UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PERIODE 12 MARET 5 APRIL 2012

UNIVERSITAS INDONESIA

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PERIODE 12 MARET – 5 APRIL 2012

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

WULAN PERMATA SARI, S.Far. 1106047461

ANGKATAN LXXIV

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROGRAM PROFESI APOTEKER - DEPARTEMEN FARMASI DEPOK JUNI 2012

Laporan praktek..., Wulan Permata Sari, FMIPA UI, 2012


LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PERIODE 12 MARET – 5 APRIL 2012

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Apoteker

WULAN PERMATA SARI, S.Far 1106047461

ANGKATAN LXXIV

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROGRAM PROFESI APOTEKER - DEPARTEMEN FARMASI DEPOK JUNI 2012


ii


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan rahmat-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jl. Radio 1 Jakarta Selatan Periode 12 Maret – 05 April 2012 sekaligus dapat menyelesaikan laporan PKPA ini. Laporan ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Profesi Apoteker di Departemen Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia (FMIPA UI). Penulis menyadari laporan ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bpk. Deden Muliadi, S.Si., Apt. sebagai pembimbing Praktek Kerja Profesi Apoteker, yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, pengarahan serta nasehat pada penulis selama PKPA di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. 2. Ibu DR. Katrin, M.S., Apt. sebagai pembimbing Praktek Kerja Profesi Apoteker Departemen Farmasi UI. 3. Ibu Prof. Dr. Yahdiana Harahap, M.Si sebagai Ketua Departemen Farmasi FMIPA UI. 4. Bapak Dr. Harmita, Apt. sebagai Ketua Program Profesi Apoteker Departemen Farmasi FMIPA UI. 5. Seluruh staf pengajar khususnya Program Profesi Apoteker Departemen Farmasi UI. 6. Seluruh staf Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan: Ibu Ida, Ibu Nuril, dan Ibu Ida yang telah banyak membantu. 7. Seluruh keluarga penulis yang telah memberikan dukungan, semangat,dan kasih sayang tiada hentinya. 8. Seluruh teman Apoteker UI angkatan LXXIV yang telah banyak membantu atas terwujudnya laporan ini, khususnya teman-teman sekelompok PKPA terimakasih atas kerja samanya dalam pelaksanaan PKPA. iii


9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya laporan PKPA ini. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, namun penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Depok, Juni 2012

Penulis

iv


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................. HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................... KATA PENGANTAR ............................................................................................... DAFTAR ISI .............................................................................................................. DAFTAR LAMPIRAN ..............................................................................................

i ii iii v vi

BAB 1 PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang..................................................................................... 1 1.2 Tujuan .................................................................................................. 3 BAB 2 TINJAUAN UMUM.................................................................................. 2.1 Suku Dinas Kesehtan ............................................................................ 2.2 Visi dan Misi Suku Dinas Kesehatan .................................................... 2.3 Struktur Organisasi ............................................................................... BAB 3 TINJAUAN KHUSUS KOORDINATOR FARMASI MAKANAN DAN MINUMAN.... .................................................................................. 3.1 Koordinator Sumber Daya Kesehatan.............................................. .... 3.2 Dasar Hukum ....................................................................................... 3.3 Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Farmasi Makanan dan Minuman.............................................................................................. 3.3.1 Apotek ....................................................................................... 3.3.2 Apotek Rakyat .......................................................................... 3.3.3 Pedagang Eceran Obat .............................................................. 3.3.4 Industri Kecil Obat Tradisional ................................................ 3.3.5 Cabang/Sub Penyalur Alat Kesehatan (C/Sub-PAK) ............... 3.3.6 Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) .................................. 3.4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sarana Pelayanan Kesehatan Farmasi Makanan dan Minuman ................................... ....

4 4 5 6

13 13 15 16 16 17 18 19 20 20 21

BAB 4 PEMBAHASAN........................................................................................ 23 BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................. 31 4.1 Kesimpulan .......................................................................................... 31 4.2 Saran ................................................................................................... 31 DAFTAR REFERENSI .......................................................................................... 33

v


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Struktur Organisasi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan ................................................................................. 35

Lampiran 2

Formulir Permohonan Surat Izin Apotek ......................................... 36

Lampiran 3

Formulir Persyaratan Permohonan Izin Apotek ............................... 39

Lampiran 4

Berita Acara Pemeriksaan Sarana Apotek ........................................ 41

Lampiran 5

Formulir Permohonan Izin Pedagang Eceran Obat .......................... 45

Lampiran 6

Formulir Permohonan Persetujuan Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional ........................................................................................ 47

Lampiran 7

Formulir Permohonan Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional ........................................................................................ 49

Lampiran 8

Formulir Permohonan Izin Cabang/ Sub Penyalur Alat Kesehatan ......................................................................................... 51

Lampiran 9

Formulir Permohonan Sertifikasi Produksi Pangan ......................... 53

vi


BAB 1 PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Kesehatan

merupakan

salah

satu

bidang

yang

pembangunan

dan

pelaksanaanya harus dilaksanakan dengan baik agar tercapai tingkat kesehatan yang optimal dan merata karena setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pembangunan kesehatan tersebut diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama, serta bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai

investasi

bagi

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis (UU No. 36, 2009). Dalam membangun kesehatan masyarakat, pemerintah bertanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Yang dimaksud dengan upaya kesehatan adalah serangkaian

kegiatan

yang

dilakukan

secara

setiap

kegiatan

dan/atau

terpadu, terintregasi dan

berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan tersebut mencakup beberapa aspek, diantaranya, ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat; ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata; ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan; memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan; ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Undangundang RI No.36, 2009). 1

Universitas Indonesia


2

Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola secara mandiri sistem kesehatan yang akan diterapkan untuk memajukan tingkat kesehatan masyarakat di daerahnya, sebagaimana disebutkan bahwa bidang kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten atau Kota sebagai salah satu bentuk desentralisasi. Dengan adanya sistem otonomi daerah itu pula, maka dalam perwujudan pembangunan kesehatan dibuatlah peraturan daerah tentang sistem kesehatan daerah yang bertujuan agar terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Perda DKI Jakarta No. 4, 2009). Dibentuknya Suku Dinas Kesehatan di tingkat Kota Administratif atau Kabupaten merupakan salah satu perwujudan sistem otonomi daerah tersebut dalam mengelola pembangunan kesehatan dimana Suku Dinas Kesehatan berperan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengawasi jalannya pembangunan kesehatan masyarakat. Suku Dinas Kesehatan merupakan lembaga yang berada di bawah Dinas Kesehatan Propinsi sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. Suku Dinas Kesehatan mempunyai tugas untuk melaksanakan perencanaan, pengendalian dan penilaian program kesehatan masyarakat yang meliputi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan dan kesehatan kerja, kesehatan jiwa masyarakat dan narkotik, psikotropika, zat adiktif lainnya (NAPZA) serta gizi dan pembinaan peran serta masyarakat di Kotamadya. Dalam melaksanakan tugastugasnya tersebut, Suku Dinas Kesehatan memiliki 5 seksi yaitu Subbagian Tata Usaha, Seksi Kesehatan Masyarakat, Seksi Pelayanan Kesehatan, Seksi Sumber Daya Kesehatan, dan Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan. Seksi sumber daya kesehatan membawahi koordinator farmasi makanan dan minumann yang Universitas Indonesia


3

merupakan salah satu wadah bagi apoteker dalam menjalankan tugas profesinya di lingkup pemerintahan. Dengan melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan ini, mahasiswa program apoteker diharapkan mampu melihat langsung serta memperoleh pengalaman kerja, pengetahuan, gambaran, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran apoteker di lingkup pemerintahan. Pelaksanaan Kerja Profesi Apoteker (PKPA) tersebut juga diharapkan dapat membuka wawasan mahasiswa mengenai peran Apoteker dalam melaksanakan tugas profesinya dalam pemerintahan, terutama dalam bidang yang berhubungan dengan farmasi karena Apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai peranan penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan, khususnya pelayanan kefarmasian (UU No. 36, 2009).

1.2

Tujuan Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Suku Dinas

Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah agar mahasiswa program profesi apoteker FMIPA UI: a.

Memahami gambaran umum Suku Dinas Kesehatan beserta peran dan fungsinya.

b.

Memahami gambaran umum Seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK).

c.

Memahami pelaksanaan tugas dan fungsi koordinator farmasi makanan minuman (farmakmin) di lapangan, baik yang terkait dengan perizinan maupun yang terkait dengan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sarana kesehatan pada lingkup Kota Administrasi Jakarta Selatan.



BAB 2 TINJAUAN UMUM

2.1

Tinjauan Umum Suku Dinas Kesehatan Suku Dinas Kesehatan merupakan unit kerja Dinas Kesehatan dalam

pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Suku Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala suku dinas yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah Kepala Dinas Kesehatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, serta secara operasional berkedudukan di bawah walikota dan bertanggung jawab kepada walikota (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2009b). Suku Dinas Kesehatan yang pembentukannya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 merupakan gabungan dari Suku Dinas Pelayanan Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan Masyarakat. Berdasarkan peran dan fungsinya Dinas Kesehatan Provinsi berperan sebagai regulator, sedangkan Suku Dinas Kesehatan berperan sebagai auditor. Suku Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat, Suku Dinas Kesehatan mempunyai fungsi (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2009b): a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Kesehatan. b. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Kesehatan; c. Pembinaan,

pengawasan,

dan

pengendalian

penyelenggaraan

kesehatan

lingkungan, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan perorangan, rujukan, khusus, tradisional, dan keahlian. d. Pengendalian penanggulangan kegawatdaruratan, bencana, dan Kejadian Luar Biasa (KLB). e. Pengendalian pencegahan dan pemberantasan penyakit menular/tidak menular. f. Pengawasan dan pengendalian ketersediaan perbekalan kefarmasian. g. Pelaksanaan surveilans kesehatan. h. Pelaksanaan monitoring penerapan sistem manajemen mutu kesehatan.

4



5

i. Pengendalian pencapaian standardisasi prasarana dan sarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta. j. Pelaksanaan

pemungutan,

penatausahaan,

penyetoran,

pelaporan,

dan

pertanggungjawaban penerimaan retribusi kesehatan yang diterima Suku Dinas Kesehatan. k. Pemberian, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi, perizinan/ rekomendasi/ sertifikasi di bidang kesehatan. l. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada lingkup Kabupaten/Kota administrasi. m. Pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat. n. Penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian, pengembangan, dan pemanfaatan data dan informasi mengenai kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, prasarana dan sarana pelayanan kesehatan perseorangan, rujukan, khusus, tradisional, dan keahlian pada lingkup Kabupaten/Kota administrasi. o. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana Suku Dinas Kesehatan. p. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang. q. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan. r. Pelaksanaan kegiatan publikasi dan pengaturan acara Suku Dinas Kesehatan. s. Penyiapan bahan laporan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang terkait dengan tugas dan fungsi Suku Dinas Kesehatan. t. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kesehatan.

2.2. Visi dan Misi Suku Dinas Kesehatan Visi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah masyarakat Jakarta Selatan yang mandiri untuk hidup sehat. Sedangkan misi yang diemban oleh Suku Dinas Kesehatan untuk mencapai visi tersebut adalah a. Meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan. Universitas Indonesia


6

b. Mengendalikan dan menanggulangi gizi buruk dan penyakit menular, penyakit tidak menular dan penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan. c. Menggalang kemitraan dengan berbagai sektor dan seluruh potensi yang ada di masyarakat. d. Mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) sesuai dengan kemajuan teknologi. e. Meningkatkan mutu sistem pemasaran sosial kesehatan yang inovatif.

2.3

Susunan Organisasi Struktur organisasi Suku Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Gubernur

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 150 Tahun 2009, terdiri dari :

2.3.1

Kepala Suku Dinas Kepala suku dinas selaku pimpinan di suku dinas mempunyai tugas sebagai

berikut : a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas. b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas subbagian, seksi dan subkelompok jabatan fungsional. c. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),

Unit

Kerja

Perangkat

Daerah

(UKPD)

dan/atau

instansi

pemerintah/swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas. d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas.

