UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PERIODE 6 MEI 28 MEI 2013

UNIVERSITAS INDONESIA

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PERIODE 6 MEI – 28 MEI 2013

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

NITA KARTIKA, S. Farm. 1206313425

ANGKATAN LXXVI

FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JUNI 2013

Laporan praktek...., Nita Kartika, FF, 2013


LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PERIODE 6 MEI – 28 MEI 2013

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Apoteker

NITA KARTIKA, S. Farm. 1206313425

ANGKATAN LXXVI

FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JUNI 2013

ii Laporan praktek...., Nita Kartika, FF, 2013


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penulisan laporan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Apoteker pada Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan laporan praktek kerja ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada: 1.

Bapak Deden Muliadi, S.Si., Apt., selaku pembimbing dan Kordinator Farmasi Makanan dan Minuman di

Suku Dinas Kesehatan Kota

Administrasi Jakarta Selatan yang telah memberikan

kesempatan,

bimbingan, dan pengetahuan kepada penulis selama pelaksanaan dan penyusunan laporan PKPA ini. 2.

Ibu Dr. Katrin, MS., selaku pembimbing di Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi UI yang telah memberikan kesempatan, arahan, dan bimbingan kepada penulis selama pelaksanaan dan penyusunan laporan PKPA di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

3.

Bapak Dr. Harmita, Apt. selaku Ketua Program Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi UI yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penulisan laporan PKPA.

4.

Ibu Prof. Dr. Yahdiana Harahap, M.S. selaku Dekan Fakultas Farmasi UI.

5.

Bapak Dr. H. Kurnianto Amien, MM., selaku Kepala Suku

Dinas

Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan PKPA di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. 6.

Ibu dr. Sri Subekti selaku Kepala Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk

melaksanakan PKPA di Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan.

iv Laporan praktek...., Nita Kartika, FF, 2013

7.

Ibu Nuril, S.Si., Apt., Ibu Halida, Ibu Ida yang telah banyak memberikan bimbingan

kepada penulis selama melaksanakan PKPA di Suku

Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. 8.

Bapak Danang, S. Farm., Apt., selaku apoteker di apotek Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis dalam melaksanakan dan menyusun laporan PKPA selama berada di apotek Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan

9.

Seluruh staf di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, khususnya staf Seksi Sumber Daya Kesehatan.

10. Seluruh dosen dan staf tata usaha Fakultas Farmasi UI atas ilmu dan bantuan yang diberikan selama penulis menjalani pendidikan di Program Profesi Apoteker. 11. Keluarga tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan moral serta materi sehingga program PKPA dan penyusunan laporan ini dapat dilaksanakan dengan lancar. 12. Rekan-rekan PKPA di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah berbagi ilmu, pengalaman dan juga menghibur selama pelaksanaan PKPA. 13. Seluruh sahabat dan teman Program Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi UI selaku teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan PKPA ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Tak ada yang penulis harapkan selain sebuah keinginan agar laporan PKPA ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu farmasi pada khususnya. Penulis

2013

v Laporan praktek...., Nita Kartika, FF, 2013

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Nita Kartika

NPM

: 1206313425

Program Studi

: Profesi Apoteker

Fakultas

: Farmasi

Jenis Karya

: Laporan Praktek Kerja

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Lapporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 6 Mei – 28 Mei 2013 beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan,

mengelola

dalam

bentuk

pangkalan

data (database),

merawat,

dan

mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok Pada tanggal : 2 Juli 2013 Yang menyatakan,

(Nita Kartika)


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ................................................................................. i HALAMAN JUDUL .................................................................................... ii HALAMAN PENGESAHAN ...................................................................... iii KATA PENGANTAR .................................................................................. iv DAFTAR ISI ................................................................................................. vi DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................ viii BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................ 1.1 Latar Belakang .......................................................................... 1.2 Tujuan .......................................................................................

1 1 3

BAB 2 TINJAUAN UMUM ...................................................................... 2.1 Tinjauan Umum Suku Dinas Kesehatan ................................... 2.2 Visi dan Misi ............................................................................. 2.3 Susunan Organisasi....................................................................

4 4 6 6

BAB 3 TINJAUAN KHUSUS KOORDINATOR FARMASI MAKANAN DAN MINUMAN ..................................................... 3.1 Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman .......................... 3.2 Dasar Hukum............................................................................. 3.3 Farmasi Makanan dan Minuman .............................................. 3.4 Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Farmasi Makanan dan Minuman............................................................

14 14 16 17 23

BAB 4 METODOLOGI ............................................................................. 3.1 Waktu dan Tempat .................................................................... 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ...................

26 26 26

BAB 5 PEMBAHASAN ............................................................................. 5.1 Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Subseksi Farmasi Makanan dan Minuman (Farmakmin) ............................................................................. 5.2 Kegiatan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) Terhadap Sarana Farmakmin ............................... 5.3 Laporan Pemakaian dan Laporan Permintaan Obat (LPLPO) .................................................................................... 5.4 Gudang Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan ....................................................................................... 5.5 Kegiatan Pelayanan dan Sistem Pengelolaan Obat di Puskesmas Kelurahan................................................................ 5.6 Kegiatan Konseling dan Penyuluhan di Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan .................................................

27

vi Laporan praktek...., Nita Kartika, FF, 2013

27 30 31 33 34 37

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................... 5.1 Kesimpulan ............................................................................... 5.2 Saran .........................................................................................

40 40 40

DAFTAR ACUAN........................................................................................

41

vii Laporan praktek...., Nita Kartika, FF, 2013

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

Struktur organisasi Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Kota Administasi Jakarta Selatan.........................................

43

Lampiran 2.

Formulir Permohonan Surat Izin Apotek .............................

44

Lampiran 3.

Formulir Persyaratan Permohonan Izin Apotek ...................

47

Lampiran 4.

Berita Acara Pemeriksaan Sarana Apotek ...........................

49

Lampiran 5.

Formulir Pernyataan Siap Melakukan Kegiatan ..................

53

Lampiran 6.

Formulir Permohonan Izin Pedagang Eceran Obat .............

54

Lampiran 7.

Formulir Permohonan Persetujuan Prinsip IKOT ................

56

Lampiran 8.

Formulir Permohonan Izin Usaha IKOT .............................

58

Lampiran 9.

Formulir Permohonan Izin Cabang/ Sub Penyalur Alat Kesehatan (Form 1) ..............................................................

60

Lampiran 10.

Berita Acara Pemeriksaan Sarana CPAK (Form 2) .............

62

Lampiran 11.

Laporan Hasil Pemeriksaan CPAK (Form 3).......................

65

Lampiran 12.

Pernyataan Siap Beroperasi (Form 4) ..................................

66

Lampiran 13.

Penundaan Izin CPAK (Form 5) ..........................................

67

Lampiran 14.

Surat Keputusan CPAK (Form 6) ........................................

68

Lampiran 15.

Keputusan Pencabutan Izin CPAK (Form 7) ......................

70

Lampiran 16.

Formulir Permohonan Sertifikasi Produksi Pangan .............

71

Lampiran 17.

Denah Ruangan Gedung Obat Sudinkes Jakarta Selatan ..................................................................................

72

Lampiran 18.

Alur dalam pemberian izin Cabang PAK.............................

74

Lampiran 19.

Denah Ruangan Gudang Obat Sudinkes Jakarta Selatan ..................................................................................

Lampiran 20.

Poster Penyuluhan Mengenai Penggolongan Obat dan Penggunaan Obat Rasional ..................................................

Lampiran 21.

75

76

Leaflet Penyuluhan Mengenai Penggolongan Obat dan Penggunaan Obat Rasional (POR) ...............................

viii Laporan praktek...., Nita Kartika, FF, 2013

77

1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Kesehatan merupakan hak asas manusia dan salah satu unsur

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Suatu usaha melalui pelayanan kesehatan perlu dilakukan untuk mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman bermutu, dan terjangkau. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau melalui perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan atas penyelenggaraan upaya/pelayanan kesehatan di masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Upaya kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah atau masyarakat. Pembangunan kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Sumber daya di bidang kesehatan yang dapat mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan adalah tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, perbekalan kesehatan dan teknologi

kesehatan.

Dalam

upaya

melindungi

masyarakat dari pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi syarat, pemerintah membuat kebijakan dan pedoman serta persyaratan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dimulai dari pelayanan pengendalian

dari

perizinan, pembinaan, pengawasan serta

ketersediaan/penyelenggaraan

sumber daya kesehatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, dengan adanya otonomi daerah, maka terdapat beberapa kewenangan dan tugas dari pemerintah yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Selain itu untuk memperlengkapi

1 Laporan praktek...., Nita Kartika, FF, 2013

Universitas Indonesia

2

Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Peraturan pemerintah tersebut memuat bahwa aspek kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan dalam urusan pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dengan adanya sistem otonomi daerah, maka dalam perwujudan pembangunan kesehatan dibuatlah peraturan daerah tentang sistem kesehatan daerah (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2009a). Sistem kesehatan daerah bertujuan agar terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2009a). Kewenangan tersebut mendorong terbentuknya suku dinas kesehatan di tiap kota administratif di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Suku dinas kesehatan merupakan unit kerja dinas kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Di dalam struktur organisasi suku dinas kesehatan terdapat seksi sumber daya kesehatan yang membawahi koordinator farmasi makanan dan minuman. Koordinator farmasi makanan dan minuman merupakan salah satu wadah bagi apoteker

dalam menjalankan tugas

profesi

kefarmasiannya

di

lingkup

pemerintahan. Praktek Kerja Profesi Apoteker merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan pengalaman di dunia kerja, pengetahuan, dan pemahaman tentang peran apoteker di pemerintahan. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang berlangsung dari tanggal 06 Mei hingga 28 Mei 2013 diharapkan memberikan wawasan kepada calon apoteker mengenai perannya di suku dinas kesehatan.

Universitas Indonesia Laporan praktek...., Nita Kartika, FF, 2013

3

1.2

Tujuan Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Suku Dinas

Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah agar mahasiswa program profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia: 1.

Memahami gambaran umum suku dinas kesehatan beserta peran dan fungsinya.

2.

Memahami gambaran umum Seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK).

3.

Memahami pelaksanaan tugas dan fungsi koordinator farmasi makanan minuman (farmakmin), baik yang terkait dengan perizinan maupun yang terkait dengan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sarana kesehatan pada lingkup Kota Administrasi Jakarta Selatan.


444

BAB 2 TINJAUAN UMUM

2.1

Tinjauan Umum Suku Dinas Kesehatan (Gubernur Provinsi DKI Jakarta, 2009) Suku dinas kesehatan merupakan unit kerja dinas kesehatan dalam

pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Suku dinas kesehatan dipimpin oleh seorang kepala suku dinas yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah kepala dinas kesehatan dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan, serta secara operasional berkedudukan di bawah walikota dan bertanggung jawab kepada walikota (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2009b). Suku dinas kesehatan yang membentukannya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 merupakan gabungan dari suku dinas pelayanan kesehatan dan suku dinas kesehatan masyarakat. Berdasarkan peran dan fungsinya dinas kesehatan provinsi berperan sebagai regulator, sedangkan suku dinas kesehatan berperan sebagai auditor. Suku

dinas

kesehatan

mempunyai

tugas

melaksanakan

kegiatan

pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat, suku dinas kesehatan mempunyai fungsi (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2009b): a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan (PPK) suku dinas. b. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran dan petunjuk pelaksanaan kegiatan suku dinas. c. Melaksanakan koordinasi administrasi kesehatan pada lingkup wilayah kota administrasi. d. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan memanfaatkan data dan informasi kesehatan pada lingkup kota administrasi. e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan pada lingkup administrasi.



5

f. Menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada lingkup kota administrasi. g. Melaksanakan pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan. h. Melaksanakan penyediaaan, penatausahaaan, penggunaan, pemelihara, dan perawatan prasarana dan sarana kerja suku dinas. i. Mengelola kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan. j. Pelaksanaan

pemungutan,

penatausahaan,

penyetoran,

pelaporan,

dan

pertanggungjawaban penerimaan retribusi kesehatan yang diterima suku dinas kesehatan. k. Pemberian,

pengawasan, pengendalian, dan

evaluasi,

perizinan atau

rekomendasi atau sertifikasi di bidang kesehatan. l. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada lingkup kabupaten/kota administrasi. m. Pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat. n. Penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian, pengembangan, dan pemanfaatan data dan informasi mengenai kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, prasarana dan sarana pelayanan kesehatan perseorangan, rujukan, khusus, tradisional, dan keahlian pada lingkup kabupaten/kota administrasi. o. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana suku dinas kesehatan. p. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang. q. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan. r. Pelaksanaan kegiatan publikasi dan pengaturan acara suku dinas kesehatan. s. Penyiapan bahan laporan dinas kesehatan kabupaten/kota yang terkait dengan tugas dan fungsi suku dinas kesehatan. t. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas kesehatan.


