000,00.

b.

Fotokopi izin klinik yang masih berlaku.

c.

Fotokopi akte notaris badan hukum dan fotokopi pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman dan HAM bila dalam bentuk badan hukum.

d.

Fotokopi KTP DKI APA.

e.

Ijasah/SIK/SP Apoteker dengan melampirkan surat selesai masa bakti apoteker.

f.

Surat pengangkatan apoteker sebagai karyawan/penanggung jawab depo obat/farmasi.

g.

Proposal untuk mendirikan depo obat/farmasi.

h.

Ijazah/SIK asisten apoteker.

i.

Peta lokasi dan denah bangunan seatap/sepekarangan dengan klinik serta denah bangunan tertutup.

j.

NPWP perusahaan.

k.

UUG.

l.

Status gedung/sertifikat gedung sewa minimal dua tahun.

m.

Surat pernyataan apoteker hanya melayani resep dari klinik perusahaannya (bukan dari resep umum), kecuali atas nama pasien perusahaan.

Apabila apotek memberikan pelayanan 24 jam, maka apotek tersebut harus memiliki apoteker pendamping dan apabila APA dan apoteker pendamping berhalangan melakukan tugasnya, APA dapat menunjuk apoteker pengganti. Penunjukan tersebut harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dalam hal ini kepada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi setempat untuk daerah DKI Jakarta dengan tembusan kepada Kepala Dinas Universitas Indonesia


25

Kesehatan Provinsi setempat. APA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker pendamping maupun apoteker pengganti/supervisor dalam pengelolaan apotek. Apabila APA berhalangan melakukan tugasnya lebih dari dua tahun secara terus-menerus, maka harus menunjuk apoteker pengganti, sedangkan jika APA berhalangan melakukan tugasnya dalam waktu 1–3 bulan, maka harus menunjuk apoteker supervisor (Peraturan Menteri Kesehatan No. 1332/MenKes/SK/X/2002, 2002). Pada setiap pengalihan tanggung jawab kefarmasian yang disebabkan karena penggantian APA oleh apoteker pengganti, harus diikuti dengan serah terima resep, narkotika dan perbekalan farmasi lainnya serta kunci tempat penyimpanan narkotika dan psikotropika. Serah terima ini harus diikuti dengan pembuatan berita acara. Apabila apotek melakukan pelanggaran, maka dapat diberikan teguran secara lisan untuk segera dilakukan perbaikan. Apabila tidak ada perbaikan dari apotek tersebut, maka diberikan peringatan tertulis kepada APA. Pelaksanaan pencabutan SIA dapat dilakukan setelah dikeluarkan peringatan secara tertulis kepada APA sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing dua bulan atau pembekuan izin apotek untuk jangka waktu selama-lamanya 6 bulan. Akan tetapi, pembekuan izin ini dapat dicairkan kembali apabila apotek telah membuktikan memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Kesehatan No. 1332/MenKes/SK/X/2002, 2002). Salah satu jenis apotek adalah apotek rakyat, yaitu sarana kesehatan tempat dilaksanakannya pelayanan kefarmasian, dimana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan, dan tidak melakukan peracikan dan pelayanan resep narkotik dan psikotropik. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 284/MenKes/PER/III/2007, ketentuan yang harus dipenuhi oleh Apotek rakyat adalah: a.

Apotek rakyat dalam pelayanan kefarmasian harus mengutamakan obat generik.

b.

Apotek rakyat dapat menyimpan dan menyerahkan obat-obatan yang termasuk golongan obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Universitas Indonesia


26

c.

Apotek rakyat dilarang menyediakan narkotika dan psikotropika, meracik obat dan menyerahkan obat dalam jumlah besar.

d.

Setiap apotek rakyat harus memiliki satu orang apoteker sebagai penanggung jawab dan dapat dibantu oleh asisten apoteker.

e.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, apotek rakyat yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran lisan, tertulis, sampai dengan pencabutan izin.

f.

Pedagang eceran yang statusnya sudah berubah menjadi apotek sederhana dianggap telah menjadi apotek rakyat.

Secara umum persyaratan izin apotek yang berasal dari toko obat/apotek sederhana (apotek rakyat) : a.

Surat permohonan APA ditujukan kepada kepala Suku Dinas Kesehatan setempat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap diatas materai Rp 6000,00.

b.

Fotokopi akte notaris badan hukum dan fotokopi pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman dan HAM bila dalam bentuk PT yang disahkan/terdaftar pada Departemen Kehakiman dan HAM RI.

c.

Salinan/fotokopi KTP DKI dari APA

d.

Fotokopi izin domisili dari lurah

e.

Status bangunan milik sendiri lampirkan sertifikat, bila sewa, foto kopi perjanjian kontrak bangunan dan KTP pemilik bangunan yang masih berlaku minimal 2 (dua) tahun.

f.

Pernyataan pemilik sarana lokasi hanya untuk pada sentra pasar tempat toko obat dan tidak pindah diluar pasar diatas materai Rp 6000,00.

g.

Surat pernyataan kepala pasar yang menyatakan pihaknya ikut mengawasi kegiatan apotek terhadap ketentuan per UU Farmasi yang berlaku di atas materai Rp 6000,00.

h.

Surat keterangan domisili dari lurah atau kepala pasar.

i.

Surat pernyataan pemohon dan pemilik yang menyatakan akan tunduk serta patuh kepada peraturan yang berlaku di atas materai Rp 6000,00. Universitas Indonesia


27

j.

Peta lokasi dan denah bangunan.

k.

Surat pernyataan pemilik sarana apotek tidak terlibat lagi dalam pelanggaran peraturan di bidang Farmasi/obat di atas materai Rp 6000,00.

l.

Surat pernyataan APA sanggup mengelola apotek/toko obat diatas materai Rp 6000,00.

m.

Surat pernyataan dari APA dan PSA tidak melakukan peracikan dan penjualan obat Narkotik, OKT baik dengan resep dokter maupun tanpa resep dari pemilik dan apoteker diatas materai Rp 6000,00.

n.

Struktur organisasi apotek dan tata kerja/tata laksana.

o.

Daftar

ketenagaan

berdasarkan pendidikan dilampiri

sengan SK

pengangkatan dan daftar gaji yang disetujui oleh apoteker, pemilik dan tenaga kerja tersebut diatas materai Rp 6000,00. p.

Surat izin kerja/surat penugasan apoteker.

q.

Surat izin kerja AA/D3 Farmasi.

r.

Rencana jadwal buka apotek.

s.

Daftar peralatan lainnya.

t.

Daftar buku wajib peraturan per UU di bidang Farmasi.

u.

Surat peryataan APA dan pemilik bersedia bila diperiksa ke apotek oleh petugas kesehatan yang berwenang di atas materai Rp 6000,00.

3.3.1.2 Toko Obat Pedagang eceran obat didefinisikan sebagai orang/badan hukum di Indonesia yang mempunyai izin untuk menyimpan obat-obat bebas (label hijau) dan obat-obat bebas terbatas (label biru) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagai tercantum dalam surat izin. Pedagang eceran obat harus menjaga agar obat-obat yang dijual bermutu baik dan berasal dari pabrik-pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI. Surat izin pendirian suatu toko obat dapat diperoleh dengan mengajukan surat permohonan Izin Usaha kepada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi setempat yaitu di Seksi Sumber Daya Kesehatan bagian Farmasi, Makanan dan Minuman. Izin toko obat berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan penanggung jawab teknis adalah seorang Asisten Apoteker. Adapun Universitas Indonesia


28

persyaratan yang harus dilengkapi untuk memperoleh izin usaha toko obat antara lain (Dinkes Provinsi DKI Jakarta, 2002) : a.

Surat permohonan izin toko obat yang ditujukan kepada Kepala Sudinkes Kotamadya setempat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap di atas materai Rp 6000,00.

b.

Fotokopi KTP DKI Jakarta pemilik toko obat.

c.

Akte pendirian perusahaan bila bentuk badan hukum yang terdaftar pada Menteri Kehakiman dan HAM.

d.

Gambar denah lokasi tempat usaha dan denah ruangan

e.

Ijazah dan SIK AA, foto 2x3 2 lembar.

f.

Surat pernyataan kesediaan bekerja sebagai AA penanggung jawab teknis pada toko obat di atas materai Rp 6000,00.

g.

Status bangunan tempat usaha milik sendiri (lampirkan sertifikat) dan bila sewa minimal dua tahun dengan melampirkan surat sewa serta fotokopi KTP pemilik.

h.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

i.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Setiap perubahan fisik maupun non fisik yang terjadi, pihak toko obat harus mengajukan permohonan tertulis kepada Seksi Sumber Daya Kesehatan yang membawahi bagian Farmasi Makanan dan Minuman Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi setempat. Perubahan non fisik meliputi: a.

Terjadi pergantian asisten apoteker penanggung jawab teknis sarana kesehatan toko obat (baik karena meninggal dunia maupun hal lainnya).

b.

Terjadi pergantian nama sarana kesehatan toko obat.

c.

Terjadi perubahan alamat sarana kesehatan toko obat tanpa pemindahan lokasi.

d.

Terjadi pergantian pemilik sarana kesehatan toko obat (baik karena meninggal dunia maupun hal lainnya).

e.

Terjadi karena surat izin sarana kesehatan toko obat hilang atau rusak.



29

Perubahan fisik meliputi: a.

Terjadi pemindahan lokasi sarana kesehatan toko obat.

b.

Terjadi perpanjangan izin sarana kesehatan toko obat.

Toko obat harus menjalankan usahanya sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila toko obat melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi administratif yaitu mulai dari pemberian surat peringatan, penghentian sementara kegiatan toko obat sampai pencabutan surat izin, sedangkan untuk sanksi pidana pemilik toko obat dapat diajukan ke pengadilan.

3.3.1.3 Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Menurut Permenkes No. 06 tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional menjelaskan Usaha Mikro Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UMOT adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param,

tapel,

pilis,

cairan

obat

luar

dan

rajangan.

UMOT

hanya

dapatdiselenggarakan oleh badan usaha perorangan yang memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap industri dan usaha di bidang obat tradisional wajib memiliki izin dari Menteri Kesehatan, kecuali untuk usaha jamu gendong dan usaha jamu racikan. Dalam memberikan izin obat tradisional, Menteri Kesehatan mendelegasikan kewenangan pemberian izin UMOT kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Selain wajib memiliki izin, industri dan usaha obat tradisional juga wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin UMOT terdiri dari : a.

Surat Permohonan;

b.

Fotokopi akta pendirian badan usaha perorangan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c.

Susunan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas dalam hal permohonan bukan perseorangan;



30

d.

Fotokopi

KTP/identitas

pemohon

dan/atau

Direksi/Pengurus

dan

Komisaris/Badan Pengawas; e.

Pernyataan pemohon dan/atau Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang farmasi;

f.

Fotokopi bukti penguasaan tanah dan bangunan;

g.

Surat

Tanda

Daftar

Perusahaan

dalam

hal

permohonan

bukan

perseorangan; h.

Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan dalam hal permohonan bukan perseorangan;

i.

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan

j.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili

Permohonan izin UMOT diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota

dengan

menggunakan

contoh

sebagaimnana

tercantum dalam Formulir 18. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan untuk izin UMOT, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menunjuk tim untuk melakukan pemeriksaan setempat. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima penugasan, tim melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan administrasi dan teknis, serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 19. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima hasil pemeriksaan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyetujui, menunda, atau menolak permohonan izin UMOT dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Balai setempat, dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 20a, Formulir 20b atau Formulir 20c. Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat permohonan diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, tidak dilakukan pemeriksaan/verifikasi, pemohon dapat membuat surat pernyataan siap berproduksi

Kepada

Kepala

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/kota

dengan

menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 21. Izin UMOT diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan. Universitas Indonesia


31

Permohonan izin UMOT ditunda atau ditolak apabila ternyata belum memenuhi persyaratan. Dalam hal pemberian izin UMOT ditunda, kepada pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Penundaan. Setiap industri dan usaha obat tradisional berkewajiban: a.

Menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk obat tradisional yang dihasilkan;

b.

Melakukan penarikan produk obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu dari peredaran; dan

c.

Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Industri dan usaha obat tradisional yang akan melakukan perubahan bermakna terhadap pemenuhan CPOTB wajib melapor dan mendapat persetujuan dari Kepala Badan.

Setiap industri dan usaha obat tradisional dilarang membuat: a.

Segala jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia hasil isolasi atau sintetik yang berkhasiat obat;

b.

Obat tradisional dalam bentuk intravaginal, tetes mata, sediaan parenteral, supositoria kecuali untuk wasir; dan/atau

c.

Obat tradisional dalam bentuk cairan obat dalam yang mengandung etanol dengan kadar lebih dari 1% (satu persen).

d.

UMOT yang telah mendapat izin, yang melakukan perubahan nama, alamat, atau Tenaga Teknis Kefarmasian penanggung jawab wajib melaporkan

secara

tertulis

kepada

Kepala

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Balai setempat. Industri dan usaha obat tradisional yang akan melakukan perubahan kapasitas dan/atau fasilitas produksi wajib melapor dan mendapat persetujuan sesuai ketentuan. UMOT wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan meliputi jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan serta jenis, jumlah, dan nilai hasil produksi. Laporan UMOT disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dengan tembusan kepada Kepala Balai setempat. Universitas Indonesia


32

3.3.1.4 Cabang Penyalur Alat Kesehatan (CPAK) Cabang Penyalur Alat Kesehatan adalah badan hukum atau badan usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Cabang Penyalur Alat Kesehatan (CPAK) merupakan sarana yang legal yang dapat menyalurkan alkes berbeda fungsi dari Penyalur Alkes (PAK) dimana perusahaan yang sama namanya yang telah mendapat izin dari Depkes RI. Izin Cabang Penyalur Alkes belaku sesuai dengan penunjukkan yang diberikan oleh PAK pusat dan paling lama adalah 3 (tiga) tahun. Alat

kesehatan adalah instrumen,

apparatus,

mesin, alat

untuk

ditanamkan, reagen/produk diagnostik in vitro atau barang lain yang sejenis atau yang terkait komponen, bagian dan perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendiagosis penyakit, menyembuhkan, merawat, memulihkan atau mencegah penyakit pada manusia. Persyaratan yang harus dilengkapi untuk memperoleh izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (CPAK), antara lain: a.

Surat permohonan dari direktur/pimpinan Usaha Penyalur Alat Kesehatan (UPAK), bukan dari CPAK, yang ditujukan kepada Sudinkes setempat sebanyak tiga rangkap dan satu rangkap di atas materai Rp. 6000,00.

b.

Surat penunjukkan dari UPAK sebagai CPAK di atas materai Rp. 6.000,00.

c.

Fotokopi izin UPAK.

d.

Akte perusahaan CPAK bila bentuk PT dan terdaftar pada Menteri Kehakiman dan HAM.

e.

Denah bangunan/ruangan dari CPAK.

f.

Peta lokasi CPAK.

g.

SIUP CPAK.

h.

NPWP CPAK.

i.

UUG.

j.

Domisili perusahaan.



33

k.

Status bangunan bila milik sendiri, lampirkan sertifikat dan bila sewa minimal dua tahun dengan melampirkan surat sewa serta fotokopi KTP pemilik.

l.

Penanggung jawab teknis (AA atau SMU yang mempunyai sertifikat pengelolaan alat kesehatan).

Perubahan fisik maupun non fisik pada sarana CPAK juga harus dilaporkan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Sudinkes Seksi Sumber Daya Kesehatan yang membawahi bagian Farmasi Makanan dan Minuman. Perubahan non fisik meliputi: a.

Terjadi pergantian pemilik sarana kesehatan CPAK (baik meninggal dunia maupun lainnya)

b.

Terjadi pergantian nama sarana kesehatan CPAK

c.

Terjadi perubahan alamat sarana kesehatan CPAK tanpa pemindahan lokasi

d.

Terjadi karena surat izin sarana kesehatan CPAK hilang atau rusak

Perubahan fisik (dilakukan pemeriksaan lapangan), meliputi: a.

Terjadi pemindahan lokasi sarana kesehatan CPAK

b.

Terjadi perluasan lokasi sarana kesehatan CPAK Izin CPAK berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang

kembali bila semua persyaratan telah dipenuhi.

Persyaratan memperoleh izin toko alat kesehatan adalah sebagai berikut (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2010) : a.

Berbentuk badan usaha atau perorangan yang baik memperoleh izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b.

Memiliki toko dengan status milik sendiri, kontrak, atau sewa, paling singkat 2 (dua) tahun.

Izin toko alat kesehatan dapat dicabut apabila: a.

Mendistribusikan alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar Universitas Indonesia


34

b.

Mengadakan alat penyaluran kesehatan yang bukan dari Penyalur Alat Kesehatan atau dari Cabang Penyalur Alat Kesehatan

c.

Pencabutan izin ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

3.3.1.5 Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Berdasarkan UU No. 28 tahun 2004 pasal 1 disebutkan bahwa perusahaan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Menurut Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat Makanan (BPOM) RI Nomor HK.00.05.5.1640 tanggal 30 April 2003 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), maka SPP-IRT bertujuan untuk: a.

Meningkatkan pengetahuan produsen dan karyawan tentang pengolahan pangan dan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan pangan.

b.

Menumbuhkan kesadaran dan motivasi produsen dan karyawan tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis dan tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen.

c.

Meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan PIRT

Syarat-syarat Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan, yaitu: a.

Permohonan di atas materai Rp 6000,00.

b.

Fotokopi KTP.

c.

Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak dua lembar.

Syarat-syarat Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, antara lain: a.

Surat permohonan dari direktur/pimpinan perusahaan/perorangan yang ditujukan kepada Sudinkes setempat sebanyak 2 (dua) rangkap dan 1 (satu) rangkap di atas materai Rp 6000,00.

b.

Data perusahaan bila dalam bentuk CV lampirkan akte notarisnya.

c.

Peta lokasi, IMB. Universitas Indonesia


35

d.

Denah ruangan produksi.

e.

Rancangan etiket.

f.

Fotokopi KTP pemilik (DKI Jakarta).

g.

Pasfoto pemilik berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak dua lembar.

h.

Surat izin perindustrian dari Dinas/SuDin Perindustrian.

i.

Data produk makanan yang akan diproduksi.

j.

Khusus untuk pengemasan kembali, harus disertai dengan surat keterangan dari asal produk.

k.

Status bangunan (sewa/milik sendiri) lampirkan fotokopi sertifikat , dan bila sewa lampirkan surat sewa minimal 2 (dua) tahun beserta fotokopi KTP pemilik.

Tata cara penyelenggaraan SPP-IRT yaitu: a.

Pengajuan permohonan Permohonan untuk mendapatkan SPP-IRT ditujukan kepada Pemerintah Daerah atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan pemohon diwajibkan mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan telah melewati

tahap

pemeriksaan

sarana

produksinya

oleh

Sudinkes

Kotamadya. Materi penyuluhan keamanan pangan yang diberikan, meliputi berbagai jenis bahaya biologis, kimia, fisik, cara menghindari dan memusnahkannya serta pengawetan pangan; higienis dan sanitasi sarana perusahaan pangan industri rumah tangga; cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB); peraturan perundangan tentang keamanan pangan, penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP), label dan iklan pangan. Materi pelengkap dapat dikembangkan sesuai kebutuhan perusahaan pangan industri rumah tangga, misalnya pengemasan dan penyimpanan produk pangan industri rumah tangga; pengembangan usaha perusahaan pangan industri rumah tangga termasuk etika bisnis. b.

Pemeriksaan sarana produksi Setelah melaksanakan Penyuluhan Keamanan Pangan, petugas Suku Dinas Kesehatan Kotamadya melakukan pemeriksaan ke sarana produksi PIRT. Universitas Indonesia


36

Petugas yang melakukan pemeriksaan tersebut harus memiliki Sertifikasi Inspektur Pangan. Laporan pemeriksaan sarana produksi IRTP dengan hasil minimal cukup merupakan salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan SPP-IRT. c.

Sertifikasi produksi pangan IRT Sertifikasi yang diterbitkan dari kegiatan ini terdiri dari dua jenis, yaitu sertifikasi penyuluhan keamanan pangan dan sertifikasi produksi pangan.

d.

Sistem pendataan dan pelaporan Penyelenggaraan SPP-IRT di Sudinkes Kota Administrasi setempat melaporkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Badan POM atau Balai Besar POM setempat dengan melampirkan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dan Sertifikat Produksi Pangan IRTP yang selambat-lambatnya satu bulan setelah penyelenggaraan. Balai Besar POM melaporkan rekapitulasi penerbitan SPP-IRT kepada Badan POM. Sistem pendataan dan pelaporan SPP-IRT dilakukan oleh Sudinkes Kota Administrasi setempat.

3.3.2 Koordinator Tenaga Kesehatan Ruang lingkup perizinan tenaga kesehatan di wilayah DKI Jakarta yang proses perizinannya telah didelegasikan ke Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi adalah : a.