2.3.2

Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf Suku Dinas Kesehatan

dalam pelaksanaan administrasi umum Suku Dinas Kesehatan. Subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah kepala suku dinas dan bertanggung jawab kepada kepala suku dinas. Subbagian tata usaha mempunyai tugas sebagai berikut: Universitas Indonesia


7

a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. c. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas. d. Melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas. e. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang suku dinas. f. Pelaksanaan kegiatan surat menyurat dan kearsipan suku dinas. g. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana kerja suku dinas. h. Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban kantor. i. Melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan suku dinas. j. Melaksanakan publikasi kegiatan, upacara, dan pengaturan acara suku dinas. k. Menerima, mencatat, membukukan, menyetorkan, dan melaporkan penerimaan retribusi Suku Dinas Kesehatan. l. Menyiapkan bahan laporan suku dinas yang terkait dengan tugas subbagian tata usaha. m. Mengkoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, keuangan, kinerja, dan akuntabilitas) suku dinas. n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas subbagian tata usaha.

2.3.3

Seksi Kesehatan Masyarakat Seksi kesehatan masyarakat merupakan satuan kerja Suku Dinas Kesehatan

dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Seksi kesehatan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah kepala suku dinas dan bertanggung jawab kepada kepala suku dinas. Seksi kesehatan masyarakat mempunyai tugas : a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai ruang lingkup tugasnya. Universitas Indonesia


8

b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dalam lingkup tugasnya. c. Melaksanakan pengendalian mutu kegiatan pelaksanaan kesehatan keluarga termasuk kesehatan ibu, bayi, anak balita, kesehatan anak prasekolah, usia sekolah, remaja, kesehatan reproduksi, usia lanjut, keluarga berencana, pekerja wanita, dan asuhan keperawatan. d. Mengkoordinasikan sektor terkait dan masyarakat profesi untuk pencegahan dan pengendalian program kesehatan masyarakat. e. Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dan informasi. f. Melaksanakan bimbingan teknis tenaga kesehatan di bidang kesehatan masyarakat. g. Melaksanakan kajian perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat tingkat Kota administrasi/Kabupaten. h. Melaksanakan manajemen basis data kesehatan melalui sistem informasi manajemen kesehatan yang terintegrasi. i. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan program gizi dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat (PPSM). j. Menerapkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). k. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas seksi kesehatan masyarakat. l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi kesehatan masyarakat.

2.3.4

Seksi Pelayanan Kesehatan Seksi pelayanan kesehatan merupakan satuan kerja Suku Dinas Kesehatan

dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Seksi pelayanan kesehatan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah kepala suku dinas dan bertanggungjawab kepada kepala suku dinas. Seksi pelayanan kesehatan mempunyai tugas: a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. Universitas Indonesia


9

b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. c. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian tatalaksana pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan. d. Menghimpun,

mengolah,

menyajikan,

memelihara,

mengembangkan,

memanfaatkan, data dan informasi upaya pelayanan kesehatan. e. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian penerapan standar pelayanan kesehatan masyarakat. f. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelaksanaan akreditasi sarana pelayanan kesehatan. g. Memberikan rekomendasi/perizinan sarana pelayanan kesehatan. h. Memberikan tanda daftar kepada pengobat tradisional. i. Melaksanakan siaga 24 jam per Pusat Pengendali Dukungan Kesehatan (Pusdaldukkes). j. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan. k. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas seksi pelayanan kesehatan. l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi pelayanan kesehatan.

2.3.5

Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan Seksi pengendalian masalah kesehatan merupakan satuan kerja Suku Dinas

Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian masalah kesehatan. Seksi pengendalian masalah kesehatan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah kepala suku dinas dan bertanggungjawab kepada kepala suku dinas. Seksi pengendalian masalah kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. Universitas Indonesia


10

c. Melaksanakan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan

jiwa

masyarakat,

surveilans

epidemiologi,

penanggulangan

wabah/Kejadian Luar Biasa (KLB) dan kesehatan lingkungan. d. Melaksanakan kegiatan pembinaan pelaksanaan kesehatan haji. e. Menyiapkan materi sosialisasi kesehatan tentang pengendalian penyakit menular/ tidak menular serta kesehatan jiwa masyarakat. f. Melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan teknis peningkatan kompetensi surveilans epidemiologi, tenaga kesehatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa masyarakat. g. Melaksanakan kegiatan koordinasi, kerja sama dan kemitraan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa masyarakat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat. h. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan imunisasi. i. Menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi surveilans epidemiologi sebagai Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB) pada lingkup Kabupaten/ Kota administrasi. j. Melaksanakan kegiatan investigasi penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) dan dugaan wabah serta keracunan makanan. k. Meningkatkan sistem jaringan informasi wabah/Kejadian Luar Biasa (KLB) dan surveilans. l. Melaksanakan kegiatan pengendalian surveilans kematian. m. Melaksanakan kegiatan monitoring dan pemetaan kegiatan penanggulangan wabah/ Kejadian Luar Biasa (KLB) dan surveilans. n. Melaksanakan

kegiatan

pengendalian

pelaksanaan

program

kesehatan

lingkungan meliputi penyehatan air minum/air bersih, penyehatan makanan dan minuman, pengamanan limbah, pengendalian vektor, pengendalian radiasi, penyehatan lingkungan kumuh penyehatan di tempat-tempat umum, tempat kerja, tempat pengelolaan pestisida termasuk pemberian rekomendasi Analisis Universitas Indonesia


11

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan/upaya pemantauan lingkungan. o. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian sarana penunjang kesehatan lingkungan. p. Penyajian materi pelatihan teknis dalam bidang kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja. q. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas seksi pengendalian masalah kesehatan. r. Melaporkan

dan

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan

tugas

seksi

pengendalian masalah kesehatan.

2.3.6

Seksi Sumber Daya Kesehatan Seksi sumber daya kesehatan merupakan satuan kerja Suku Dinas Kesehatan

dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya kesehatan. Seksi sumber daya kesehatan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah kepala suku dinas dan bertanggung jawab kepada kepala suku dinas. Seksi sumber daya kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. c. Melaksanakan pemberian perizinan tenaga dan sarana farmasi, makanan, dan minuman. d. Memberikan rekomendasi/perizinan praktek tenaga kesehatan. e. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis tenaga kesehatan. f. Menyusun peta kebutuhan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan berdasarkan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan. g. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat kepatuhan petugas kesehatan terhadap standar pelayanan. h. Melaksanakan kegiatan audit internal dan audit eksternal penerapan sistem manajemen mutu. i. Malaksanakan survey kepuasan pelanggan kesehatan. Universitas Indonesia


12

j. Melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan penerapan sistem manajemen mutu kepada puskesmas. k. Melaksanakan kegiatan pengembangan mutu melalui forum dan fasilitator. l. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kemampuan tenaga fasilitator, instruktur, dan auditor mutu pelayanan kesehatan. m. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sarana farmasi makanan minuman, yang meliputi industri kecil obat tradisional, sub penyalur alat kesehatan, apotek, toko obat, depo farmasi, dan industri makanan minuman rumah tangga. n. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengendalian harga obat generik dan persediaan cadangan obat esensial. o. Melaksanakan pengelolaan persediaan obat dan perbekalan kesehatan pada lingkup Kabupaten/Kota administrasi. p. Melaksanakan monitoring dan pemetaan sumber daya kesehatan. q. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas seksi sumber daya kesehatan. r. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi sumber daya kesehatan. Seksi sumber daya kesehatan dibagi menjadi tiga koordinator untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi sumber daya kesehatan. Koordinator yang terdapat pada seksi sumber daya kesehatan adalah koordinator tenaga kesehatan, koordinator pengelola standardisasi mutu kesehatan, dan koordinator farmasi makanan dan minuman. Setiap koordinator memiliki fungsi dan tugas khusus yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK).



BAB 3 TINJAUAN KHUSUS KOORDINATOR FARMASI MAKANAN DAN MINUMAN

3.1

Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai regulator yang

membuat kebijakan, pedoman, maupun persyaratan dalam pelaksanaan hal-hal yang berkenaan dengan kesehatan. Suku Dinas Kesehatan yang merupakan unit kerja Dinas Kesehatan berperan sebagai auditor terhadap regulasi yang telah dibuat dinas kesehatan untuk dilaksanakan oleh subjek atau sasaran regulasi tersebut. Suku Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan peran dan fungsinya mempunyai struktur tertentu sebagaimana diatur oleh Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 150 tahun 2009. Dalam peraturan tersebut Suku Dinas Kesehatan terdiri dari seksi sumber daya kesehatan, seksi pelayanan kesehatan, seksi kesehatan masyarakat, seksi pengendalian masalah kesehatan, dan seksi sumber daya kesehatan. Seksi sumber daya kesehatan yang secara garis besar mempunyai peran dalam lingkup tenaga kesehatan, mutu kesehatan, serta kefarmasian, makanan, dan minuman, yang dibagi menjadi beberapa koordinator untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi. Koordinator yang terdapat pada seksi sumber daya kesehatan adalah koordinator tenaga kesehatan, koordinator pengelola standardisasi mutu kesehatan, serta koordinator farmasi makanan dan minuman. Setiap koordinator memiliki fungsi dan tugas khusus yang mendukung pelaksanaan tugastugas dan seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK). Koordinator pada seksi SDK yang akan dipaparkan pada bab ini adalah farmasi makanan dan minuman (Farmakmin). Tugas pokok koordinator farmasi makanan minuman adalah: a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan (PPK) seksi sumber daya kesehatan. b. Melaksanakan

Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran

(DPA)

dan

Petunjuk

Pelaksanaan Kegiatan (PPK) seksi sumber daya kesehatan.

13



14

c. Melaksanakan supervisi dalam rangka rekomendasi perizinan sarana farmakmin seperti apotek, apotek rakyat, Cabang Penyalur Alat Kesehatan, Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan Pedagang Eceran Obat (PEO). d. Melaksanakan pengelolaan dan layanan perizinan apotek, apotek rakyat, cabang penyalur alat kesehatan, industri kecil obat tradisional, pangan industri rumah tangga, dan pedagang eceran obat. e. Bimbingan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) terhadap sarana pelayanan kesehatan kefarmasian pemerintahan dan swasta. f. Melakukan akreditasi dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan. g. Mengendalikan mutu pelayanan kefarmasian klinik. h. Melakukan pengelolaan bidang obat Suku Dinas Kesehatan. i. Melaksanakan pemantauan harga obat generik, dan persediaan cadangan obat esensial. j. Melakukan pengamanan obat, obat tradisional, alat kesehatan, kosmetika, makanan, dan minuman. k. Memantau dampak lingkungan. l. Melaksanakan rekapitulasi Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) puskesmas. m. Pembinaan produsen, distributor dan penggunaan obat, termasuk narkotika, psikotropika dan zat aditif (NAPZA). n. Melaksanakan pengelolaan penyuluhan keamanan pangan serta memberikan sertifikat penyuluhan industri rumah tangga makanan dan minuman. o. Melaksanakan pengelolaan laporan narkotika. p. Pengelolaan terhadap hasil supervisi. q. Melaksanakan pencatatan surat masuk dan keluar serta pendistribusiannya. r. Pengendalian

mutu

pelayanan

kefarmasian

komunitas,

melalui

saran,

rekomendasi perbaikan, penilaian, pemberian penghargaan, sanksi dan rehabilitasi terhadap sarana farmasi, makanan, dan minuman. s. Memfasilitasi

penyelesaian

permasalahan

yang

dilaporkan

profesi

dan

masyarakat. t. Mensosialisasikan perundangan dan program. Universitas Indonesia


15

u. Bekerja sama dalam tim dengan koordinator standardisasi mutu dan koordinator tenaga kesehatan. v. Menilai dan mempertanggungjawabkan kinerja. w. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung.

3.2

Dasar Hukum Dasar hukum yang menjadi pijakan pelaksanaan peran dan fungsi dari

Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman yaitu: a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI No. 26 tahun 1965 tentang Apotek. e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker. f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. g. Peraturan Menteri Kesehatan No. 28/Menkes/Per/I/1978 tentang Penyimpanan Narkotika. h. Peraturan Menteri Kesehatan No. 142/Menkes/Per/III/1991 tentang Penyalur Alat Kesehatan. i. Peraturan Menteri Kesehatan No. 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. j. Peraturan Menteri Kesehatan No. 284/2007 tentang Apotek Rakyat. k. Peraturan Menteri Kesehatan No. 688/Menkes/Per/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika. l. Keputusan Menteri Kesehatan No. 497/Menkes/SK/VII/2006 tentang Daftar Obat Esensial Nasional. m. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No. 167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat. Universitas Indonesia


16

n. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. o. Keputusan Menteri Kesehatan No. 2912/B/SK/IX/1986 tentang Penyuluhan Bagi Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga. p. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 970 tahun 1990 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Usaha Pedagang Eceran Obat di Wilayah DKI Jakarta.