6

2.2

Visi dan Misi Suku Dinas Kesehatan Visi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah

masyarakat Jakarta Selatan yang mandiri untuk hidup sehat. Sedangkan misi yang diemban oleh suku dinas kesehatan untuk mencapai visi tersebut adalah: a. Meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan. b. Mengendalikan dan menanggulangi gizi buruk dan penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan. c. Menggalang kemitraan dengan berbagai sektor dan seluruh potensi yang ada di masyarakat. d. Mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) sesuai dengan kemajuan teknologi. e. Meningkatkan mutu sistem pemasaran sosial kesehatan yang inovatif.

2.3

Susunan Organisasi Struktur organisasi suku dinas kesehatan berdasarkan Peraturan Gubernur

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 150 Tahun 2009, terdiri dari : 1.

Kepala Suku Dinas

2.

Subbagian Tata Usaha

3.

Seksi Kesehatan Masyarakat

4.

Seksi Pelayanan Kesehatan

5.

Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan

6.

Seksi Sumber Daya Kesehatan

2.3.1. Kepala Suku Dinas Kepala suku dinas selaku pimpinan di suku dinas mempunyai tugas sebagai berikut : a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas. b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas subbagian, seksi dan subkelompok jabatan fungsional. c. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat


7

d. Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas. e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas.

2.3.2

Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf suku dinas kesehatan

dalam pelaksanaan administrasi umum suku dinas kesehatan. Subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah kepala suku dinas dan bertanggung jawab kepada kepala suku dinas. Subbagian tata usaha mempunyai tugas: a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. c. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas. d. Melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas. e. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang suku dinas. f. Pelaksanaan kegiatan surat menyurat dan kearsipan suku dinas. g. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana kerja suku dinas. h. Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban kantor. i. Melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan suku dinas. j. Melaksanakan publikasi kegiatan, upacara, dan pengaturan acara suku dinas. k. Menerima,

mencatat,

membukukan,

menyetorkan,

dan

melaporkan

penerimaan retribusi suku dinas kesehatan. l. Menyiapkan bahan laporan suku dinas yang terkait dengan tugas subbagian tata usaha.


8

m. Mengkoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, keuangan, kinerja, dan akuntabilitas) suku dinas. n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas subbagian tata usaha.

2.3.3 Seksi Kesehatan Masyarakat Seksi kesehatan masyarakat merupakan satuan kerja suku dinas kesehatan dalam

pelaksanaan

kegiatan

pembinaan

dan

pengembangan

kesehatan

masyarakat. Seksi kesehatan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah kepala suku dinas dan bertanggung jawab kepada kepala suku dinas. Seksi kesehatan masyarakat mempunyai tugas : a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai ruang lingkup tugasnya. b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dalam lingkup tugasnya. c. Melaksanakan pengendalian mutu kegiatan pelaksanaan kesehatan keluarga termasuk kesehatan ibu, bayi, anak balita, kesehatan anak prasekolah, usia sekolah, remaja, kesehatan reproduksi, usia lanjut, keluarga berencana, pekerja wanita, dan asuhan keperawatan. d. Mengkoordinasikan sektor terkait dan masyarakat profesi untuk pencegahan dan pengendalian program kesehatan masyarakat. e. Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dan informasi. f. Melaksanakan bimbingan teknis tenaga kesehatan di bidang kesehatan masyarakat. g. Melaksanakan kajian perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat tingkat kota administrasi/kabupaten. h. Melaksanakan manajemen basis data kesehatan melalui sistem informasi manajemen kesehatan yang terintegrasi. i. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan program gizi dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat (PPSM). j. Menerapkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).


9

k. Menyiapkan bahan laporan suku dinas kesehatan yang terkait dengan tugas seksi kesehatan masyarakat. l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi kesehatan masyarakat.

2.3.4. Seksi Pelayanan Kesehatan Seksi pelayanan kesehatan merupakan satuan kerja suku dinas kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Seksi pelayanan kesehatan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah kepala suku dinas dan bertanggungjawab kepada kepala suku dinas. Seksi pelayanan kesehatan mempunyai tugas: a.

Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

b.

Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

c.

Melaksanakan

kegiatan

pembinaan,

pengawasan,

dan

pengendalian

tatalaksana pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan. d.

Menghimpun,

mengolah,

menyajikan,

memelihara,

mengembangkan,

memanfaatkan data dan informasi upaya pelayanan kesehatan. e.

Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian penerapan standar pelayanan kesehatan masyarakat.

f.

Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelaksanaan akreditasi sarana pelayanan kesehatan.

g.

Memberikan rekomendasi/perizinan sarana pelayanan kesehatan.

h.

Memberikan tanda daftar kepada usaha pengobatan tradisional.

i.

Melaksanakan siaga 24 jam Pusat Pengendali Dukungan Kesehatan (Pusdaldukkes).

j.

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan.

k.

Menyiapkan bahan laporan suku dinas kesehatan yang terkait dengan tugas seksi pelayanan kesehatan.


10

l.

Melaporkan

dan

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan

tugas

seksi

pelayanan kesehatan.

2.3.5 Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan Seksi pengendalian masalah kesehatan merupakan satuan kerja suku dinas kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian masalah kesehatan. Seksi pengendalian masalah kesehatan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah kepala suku dinas dan bertanggungjawab kepada kepala suku dinas. Seksi pengendalian masalah kesehatan mempunyai tugas: a.

Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

b.

Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

c.

Melaksanakan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan jiwa masyarakat, surveilans epidemiologi, penanggulangan wabah/Kejadian Luar Biasa (KLB) dan kesehatan lingkungan.

d.

Melaksanakan kegiatan pembinaan pelaksanaan kesehatan haji.

e.

Menyiapkan materi sosialisasi kesehatan tentang pengendalian penyakit menular/tidak menular serta kesehatan jiwa masyarakat.

f.

Melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan teknis peningkatan

kompetensi

surveilans

epidemiologi,

tenaga

kesehatan

pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa masyarakat. g.

Melaksanakan kegiatan koordinasi, kerja sama dan kemitraan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa masyarakat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat.

h.

Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan imunisasi.

i.

Menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi surveilans epidemiologi sebagai Sistem Universitas Indonesia Laporan praktek...., Nita Kartika, FF, 2013

11

Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB) pada lingkup kabupaten/kota administrasi. j.

Melaksanakan kegiatan investigasi penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) dan dugaan wabah serta keracunan makanan.

k.

Meningkatkan sistem jaringan informasi wabah/Kejadian Luar Biasa (KLB) dan surveilans.

l.

Melaksanakan kegiatan pengendalian surveilans kematian.

m. Melaksanakan kegiatan monitoring dan pemetaan kegiatan penanggulangan wabah/Kejadian Luar Biasa (KLB) dan surveilans. n.

Melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program kesehatan lingkungan meliputi penyehatan air minum/air bersih, penyehatan makanan dan minuman, pengamanan limbah, pengendalian vektor, pengendalian radiasi, penyehatan lingkungan kumuh penyehatan di tempat-tempat umum, tempat kerja, tempat pengelolaan pestisida termasuk pemberian rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan/upaya pemantauan lingkungan.

o.

Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian sarana penunjang kesehatan lingkungan.

p.

Penyajian materi pelatihan teknis dalam bidang kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja.

q.

Menyiapkan bahan laporan suku dinas kesehatan yang terkait dengan tugas seksi pengendalian masalah kesehatan.

r.

Melaporkan

dan

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan

tugas

seksi

pengendalian masalah kesehatan.

2.3.6 Seksi Sumber Daya Kesehatan Seksi sumber daya kesehatan merupakan satuan kerja suku dinas kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya kesehatan. Seksi sumber daya kesehatan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah kepala suku dinas dan bertanggung jawab kepada kepala suku dinas.


12

Seksi sumber daya kesehatan mempunyai tugas: a.

Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

b.

Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

c.

Melaksanakan pemberian perizinan tenaga dan sarana farmasi, makanan, dan minuman.

d.

Memberikan rekomendasi/perizinan praktek tenaga kesehatan.

e.

Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis tenaga kesehatan.

f.

Menyusun peta kebutuhan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan berdasarkan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

g.

Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat kepatuhan petugas kesehatan terhadap standar pelayanan.

h.

Melaksanakan kegiatan audit internal dan audit eksternal penerapan sistem manajemen mutu.

i.

Melaksanakan survei kepuasan pelanggan kesehatan.

j.

Melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan penerapan sistem manajemen mutu kepada puskesmas.

k.

Melaksanakan kegiatan pengembangan mutu melalui forum dan fasilitator.

l.

Melaksanakan fasilitasi peningkatan kemampuan tenaga fasilitator, instruktur, dan auditor mutu pelayanan kesehatan.

m. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sarana farmasi makanan minuman, yang meliputi industri kecil obat tradisional, sub penyalur alat kesehatan, apotek, toko obat, depo farmasi, dan industri makanan minuman rumah tangga. n.

Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengendalian harga obat generik dan persediaan cadangan obat esensial.

o.

Melaksanakan pengelolaan persediaan obat dan perbekalan kesehatan pada lingkup kabupaten/kota administrasi.

p.

Melaksanakan monitoring dan pemetaan sumber daya kesehatan.

q.

Menyiapkan bahan laporan suku dinas kesehatan yang terkait dengan tugas seksi sumber daya kesehatan. Universitas Indonesia Laporan praktek...., Nita Kartika, FF, 2013

13

r.

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi sumber daya kesehatan. Seksi sumber daya kesehatan dibagi menjadi tiga koordinator untuk

memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi sumber daya kesehatan. Koordinator yang terdapat pada seksi sumber daya kesehatan adalah koordinator tenaga kesehatan, koordinator pengelola standarisasi mutu kesehatan, dan koordinator farmasi makanan dan minuman.


BAB 3 TINJAUAN KHUSUS KOORDINATOR FARMASI MAKANAN DAN MINUMAN

3.1

Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta merupakan regulator yang berperan

membuat pedoman, kebijakan, maupun persyaratan dalam pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Regulasi yang telah dibuat dinas kesehatan diaudit oleh suku dinas kesehatan (sudinkes) untuk dilaksanakan oleh subjek atau sasaran regulasi tersebut. Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 150 tahun 2009, suku dinas kesehatan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari seksi sumber daya kesehatan, seksi pelayanan kesehatan, seksi kesehatan masyarakat, seksi pengendalian masalah kesehatan dan seksi sumber daya kesehatan. Seksi sumber daya kesehatan secara garis besar memiliki peran dalam lingkup tenaga kesehatan, mutu kesehatan, serta kefarmasian, makanan, dan minuman. Masing-masing peran tersebut dibagi menjadi beberapa koordinator untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Koordinator yang terdapat pada seksi sumber daya kesehatan terdiri dari koordinator tenaga kesehatan, koordinator pengelola standardisasi mutu kesehatan, serta koordinator farmasi makanan dan minuman. Setiap koordinator memiliki fungsi dan tugas khusus yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK). Koordinator pada seksi SDK yang akan dipaparkan pada bab ini adalah farmasi makanan dan minuman (Farmakmin). Tugas pokok koordinator farmasi makanan minuman adalah: a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan (PPK) seksi sumber daya kesehatan. b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan (PPK) seksi sumber daya kesehatan. c. Melaksanakan supervisi dalam rangka rekomendasi perizinan sarana farmakmin seperti apotek, apotek rakyat, Cabang Penyalur Alat Kesehatan,



15

Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan Pedagang Eceran Obat (PEO). d. Melaksanakan pengelolaan dan layanan perizinan apotek, apotek rakyat, cabang penyalur alat kesehatan, industri kecil obat tradisional, pangan industri rumah tangga, dan pedagang eceran obat. e. Melakukan Bimbingan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) terhadap sarana pelayanan kesehatan kefarmasian pemerintahan dan swasta. f. Melakukan akreditasi dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan. g. Mengendalikan mutu pelayanan kefarmasian klinik. h. Melakukan pengelolaan bidang obat suku dinas kesehatan. i. Melaksanakan rekapitulasi Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) puskesmas. j. Melaksanakan pemantauan harga obat generik, dan persediaan cadangan obat esensial. k. Melakukan pengamanan obat, obat tradisional, alat kesehatan, kosmetika, makanan, dan minuman. l. Memantau dampak lingkungan. m. Pembinaan

produsen,

distributor

dan

penggunaan

obat,

termasuk

narkotika,psikotropika dan zat aditif (NAPZA). n. Melaksanakan pengelolaan laporan narkotika. o. Melaksanakan pengelolaan penyuluhan keamanan pangan serta memberikan sertifikat penyuluhan industri rumah tangga makanan dan minuman. p. Melaksanakan pencatatan surat masuk dan keluar serta pendistribusiannya. q. Pengendalian mutu pelayanan kefarmasian komunitas, melalui saran, rekomendasi perbaikan, penilaian, pemberian penghargaan, sanksi dan rehabilitasi terhadap sarana farmasi, makanan, dan minuman. r. Pengelolaan terhadap hasil supervisi. s. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dilaporkan profesi dan masyarakat. t. Mensosialisasikan perundang-undangan dan program. u. Bekerja sama dalam tim dengan koordinator standardisasi mutu dan koordinator tenaga kesehatan. Universitas Indonesia Laporan praktek...., Nita Kartika, FF, 2013

16

v. Menilai dan mempertanggungjawabkan kinerja. w. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung.