Surat Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian

b.

Surat Izin Praktik Dokter (Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter gigi spesialis)

c.

Surat Izin Kerja Perawat

d.

Surat Izin Kerja Perawat Gigi

e.

Surat Izin Praktik Bidan

f.

Surat Izin Kerja Radiografer

g.

Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien

h.

Surat Izin Praktik Fisioterapis

i.

Surat Izin Praktik Terapis Wicara



37

3.3.2.1 Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian Tenaga

kefarmasian

adalah

tenaga

yang

melakukan

pekerjaan

kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian dapat berupa Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi atan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. Setiap tenaga kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian harus telah terdaftar dan memiliki izin kerja/praktik. Apoteker dan Asisten Apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian harus memiliki surat izin berupa Surat Penugasan atau Surat Izin Kerja bagi Apoteker atau SIAA dan SIKAA bagi Asisten Apoteker, namun sejak tanggal 1 juni 2011, diberlakukan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/PerV/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Berdasarkan Permenkes ini, setiap Tenaga Kefarmasian wajib memiliki surat tanda registrasi. Surat Tanda Registrasi tersebut berupa STRA bagi Apoteker dan STRTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian. Setelah memiliki STRA atau STRTTK, Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja. Surat izin tersebut dapat berupa SIPA atau SIKA bagi Apoteker dan SIKTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian. Apoteker yang telah memiliki SP atau SIK wajib mengganti SP atau SIK dengan STRA dan SIPA/SIKA dengan cara mendaftar melalui website KFN (Komite Farmasi Nasional). Setelah mendapatkan STRA, Apoteker wajib mengurus SIPA dan SIKA di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat pekerjaan kefarmasian dilakukan. Sementara bagi Asisten Apoteker yang telah memiliki SIAA dan/atau SIKAA harus menggantinya dengan STRTTK dengan cara mendaftar melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Setelah mendapat STRTTK, Tenaga Teknis

Kefarmasian

wajib

mengurus

SIKTTK

di

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota. STRA dan STRTTK dikeluarkan oleh Menteri, dimana Menteri akan mendelegasikan pemberian STRA kepada Komite Farmasi Nasional dan STRTTK kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. STRA dan STRTTK berlaku selama lima tahun dan dapat diregistrasi ulang selama memenuhi persyaratan. Untuk memperoleh

STRTTK,

Tenaga

Teknis

Kefarmasian

harus

mengajukan



38

permohonan kepada kepala dinas kesehatan provinsi. Surat permohonan STRTTK harus melampirkan: a.

Fotokopi ijazah Sarjana Farmasi atau Ahli Madya Farmasi atau Analis Farmasi atan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;

b.

Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki SIP;

c.

Surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika kefarmasian;

d.

Surat rekomendasi tentang kemampuan dari Apoteker yang telah memiliki STRA, atau pimpinan institusi pendidikan lulusan, atau organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian; dan

e.

Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm dua lembar dan ukuran 2 x 3 cm dua lembar. Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian

wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja. Surat izin tersebut berupa SIPA bagi Apoteker penanggung jawab atau Apoteker pendamping di fasilitas pelayanan kefarmasian, SIKA bagi Apoteker yang melakukan

pekerjaan

kefarmasian

di

fasilitas

produksi

atau

fasilitas

distribusi/penyaluran, atau SIKTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian. SIPA bagi apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian atau SIKA hanya diberikan untuk satu tempat fasilitas kefarmasian sementara SIPA bagi apoteker pendamping dapat diberikan untuk paling banyak tiga tempat fasilitas pelayanan kefarmasian. SIKTTK dapat diberikan untuk paling banyak tiga tempat fasilitas kefarmasian. SIPA, SIKA, atau SIKTTK dikeluarkan oleh Kepala DinKes Kabupaten/Kota tempat pekerjaan kefarmasian dilakukan. Untuk memperoleh SIPA atau SIKA, Apoteker mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat pekerjaan kefarmasian dilaksanakan. Permohonan SIPA atau SIKA harus melampirkan: a.

Fotokopi STRA yang dilegalisisr oleh KFN;

b.

Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran; Universitas Indonesia


39

c.

Surat rekomendasi dari organisasi profesi;

d.

Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar dan 3 x 4 cm sebanyak dua lembar.

Dalam mengajukan permohonan SIPA sebagai Apoteker pendamping harus dinyatakan permintaan SIPA untuk tempat pekerjaan kefarmasian pertama, kedua, atau ketiga. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus menerbitkan SIPA atau SIKA paling lama dua puluh hari kerja sejak surat permohonan diterima dan dinyatakan lengkap. Permohonan SIKTTK harus melampirkan: a.

Fotokopi STRTTK;

b.

Surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian;

c.

Surat rekomendasi dari organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian; dan

d.

Pas foto berwarna berukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar dan 3 x 4 cm sebanyak dua lembar. Dalam mengajukan permohonan SIKTTK harus dinyatakan permintaan

SIKTTK untuk tempat pekerjaan kefarmasian pertama, kedua, atau ketiga. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus menerbitkan SIKTTK paling lama dua puluh hari sejak surat permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

3.3.2.2 Surat Izin Praktik Dokter Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Dokter dan dokter gigi yang dimaksud meliputi dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis. Setiap dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP). SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran. Kepala Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota

dalam

memberikan

SIP

harus

mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah dokter dan dokter gigi dengan



40

kebutuhan pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011). Dokter atau dokter gigi mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat praktik kedokteran dilaksanakan untuk memperoleh SIP. Dokumen yang harus terlampir dalam permohonan SIP tersebut meliputi: a.

Fotokopi Surat TandaRegistrasi (STR) dokter atau STR dokter gigi yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku;

b.

Surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;

c.

Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu;

d.

Surat rekomendasi asli dari organisasi profesi sesuai tempat praktik; dan

e.

Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak tiga lembar dan 3 x 4 cm sebanyak dua lembar. Selain dokumen tersebut, Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Timur

menambahkan persyaratan dokumen sebagai berikut: a.

Fotokopi SIP yang telah dimiliki;

b.

Surat keterangan aktif bekerja dari atasan langsung; dan

c.

Fotokopi KTP. Fotokopi KTP ditambahkan untuk menghindari kesalahan penulisan nama

pada SIP karena terkadang tulisan dari para dokter sulit untuk dibaca oleh petugas. Fotokopi SIP yang telah dimiliki dan surat keterangan aktif bekerja dari atasan langsung ditambahkan sebagai tambahan pertimbangan bagi Suku Dinas Administrasi Kota Administrasi Jakarta Timur dalam pengambilan keputusan apakah izin akan dibuatkan atau tidak. Dokter atau dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan tersebut diberikan SIP untuk satu tempat praktik. SIP dokter atau dokter gigi diberikan paling banyak untuk tiga tempat praktik, baik pada sarana pelayanan kesehatan Universitas Indonesia


41

milik pemerintah, swasta maupun praktik perorangan. Oleh karena itu, dalam pengajuan permohonan SIP harus dinyatakan permintaan SIP tersebut untuk tempat praktik pertama, kedua, atau ketiga. SIP yang diberikan berlaku selama 5 tahun sepanjang STR masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP.

3.3.2.3 Surat Izin Praktik Bidan Bidan dapat menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi, fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri dan/atau praktik mandiri. Setiap bidan yang menjalankan praktik wajib memiliki

Surat Izin

Praktik Bidan (SIPB), kecuali bagi bidan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri atau bidan yang menjalankan tugas pemerintah sebagai bidan desa. Surat Izin Praktik Bidan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kebidanan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2010). Untuk memperoleh SIPB, bidan harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melampirkan : a.

Fotokopi STR yang masih berlaku dan dilegalisir;

b.

Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;

c.

Surat pernyataan memiliki tempat praktik;

d.

Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak tiga lembar; dan

e.

Rekomendasi dari Organisasi Profesi. SIPB hanya diberikan untuk satu tempat praktik. Bidan dalam

menjalankan praktik mandiri harus memenuhi persyaratan meliputi tempat praktik dan peralatan untuk tindakan asuhan kebidanan.

3.3.2.4 Surat Izin Praktik Perawat Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010, Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perawat dapat melaksanakan praktik keperawatan pada fasilitas pelayanan kesehatan, baik fasilitas pelayanan Universitas Indonesia


42

kesehatan di luar praktik mandiri dan/atau praktik mandiri. Perawat yang melaksanakan praktik pada wajib memiliki Surat Izin Praktik Perawat (SIPP), kecuali untuk perawat yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri. SIPP hanya diberikan untuk satu tempat praktik. SIPP dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melampirkan: a.

Fotokopi STR yang masih berlaku dan dilegalisir;

b.

Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki SIP;

c.

Surat pernyataan memiliki tempat praktik;

d.

Pas foto berwana ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan

e.

Rekomendasi dari Organisasi Profesi

Pelaksanaan perizinan perawat

di Suku Dinas

Kesehatan Kota

Administrasi Jakarta Timur pada tahun 2011 belum dilaksanakan sesuai dengan Permenkes No. HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tersebut karena belum terbentuknya Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) dan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) yang bertugas melaksanakan registrasi tenaga kesehatan di setiap provinsi. MTKI dan MTKP baru terbentuk pada akhir tahun 2011. Dengan demikian registrasi tenaga kesehatan masih dilakukan di Dinas Kesehatan dan pemberian Surat Izin Kerja Perawat pada tahun 2011 dilaksanakan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur sesuai dengan Permenkes No. 1239 tahun 2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat.

3.3.2.5 Surat Izin Kerja Perawat Gigi Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1392/Menkes/SK/XII/2001 Perawat Gigi adalah setiap orang yang lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Izin Kerja (SIK) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat gigi untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di sarana kesehatan. SIK sebagaimana dimaksud diperoleh dengan mengajukan permohonan

kepada

Kepala

Suku

Dinas

Kesehatan

setempat

dengan

melampirkan: Universitas Indonesia


43

a.

Foto kopi ijazah pendidikan perawat gigi

b.

Foto kopi SIPG (surat izin perawat gigi) yang masih berlaku

c.

Surat keterangan sehat dari dokter

d.

Pas foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar

e.

Surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang menyebutkan tanggal mulai bekerja sebagai perawat gigi

f.

Rekomendasi dari organisasi profesi ( PPGI) SIK berlaku sepanjang SIPG belum habis masa berlakunya dan

selanjutnya dapat diperbaharui. SIPG berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbarui kembali serta merupakan dasar untuk memperoleh SIK.

3.3.2.6 Surat Izin Kerja Radiografer Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 357/Menkes/Per/2006 Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan akademi penata rontgen, diploma III radiologi, pendidikan ahli madya/akademi/diploma III teknik radiodiagnostik dan radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan

perundang-undanganyang

berlaku.

Setiap

radiografer

untuk

menjalankan pekerjaan radiografi pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta wajib memilki Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR). Untuk memperoleh SIKR maka radiografer yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan setempat dengan melampirkan : a.

Fotokopi Surat Izin Radiografer (SIR) yang masih berlaku

b.

Fotokopi ijazah radiografer yang disahkan oleh pimpinanpenyelenggara pendidikan radiografer

c.

Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP

d.

Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar

e.

Surat keterangan telah melaksanakan tugas dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan SIK berlaku sepanjang SIR belum habis masa berlakunya dandapat

diperbaharui. SIR berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbaharui kembali serta merupakan dasar untuk memperoleh SIK.



44

3.3.2.7 Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 544/Menkes/VI/2002 Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Setiap refraksionis optisien untuk melakukan pekerjaan pada sarana kesehatan wajib memiliki SIK. SIK diperoleh dengan mengajukan permohonan

kepada

Kepala

Suku

Dinas

Kesehatan

setempat

dengan

melampirkan: a.

Fotokopi Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO) yang masih berlaku

b.


c.

Pasfoto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar

d.

Surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja

e.

Rekomendasi dari organisasi profesi SIK berlaku sepanjang SIRO belum habis masa berlakunya dan dapat

diperbaharui kembali. SIRO berlaku selama 5 tahun dan dapatdiperbaharui serta merupakan dasar untuk memperoleh SIK.

3.3.2.8 Surat Izin Praktek Fisioterapis Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi. Fisioterapis dapat melaksanakan praktek fisioterapi pada sarana pelayanan kesehatan, praktek perorangan dan/atau berkelompok. Fisioterapis yang melaksanakan praktek fisioterapi harus memiliki Surat Izin Praktek Fisioterapis



45

(SIPF). SIPF dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan setempat dengan melampirkan: a.

Fotokopi ijazah pendidikan fisioterapis

b.

Fotokopi SIF (surai izin fisioterapis) yang masih berlaku

c.


d.

Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar

e.

Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja

f.

Surat keterangan menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri SIPF berlaku sepanjang SIF belum habis masa berlakunya dan selanjutnya dapat diperbaharui. SIF berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali serta merupakan dasar untuk memperoleh SIPF.

3.3.2.9 Surat Izin Praktek Terapis Wicara Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 867/Menkes/Per/VIII/2004 terapis wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terapis wicara dapat melaksanakan praktek terapis wicara pada sarana pelayanan terapi wicara, praktek perorangan dan/atau berkelompok. Terapis wicara yang melakukan praktek pada sarana pelayanan terapi wicara, praktek perorangan dan/atau berkelompok harus memiliki Surat Izin Praktek Terapis Wicara (SIPTW). SIPTW dapat diperoleh dengan megajukan permohonan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan setempat dengan dengan tembusan kepada Ikatan Terapis Wicara yang terdekat dengan wilayah tersebut. Permohonan tersebut diajukan dengan melampirkan : a.

Fotokopi ijazah yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan terapis wicara

b.

Fotokopi SITW yang masih berlaku

c.

Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP

d.

Surat keterangan dari pimpinan sarana yang menyatakan tanggalmulai bekerja, untuk yang bekerja di sarana pelayanan terapi wicara Universitas Indonesia


46

e.

Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar SIPTW berlaku sepanjang SITW belum habis masa berlakunya dan dapat diperbaharui kembali. SITW berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbaharui serta merupakan dasar untuk memperoleh SIPTW.

3.3.3 Koordinator Standardisasi Mutu Kesehatan Ruang lingkup kebijakan mutu Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur adalah sebagai berikut (Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, 2009) : a.

Orientasi pada kepuasan pelanggan.

b.

Perbaikan/peningkatan terus menerus dan berkesinambungan (continous and sustainable improvement).

c.

Mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

d.

Memberikan

jasa

pelayanan

dan

pembinaan,

pengawasan,

dan

pengendalian (Binwasdal) bidang kesehatan yang profesional dan responsif. Adapun sasaran mutu yang ingin dicapai dalam jasa pelayanan dan Binwasdal yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur adalah sebagai berikut. a.

Binwasdal Sumber Daya Manusia (SDM) Sudinkes 100% terlaksana secara baik, benar dan tepat waktu

b.

Binwasdal program 100% terlaksana secara baik, benar dan tepat waktu

c.

Pelayanan perizinan tenaga kesehatan 12 hari kerja

d.

Pelayanan sarana kesehatan 12 hari kerja

e.

Keluhan pelanggan 100% ditindak lanjuti

f.

Kepuasan pelanggan 85% dipenuhi

g.

Tanggung jawab pencapaian sasaran mutu terdistribusi sampai Subbag dan Seksi pemilik program pencapaian sasaran mutu

h.

Pencapaian sasaran mutu Sistem Manajemen Mutu di Sudinkes Jaktim dilakukan secara bertahap sesuai tabel pencapaian sasaran mutu dan dilakukan evaluasi periodik dalam rapat-rapat tinjauan manajemen.



47

Dokumen mutu merupakan dokumen yang ditetapkan oleh Sudinkes Jaktim sebagai bentuk penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Ada beberapa level dokumen mutu, berdasarkan tingkatan penggunaannya di lingkungan Sudinkes Jaktim. a.

Dokumen level pertama (I), yaitu manual mutu (quality manual) yang merupakan dokumen mutu induk yang menjadi dasar dan rujukan bagi semua dokumen mutu lainnya dan berlaku bagi seluruh bagian Sudinkes Jaktim.

b.

Dokumen level kedua (II), yaitu prosedur mutu (quality procedure) yang merupakan penjelasan lebih rinci mengenai hal-hal tertentu yang disebutkan dalam manual mutu serta terbagi atas prosedur yang berlaku bersama untuk seluruh bagian Sudinkes Jaktim dan prosedur yang hanya berlaku untuk satu seksi/subbagian saja.

c.

Dokumen level ketiga (III), yaitu instruksi kerja merupakan penjelasan mendetail mengenai hal-hal tertentu dalam prosedur mutu yang perlu dijelaskan lebih lanjut.

d.

Dokumen level keempat (IV), yaitu format gambar dan dokumen pendukung lainnya yang dipakai dalam sistem manajemen mutu dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan kendali mutu.

Manual mutu Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan suatu dokumen mutu yang menjadi pedoman dan acuan dasar pelaksanaan sistem manajemen mutu di lingkungan Sudinkes Jaktim. Hal-hal pokok yang tercantum dalam Manual Mutu Sudinkes Jaktim adalah sebagai berikut: a.

Pengantar Sistem Manajemen Mutu Sudinkes Jaktim

b.

Profil Organisasi Sudin

c.

Sistem Manajemen Mutu Sudin

d.

Persyaratan Umum Sistem Manajemen Mutu

e.

Komitmen Mutu

f.

Manjemen Sumber Daya

g.

Realisasi Pelayanan

h.

Pengukuran, Analisa, dan Implementasi Sistem Manajemen Mutu Universitas Indonesia


48

Beberapa kegiatan implementasi sistem manajemen mutu di Sudinkes Jaktim adalah sebagai berikut: a.

Audit Mutu Internal, yaitu suatu kegiatan pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh bagian Standarisasi Mutu Kesehatan dari Seksi Sumber Daya Kesehatan untuk memastikan tercapainya sasaran mutu yang telah ditetapkan untuk dicapai oleh Sudinkes Jaktim. Audit ini dilakukan minimal dua kali dalam setahun.

b.

Audit Surveilans, yaitu suatu kegiatan pemeriksaaan/audit yang dilakukan oleh pihak luar, yakni badan sertifikasi independen yang memberikan sertifikat terhadap implementasi Sistem Manajemen Mutu berdasarkan ISO 9001:2008 kepada Sudinkes Jaktim, untuk memastikan terpeliharanya implementasi Sistem Manajemen Mutu tersebut. Audit ini dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

c.

Tinjauan Manajemen, yaitu suatu kegiatan rapat seluruh bagian Sudinkes Jaktim guna membahas hasil evaluasi pemeliharaan implementasi sistem manajemen mutu di Sudinkes Jaktim sehingga dapat dilakukan langkahlangkah yang diperlukan untuk memperbaiki hal tersebut sehingga implementasi sistem manajemen mutu di Sudinkes Jaktim dapat lebih baik lagi. Tinjauan manajemen dilakukan minimal 1 tahun sekali.

d.

Survei Kepuasan Pelanggan, yaitu survei untuk menilai terpenuhinya kepuasan pelanggan Sudinkes terhadap pelayanan yang diberikan oleh semua bagian (Seksi dan Sub bagian) Sudinkes Jaktim. Survei ini dilaksanakan melalui pengisian angket oleh pelanggan yang datang dan menerima pelayanan Sudinkes, misalnya pihak yang mengurus sarana perizinan seperti apotek dan toko obat. Selanjutnya, hasil pengisian angket ini dianalisis sehingga nilai pemenuhan kepuasan pelanggan dapat diperoleh dan dapat ditingkatkan lagi apabila hasil analisis menunjukkan kekurangan.

e.

Pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan auditor pemimpin (lead auditor) dan pelatihan kepuasan pelanggan, yang berguna untuk membantu implementasi sistem manajemen mutu oleh segenap karyawan Sudinkes Jaktim. Universitas Indonesia


BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Suku Dinas Kesehatan merupakan lembaga pemerintahan yang berada di bawah pemerintah daerah yang dikepalai oleh seorang Kepala Suku Dinas Kesehatan. Kepala Suku Dinas Kesehatan diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di bidang dinas kesehatan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kepala Suku Dinas Kesehatan secara administratif bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan dan kepada Walikota Administrasi secara operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Suku Dinas Kesehatan baru dibentuk pada bulan Januari 2009. Sebelumnya, Suku Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terpisah menjadi dua bagian yaitu Suku Dinas Pelayanan Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan Masyarakat. Namun sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 10 tahun 2008, kedua bagian ini digabungkan menjadi satu bernamakan Suku Dinas Kesehatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kinerja agar pelayanan yang lebih baik dapat tercapai. Suku Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan perizinan, pengendalian, dan penilaian efektivitas pelayanan kesehatan dan program kesehatan masyarakat. Untuk daerah DKI Jakarta sendiri, sampai saat ini terdapat enam buah Suku Dinas yang terdapat di enam wilayah, yaitu Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Pulau Seribu. Berdasarkan struktur organisasinya, Suku Dinas Kesehatan terbagi menjadi tiga Seksi, yaitu Seksi Pelayanan Kesehatan, Seksi Kesehatan Masyarakat, Seksi Pengendalian Masalah, dan Seksi Sumber Daya Kesehatan. Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil pelaksaan tugas dari Seksi Sumber Daya Kesehatan yang terdiri dari tiga koordinator, yaitu Koordinator Standarisasi Mutu Kesehatan (Mutu), Koordinator Tenaga Kesehatan (Nakes), dan Koordinator Farmasi, Makanan, dan Minuman (Farmakmin).