3.3

Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Farmasi Makanan dan Minuman Setiap orang dan/atau badan hukum yang menyiapkan, meracik, dan/atau

mendistribusikan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, serta industri rumah tangga yang memproduksi, mengolah, dan mendistribusikan makanan dan minuman, wajib mengajukan perizinan. Perizinan diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan, namun dengan adanya otonomi daerah, maka perizinan diajukan ke Suku Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten administrasi. Perizinan yang dikelola oleh Suku Dinas Kesehatan adalah izin apotek, izin pedagang eceran obat, izin cabang penyalur alat kesehatan, izin industri kecil obat tradisional, dan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga bagi industri kecil makanan dan minuman. Selain itu, terdapat apotek rakyat yang perizinannya juga diajukan ke Suku Dinas Kesehatan, dimana izin penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284 tahun 2007.

3.3.1 Apotek Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Dalam menjalankan praktek kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian yang merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan, salah satunya adalah apoteker yang merupakan tenaga kefarmasian. Setiap tenaga kefarmasian yang melakukan Universitas Indonesia


17

pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat tanda registrasi, dimana untuk apoteker adalah Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh menteri dan berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu lima tahun apabila memenuhi syarat. Untuk memperoleh STRA, maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah : a.

Ijazah apoteker.

b.

Sertifikat kompetensi profesi.

c.

Surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/ janji apoteker.

d.

Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktek.

e.

Membuat surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Sebelum melaksanakan kegiatan di apotek, apoteker pengelola apotek wajib

memiliki Surat Izin Apotek (SIA). Izin apotek berlaku selama apotek yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan APA dapat melaksanakan tugasnya dan masih memenuhi persyaratan. SIA diberikan oleh menteri yang mendelegasikan wewenangnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Departemen Kesehatan RI, 2002b). Untuk memperoleh SIA, APA mengajukan surat permohonan SIA kepada Kepala Suku Dinas Kabupaten/Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut : a.

Data Apoteker

b.

Data Pemilik Sarana Apotek ( PSA )

c.

Fotocopy Akte Perusahaan bila berbentuk badan hukum yang telah terdaftar di Depkeh dan HAM RI

d.

Salinan Akte Perjanjian kerjasama antara APA dan PSA

/ SK pengangkatan

bagi perusahaan BUMN. e.

Fotocopy IMB yang telah dilegalisir ( Kecuali Bagi sarana yang berada di Perkantoran,Pertokoan

,Mall dan Pasar ) dan

perjanjian sewa menyewa/

Kontrak f.

Foto copy Undang-undang Gangguan (UUG) dari Dinas Tramtib yang telah dilegalisir ( Kecuali Bagi sarana yang berada di Perkantoran,Pertokoan ,Mall dan Pasar ) Universitas Indonesia


18

g.

Surat Pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotek tidak bekerja pada perusahaan Farmasi lain diatas Materai Rp 6000,-.

h.

Surat pernyataan APA

yang menyatakan akan tunduk serta patuh kepada

peraturan yang berlaku diatas materai Rp.6.000,i.

Surat Pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotek tidak melakukan penjualan Narkotika, Obat Keras Tertentu tanpa resep di atas Materai

j.

Rp 6000,-

Surat Pernyataan Pemilik Sarana Apotek tidak pernah terlibat dan tidak akan terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang Farmasi / obat dan tidak ikut campur dalam hal pengelolaan obat di atas Materai Rp 6000,-

k.

Peta lokasi & Denah ruangan beserta fungsi dan ukurannya

l.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja / Tata Laksana

m. Rencana jadwal buka Apotek n.

Daftar Ketenagaan berdasarkan pendidikan

o.

Kelengkapan Asisten Apoteker / D3 Farmasi

p.

Daftar peralatan peracikan Obat

q.

Daftar Buku Pustaka

r.

Perlengkapan Administrasi

s.

Sertifikat Kompetensi Apoteker

t.

Rekomendasi ISFI Jakarta Selatan Untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, maka

dikeluarkan pemberlakuan pedoman pelayanan kefarmasian di apotek oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Di dalam peraturan ini tercantum persyaratan pendirian apotek. Selain itu, segala bentuk perubahan dalam pengelolaan apotek diharuskan memperbaharui izin.

3.3.2 Apotek Rakyat Apotek rakyat adalah sarana pelayanan kefarmasian dimana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan dan tidak melakukan peracikan. Apotek rakyat juga tidak menjual narkotika serta harus mengutamakan obat generik. Pengaturan apotek rakyat bertujuan untuk : a.

Pedoman bagi toko obat yang ingin meningkatkan pelayanan dan status usahanya menjadi apotek rakyat. Universitas Indonesia


19

b.

Pedoman bagi perorangan atau usaha kecil yang ingin mendirikan apotek rakyat.

c.

Melindungi masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan kefarmasian (Departemen Kesehatan RI, 2007). Setiap orang atau badan usaha dapat mendirikan apotek rakyat, dimana apotek

rakyat harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Setiap apotek rakyat harus memiliki 1 (satu) orang apoteker sebagai penanggung jawab dan dapat dibantu oleh asisten apoteker. Permohonan izin pendirian apotek rakyat diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan akan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Departemen Kesehatan RI, 2007).

3.3.3 Pedagang Eceran Obat Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 167 Tahun 1972, pedagang eceran obat adalah orang atau badan hukum indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin. Pedagang eceran obat dapat diusahakan oleh perusahaan negara, perusahaan swasta atau perorangan, dimana pedagang eceran obat menjual obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas dalam bungkusan dari pabrik yang membuatnya secara eceran dan harus menjaga agar obat-obat yang dijual bermutu baik dan berasal dari pabrikpabrik farmasi atau pedagang besar farmasi yang mendapat izin dari menteri kesehatan. Obat-obat bebas terbatas harus disimpan dalam lemari khusus dan tidak boleh dicampur dengan obat-obat atau barang-barang lain (Departemen Kesehatan RI, 2002a). Permohonan perizinan sarana pedagang eceran obat diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Penerbitan izin setiap pedagang eceran obat harus disampaikan tembusan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada menteri, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi serta Kepala Balai POM setempat (Departemen Kesehatan RI, 2002a). Izin usaha pedagang eceran obat berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung dari mulai tanggal ditetapkan dan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir harus mengajukan permohonan perpanjangan izin pedagang eceran obat. Universitas Indonesia


20

Penanggung jawab toko obat adalah asisten apoteker yang merupakan penanggung jawab teknis farmasi. Permohonan izin pedagang eceran obat diajukan secara tertulis dan disertai: a.

Alamat dan denah tempat usaha.

b.

Nama dan alamat pemohon.

c.

Nama dan alamat asisten apoteker.

d.

Fotokopi ijazah, surat pengusaha dan surat izin kerja asisten apoteker.

e.

Surat pernyataan kesediaan bekerja asisten apoteker sebagai penanggung jawab teknis. Pencabutan izin pedagang eceran obat dilakukan oleh Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota dan pemilik izin harus menyerahkan surat izinnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Departemen Kesehatan RI, 2002a).

3.3.4 Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) adalah industri obat tradisional dengan total aset tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), tidak termasuk harga tanah dan bangunan. Usaha IKOT wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, memiliki nomor pokok wajib pajak, dan harus didirikan di tempat yang bebas pencemaran dan tidak mencemari lingkungan (Departemen Kesehatan RI, 1990). Sebelum menjalankan usahanya, pemilik industri obat tradisional ini harus memiliki izin dalam hal sarana dan prasarana industri tersebut. Untuk mendirikan usaha industri kecil obat tradisional diperlukan izin menteri kesehatan. Sebagai penanggungjawab teknis industri kecil obat tradisional adalah seorang apoteker. Industri kecil obat tradisional wajib mengikuti pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) yang ditetapkan oleh menteri kesehatan (Departemen Kesehatan RI, 1990). Sebelum izin industri kecil obat tradisional diperoleh, terlebih dahulu pemohon harus mengajukan izin prinsip. Persetujuan prinsip ini diberikan kepada pemohon untuk dapat langsung melakukan persiapan dan usaha pembangunan, Universitas Indonesia


21

pengadaan, pemasangan instalasi-instalasi peralatan, dan lain-lain yang diperlukan pada lokasi yang disetujui (Departemen Kesehatan RI, 1990).

3.3.5 Cabang Penyalur Alat Kesehatan Cabang penyalur alat kesehatan adalah perwakilan usaha dari penyalur alat kesehatan yang telah mendapatkan izin. Dalam hal ini apabila suatu perusahaan atau distributor besar ingin melaksanakan atau memiliki perwakilan usaha di suatu daerah, perusahaan atau distributor tersebut dapat mengajukan perizinan sub penyalur alat kesehatan kepada Suku Dinas Kesehatan. Kebanyakan usaha penyalur alat kesehatan yang ada saat ini dilakukan oleh perorangan tanpa keberadaan badan usaha yang jelas. Artinya usaha ini dilakukan oleh perorangan tersebut jika mendapatkan suatu tender proyek peralatan kesehatan. Oleh karena itu pembinaan terhadap cabang penyalur alat kesehatan ini harus dilakukan dengan ketat. Segala bentuk perubahan yang terjadi baik fisik maupun non fisik wajib dilaporkan kepada Suku Dinas Kesehatan untuk diurus perizinan perubahan tersebut.

3.3.6 Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Pangan industri rumah tangga adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di lokasi pemukiman dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Dalam menjalankan PIRT ini, perusahaan pangan harus mempunyai Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atau SPP-IRT. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI Nomor HK.00.05.5.1640 tanggal 30 April 2003 antara lain tentang Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), SPP-IRT bertujuan untuk: a.

Meningkatkan pengetahuan produsen dan karyawan tentang pengolahan pangan dan peraturan perudang-undangan di bidang keamanan pangan.

b.

Menumbuhkan kesadaran dan motivasi produsen dan karyawan tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis dan tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen.

c.

Meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan PIRT. Universitas Indonesia


22

3.4

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sarana Pelayanan Kesehatan Farmasi Makanan dan Minuman Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan dalam

bentuk

pemberian

informasi,

sosialisasi

peraturan,

memberi

penyegaran,

memberikan bimbingan teknis secara langsung ke lapangan maupun tidak langsung untuk meningkatkan konsistensi petugas agar memenuhi persyaratan. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan (Undang-Undang RI No.36, 2009). Pembinaan yang dilakukan pemerintah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan setiap orang dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan; menggerakkan dan melaksanakan penyelenggaraan upaya kesehatan; memfasilitasi dan menyelenggarakan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan; memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan perbekalan kesehatan, termasuk sediaan farmasi dan alat kesehatan serta makanan dan minuman; memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan standar dan persyaratan; melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan (Undang-Undang RI No.36, 2009). Bentuk pembinaan yang dilaksanakan oleh pemerintah antara lain (UndangUndang RI No.36, 2009): a. Komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. b. Pendayagunaan tenaga kesehatan. c. Pembiayaan. Tujuan besar dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk melindungi pihak-pihak yang ada maupun terlibat dalam upaya kesehatan. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, pemerintah dalam hal ini menteri kesehatan dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pihak lain, misalnya lembaga pemerintah non-kementerian, kepala dinas provinsi, dan kepala dinas Kabupaten/Kota yang berperan di bidang kesehatan. Pengawasan pada sarana kefarmasian dilaksanakan secara langsung ke sarana farmasi oleh Dinas Kesehatan, Suku Dinas Kesehatan, dan lintas sektor terkait untuk mengetahui apakah pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek telah sesuai dengan ketentuan yang Universitas Indonesia


23

ditetapkan. Sedangkan pengendalian dilaksanakan sebagai upaya tindak lanjut dari pengawasan yang dapat berupa sanksi administrasi, berupa teguran, peringatan, sampai pencabutan izin. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi melaksanakan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan yaitu melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap teknis pelaksanaan program di kota administrasi misalnya apotek, puskesmas, dan rumah sakit. Suku Dinas Kesehatan kota administrasi dapat memberikan teguran dan pencabutan izin. pembinaan, pengawasan, pengendalian berfungsi untuk memantau proses dan produk-produk layanan di bidang kesehatan secara efektif dan efisien dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan dapat dipenuhi secara optimal sesuai dengan sumber daya yang ada.