3.2

Dasar Hukum Dasar hukum yang yang menjadi pijakan pelaksanaan peran dan fungsi

dari Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman yaitu: a.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

b.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

c.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

d.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 284/2007 tentang Apotek Rakyat.

e.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 497/Menkes/SK/VII/2006 tentang Daftar Obat Esensial Nasional.

f.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No. 167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat.

g.

Peraturan

Menteri

Kesehatan

No.

1332/Menkes/SK/X/2002

tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. h.

Peraturan

Menteri

Kesehatan

No.

688/Menkes/Per/VII/1997

tentang

Peredaran Psikotropika. i.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

j.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 142/Menkes/Per/III/1991 tentang Penyalur Alat Kesehatan.

k.

Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 970 tahun 1990 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Usaha Pedagang Eceran Obat di Wilayah DKI Jakarta.

l.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional

m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker. n.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 2912/B/SK/IX/1986 tentang Penyuluhan Bagi Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga. Universitas Indonesia Laporan praktek...., Nita Kartika, FF, 2013

17

o.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI No. 26 tahun 1965 tentang Apotek.

p.

Peraturan

Menteri

Kesehatan

No.

28/Menkes/Per/I/1978

tentang

Penyimpanan Narkotika.

3.3

Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Farmasi Makanan dan Minuman Setiap orang dan/atau badan hukum yang menyiapkan, meracik, dan/atau

mendistribusikan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, serta industri rumah tangga yang memproduksi, mengolah, dan mendistribusikan makanan dan minuman, wajib mengajukan perizinan. Perizinan diajukan kepada kepala dinas kesehatan, namun dengan adanya otonomi daerah, maka perizinan diajukan ke suku dinas kesehatan kota/kabupaten administrasi. Perizinan yang dikelola oleh suku dinas kesehatan adalah izin apotek, izin pedagang eceran obat, izin cabang penyalur alat kesehatan, izin industri kecil obat tradisional, dan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga bagi industri kecil makanan dan minuman. Selain itu, terdapat apotek rakyat yang perizinannya juga diajukan ke suku dinas kesehatan, dimana izin penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284 tahun 2007.

3.3.1

Apotek Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek

kefarmasian oleh apoteker. Dalam menjalankan praktek kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian yang merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Pemerintah Republik Indonesia, 2009a). Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan, salah satunya adalah apoteker yang merupakan tenaga kefarmasian. Setiap tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat tanda registrasi, dimana untuk apoteker adalah Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia Laporan praktek...., Nita Kartika, FF, 2013

18

menteri, dan berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu lima tahun berikutnya apabila memenuhi syarat. Untuk memperoleh STRA, maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah: a.

Ijazah apoteker.

b.

Sertifikat kompetensi profesi.

c.

Surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji apoteker.

d.

Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktek.

e.

Membuat surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Sebelum melaksanakan kegiatan di apotek, apoteker pengelola apotek

wajib memiliki Surat Izin Apotek (SIA). Izin apotek berlaku selama apotek yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan APA dapat melaksanakan tugasnya dan masih memenuhi persyaratan. Surat Izin Apotek (SIA) adalah surat yang diberikan Menteri Kesehatan RI kepada apoteker atau apoteker yang bekerja sama dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) untuk membuka apotek di tempat tertentu. Izin apotek diberikan oleh Menteri yang melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pemberian izin, pembekuan izin, pencairan izin, dan pencabutan izin dilaporkan setahun sekali oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Menteri dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Berdasarkan

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

No.1332/Menkes/SK/X/2002 Pasal 7 dan 9 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/Menkes/PER/X/1993 mengenai Tata Cara Pemberian Izin Apotek adalah sebagai berikut: a.

Permohonan izin apotek diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan menggunakan contoh formulir APT-1.

b.

Dengan

menggunakan

formulir

APT-2

Kepala

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan dapat meminta bantuan teknis kepada Kepala Balai POM untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan apotek melakukan kegiatan. Universitas Indonesia Laporan praktek...., Nita Kartika, FF, 2013

19

c.

Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM selambatlambatnya 6 (enam) hari kerja setelah permintaan bantuan teknis dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan hasil pemeriksaan setempat dengan menggunakan contoh formulir APT-3.

d.

Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam (b) dan (c) tidak dilaksanakan, apoteker pemohon dapat membuat surat pernyataan siap melakukan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan menggunakan contoh formulir APT-4.

e.

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (c) atau pernyataan ayat (d) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat mengeluarkan SIA dengan menggunakan contoh formulir APT-5.

f.

Dalam hal hasil pemeriksaan Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM dimaksud ayat (c) masih belum memenuhi syarat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam waktu 12 (dua belas) hari mengeluarkan Surat Penundaan dengan menggunakan contoh formulir APT-6.

g.

Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (f), Apoteker diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal Surat Penundaan.

h.

Apabila apoteker menggunakan sarana pihak lain, maka penggunaan sarana dimaksud wajib didasarkan atas perjanjian kerja sama antara apoteker dan pemilik sarana.

i.

Pemilik sarana yang dimaksud (poin h) harus memenuhi persyaratan tidak pernah terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat sebagaimana dinyatakan dalam surat penyataan yang bersangkutan.

j.

Terhadap

permohonan

izin

apotek

yang

ternyata

tidak

memenuhi

persyaratan APA dan atau persyaratan apotek atau lokasi apotek tidak sesuai dengan permohonan, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya (12) dua belas hari kerja Universitas Indonesia Laporan praktek...., Nita Kartika, FF, 2013

20

wajib mengeluarkan surat penolakan disertai dengan alasannya dengan menggunakan formulir model APT-7.

3.3.2

Apotek Rakyat Apotek rakyat adalah sarana pelayanan kefarmasian dimana dilakukan

penyerahan obat dan perbekalan kesehatan dan tidak melakukan peracikan. Apotek rakyat juga tidak menjual narkotika serta harus mengutamakan obat generik. Pengaturan apotek rakyat bertujuan untuk: a.

Pedoman bagi toko obat yang ingin meningkatkan pelayanan dan status usahanya menjadi apotek rakyat.

b.

Pedoman bagi perorangan atau usaha kecil yang ingin mendirikan apotek rakyat.

c.

Melindungi masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan kefarmasian (Departemen Kesehatan RI, 2007). Setiap orang atau badan usaha dapat mendirikan apotek rakyat, dimana

apotek rakyat harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. Setiap apotek rakyat harus memiliki 1 (satu) orang apoteker sebagai penangung jawab dan dapat dibantu oleh asisten apoteker. Permohonan izin pendirian apotek rakyat diajukan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan akan dikeluarkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. Tata cara memperoleh izin Apotek Rakyat sama dengan Apotek (Departemen Kesehatan RI, 2007).

3.3.3

Pedagang Eceran Obat Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 167 Tahun 1972,

pedagang eceran obat adalah orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin. Pedagang eceran obat dapat diusahakan oleh perusahaan negara, perusahaan swasta atau perorangan, di mana pedagang eceran obat menjual obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas dalam bungkusan dari pabrik yang membuatnya secara eceran. Pedagang eceran obat harus menjaga agar obat-obat yang dijual Universitas Indonesia Laporan praktek...., Nita Kartika, FF, 2013

21

bermutu baik dan berasal dari pabrik-pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi yang mendapat izin dari menteri kesehatan. Obat-obat bebas terbatas harus disimpan dalam lemari khusus dan tidak boleh dicampur dengan obat-obat atau barang-barang lain (Departemen Kesehatan RI, 2002a). Permohonan perizinan sarana pedagang eceran obat diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Penerbitan izin setiap pedagang eceran obat harus disampaikan tembusan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi serta Kepala Balai POM setempat (Departemen Kesehatan RI, 2002a). Izin usaha pedagang eceran obat berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung dari mulai tanggal ditetapkan dan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir harus mengajukan permohonan perpanjangan izin pedagang eceran obat.

3.3.4

Usaha Obat Tradisional Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan

tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Industri di bidang obat tradisional meliputi IOT (Industri Obat Tradisional) dan IEBA (Industri Ekstrak Bahan Alam). Usaha di bidang obat tradisional meliputi UKOT (Usaha Kecil Obat Tradisional), UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional), Usaha Jamu Racikan danUsaha Jamu Gendong (Menkes RI, 2012). Sebelumya,

di

dalam

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional, Industri dan Usaha Obat Tradisional hanya meliputi IOT (Industri Obat Tradisional), IKOT (Indutri Kecil Obat Tradisional), Usaha Jamu Racikan dan Usaha Jamu Gendong. IKOT adalah industri obat tradisional dengan total aset tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tidak termasuk harga tanah dan bangunan Usaha yang memerlukan izin dari menteri dalam peredaran produknya adalah IOT dan IKOT kecuali IKOT dalam bentuk rajangan, pilis, tapel, param (Menkes RI, 1990).


22

UKOT adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet dan efervesen. UMOT adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan. Usaha Jamu Racikan adalah usaha yang dilakukan oleh depot jamu atau sejenisnya yang dimiliki perorangan dengan melakukan pencampuran sediaan jadi dan/atau sediaan segar obat tradisional untuk dijajakan langsung kepada konsumen. Usaha Jamu Gendong adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan dengan menggunakan bahan obat tradisional dalam bentuk cairan yang dibuat segar dengan tujuan untuk dijajakan langsung kepada konsumen (Menkes RI, 2012). Setiap industri dan usaha di bidang obat tradisional wajib memiliki izin dari Menteri, kecuali usaha jamu gendong dan usaha jamu racikan. Selain wajib memiliki izin, industri dan usaha obat tradisional wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Izin usaha obat tradisional berlaku seterusnya selama industri dan usaha obat tradisional yang bersangkutan masih berproduksi dan memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan. Menteri mendelegasikan kewenangan pemberian izin IOT dan IEBA kepada Direktorat Jenderal, UKOT kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan UMOT kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Permohonan izin UKOT diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kepala Balai setempat. Permohonan Izin UMOT diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Menkes RI, 2012).

3.3.5

Cabang Penyalur Alat Kesehatan Cabang penyalur alat kesehatan adalah perwakilan usaha dari penyalur alat

kesehatan yang telah mendapat izin. Dalam hal ini apabila suatu perusahaan atau distributor besar ingin melaksanakan atau memiliki perwakilan usaha di suatu daerah, perusaahn atau distributor tersebut dapat mengajukan perizinan sub penyalur alat kesehatan kepada suku dinas kesehatan. Kebanyakan usaha penyalur alat kesehatan yang ada saat ini dilakukan oleh perorangan tanpa keberadaan badan usaha yang jelas. Artinya, usaha ini Universitas Indonesia Laporan praktek...., Nita Kartika, FF, 2013

23

dilakukan oleh perorangan tersebut jika mendapatkan suatu tender proyek peralatan kesehatan. Oleh karena itu, pembinaan terhadap cabang penyalur alat kesehatan ini harus dilakukan dengan ketat. Segala bentuk perubahan yang terjadi baik fisik maupun non fisik wajib dilaporkan kepada suku dinas kesehatan untuk diurus perizinan perubahan tersebut.

3.3.6 Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Pangan industri rumah tangga adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di lokasi pemukiman dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Dalam menjalankan PIRT ini, perusahaan pangan harus mempunyai Seritifkat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atau SPP-IRT. Sesuai Surat Keputisan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.00.05.5.1640 tanggal 30 April 2003 antara lain tentang Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), SPP-IRT bertujuan untuk: a.

Meningkatkan pengetahuan produsen dan karyawan tentang pengolahan pangan dan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan pangan.

b.

Menumbuhkan kesadaran dan motivasi produsen dan karyawan tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis dan tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen.

c.

Meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan PIRT.