49



50

4.1

Koordinator Standarisasi Mutu Kesehatan Koordinator Standarisasi Mutu Kesehatan bertugas dalam mengevaluasi

tingkat kepatuhan petugas kesehatan terhadap standar pelayanan untuk menjamin kualitas pelayanan publik dalam bidang kesehatan dengan cara mengevaluasi pelayanan perizinan yang dilakukan di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Pelayanan perizinan dilakukan terhadap sarana kesehatan dan tenaga kesehatan. Sarana kesehatan yang diproses izinnya oleh Suku Dinas Kesehatan meliputi apotek, apotek rakyat, toko obat, Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (CPAK). Dalam prosesnya, kegiatan pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan, mulai dari tahap permohonan dan terbitnya surat perizinan dilakukan melalui sistem satu pintu. Pada sistem ini, semua berkas pemohon yang akan melakukan permohonan izin diserahkan ke bagian customer Service kantor walikota. Customer service selanjutnya akan meneruskan berkas permohonan ke seksi atau bagian yang bersangkutan. Sistem ini menjadikan seluruh proses perizinan terpusat di satu tempat dan diharapkan dapat mengurangi lamanya proses perizinan. Peraturan ini berlaku sejak diberlakukannya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 74 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Kota Administrasi pada tanggal 9 Agustus 2011. Peraturan ini menyatakan bahwa kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu pintu, yaitu di kantor walikota. Evaluasi standar mutu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Koordinator Standardisasi Mutu Kesehatan berpatokan pada standar yang telah ditetapkan, yaitu 12 hari kerja terhitung dari lengkapnya berkas yang diperlukan untuk mendapatkan surat izin. Persyaratan mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perizinan baik untuk tenaga kesehatan maupun sarana kesehatan tertuang pada instruksi kerja Suku Dinas Kesehatan. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur telah berhasil mempertahankan kualitas pelayanannya dengan diperolehnya sertifikat ISO 9001 : 2000 pada tahun 2008 dan berlanjut di tahun 2011 dengan didapatkannya sertifikat ISO 9001 : Universitas Indonesia


51

2008 oleh lembaga terkait sistem manajemen mutu dalam konseling, pengawasan, dan kontrol terhadap pelayanan publik di wilayah Jakarta Timur. Sampai saat ini, pelaksanaan dan penerapan kualitas pelayanan yang baik terus menerus dijalankan oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur untuk menjamin kualitas pelayanan publik dalam bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Pemeliharaan implementasi sistem manajemen mutu ini dilakukan lewat pelaksanaan audit internal dan surveilans, survei kepuasan pelanggan dan tinjauan manajemen, serta berbagai pelatihan seperti pelatihan lead auditor dan pelatihan manajemen kepuasan pelanggan.

4.2

Koordinator Tenaga Kesehatan Koordinator Tenaga Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur

bertugas dalam memberikan pelayanan proses perizinan tenaga kesehatan. Berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 Pasal 23, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah sebelum melaksanakan pelayanan kesehatan. Terdapat dua jenis izin yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan, yaitu izin kewenangan dan izin kerja atau praktek. Beberapa izin kerja yang menjadi wewenang Sudinkes, yaitu Surat Izin Kerja Asisten Apoteker (SIKAA), Surat/Sertifikat Penanggungjawab Industri Rumah Tangga Pangan (SPIRTP), dan Surat Izin Praktek Tenaga Medis (SIPTM), seperti Surat Izin Praktek Dokter Umum, Surat Izin Praktek Dokter Gigi, Surat Izin Praktek Bidan, Surat Izin Praktek Perawat, dan Surat Izin Praktek Refraksi Optisian. Analisis distribusi dan pemetaan tenaga kesehatan pada Puskesmas Kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dilakukan untuk melihat perbandingan jumlah tenaga kesehatan di puskemas terhadap rasio jumlah penduduk. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat ketersediaan tenaga kesehatan di suatu wilayah, apakah sudah mencukupi jumlah yang ditentukan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan yang tidak mencukupi dapat menyebabkan dampak berupa tidak tercapainya pengobatan yang efisien dan efektif sehingga dapat menyebabkan penurunan mutu kesehatan masyarakat. Universitas Indonesia


52

Berdasarkan

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Nomor

1202/MENKES/SK/VIII/2003, rasio dokter umum adalah sebesar 40 per-100.000 penduduk dan dokter gigi sebesar 11 per-100.000 penduduk. Dari data hasil rekapitulasi dokter umum yang telah membuat Surat Izin Praktik (SIP) di wilayah kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur periode Januari-Oktober 2013, terlihat bahwa belum ada satupun wilayah kecamatan Kota Administrasi Jakarta yang telah memenuhi syarat rasio jumlah penduduk, yaitu 40 dokter per-100.000 penduduk. Namun, terdapat wilayah kecamatan yang hampir memenuhi syarat, yaitu Kecamatan Cipayung yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit di Kota Administrasi Jakarta Timur. Di Kecamatan Cipayung dokter umum yang telah membuat Surat Izin Praktik (SIP) sebanyak 34 orang dan untuk mencapai rasio yang ditetapkan, dibutuhkan tambahan 15 orang dokter umum. Sedangkan untuk kecamatan Duren Sawit yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kota Administrasi Jakarta Timur, dokter umum yang telah membuat Surat Izin Praktik (SIP) terhitung paling banyak, yaitu sebanyak 59 orang, tetapi karena jumlah kebutuhan dokter umum yang tinggi berdasarkan analisis rasio jumlah penduduk, kecamatan Duren Sawit masih kekurangan dokter umum sebanyak 68 orang. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.1. Tabel 4.1. Data rekapan dokter umum yang telah membuat Surat Izin Praktik (SIP) di wilayah kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur periode Januari-Oktober 2013

Kecamatan

Puskesmas

Praktik Pribadi

Sarana/ Klinik

Jumlah

Kebutuhan

Kekurangan

Cakung

0

24

20

44

90

46

Cipayung

6

9

19

34

49

15

Ciracas

6

16

20

42

80

38

Duren Sawit

4

30

25

59

127

68

Jatinegara

8

20

21

49

105

68

Kramat Jati

4

14

24

42

82

40



53

Tabel 4.1. (lanjutan) Makasar

9

8

8

25

71

46

Matraman

3

10

17

30

77

47

Pasar Rebo

5

7

4

16

63

47

Pulo Gadung

13

27

9

49

112

63

Ketersediaan dokter gigi di wilayah kecamatan Jakarta Timur juga belum memenuhi standar, terlihat dari belum adanya wilayah yang memenuhi syarat rasio Jumlah penduduk, yaitu 11 dokter gigi per-100.000 penduduk. Terlebih lagi pada kecamatan Matraman, belum ada dokter gigi yang membuat Surat Izin Praktik (SIP), padahal kecamatan Matraman membutuhkan dokter gigi sebanyak 21 orang. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.2. Tabel 4.2. Data rekapan dokter gigi yang telah membuat Surat Izin Praktik (SIP) di wilayah kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur periode Januari-Oktober 2013 Kecamatan

Puskesmas

Praktik Pribadi

Sarana/ Klinik

Jumlah

Kebutuhan

Kekurangan

Cakung

0

2

2

4

25

21

Cipayung

3

2

0

5

13

8

Ciracas

0

5

8

13

22

9

Duren Sawit

2

18

4

24

35

11

Jatinegara

5

9

2

16

29

13

Kramat Jati

1

4

2

7

22

15

Makasar

0

3

1

4

19

15

Matraman

0

0

0

0

21

21

Pasar Rebo

1

3

2

6

17

11

Pulo /Gadung

2

13

2

17

31

14



54

4.3

Koordinator Farmasi, Makanan, dan Minuman Koordinator Farmasi, Makanan, dan Minuman (Farmakmin) Suku Dinas

Kesehatan Kota Adiministrasi Jakarta Timur dalam pelaksanaanya memiliki beberapa tugas pokok seperti perizinan sarana kesehatan farmasi, makanan, dan minuman; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Binwasdal) sarana kesehatan Farmakmin, rekapitulasi Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) Puskesmas, serta penanganan sistem pelaporan narkotik dan psikotropik di daerah Jakarta Timur. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1332 tahun 2002, Sudinkes kota wajib melaporkan pemberian, pembekuan, pencairan dan pencabutan izin sekali setahun kepada Menteri kesehatan, sehingga setiap tahun dilakukan pemutakhiran data sarana apotek, baik apotek maupun apotek rakyat. Berdasarkan hasil rekapitulasi data yang telah dilakukan terhadap data perizinan sarana kesehatan farmasi, makanan, dan minuman pada periode JanuariOktober 2013, terdapat 120 sarana Farmakmin yang melakukan perizinan kepada seksi Sumber Daya Kesehatan Koordinator Farmasi Makanan Minuman Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Seratus dua puluh saran ini terdiri dari apotek sebanyak 76 buah (70 melakukan perizinan pendirian apotek baru, 6 melakukan perizinan pergantian APA), apotek rakyat sebanyak 10 buah (7 melakukan perizinan pendirian apotek baru, 3 melakukan perizinan pergantian APA), toko obat sebanyak 9 buah (6 melakukan perizinan pendirian toko obat baru, 3 melakukan perpanjangan perizinan), UMOT sebanyak 1 buah, dan PIRT sebanyak 24 buah. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Jumlah sarana farmasi, makanan, dan minuman yang melakukan perizinan di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur pada periode Januari-Oktober 2013. Bulan Januari Februari

Apotek 3 4

SaranaFarmakmin Apotek Toko Obat UMOT Rakyat 1 1 2 1

PIRT 2 4

Total

Persentase (%)

7 11

5.83 9.17



55

Tabel 4.3.

(lanjutan)

Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Total

5 3 6 8 18 8 17 4 76

3 1 3 2 10

5 1 9

1

4 3 5 3 1 2 24

Persentase (%)

63.33

8.33

7.50

0.83

20.00

13 7 11 13 21 9 22 6 120

10.83 5.83 9.17 10.83 17.50 7.50 18.33 5.00

Perizinan yang diterbitkan oleh koordinator Farmasi, Makanan, dan Minuman di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur dari bulan Januari – Oktober 2013 berjumlah 120 buah perizinan. Seluruhnya memenuhi sasaran mutu pelayanan, yaitu ≤ 12 hari kerja terhitung setelah semua berkas yang diperlukan dilengkapi oleh pemohon. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.4. Tabel 4.4. Perizinan sarana farmasi, makanan, dan minuman yang dilakukan oleh Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur pada periode Januari - Oktober 2013 (dengan Standar maksimal 12 hari kerja) ≤ 12 hari kerja Sarana

>12 hari kerja

Izin yang diterbitkan

Rata-rata lama

Jumlah

Persentase

Jumlah

Persentase

perizinan (hari)

76

76

100%

0

0%

6

10

10

100%

0

0%

5

9

9

100%

0

0%

6

UMOT

1

1

100%

0

0%

8

PIRT

24

24

100%

0

0%

7

Total

120

120

100%

0

0%

7

Apotek Apotek Rakyat Toko Obat



56

Di antara tupoksi Bagian Farmakmin berdasarkan Peraturan Gubernur No. 150 tahun 2009, yaitu melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Binwasdal) pelayanan sarana kesehatan kefarmasian meliputi industri kecil obat tradisional, sub penyalur alat kesehatan, apotek, toko obat, dan industri makanan dan minuman rumah tangga, dan juga melaksanakan kegiatan pemantauan dan monitoring harga obat generik dan persediaan cadangan obat essensial. Dari hasil kegiatan binwasdal yang dilakukan oleh Seksi Sumber Daya Kesehatan Koordinator Farmasi, Makanan, dan Minuman Suku Dinas Kesehatan Jakarta selam periode Juli sampai dengan September 2013 didapatkan kegiatan Binwasdal dilakukan pada 1 Puskesmas, 1 Rumah Sakit, 11 Apotek, 6 Apotek Rakyat, dan 4 Swalayan di wilayah Jakarta Timur. Hasil tersebut menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh 1 apotek rakyat, yaitu menyalurkan dalam jumlah besar Somadryl yang mengandung Karisoprodol yang merupakan zat aktif yang telah dibatalkan izin edarnya menurut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013. Hal ini juga melanggar Perayuran Menteri Kesehatan Rebublik Indonesia Nomor 284/ MENKES/PER/III/2007 pasal 5 mengenai apotek rakyat yang menyatakan apotek rakyat dilarang menyediakan dan menyerahkan obat dalam

jumlah besar,

sehingga dilakukan penutupan sementara terhadap apotek tersebut. Kegiatan Binwasdal pada sarana pangan yaitu swalayan menunjukan ada beberapa swalayan yang masih melakukan ketidaksesuaian yaitu masih menjual bahan pangan ataupun pangan yang telah melewati masa daluarsanya. Pada pemeriksaan Binwasdal ini juga ditemukan produk-produk PIRT yang masih menggunakan nomor izin edar yang lama dan ada pula produk impor yang belum memiliki izin edar di Indonesia sehingga dilakukan pemusnahan terhadap barang barang tersebut. Kegiatan Binwasdal yang dilakukan pada sarana kesehatan apotek menunjukkan hasil bahwa terdapat apotek yang melakukan pelanggaran berupa pemesanan sediaan somadryl tablet yang telah ditarik izin edarnya karena mengandung karisoprodol. Apetek ini juga tidak melaksanankan fungsi pelayanan Universitas Indonesia


57

apotek dengan benar sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, sehingga dilakukan penyegelan terhadap apotek tersebut oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Tugas lainnya dari Koordinator Farmasi, Makanan, dan Minuman adalah melakukan rekapitulasi Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dan pelaporan LPLPO ke Dinas Kesehatan. Prosedur pelaporan dari Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dimulai dari LPLPO puskesmas kelurahan yang dilaporkan ke puskesmas kecamatan. LPLPO tersebut kemudian di kompilasi dengan LPLPO lain untuk kemudian dilaporkan ke Suku Dinas Kesehatan Kota dalam bentuk softcopy menggunakan program Microsoft Excel dengan format terbaru yang telah ditentukan oleh Kementrian Kesehatan, berisi 144 jenis obat tersusun secara alfabetis, format tersebut kemudian dikirim melalui surat elektronik. LPLPO dari puskesmas kecamatan ini dilaporkan tiap bulan ke Suku Dinas Kesehatan. Suku Dinas Kesehatan menerima pemakaian obat di puskesmas tiap bulannya sebagai bentuk pengawasan terhadap pemakaian obat di Puskesmas. Setiap tiga bulan, Suku Dinas Kesehatan Kotamadya/ Kabupaten akan merekapitulasi LPLPO puskesmas untuk kemudian dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan setiap enam bulan sekali data rekapitulasi dari tingkat provinsi ini dikirim ke Direktorat Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Rekapitulasi

terhadap

data

LPLPO oleh Koordinator Farmakmin

Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur dilakukan

dengan

cara penghitungan

jumlah pemakaian obat di puskesmas kecamatan selama periode tertentu sehingga dapat diketahui dua puluh

jenis obat

yang paling

banyak

digunakan dan dapat digunakan untuk menganalisis pola jenis penyakit yang sering dialami oleh masyarakat di wilayah kecamatan tersebut. Hasil yang diperoleh selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan langkah yang bisa diambil dalam upaya mengurangi jumlah kejadian penyakit tertentu, seperti menyelanggarakan program-program kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Universitas Indonesia


58

Jumlah Puskesmas Kecamatan wilayah Jakarta Timur sebanyak 10 Puskesmas. Hasil penerimaan data LPLPO dari 10 Puskesmas kecamatan periode Juli-September 2013 dapat dilihat di Tabel 4.5. Dari 10 puskesmas kecamatan tersebut hanya 6 buah Puskesmas Kecamatan yang telah menyerahkan LPLPO pada periode Juli-September 2013, antara lain : PKC Cakung, PKC Matraman, PKC Ciracas, PKC Cipayung, PKC Kramat Jati, dan PKC Jatinegara. Terdapat 1 buah Puskesmas Kecamatan yang telah menyerahkan LPLPO pada periode JuliAgustus 2013, yaitu

PKC Makasar. Sedangkan dua Puskesmas Kecamatan

lainnya, yaitu PKC Pasar Rebo dan PKC Duren Sawit hanya menyerahkan LPLPO pada bulan Juli dan September 2013 dan hanya satu Puskesmas Kecamatan, yaitu PKC Pulo Gadung yang hanya mengirimkan LPLPO pada bulan Juli 2013. Dari hasil rekapitulasi LPLPO dari 6 buah Puskesmas Kecamatan periode Juli-September 2013 diperoleh data 20 jenis obat terbanyak dipakai yang dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.5. Daftar penerimaan data LPLPO dari 10 Puskesmas kecamatan periode Juli - September 2013 No.

Daftar Puskesmas

Bulan Juli

Agustus

September

1

PKC Pasar Rebo

Data diterima

-

Data diterima

2

PKC Makasar

Data diterima

Data diterima

-

3

PKC Cakung

Data diterima

Data diterima

Data diterima

4

PKC Matraman

Data diterima

Data diterima

Data diterima

5

PKC Ciracas

Data diterima

Data diterima

Data diterima

6

PKC Duren sawit

Data diterima

-

Data diterima

7

PKC Cipayung

Data diterima

Data diterima

Data diterima

8

PKC Pulo Gadung

Data diterima

-

-



59

Tabel 4.5.