24

BAB 4 PEMBAHASAN Organisasi Suku Dinas Kesehatan dibentuk pada tahun 2009, yang merupakan penggabungan dari 2 (dua) suku dinas yaitu Suku Dinas Kesehatan Masyarakat dan Suku Dinas Pelayanan Kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat

Daerah.

Suku

Dinas

Kesehatan

dibentuk

di

setiap

Kota

Administrasi/Kabupaten Administrasi. Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri dari Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Suku Dinas Kesehatan merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan bahwa di setiap Kota Administrasi atau Kabupaten Administrasi dibentuk Suku Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas. Kepala Suku Dinas Kesehatan secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Susunan organisasi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi terdiri dari: Kepala Suku Dinas, Subbagian Tata Usaha (TU), Seksi Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Seksi Pelayanan Kesehatan (Yankes), Seksi Sumberdaya Kesehatan, dan Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan (Pemkes). Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan saat ini dijabat oleh dr. H. Kurnianto Amien, M.M. Suku Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian secara profesional agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan perbaikan secara berkesinambungan demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pada pelaksanaan kegiatan PKPA ini akan membahas mengenai seksi sumber daya kesehatan dan lebih mengkhususkan kepada Sub bagian Pelayanan farmasi, 24



25

Makanan dan Minuman (Farmakmin). Seksi sumber daya kesehatan memiliki tugas pokok diantaranya melaksanakan pemberian rekomendasi sarana pelayanan kesehatan dan sarana lainnya yang berhubungan dengan kesehatan serta pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap perbekalan kesehatan. Dalam proses permohonana tersebut penanggung jawab sarana harus melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Jika seluruh persyaratan telah terpenuhi, petugas Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan akan melakukan tinjauan ke lapangan. Apabila setelah dilakukan peninjauan dan persyaratan telah terpenuhi, Sudinkes Jakarta Selatan akan mengeluarkan izin kepada pemilik sarana untuk mendirikan pelayanan kesehatan tersebut. Selain itu, ada juga perizinan bagi tenaga kesehatan seperti Surat Izin Kerja (SIK) bagi dokter, Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA), dan Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA). Undang-undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 Pasal 23 yang menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK) memiliki tiga sub bagian yang terdiri dari Sub bagian Tenaga Kesehatan (Nakes), Sub bagian Standardisasi Mutu Kesehatan, serta Sub bagian Farmasi, Makanan dan Minuman (Farmakmin). Setiap sub bagian tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan oleh kepala seksi sumber daya kesehatan (SDK). Sub bagian Tenaga Kesehatan berperan dalam pengelolaan, pembinaan, pengaturan, dan pendidikan bagi tenaga kesehatan maupun calon tenaga kesehatan. Sub bagian Standardisasi Mutu Kesehatan memiliki tugas dan fungsi dalam membuat standardisasi mutu pelayanan kesehatan baik dalam tataran internal Suku Dinas Kesehatan maupun tataran eksternal. Sub bagian Farmasi Makanan dan Minuman sebagaimana akan dijelaskan dalam laporan ini secara garis besar memegang peranan dalam perizinan, pengawasan, dan pengendalian sarana kesehatan baik yang dikendalikan oleh pemerintah maupun perorangan. Kegiatan yang dilakukan oleh sub bagian farmakmin yaitu dalam pemberian izin dalam mendirikan apotek, apotek rakyat, Pedagang Eceran Obat (PEO), Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), Cabang Penyalur Alat Kesehatan (CPAK) dan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Selain pemeberian izin, farmakmin juga

melakukan

kegiatan

BINWASDAL

(Pembinaan,

pengawasan,

dan

pengendalian) terhadap sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan wilayah kerjanya, Universitas Indonesia


26

melakukan rekapitulasi Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dari setiap Puskesmas Kecamatan di wilayah Jakarta Selatan, melakukan pengumpulan laporan narkotika dan psikotropika, memantau harga obat narkotika dan persediaan cadangan obat esensial, mengelola gudang obat Suku Dinas Kesehatan Kota Administratif Jakarta Selatan, mengadakan penyuluhan keamanan pangan dimana peserta penyuluhan akan mendapatkan sertifikat yang dapat digunakan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin pendirian Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Kegiatan yang dilakukan selama PKPA yaitu mempelajari alur proses pembuatan Surat Izin Apotek (SIA), surat izin PIRT, memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan, ikut serta dalam pelaksanaan Binwasdal, mempelajari alur pengadaan dan pelaksanaan pelayanan obat di Unit Pelayanan Obat (UPO) Puskesmas Kecamatan Cilandak, merekapitulasi Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO), membuat Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan sebagai salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam pembuatan izin P IRT. Pada proses perizinan apotek beberapa hal yang harus diperiksa oleh petugas Farmakmin yaitu sumber daya manusia sesuai dengan persyaratan, keadaan bangunan, kelengkapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sarana kesehatan dan kelengkapan dokumen asli. Aspek bangunan yang harus dipenuhi meliputi papan nama, bentuk dan luas bangunan, kelengkapan ruangan seperti ruang racik, penyerahan resep, administrasi, kamar kerja apoteker, toilet, dan ruang tunggu. Kelengkapan bangunan lain yang diperiksa meliputi penerangan, sumber air, ventilasi, dan sanitasi. Selain itu, diperlukan juga kelengkapan peralatan yang harus ada di sebuah apotek, seperti neraca, mortar, alu, wadah, etiket, kartu stok, buku pelaporan, serta peralatan administrasi lainnya. Petugas yang harus tersedia adalah apoteker dan asisten apoteker. Data administrasi asli juga harus dilakukan pemeriksaan, seperti KTP Apoteker Pengelola Apotek (APA) dan Pemilik Sarana Apotek (PSA), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) APA dan PSA, Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) atau Surat Penugasan (SP) APA atau Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA), Undang-Undang Gangguan (UUG), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat sewa, surat keterangan domisili, peta lokasi, denah ruangan beserta Universitas Indonesia


27

ukuran dan fungsi, dan akte perusahaan jika berbentuk badan hukum. Hasil pemeriksaan kemudian dibuat dalam bentuk berita acara pemeriksaan sarana apotek untuk ditindaklanjuti agar mendapatkan izin pendirian. Berita acara pemeriksaan sarana apotek dapat dilihat pada Lampiran 4. Apabila selama proses pemeriksaan ada kelengkapan yang kurang sesuai/ belum memenuhi persyaratan, petugas Sudinkes akan meminta pemohon untuk melengkapi persyaratan Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan adalah Binwasdal terhadap beberapa sarana Apotek dan Puskesmas Kelurahan. Aspek yang diperiksa selama kegiatan Binwasdal Apotek meliputi personalia, bangunan, perlengkapan, pengelolaan, dan pelayanan kefarmasian. Pada kegiatan Binwasdal petugas dari Suku Dinas Kesehatan juga memberikan arahan dan masukan terhadap hal-hal yang tidak sesuai peraturan. Hasil Binwasdal dibuat dalam suatu kesimpulan untuk ditindaklanjuti oleh Suku Dinas Kesehatan dalam bentuk pemberian peringatan, peringatan keras, maupun penutupan sementara sarana kesehatan. Bentuk tindak lanjut ini dibuat berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kegiatan Binwasdal ini dilakukan terhadap Puskesmas Kelurahan Pulo, Puskesmas Kelurahan Gunung dan Apotek Pela yang seluruhnya berada di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada pelaksanaan binwasdal ke Puskesmas, terdapat beberapa temuan yang diperoleh, diantaranya terdapat beberapa obat yang sudah Expired Date (ED), terjadinya kekosongan beberapa persediaan obat namun masih tetap diresepkan oleh dokter puskesmas (contohnya antasid dan gliseril guaiakolat), peresepan tanpa tanda tangan dokter, dan penyimpanan obat dalam dan obat luar yang tidak terpisah. Sedangkan, pada pelaksanaan binwasdal ke Apotek Pela sistem pengelolaan obat dan kegiatan teknis kefarmasian di Apotek Pela sudah cukup baik dari segi manajemen personalia, bangunan dan fasilitas, pengelolaan obat, administrasi, hingga pelayanan yang diberikan kepada pasien serta sudah mengikuti peraturan yang berlaku. Selama PKPA kegiatan lain yang dilakukan yaitu melakukan rekapitulasi Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dari setiap Puskesmas Kecamatan. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengawasan persediaan obat dan perbekalan kesehatan dilakukan melalui Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO). LPLPO digunakan sebagai laporan pemakaian obat bulanan oleh Universitas Indonesia


28

penanggung jawab obat Puskesmas. Sistem pelaporan LPLPO pada Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan dari Puskesmas Kecamatan dilakukan dengan menggunakan sistem manual, yaitu memasukkan data pemakaian dan pengadaan obat dari puskesmas kelurahan dan puskesmas kecamatan tersebut selama satu bulan dalam bentuk hardcopy pada program Microsoft excel. LPLPO dikirimkan oleh setiap puskesmas kecamatan ke Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan. Kemudian setiap 3 bulan kompilasi data LPLPO tersebut dikirimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk dikompilasi lagi dan selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan setiap enam bulan sekali. Kegiatan dari Farmakmin lainnya yaitu membuat rekapitulasi pelaporan penggunaan psikotropika di unit pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit dan apotek di Jakarta Selatan. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, unit pelayanan kesehatan

wajib membuat,

menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang berada dalam penguasaannya. Hasil rekapitulasi data laporan pengunaan nakotika menunjukkan tingkat kepatuhan Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) belum cukup baik. Hal ini disebabkan oleh UPK yang tidak mengirim laporan tepat waktu. Beberapa UPK melaporkan penggunaan narkotikanya dirapel atau sekaligus selama beberapa bulan. Padahal,idealnya pelaporan dilakukan sebulan sekali setiap awal bulan berikutnya. Terdapat sepuluh kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kesepuluh kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak, Tebet, Jagakarsa, Mampang Prapatan, dan Setiabudi. Setiap Kecamatan memiliki satu Puskesmas dan beberapa Puskesmas Kelurahan. Selama Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan pengamatan dan melakukan kegiatan kefarmasian di Puskesmas Kecamatan Cilandak selama 2 hari. Masingmasing puskesmas tersebut membawahi beberapa puskesmas tingkat kelurahan. Terdapat 5 puskesmas kelurahan yang berada di bawah pengawasan Puskesmas Kecamatan Cilandak seperti Kelurahan Gandaria Selatan, Cipete Selatan, Cilandak Barat, Lebak Bulus, dan Pondok Labu. Universitas Indonesia


29

Puskesmas Kecamatan Cilandak terdiri dari 4 lantai yang terbagi menjadi beberapa unit, diantaranya Unit Rumah Bersalin (RB), Unit Pelayanan Spesialis Kebidanan, Unit Pelayanan 24 jam, Unit Pelayanan TBC, Unit Pelayanan Umum, Unit Pelayanan Anak, Unit Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Unit Pelayanan Gizi, Unit Pelayanan Haji, Unit Pelayanan Spesialis Anak, Unit Pelayanan Obat, Unit Pelayanan Geriatri/Lansia, Unit Pelayanan Gigi, Unit Keluarga Berencana (KB) serta Unit Konsultasi Keluarga dan Remaja. Pelayanan obat di instalasi farmasi dilakukan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan jumlah resep berkisar 150-200 resep per hari mencakup sediaan tablet, kapsul, pulveres, sirup, dan sediaan topikal. Tenaga kesehatan yang terdapat di Instalasi Farmasi Puskesmas Kecamatan Cilandak terdiri dari 1 orang apoteker dan 3 orang tenaga teknis kefarmasian. Untuk memenuhi kebutuhan obat pasien, Unit Pelayanan Obat (UPO) Puskesmas Kecamatan Cilandak melakukan perencanaan dan pengadaan terlebih dahulu. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan seleksi dan penentuan jumlah obat dalam rangka pengadaan obat untuk puskesmas dan subunit pelayanan puskesmas. Proses perencanaan kebutuhan obat sangat mempengaruhi ketersediaan obat di puskesmas. Perencanaan obat harus dilakukan sesuai dengan jenis dan jumlah obat yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kekosongan ataupun kelebihan obat. Perencanaan meliputi ketersediaan obat, reagen untuk tes laboratorium, bahan radiolologi, dan alat kesehatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Perencanaan barang medis untuk penggunaan di puskesmas kecamatan disusun berdasarkan masukan dari dokter tiap poliklinik, data pemakaian obat periode sebelumnya dan masukan dari PBF tentang harga dan informasi ketersediaan obat. Perencanaan obat dilakukan berdasarkan buku DOEN (Daftar Obat Esensial Nasional) dan Formularium Obat Puskesmas setiap tahunnya untuk persediaan obat di tahun berikutnya. dalam melakukan perencanaan Puskesmas Kecamatan Cilandak akan memberikan form kosong kepada setiap puskesmas kelurahan di bawahnya untuk diisi dengan daftar obat yang dibutuhkan berdasarkan konsumsi, morbiditas, dan pola penyakit. Setelah dibuat perencanaan, maka dilakukan pengajuan anggaran kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk memperoleh dana yang dibutuhkan Universitas Indonesia