3.4

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sarana Pelayanan Kesehatan Farmasi Makanan dan Minuman Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suku dinas kesehatan

dalam bentuk pemberian informasi, sosialisasi peraturan, memberi penyegaran, memberikan bimbingan teknis secara langsung ke lapangan maupun tidak langsung untuk meningkatkan konsistensi petugas agar memenuhi persyaratan. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan (Undang-Undang RI No. 36, 2009). Universitas Indonesia Laporan praktek...., Nita Kartika, FF, 2013

24

Pembinaan yang dilakukan pemerintah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan setiap orang dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan; menggerakka dan melaksanakan penyelenggaraan upaya kesehatan; memfasilitasi dan menyelenggarakan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan; memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan perbekalan kesehatan, termasuk sediaan farmasi dan alat kesehatan serta makanan dan minuman; memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan standar dan persyaratan; melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan (Undang-Undang RI No. 36, 2009). Bentuk pembinaan yang dilaksanakan oleh pemerintah antara lain (Undnag-Undang RI No. 36, 2009): a.

Komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat.

b.

Pendayagunaan tenaga kesehatan.

c.

Pembiayaan. Tujuan besar dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh

pemerintah adalah untuk melindungi pihak-pihak yang ada maupun terlibat dalam upaya kesehatan. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, pemerintah dalam hal ini menteri kesehatan dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pihak lain, misalnya lembaga pemerintah nonkementerian, kepala dinas provinsi, dan kepala dinas kabupaten/kota yang berperan di bidang kesehatan. Pengawasan pada sarana kefarmasian dilaksanakan secara langsung ke sarana farmasi oleh dinas kesehatan, suku dinas kesehatan, dan lintas sektor terkait untuk mengetahui apakah pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Sedangkan pengendalian dilaksanakan sebagai upaya tindak lanjut dari pengawasan yang dapat berupa sanksi administrasi, berupa teguran, peringatan, sampai pencabutan izin. Suku dinas kesehatan kota administrasi melaksanakan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh dinas kesehatan, yaitu melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap teknis pelaksanaan program di kota administrasi misalnya apotek, puskesmas, dan rumah sakit. Suku dinas kesehatan kota administrasi dapar memberikan teguran dan pencabutan izin. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian berfungsi untuk memantau proses dan produkUniversitas Indonesia Laporan praktek...., Nita Kartika, FF, 2013

25

produk layanan di bidang kesehatan secara efektif dan efisien dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan dapat dipenuhi secara optimal sesuai dengan sumber daya yang ada.


BAB 4 METODOLOGI

4.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang terletak di jalan Radio 1 nomor 8, gudang penyimpanan obat Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan, dan Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan. PKPA dilaksanakan mulai tanggal 6 Mei 2013 sampai 28 Mei 2013.

4.2 Kegiatan Pratek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Kegiatan yang dilakukan mahasiswa selama Praktek Kerja Profesi Apoteker di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebagai berikut : a. Mengamati struktur organisasi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan tugas pokok dan fungsi sub seksi Farmasi Makanan dan Minuman (Farmakmin). b. Mengamati pelaksanaan Binwasdal Sarana Farmakmin. c. Merekapitulasi Laporan Pemakaian dan Lebar Permintaan Obat (LPLPO) bulan Februari – April 2013. d. Mengamati pengelolaan obat di gudang Suku Dinas Jakarta Selatan. e. Mengamai kegiatan pelayanan dan sistem pengadaan obat di Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan. f. Melakukan kegiatan konseling dan penyuluhan di Puskesmas Kecamatan Mampang

Prapatan.



BAB 5 PEMBAHASAN

Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker berlangsung selama kurang lebih tiga minggu dimulai pada tanggal 6 Mei hingga 28 Mei 2013. Selama kegiatan PKPA berlangsung, mahasiswa mendapatkan pengetahuan lebih mengenai kegiatan yang dilakukan di Suku Dinas Kesehatan dengan ikut serta dalam beberapa kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi subseksi Farmasi Makanan dan Minuman (Farmakmin) di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan. Pada laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini, pembahasan dikhususkan pada sub seksi Farmasi Makanan dan Minuman (Farmakmin), Seksi Sumber Daya Kesehatan, Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah pembinaan apotek sebagai

salah

satu

agenda

Binwasdal

(Pembinaan,

Pengawasan,

dan

Pengendalian) Sarana Farmasi Makanan dan Minuman (Farmakmin); pembuatan rekapitulasi bulanan LPLPO (Lembar Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat) dari tiap puskesmas kecamatan dalam wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan; mempelajari alur proses pembuatan Surat Izin Apotek (SIA), Surat Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT); menyusun dokumen instrumen pemutakhiran data; mempelajari pengelolaan obat di gudang obat suku dinas kesehatan; mempelajari pengelolaan dan alur pengeluaran obat di gudang Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan; mempelajari pelaksanaan pelayanan obat di Apotek Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan; serta memberikan konseling dan penyuluhan kepada pasien di Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan.

5.1 Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK), dan Subseksi Farmasi Makanan dan Minuman (Farmakmin) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan



28

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008, di setiap Kota Administrasi dibentuk Suku Dinas Kesehatan yang merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan pada Kota Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10 Tahun 2008, struktur organisasi Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri dari Kepala Suku Dinas, Subbagian Tata Usaha, Seksi Kesehatan Masyarakat, Seksi Pelayanan Kesehatan, Seksi Sumber Daya Kesehatan, dan Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan. Struktur organisasi Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Kota Administasi Jakarta Selatan dapat dilihat pada Lampiran 1. Masing-masing bagian dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Suku Dinas (Kasudin). Setiap bagian membawahi beberapa subbagian dan masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang koordinator yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan oleh masing-masing Kepala Seksi. Seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK) memiliki tiga subseksi yaitu Tenaga Kesehatan (Nakes), Standarisasi Mutu Kesehatan, dan Farmasi Makanan dan Minuman (Farmakmin). Setiap koordinator memiliki tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Kepala Seksi SDK. Tugas pokok Seksi Sumber Daya Kesehatan diantaranya adalah melaksanakan pemberian rekomendasi sarana kefarmasian tertentu dan sarana lainnya yang berhubungan dengan kesehatan serta pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap perbekalan kesehatan. Tugas-tugas tersebut dikelola oleh koordinator farmasi makanan dan minuman. Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, struktur organisasi dan pelaksanaan tugas dari Farmasi Makanan dan Minuman telah sesuai antara lain memegang peranan dalam perizinan, pengawasan, dan pengendalian sarana kesehatan, baik yang dikendalikan oleh pemerintah maupun perorangan. Beberapa kegiatan yang dikendalikan oleh subseksi farmasi makanan dan minuman adalah melaksanakan pengelolaan perizinan apotek, apotek rakyat, Cabang Penyalur Alat Kesehatan (CPAK), Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), Produksi Pangan Universitas Indonesia Laporan praktek...., Nita Kartika, FF, 2013

29

Industri Rumah Tangga (PIRT), dan Pedagan Eceran Obat (PEO); melaksanakan supervisi dan pengelolaan hasil supervisi dalam rangka rekomendasi perizinan sarana farmakmin; melaksanakan binwasdal terhadap sarana pelayanan kesehatan kefarmasian, baik pemerintah maupun swasta; melaksanakan pengelolaan penyuluhan keamanan pangan; melaksanakan pengelolaan laporan narkotika dan psikotropika; melakukan pengelolaan bidang obat suku dinas kesehatan; melaksanakan pemantauan harga obat narkotika, dan persediaan cadangan obat esensial; serta melaksanakan rekaptulasi Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dari Puskesmas Kecamatan dalam satu wilayah Kota Administrasi. Proses perizinan sarana kesehatan dilaksanakan dengan sistem satu atap yaitu di kantor Walikota, tepatnya pada bagian Pelayanan Terpadu (yandu). Pemohon datang ke Kantor Pelayanan Terpadu Bagian Kesehatan untuk menyampaikan keinginan dalam mendapatkan perizinan untuk Apotek, Apotek Rakyat, Cabang Penyalur Alat Kesehatan, produksi Pangan Industri Rumah Tangga, ataupun Pedagang Eceran Obat, Industri Kecil Obat Tradisional. Pemohon akan mendapatkan formulir yang berisi data kelengkapan dilengkapi sebagai persyaratan mendapatkan perizinan (Lampiran 2-10). Setelah persyaratan selesai disiapkan, pemohon datang kembali ke kantor Pelayanan Terpadu untuk menyerahkan berkas persyaratan perizinan sarana kesehatan. Apabila ada berkas yang kurang sesuai/lengkap, pemohon diminta untuk memperbaiki atau melengkapi. Berkas yang diserahkan oleh pemohon di kantor Pelayanan Terpadu kemudian dibawa ke kantor Suku Dinas Kesehatan. Berkas permohonan yang sudah lengkap persyaratan administrasinya kemudian dikirimkan ke Subbagian Tata Usaha untuk registrasi surat masuk. Setelah didisposisi oleh Kepala Suku Dinas kesehatan, berkas diserahkan ke Seksi Sumber Daya Kesehatan bagian Farmasi Makanan dan Minuman. Petugas bagian Farmasi Makanan dan Minuman akan memeriksa kembali dokumen tersebut sebelum proses pemeriksaan kelengkapan sumber daya sarana kesehatan dilakukan dalam bentuk inspeksi lapangan. Dalam proses tersebut petugas suku dinas kesehatan memeriksa


30

kesesuaian antara persiapan persyaratan dokumen tertulis yang diserahkan pemohon dengan kondisi di lapangan.

5.2 Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian (Binwasdal) terhadap Sarana Farmakmin Pelaksanaan kegiatan Binwasdal di Suku Dinas Kesehatan dilakukan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian (binwasdal) bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjamin dan terjangkau bagi masyarakat dengan sarana kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan prima dan sumber daya manusia yang profesional dan responsif. Fungsi pembinaan dilakukan melalui kegiatan seminar atau kuliah, fungsi pengawasan dilakukan dengan melakukan inspeksi langsung terhadap sarana Farmakmin, sedangkan fungsi pengendalian dilakukan sebagai tindak lanjut terhadap hasil pengawasan. Kegiatan Binwasdal dilakukan terhadap sarana Farmakmin seperti Apotek, Apotek Rakyat, CPAK (Cabang Penyalur Alat Kesehatan), IOT (Industri Obat Tradisional), IEBA (Industri Ekstrak Bahan Alam), UKOT (Usaha Kecil Obat Tradisional), UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional), dan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Mahasiswa turut berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan berupa seminar atau kuliah kepada apoteker dari apotek, depo farmasi dari klinik, dan Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) mengenai implementasi penanganan prekursor; pengelolaan apotek, depo farmasi, dan instalasi farmasi rumah sakit (IFRS) mengenai obat narkotik, psikotropik, dan prekursornya, serta penjelasan mengenai Undang-Undang yang mengatur tentang peredaran obat narkotika. Materi tersebut disampaikan oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Kendala yang timbul saat berlangsungnya kegiatan pembinaan tersebut adalah banyak apoteker yang telah diundang secara langsung oleh pihak Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta selatan yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, kehadiran apoteker penanggung jawab


31

merupakan hal yang penting bagi pengetahuan dan pemahamannya mengenai materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

5.3 Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) Lingkup kerja Koordinator Farmakmin Sudinkes Kota Adminstrasi Jakarta Selatan satu diantaranya adalah membuat LPLPO yang mencakup sepuluh puskesmas kecamatan. Kesepuluh kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak, Tebet, Jagakarsa, Mampang Prapatan, dan Setiabudi. Setiap bulan puskesmas kecamatan wajib membuat laporan pemakaian dan lembar permintaan obat kepada Sudinkes Kota administrasi Jakarta Selatan sehingga dapat diketahui jumlah dan jenis persediaan obat. Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) adalah formulir terpadu yang digunakan dalam sistem informasi obat digunakan dalam sistem informasi obat di tingkat kabupaten/kota, puskesmas dan puskesmas pembantu. Laporan pemakaian dan permintaan obat (LPLPO) digunakan sebagai laporan pemakaian obat bulanan oleh penanggung jawab obat puskesmas sekaligus sebagai lembar permintaan kebutuhan obat bulan berikutnya kepada dinas kesehatan kota. Permintaan tambahan obat dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sedangkan untuk mengatasi kekosongan obat di puskesmas dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan diluar jadwal yang telah ditetapkan. Pembuatan LPLPO oleh Puskesmas, menurut Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Farmasi dan Alat Kesehatan, merupakan salah satu rangkaian kegiatan administrasi di Puskesmas dalam rangka penatalaksanaan pelayanan kefarmasian yang tertib baik untuk sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan maupun pengelolaan resep agar lebih mudah dimonitor dan dievaluasi.