(lanjutan)

9

PKC Kramat Jati

Data diterima

Data diterima

Data diterima

10

PKC Jatinegara

Data diterima

Data diterima

Data diterima

Tabel 4.6. Daftar pemakaian dua puluh obat terbanyak di enam Puskesmas Kecamatan (PKC) Cakung, PKC Matraman, PKC Ciracas, PKC Cipayung, PKC Kramat Jati, PKC Jatinegara Periode Juli-September 2013

No

Nama Obat

Satuan

Total

Ratarata/bulan

1

Paracetamol tablet 500 mg

Tablet

1874517

624839

2

Klorfeniramin maleat (CTM)

Tablet

1743102

581034

tablet 4 mg 3

Amoksisilin kaplet 500 mg

Kaplet

1321079

440360

4

Vitamin B Kompleks tablet

Tablet

1190484

396828

5

Gliseril Guaiakolat tablet 100 mg

Tablet

1027458

342486

6

Asam Askorbat (vitamin C) tablet

Tablet

984854

328285

Tablet

745057

248353

50 mg 7

Tiamin (vitamin B1) tablet 50 mg (HCl/Nitrat)

8

Deksametason tablet 0,5 mg

Tablet

742428

247476

9

Antasida DOEN I tablet kunyah,

Tablet

700989

233663

Tablet

616157

205386

kombinasi :Aluminium Hidroksida 200 mg + Magnesium Hidroksida 200 mg 10

Piridoksin (Vitamin B6) tablet 10 mg (HCl)

11

Metampiron tablet 500 mg

Tablet

607602

202534

12

Prednison tablet 5 mg

Tablet

519515

173172



60

Tabel 4.2 (lanjutan) 13

Kalsium Laktat (Kalk) tablet 500

Tablet

415442

138481

mg 14

Kaptopril tablet 25 mg

Tablet

275760

91920

15

Kotrimosazol DOEN I (dewasa)

Tablet

235233

78411

Kombinasi : Sulfametoksazol 400 mg, Trimetoprim 80 mg 16

Ibuprofen tablet 200 mg

Tablet

216538

72180

17

Dekstrometorfan tablet 15 mg

Tablet

203674

67892

(HBr) 18

Diazepam tablet 2 mg

Tablet

146088

48696

19

Efedrin tablet 25 mg (HCl)

Tablet

123483

41161

20

Kaptopril tablet 12,5 mg

Tablet

114280

38094

Tabel 4.7. Daftar obat terbanyak yang digunakan pada masing-masing enam Puskesmas Kecamatan (PKC) Cakung, PKC Matraman, PKC Ciracas, PKC Cipayung, PKC Kramat Jati, PKC Jatinegara Periode Juli-September 2013 No 1

Kecamatan PKC Cakung

Nama obat Klorfeniramin maleat

Satuan

Jumlah Obat

Tablet

154000

(CTM) tablet 4 mg 2

PKC Matraman

Paracetamol tablet 500 mg

Tablet

116910

3

PKC Ciracas


Tablet

337000

4

PKC Cipayung

Klorfeniramin maleat

Tablet

1228734

Tablet

153891

Tablet

203490

(CTM) tablet 4 mg 5

PKC Kramat Jati

Klorfeniramin maleat (CTM) tab

6

PKC Jatinegara

Klorfeniramin maleat (CTM) tablet 4 mg



61

Beberapa permasalahan pada saat merekapitulasi LPLPO, salah satunya adalah terjadi keterlambatan pengiriman LPLPO dari Puskesmas Kecamatan ke Suku Dinas Kesehatan. Hal ini dapat dipengaruhi karena kurangnya tenaga kefarmasian di Puskesmas. Permasalahan lainnya yaitu masih terdapatnya Puskesmas Kecamatan yang menggunakan format LPLPO lama dimana setiap puskesmas memiliki jenis obat yang berbeda-beda pada formulir LPLPO sesuai dengan obat yang dikelola. Perlu diketahui bahwa pelaporan LPLPO sebelumnya dilakukan secara manual dalam bentuk hardcopy dengan format yang berbedabeda tiap puskesmas, sehingga mempersulit proses rekapitulasi LPLPO di Suku Dinas Kesehatan oleh petugas karena harus disesuaikan terlebih dahulu. Keterlambatan dan ketidaklengkapan dalam penyampaian LPLPO dapat berakibat pada tidak tepatnya distribusi obat ke unit pelayanan kesehatan. Koordinator Farmakmin Suku Dinas Kesehatan juga bertugas dalam pelaporan Laporan Penggunaan Narkotika dan Psikotropika. Pelaporan Laporan Penggunaan Narkotika dan Psikotropika oleh puskesmas dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya ke Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Data penggunaan narkotika dan psikotropika di Puskesmas ini dapat juga dilihat pada Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) Puskesmas Kecamatan. Pelaksanaan pelaporan penggunaan narkotik dan psikotropik ini dilakukan dengan menggunakan program SIPNAP. Program SIPNAP telah dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI sejak tahun 2008. Program SIPNAP ini mengalami perkembangan dan pembaharuan pada tahun 2012. Pada akhir tahun 2012 program ini sudah diperkenalkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi kepada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi dan setahun setelahnya, yaitu pada tahun 2013, program SIPNAP ini sudah mulai diberlakukan. Sistem pada program ini memiliki bagian-bagian yang terintegrasi, yaitu unit pelayanan kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan propinsi dan pusat, serta web server (Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2009). Pada program Universitas Indonesia


62

SIPNAP baru ini sistem dapat langsung melaporkan penggunaan narkotika dan psikotropika masing-masing unit pelayanan kesehatan ke Suku Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, Dinas Kesehatan Propinsi, dan Kementerian Kesehatan. Masingmasing unit pelayanan kesehatan dapat langsung memasukkan laporan penggunaan narkotika dan psikotropikanya ke program SIPNAP. Dalam pelaksanaanya, pelaksanaan pelaporan penggunaan narkotik dan psikotropik dengan menggunakan sistem ini belum berjalan dengan baik di seluruh Puskesmas Kecamatan yang berada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Hal ini salah satunya disebabkan karena kurangnya sosialisasi mengenai sistem beserta cara mengatasi masalah apabila terjadi kendala teknis seperti kesalahan ataupun gangguan pada sistem. Kurang terbiasanya petugas kesehatan di Puskesmas dengan sistem pelaporan yang baru dan masih menggunakan sistem pelaporan lama juga merupakan salah satu kendala dari permasalahan ini.



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.

Kesimpulan

a.

Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009.

b.

Tugas dan fungsi seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009.

c.

Sarana farmasi makanan dan minuman yang melakukan perizinandi bawah Binwasdal seksi Sumber Daya Kesehatan Koordinator Farmasi Makanan Minuman Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur dari data terakhir pada periode Januari – Oktober 2013 terdapat 46 apotek (42 melakukan perizinan pendirian apotek baru, 4 melakukan perizinan pergantian APA), 4 apotek rakyat (1 melakukan perizinan pendirian apotek baru, 3 melakukan perizinan pergantian APA), 8 toko obat (6 melakukan perizinan pendirian toko obat baru, 2 melakukan perizinan perpanjangan), 20 PIRT, dan 1 UMOT.

d.

Perizinan yang diterbitkan oleh koordinator Farmasi Makanan dan Minuman di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur dari bulan Januari – Oktober 2013 berjumlah 79 perizinan.Seluruhnya memenuhi sasaran mutu pelayanan, yaitu ≤ 12 hari kerja terhitung setelah semua berkas yang diperlukan dilengkapi oleh pemohon.

e.

Kegiatan Binwasdal yang dilakukan oleh seksi Sumber Daya Kesehatan Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur selama periode Januari-Oktober 2013 padasarana instalasi farmasi rumah sakit dan apotek sebanyak 32 kegiatan, masing-masing 22 kegiatan pada sarana instalasi farmasi rumah sakit dan 10 kegiatan pada apotek. 63



64

g.

Tugas

Koordinator

Tenaga

Kesehatan

salah

satunya

memantau

ketersediaan tenaga kesehatan diseluruh Puskesmas di Jakarta Timur. Hasil pemantauan ketersediaan tenaga kesehatan menunjukkaan bahwa masih belum merata dan belum memenuhi persyaratan untuk membuat Surat Izin Praktik (SIP) di Puskesmas, praktik pribadi dan sarana atau klinik. Diperlukan penyediaan tenaga kesehatan untuk menuju Indonesia Sehat. h.

Kegiatan pencapaian sasaran mutu oleh Koordinator Standardisasi Mutu Kesehatan memberikan hasil sasaran mutu waktu perizinan 12 hari kerja pada Bagian Farmasi, Makanan dan Minuman Seksi Sumber Daya Kesehatan, Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur.

5.2.

Saran

a.

Penyerahan LPLPO oleh setiap puskesmas ke suku dinas kesehatan harus lebih tepat waktu lagi agar dapat dianalisis pemakaian obat yang digunakan pada setiap kecamatan.

b.

Diharapkan Subseksi Tenaga Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur dapat melakukan koordinasi dengan dokter umum dan dokter gigi di Puskesmas untuk segera membuat Surat Izin Praktik (SIP).



DAFTAR ACUAN

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. (2002). Pedoman Perizinan Sarana Farmasi Makanan dan Minuman Provinsi DKI Jakarta. Jakarta : Suku Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta..(2009). Pedoman Perizinan Sarana Farmasi Makanan dan Minuman Provinsi DKI Jakarta. Jakarta : Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1202/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010. (2003). Keputusan Menteri Kesehatan No.1202/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan H.K. 02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. (2010). Keputusan Menteri Kesehatan H.K. 02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan H.K. 02.02/Menkes/149/ I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. (2010). Keputusan Menteri Kesehatan H.K. 02.02/Menkes/149/ I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. (2011). Keputusan Menteri Kesehatan No.889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah. (2009). Peraturan Daerah DKI Jakarta No.4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah. Jakarta : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Suku Dinas Kesehatan. (2009). Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Suku Dinas Kesehatan. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 65



66

Peraturan Menteri Kesehatan No. 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis. (2001). Peraturan Menteri Kesehatan No.1363/Menkes/SK/XII/2001

tentang

Registrasi

dan

Izin

Praktik

Fisioterapis. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1392/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi. (2001). Peraturan Menteri Kesehatan No.1392/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan No. 544/Menkes/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien. (2002). Peraturan Menteri Kesehatan No.544/Menkes/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1332/MenKes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. (2002). Peraturan Menteri Kesehatan No.1332/MenKes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan No. 867/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Registrasi dan Praktik Terapis Wicara. (2004). Peraturan Menteri Kesehatan No.867/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Registrasi dan Praktik Terapis Wicara. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan No. 357/Menkes/Per/2006 tentang Registrasi dan Izin Radiografer. (2006). Peraturan Menteri Kesehatan No.357/Menkes/ Per/2006 tentang Registrasi dan Izin Radiografer. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan No. 284/MenKes/PER/III/2007. (2007). Peraturan Menteri Kesehatan No284/MenKes/PER/III/2007. tentang Apotek Rakyat. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan No. 006/Menkes/Per/X/2012 tentang Industri dan Usaha

Obat

Tradisional.

(2012).

Peraturan

Menteri

Kesehatan

No.006/Menkes/Per/X/2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Universitas Indonesia


67

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom Presiden RI. (2000). Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom Presiden RI. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. (2009). Dokumen Sistem Manajemen Mutu Sudinkes Kodya Jakarta Timur Tahun 2009;Deskripsi Kerja Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Jakarta: Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Kesehatan. (1999). Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Kesehatan. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (2009). Undangundang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (2009). Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.



LAMPIRAN


69

Lampiran 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Unversitas Indonesia Laporan praktek….., Herdiyanti Amalia, FFar UI, 2014

70

Lampiran 2.Bagan Struktur Organisasi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur

Universitas Indonesia Laporan praktek….., Herdiyanti Amalia, FFar UI, 2014

UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR JL. MATRAMAN RAYA NO. 218 PERIODE 21 OKTOBER - 1 NOVEMBER 2013

REKAPITULASI LAPORAN PEMAKAIAN DAN LEMBAR PERMINTAAN OBAT (LPLPO) PUSKESMAS KECAMATAN DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE JULI - SEPTEMBER 2013

TUGAS KHUSUS PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER


ANGKATAN LXXVII



UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR JL. MATRAMAN RAYA NO. 218 PERIODE 21 OKTOBER - 1 NOVEMBER 2013

REKAPITULASI LAPORAN PEMAKAIAN DAN LEMBAR PERMINTAAN OBAT (LPLPO) PUSKESMAS KECAMATAN DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE JULI - SEPTEMBER 2013

TUGAS KHUSUS PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Apoteker


ANGKATAN LXXVII


ii



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ................................................................................. HALAMAN JUDUL .................................................................................... DAFTAR ISI ................................................................................................ DAFTAR TABEL ........................................................................................ DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................

i ii iii iv v

BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................. 1 1.1 Latar Belakang .............................................................................. 1 1.2 Tujuan .......................................................................................... 3 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ................................................................... 2.1 Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi .................................... 2.2 Puskesmas .................................................................................... 2.3 Pengelolaan Obat di Puskesmas .................................................... 2.4 Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) .........

4 4 6 9 18

BAB 3 METODE PENGKAJIAN ............................................................... 3.1 Waktu dan Tempat ........................................................................ 3.2 Teknik Pengumpulan Data ............................................................ 3.3 Cara Kerja ....................................................................................

20 20 20 20

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN ......................................................... 21 BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................... 28 5.1 Kesimpulan ................................................................................... 28 5.2 Saran ............................................................................................ 28 DAFTAR ACUAN ....................................................................................... 29 LAMPIRAN ................................................................................................. 31

iii



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Format Lama dan Format Baru ..................................... 19 Tabel 4.1 Daftar rekapitulasi penerimaan LPLPO dari 10 Puskesmas kecamatan periode Juli - September 2013 ...................................... 23 Tabel 4.2 Daftar pemakaian dua puluh obat terbanyak di enam Puskesmas Kecamatan (PKC) Cakung, PKC Matraman, PKC Ciracas, PKC Cipayung, PKC Kramat Jati, PKC Jatinegara Periode Juli – September 2013 ............................................................................. 24 Tabel 4.3 Daftar obat terbanyak yang digunakan pada masing-masing enam Puskesmas Kecamatan (PKC) Cakung, PKC Matraman, PKC Ciracas, PKC Cipayung, PKC Kramat Jati, PKC Jatinegara Periode Juli – September 2013 ........................................................ 26

iv



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

Daftar Pemakaian Dua Puluh Obat Terbanyak di Puskesmas Kecamatan Cakung Periode Juli – September 2013 .................. 32

Lampiran 2.

Daftar Pemakaian Dua Puluh Obat Terbanyak di Puskesmas Kecamatan Matraman Periode Juli – September 2013 .............. 33

Lampiran 3.

Daftar Pemakaian Dua Puluh Obat Terbanyak di Puskesmas Kecamatan Ciracas Periode Juli – September 2013 .................. 34

Lampiran 4.

Daftar Pemakaian Dua Puluh Obat Terbanyak di Puskesmas Kecamatan Cipayung Periode Juli – September 2013 ............... 35

Lampiran 5.

Daftar Pemakaian Dua Puluh Obat Terbanyak di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Periode Juli – September 2013 ............ 36

Lampiran 6.

Daftar Pemakaian Dua Puluh Obat Terbanyak di Puskesmas Kecamatan Jatinegara Periode Juli – September 2013 .............. 37

Lampiran 7.

Daftar Pemakaian Dua Puluh Obat Terbanyak di Puskesmas Kecamatan Makasar Periode Juli – Agustus 2013 .................... 38

Lampiran 8.

Daftar Pemakaian Dua Puluh Obat Terbanyak di Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo Periode Juli – Agustus 2013 ................ 39

Lampiran 9.

Daftar Pemakaian Dua Puluh Obat Terbanyak di Puskesmas Kecamatan Duren Sawit Periode Juli – Agustus 2013 .............. 40

Lampiran 10.

Daftar Pemakaian Dua Puluh Obat Terbanyak di Puskesmas Kecamatan Pulo gebang Periode Juli 2013 ............................... 41

Lampiran 11.

Daftar Pemakaian Dua Puluh Obat Terbanyak di Puskesmas Kecamatan (PKC) Cakung, PKC Matraman, PKC Ciracas, PKC Cipayung, PKC Kramat Jati, PKC Jatinegara Periode Juli – September 2013 .............................................................. 42

Lampiran 12.

Daftar Pemakaian Dua Puluh Obat Terbanyak di Puskesmas Kecamatan (PKC) Makasar, PKC Cakung, PKC Matraman, PKC Ciracas, PKC Cipayung, PKC Kramat Jati, PKC Jatinegara Periode Juli – Agustus 2013 .................................... 44

Lampiran 13.

Daftar Pemakaian Dua Puluh Obat Terbanyak di Puskesmas Kecamatan (PKC) Pasar Rebo, PKC Cakung, PKC v



Matraman, PKC Ciracas, PKC Duren sawit, PKC Cipayung, PKC Kramat Jati, PKC Jatinegara Periode Juli dan September 2013 ....................................................................... 46 Lampiran 14.

Daftar Pemakaian Dua Puluh Obat Terbanyak di Puskesmas Kecamatan (PKC) Pasar Rebo, PKC Makasar, PKC Cakung, PKC Matraman, PKC Ciracas, PKC Duren sawit, PKC Cipayung, PKC Pulo Gadung, PKC Kramat Jati, PKC Jatinegara Periode Juli 2013 ..................................................... 49

Lampiran 15.

Format baru Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan (LPLPO) .................................................................................. 53

vi



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan

yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

Untuk

mewujudkan

derajat

kesehatan

masyarakat

yang

setinggi−tingginya diperlukan ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan, ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009). Salah satu sarana pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk mendukung terwujudnya cita-cita tersebut adalah puskesmas. Menurut Kepmenkes RI No. 857/Menkes/SK/IX/2009, Puskesmas merupakan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Fungsi Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu dengan tujuan untuk meningkatkan hidup sehat dan derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. Dalam memberikan pelayanan kesehatan terutama pengobatan di Puskesmas maka obat-obatan merupakan unsur yang sangat penting, maka pengelolaan obat yang benar secara optimal sangat diperlukan untuk menjamin tercapainya tepat jumlah, tepat jenis, tepat penyimpanan, tepat waktu pendistribusian, tepat penggunaan dan tepat mutunya di tiap unit pelayanan kesehatan (Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2010).



2

Sebagai bentuk pengawasan pemerintah terhadap persediaan obat pada puskesmas, pencatatan dan pelaporan obat di Puskesmas dilakukan dengan menggunakan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dan kartu stok (Direktorat Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2010). Sistem pelaporan LPLPO dari puskesmas kecamatan dilaporkan ke suku dinas kesehatan kotamadya atau kabupaten kemudian setiap 3 bulan dilakukan rekapitulasi data triwulan oleh suku dinas kesehatan yang akan dikirimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk dikompilasi di tingkat provinsi. Setiap enam bulan sekali, data rekapitulasi tingkat provinsi diserahkan ke Direktorat Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Suku Dinas Kesehatan adalah Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi/Dinas Kesehatan

Kabupaten

Administrasi

sebagai

perangkat

pada

tingkat

kota

administrasi/kabupaten administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Termasuk dalam salah satu fungsi dari Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, 2009) mempunyai fungsi, antara lain melakukan

pengawasan

penghimpunan,

dan

pengolahan,

pengendalian pemeliharaan,

ketersediaan penyajian,

kefarmasian,

serta

pengembangan,

dan

pemanfaatan data dan informasi mengenai kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, prasarana, dan sarana pelayanan kesehatan perseorangan, rujukan khusus, tradisional, dan keahlian pada lingkup Kota Administrasi. Pada struktur organisasi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, Seksi Sumber Daya Kesehatan bagian Farmasi Makanan Minuman merupakan Seksi yang bertanggung jawab terhadap Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dimana apoteker memiliki peran didalamnya. Oleh karena itu, mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) diberikan tugas khusus mengenai rekapitulasi LPLPO pada Puskesmas Kecamatan wilayah Jakarta Timur periode Juli - September 2013.


3

1.2

Tujuan Pelaksanaan PKPA di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur Seksi Sumber

daya Kesehatan, terutama di bagian Farmasi Makanan dan Minuman bertujuan untuk: a.

Mengetahui sistem dan tujuan pelaporan LPLPO Puskesmas di Kota Administrasi Jakarta Timur.

b.

Mengetahui data dua puluh jenis obat dari LPLPO yang paling banyak digunakan di wilayah Jakarta Timur periode Juli – September 2013.


BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Menurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009,

adanya perubahan sistem pemerintahan tahun 1999 dari sistem sentralisasi menjadi otonomi daerah mengakibatkan sebagian wewenang pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 58 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang mengawali berdirinya Suku Dinas Pelayanan Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan Masyarakat di tingkat Kotamadya, dan pada tahun 2009 dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Organisasi Suku Dinas Kesehatan pasca restrukturisasi perihal peningkatan efisiensi dimana Suku Dinas Pelayanan Kesehatan dengan Suku Dinas Kesehatan Masyarakat dilebur menjadi satu, yaitu Suku Dinas Kesehatan. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan pada Kota Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Suku Dinas Kesehatan

dipimpin oleh

seorang Kepala Suku Dinas yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi mempunyai fungsi : a.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas.

b.

Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas.

c.

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan perorangan, rujukan, khusus, tradisional, dan keahlian.

4



5

d.

Pengendalian penanggulangan kegawatdaruratan, bencana, dan Kejadian Luar Biasa (KLB).

e.

Pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular atau tidak menular.

f.

Pengawasan dan pengendalian ketersediaan kefarmasian.

g.

Pelaksanaan surveilans kesehatan.

h.

Pelaksanaan monitoring penerapan sistem manajemen mutu kesehatan.

i.

Pengendalian pencapaian standarisasi prasarana dan sarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta.

j.

Pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi kesehatan yang diterima Suku Dinas.

k.

Pemberian, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi perizinan atau rekomendasi atau sertifikasi di bidang kesehatan.

l.

Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada lingkup Kota Administrasi.

m.

Pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat.

n.

Penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi mengenai kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, prasarana dan sarana pelayanan kesehatan perseorangan, rujukan khusus, tradisional dan keahlian pada lingkup Kota Administrasi.

o.

Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas.

p.

Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang.

q.

Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggan dan ketatausahaan.

r.

Pelaksanaan kegiatan publikasi dan pengaturan acara Suku Dinas.

s.

Penyiapan bahan laporan ke Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas dan fungsi Suku Dinas.

t.

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas. Universitas Indonesia


6

2.2

Puskesmas Puskesmas adalah unit pelaksana teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan. Puskesmas merupakan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Menurut Kepmenkes RI No. 128/Menkes/SK/II/2004 puskesmas merupakan Unit Pelayanan Teknis Dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional, yakni meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Trihono, 2005). Program upaya pengobatan di Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan menjaga tingkat ketersediaan obat pada semua unit pelayanan yang ada di wilayahnya. Fungsi Puskesmas menurut Kepmenkes RI No. 857/Menkes/SK/IX/2009 adalah sebagai pusat pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu dengan tujuan untuk meningkatkan hidup sehat dan derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. Menurut Trihono (2005) ada 3 (tiga) fungsi puskesmas yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan yang berarti puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Disamping itu puskesmas aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan diwilayah kerjanya. Khusus untuk pembangunan kesehatan, upaya yang dilakukan puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit

tanpa

mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Universitas Indonesia


7

Menurut Kepmenkes RI No. 128/MENKES/SK/II/2004, visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas adalah tercapainya kecamatan sehat. Kecamatan sehat merupakan gambaran masyarakat kecamatan masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan, yaitu masyarakat yang hidup dalam lingkungn dan dengan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata sert memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Kecamatan sehat yang ingin dicapai mencakup 4 indikator utama, yaitu lingkungan sehat, perilaku sehat, cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu dan derajat kesehatan penduduk. Menurut

Kepmenkes

RI

No.