30

dalam melakukan pengadaan. Bila dana untuk pembelian obat dari pemerintah sudah disetujui maka puskesmas kecamatan akan melakukan pengadaan barang dengan cara mengadakan lelang. Pihak pemenang lelang kemudian menyediakan dan mengirimkan barang yang telah disepakati secara berkala. Apabila jumlah persediaan obat di salah satu puskesmas tidak mencukupi, maka puskesmas dapat berkoordinasi dengan puskesmas yang memiliki persedian obat berlebih untuk memenuhi persediaan obat yang kosong atau dapat melakukan permintaan obat ke Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penyimpanan perbekalan farmasi di Puskesmas Kecamatan Cilandak sudah cukup baik. Obat disimpan berdasarkan bentuk sediaan, berdasarkan suhu dan kestabilan, disusun secara alfabetis, menggunakan sistem FIFO dan FEFO. Sedangkan untuk penyimpanan di gudang, obat disimpan diatas rak/palet yang telah tersedia. Untuk lebih mempermudah pengawasan tanggal kadaluarsa obat, diberikan penandaan khusus pada bagian luar kemasan yaitu dengan cara memberikan label berwarna sesuai dengan tahun kadaluarsanya, misalnya obat yang akan kadaluarsa pada bulan 2012 diberikan label berwarna ungu sedangkan obat yang akan kadaluarsa pada tahun 2013 diberikan label berwarna merah. Selain itu, untuk melakukan pengontrolan terhadap pengeluaran barang perlu dilakukan pencatatan pada kartu stok sehingga dapat diketahui berapa jumlah obat yang masuk dan obat yang keluar. Penulisan kartu stok dilakukan dengan menuliskan tanggal pengeluaran obat, jumlah barang yang keluar, jumlah barang sisa, nama fasilitas (unit yang membutuhkan) dan tanda tangan dari penanggung jawab gudang. Obat-obatan yang sudah tersedia digudang kemudian dapat didistribusikan ke masing-masing unit untuk memenuhi kebutuhan obat untuk pasien. Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pengeluaran dan pengiriman obat-obatan yang bermutu, terjamin keabsahannya serta tepat jenis dan jumlahnya dari gudang obat di unit-unit pelayanan kesehatan termasuk penyerahan obat kepada pasien. Distribusi obat ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan obat diwilayah kerja puskesmas sehingga setiap saat tersedia dalam jumlah, jenis, mutu yang di butuhkan secara ekonomis dan efektif. Penggunaan obat paling banyak yaitu di Unit Pelayanan Obat. Unit Pelayanan Obat melakukan kegiatan kefarmasian seperti menyiapkan obat dan meracik obat sesuai dengan permintaan di dalam resep baik resep yang Universitas Indonesia


31

berisi racikan ataupun obat jadi serta memberikan informasi obat kepada pasien. Obat-obatan yang paling banyak digunakan yaitu, Amoksisilin, Parasetamol, Tablet Penambah darah kombinasi, Gliseril Guaiakolat, dan CTM sedangkan untuk penyakit DM yang paling banyak digunakan yaitu Metformin HCL dan untuk hipertensi yang paling banyak digunakan yaitu Captopril. Puskesmas Kecamatan Cilandak memiliki standar tersendiri dalam pelayanan resep, untuk obat racik biasanya akan selesai dalam waktu 15-20 menit sedangkan untuk obat jadi akan selesai dalam waktu 3-10 menit tergantung kepada berapa besar resep yang masuk. Petugas akan memanggil nama pasien sesuai dengan yang tertera di dalam resep. Obat akan diberikan bila telah di cek atau telah diverifikasi terlebih dahulu. Pasien kemudian menggambil obat di tempat pengambilan obat dengan menyerahkan nomor pengambilan obat untuk dicocokkan dengan resep obat. Petugas obat kemudian memberikan informasi mengenai obat serta cara pemakaian obat kepada pasien. Dalam penggunaan obat-obatan UPO Puskesmas Kecamatan Cilandak melakukan pengendalian obat agar tidak terjadi kelebihan dan kekosongan obat di unit pelayanan kesehatan dasar. Pengendalian obat ini terdiri dari pengendalian persediaan, pengendalian penggunaan, dan penanganan obat hilang. Unit Pelayanan Obat di Puskesmas Kecamatan Cilandak ini memiliki 3 laporan utama yaitu Laporan Jamsostek, LPLPO, Laporan Narkotika dan Psikotropika sedangkan untuk pencatatan obat yang keluar masuk yaitu dengan menggunakan kartu stok. Secara umum kegiatan pengelolaan obat di Puskesmas Kecamatan Cilandak sudah baik. Adapun kendala yang ditemui pada pelayanan kefarmasian di Instalasi Farmasi Puskesmas Kecamatan Cilandak adalah kurangnya jumlah tenaga kesehatan, yaitu hanya terdiri dari 1 orang apoteker dan 3 orang tenaga teknis kefarmasian. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan banyaknya beban kerja pelayanan resep yang diterima di instalasi farmasi, sehingga peran serta farmasis dalam Pharmaceutical Care masih kurang.



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 5.1

Kesimpulan

a. Suku Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 150 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja, yaitu merupakan gabungan dari suku dinas pelayanan kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan masyarakat. Suku Dinas Kesehatan memiliki tugas pokok dan fungsi dalam upaya pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. b. Seksi Sumber Daya Kesehatan membawahi tiga koordinator yaitu, Koordinator Tenaga Kesehatan, Koordinator Pengelola Standarisasi Mutu Kesehatan dan Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman (Farmakmin). c. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Seksi Sumber Daya Kesehatan Koordinator Farmasi Makanan Minuman, terutama yang berkaitan dengan kegiatan perizinan maupun kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sarana kesehatan, masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan pelaksanaannya kurang maksimal namun tetap dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan peraturan, baik dalam segi administratif maupun pelaksanaan di lapangan.

5.2

Saran

a. Diperlukan sistem teknologi informasi yang lebih memadai untuk memperlancar sistem pelaporan di Suku Dinas Kesehatan, baik untuk Laporan Narkotika dan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO), misalnya dengan mengembangkan fasilitas website yang telah ada sehingga masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi pelayanan, kebijakan, maupun kegiatan Suku Dinas Kesehatan. b. Mengoptimalkan

kegiatan

Binwasdal

(Pembinaan,

Pengawasan,

dan

Pengendalian) untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tenaga kesehatan maupun pemilik sarana pelayanan kesehatan, farmasi, makanan, dan minuman serta meminimalisasi pelanggaran yang terjadi. 32



33

c. Perlu adanya penambahan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kinerja Suku Dinas Kesehatan terutama bagian Farmasi, Makanan, dan Minuman.



DAFTAR REFERENSI

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2003). Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.00.05.5.1640 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (1972). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 1972 tentang Pedagang Eceran Obat. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (1990). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246 Tahun 1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2002a). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331 Tahun 2002 tentang: Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 1972 tentang Pedagang Eceran Obat. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2002b). Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332 Tahun 2002 tentang: Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922 Tahun 1993 tentang: Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284 tahun 2007 tentang Apotek Rakyat. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. (2010). Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian di Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2008). Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2008). Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2009a). Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 34



35

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2009b). Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia. (2000). Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Otonom. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia. (2009a). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia. (2009b). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.



LAMPIRAN


36

Lampiran 1. Struktur Organisasi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN

SEKSI SUMBER DAYA KESEHATAN

PUSKESMAS KECAMATAN

PUSKESMAS KELURAHAN


SEKSI PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN

37

Lampiran 2.

Formulir Permohonan Surat Izin Apotek

No. Dokumen No. Revisi

No. : Lamp : Hal : Permohonan Surat Izin Apotek.

F-SD-001 00

Jakarta, Kepada Yth. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta

Selatan di Jakarta Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Apotek dengan data-data sebagai berikut : I

II

PEMOHON Nama Apoteker No. SIK / SP No. KTP Alamat & No. Telp

: : : : :

Pekerjaan sekarang No NPWP

: :

.............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. ..............................................................................

APOTEK Nama Alamat Kelurahan/Kecamatan No Telpon Provinsi

: : : : :

.............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. DKI Jakarta

:

milik sendiri / milik pihak lain.

: :

.............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. ..............................................................................

III Dengan menggunakan sarana Nama Pemilik sarana Alamat No telp. No NPWP Akta perjanjian kerjasama No Diibuat di hadapan Notaris di

: : :

.............................................................................. : :

.............................................................................. ..............................................................................


38

Lampiran 2 (lanjutan). Formulir Permohonan Surat Izin Apotek

Bersama permohonan ini kami lampirkan :


F-SD-001 00

1.

Data Apoteker Fotocopy KTP Apoteker Pengelola Apotek / APA (Jabodetabek) Fotocopy NPWP APA Pasfoto berwarna uk.4x6 cm 1 lembar F otocopy Surat Izin Kerja / Surat Penugasan Fotocopy Surat Lolos butuh dari Dinas Kesehatan Provinsi bagi APA yang berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta/ Surat Berhenti dari sarana farmakmin lain bila pernah bekerja di DKI Surat Izin dari Atasan bagi APA yang PNS/ABRI / POLRI

2.

Data Pemilik Sarana Apotek ( PSA ) Fotocopy KTP Pemilik Sarana Apotek ( PSA ) / Pimpinan Perusahaan Fotocopy NPWP Pasfoto berwarna uk.4x6 cm ( 1 lembar ) Fotocopy Akte Perusahaan bila berbentuk badan hukum yang telah terdaftar di Depkeh dan HAM RI Salinan Akte Perjanjian kerjasama antara APA dan PSA / SK pengangkatan bagi perusahaan BUMN. Fotocopy IMB yang telah dilegalisir ( Kecuali Bagi sarana yang berada di Perkantoran,Pertokoan ,Mall dan Pasar ) dan perjanjian sewa menyewa/ Kontrak Foto copy Undang-undang Gangguan (UUG) dari Dinas Tramtib yang telah dilegalisir ( Kecuali Bagi sarana yang berada di Perkantoran,Pertokoan ,Mall dan Pasar ) Surat Pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotek tidak bekerja pada perusahaan Farmasi lain diatas Materai Rp 6000,-. Surat pernyataan APA yang menyatakan akan tunduk serta patuh kepada peraturan yang berlaku diatas materai Rp.6.000,Surat Pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotek tidak melakukan penjualan Narkotika, Obat Keras Tertentu tanpa resep di atas Materai Rp 6000,Surat Pernyataan Pemilik Sarana Apotek tidak pernah terlibat dan tidak akan terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang Farmasi / obat dan tidak ikut campur dalam hal pengelolaan obat di atas Materai Rp 6000,Peta lokasi & Denah ruangan beserta fungsi dan ukurannya Struktur Organisasi dan Tata Kerja / Tata Laksana Rencana jadwal buka Apotek Daftar Ketenagaan berdasarkan pendidikan Kelengkapan Asisten Apoteker / D3 Farmasi Surat Izin Asisten Apoteker

3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.


39

Lampiran 2 (lanjutan). Formulir Permohonan Surat Izin Apotek

No. Dokumen Fotocopy KTP No. Revisi Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Diatas Materai Rp 6000 ,16. Daftar peralatan peracikan Obat 17. Daftar Buku Pustaka 18. Perlengkapan Administrasi Contoh Etiket Kartu Stock Copy resep, Blanko SP &blanko faktur Form Laporan Narkotika 19.