Fungsi LPLPO

antara lain untuk melaporkan pemakaian obat bulanan, melaporkan jumlah kunjungan resep, sebagai dokumen bukti atau sumber informasi tentang pengeluaran obat, dokumen bukti atau sumber informasi untuk penerimaan obat dan perencanaan kebutuhan obat di puskesmas. Hal tersebut juga digunakan


32

sebagai sumber informasi untuk melakukan supervisi dan pembinaan, dan sarana untuk meningkatkan kepatuhan petugas dalam menyampaikan laporan. Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat dibuat rangkap tiga, yaitu lembar asli untuk unit pengelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kabupaten/Kota,

Lembar

Salinan

1

dikirim

untuk

instansi

penerima

(RS/puskesmas), dan Lembar Salinan 2 unutk arsip dinas kesehatan dati kabupaten/kota. Isi Laporan Pemakaian dan lembar Permintaan Obat (LPLPO) terdiri dari: a. Nomor dan tanggal pelaporan dan atau permintaan b. Nama puskesmas yang bersangkutan c. Nama kecamatan dari wilayah kerja puskesmas d. Nama kabupaten/kota dari wilayah kecamatan yang bersangkutan e. Tanggal pembuatan dokumen f. Bulan bersangkutan untuk satuan kerja puskesmas g. Jika hanya melaporkan data pemakaian dan sisa stok obat maka diisi dengan nama bulan bersangkutan. h. Jika dengan mengajukan permintaan obat (termasuk pelaporan data obat) diisi dengan periode distribusi bersangkutan. Alur pelaporan LPLPO oleh unit pelayanan kesehatan dan daerah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu LPLPO puskesmas kelurahan melaporkan ke puskesmas kecamatan paling lambat tanggal 1 pada bulan berikutnya. Puskesmas kecamatan mengirimkan LPLPO ke suku dinas kesehatan kotamadya/kabupaten selambat-lambatnya tanggal 8 pada bulan berikutnya. LPLPO kotamadya/kabupaten dikirim kepada dinas kesehatan propinsi setiap 3 bulan. Dinas kesehatan propinsi melaporkan LPLPO paling lambat tanggal 15 setiap bulannya ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Informasi yang dapat diperoleh dari LPLPO adalah jenis dan jumlah sisa stok atau stok awal obat, jenis dan jumlah persediaan obat, perbandingan antara jumlah persediaan dengan jumlah pemakaian obat perbulan, perbandingan antara pemakaian obat dengan resep, dan perbandingan antara jumlah persediaan dengan jumlah pemakaian obat perbulan. Data dan informasi yang diperoleh dari LPLPO


33

ini sangat dibutuhkan untuk perencanaan kebutuhan obat, pendistribusian obat serta kegiatan pengendalian persediaan obat. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk membantu merekapitulasi LPLPO Puskesmas di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada bulan Februari, Maret, dan April 2013. Data LPLPO dikirim oleh puskesmas via surat elektronik kepada petugas Subseksi Farmasi Makanan dan Minuman. Kendala yang timbul pada pelaksanaan LPLPO adalah ketidaktepatan waktu pengiriman LPLPO dari pihak Puskesmas Kecamatan yang mungkin disebabkan kurangnya jumlah tenaga kefarmasian dan tenaga teknis kefarmasian baik pada Puskesmas Kecamatan maupun Kelurahan.

5.4 Gudang Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Selama

PKPA,

mahasiswa

berkesempatan

mengunjungi

gudang

penyimpanan obat Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang terletak di Jalan Raya Kebagusan, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Gudang penyimpanan obat dan alat kesehatan ini dijaga oleh satu orang petugas. Gudang penyimpanan obat Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri dari dua lantai. Lantai 1 (satu) terdiri dari ruang gudang penyimpanan obat Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan (buffer), ruang gudang penyimpanan obat program, ruang gudang penyimpanan obat Dinas Kesehatan, dan ruang gudang penyimpanan obat Puskesmas Kecamatan Jagakarsa. Lantai 2 (dua) terdiri dari kantor. Denah gudang dicantumkan pada Lampiran 12. Obat-obat yang terdapat dalam gudang penyimpanan disusun berdasarkan golongan program obat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam pengambilan obat program dari gudang Suku Dinas Kesehatan dan pendistribusian ke bagian program obat di Suku Dinas Kesehatan. Mahasiswa juga turut serta membantu melakukan pendataan sisa stok dan tanggal kadaluarsa dari obat program, obat dinkes, dan obat buffer yang disimpan di gudang obat Suku Dinas Kesehatan Kota Adminsitrasi Jakarta Selatan. Obat buffer adalah obat yang pengadaannya dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan untuk mencukupi kekurangan dan kebutuhan tiap kecamatan di Universitas Indonesia Laporan praktek...., Nita Kartika, FF, 2013

34

wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan untuk antisipasi terjadinya kondisi gawat darurat atau ketika ada kejadian luar biasa (KLB). Obat yang berasal dari Dinas Kesehatan juga digunakan untuk mengantisipasi terjadinya konsisi gawat darurat atau kejadian luar biasa (KLB). Obat program dialokasikan sesuai program yang dicanangkan seperti program pemberantasan penyakit menular, TB paru, penyakit ISPA, filariasis, malaria, program kesehatan ibu dan anak, dan sebagainya. Tiap obat maupun alat kesehatan yang tersedia di gudang memiliki kartu stok sebagai kontrol untuk mengetahui jumlah obat yang keluar dan yang masuk, sehingga apabila terjadi penyimpangan jumlah dapat dengan mudah ditelusuri. Kartu stok merupakan tabel yang berisi nama obat serta satuannya, nama pihak yang melakukan pengiriman maupun pengambilan obat, jumlah penerimaan, pengambilan, persediaan akhir, waktu kadaluarsa obat, serta tanda tangan petugas pengelola gudang. Mahasiswa juga mempelajari cara pengisian kartu stok, rekapitulasi kartu stok, serta menghitung jumlah obat yang tertera di kartu stok dan membandingkan dengan kondisi secara riil. Pengisian kartu stok, dilakukan dengan menuliskan nomor surat (berita acara), nama kecamatan, jumlah barang yang keluar, jumlah barang sisa, dan tanda tangan dari penanggung jawab gudang. Pengeluaran obat dari gudang dilakukan dengan sistem FEFO (First Expire First Out) Kegiatan mahasiswa saat di gudang adalah melakukan stock opname atau pemeriksaan kesesuaian jumlah obat yang tertulis pada kartu stok dengan jumlah obat secara fisik. Jika terdapat ketidaksesuaian maka pihak Suku Dinas Kesehatan akan melakukan investigasi melalui dokumen-dokumen seperti surat jalan dan surat permintaan obat.

5.5 Kegiatan Pelayanan dan Sistem Pengelolaan Obat di Pukesmas Kecamatan Mampang Prapatan Pada PKPA ini mahasiswa ditugaskan untuk melaksanakan kerja praktek di Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan selama lima hari kerja. Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan terletak di Jl. Kapten Tendean No. 9 dan


35

membawahi enam puskesmas kelurahan yaitu puskesmas kelurahan Kuningan Barat, Pela Mampang I, Pela Mampang II, Tegal Parang, Bangka, dan Mampang Prapatan. Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan terdiri dari enam lantai dan telah dilengkapi dengan fasilitas rawat inap mulai bulan Juli 2012. Fasilitas rawat inap di Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan mampu menampung 12 pasien dewasa dengan dua kamar terpisah, masing-masing kamar untuk enam pasien pria dan wanita. Poli yang tersedia di dalam puskesmas antara lain poliklinik umum, gigi, masa tumbuh balita sehat, kesehatan gizi, kesehatan ibu, kesehatan anak, kanker, rumah bersalin, dan jiwa. Selain itu puskesmas juga dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan kamar obat (apotek) dan gudang penyimpanan obat yang terdapat di lantai enam. Alur pelayanan pasien di puskesmas diawali dengan proses pendaftaran di loket dan menyelesaikan kegiatan administrasi. Kemudian pasien akan memperoleh nomor urut antrian dan akan dipanggil untuk masuk ke poli terkait dengan nomor urut yang telah diberikan. Selanjutnya pasien akan diperiksa oleh dokter dan akan memperoleh resep dan dapat menebusnya di kamar obat. Setelah resep diserahkan ke petugas di kamar obat kemudian pasien akan mendapat nomor antrian untuk menunggu obat diserahkan. Tenaga kesehatan yang terdapat pada kamar obat terdiri dari 2 orang apoteker, 2 orang asisten apoteker, dan 1 juru resep. Pelayanan obat di kamar obat dilayani dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00. Resep dokter yang dilayani di kamar obat setiap harinya berkisar antara 150 sampai 250 resep. Obat yang diberikan sebagian besar adalah sediaan tablet, pulveres, sirup, sediaan topikal, dan obat tetes. Semua resep dokter dari poli dilayani di kamar obat kecuali Obat Anti Tuberkulosis (OAT), serum, dan vaksin karena diberikan dan dijelaskan langsung pada poli yang bersangkutan. Saat ini pengadaan obat di tiap puskesmas kecamatan di Provinsi DKI Jakarta, dilakukan secara mandiri oleh masing-masing puskesmas, termasuk Puskesmas

Kecamatan

Mampang

Prapatan

yang

telah secara mandiri

merencanakan dan melakukan pengadaan obat untuk kebutuhan di puskesmas kecamatan maupun di puskesmas kelurahan. Jika persediaan obat tidak Universitas Indonesia Laporan praktek...., Nita Kartika, FF, 2013

36

mencukupi jumlahnya atau jika ada kejadian luar biasa (KLB), Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan dapat melakukan permintaan obat ke Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan memiliki gudang obat puskesmas yang digunakan untuk menyimpan obat dan alat kesehatan yang terdapat di lantai enam. Selain melakukan pengadaan, Puskesmas Kecamatan juga melakukan distribusi obat kepada Puskesmas Kelurahan. Setiap kegiatan pendistribusian obat ke pihak Puskesmas Kelurahan didahului oleh Surat Permintaan Obat dari Puskesmas Kelurahan kepada pihak Puskesmas Kecamatan. Pengalokasian obat oleh puskesmas kecamatan untuk pemenuhan kebutuhan obat di Puskesmas Kelurahan didasarkan pada data konsumsi, kunjungan dan pola penyakit yang paling banyak terjadi di kelurahan masingmasing. Sebagai laporan pertanggungjawaban dari tiap-tiap puskesmas dalam penggunaan obat untuk pelayanan kesehatan masyarakat, LPLPO dari tiap puskesmas kelurahan wajib dikirimkan ke puskesmas kecamatan yang bersangkutan untuk dilakukan rekapitulasi. Selanjutnya hasil rekapitulasi dari tiap puskesmas kecamatan akan dikirimkan ke koordinator Farmakmin Seksi SDK Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan. Proses pengadaan obat di puskesmas dilakukan secara online yang dilakukan oleh tim pengadaan untuk melakukan pembelian obat. Sistem pengadaan obat saat ini melalui sistem lelang yang dilakukan secara mandiri oleh tim pengadaan obat di Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan. Tahap awal, pihak puskesmas mempublikasikan obat-obat yang diperlukan. Pihak distributor yang berpartisipasi dalam lelang tersebut akan memberikan penawaran harga. Kemudian pihak puskesmas akan memilih beberapa distributor yang memberikan penawaran harga termurah dan melakukan pemeriksaan administrasi distributor terkait untuk memastikan bahwa distributor secara benar melaksanakan tugasnya sesuai dengan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Setelah dilakukan pemeriksaan kemudian akan terpilih satu pemenang distributor yang menawarkan harga termurah dengan kelengkapan administrasi yang benar. Penataan obat dan alat kesehatan di gudang puskesmas tidak berdasarkan penggolongan obat, tetapi disusun secara abjad dan diberi penandaan berupa Universitas Indonesia Laporan praktek...., Nita Kartika, FF, 2013

37

bintang berwarna untuk menunjukkan masa kadaluarsa sehingga mudah dipantau obat yang memiliki masa kadaluarsa paling dekat. Sistem pengeluaran obat dari gudang dilakukan secara First Expired First Out (FEFO) namun jika obat memiliki masa kadaluarsa yang sama maka sistem pengeluaran dilakukan secara First In First Out (FIFO). Di dalam gudang terdapat fasilitas air conditioner (AC) untuk menjaga suhu ruang (250 C). Di dalam gudang terdapat beberapa rak dimana penyimpanan sediaan solid, semisolid, dan alat kesehatan disusun secara terpisah yang dapat dilihat pada denah gudang (Lampiran 13), selain itu fasilitas lemari pendingin atau kulkas (2-80 C) diperuntukkan penyimpanan obat yang yang tidak stabil. Masing-masing obat dan alat kesehatan yang disimpan di gudang memiliki kartu stok yang diletakkan di dekatnya. Kartu stok tersebut digunakan untuk mengetahui jumlah obat yang diterima, dikeluarkan dan jumlah stok sisa di gudang. Setiap barang masuk dan keluar, kegiatan tersebut harus dicatat dalam kartu stok. Kendala yang ditemui pada pelayanan kefarmasian di kamar obat (apotek) Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan adalah kurangnya jumlah tenaga kesehatan, yaitu hanya terdiri dari 2 orang apoteker, 2 orang asisten apoteker, dan 1 juru resep. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan banyaknya beban kerja pelayanan resep yang diterima di kamar obat yang berjumlah sekitar 150250 resep setiap hari.