128/MENKES/SK/II/2004,

misi

pembangunan kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas adalah mendukung tercapainya misi pembangunan kesehatan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat mandiri dalam hidup sehat. Misi tersebut adalah: a.

Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya.

b.

Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya.

c.

Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan.

d.

Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungannya. Dalam melaksanakan pengelolaan obat di Puskesmas telah ditetapkan unit

pengelola obat dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu menurut Kepmenkes RI No. 128/MENKES/SK/II/2004, yaitu : sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama.

2.2.1. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. Puskesmas

selalu

berupaya

menggerakkan

dan

memantau

penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Di samping itu puskesmas aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah Universitas Indonesia


8

kerjanya. Khusus untuk pembangunan kesehatan, upaya yang dilakukan puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

2.2.2. Pusat pemberdayaan masyarakat. Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk pembiayaannya, serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan.

Pemberdayaan

perorangan,

keluarga

dan

masyarakat

ini

diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya sosial budaya masyarakat setempat.

2.2.3. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggungjawab puskesmas meliputi: a.

Pelayanan kesehatan perorangan Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi (private goods) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Pelayanan perorangan tersebut adalah rawat jalan dan untuk puskesmas tertentu ditambah dengan rawat inap.

b.

Pelayanan kesehatan masyarakat Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik (public goods) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut

antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit,

penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga,



9

keluarga berencana, kesehatan jiwa serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya. Kegiatan yang dilakukan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Pembantu menurut Kepmenkes RI No. 128/MENKES/SK/II/2004, yaitu : a.

Petugas menerima obat dari gudang farmasi Kabupaten/Kota sesuai slip penerimaan obat;

b.

Petugas menyimpan obat sesuai dengan bentuk sediaan, kemudian abjad nama obat dengan memperhatikan waktu kadaluarsa (bila ada);

c.

Petugas mendistribusikan obat ke unit pelayanan dalam bentuk buku register harian;

d.

Petugas mencatat setiap jenis obat dalam kartu stok obat;

e.

Petugas membuat Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) setiap akhir bulan.

2.3.

Pengelolaan Obat di Puskesmas Menurut Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2010,

Obat merupakan komponen yang esensial dari suatu pelayanan kesehatan. Pengelolaan obat yang baik dan benar serta efektif dan efisien secara berkesinambungan. Pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan mencakup kegiatan perencanaan dan permintaan, penerimaan, penyimpanan dan distribusi, pencatatan dan pelaporan, serta supervisi dan evaluasi pengelolaan obat. Pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan di Puskesmas bertujuan untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan obat yang efisien, efektif dan rasional, serta menjamin tercapainya tepat jumlah, tepat jenis, tepat penyimpanan, tepat waktu pendistribusian, tepat penggunaan, dan tepat mutu di setiap unit pelayanan kesehatan.

2.3.1. Perencanaan Obat di Puskesmas. Menurut Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2010, Perencanaan merupakan suatu proses kegiatan seleksi obat dan perbekalan kesehatan untuk menentukan jenis dan jumlah obat dalam rangka pemenuhan kebutuhan obat di Puskesmas. Perencanaan kebutuhan obat untuk Puskesmas Universitas Indonesia


10

setiap periode dilaksanakan oleh Pengelola Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas. Tujuan perencanaan obat adalah untuk : a.

Mendapatkan perkiraan jenis dan jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan.

b.

Meningkatkan efisiensi penggunaan obat.

c.

Meningkatkan penggunaan obat secara rasional.

Data mutasi obat yang dihasilkan oleh Puskesmas merupakan salah satu faktor utama dalam pertimbangan perencanaan obat tahunan. Oleh karena itu, data ini sangatlah penting untuk perencanaan kebutuhan obat di Puskesmas. Ketepatan dan kebenaran data di Puskesmas akan berpengaruh terhadap ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di wilayah puskesms tersebut. Pada proses perencanaan kebutuhan obat per tahun, Puskesmas diminta menyediakan data pemakaian obat dengan mengunakan LPLPO. Selanjutnya Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang akan melakukan kompilasi dan analisa terhadap kebutuhan obat Puskesmas diwilayah kerjanya. Proses perencanaan pengadaan obat diawali dengan kompilasi data yang disampaikan Puskesmas kemudian oleh instalasi farmasi kabupaten/kota diolah menjadi rencana kebutuhan obat dengan menggunakan teknik-teknik perhitungan tertentu, meliputi : Tahap Pemilihan Obat, Tahap Kompilasi Pemakaian Obat, Tahap Perhitungan Kebutuhan Obat, Tahap Proyeksi Kebutuhan Obat Proyeksi Kebutuhan Obat, Tahap Penyesuaian Rencana Pengadaan Obat.

2.3.1.1. Tahap Pemilihan Obat. Fungsi pemilihan obat adalah untuk menentukan obat yang benar-benar diperlukan sesuai dengan pola penyakit. Untuk mendapatkan perencanaan obat yang tepat, sebaiknya diawali dengan dasar-dasar seleksi kebutuhan obat yang meliputi : a.

Obat dipilih berdasarkan seleksi ilmiah, medik dan statistik yang memberikan efek terapi jauh lebih baik dibandingkan resiko efek samping yang akan ditimbulkan. Universitas Indonesia


11

b.

Jenis obat yang dipilih seminimal mungkin, hal ini untuk menghindari duplikasi dan kesamaan jenis. Apabila terdapat beberapa jenis obat dengan indikasi yang sama dalam jumlah banyak, maka kita memilih berdasarkan Drug of Choice dari penyakit yang prevalensinya tinggi.

c.

Jika ada obat baru, harus ada bukti yang spesifik untuk efek terapi yang lebih baik.

d.

Hindari penggunaan obat kombinasi kecuali jika obat tersebut mempunyai efek yang lebih baik dibandingkan obat tunggal.

Kriteria pemilihan obat yaitu, sebelum melakukan perencanaan obat perlu diperhatikan kriteria yang dipergunakan sebagai acuan dalam pemilihan obat, yaitu diantaranya : Obat merupakan kebutuhan untuk sebagian besar populasi penyakit, obat memiliki keamanan dan khasiat yang didukung dengan bukti ilmiah, obat memiliki manfaat yang maksimal dengan resiko yang minimal, obat mempunyai mutu yang terjamin baik ditinjau dari segi stabilitas maupun bioavailabilitasnya, harga terjangkau, obat sedapat mungkin sediaan tunggal, biaya pengobatan mempunyai rasio antara manfaat dan biaya yang baik, dan bila terdapat lebih dari satu pilihan yang memiliki efek terapi yang serupa maka pilihan diberikan kepada obat yang sifatnya paling banyak diketahui berdasarkan data ilmiah, sifat farmakokinetiknya diketahui paling banyak menguntungkan, stabilitas yang paling baik, dan paling mudah diperoleh.

Pemilihan obat didasarkan pada Obat Generik terutama yang tercantum dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dengan berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang masih berlaku. Untuk menghindari resiko yang mungkin terjadi harus mempertimbangkan: a.

Kontra Indikasi.

b.

Peringatan dan Perhatian.

c.

Efek Samping.

d.

Stabilitas.



12

2.3.1.2. Tahap Kompilasi Pemakaian Obat. Kompilasi pemakaian obat adalah rekapitulasi data pemakaian obat di unit pelayanan kesehatan, yang bersumber dari Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO). Kompilasi pemakaian obat dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung stok optimum. Informasi yang diperoleh adalah : a.

Pemakaian tiap

jenis

obat

pada

masing-masing unit

pelayanan

kesehatan/puskesmas pertahun. b.

Persentase pemakaian tiap jenis obat terhadap total pemakaian setahun seluruh unit pelayanan kesehatan/puskesmas.

c.

Pemakaian rata-rata untuk setiap jenis obat untuk tingkat Kabupaten/Kota secara periodik.

2.3.1.3. Tahap Perhitungan Kebutuhan Obat. Dalam merencanakan kebutuhan obat perlu dilakukan perhitungan secara tepat.

2.3.1.4. Tahap Proyeksi Kebutuhan Obat Proyeksi Kebutuhan Obat Tahap ini adalah tahap perhitungan kebutuhan obat secara komprehensif dengan mempertimbangkan data pemakaian obat dan jumlah sisa stok pada periode yang masih berjalan dari berbagai sumber anggaran.

2.3.1.5. Tahap Penyesuaian Rencana Pengadaan Obat. Dengan melaksanakan penyesuaian rencana pengadaan obat dengan jumlah dana yang tersedia maka informasi yang didapat adalah jumlah rencana pengadaan, skala prioritas masing-masing jenis obat dan jumlah kemasan, untuk rencana pengadaan obat tahun yang akan datang.

2.3.2 Permintaan Obat di Puskesmas. Menurut Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2010, Permintaan obat untuk mendukung pelayanan obat di masing-masing Puskesmas diajukan

oleh

Kepala

Puskesmas

kepada

Kepala

Dinas

Kesehatan



13

Kabupaten/Kota dengan menggunakan format LPLPO, sedangkan permintaan dari sub unit ke kepala Puskesmas dilakukan secara periodik menggunakan LPLPO sub unit. Berdasarkan pertimbangan efisiensi dan ketepatan waktu penyerahan obat kepada Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat menyusun petunjuk lebih lanjut mengenai alur permintaan dan penyerahan obat secara langsung dari Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota ke Puskesmas. Sumber penyediaan obat di Puskemas berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Obat yang diperkenankan untuk disediakan di Puskesmas adalah obat esensial yang jenis dan item nya telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan merujuk pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN). Tujuan dari permintaan obat di puskesmas adalah untuk memenuhi kebutuhan obat di masingmasing unit pelayanan kesehatan sesuai dengan pola penyakit yang ada di wilayah kerjanya. Sesuai dengan kesepakatan global maupun Keputusan Menteri Kesehatan No. 085 tahun 1989 tentang Kewajiban Menuliskan Resep dan atau Menggunakan Obat Generik di Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah dan Permenkes RI No. HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah, Oleh karena itu, hanya obat generik yang diperkenankan tersedia di Puskesmas. Adapun beberapa dasar pertimbangan dari Kepmenkes tersebut adalah : a.

Obat generik sudah menjadi kesepakatan global untuk digunakan di seluruh dunia bagi pelayanan kesehatan publik.

b.

Obat generik mempunyai mutu dan efikasi yang memenuhi standar pengobatan.

c.

Meningkatkan cakupan dan kesinambungan pelayanan kesehatan publik.

d.

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi alokasi dana obat di pelayanan kesehatan publik.



14

Kegiatan pertama yang dilakukan pada permintaan obat di puskesmas adalah menentukan jenis permintaan obat, karena jenis permintaan obat dibagi menjadi dua, yaitu : a.

Permintaan Rutin Dilakukan sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk masing-masing Puskesmas.

b.

Permintaan Khusus Dilakukan di luar jadwal distribusi rutin apabila : Kebutuhan meningkat, terjadi kekosongan, dan untuk penanganan kejadian Luar Biasa (KLB), obat rusak, dan kadaluarsa. Setelah itu dilakukan penentuan jumlah permintaan obat dengan

menggunakan data dari: a.

Data pemakaian obat periode sebelumnya,

b.

Jumlah kunjungan resep,

c.

Jadwal

dan

frekuensi

distribusi

obat

dari

Instalasi

Farmasi

Kabupaten/Kota, d.

Data penyakit,

e.

Sisa stok.

2.3.3 Penerimaan Obat di Puskesmas. Menurut Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2010, Penerimaan merupakan suatu kegiatan dalam menerima obat-obatan yang diserahkan dari unit pengelola yang lebih tinggi kepada unit pengelola di bawahnya. Penerimaan obat harus dilaksanakan oleh petugas pengelola obat atau petugas lain yang diberi kuasa oleh Kepala Puskesmas. Penerimaan obat bertujuan aggar obat yang diterima sesuai dengan kebutuhan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh Puskesmas.

2.3.4 Penyimpanan Obat di Puskesmas. Menurut Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2010, Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara obat dengan cara menempatkan obat-obatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari Universitas Indonesia


15

pencurian serta gangguan yang menyebabkan kerusakan fisik maupun kimia dan mutunya tetap terjamin. Penyimpanan obat yang tersedia di Unit pelayanan kesehatan bertujuan agar: a.

Memelihara mutu obat,

b.

Menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab,

c.

Menjaga kelangsungan persediaan,

d.

Memudahkan pencarian dan pengawasan.

2.3.5 Distribusi Obat di Puskesmas. Menurut Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2010, Distribusi/penyaluran merupakan kegiatan pengeluaran dan penyerahan obat secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan sub-sub unit pelayanan kesehatan antara lain : a.

Sub unit pelayanan kesehatan di lingkungan Puskesmas.

b.

Puskesmas pembantu.

c.

Puskesmas keliling.

d.

Posyandu (Pos pelayanan terpadu).

e.

Polindes (Pondok bersalin desa).

Distribusi obat di puskesmas dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan obat sub unit pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas dengan jenis, jumlah dan waktu yang tepat serta mutu yang terjamin. Kegiatan pendistribusian obat diantaranya mencakup : Menentukan frekuensi distribusi, menentukan jumlah dan jenis obat yang diberikan, dan melaksanakan penyerahan obat.

2.3.5.1. Menentukan frekuensi distribusi Selain waktu, sisa stok dan jarak sub unit pelayanan kesehatan perlu dipertimbangkan pula dana, tenaga dan sarana yang tersedia di Puskesmas.



16

2.3.5.2. Menentukan jumlah dan jenis obat yang diberikan. Jumlah obat yang akan di distribusikan ke sub unit pelayanan kesehatan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a.

Pemakaian rata-rata masing-masing sub unit pelayanan kesehatan,

b.

Sisa stok yang masih ada di sub unit pelayanan kesehatan,

c.

Pola penyakit yang ada, dan

d.

Kemungkinan kenaikan kunjungan.

2.3.5.3. Melaksanakan penyerahan obat. a.

Distribusi aktif. Pengiriman obat dilakukan oleh gudang Puskesmas.

b.

Distribusi pasif. Pengambilan obat dilakuakan oleh sub unit pelayanan dan penyerahan obat harus disertai dengan dokumen penyerahan (LPLPO sub unit) (Depkes RI, 1997).

2.3.6 Pencatatan dan Pelaporan Obat. Menurut Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2010, Pencatatan dan pelaporan data obat di Puskesmas adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka penatalaksanaan obat-obatan secara tertib, baik obat-obatan yang diterima, disimpan, didistribusikan dan digunakan di Puskesmas dan atau unit pelayanan lainnya. Puskesmas bertanggung jawab atas terlaksananya pencatatan dan pelaporan obat yang tertib dan lengkap serta tepat waktu untuk mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan obat. Sarana yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan obat di Puskesmas adalah Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dan kartu stok. LPLPO yang dibuat oleh petugas Puskesmas harus tepat data, tepat isi dan dikirim tepat waktu serta disimpan dan diarsipkan dengan baik. LPLPO juga dimanfaatkan untuk

analisis

penggunaan,

perencanaan kebutuhan obat,

pengendalian persediaan dan pembuatan laporan pengelolaan obat.



17

Pencatatan dan pelaporan bertujuan sebagai : a.

Bukti bahwa suatu kegiatan telah dilakukan.

b.

Sumber data untuk melakukan pengaturan dan pengendalian.

c.

Sumber data untuk perencanaan kebutuhan.

d.

Sumber data untuk pembuatan laporan.

2.3.7 Supervisi dan Evaluasi Pengelolaan Obat. Menurut Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2010, Supervisi merupakan suatu proses pengamatan yang dilakukan untuk menjaga agar semua pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang disepakati bersama secara terencana oleh petugas pengelola obat dari unit yang lebih tinggi (Instalasi Farmasi Provinsi/ Kabupaten/Kota) terhadap pelaksanaan pengelolaan obat oleh petugas ke unit yang lebih rendah (Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota/Puskesmas/Puskesmas

Pembantu/UPT

dilakukan untuk mencapai tujuan peningkatan

lainnya).

Supervisi

produktivitas para petugas

pengelola obat agar mutu pelayanan obat dapat ditingkatkan secara optimum. Evaluasi merupakan serangkaian prosedur untuk menilai suatu program dan memperoleh informasi tentang keberhasilan pencapaian tujuan, kegiatan, hasil dan dampak serta biayanya. Tujuan dari evaluasi pengelolaan obat adalah untuk : a.

Menetapkan kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam program yang sedang berjalan dan mencari solusinya.

b.

Memprediksi kegunaan dari pengembangan program dan memperbaikinya.

c.

Mengukur kegunaan program-program yang inovatif.

d.

Meningkatkan efektifitas program, manajemen dan administrasi.

e.

Mengetahui kesesuaian antara sasaran yang diinginkan dengan hasil yang dicapai.



18

2.4

Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) Formulir yang digunakan sebagai dokumen bukti mutasi obat adalah

formulir LPLPO atau disebut juga formulir Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat. Formulir ini dipakai untuk permintaan dan pengeluaran obat. (Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2007). Data LPLPO merupakan kompilasi dari data LPLPO sub unit. LPLPO dibuat 3 (tiga) rangkap, diberikan ke Dinkes Kabupaten/Kota melalui Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, untuk diisi jumlah yang diserahkan. Setelah ditanda tangani oleh kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota, satu rangkap untuk Kepala Dinas Kesehatan, satu rangkap untuk Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dan satu rangkap dikembalikan ke puskesmas. LPLPO sudah harus diterima oleh Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. (Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2010) Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat disampaikan oleh Puskesmas/UPK ke Instalasi Farmasi (IF). Petugas Pencatatan dan Evaluasi melakukan evaluasi dan pengecekan sesuai dengan rencana distribusi dari IF lalu dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Penulisan LPLPO dengan format baru berlaku sejak Desember 2012. Penulisan LPLPO format lama dan format baru memiliki beberapa perbedaan, diantaranya dapat dilihat pada Tabel 2.1. Laporan penggunaan dan lembar permintaan obat dibuat berdasarkan : a.

Catatan harian penggunaan obat.

b.

Kartu Stok Obat. Kegunaan LPLPO adalah sebagai :

a.

Bukti pengeluaran obat di Instalasi Farmasi.

b.

Bukti penerimaan obat di Puskesmas/Rumah Sakit.

c.

Surat permintaan/pesanan obat dari Puskesmas/Rumah Sakit kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

d.

Sebagai bukti penggunaan obat di Rumah Sakit/Puskesmas.



19

Tabel 2.1 Perbedaan Format Lama dan Format Baru No. Perbedaan 1

Format Lama

Kelengkapan Formulir

Format Baru

Kode Puskesmas,

Nama,

Nama Puskesmas,

Puskesmas,

Kecamatan,

Kecamatan,

Kabupaten,

Provinsi,

Provinsi,

Bulan,

Bulan,

Tahun.

Tahun, Jumlah Kunjungan Resep dan Pasien (Bayar, Gratis, Akses, Jamsostek, Gakin). 2

3

Isi Kolom Formulir

Nomor,

Nomor,

Nama Obat,

Nama Obat,

Satuan, Stock Awal,

Kemasan,

Penerimaan,

Pemakaian,

Persediaan,

Sisa Stok,

Pemakaian,

Ketersediaan

Stok Akhir,

Triwulan,

Keterangan.

% Ketersediaan.

Sistem Pengisian Nama Sesuai dengan obat dan alat Menggunakan Obat

kesehatan

yang

dikelola format yang telah

oleh setiap puskesmas.

ditentukan Kemenkes (144 item obat).

4

Bentuk Laporan

Hardcopy.

5

Penyerahan

Datang langsung ke kantor Surat Sudinkes Jakarta Timur.

Softcopy. Elektronik

(e-mail).

[Sumber : Perbandingan format LPLPO lama dan baru, 2012]



BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Tugas Khusus Pengambilan data dilakukan di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur,

Seksi Sumber Daya Kesehatan, Bagian Farmasi Makanan dan Minuman dari tanggal 21 Oktober – 1 November 2013.

3.2

Teknik Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder

berupa Laporan penggunaan dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) yang dikirimkan

oleh

masing-masing

Puskesmas

Kecamatan

(Sebanyak

10

Puskesmas) paling lambat pada tanggal 10 setiap bulan ke Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Data yang dikumpulkan mulai dari bulan Juli - September 2013. Data berisi daftar pemakaian obat di 10 PKC di Jakarta Timur terdapat pada Lampiran 1 – 14.

3.3

Cara Kerja Data yang diperoleh diolah dengan cara memasukkannya ke program

Microsoft Excel sebagai data base penggunaan obat di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Data yang diterima disajikan dalam bentuk tabel untuk mendapatkan gambaran deskriptif mengenai dua puluh jenis obat yang paling banyak dipakai di Puskesmas wilayah Jakarta Timur pada Periode Juli September 2013.