F-SD-001 00

Rekomendasi ISFI Jakarta Selatan

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon, Apoteker Pengelola Apotek

Materai 6000

(......................................................)


40

Lampiran 3.

Formulir Persyaratan Permohonan Izin Apotek


F-SD-002 00

Persyaratan Permohonan Izin Apotek Nama Apotek Alamat Apotek

:

……………………………………………………………………….

:

Jl. ………………………………………… No … RT/RW………. Kel …………………………… Kec ……………………………… Kodya Jakarta Selatan.

Telp. ……………….

No

Jenis Persyaratan

Ada

1 2

Permohonan Izin Data Apoteker : Fotocopy KTP Jabodetabek Fotocopy NPWP Fotocopy Surat Izin Kerja / Surat Penugasan Pas foto berwarna uk 4 x 6 (1 lembar) Fotocopy Surat Lolos butuh dari Dinas Kesehatan Provinsi bagi APA dari luar Provinsi DKI Jakarta./ Surat Keterangan berhenti dari sarana Farmasi lain bagi yang bekerja di DKI Jakarta Surat Izin dari Atasan bagi PNS/ABRI Data-data Pemilik Sarana Apotek (PSA) / Pimpinan Perusahaan Fotocopy KTP Fotocopy NPWP Pasfoto berwarna uk 4 x 6 ( 1 lembar ) Fotocopy Akte Perusahaan bila berbentuk badan hukum yang telah terdaftar di Depkeh dan HAM RI Akte Perjanjian kerjasama Antara APA dan PSA / SK Pengangkatan bagi Perusahaan BUMN (Salinan / Fotocopy yang sudah dilegalisir Fotocopy IMB yang telah dilegalisir (kecuali bagi sarana yang berada di Perkantoran, Pertokoan, Mall, Pasar ) dan perjanjian sewa menyewa / kontrak Fotocopy Undang-undang Gangguan(UUG) dari Dinas Trantib Propinsi DKI Jakarta yang telah dilegalisir (kecuali bagi sarana yang berada diperkantoran, Pertokoan, Mall, Pasar)

3

4 5

6

7


Tidak

Keterangan

41

Lampiran 3 (lanjutan). Formulir Persyaratan Permohonan Izin Apotek

No. Dokumen No. Revisi 8

9

10

11 12

13 14 15

16 17 18

19 20

(

F-SD-002 00

Surat Pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotek tidak bekerja pada perusahaan Farmasi lain diatas Materai Rp 6000,-. Surat pernyataan pemohon yang menyatakan akan tunduk serta patuh kepada peraturan yang berlaku diatas materai Rp.6.000,Surat Pernyataan Pemilik Sarana Apotek tidak pernah terlibat dan tidak akan terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang Farmasi / obat dan tidak ikut campur dalam hal pengelolaan obat di atas Materai Rp 6000,Peta lokasi dan denah ruangan serta fungsi dan ukurannya Surat Pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotek tidak melakukan penjualan Narkotika, Obat Keras Tertentu tanpa resep di atas Materai Rp 6000,Struktur Organisasi dan Tata Kerja / Tata Laksana Rencana jadwal buka Apotek Kelengkapan Asisten Apoteker / D3 Farmasi Fc Surat Izin Kerja / Surat Izin Asisten Apoteker Fotocopy KTP Surat Pernyataan bersedia bekerja diatas Materai Rp. 6000,Daftar peralatan peracikan obat Daftar Buku Pustaka Perlengkapan Administrasi Etiket, Kartu Stock, Copy resep Blanko SP Formulir Laporan Narkotika Kwitansi Sertifikat Kompetensi Apoteker Rekomendasi ISFI Jakarta Selatan Jakarta , ……………………. Yang Menyerahkan, Petugas Yang Menerima,

)

(


)

42

Lampiran 4.

Berita Acara Pemeriksaan Sarana Apotek

No. Dokumen : F-SD-003 No. Revisi : 00

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS KESEHATAN SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN Jl. Radio I No. 8 Kebayoran Baru Telp. 7395287, 7395344, Fax 7251373 JAKARTA KODE POS: 12130

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SARANA APOTEK SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

I.

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Pada hari ..................... tanggal ................ bulan ........................ tahun ................. kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Adminitrasi Jakarta Selatan No. ................................. telah melakukan pemeriksaaan setempat terhadap: DATA APOTEK Nama Apotek : ....................................................................... Alamat : ....................................................................... Kel. ............................................................................. Kec. ............................................................................ Telp. ........................................................................... Kotamadya/Provinsi : Jakarta Selatan/DKI Jakarta Nama APA : ....................................................................... Nama PSA : ....................................................................... Pemeriksaan ini dilakukan adalah sebagai persyaratan untuk memperoleh izin mendirikan Apotek dengan hasil sebagai berikut: DATA ADMINISTRASI Fc Akte Perusahaan : sesuai asli / tidak Fc KTP Apoteker Pengelola Apotek (APA) : sesuai asli / tidak Fc NPWP dari APA : sesuai asli / tidak Fc Surat Izin Kerja/Surat Penugasan APA : sesuai asli / tidak Fc KTP Pemilik Sarana Apotek (PSA) : sesuai asli / tidak Fc NPWP dari PSA : sesuai asli / tidak Fc UUG dari Dinas Tramtib Provinsi DKI Jakarta : sesuai asli / tidak Fc IMB/Surat Sewa : sesuai asli / tidak Fc Surat Keterangan Domisili : sesuai asli / tidak Peta lokasi : sesuai / tidak Denah ruangan beserta fungsi dan ukurannya : sesuai / tidak


43

Lampiran 4 (lanjutan). Berita Acara Pemeriksaan Sarana Apotek

No. Dokumen : F-SD-003 No. Revisi : 00 HASIL PEMERIKSAAN Rincian

Persyaratan

Kenyataan

I. BANGUNAN 1. Sarana Apotek

Sarana apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan dan komoditi lainnya diluar sediaan farmasi 2. Bangunan apotek sekurang-kurangnya memiliki ruangan khusus untuk:

a) Ruang peracikan b) Penyerahan resep c) Ruang administrasi d) Kamar kerja Apoteker e) WC f) Ruang tunggu 3. Kelengkapan bangunan calon Apotek: a) Sumber air Harus memenuhi persyaratan kesehatan b) Perorangan Harus cukup terang, sehingga dapat menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi apotek c) Alat pemadam Harus berfungsi dengan baik kebakaran sekurang-kurangnya dua buah

Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak

d) Ventilasi

jendela ……buah AC Ada/Tidak

e) Sanitasi

4. Papan nama

Yang baik serta memenuhi persyaratan hygiene lainnya Harus baik serta memenuhi persyaratan hygiene lainnya: Saluran pembuangan limbah: Tempat pembuangan sampah: Berukuran minimal: panjang: 60 cm lebar: 40 cm dengan tulisan hitam diatas dasar putih tinggi huruf minimal: 5 cm tebal: 5 cm

Ada/Tidak Ada/Tidak Sumur/PAM/sum ur pompa, dll PLN/generator Petromak, dll …… buah dengan ukuran ………lb

Ada/Tidak ……… buah Berukuran: Panjang: ….. cm Lebar: …… cm Dengan tulisan: ………………

II. PERLENGKAPAN 1. Alat pembuatan, pengolahan, dan peracikan


Penilaian TMS MS

44

Lampiran 4 (lanjutan). Berita Acara Pemeriksaan Sarana Apotek No. Dokumen : F-SD-003 No. Revisi : 00

a. Timbangan miligram minimal 1 set dengan anak timbangan Tgl tera: yang sudah ditera b. Timbangan gram dengan minimal 1 set anak timbangan yang sudah Tgl tera ditera c. Perlengkapan lain Sesuai kebutuhan 2. Perlengkapan dan alat perbekalan farmasi: a. Lemari & rak obat Sesuai kebutuhan b. Lemari pendingin minimal 1 buah c. Lemari narkotik minimal 1 buah d. Lemari psikotropik minimal 1 buah 3. Wadah pengemas a. Etiket Sesuai kebutuhan b. Wadah pengemas Sesuai kebutuhan 4. Alat administrasi a. Blangko pesanan obat Sesuai kebutuhan b. Blangko kartu stock obat Sesuai kebutuhan c. Blangko salinan resep Sesuai kebutuhan d. Blangko kwitansi Sesuai kebutuhan e. Blangko nota penjualan Sesuai kebutuhan

Ada/Tidak

f. Buku pencatatan narkotika g. Form laporan narkotika 5. Buku Wajib

Sesuai kebutuhan

Ada/Tidak

Sesuai kebutuhan - Farmakope Indonesia - Kumpulan Peraturan PerUU yang berhubungan dengan Apotek -

Ada/Tidak - Ada/Tidak - Ada/Tidak

III. TENAGA KESEHATAN 1. Apoteker Pendamping 2. Asisten Apoteker

Ada/Tidak

……….. buah Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak

…………… orang …………… orang


45

Lampiran 4 (lanjutan). Berita Acara Pemeriksaan Sarana Apotek No. Dokumen : F-SD-003 No. Revisi : 00

Kesimpulan:

Demikianlah Berita Acara ini kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta,

Pimpinan/Apoteker Pengelola Apotek

/

Yang membuat berita acara, 1. Nama : NIP :

(

)

/2012

2. Nama : NIP : 3. Nama : NIP :


46

Lampiran 5.

Formulir Permohonan Izin Pedagang Eceran Obat

Nomor : Lamp : Hal : Permohonan Izin Pedagang Eceran Obat Kota Administarsi Jakarta Selatan

No. Dokumen No. Revisi Jakarta ,

F-SD-028 00

Kepada Yth, Kepala Suku Dinas Kesehatan di Jakarta

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin,Pedagang Eceran Obatdengan data-data sebagai berikut : Nama Pemilik

:

...................................................................................

Alamat / Telepon

:

................................................................................... ...................................................................................

Nama Toko Obat

:

...................................................................................

Alamat Toko Obat

:

................................................................................... ...................................................................................

Nama AA P. Jawab

:

....................................................................................

Nomor S.I.K/ SIAA

:

...................................................................................

Alamat / telepon

:

................................................................................... ...................................................................................

Sebagai pertimbangan bersama ini kami lampirkan surat-surat sebagai berikut : 1. Foto Copy KTP Pemohon (Jabodetabek) / Pemilik Toko Obat 2. Akte pendirian perusahaan bila berbentuk badan hukum yang disahkan terdaftar pada Menkeh HAM. 3. Gambar Denah Lokasi Tempat Usaha dan Denah ruangan [ Toko ] 4. Foto Copy Ijazah yang dilegalir &SIAA yang masih berlaku. 5. Surat Pernyataan Kesediaan Bekerja sebagai A .A Penanggung Jawab teknis pada Toko Obat diatas materai Rp 6.000,6. Fotocopy Tanda Bukti Pemilikan Tempat / status bangunan tempat usaha milik sendiri lampirkan sertifikat dan bila sewa minimal 2 (dua) tahun dengan melampirkan surat sewa dan fotocopy KTP pemilik


47

Lampiran 5. (Lanjutan) Formulir Permohonan Izin Pedagang Eceran Obat No. Dokumen No. Revisi

F-SD-028 00

7. Foto Copy SIUP [TDUP] ( Bila Bentuk Badan Hukum ) 8. Fotocopy NPWP Pemilik 9. Surat Pernyataan Tidak Akan Menjual Obat Daftar G dan Tidak Melayani Resep Dokter. 10. Pasphoto berwarna Pemohon dan AA Penanggung jawab (@ 2 Lembar), uk 4 x 6 Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dengan harapan dapat dikabulkan

Hormat kami, AA Penanggung Jawab

Cap / Stempel.

Materai 6.000

(............................................)


48

Lampiran 6.