5.6 Kegiatan Konseling dan Penyuluhan di Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan 5.6.1 Kegiatan Konseling di Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan Pada kesempatan PKPA ini, mahasiswa ditugaskan untuk melakukan konseling kepada pasien khususnya pasien diabetes dan hipertensi. Tujuan kegiatan konseling adalah untuk meningkatkan hubungan dan kepercayaan pasien kepada tenaga kesehatan khususnya apoteker, menunjukkan dan kepedulian kepada pasien, membantu pasien untuk lebih mengerti dan memahami mengenai penyakit dan obatnya, mencegah dan meminimalkan masalah yang terkait dengan efek samping atau ketidakpatuhan pasien, memberikan keterampilan dan metode penggunaan obat untuk mengoptimalkan Universitas Indonesia Laporan praktek...., Nita Kartika, FF, 2013

38

khasiat dan efek obat, memberikan informasi yang tepat mengenai masalah yang dihadapi pasien. Adapun aspek-aspek konseling antara lain : a. Deskripsi dan kekuatan obat b. Waktu penggunaan c. Cara penggunaan d. Mekanisme kerja e. Dapak gaya hidup f. Penyimpanan g. Efek potensial yang tidak diinginkan h. Interaksi potensial

Tahapan konseling yang dilakukan oleh mahasiswa kepada pasien yaitu : a. Menanyakan biodata pasien (nama, usia, pekerjaan, nomor telpon). b. Menanyakan pengetahuan pasien mengenai penyakit (DM/Hipertensi) yang dialaminya lalu memberikan konfirmasi. c. Menanyakan kepada pasien mengenai informasi yang diberikan dokter mengenai obat yang diresepkan lalu memberikan konfirmasi. d. Memberikan informasi mengenai kandungan, dosis, waktu penggunaan, khasiat dan cara penyimpanan setiap obat. e. Memberikan edukasi mengenai gaya hidup yang akan mempengaruhi terapi DM/Hipertensi. f. Menginvestigasi kemungkinan munculnya Efek Samping obat yang dialami pasien serta memberikan solusi terhadap masalah yang dialami. 5.6.2 Kegiatan Penyuluhan di Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan Mahasiswa juga berkesempatan melakukan kegiatan penyuluhan kepada pasien mengenai penggolongan obat dan penggunaan obat rasional (POR). Tujuan penyuluhan tersebut adalah agar masyarakat lebih memahami mengenai obat dan penggolongannya serta tujuan penggunaan obat rasional (POR) tercapai. Tujuan dari POR adalah mencegah terjadinya resistensi terhadap obat, meminimalkan efek samping obat, menekan biaya pengobatan, dan efektifitas obat menjadi lebih tinggi. Proses penyuluhan yang dilakukan dibantu oleh alat


39

peraga berupa poster dan box obat untuk menunjukkan lambang penggolongan obat (obat bebas, bebas terbatas, dan obat keras), leaflet yang dibagikan kepada pasien, dan fasilitas alat pengeras suara. Desain poster dan leaflet dapat dilihat pada Lampiran 14 dan 15. Kegiatan penyuluhan kepada pasien dilakukan setelah jam 12 ketika kondisi ruangan mulai tidak terlalu ramai dan kondusif untuk melakukan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan tersebut dilakukan di depan ruang tunggu apotek yang menghadap pasien baik yang sedang menunggu penyerahan obat maupun menunggu panggilan dari poli umum.


BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan

a.

Suku dinas kesehatan dibentuk berdasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 150 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, yaitu merupakan gabungan dari suku dinas pelayanan kesehatan dan suku dinas kesehatan masyarakat yang memiliki peran dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagai auditor. Sedangkan dinas kesehatan, yang membawahi suku dinas kesehatan berperan sebagai regulator. Suku Dinas Kesehatan

b.

Seksi sumber daya kesehatan membawahi tiga koordinator yaitu, koordinator tenaga kesehatan, koordinator pengelola standardisasi mutu kesehatan dan koordinator farmasi makanan dan minuman (farmakmin).

c.

Seksi Sumber Daya Kesehatan Koordinator Farmasi Makanan Minuman melaksanaan tugas pokok dan fungsinya, terutama yang berkaitan dengan kegiatan perizinan maupun kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sarana kesehatan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan, baik dalam segi administratif maupun pelaksanaan di lapangan.

5.2

Saran

a.

Perlunya penambahan sumber daya manusia di bagian koordinator farmasi makanan dan minuman untuk meningkatkan efisiensi kerja.

b.

Meningkatkan pengawasan terhadap laporan yang diserahkan ke Suku Dinas Kesehatan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pelaporan di tingkat koordinasi yang lebih tinggi.

c.

Mengoptimalkan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tenaga kesehatan maupun pemilik sarana pelayanan kesehatan, farmasi, makanan, dan minuman serta untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran.



DAFTAR ACUAN

Badan

Pengawas

Obat

dan

Makanan

Republik

Indonesia.

(2003).

Keputusan Kepala Badan

Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor

HK.00.05.5.1640

Pedoman

tentang

Tata

Cara

Penyelenggaraan

Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (1972). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Pedagang

Indonesia

Nomor

167

Tahun

1972

tentang

Eceran Obat. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik

Indonesia. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (1990). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246 Tahun 1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2002a). Keputusan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331

Tahun

2002

Menteri tentang:

Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 1972 tentang Pedagang Eceran Obat. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2002b).

Keputusan

Menteri

Kesehatan RI Nomor 1332 Tahun 2002 tentang: Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922 Tahun 1993 tentang: Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284 tahun 2007 tentang Apotek Rakyat. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Direktorat

Jenderal

Bina

Materi Pelatihan

Kefarmasian

Manajemen

dan

Alat

Kefarmasian

di

Kesehatan.

(2010).

Instalasi

Farmasi

Kabupaten/ Kota. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.



42

Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2008) Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 10 Tahun

2008

tentang

Organisasi

Perangkat

Daerah.

Jakarta:

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2008). Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2009a). Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2009b). Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah

Republik

Indonesia.

(1999).

Undang-Undang

Republik

Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia. (2000). Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Otonom. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia. (2009a). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia. (2009b). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional. Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia.


LAMPIRAN


43

Lampiran 1. Struktur organisasi Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Kota Administasi Jakarta Selatan

Lampiran 2. Formulir Permohonan Surat Izin Apotek Lampiran 2. Formulir Permohonan Surat Izin Apotek


44

Lampiran 2. Formulir Permohonan Surat Izin Apotek


45

Lampiran 2 (Lanjutan). Formulir Permohonan Surat Izin Apotek


46

Lampiran 2 (Lanjutan). Formulir Permohonan Surat Izin Apotek


47

Lampiran 3. Formulir Persyaratan Permohonan Izin Apotek


48

Lampiran 3 (Lanjutan). Formulir Persyaratan Permohonan Izin Apotek


49

Lampiran 4. Berita Acara Pemeriksaan Sarana Apotek


50

Lampiran 4 (Lanjutan). Berita Acara Pemeriksaan Sarana Apotek


51



52



53

Lampiran 5. Formulir Pernyataan Siap Melakukan Kegiatan


54

Lampiran 6. Formulir Permohonan Izin Pedagang Eceran Obat


55

Lampiran 6 (Lanjutan). Formulir Permohonan Izin Pedagang Eceran Obat


56

Lampiran 7. Formulir Permohonan Persetujuan Prinsip IKOT


57

Lampiran 7 (Lanjutan). Formulir Permohonan Persetujuan Prinsip IKOT


58

Lampiran 8. Formulir Permohonan Izin Usaha IKOT


59

Lampiran 8 (Lanjutan). Formulir Permohonan Izin Usaha IKOT


60

Lampiran 9. Formulir Permohonan Izin Cabang/ Sub Penyalur Alat Kesehatan (Form 1)


61

Lampiran 9 (Lanjutan). Formulir Permohonan Izin Cabang/Sub Penyalur Alat Kesehatan (Form 1)


62

Lampiran 10. Berita Acara Pemeriksaan Sarana CPAK (Form 2)


63

Lampiran 10. (Lanjutan) Berita Acara Pemeriksaan Sarana CPAK (Form 2)


64

Lampiran 10. (Lanjutan) Berita Acara Pemeriksaan Sarana CPAK (Form 2)


65

Lampiran 11. Laporan Hasil Pemeriksaan CPAK (Form 3)


66

Lampiran 12. Pernyataan Siap Beroperasi (Form 4)


67

Lampiran 13. Penundaan Izin CPAK (Form 5)


68

Lampiran 14. Surat Keputusan CPAK (Form 6)


69

Lampiran 14. (Lanjutan) Surat Keputusan CPAK (Form 6)


70

Lampiran 15. Keputusan Pencabutan Izin CPAK (Form 7)


71

Lampiran 16. Formulir Permohonan Sertifikasi Produksi Pangan


72

Lampiran 17. Denah Ruangan Gedung Obat Sudinkes Jakarta Selatan


73

Lampiran 17 (Lanjutan). Denah Ruangan Gedung Obat Sudinkes Jakarta Selatan


74

Lampiran 18. Alur dalam pemberian izin Cabang PAK

Keterangan: a.

Kepala dinas kesehatan provinsi berkoordinasi dengan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota untuk membentuk tim pemeriksa dan membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan menggunakan Formulir 2.

b.

Apabila telah memenuhi persyaratan, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setelah menerima hasil pemeriksaan tim pemeriksa bersama meneruskan kepada kepala dinas kesehatan provinsi dengan menggunakan Formulir 3. **Bila pemeriksaan tidak dilaksanakan pada waktunya, pemohon dapat membuat surat siap melaksanakan kegiatan kepada kepala dinas kesehatan provinsi dengan menggunakan Formulir 4.

c.

Setelah melakukan pemeriksaan, kepala dinas kesehatan provinsi dapat mengeluarkan izin cabang PAK, penundaan atau penolakan permohonan izin Cabang PAK dengan menggunakan Formulir 5 dan 6 .

d.

Pemohon diberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi sejak diterbitkan surat penundaan.


75

Lampiran 19. Denah Ruangan Gudang Obat Sudinkes Jakarta Selatan


76

Lampiran 20. Poster Penyuluhan Mengenai Penggolongan Obat dan Penggunaan Obat Rasional (POR)


77

Lampiran 21. Leaflet Penyuluhan Mengenai Penggunaan Obat Rasional (POR)

Penggolongan

Obat

dan



LAPORAN TUGAS KHUSUS PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PERIODE 6 MEI – 28 MEI 2013

SISTEM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN DI GUDANG SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NITA KARTIKA, S.Farm. 1206313425

ANGKATAN LXXVI

FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER UNIVERSITAS INDONESIA DEPOK JUNI 2013


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................... DAFTAR ISI ................................................................................................. DAFTAR TABEL ........................................................................................

i ii iii

1.

PENDAHULUAN .................................................................................. 1.1 Latar Belakang ................................................................................. 1.2 Tujuan ..............................................................................................

1 1 2

2.

TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................ 3 2.1 Pengelolaan Perbekalan dan Persediaan Obat (Permenkes RI No. 59/MENKES/SK/I/2011 ........................................................... 3 2.2 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2011) ................................................................................ 4 2.3 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Peraturan Presiden RI No. 106 Tahun 2007) .................................. 6 2.4 Tata Cara E-Tendering (Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 1 Tahun 2011................... 7 2.5 E-Purchasing (Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 17 Tahun 2012).................................. 10

3.

METODOLOGI PENGKAJIAN ......................................................... 12 3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan ......................................................... 12 3.2 Metode Pengkajian Data ................................................................... 12

4.

PEMBAHASAN .................................................................................... 13

5.

KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................. 18 5.1 Kesimpulan ....................................................................................... 18 5.2 Saran .................................................................................................. 18

DAFTAR REFERENSI ............................................................................... 19

ii


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis bencana dan penyait ................................................................ 14

iii


BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Obat merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan, oleh karena itu obat perlu dikelola dengan baik, efektif, dan efisien. Tujuan pengelolaan obat dan peerbekalan kesehatan adalah untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dengan jenis dan jumlah yang cukup sehingga mudah diperoleh pada tempat dan waktu yang tepat. Oleh karena itu pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan memegang peranan penting dalam menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat untuk pelayanan kesehatan dasar. Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan manusia, oleh karena itu kesehatan menjadi unsur penting dalam upaya pembangunan nasional. Tujuan nasional Bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah

Indonesia

dan

untuk

memajukan

kesejahteraan

umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan kesehatan

adalah

bagian

dari

pembangunan

nasional

yang

bertujuan

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Departemen Kesehatan melalui visi Indonesia Sehat 2010 terkandung keinginan mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dalam lingkungan dan perilaku yang sehat, memiliki kemapuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan setinggi-tingginya di seluruh Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan dan keinginan hal tersebut, banyak upaya dan program yang telah dilakukan secara berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat, baik program yang bersifat promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Salah satu diantara upaya tersebut adalah program pengelolaan obat.



2

Kebijakan pemerintah terhadap peningkatan akses obat diselenggarakan melalui beberapa strata kebijakan yaitu Undang-Undang sampai Keputusan Menteri Kesehatan yang mengatur berbagai ketentuan terkait dengan obat. Obat dan perbekalan kesehatan merupakan salah satu dari subsistem dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN) tahun 2004 yang bertujuan agar tersedia obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu, bermanfaat, serta terjangkau oleh masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya. Proses pengelolaan obat terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan penggunaan. Pengadaan obat merupakan salah satu aspek penting dan menentukan dala pengelolaan obat. Tujuan pengadaan obat adalah tersedianya obat dengan jenis dan jumlah yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan serta dapat diperoleh dengan mudah saat diperlukan. Sebagai mahasiswa apoteker, pada Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan ini diharapkan dapat mengetahui seistem pengelolaan pengadaan obat yang dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

1.2 Tujuan Pembuatan tugas khusus ini ditujukan agar mahasiswa memahami sistem pengelolaan sediaan farmasi khususnya pada tahap pengadaan obat dan alat kesehatan di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan kesehatan yang berlaku.


3

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengelolaan Perbekalan dan Persediaan Obat (Permenkes RI Nomor 059/MENKES/SK/I/2011) Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan adalah suatu rangkaian kegiatan secara terpadu yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pada Permenkes RI No. 059/MENKES/SK/I/2011 menjelaskan mengenai pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan pada penanggulangan bencana. Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan dalam situasi bencana merupakan salah satu unsur yang sangat vital dalam pelayanan kesehatan pada keadaan bencana. Oleh karena itu diperlukan adanya persediaan obat dan perbekalan kesehatan sebagai buffer bila terjadi bencana. Buffer ini harus tersedia mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, sampai di pusat. Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan pada penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan kebutuhan, agar obat dan perbekalan kesehatan pada saat kesiapsiagaan, tanggap darurat, rekontruksi, dan rehabilitasi dapat dikelola dengan baik. Sesuai

dengan

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Nomor

145/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan, maka tidak akan dibentuk sarana dan prasarana yang baru, akan tetapi melakukan pemberdayaan dan peningkatan intensitas terhadap sarana yang sudah tersedia. Adapun organisasi yang terlibat dalam pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan khususnya pada situasi bencana terbagi menjadi dua kategori, yaitu: a.

Unit yang berfungsi dalam perencanaan kebutuhan dan pendistribusian obat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam kategori ini termasuk Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota.

b.

Unit yang berfungsi memberikan pelayanan kepada pasien. Dalam kategori termasuk pos kesehatan, puskesmas pembantu (pustu), puskesmas, rumah



4

c.

sakit umum, rumah sakit lapangan, fasilitas pelayanan kesehatan swasta, fasilitas pelayanan kesehatan TNI dan Polri. Prinsip dasar dari pengelolaan dan perbekalan kesehatan pada situasi

bencana adalah cepat, tepat dan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, dengan banyaknya institusi yang terlibat perlu dilakukan koordinasi dan pembagian tugas dan tanggung jawab.

Hal ini diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih

penanggung jawab pada setiap tahapan bencana.

2.2 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012) Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah telah mengalami revisi sebanyak dua kali. Pertama kali kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, kemudian mengalami perubahan pertama yang kemudian tercantum dalam Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011. Dalam peraturan presiden terbaru dinyatakan bahwa pengadan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Dalam kegiatan pengadaan tersebut K/L/D/I menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. Bagian atau unit dalam organisasi pemerintah yang melaksanakan kegiatan pengadaan adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Dalam proses pengadaan barang/jasa pihak ULP/Pejabat Pengadaan harus menaati dokumen pengadaan yang telah ditetapkan. Unit kerja K/L/D/I untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik disebut dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).


5

Pemilihan penyedia barang dilakukan dengan pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung, atau kontes. Pemilihan penyedia barang/pekerjaan kosntruksi/jasa pada prinsipnya dilakukan melalui pelelangan umum dengan pascakualifikasi. Khusus untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dan jumlah penyedianya terbatas, pemilihan barang dilakukan dengan pelelangan terbatas. a. Pelelangan Umum Pemilihan

penyedia

barang/pekerjaan

konstruksi/jasa

melalui

metode

pelelangan umum diumumkan di website K/L/D/I, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan portal pengadaan nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikuti pelelangan tersebut. Dalam pelaksanaan pelelangan umum tidak ada negosisasi teknis dan harga. b. Pelelangan Sederhana Pelelangan ini dilakukan untuk pengadaan barang/jasa yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan pelaksanaannya dilakukan melalui

proses pascakualifikasi.

Pelelangan

sederhana ini juga diumumkan melalui website dan tidak ada proses negosiasi seperti pada pelelangan umum. Penunjukan langsung terhadap satu penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa dilakukan dalam keadaan tertentu dan/atau pengadaan yang bersifat khusus. c. Penunjukan langsung Penunjukan langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. d. Pengadaan langsung Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan melalui pengadaan langsung. Seistem pengadaan ini dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa.


6

Penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu dari penyedia barang/jasa disebut dengan kualifikasi. Pelaksanaan kualifikasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu prakualifikasi dan pascakualifikasi. Penilaian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur. a. Prakualifikasi Proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum penawaran disebut dengan prakualifikasi. Penilaian ini dilaksanakan untuk pengadaan dengan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan melalui metode pelelangan umum, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung. b. Pascakualifikasi Proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah penawaran disebut dengan pascakualifikasi. Penilaian ini dilaksanakan untuk pengadaan dengan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan melalui metode pelelangan umum dan pelelangan sederhana/pemilihan langsung.

2.3 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Peraturan Presiden RI Nomor 106 Tahun 2007) Lembaga

Kebijakan

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah

(LKPP)

merupakan lembaga pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas LKPP adalah melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Susunan organisasi LKPP terdiri dari : a.

Kepala

b.

Sekretariat Utama

c.

Deputi Bidang Pengembangan Strategi Kebijakan Tugas dari Deputi ini adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan pengembangan barang/jasa pemerintah termasuk badan usaha dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

d.

Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi


7

Tugas dari Deputi ini adalah melaksanakan pemantauan, penilaian, melakukan evaluasi, dan memberikan masukan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tahun sebelumnya untuk menjadi bahan penyususnan proses perencanaan dan anggaran serta pembinaan dan pengembangan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (electronic procurement). e.

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Tugas dari Deputi ini adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

f.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah. Tugas dari Deputi ini adalah memberikan saran, pendapat, dan rekomendasi dalam penyelesaian sanggah dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, LKPP wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan LKPP maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah di pusat maupun daerah.

2.4 Tata Cara E-Tendering (Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-Procurement) khususnya dengan e-tendering terdapat dua macam yaitu e-lelang dan e-seleksi. E-lelang adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa yang memenuhi syarat. E-seleksi adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultasi yang memenuhi syarat. Jenis pemilihan penyedia barang/jasa secara e-tendering terdiri dari : a. Pemilihan penyedia barang/jasa lainnya yang dilakukan dengan pelelangan umum dan pelelangan sederhana. b. Pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi yang dilakukan dengan pelelangan umum dan pemilihan langsung.


8

c. Pemilihan penyedia jasa konsultasi yang dilakukan dengan seleksi umum dan seleksi sederhana. Metode pemilihan penyedia barang/jasa mengikuti metode yang tersedia pada aplikasi SPSE, yaitu aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE. Berikut adalah tahapan aktivitas pelaksanaan pemilihan secara e-tendering : a. Pembuatan paket dan pendaftaran Pihak ULP membuat paket dalam aplikasi SPSE, lengkap dengan informasi paket dan sistem pengadaan. Kemudian membuat jadwal pelaksanaan pemilihan pengadaan, dimana penentuan hari dan jam ada jadwal pemilihan untuk tahap pengumuman, pengambilan dokumen lelang, dan pemasukan dokumen penawaran menggunakan hari kalender dan menghiraukan jam kerja. File dokumen kemudian diunggah (upload) pada aplikasi SPSE. b. Pemberian penjelasan Proses pemberian penjelasan dilakukan secara online tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE. Pihak ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk dan pihak ULP dilarang menjawab pertanyaan dengan cara mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu. c. Pemasukan kualifikasi Data kualifikasi disampaikan melalui formulir elektronik isian kualifikasi yang tersedia dalam aplikasi SPSE. Pihak UPL dilarang meminta penyedia barang/jasa

untuk

mengunggah

softcopy

lampiran

dokumen

yang

dipersyaratkan dalam kualifikasi, begitu juga untuk pihak penyedia barang/jasa dilarang memasukkansoftcopy data kualifikasi pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia dalam aplikasi SPSE. Jika formulir elektronik isian kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang diminta oleh ULP maka data kualifikasi tersebut dapat diunggah pada fasilitas pengunggahan lain pada aplikasi SPSE. d. Pemasukan penawaran Dokumen penawaran disampaikan dalam bentuk file yang diunggah melalui aplikasi SPSE. Dokumen tersebut antara lain dokumen penawaran administrasi,


9

dokumen penawaran teknis, dan dokumen penawaran harga. Penyedia barang/jasa dapat mengunggah file penawaran secara berulang untuk mengganti atau menimpa file penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran. Pihak ULP bila perlu dianggap perlu dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemasukan penawaran, dengan ketentuan wajib menginputkan alasan yang sebenarnya. e. Pembukaan penawaran dan evaluasi Pada tahap pembukaan penawaran, pihak ULP mengunduh (download) dan melakukan dekripsi file penawaran tersebut dengan menggunakan APENDO (Aplikasi Pengaman Dokumen, yang dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara). ULP dapat terlebih dahulu memasukkan evaluasi terhadap 3 (tiga) penawar terendah. Proses evaluasi (administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi) dilakukan secara manual (offline) di luar aplikasi SPSE, dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi SPSE. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan meminta dokumen penawaran asli calon pemenang. Aplikasi SPSE secara otomatis akan mengirim pemberitahuan (termasuk melalui e-mail) kepada pemenang pemilihan dan meminta untuk menyelesaikan proses selanjutnya yang pelaksanaannya di luar SPSE. f. Sanggahan Peserta pemilihan hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada ULP melalui aplikasi SPSE. Kemudian pihak ULP akan menjawab sanggahan yang diajukan peserta pemilihan yang dikirimkan pada batas akhir waktu tahap sanggah. g. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa) membuat Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan menggunakan fasilitas dan berdasarkan format penulisan yang tersedia dalam aplikasi SPSE. h. Penandatanganan kontrak Pemenang lelang kemudian menandatangani kontrak dengan PPK yang dilakukan di luar SPSE dan disertai dengan dokumen asli penawaran.


10

Kemudian PPK memasukkan informasi mengenai kontrak, mengunggah softcopy kontrak atau ringkasan kontrak dalam aplikasi SPSE.

2.5 E-Purchasing (Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012) Ruang lingkup dari peraturan ini meliputi tata cara penyusunan ecatalogue dan prosedur e-purhasing. Dalam peraturan ini disebutkan barang/jasa yang dicantumkan dalam e-catalogue ditetapkan oleh kepala LKPP dan pengelolaan sistem e-catalogue, pihak LKPP akan melaksanakan kontrak payung, yaitu surat perjanjian kerja sama antara LKPP dengan penyedia barang/jasa, dengan penyedia barang/jasa. Kemudian LKPP akan menayangkan daftar barang serta spesifikasi dan harga pada sistem e-catalogue elektronik pada alamat www.e-katalog.lkpp.go.id. Pelaksanaan e-purchasing yaitu melalui aplikasi e-purchasing pasa SPSE yang dikelola oleh LKPP. Prosedur pelaksanaan e-purchasing meliputi persiapan dan pelaksanaan e-purchasing.