20



BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap bulan Puskesmas wajib untuk membuat laporan pemakaian obat dan bahan habis pakai kepada suku dinas kesehatan. Melalui laporan tersebut dapat diketahui persediaan obat dan bahan habis pakai serta penggunaannya pada setiap bulan pada masing-masing Puskesmas Kecamatan. LPLPO digunakan sebagai laporan pemakaian obat bulanan oleh penanggung jawab obat puskesmas. Prosedur pelaporan dari Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dimulai dari LPLPO puskesmas kelurahan yang dilaporkan ke puskesmas kecamatan. LPLPO tersebut kemudian di kompilasi dengan LPLPO lain untuk kemudian dilaporkan ke Suku Dinas Kesehatan Kota dalam bentuk softcopy menggunakan program Microsoft Excel dengan format terbaru yang telah ditentukan oleh Kementrian Kesehatan, berisi 144 jenis obat tersusun secara alfabetis, format tersebut kemudian dikirim melalui surat elektronik. LPLPO dari puskesmas kecamatan ini dilaporkan tiap bulan ke Suku Dinas Kesehatan. Suku Dinas Kesehatan menerima pemakaian obat di puskesmas tiap bulannya sebagai bentuk pengawasan terhadap pemakaian obat di Puskesmas. Kemudian Suku Dinas Kesehatan Kotamadya/Kabupaten akan merekapitulasi LPLPO puskesmas kecamatan per tiga bulan untuk kemudian dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian setiap enam bulan sekali data rekapitulasi tingkat provinsi dikirimkan ke pusat yaitu Direktorat Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Pada tugas khusus Praktek Kerja Profesi Apoteker ini, dilakukan pengamatan serta rekapitulasi terhadap Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) yang dikirimkan ke Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur dari 10 Puskesmas kecamatan, antara lain : PKC Matraman, PKC Duren Sawit, PKC Makasar, PKC Pasar Rebo, PKC Cakung, PKC Ciracas, PKC Jatinegara, PKC Kramat Jati, PKC Pulo Gadung, dan PKC Cipayung pada periode Juli - September 2013.



22

Rekapitulasi terhadap data dari LPLPO ini dilakukan dengan cara penghitungan jumlah pemakaian obat di puskesmas kecamatan selama periode Juli – September sehingga dapat diketahui dua puluh jenis obat yang paling banyak digunakan, dan dapat digunakan untuk menganalisis pola jenis penyakit yang sering dialami oleh masyarakat di wilayah kecamatan tersebut. Selanjutnya melalui hasil yang diperoleh dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan langkah yang bisa diambil dalam upaya mengurangi jumlah kejadian penyakit tertentu, seperti menyelanggarakan program-program kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Jumlah Puskesmas Kecamatan wilayah Jakarta Timur sebanyak 10 Puskesmas Kecamatan. Hasil penerimaan data LPLPO dari 10 Puskesmas kecamatan periode Juli – September 2013 dapat dilihat di Tabel 4.1. Dari 10 puskesmas kecamatan tersebut hanya enam Puskesmas Kecamatan yang telah menyerahkan LPLPO pada periode Juli – September 2013, antara lain: PKC Cakung, PKC Matraman, PKC Ciracas, PKC Cipayung, PKC Kramat Jati, dan PKC Jatinegara. Terdapat satu Puskesmas Kecamatan yang telah menyerahkan LPLPO pada periode Juli – Agustus 2013 yaitu PKC Makasar. Sedangkan dua Puskesmas Kecamatan lainnya yaitu PKC Pasar Rebo dan PKC Duren Sawit hanya menyerahkan LPLPO pada bulan Juli dan September 2013 dan hanya satu Puskesmas Kecamatan yaitu PKC Pulo Gadung yang hanya mengirimkan LPLPO pada bulan Juli 2013. Hasil rekapitulasi LPLPO dari enam Puskesmas kecamatan periode Juli – September 2013 diperoleh data dua puluh jenis obat yang paling banyak dipakai dapat terlihat di Tabel 4.2. Beberapa permasalahan pada saat merekapitulasi LPLPO, salah satunya adalah terjadi keterlambatan pengiriman LPLPO dari puskesmas kecamatan ke Suku Dinas Kesehatan. Hal ini dapat dipengaruhi karena kurangnya tenaga kefarmasian di Puskesmas. Permasalahan lainnya dimana masih terdapat puskesmas kecamatan yang menggunakan format LPLPO lama dimana setiap puskesmas memiliki jenis obat yang berbeda-beda pada formulir LPLPO sesuai dengan obat yang dikelola. Perlu diketahui bahwa pelaporan LPLPO sebelumnya dilakukan secara manual dalam bentuk hardcopy dengan format yang berbedabeda tiap puskesmas, sehingga mempersulit proses rekapitulasi LPLPO di Suku


23

Dinas Kesehatan oleh petugas karena harus disesuaikan terlebih dahulu. Keterlambatan dan ketidaklengkapan dalam penyampaian LPLPO dapat berakibat pada tidak tepatnya distribusi obat ke unit pelayanan kesehatan. Format penulisan LPLPO baru dapat dilihat pada Lampiran 15.

Tabel 4.1 Daftar penerimaan data LPLPO dari 10 Puskesmas kecamatan periode Juli - September 2013

NO

BULAN

DAFTAR PUSKESMAS

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

1

PKC Pasar Rebo

Data diterima

-

Data diterima

2

PKC Makasar

Data diterima

Data diterima

-

3

PKC Cakung

Data diterima

Data diterima

Data diterima

4

PKC Matraman

Data diterima

Data diterima

Data diterima

5

PKC Ciracas

Data diterima

Data diterima

Data diterima

6

PKC Duren sawit

Data diterima

-

Data diterima

7

PKC Cipayung

Data diterima

Data diterima

Data diterima

8

PKC Pulo Gadung

Data diterima

-

-

9

PKC Kramat Jati

Data diterima

Data diterima

Data diterima

10

PKC Jatinegara

Data diterima

Data diterima

Data diterima


24

Tabel 4.2 Daftar pemakaian dua puluh obat terbanyak di enam Puskesmas Kecamatan (PKC) Cakung, PKC Matraman, PKC Ciracas, PKC Cipayung, PKC Kramat Jati, PKC Jatinegara Periode Juli – September 2013 No

Nama Obat

Satuan

Total

Ratarata/bulan

1

Parasetamol tablet 500 mg

Tablet

1874517

624839

2

Klorfeniramin maleat (CTM)

Tablet

1743102

581034

tablet 4 mg 3


Kaplet

1321079

440360

4


Tablet

1190484

396828

5

Gliseril Guaiakolat tablet 100 mg

Tablet

1027458

342486

6

Asam Askorbat (vitamin C) tablet

Tablet

984854

328285

Tablet

745057

248353

50 mg 7


8


Tablet

742428

247476

9

Antasida DOEN I tablet kunyah,

Tablet

700989

233663

Tablet

616157

205386

kombinasi :Aluminium Hidroksida 200 mg + Magnesium Hidroksida 200 mg 10


11


Tablet

607602

202534

12


Tablet

519515

173172

13

Kalsium Laktat (Kalk) tablet 500

Tablet

415442

138481

mg 14


Tablet

275760

91920

15

Kotrimosazol DOEN I (dewasa)

Tablet

235233

78411

Kombinasi : Sulfametoksazol 400 mg, Trimetoprim 80 mg


25

Tabel 4.2 (lanjutan) 16


Tablet

216538

72180

17

Dekstrometorfan tablet 15 mg

Tablet

203674

67892

(HBr) 18


Tablet

146088

48696

19


Tablet

123483

41161

20


Tablet

114280

38094

Berdasarkan Tabel 4.2, pemakaian jenis obat terbanyak di wilayah Jakarta Timur selama periode bulan Juli – September 2013 turut dipengaruhi oleh pola penyakit yang berada di wilayah tersebut. Melalui obat yang banyak dipakai pasien di puskesmas wilayah tersebut yaitu diantaranya : Parasetamol, Klorfeniramin Maleat (CTM), Amoksisilin, Gliseril Guaiakolat, Deksametason, Prednison, Kotrimosazol, Dekstrometorfan HBr, dan Efedrin, yang dapat digunakan untuk mengobati gejala demam, batuk, pilek, radang tenggorokan, yang merupakan gejala pada penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) Pemberian vitamin yang diberikan seperti vitamin B kompleks, vitamin B1, vitamin B6 serta vitamin C juga memiki prevalensi yang tinggi. Penderita penyakit ISPA juga memerlukan pemberian vitamin untuk meningkatkan imunitas tubuh dan mempercepat masa penyembuhan. Penyakit lain yang memiliki prevalensi yang cukup tinggi yaitu gangguan saluran pencernaan seperti maag dengan

pemberian

Antasida,

infeksi

saluran

cerna

dengan

pemberian

Kotrimosazol, dan tekanan darah tinggi yang pengobatannya dilakukan dengan pemberian Kaptopril. Karena Kaptopril merupakan obat antihipertensi golongan ACE–Inhibitor

yang

dapat

mencegah

pemecahan

bradikinin,

sehingga

memberikan efek samping batuk sehingga pemberian obat tersebut seringkali ditambahkan pula dengan pemberian obat batuk seperti Dekstrometorfan HBr. Pemakaian obat terbanyak untuk periode bulan Juli – Agustus 2013 dari tujuh Puskesmas Kecamatan (PKC Makasar, PKC Cakung, PKC Matraman, PKC Ciracas, PKC Cipayung, PKC Kramat Jati, PKC Jatinegara) sama dengan pemakaian obat terbanyak dari enam kecamatan untuk periode Juli – September 2013 yaitu Parasetamol. Pemakaian obat terbanyak untuk periode bulan Juli dan Universitas Indonesia Laporan praktek….., Herdiyanti Amalia, FFar UI, 2014

26

September 2013 dari delapan Puskesmas Kecamatan (PKC Pasar Rebo, PKC Cakung, PKC Matraman, PKC Ciracas, PKC Duren sawit, PKC Cipayung, PKC Kramat Jati, PKC Jatinegara) sama dengan pemakaian obat terbanyak dari enam kecamatan untuk periode Juli – September 2013 yaitu Parasetamol. Pemakaian obat terbanyak untuk periode bulan Juli 2013 dari sepuluh Puskesmas Kecamatan (PKC Pasar Rebo, PKC Makasar, PKC Cakung, PKC Matraman, PKC Ciracas, PKC Duren sawit, PKC Cipayung, PKC Pulo Gadung, PKC Kramat Jati, PKC Jatinegara) sama dengan pemakaian obat terbanyak dari enam kecamatan untuk periode Juli – September 2013 yaitu Parasetamol.

Tabel 4.3 Daftar obat terbanyak yang digunakan pada masing-masing enam Puskesmas Kecamatan (PKC) Cakung, PKC Matraman, PKC Ciracas, PKC Cipayung, PKC Kramat Jati, PKC Jatinegara Periode Juli – September 2013 No 1

Kecamatan PKC Cakung

Nama obat Klorfeniramin maleat

Satuan

Jumlah Obat

Tablet

154000

(CTM) tablet 4 mg 2

PKC Matraman


Tablet

116910

3

PKC Ciracas


Tablet

337000

4

PKC Cipayung

Klorfeniramin maleat

Tablet

1228734

Tablet

153891

Tablet

203490

(CTM) tablet 4 mg 5

PKC Kramat Jati

Klorfeniramin maleat (CTM) tab

6

PKC Jatinegara


Data dua puluh jenis obat terbanyak yang dipakai untuk masing-masing enam Puskesmas Kecamatan dapat dilihat pada Lampiran 1 – lsmpiran 6 dan pada Tabel 4.3. Berdasarkan data pada Tabel 4.3 yang diperoleh dari enam Puskesmas Kecamatan (Cakung, Matraman, Ciracas, Cipayung, Kramat Jati, Jatinegara) selama tiga bulan dari Juli – September 2013, dapat disimpulkan jenis


27

dan peringkat dua puluh obat terbanyak yang digunakan berbeda-beda karena dipengaruhi oleh jenis, beratnya penyakit pada wilayah tersebut, jumlah peresepan, persediaan obat di Puskesmas, jumlah pasien, dan lain-lain. Pada PKC Cakung jenis obat yang banyak digunakan adalah tablet Klorfeniramin maleat (CTM) 4 mg. Pada PKC Matraman jenis obat yang banyak digunakan adalah tablet Parasetamol 500 mg. Pada PKC Ciracas jenis obat yang banyak digunakan adalah tablet Metampiron 500 mg. Pada PKC Cipayung jenis obat yang banyak digunakan adalah tablet Klorfeniramin maleat (CTM) 4 mg. Pada PKC Kramat Jati jenis obat yang banyak digunakan adalah tablet Klorfeniramin maleat (CTM) 4 mg. Sedangkan PKC Jatinegara jenis obat yang banyak digunakan adalah tablet Klorfeniramin maleat (CTM) 4 mg.


BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan

a.

Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan berkewajiban untuk melakukan pengelolaan obat yang benar secara optimal, dan pencatatan dan pelaporan obat di Puskesmas dilakukan dengan menggunakan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dan kartu stok.

b.

Sistem pelaporan LPLPO dengan format baru setiap bulannya dilaporkan oleh Puskesmas Kecamatan dengan program Microsoft Excel dalam bentuk softcopy dan diserahkan melalui surat elektronik (e-mail) kepada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi wilayah setempat.

c.

Hasil rekapitulasi data LPLPO diperoleh dua puluh jenis obat yang paling banyak digunakan di enam Puskesmas Kecamatan (PKC Cakung, PKC Matraman, PKC Ciracas, PKC Cipayung, PKC Kramat Jati, PKC Jatinegara) untuk wilayah Jakarta Timur Periode Juli – September 2013 antara lain : Parasetamol 500 mg, Klorfeniramin maleat 4 mg, Amoksisilin 500 mg, Vitamin B Kompleks, Gliseril Guaiakolat 100 mg, Vitamin C 50 mg, Vitamin B1 50 mg, Deksametason 0,5 mg, Antasida DOEN I, Vitamin B6 10 mg, Metampiron 500 mg, Prednison 5 mg, Kalsium Laktat (Kalk) 500 mg, Kaptopril 25 mg, Kotrimosazol DOEN I (dewasa), Ibuprofen 200 mg, Dekstrometorfan HBr 15 mg, Diazepam 2 mg, Efedrin 25 mg, dan Kaptopril 12,5 mg.

5.2

Saran Dibutuhkan penambahan jumlah sumber daya manusia tenaga kefarmasian

pada Puskesmas Kelurahan maupun Puskesmas Kecamatan untuk menangani pencatatan dan pelaporan LPLPO mengingat banyaknya jumlah obat yang digunakan agar pengiriman dan rekapitulasi data LPLPO dapat dilakukan tepat waktu. 28



DAFTAR ACUAN

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. (2010). Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. (2007a). Pedoman Pengelolaan Obat publik dan Perbekalan Kesehatan di daerah Kepulauan. Jakarta : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. (2006a). Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. (2007b). Pedoman Pengobatan dasar di Puskesmas. Jakarta : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. (2006a). Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. (2006b). Pedoman penggunaan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas. Jakarta : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan No. 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. (2009). Keputusan Menteri Kesehatan No. 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Keputusan Menteri Kesehatan No. 857/MENKES/SK/VIII/2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas. (2009). Keputusan Menteri Kesehatan No. 857/MENKES/SK/VIII/2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Suku Dinas Kesehatan. (2009). Peraturan Gubernur

29



30

Provinsi DKI Jakarta No. 150 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Suku Dinas Kesehatan. Jakarta : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Trihono. (2005). Manajemen Puskesmas Berbasis Paradigma Sehat. Jakarta: Sagung Seto. Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (2009). Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republic Indonesia. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Kesehatan. (1999). Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia


LAMPIRAN


32

Lampiran 1. Daftar Pemakaian Dua Puluh Obat Terbanyak di Puskesmas Kecamatan Cakung Periode Juli – September 2013 Jumlah Pemakaian Agustus September 45000 53000

No

Nama obat

Satuan

1

Klorfeniramin maleat (CTM) tablet 4 mg Parasetamol tablet 500 mg Amoksisilin kaplet 500 mg Deksametason tablet 0,5 mg Gliseril Gualakolat tablet 100 mg Antasida DOEN I tablet kunyah, kombinasi :Aluminium Hidroksida 200 mg + Magnesium Hidroksida 200 mg Vitamin B Kompleks tablet Tiamin (vitamin B1) tablet 50 mg (HCl/Nitrat) Kalsium Laktat (Kalk) tablet 500 mg Asam Askorbat (vitamin C) tablet 50 mg Prednison tablet 5 mg Piridoksin (Vitamin B6) tablet 10 mg (HCl) Glibenklamida tablet 5 mg Dekstrometorfan tablet 15 mg (HBr) Ibuprofen tablet 200 mg Kaptopril tablet 25 mg Parasetamol tablet 100 mg Kaptopril tablet 12,5 mg Kotrimosazol DOEN I (dewasa) Kombinasi : Sulfametoksazol 400 mg, Trimetoprim 80 mg Efedrin tablet 25 mg (HCl)

Tablet

Juli 56000

Tablet Kaplet Tablet Tablet Tablet

41000 46200 33000 24000 24000

55000 42100 28000 27000 21000

52000 38100 34000 27000 20000

148000 126400 95000 78000 65000

Tablet Tablet

23000 15000

18000 17000

24000 14000

65000 46000

Tablet

15000

12000

15000

42000

Tablet

12000

11000

13000

36000

Tablet Tablet

12000 10000

8000 7000

13000 10000

33000 27000

Tablet Tablet

21200 7000

1900 8000

2600 7000

25700 22000

Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet

7100 5900 8900 6000 5300

6800 5900 5200 4800 5600

5800 7900 3200 5400 4800

19700 19700 17300 16200 15700

Tablet

4000

3000

4000

11000

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20

Total 154000


33

Lampiran 2. Daftar Pemakaian Dua Puluh Obat Terbanyak di Puskesmas Kecamatan Matraman Periode Juli – September 2013

Tablet Tablet

Jumlah Pemakaian Juli Agustus September 41909 36045 38956 33324 32058 32000

116910 97381

Kaplet Tablet Tablet

30196 23598 19866

29426 23047 19129

26847 25629 19483

86469 72274 58477

Tablet

17337

12775

14345

44457

Tablet

13392

11155

12830

37377

Tablet

12425

10890

11235

34550

Tablet

9164

11676

13318

34158

Tablet

11846

9670

11218

32734

Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet

9357 8215 8149 6862 8275 3846 5903 5441

9888 7496 6911 7569 6051 6255 4640 5347

7912 9108 8764 8551 8245 7981 5233 4468

27157 24819 23824 22982 22571 18082 15776 15256

Kapsul Tablet

5303 3776

4943 3908

1468 3505

11714 11189

No

Nama obat

Satuan

1 2

Parasetamol tablet 500 mg Klorfeniramin maleat (CTM) tablet 4 mg Amoksisilin kaplet 500 mg Vitamin B Kompleks tablet Gliseril Gualakolat tablet 100 mg Antasida DOEN I tablet kunyah, kombinasi :Aluminium Hidroksida 200 mg + Magnesium Hidroksida 200 mg Asam Askorbat (vitamin C) tablet 50 mg Kalsium Laktat (Kalk) tablet 500 mg Tiamin (vitamin B1) tablet 50 mg (HCl/Nitrat) Piridoksin (Vitamin B6) tablet 10 mg (HCl) Prednison tablet 5 mg Metampiron tablet 500 mg Kaptopril tablet 25 mg Deksametason tablet 0,5 mg Kaptopril tablet 12,5 mg Parasetamol tablet 100 mg Ibuprofen tablet 200 mg Dekstrometorfan tablet 15 mg (HBr) Amoksisilin kapsul 250 mg Kotrimosazol DOEN I (dewasa) Kombinasi : Sulfametoksazol 400 mg, Trimetoprim 80 mg

3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Total


34

Lampiran 3. Daftar Pemakaian Dua Puluh Obat Terbanyak di Puskesmas Kecamatan Ciracas Periode Juli – September 2013

Tablet Tablet Tablet

Jumlah Pemakaian Juli Agustus September 7000 307000 23000 45000 35000 38000 41000 38000 38000