Formulir Permohonan Persetujuan Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional

No. Dokumen No. Revisi Nomor : Lamp : Hal : Permohonan Persetujuan Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional

F-SD-036 00

Jakarta, Kepada Yth. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan di J a k a r t a

Dengan Hormat, Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional dengan data – data sebagai berikut : 1. Pemohon. a. Nama Pemohon : b. Alamat dan Nomor Telp c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

: :

2. Perusahaan a. Nama Industri Kecil Obat Tradisional : b. Alamat dan Nomor Telp : c. Nomor Akte pendirian perusahaan : (yang telah disahkan oleh Depkeh atau Akte Koperasi yang telah disahkan oleh Dep.Koperasi) d. Luas Tanah tersedia : m2 e. Lahan tersebut diperuntukkan Industri: Ya/ Tidak/ Belum ditetapkan 3. Penanggung Jawab Teknis a. Nama b. No SIK/ SP

: :

4. Rencana Produksi No

Bentuk Sediaan

Kapasitas Produksi Pertahun


49

Lampiran 6. (Lanjutan) Formulir Permohonan Persetujuan Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional No. Dokumen No. Revisi

F-SD-036 00

5 Total asset diluar harga bangunan dan tanah Rp .......................................... (terbilang : .................................................................................................... ) Bersama permohonan ini disertai lampiran-lampiran diperlukan : 1. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan/Koperasi 2. Fotocopy KTP pemilik 3. Fotocopy KTP dari Apoteker dan Penanggungjawab Teknis (Jabodetabek) 4. Fotocopy Ijasah Apoteker 5. Foto copy SIK/ SP Apoteker (bila telah ada ) 6. Rekomendasi ISFI Jakarta Selatan 7. Foto copy surat lolos butuh bagi Apoteker dari luar provinsi DKI Jakarta. 8. Fotocopy surat Ijin Industri Kecil Obat tradisional dari Sudin Perindag 9. Surat pernyataan tidak bekerja pada perusahaan farmasi lain diatas materei Rp.6000. 10. Surat Perjanjian Kerjasama Antara Apoteker dengan Pihak Perusahaan diatas materai Rp.6.000,11. Foto copy NPWP. Perusahaan 12. UUG yang telah dilegalisir untuk industri kecil obat tradisional 13. Fotocopy IMB yang telah dilegalisir dan bila sewa lampirkan surat sewa menyewa minimal 3 ( tiga ) tahun. 14. Surat pernyataan pengolahan limbah diatas materei Rp.6000. Demikianlah keterangan tersebut diatas dibuat dengan sebenarnya, atas Perhatiannya dan persetujuan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami

cap/ Stempel perusahan

( __________________ ) Direktur

Materai 6000


50

Lampiran 7.

Formulir Permohonan Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional No. Dokumen No. Revisi

Nomor : Lamp : Hal : Permohonan Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional Kota Administrasi Jakarta Selatan di J a k a r t a

F-SD-033 00

Jakarta, Kepada Yth. Kepala Suku Dinas Kesehatan

Dengan Hormat, Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan UsahaIndustri Kecil Obat Tradisional dengan data–data sebagai berikut: I. UMUM 1. Nama Pemohon 2. Jabatan 3. Alamat dan Nomor Telp 4. Nama Badan Hukum ( bagi yang berstatus Badan Hukum ) 5. Nama Industri Kecil Obat Tradisional 6. Alamat perusahaan dan Nomor Telp 7. Nama Penanggung Jawab Teknis 8. No SIK / SP II. INDUSTRI KECIL OBAT TRADISIONAL YANG DIMOHON : 1. Lokasi dan luas tanah a. Lokasi Industri : ( ) Lahan Peruntukan Industri : ( ) Estate Industri : ( ) Daerah Perumahan : ( ) Daerah lainnya b. Alamat Industri Kecil Obat Tradisional : c. Luas tanah : 2. a. Bentuk Obat tradisional : ( ) Parem ( ) Rajangan ( ) Kapsul ( ) Tapel ( ) Pil ( ) Cairan Obat Dalam ( ) Salep ( ) Pastilles ( ) Cairan Obat Dalam ( ) Pilis ( ) Serbuk b. Mesin dan peralatan/ perlengkapan : (dalam lampiran tersendiri)


Izin

51

Lampiran 7. (Lanjutan) Formulir Permohonan Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional No. Dokumen F-SD-033 No. Revisi 00 3. Jadwal waktu penyelesaian bangunan penanganan peralatan : a. Bangunan Industri selesai pada bulan …….... Tahun ………...... b. Mulai Produksi bulan ………………….. ....... Tahun …...……... III. TENAGA KERJA Penggunaan tenaga kerja Indonesia Tenaga Apoteker : Tenaga Asisten Apoteker Tenaga Produksi lainnya Tenaga Pemasaran / Administrasi

: : : :

IV. NILAI INVESTASI Nilai Investasi : Rp...................... (Terbilang : ......................................................................................) V. PEMASARAN 1. Dalam Negeri 2. Luar Negeri 3. Merek Dagang ( Jika ada ) VI. Sumber daya Energi Yang dipakai

: : : :

Bersama permohonan ini disertai lampiran-lampiran diperlukan : 1. Fotocopy persetujuan prinsip 2. Peta lokasi 3. Denah ruangan serta ukurannya 4. Tata Cara Pengolahan serta Pengemasan 5. Daftar Alat Laboratorium 6. Daftar Buku Peraturan Per-UU dibidang Farmasi dan lain-lain. 7. Daftar Mesin dan peralatan /perlengkapan. Demikianlah keterangan tersebut diatas dibuat dengan sebenarnya, atas perhatiannya dan persetujuan Bapak kami sampaikan terima kasih. Hormat Kami, Materai 6000

(

________________ Direktur


)

52

Lampiran 8.

Formulir Permohonan Izin Cabang/ Sub Penyalur Alat Kesehatan


F-SD-025 00

Jakarta, No : Lamp : Hal : Permohonan Persetujuan Pendirian Kepada Cab/Sub Penyalur Alat Kesehatan Yth. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan di J a k a r t a . Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Pendirian Cab/Sub Penyalur Alat Kesehatan dengan data-data sbb : 1. PEMOHON Nama Direktur UPAK Pusat : Alamat dan no. telp : No Izin Usaha PAK Pusat : 2. CABANG / SUB PAK Nama Cab / Sub PAK Alamat Kantor & No. telp. : Alamat Gudang dan No. telp : Nama Pimpinan Cab/Sub PAK Nama Penanggung Jawab teknis

:

: :

Bersama permohonan ini kami lampirkan persyaratan sbb : 1. Surat Penunjukkan dari UPAK sebagai Sub/Cab PAK diatas Materai Rp 6000,-. 2. Fotocopy Izin UPAK Pusat . 3. Fotocopy Akte Notaris Badan hukum dan fotocopy pengesahan dari Dep Kehakiman dan HAM bila berbentuk badan hukum Cabang/Sub PAK 4. Denah bangunan kantor /ruangan beserta ukuran dan fungsi 5. Peta Lokasi.. 6. Fotocopy SIUP Cabang/Sub PAK atau Surat Pernyataan akan melengkapi SIUP diatas materai Rp 6000,7. Fotocopy NPWP Perusahaan Cabang/Sub PAK. 8. Fotocopy Undang-undang Gangguan Cabang/Sub PAK yang telah dilegalisir ( kecuali sarana yang berada didalam Pertokoan , Perkantoran , Mall, Pasar ).


53

Lampiran 8. (Lanjutan) Formulir Permohonan Izin Cabang/ Sub Penyalur Alat Kesehatan No. Dokumen No. Revisi

F-SD-025 00

9. Fotocopy IMB yang telah dilegalisir ( Kecuali Bagi sarana yang berada di Perkantoran,Pertokoan ,Mall dan Pasar ) dan perjanjian sewa menyewa 10. Fotocopy KTP Pemohon/ Pimpinan Cabang/Sub PAK. 11. Surat Pernyataan bersedia bekerja sebagai penanggung jawab teknis di atas Materai Rp 6000,12. Fotocopy Ijazah dari Penanggung Jawab teknis 13. Fotocopy KTP Penanggung Jawab Teknis (Jabodetabek). Demikian permohonan kami, atas perhatian dan persetujuan bapak kami sampaikan terima kasih.

Perusahaan Yang ditunjuk Cap Perusahaan

Direktur Sub/ Cabang PAK

Pemohon, Materai 6000

_____________________ Direktur UPAK Pusat


54

Lampiran 9.

Formulir Permohonan Sertifikasi Produksi Pangan

Nomor : Lampiran : Hal : Permohonan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

No. Dokumen No. Revisi Jakarta

F-SD-038 00

Kepada Yth.Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini saya Nama Pemilik

: ……………………………………………….

Nama Perusahaan

: ……………………………………………….

Alamat / telepon

: ……………………………………………….

Nama Penanggung Jawab

: ……………………………………………….

Alamat / telepon

: ……………………………………………….

Sebagai pertimbangan bersama ini kami lampirkan surat-surat sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Data Perusahaan Pangan Industri Rumah Tangga Data Produk makanan/minuman Peta Lokasi Tempat Usaha Denah Ruangan beserta ukuran Rancangan etiket / label Foto Copy KTP Penanggung jawab / Pemilik (Jabodetabek) Pasfoto berwarna Pemohon/ Penanggung Jawab 3 x 4 (2lembar) Surat TandaPendaftaran Industri Kecil bagi perusahaan yang memiliki Modal Peralatan lebih dari Rp.5.000.000/ Surat keterangan bila modal peralatan kurang dari Rp.5.000.000 9. Surat Keterangan penunjukan , bila repacking 10. Copy Tanda Bukti Pemilik Tempat / status bangunan tempat usaha milik sendiri (lampirkan sertifikat) dan bila sewa minimal 2 (dua) tahun dengan melampirkan surat sewa dan fotocopy KTP pemilik 11. Sertifikat Keamanan Pangan (Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan) Demikianlah permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dengan harapan dapat dikabulkan. Hormat kami Cap Perusahaan Materai 6000




REKAPITULASI LAPORAN PEMAKAIAN DAN LEMBAR PERMINTAAN OBAT (LPLPO) DAN LAPORAN BULANAN DATA KESAKITAN (LB 1) PUSKESMAS KECAMATAN CILANDAK DAN PANCORAN PERIODE JUNI 2011–FEBRUARI 2012

LAPORAN TUGAS KHUSUS PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

WULAN PERMATA SARI, S. Far. 1106047461

ANGKATAN LXXIV

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DEPARTEMEN FARMASI-PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JUNI 2012


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................ DAFTAR ISI ......................................................................................................... DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................

i ii iii iv

BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang ................................................................................ 1 1.2 Tujuan ............................................................................................ 2 BAB 2 TINJAUAN KHUSUS ......................................................................... 3 2.1 Suku Dinas Kesehatan ................................................................... 3 2.2 Pusat Kesehatan Masyarakat ......................................................... 5 2.3 Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) ....... 9 2.4 Laporan Bulanan Data Kesakitan (LB 1) ... ................................... 11 BAB 3 METODE PENELITIAN ................................................................... 12 3.1 Waktu dan Tempat ......................................................................... 12 3.2 Cara Kerja ..................................................................................... 12 BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .......................................................... 13 BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................... 21 5.1 Kesimpulan .................................................................................... 21 5.2 Saran .............................................................................................. 22 DAFTAR REFERENSI ..................................................................................... 23

ii


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1

Distribusi 10 Jenis Obat yang Banyak Dipakai di Puskesmas Kecamatan Cilandak Periode Juni 2011 - Februari 2012 ................... 15

Gambar 2.2

Distribusi 10 Jenis Obat yang Banyak Dipakai di Puskesmas Kecamatan Pancoran Periode Juni 2011 - Februari 2012 .................. 16

iii


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Puskesmas kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan puskesmas kelurahan yang berada dalam ruang lingkupnya ........ 25 Lampiran 2. Rekapitulasi Jumlah Kunjungan Di Puskesmas Kecamatan Cilandak dan Kecamatan Pancoran Periode Juni 2011 – Februari 2012................................................................................................ 26 Lampiran 3. Distribusi 10 Jenis Obat yang Banyak Dipakai di Puskesmas Kecamatan Cilandak pada Periode Juni 2011 - Februari 2012 (Berdasarkan Data Rekapan Laporan LPLPO .............................. 27 Lampiran 4. Distribusi 10 Jenis Obat yang Banyak Dipakai di Puskesmas Kecamatan Pancoran pada Periode Juni 2011 - Februari 2012 (Berdasarkan Data Rekapan Laporan LPLPO) .............................. 28 Lampiran 5. Sepuluh Kasus Penyakit Terbanyak di Puskesmas Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan Berdasarkan Laporan Bulanan Data Kesakitan Bulan Juni 2011 - Februari 2012................................... 29 Lampiran 6. Sepuluh Kasus Penyakit Terbanyak di Puskesmas Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Berdasarkan Laporan Bulanan Data Kesakitan Bulan Juni 2011 - Februari 2012................................... 30 Lampiran 7. Contoh Lembar Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat ........... 31

iv


BAB 1 PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun

sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Upaya kesehatan yang dimaksudkan disini adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk memelihara derajat kesehatan masyarakat secara optimal dalam bentuk pencegahan, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Penyelenggaraan berbagai upaya pembangunan kesehatan dilakukan diantaranya

dengan pemerataan dan

peningkatan pelayanan kesehatan yang didukung oleh penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, penyediaan jumlah obat yang mencukupi, bermutu baik dan terdistribusi merata dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat luas. Pemerintah

bertanggung

jawab

merencanakan,

mengatur,

menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang

merata.