2.5.1 Persiapan a. PPK PPK belum mendapatkan kode akses (user ID dan password) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE untuk mendapatkan user ID dan password. Kemudian menyusun rencana pelaksanaan pengadaan dengan menetapkan nama barang/jasa, spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang/jasa harus berdasarkan e-catalogue yang ditayangkan di Portal Pengadaan Nasional dan disampaikan ke pihak Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan. b. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan Pihak Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan kemudian log in pada aplikasi e-purchasing setelah menerima, menyimpan surat yang disampaikan oleh PPK, dan melaksanakan pemilihan berdasarkan tersebut. c. Penyedia barang/jasa


11

Pihak penyedia barang/jasa melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan melaksanakan verifikasi pada LPSE untuk mendapatkan user ID dan password.

2.5.2 Pelaksanaan e-purchasing a. Pembuatan paket Kelompok kerja ULP/Pejabat Pengadaan membuat paket pembelian melalui aplikasi e-purchasing berdasarkan informasi yang diberikan oleh PPK. b. Pengiriman permintaan pembelian barang/jasa Kelompok kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa kepada penyedia barang/jasa yang tersedia dalam e-catalogue melalui aplikasi e-purchasing. c. Persetujuan pembelian barang/jasa Penyedia barang/jasa memberikan persetujuan atas permintaan pembelian barang melalui aplikasi e-purchasing. d. Perjanjian pembelian barang/jasa Pihak PPK dan penyedia barang/jasa melakukan perjanjian pembelian barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Kemudian pihak ULP menginput informasi dan/atau mengunggah bukti perjanjian pembelian barang/jasa pada aplikasi e-purchasing.


BAB 3 METODOLOGI PENGKAJIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Pengkajian Pelaksanaan dan pengamatan tugas khusus mengenai sistem pengadaan obat dilaksanakan di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang terletak di jalan Radio 1 nomor 8 dan gudang penyimpanan obat Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan. Mahasiswa melaksanakan pengamatan mulai tanggal 6 Mei 2013 sampai 28 Mei 2013.

3.2 Metode Pengkajian Data Pada laporan tugas khusus ini mahasiswa mengkaji pengelolaan obat di gudang Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan, khususnya pengadaan obat dengan pendekatan terhadap undang-undang (statue approach). Jenis data yang digunakan dalam pengkajian pengelolaan pengadaan obat tersebut data-data atau informasi yang diperoleh dari keterangan langsung dari pihak Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan, penelusuran literatur atau kepustakaan, himpunan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengelolaan pengadaan obat. Data yang dikaji dalam laporan ini antara lain : a. Sistem perencanaan pengadaan obat. b. Jenis obat yang terdapat di gudang Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. c. Sistem pengadaan obat yang dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 1 Tahun 2011. d. Sistem pengadaan obat berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah

No.

17

Tahun

2012

mengenai

e-purchasing.



BAB 4 PEMBAHASAN

Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan adalah suatu rangkaian kegiatan secara terpadu yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,

penggunaan,

pengendalian,

pencatatan,

pelaporan,

dan

pemusnahan. Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan ditujukan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan. Dalam laporan tugas khusus ini akan mengkaji mengenai pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan khususnya pada tahap pengadaan obat di gudang Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan yang dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan saat ini masih menggunakan sistem e-tendering. Sebelum memulai tahap pengadaan obat, pihak Suku Dinas Kesehatan melakukan perencanaan pembelian terlebih dahulu. Metode yang digunakan dalam tahap perencanaan pengadaan obat adalah gabungan dari metode konsumsi dan morbiditas. Metode konsumsi yaitu perhitungan yang didasarkan pada data riil konsumsi obat periode lalu dengan berbagai penyesuaian dan koreksi, sedangkan metode morbiditas didasarkan pada pola penyakit. Perhitungan atau rumus perencanaan pengadaan obat dapat dilihat sebagai berikut: 𝐴= 𝐵+𝐶+𝐷 − 𝐸 Keterangan : A = Rencana Pengadaan B = Pemakaian rata-rata x 12 bulan C = Buffer stock (10 – 20%) D = Pemakaian rata-rata x lead time (3 – 6 bulan) E = Sisa stok Gudang penyimpanan obat Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan menyimpan obat buffer, obat program, dan obat lain yang pengadaannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Pengadaan obat buffer dilakukan secara mandiri oleh Suku Dinas Kesehatan; perencanaan obat program dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan, sedangkan pengadaan dilakukan oleh Kementrian Kesehatan.



14

Pengadaan obat yang dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan umumnya adalah obat-obatan dan perbekalan kesehatan yang digunakan ketika terjadi bencana atau kejadian luar biasa. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 59 Tahun 2011 mengenai Pedoman Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Penanggulangan Bencana disebutkan bahan pertimbangan dalam penyediaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan adalah melalui pendekatan jenis bencana, luas bencana dan jumlah korban, serta stok yang dimiliki. Dengan menggabungkan ketiga pendekatan tersebut diharapkan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan pada tahap tanggap darurat akan dapat memenuhi kebutuhan di lapangan. Penyediaan utama adalah menggunakan persediaan obat dan perbekalan kesehatan yang ada di dinas kesehatan kabupaten/kota provinsi. Jenis penyakit dan kelainan yang sering ditemukan pada keadaan bencana dan di tempat pengungsian antara lain diare, thypoid, kurang gizi, malaria, gastritis, ISPA, penyakit kulit, stress, hipertensi, myalgia, campak, penyakit mata, asma, DBD, dan tetanus. Dengan demikian daftar obat yang tersedia di Dinas Kesehatan atau Suku Dinas Kesehatan dapat mencakup penyakit-penyakit tersebut. Di bawah ini beberapa jenis penyakit yang diakibatkan dari bencana tertentu dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Jenis bencana dan penyakit No

Jenis bencana

Jenis penyakit yang sering ditemukan

1.

Banjir

Diare, kulit, ISPA

2.

Gunung meletus

ISPA, diare, conjunctivitis, luka bakar

3.

Kebakaran hutan

ISPA, luka bakar

4.

Kebakaran pemukiman

ISPA, luka bakar

5.

Huru-hara

Luka sayat, luka memar

6.

Tanah longsor

Luka memar, luka sayat, patah tulang

7.

Gelombang tsunami

Diare, ISPA, luka memar, luka sayat

8.

Gempa bumi

Luka memar, luka sayat, patah tulang

Selain akibat langsung dari bencana, beberapa penyakit sering menjadi penyebab utama kematian di tempat pengungsian adalah campak, diare, ISPA, dan


15

malaria. Oleh karena itu pengadaan obat untuk keempat jenis penyakit tersebut perlu mendapatkan perhatian yang serius. Agar penyediaan obat dan perbekalan kesehatan dapat membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan pada keadaan bencana, maka jenis obat dan perbekalan kesehatan harus sesuai dengan jenis penyakit dan pedoman pengobatan yang berlaku. Pengadaan obat program dilakukan oleh Kementrian Kesehatan melalui perencanaan yang dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan. Suku Dinas Kesehatan membawahi puskesmas kecamatan diana perencanaan obat program dilakukan melalui metode bottom up yaitu meminta daftar obat yang dibutuhkan oleh 10 puskesmas kecamatan yang berada di Jakarta Selatan antara lain puskesmas kecamatan Pasar Minggu, Jagakarsa, Pancoran, Tebet, Mampang Prapatan, Pesanggrahan, Kebayoran Lama, Kebayoran Barum Setiabudi, dan Cilandak. Obat program yang ada di gudang Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan antara lain : a.

Obat program anti tuberkulosis : Obat Antituberkulosis (OAT) Fix Dose Combination (FDC) kategori 1, kategori 2, kategori 3, anak, dan OAT kombipak kategori 1.

b.

Obat program gizi : Vitamin A 100.000 UI, vitamin A 200.000 UI, tablet tambah darah.

c.

Obat program kesehatan ibu : metil ergometrin maleat 0,200 mg (ampul), magnesium sulfat 40 % (ampul), glukonas kalsikus 10 % (ampul).

d.

Obat diare : oralit.

e.

Obat program malaria : artesunate injeksi.

f.

Obat program HIV-AIDS : tabung vacultainer dengan slot activator holder, holder, flashback needle, safety box, layanan HIV (VCT & PITC) yang terdiri dari rapid 1, rapid 2, rapid 3, dan layanan IMS yaitu rapid test Syphilis. Sistem pengadaan obat diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun

2012 mengenai Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan yang dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan saat ini masih menggunakan sistem e-tendering atau sistem pelelangan yang diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 1 Tahun 2011 mengenai Tata cara ETendering. Pelelangan tersebut dilakukan oleh sebuah lembaga pemerintah non


16

departemen yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 106 Tahun 2007. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dilakukan di Suku Dinas Kesehatan dilakukan oleh tim pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012. Sistem pengadaan dilakukan secara online atau elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Tahapan pengadaan yang dilakukan oleh tim pengadaan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan adalah : a. Menyusun rencana pemilihan penyedia obat dan perbekalan kesehatan b. Menetapkan dokumen pengadaan. c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran. d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan di website Suku Dinas Kesehatan dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional. e. Menilai kualifikasi penyedia obat dan perbekalan kesehatan melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi. f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga penaawaran yang masuk. g. Menjawab sanggahan. h. Menetapkan penyedia obat dan perbekalan farmasi. i. Menyampaikan hasil pemilihan. j. Menyimpan dokumen asli pemilihan peyedia obat dan perbekalan farmasi. k. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP. E-procurement atau pengadaan secara elektronik adalah pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat dua macam e-procurement yaitu e-tendering dan e-purchasing. Berbeda halnya dengan e-tendering, sistem pengadaan e-purchasing tidak menggunakan lelang meainkan menggunakan sistem e-catalogue. Saat ini pemerintah sudah membuat kebijakan mengenai pengadaan barang/jasa (dalam hal ini obat dan perbekalan kesehatan) yang dilakukan dengan sistem e-purchasing. Kebijakan ini telah ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2012 melalui Peraturan Kepala Lembaga


17

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 17 Tahun 2012 mengenai E-purchasing. Pada sistem e-purchasing ini pihak LKPP akan mencantumkan e-catalogue (sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa peerintah). Aplikasi e-purchasing (aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE) yang dikembangkan oleh LKPP adalah aplikasi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan e-purchasing. Pihak Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan saat ini masih menggunakan sistem e-tendering atau pelelangan, ke depannya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan akan menggunakan sistem e-purchasing sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tidak semua penyedia barang/jasa pemerintah dapat menjadi pengguna aplikasi e-purchasing, namun hanya penyedia barang/jasa pemerintah yang telah menandatangani kontrak payung (surat perjanjian kerja sama pembelian barang/jasa antara LKPP dengan penyedia barang/jasa) dengan pihak LKPP. Keuntungan sistem e-purchasing dibandingkan dengan sistem e-tendering adalah untuk meningkatkan transparansi, memudahkan para pihak karena pelaksanaannya lebih sederhana dengan adanya e-catalogue, dan mendapatkan kepastian spesifikasi, acuan harga, serta informasi teknis.


BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil pengkajian data mengenai sistem pengelolaan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : a.

Proses pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan khususnya pengadaaan obat yang dilakukan di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan didasari atas peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa yang berlaku.

b.

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dilaksanakan saat ini melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan sistem pelelangan atau e-tendering yang pelaksanaannya dilakukan secara online oleh tim pengadaan pihak Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

5.2 Saran Agar memenuhi ketentuan terbaru yang berlaku maka pengadaan obat dan perbekalan kesehatan yang dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan segera menggunakan sistem e-purchasing yang dilakukan berdasarkan e-catalogue.



DAFTAR ACUAN

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2004). Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Daerah Kepulauan. Jakarta : Departemen Kesehatan R.I. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2004). Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta : Departemen Kesehatan R.I. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2011). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 059/MENKES/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Penanggulangan Bencana. Jakarta : Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2005). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 676/MENKES/SK/V/2005 Tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Program Kesehatan. Jakarta : Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2011). Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Tata Cara E-Tendering. Jakarta : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2012). Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 E-Purchasing. Jakarta : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Presiden Republik Indonesia. (2012). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta : Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia. (2007). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Obat/Jasa Pemerintah. Jakarta : Presiden Republik Indonesia.


Univrsitas Indonesia

UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PERIODE 6 MEI 28 MEI 2013

Recommend Documents