337000 118000 117000

Tablet

22000

22000

42000

86000

Kaplet Tablet Tablet Tablet Tablet

33700 17000 40000 18000 18000

23600 15000 7000 19000 16000

27500 39000 10000 20000 18000

84800 71000 57000 57000 52000

Tablet Tablet

9000 16000

16000 10000

23000 18000

48000 44000

Tablet

13000

16000

12000

41000

Tablet Tablet Tablet Tablet

2000 20400 10000 4000

26000 5400 11000 6000

11000 12700 12000 14000

39000 38500 33000 24000

Tablet

7900

4000

7500

19400


1000 1900 6000

8000 4200 4200

3000 5000 700

12000 11100 10900

No

Nama obat

Satuan

1 2 3

Metampiron tablet 500 mg Parasetamol tablet 500 mg Klorfeniramin maleat (CTM) tablet 4 mg Asam Askorbat (vitamin C) tablet 50 mg Amoksisilin kaplet 500 mg Gliseril Gualakolat tablet 100 mg Prednison tablet 5 mg Vitamin B Kompleks tablet Antasida DOEN I tablet kunyah, kombinasi :Aluminium Hidroksida 200 mg + Magnesium Hidroksida 200 mg Deksametason tablet 0,5 mg Piridoksin (Vitamin B6) tablet 10 mg (HCl) Tiamin (vitamin B1) tablet 50 mg (HCl/Nitrat) Diazepam tablet 2 mg Kaptopril tablet 25 mg Kalsium Laktat (Kalk) tablet 500 mg Dekstrometorfan tablet 15 mg (HBr) Kotrimosazol DOEN I (dewasa) Kombinasi : Sulfametoksazol 400 mg, Trimetoprim 80 mg Hidroklorotiazida tablet 25 mg Ibuprofen tablet 400 mg Kotrimosazol DOEN II (pediatrik) Kombinasi : Sulfametoksazol 100 mg, Trimetoprim 20 mg

4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20

Total


35

Lampiran 4. Daftar Pemakaian Dua Puluh Obat Terbanyak di Puskesmas Kecamatan Cipayung Periode Juli – September 2013 No

Nama obat

Satuan

1 2 3 4 5 6

Klorfeniramin maleat (CTM) tablet 4 mg Amoksisilin kaplet 500 mg Vitamin B Kompleks tablet Asam Askorbat (vitamin C) tablet 50 mg Gliseril Gualakolat tablet 100 mg Tiamin (vitamin B1) tablet 50 mg (HCl/Nitrat) Antasida DOEN I tablet kunyah, kombinasi :Aluminium Hidroksida 200 mg + Magnesium Hidroksida 200 mg Deksametason tablet 0,5 mg Piridoksin (Vitamin B6) tablet 10 mg (HCl) Prednison tablet 5 mg Vitamin. B 12 Kalsium Laktat (Kalk) tablet 500 mg Metampiron tablet 500 mg Kaptopril tablet 25 mg Kotrimosazol DOEN I (dewasa) Kombinasi : Sulfametoksazol 400 mg, Trimetoprim 80 mg Ibuprofen tablet 200 mg Dekstrometorfan tablet 15 mg (HBr) Diazepam tablet 2 mg Efedrin tablet 25 mg (HCl) Klorfeniramin maleat (CTM) tablet 4 mg

Tablet Tablet Kaplet Tablet Tablet Tablet

Jumlah Pemakaian Juli Agustus September 368.794 413.250 446.690 303.310 341.025 373.005 256.493 284.097 307.663 229.897 253.171 281.092 190.705 211.210 237.893 191.603 212.854 227.946

Tablet

137.760

160.518

171.399

469.677

Tablet Tablet

131.796 124.612

145.633 140.165

164.258 152.698

441.687 417.475

Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet

112.060 99.269 88.980 69.776 57.934 55.173

125.254 105.993 95.310 75.396 65.890 61.531

136.416 113.027 105.219 81.988 79.647 69.621

373.730 318.289 289.509 227.160 203.470 186.325


47.476 39.100 39.874 32.018 30.352

56.298 43.340 44.687 34.694 31.395

62.222 64.544 46.991 36.506 33.293

165.996 146.984 131.552 103.218 95.040

7

8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20


Total 1.228.734 1.017.340 848.253 764.160 639.808 632.403

36

Lampiran 5. Daftar Pemakaian Dua Puluh Obat Terbanyak di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Periode Juli – September 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Klorfeniramin Maleat (CTM) tab Vitamin B kompleks Vitamin C50 mg (Asam Askorbat) Parasetamol 500mg Deksametason 0,5 mg tablet Gliseril Guaiakolat 100 mg Vitamin B6 Tablet 10mg (Piridoxin ) Vitamin B1 tablet 50mg Vitamin B12 50 mcg tablet Amoxylin 500 mg Kaplet Antasida DOEN Tablet

Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Kaplet Tablet

Jumlah Pemakaian Juli Agustus September 58.005 51.419 44.467 48.880 41.326 40.964 45.375 37.226 37.378 43.275 39.747 33.981 30.919 28.713 30.669 30.998 27.987 30.083 35.922 21.258 31.363 29.716 21.944 32.922 26.845 22.074 27.927 23.626 32.364 18.499 16.138 7.943 13.574

12

Kalsium Laktat 500 mg tab

Tablet

16.911

9.279

10.632

36822

13

Prednison tablet

Tablet

13.357

11.014

10.828

35199

14 15 16 17

Amoxylin 250 mg Kaplet Kotrimoksazol Dewasa Kloramfenikol 250 mg kapsul Ephedrin HCl tablet

Kaplet Tablet Kapsul Tablet

11.939 11.591 5.265 4.265

10.421 10.285 3.700 8.574

12.406 7.752 10.836 6.353

34766 29628 19801 19192

18

Fenobarbital 30 mg tablet

Tablet

4.349

9.943

3.812

18104

19

Dekstrometorphan tablet

Tablet

5.195

5.633

3.092

13920

20

Ibuprofen 200 mg tab

Tablet

5.524

4.896

3.009

13429

No

Nama obat

Satuan


Total 153891 131170 119979 117003 90301 89068 88543 84582 76846 74489 37655

37

Lampiran 6. Daftar Pemakaian Dua Puluh Obat Terbanyak di Puskesmas Kecamatan Jatinegara Periode Juli – September 2013

Tablet

Jumlah Pemakaian Juli Agustus September 59570 92800 51120

203490

Tablet Tablet Kapsul Tablet

57760 41000 36152 32440

45720 31060 34450 34100

42390 28820 30066 31970

145870 100880 100668 98510

Tablet

21170

24770

23700

69640

Tablet

26190

21470

21010

68670

Tablet

22650

22130

20910

65690

Tablet

19430

17170

23590

60190

Tablet

17150

10730

22270

50150


16040 17620 13360

15210 11126 14130

17620 17090 14420

48870 45836 41910

Tablet Tablet

9478 33380

12270 0

14333 1540

36081 34920

Tablet

12090

7610

5580

25280

Kapsul Tablet Tablet

7373 5107 4301

10158 4980 3695

7283 5506 4336

24814 15593 12332

Tablet

2713

3730

3576

10019

No

Nama obat

Satuan

1

Klorfeniramin maleat (CTM) tablet 4 mg Parasetamol tablet 500 mg Vitamin B Kompleks tablet Amoksisilin kaplet 500 mg Gliseril Gualakolat tablet 100 mg Tiamin (vitamin B1) tablet 50 mg (HCl/Nitrat) Deksametason tablet 0,5 mg Asam Askorbat (vitamin C) tablet 50 mg Antasida DOEN I tablet kunyah, kombinasi :Aluminium Hidroksida 200 mg + Magnesium Hidroksida 200 mg Piridoksin (Vitamin B6) tablet 10 mg (HCl) Prednison tablet 5 mg Metampiron tablet 500 mg Kalsium Laktat (Kalk) tablet 500 mg Ibuprofen tablet 200 mg Hidroklorotiazida tablet 25 mg Dekstrometorfan tablet 15 mg (HBr) Amoksisilin kapsul 250 mg Kaptopril tablet 25 mg Kotrimosazol DOEN I (dewasa) Kombinasi : Sulfametoksazol 400 mg, Trimetoprim 80 mg Glibenklamida tablet 5 mg

2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20

Total


38

Lampiran 7. Daftar Pemakaian Dua Puluh Obat Terbanyak di Puskesmas Kecamatan Makasar Periode Juli – Agustus 2013

Tablet

Jumlah Pemakaian Juli Agustus 286456 318500

Total 604956

Tablet Kaplet Tablet Tablet Tablet

285913 273558 195374 182193 133715

317329 311291 219667 220648 152514

603242 584849 415041 402841 286229


135346 136674 120451 97403

149965 140991 139276 115314

285311 277665 259727 212717


102605 91551 81511

108362 96095 86699

210967 187646 168210


76715 56676 47171 38305

82912 60524 54761 44970

159627 117200 101932 83275


24741 17648 16122

27597 19179 16684

52338 36827 32806

No

Nama obat

Satuan

1

Klorfeniramin maleat (CTM) tablet 4 mg Parasetamol tablet 500 mg Amoksisilin kaplet 500 mg Kalsium Laktat (Kalk) tablet 500 mg Asam Askorbat (vitamin C) tablet 50 mg Antasida DOEN I tablet kunyah, kombinasi :Aluminium Hidroksida 200 mg + Magnesium Hidroksida 200 mg Gliseril Gualakolat tablet 100 mg Vitamin B Kompleks tablet Deksametason tablet 0,5 mg Piridoksin (Vitamin B6) tablet 10 mg (HCl) Metampiron tablet 500 mg Prednison tablet 5 mg Tiamin (vitamin B1) tablet 50 mg (HCl/Nitrat) Efedrin tablet 25 mg (HCl) Ibuprofen tablet 200 mg Kaptopril tablet 25 mg Kotrimosazol DOEN I (dewasa) Kombinasi : Sulfametoksazol 400 mg, Trimetoprim 80 mg Hidroklorotiazida tablet 25 mg Glibenklamida tablet 5 mg Fenobarbital tablet 30 mg

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20


39

Lampiran 8. Daftar Pemakaian Dua Puluh Obat Terbanyak di Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo Periode Juli – Agustus 2013

Tablet Kaplet Tablet

Jumlah Pemakaian Juli September 35.738 32.744 25.554 30.938 34.485 21.815

68.482 56.492 56.300

Tablet Tablet

26.426 18.347

22.460 18.220

48.886 36.567

Tablet

12.290

20.690

32.980

Tablet

14.985

11.880

26.865


12.717 10.280 10.950

13.904 15.435 10.535

26.621 25.715 21.485

Tablet

12.220

5.918

18.138

Tablet Tablet

6.830 10.525

9.890 5.866

16.720 16.391

Tablet

8.055

8.176

16.231

Tablet

7.309

6.182

13.491

Kapsul Tablet Tablet Tablet Tablet

6.248 3.709 2.791 2.559 2.933

5.471 5.136 3.150 2.844 2.195

11.719 8.845 5.941 5.403 5.128

No

Nama obat

Satuan

1 2 3

Parasetamol tablet 500 mg Amoksisilin kaplet 500 mg Klorfeniramin maleat (CTM) tablet 4 mg Vitamin B Kompleks tablet Piridoksin (Vitamin B6) tablet 10 mg (HCl) Antasida DOEN I tablet kunyah, kombinasi: Aluminium Hidroksida 200 mg + Magnesium Hidroksida 200 mg Tiamin (vitamin B1) tablet 50 mg (HCl/Nitrat) Deksametason tablet 0,5 mg Prednison tablet 5 mg Kalsium Laktat (Kalk) tablet 500 mg Asam Askorbat (vitamin C) tablet 50 mg Metampiron tablet 500 mg Gliseril Gualakolat tablet 100 mg Dekstrometorfan tablet 15 mg (HBr) Kotrimosazol DOEN I (dewasa) Kombinasi : Sulfametoksazol 400 mg, Trimetoprim 80 mg Amoksisilin kapsul 250 mg Kaptopril tablet 12,5 mg Hidroklorotiazida tablet 25 mg Kaptopril tablet 25 mg Glibenklamida tablet 5 mg

4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

Total


40

Lampiran 9. Daftar Pemakaian Dua Puluh Obat Terbanyak di Puskesmas Kecamatan Duren Sawit Periode Juli – Agustus 2013

Tablet Tablet Kaplet Tablet Tablet Tablet Tablet

Jumlah Pemakaian Juli September 68263 60.197 67226 60.781 52307 47.909 36053 35.574 38938 28.939 31685 35.238 21923 30.128

128.460 128.007 100.216 71.627 67.877 66.923 52.051

Tablet

23721

25.379

49.100

Tablet Tablet

23081 19429

23.302 23.663

46.383 43.092

Kapsul Tablet Tablet Tablet Tablet

18158 13341 13468 9832 7042

12.591 14.310 13.688 9.180 11.050

30.749 27.651 27.156 19.012 18.092


10261 7807 8114 3549 3882

6.147 8.048 7.723 5.113 3.382

16.408 15.855 15.837 8.662 7.264

No

Nama obat

Satuan

1 2 3 4 5 6 7

Parasetamol tablet 500 mg Klorfeniramin maleat (CTM) tablet 4 mg Amoksisilin kaplet 500 mg Vitamin B Kompleks tablet Gliseril Gualakolat tablet 100 mg Deksametason tablet 0,5 mg Tiamin (vitamin B1) tablet 50 mg (HCl/Nitrat) Piridoksin (Vitamin B6) tablet 10 mg (HCl) Asam Askorbat (vitamin C) tablet 50 mg Antasida DOEN I tablet kunyah, kombinasi :Aluminium Hidroksida 200 mg + Magnesium Hidroksida 200 mg Amoksisilin kapsul 250 mg Prednison tablet 5 mg Kalsium Laktat (Kalk) tablet 500 mg Dekstrometorfan tablet 15 mg (HBr) Kotrimosazol DOEN I (dewasa) Kombinasi : Sulfametoksazol 400 mg, Trimetoprim 80 mg Metampiron tablet 500 mg Ibuprofen tablet 200 mg Kaptopril tablet 25 mg Hidroklorotiazida tablet 25 mg Diazepam tablet 2 mg

8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

Total


41

Lampiran 10. Daftar Pemakaian Dua Puluh Obat Terbanyak di Puskesmas Kecamatan Pulo gebang Periode Juli 2013

Tablet

Jumlah Pemakaian Juli 329477

329477

Tablet Kaplet Tablet Tablet Tablet Tablet

312381 301710 284343 256262 201774 194606

312381 301710 284343 256262 201774 194606

Tablet

178014

178014

Tablet

167183

167183


145739 103490 79046 43631

145739 103490 79046 43631

Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Tablet Kantong

41851 35215 34884 34272 33201 24061 23517

41851 35215 34884 34272 33201 24061 23517

No

Nama obat

Satuan

1

Piridoksin (Vitamin B6) tablet 10 mg (HCl) Vitamin B Kompleks tablet Amoksisilin kaplet 500 mg Parasetamol tablet 500 mg Asam Askorbat (vitamin C) tablet 50 mg Klorfeniramin maleat (CTM) tablet 4 mg Antasida DOEN I tablet kunyah, kombinasi : Aluminium Hidroksida 200 mg + Magnesium Hidroksida 200 mg Gliseril Gualakolat tablet 100 mg

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

Tiamin (vitamin B1) tablet 50 mg (HCl/Nitrat) Deksametason tablet 0,5 mg Kalsium Laktat (Kalk) tablet 500 mg Parasetamol tablet 100 mg Kotrimosazol DOEN I (dewasa) Kombinasi : Sulfametoksazol 400 mg, Trimetoprim 80 mg Kaptopril tablet 12,5 mg Kaptopril tablet 25 mg Efedrin tablet 25 mg (HCl) Metampiron tablet 500 mg Ibuprofen tablet 200 mg Glibenklamida tablet 5 mg Garam Oralit I serbuk Kombinasi : Natrium 0,70 g ,Kalium klorida 0,30 g, Tribatrium Sitrat dihidrat 0,58 g

Total



Gliseril Gualakolat tablet 100 mg

Asam Askorbat (vitamin C) tablet 50 mg Tiamin (vitamin B1) tablet 50 mg (HCl/Nitrat) Deksametason tablet 0,5 mg

Antasida DOEN I tablet kunyah, kombinasi :Aluminium Hidroksida 200 mg + Magnesium Hidroksida 200 mg Piridoksin (Vitamin B6) tablet 10 mg (HCl) Metampiron tablet 500 mg

5

6

9

12

11

10

8

7



4

3

Parasetamol tablet 500 mg Klorfeniramin maleat (CTM) tablet 4 mg Amoksisilin kaplet 500 mg

Nama Obat

1 2

No

Tablet

Tablet

Tablet

Tablet

Tablet

Tablet

Tablet

Tablet

Tablet

Kaplet

Tablet Tablet

Satuan

33000

2000

27000

65000

95000

46000

36000

78000

65000

126400

Cakung 148000 154000

27157

24819

32734

44457

22982

34158

37377

58477

72274

86469

57000

337000

44000

52000

48000

41000

86000

71000

57000

84800

318289

186325

373730

441687

417475

469677

639808

632403

764160

848253

35199

11622

88543

37655

90301

84582

119979

89068

131170

74489

Jumlah Pemakaian Obat Matraman Ciracas Cipayung Kramat Jati 1169010 118000 1228734 117003 97381 117000 1017340 153891

48870

45836

50150

60190

68670

69640

65690

98510

100880

100668

Jatinegara 145870 203490

519515

607602

616157

700989

742428

745057

984854

1027458

1190484

1321079

1874517 1743102

Total

Lampiran 11. Daftar Pemakaian Dua Puluh Obat Terbanyak di Puskesmas Kecamatan (PKC) Cakung, PKC Matraman, PKC Ciracas, PKC Cipayung, PKC Kramat Jati, PKC Jatinegara Periode Juli – September 2013

42


Dekstrometorfan tablet 15 mg (HBr) Diazepam tablet 2 mg


Hidroklorotiazida tablet 25 mg

17

19

20

18

16

Total Pemakaian Obat

Kotrimosazol DOEN I (dewasa) Kombinasi : Sulfametoksazol 400 mg, Trimetoprim 80 mg Ibuprofen tablet 200 mg

15

14

Kalsium Laktat (Kalk) tablet 500 mg Kaptopril tablet 25 mg

13

Lampiran 11. (lanjutan)

Tablet

Tablet

Tablet

Tablet

Tablet

Tablet

Tablet

Tablet

5704 771790

1009500

7135

3163

15256

15776

11189

23824

34550

3000

11000

1000

22000

19700

15700

19700

42000

1281700

12000

3000

39000

24000

0

19400

38500

33000

8337255

49088

80336

95040

103218

131552

146984

165996

227160

1172803

9568

19192

4595

13920

13429

29628

12147

36822

1230690

34920

2820

3290

25280

36081

12332

15593

41910

13803738

114280

123483

146088

203674

216538

235233

275760

415442

43



Paracetamol tablet 500 mg Klorfeniramin maleat (CTM) tablet 4 mg Amoksisilin kaplet 500 mg Vitamin B Kompleks tablet Asam Askorbat (vitamin C) tablet 50 mg Gliseril Gualakolat tablet 100 mg Antasida DOEN I tablet kunyah, kombinasi :Aluminium Hidroksida 200 mg + Magnesium Hidroksida 200 mg Deksametason tablet 0,5 mg Metampiron tablet 500 mg Kalsium Laktat (Kalk) tablet 500 mg Tiamin (vitamin B1) tablet 50 mg (HCl/Nitrat) Piridoksin (Vitamin B6) tablet 10 mg (HCl)

1 2


12

11

9 10

8

7

6

5

3 4

Nama Obat

No

Tablet

Tablet

Tablet Tablet

Tablet

Tablet

Tablet

Tablet

Kaplet Tablet

Tablet Tablet

Satuan

212717

168210

210967 415041

259727

286229

285311

402841

584849 277665

Makasar 603242 604956

17000

32000

2000 27000

61000

45000

51000

23000

88300 41000

Cakung 96000 101000

21516

20840

15711 23315

14431

30112

389955

24547

59622 46645

26000

29000

314000 21000

25000

34000

32000

44000

57300 37000

237314

298278

116704 145172

264777

277429

404457

401915

540590 483068

Jumlah Pemakaian Obat Matraman Ciracas Cipayung 77954 80000 782044 65382 79000 644335

57180

51660

10134 26190

59632

24081

58985

82601

55990 90206

Kramat jati 83022 109424

27880

45940

28746 27490

47660

36600

66540

44780

70602 72060

Jatinegara 103480 152370

599607

645928

698262 685208

732227

733451

937288

1023684

1457253 1047644

1825742 1756467

Total

Lampiran 12. Daftar Pemakaian Dua Puluh Obat Terbanyak di Puskesmas Kecamatan (PKC) Makasar, PKC Cakung, PKC Matraman, PKC Ciracas, PKC Cipayung, PKC Kramat Jati, PKC Jatinegara Periode Juli – Agustus 2013

44




Tablet

Tablet

Tablet

Tablet

14 Kaptopril tablet 25 mg

15 Ibuprofen tablet 200 mg

16 Efedrin tablet 25 mg (HCl)

17 Kotrimosazol DOEN I (dewasa) Kombinasi : Sulfametoksazol 400 mg, Trimetoprim 80 mg

18 Dekstrometorfan tablet 15 mg (HBr)

19 Hidroklorotiazida tablet 25 mg

20 Diazepam tablet 2 mg

Total Pemakaian Obat

Tablet

13 Prednison tablet 5 mg


0 664900

5056704

2000

15000

10900

7000

13900

11800

20000

20290

52338

22641

83275

159627

117200

101932

187646

512648

1960

3557

10788

7684

4744

10543

15060

19245

912000

28000

9000

10000

11900

2000

0

25800

47000

5284116

61747

32466

66712

82440

51071

84561

103774

205262

806704

3198

5990

10828

21876

12839

10420

8077

24371

852109

1860

33380

19700

7996

1940

21748

10087

31250

14089181

117055

138731

155669

226071

239221

258372

276530

534774

45



8

7

6

5

4

3


Parasetamol tablet 500 mg Klorfeniramin maleat (CTM) tablet 4 mg Amoksisilin kaplet 500 mg Vitamin B Kompleks tablet Gliseril Gualakolat tablet 100 mg Asam Askorbat (vitamin C) tablet 50 mg Deksametason tablet 0,5 mg

1

2

Nama Obat

No

Tablet

Tablet

Tablet

Tablet

Tablet

Kaplet

Tablet

Tablet

Satuan

26865

26621

18138

16391

48886

56492

56300

Pasar Rebo 68482

29000

67000

25000

51000

47000

84300

109000

93000

Cakung

22482

15413

26222

39349

49227

57043

65324

80865

Matraman

25000

32000

64000

56000

38000

61200

79000

52051

66923

46383

67877

71627

100216

128007

309159

277310

428598

419549

510989

564156

676315

Jumlah Pemakaian Obat Duren Ciracas Cipayung sawit 83000 128460 815484

62638

61588

82753

61081

89844

42125

102472

Kramat Jati 77256

44870

47200

43560

64410

69820

66218

110690

100150

Jatinegara

572065

594055

734654

775657

925393

1031750

1327108

1446697

Total

Lampiran 13. Daftar Pemakaian Dua Puluh Obat Terbanyak di Puskesmas Keca matan (PKC) Pasar Rebo, PKC Cakung, PKC Matraman, PKC Ciracas, PKC Duren sawit, PKC Cipayung, PKC Kramat Jati, PKC Jatinegara Periode Juli dan September 2013

46



15

14

13

12

11

10

9

Antasida DOEN I tablet kunyah, kombinasi :Aluminium Hidroksida 200 mg + Magnesium Hidroksida 200 mg Piridoksin (Vitamin B6) tablet 10 mg (HCl) Prednison tablet 5 mg Kalsium Laktat (Kalk) tablet 500 mg Metampiron tablet 500 mg Kaptopril tablet 25 mg Kotrimosazol DOEN I (dewasa) Kombinasi : Sulfametoksazol 400 mg, Trimetoprim 80 mg


Tablet

Tablet

Tablet

Tablet

Tablet

Tablet

Tablet

13491

5403

16720

21485

25715

36567

32980

10100

13800

2000

30000

25000

20000

44000

7281

16913

17323

23660

17269

23064

31682

15400

33100

30000

22000

50000

34000

36000

18092

15837

16408

27156

27651

49100

43092

103644

109698

124794

151764

212296

248476

296054

19343

8144

5277

27543

24185

67285

29712

8637

10613

34710

27780

33660

39420

43020

195988

213508

247232

331388

415776

517912

556540

47


20

19

18

17

16

Dekstrometorfan Tablet tablet 15 mg (HBr) Ibuprofen tablet Tablet 200 mg Hidroklorotiazida Tablet tablet 25 mg Diazepam tablet Tablet 2 mg Amoksisilin Kapsul kapsul 250 mg Total Pemakaian Obat


0 680100

507278

1000

2000

12900

14000

11719

1483

5941

1368

16231

527521

6771

2387

4203

11136

9909

693700

0

13000

4000

0

18000

940422

30749

7264

8662

15855

19012

5500117

0

63645

32797

86865

68524

811790

24345

3485

5894

8533

8287

838265

14656

2450

34920

23811

17670

10499193

88240

94714

98417

160468

171633

48




Parasetamol tablet 500 mg Klorfenirami n maleat (CTM) tablet 4 mg Amoksisilin kaplet 500 mg Vitamin B Kompleks tablet Asam Askorbat (vitamin C) tablet 50 mg

1

5

4

3

2

Nama obat

No

Tablet

Tablet

Kaplet

Tablet

Tablet

Satuan

12220

26426

25554

34485

Pasar Rebo 35738

182193

136674

273558

286456

285913

Makasar

12000

23000

46200

56000

41000

Cakung

13392

23598

30196

33324

22000

18000

33700

41000

23081

36053

52307

67226

190705

229897

256493

303310

Jumlah Pemakaian Duren Matraman Ciracas Cipayung sawit 41909 45000 68263 368794

256262

312381

301710

201774

Pulo Gadung 284343

45375

48880

23626

58005

Kramat Jati 43275

22650

41000

36152

59570

57760

Jatinegara

Total

779878

895909

1079496

1141150

1271995

Lampiran 14. Daftar Pemakaian Dua Puluh Obat Terbanyak di Puskesmas Kecamatan (PKC) Pasar Rebo, PKC Makasar, PKC Cakung, PKC Matraman, PKC Ciracas, PKC Duren sawit, PKC Cipayung, PKC Pulo Gadung, PKC Kramat Jati, PKC Jatinegara Periode Juli 2013

49



9

8

7

6

Gliseril Gualakolat tablet 100 mg Piridoksin (Vitamin B6) tablet 10 mg (HCl) Antasida DOEN I tablet kunyah, kombinasi :Aluminium Hidroksida 200 mg + Magnesium Hidroksida 200 mg Deksametaso n tablet 0,5 mg

10525

18347

12290

12717

Tablet

Tablet

Tablet

Tablet


120451

133715

97403

135346

33000

24000

10000

24000

6862

17337

11846

19866

9000

18000

16000

17000

31685

19429

23721

38938

124612

131796

112060

191603

145739

194606

329477

178014

30919

16138

35922

30998

26190

19430

17150

32440

541175

586741

671926

678730

50



15

14

13

12

11

10

Tiamin (vitamin B1) tablet 50 mg (HCl/Nitrat) Kalsium Laktat (Kalk) tablet 500 mg Prednison tablet 5 mg Metampiron tablet 500 mg Kaptopril tablet 25 mg Kotrimosazol DOEN I (dewasa) Kombinasi : Sulfametoksa zol 400 mg, Trimetoprim 80 mg

14985

10950

10280

6830

2559

7309

Tablet

Tablet

Tablet

Tablet

Tablet

Tablet


38305

47171

102605

91551

195374

81511

5300

5900

2000

12000

15000

15000

3776

8149

8215

9357

12425

9164

7900

20400

7000

40000

10000

13000

7042

8114

10261

13341

13468

21923

39100

47476

55173

99269

69776

137760

43631

35215

34272

5784

103490

167183

11591

4074

3789

13357

16911

29716

4301

5107

17620

16040

13360

21170

168255

184165

247765

310979

460754

511412

51



Ibuprofen Tablet tablet 200 mg 17 Efedrin Tablet tablet 25 mg (HCl) 18 Dekstrometo Tablet rfan tablet 15 mg (HBr) 19 Hidroklorotia Tablet zida tablet 25 mg 20 Parasetamol Tablet tablet 100 mg Total Pemakaian Obat

16

Lampiran 14. (lanjutan) 56676

76715

10864

24741

9321

2386543

0

1648

8055

2791

2261

255970

352400

8900

1000

7000

4000

7100

269230

3846

2056

5441

2568

5903

324000

0

1000

4000

1000

0

456500

0

3549

9832

460

7807

2470506

0

16175

32018

24615

39874

2780007

79046

20637

18358

34884

33201

429876

0

2316

5195

4265

5524

446128

0

33380

12090

1240

9478

10171160

103374

107645

112853

151395

165563

52


30 ampul / kotak btl 1000 tablet

Alopurinol tablet 100 mg

Aminofilin tablet 200 mg

Aminofilin injeksi 24 mg/ml

Amitripilin tablet salut 25 mg (HCl)

Amoksisilin kapsul 250 mg


Amoksisilin sirup kering 125 mg/ 5 mg


Metampiron injeksi 250 mg

Antasida DOEN I tablet kunyah, kombinasi :Aluminium Hidroksida 200 mg + Magnesium Hidroksida 200 mg

1

2

3

4

5

6


7

[8

9

10

1000 tablet / botol

Botol 60 ml

100 kaplet/strip, kotak

120 kapsul/strip/blister, kotak

100 tablet/strip/blister , kotak

30 ampul / kotak

100 tablet / botol

100 tablet/strip/blister , kotak

3

2

1

KEMASAN

NAMA OBAT

NO

4

KEBUTUHAN TAHUN 2013

PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN DI PROV..... BULAN ....... 2013

5

6

SISA STOK PER......2013

7=5+6

KETERSEDIAAN PADA TRIWULAN ....

REKAP PROVINSI PEMAKAIAN BULAN....S.D.......

Lampiran 15. Format baru Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan (LPLPO)

8=7/4

% KETERSEDIAAN

53


Asam Asetisalisilat tablet 500 mg (Asetosal)

Atropin sulfat tablet 0,5 mg

Atropin tetes mata 0,5% Atropin injeksi l.m/lv/s.k. 0,25 mg/mL - 1 mL (sulfat)

Betametason krim 0,1 %

Deksametason Injeksi I.v. 5 mg/ml


Dekstran 70-larutan infus 6% steril

Dekstrometorfan sirup 10 mg/5 ml (HBr)

Dekstrometorfan tablet 15 mg (HBr)

Diazepam Injeksi 5mg/ml



19

20

21

23

24

25

26

27

28

29

30

31

22

Asam Asetisalisilat tablet 100 mg (Asetosal)

Antihemoroid DOEN kombinasi : Bismut Subgalat 150 mg + Heksaklorofen 250 mg Antifungi DOEN Kombinasi : Asam Benzoat 6% + Asam Salisilat 3% Antimigren : Ergotamin tartrat 1 mg + Kofein 50 mg Antiparkinson DOEN tablet kombinasi : Karbidopa 25 mg + Levodopa 250 mg Aqua Pro Injeksi Steril, bebas pirogen

Anti Bakteri DOEN saleb kombinasi : Basitrasin 500 IU/g + polimiksin 10.000 IU/g

18

16

15

14

13

12

11



250 tablet / botol

1000 tablet / botol

30 ampul / kotak

1000 tablet / botol

Botol 60 ml

Botol 500 ml

1000 tablet / botol

100 ampul /kotak

25 tube @ 5 g / kotak

30 ampul / kotak

24 btl @ 5 ml / kotak

500 tablet / botol

ktk 10 x 10 tablet

ktk 10 x 10 tablet

10 vial @20 ml / kotak

ktk 10 x 10 tablet

100 tablet / botol

24 pot @ 30 g / kotak

10 supp / kotak


54



Diagoksin tablet 0,25 mg


Ekstrks belladona tablet 10 mg

Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1% (sebagai HCl)

Etakridin larutan 0,1%

Fenitoin Natriun Injeksi 50 mg/ml

Fenobarbital Injeksi I.m/I.v 50 mg/ml

Fenobarbital tablet 30 mg

Fenoksimetil Penisilin tablet 250 mg

Fenoksimetil Penisilin tablet 500 mg

Fenol Gliserol tetes telinga 10%

Fitomenadion (Vit. K1) injeksi 10 mg/ml

Fitomenadion (Vit. K1) tablet salut gula 10 mg

Furosemid tablet 40 mg

Gameksan lotion 1 % Garam Oralit I serbuk Kombinasi : Natrium 0,70 g ,Kalium klorida 0,30 g, Tribatrium Sitrt dihidrat 0,58 g Gentian Violet Larutan 1 %

Glibenklamida tablet 5 mg

Gliseril Gualakolat tablet 100 mg

Gliserin

Glukosa larutan infus 5%

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

50

51

52

53

49

48

Difenhidramin Injeksi I.M. 10 mg/ml (HCl)

32


btl 500 ml

btl 100 ml

1000 tablet / botol

100 tablet / kotak

Botol 10 ml

100 kantong/kotak tahan lembab

Botol 30 ml

ktk 20 x 10 tablet

100 tablet / botol

30 ampul / kotak

24 btl @ 5 ml / kotak

100 tablet / kotak

100 tablet / kotak

1000 tablet / botol

30 ampul / kotak

ampul @ 2 ml

Botol 300 ml

30 ampul /kotak

1000 tablet / botol

1000 tablet / botol

100 tablet / kotak

30 ampul / kotak

55





Isosorbid Dinitrat Tablet Sublingual 5 mg

Kalsium Laktat (Kalk) tablet 500 mg



Karbamazepim tablet 200 mg

Ketamin Injeksi 10 mg/ml

Klofazimin kapsul 100 mg microzine

Kloramfenikol kapsul 250 mg

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

Klorpromazin injeksi i.m 25 mg/ml (HCl)

Hidrkortison krim 2,5%

61

75

Hidroklorotiazida tablet 25 mg

60

Klorpromazin injeksi i.m 5 mg/ml-2ml (HCl)

Haloperidol tablet 5 mg

59

74

Haloperidol tablet 1,5 mg

58


Haloperidol tablet 0,5 mg

57

73

Griseofulvin tablet 125 mg, micronized

56

Kloramfenikol tetes telinga 3 %

Glukosa larutan infus 40% steril (produk lokal)

55

72

Glukosa larutan infus 10%

54


30 ampul / kotak

30 ampul / kotak

1000 tablet / botol

24 botol @ 5 ml / kotak

250 kapsul / botol

100 kapsul / botol

10 vial @ 20 ml, kotak

ktk 10 x 10 tablet

ktk 10 x 10 tablet

ktk 10 x 10 tablet

1000 tablet / botol

ktk 10 x 10 tablet

ktk 10 x 10 tablet

100 tablet / botol


1000 tablet / botol

ktk 10 x 10 tablet

ktk 10 x 10 tablet

ktk 10 x 10 tablet

ktk 10 x 10 tablet

10 amp @ 25 ml, kotak

btl 500 ml

56



botol 60 ml ktk 10 x 10 tablet ktk 10 x 10 tablet

Kotrimosazol Suspensi Kombinasi :Sulfametoksazol 200 mg + Trimetoprim 40 mg/ 5 ml

Kotrimosazol DOEN I (dewasa) Kombinasi : Sulfametoksazol 400 mg, Trimetoprim 80 mg

Kotrimosazol DOEN II (pediatrik) Kombinasi : Sulfametoksazol 100 mg, Trimetoprim 20 mg

Kuinin (kina) tablet 200 mg

Kuinin Dihidrokklorida injeksi 25%-2 ml

Lidokain injeksi 2% (HCl) + Epinefrin 1 : 80.000-2 ml

Magnesium Sulfat inj (IV) 20%-25 ml

Magnesium Sulfat inj (IV) 40%-25 ml

Magnesium Sulfat serbuk 30 gram

Mebendazol sirup 100 mg / 5 ml

Mebendazol tablet 100 mg Metilergometrin Maleat (Metilergometrin) tablet salut 0,125 mg Metilergometrin Maleat injeksi 0,200 mg -1 ml

Metronidazol tablet 250 mg

Natrium Bikarbonat tablet 500 mg

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

92

93

91

90

100 tablet / kotak

Anti Malaria DOEN Kombinasi Pirimetamin 25 mg + Sulfadoxin 500 mg

78

1000 tablet / botol

100 tablet / kotak

30 ampul / kotak

ktk 10 x 10 tablet

ktk 5 x 6 tablet

Botol 30 ml

10 sase @ 30 gr / kotak

10 vial / kotak

10 vial / kotak

30 vial / kotak

30 ampul / kotak

ktk 60 tablet

1000 tablet / botol

Klorpromazin HCl tablet salut 100 mg (HCl)

77

1000 tablet / botol

Klorpromazin tablet salut 25 mg (HCl)

76


57


Natrium Fluoresein tetes mata 2 %

Natrium Klorida larutan infus 0,9 %

Natrium Thiosulfat injeksi I.v. 25 %

Nistatin tablet salut 500.000 IU/g

Nistatin Vaginal tablet salut 100.000 IU/g

Obat Batuk hitam ( O.B.H.)

Oksitetrasiklin HCl salep mata 1 %

Oksitetrasiklin injeksi I.m. 50 mg/ml-10 ml

Oksitosin injeksi 10 UI/ml-1 ml

Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml



Pilokarpin tetes mata 2 % (HCl/Nitrat)

Pirantel tab. Score (base) 125 mg


Povidon Iodida larutan 10 %

Povidon Iodida larutan 10 %


Primakuin tablet 15 mg

Propillitiourasil tablet 100 mg

Propanol tablet 40 mg (HCl)

Reserpin tablet 0,10 mg

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115



250 tablet / botol

100 tablet / botol

100 tablet / botol

1000 tablet / botol

1000 tablet / botol

Botol 300 ml

Botol 30 ml

1000 tablet / botol

ktk 30 x 2 score

botol @ 5 ml

1000 tablet / botol

100 tablet / botol

Botol 60 ml

30 ampul / kotak

10 vial / kotak

25 tube @ 3,5 g / kotak

Botol 100 ml

ktk 10 x 10 tablet Vaginal

ktk 10 x 10 tablet salut

ktk 10 amp @ 10 ml

Botol / plastik 500 ml

24 botol @ 5 ml / kotak

58


Ringer Laktat larutan infus Salep 2-4, kombinasi: Asam Salisilat 2% + Belerang endap 4% Salisil bedak 2%

Serum Anti Bisa Ular Polivalen injeksi 5 ml (ABU I)

Serum Anti Bisa Ular Polivalen injeksi 50 ml (ABU II)

Serum Anti Difteri Injeksi 20.000 IU/vial (A.D.S.)

Serum Anti Tetanus Injeksi 1.500 IU/ampul (A.T.S.)

Serum Anti Tetanus Injeksi 20.000 IU/vial (A.T.S.)

Sianokobalamin (Vitamin B12) injeksi 500 mcg

Sulfasetamida Natrium tetes mata 15 %

Tetrakain HCl tetes mata 0,5%

Tetrasiklin kapsul 250 mg

Tetrasiklin kapsul 500 mg

Tiamin (vitamin B1) injeksi 100 mg/ml


Tiopental Natrium serbuk injeksi 1000 mg/amp

Triheksifenidil tablet 2 mg

117

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133


Vaksin Rabies Vero


134

135

119

118

Reserpin tablet 0,25 mg


116

1000 tablet / botol

1 kuur / set

ktk 10 x 10 tablet

Ampul @ 10 ml

1000 tablet / botol

ktk 30 amp @ 1 ml

ktk 10 x 10 kapsul

1000 kapsul / botol

ktk 24 btl @ 5 ml

ktk 24 btl @ 5 ml

100 ampul / kotak

10 vial / kotak

10 ampul / kotak

10 vial / kotak

1 vial / kotak

10 vial / kotak

50 gram / kotak

24 pot @ 30 g / kotak

btl 500 ml

1000 tablet /botol

59


CAMPAK 10 Dosis

POLIO 10 Dosis

DTP-HB

HEPATITIS B 0,5 ml ADS

POLIO 20 Dosis

CAMPAK 20 Dosis

139

140

141

142

143

144

138

TT DT

BCG

137

136

VAKSIN


60



61

Keterangan : 1.

Kebutuhan adalah persediaan ideal selama satu tahun dengan penghitungan pemakaian rata-rata per bulan tahun sebelumnya

x 18 bulan (12 bulan

kebutuhan, 3 bulan cadangan/buffer stok, dan 3 bulan lead time pengadaan). 2.

Sisa stok adalah jumlah fisik obat dan vaksin yang ada di IFK di akhir periode tertentu.

3.

Ketersediaan Pada Triwulan : Sisa stok + total penggunaan selama periode tertentu.

4.

Untuk triwulan I (Maret) sisa stok per 28 Februari, Pemakaian dari awal Bulan Desember sampai dengan akhir Februari.

5.

Untuk triwulan II (Juni) sisa stok per 31 Mei, Pemakaian dari awal Bulan Desember sampai dengan akhir Mei.

6.

Untuk triwulan III (September) sisa stok per 31 Agustus, Pemakaian dari awal Bulan Desember sampai dengan akhir Agustus.

7.

Untuk triwulan IV (Desember) sisa stok per 30 November, Pemakaian dari awal Bulan Desember sampai dengan akhir November.

8.

% Ketersediaan Obat dan Vaksin di IFK = jumlah obat dan vaksin yang tersedia / kebutuhan x 100%.



UNIVERSITAS INDONESIA DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR JL. MATRAMAN RAYA NO. 218 PERIODE 21 OKTOBER 1 NOVEMBER 2013

Recommend Documents