Kebijakan

Pemerintah

terhadap

peningkatan

akses

obat

diselenggarakan melalui beberapa strata kebijakan yaitu Undang-Undang No. 36 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No . 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Indonesia Sehat 2010, Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Kebijakan Obat Nasional (KONAS). Seiring dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah, ada halhal yang didesentralisasikan ke daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) termasuk desentralisasi dalam bidang kesehatan. Dengan adanya kewenangan tersebut pula, maka dibentuklah Suku Dinas Kesehatan di setiap Kabupaten atau Kota termasuk di wilayah Jakarta. Suku Dinas Kesehatan berperan dalam menyukseskan pembangunan kesehatan melalui upaya kesehatan. Salah satu tugas dari Suku Dinas Kesehatan yaitu dalam hal pengawasan obat di setiap puskesmas. Puskesmas merupakan unit pelaksana tehnis (UPT) dari Dinas Kesehatan Kab/Kota yang bertanggungjawab 1



2

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan. Penggunaan obat di puskesmas diawasi oleh sudinkes melalui Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dan Laporan Bulanan Data Kesakitan (LB 1). Kedua laporan tersebut biasa digunakan dalam melakukan perencanaan obat tahunan. Maka dari itu perlu dilakukan pengawasan LPLPO dan LB 1 yang bertujuan untuk monitoring dan evaluasi persediaan obat di Puskesmas. Pemantauan dan evaluasi penggunaan obat yang dilakukan secara teratur dapat mendukung perencanaan obat sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai penggunaan obat rasional. Data LPLPO dari masing-masing puskesmas tersebut di rekap setiap bulannya oleh Seksi Sumber Daya Kesehatan bagian Farmasi Makanan dan Minuman, sedangkan data LB 1 di rekap oleh Seksi Kesehatan Masyarakat. Berdasarkan

hal

tersebut,

mahasiswa

Program

Profesi

Apoteker

Universitas Indonesia diberikan tugas khusus mengenai rekapitulasi Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dan Laporan Bulanan Data Kesakitan (LB 1) yang dilaksanakan di Suku Dinas Kesehatan Kota Administratif Jakarta selatan yang bertempat di Jl. Radio I, Jakarta Selatan. PKPA tersebut dilaksanakan selama 4 minggu sejak tanggal 12 Maret 2012 – 05 April 2012.

1.2

Tujuan

a. Memahami sistem dan tujuan pelaporan LPLPO dan LB 1. b. Mengetahui data 10 jenis obat dari LPLPO yang paling banyak digunakan serta mengetahui total kunjungan pasien dan 10 jenis penyakit dari LB 1 yang paling banyak terjadi di Puskesmas Kecamatan Cilandak dan Puskesmas Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan pada periode Juni 2011-Februari 2012.



BAB 2 TINJAUAN KHUSUS 2.1.

Suku Dinas Kesehatan Suku Dinas Kesehatan merupakan unit kerja Dinas Kesehatan dalam

pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Suku Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah Kepala Dinas Kesehatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. Secara operasional, Suku Dinas Kesehatan

berkedudukan di bawah Walikota dan bertanggung jawab

kepada Walikota (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 150, 2009). Suku Dinas Kesehatan yang pembentukannya mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 2009 merupakan gabungan dari Suku Dinas Pelayanan Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan Masyarakat. Berdasarkan peran dan fungsinya Dinas Kesehatan Provinsi berperan sebagai regulator, sedangkan Suku Dinas Kesehatan berperan sebagai auditor. Suku Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat, Suku Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 150, 2009): a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan (PPK) suku dinas. b. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran dan petunjuk pelaksanaan kegiatan suku dinas. c. Pelaksanaan koordinasi administrasi kesehatan pada lingkup wilayah Kota Administrasi. d. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data dan informasi kesehatan pada lingkup Kota Administrasi. e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan pada lingkup kota administrasi. f. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada lingkup kota administrasi. 3



4

g. Pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan. h. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana kerja suku dinas. i. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan suku dinas. j. Pembinaan dan pengendalian penyelengaraan kesehatan lingkungan. k. Pembinaan dan pengendalian penyelengaraan kesehatan masyarakat. l. Pembinaan

dan

pengendalian

penyelenggaraan

pelayanan

kesehatan

perorangan, rujukan, khusus, tradisional, dan keahlian. m. Pembinaan dan pengendalian penanggulan kegawatdaruratan, bencana dan kejadian luar biasa. n. Pembinaan dan pengendalian pencegahan dan pemberantasan penyakit menular/tidak menular. o. Pembinaan dan pengendalian ketersediaan kefarmasian. p. Penyelengaraan surveilans kesehatan. q. Pemungutan, penatusahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi dan denda administrasi pelayanan kesehatan. r. Rekomendasi perizinan bidang kesehatan. s. Pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan gizi dan kesehatan. t. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi kesehatan. u. Pembinaan dan pengembangan sistem manajemen mutu kesehatan. v. Pembinaan dan pengendalian pencapaian standarisasi sarana prasarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta. w. Pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada masyarakat. x. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, dan barang. y. Pelaporan dan pertanggungjawaban, penyiapan bahan laporan Dinas Kesehatan dan Kota Administrasi yang terkait dengan tugas dan fungsi suku dinas. z. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kesehatan. Salah satu fungsi dari Suku Dinas Kesehatan adalah sebagai auditor di wilayahnya. Suku Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala suku dinas Universitas Indonesia


5

yang secara teknis dan administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

2.2.

Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/

Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Secara nasional, standar wilayah kerja suatu puskesmas adalah satu kecamatan (target penduduk 30.000 jiwa). Apabila pada satu kecamatan terdapat lebih dari satu puskesmas maka tanggung jawab wilayah kerja dibagi antar puskesmas (Departemen Kesehatan RI, 2006b). Puskesmas termasuk fasilitas pelayanan kesehatan strata pertama seperti halnya praktek dokter, poliklinik, dan balai kesehatan masyarakat (Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128, 2004). Berdasarkan Kepmenkes Nomor 128 tahun 2004, visi puskesmas adalah tercapainya kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat. Indikator pencapaian kecamatan sehat dilihat dari lingkungan sehat, perilaku sehat, cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu dan derajat kesehatan penduduk kecamatan (Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128, 2004). Pemerintah telah membuat standar pelayanan kefarmasian di puskesmas untuk menjamin pelayanan kefarmasian di puskesmas. Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan pedoman pengobatan dasar di puskesmas disusun untuk mencapai keberhasilan terapi (Departemen Kesehatan RI, 2006b). Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan, dan inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Puskesmas memiliki fungsi sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer, dan pusat pelayanan kesehatan perorangan primer (Kementerian Kesehatan RI, 2011). Salah satu fungsi puskesmas yaitu sebagai pusat pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu untuk meningkatkan kehidupan masyarakat sehat. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, Universitas Indonesia


6

dan rehabilitatif. Ada 18 kegiatan pokok puskesmas, antara lain upaya pengobatan, upaya penanggulangan kecelakaan, upaya peningkatan gizi, penyuluhan kesehatan masyarakat, dan pencatatan serta pelaporan kerangka sistem informasi kesehatan. Program upaya pengobatan di puskesmas bertujuan meningkatkan mutu pelayanan dan menjaga tingkat ketersediaan obat pada semua unit pelayanan yang ada di wilayahnya. Penilaian dan pengevaluasian penggunaan obat di puskesmas dilakukan melalui suatu prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kementerian Kesehatan RI telah mengeluarkan pedoman pencatatan dan pelaporan yang digunakan sebagai standar bagi puskesmas untuk mencatat dan melaporkan obat-obatan. Pelaporan dan pencatatan dilakukan oleh setiap puskesmas di tingkat kelurahan dan kecamatan. Puskemas kelurahan mengirimkan laporan penggunaan obat ke puskesmas kecamatan paling lambat pada tanggal 1 bulan berikutnya. Puskesmas kecamatan kemudian merekapitulasi semua laporan dari puskesmas kelurahan

yang

berada

dibawahnya.

Selanjutnya

puskesmas

kecamatan

melaporkan hasil rekapitulasi ke Suku Dinas Kesehatan. Wilayah Jakarta Selatan terdiri dari 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Tebet, Setia Budi, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak, Jagakarsa, Pancoran, dan Pesanggrahan. Semua puskesmas kecamatan ini harus melaporkan penggunaan obat mereka ke Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat tanggal 8 pada bulan berikutnya.

2.2.1

Upaya Kesehatan Puskesmas (Kepmenkes No. 128 tahun 2004) Puskesmas memiliki kewajiban menjalankan beberapa upaya kesehatan.

Upaya kesehatan tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan utama masyarakat Indonesia dalam upaya menuju Indonesia Sehat. Upaya kesehatan wajib menjadi komitmen nasional, regional dan global untuk dijalankan pada pelayanan kesehatan di puskesmas. Upaya kesehatan wajib tersebut adalah: a. Upaya kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana. b. Upaya promosi kesehatan. c. Upaya kesehatan lingkungan. d. Upaya perbaikan gizi. Universitas Indonesia


7

e. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. f. Upaya pengobatan dasar. Selain upaya kesehatan yang wajib, puskesmas juga dapat menjalankan upaya

pengembangannya.

Upaya

kesehatan

pengembangan

ditetapkan

berdasarkan permasalahan kesehatan masyarakat di sekitar puskesmas serta disesuaikan dengan kemampuan puskesmas. Berikut adalah upaya kesehatan pengembangan yang telah ada: a. Upaya kesehatan sekolah. b. Upaya kesehatan olahraga. c. Upaya perawatan kesehatan masyarakat. d. Upaya kesehatan kerja. e. Upaya kesehatan gigi dan mulut. f. Upaya kesehatan jiwa. g. Upaya kesehatan mata. h. Upaya kesehatan usia lanjut. i. Upaya pembinaan pengobatan tradisional.

2.2.2 Puskesmas di Kota Administrasi Jakarta Selatan Jakarta Selatan memiliki 68 puskesmas kelurahan dan 10 puskesmas kecamatan yang tersebar di sepuluh kecamatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011). Setiap wilayah kecamatan memiliki satu puskesmas kecamatan. Puskesmas kecamatan merupakan puskesmas terbesar di wilayah kecamatan tersebut. Umumnya puskesmas kecamatan memiliki jumlah pasien yang lebih banyak dibandingkan puskesmas kelurahan. Setiap puskesmas kelurahan bertanggung jawab kepada puskesmas kecamatan yang membawahinya. Selanjutnya puskesmas kecamatan bertanggung jawab langsung ke Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Puskesmas kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak seluruhnya memiliki beban kerja yang sama. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya adalah: a. Ruang lingkup wilayah kerja serta jumlah penduduk tiap wilayah kecamatan. b. Perbedaan ketersediaan sarana dan tenaga kerja di tiap puskesmas.



8

c. Tersedianya puskesmas kelurahan yang berada dalam ruang lingkup kerja puskesmas kecamatan. d. Adanya pasien-pasien luar wilayah kerja puskesmas yang sering datang berobat ke puskesmas. Pengadaan utama obat untuk seluruh puskesmas di Jakarta Selatan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing puskesmas. Disamping itu, pengadaannya juga dibantu oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Oleh karena itu, terdapat keseragaman bentuk sediaan dan nama obat di seluruh puskesmas. Distribusi obat dari Dinas Kesehatan ke puskesmas dilakukan berdasarkan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dari setiap puskesmas. Setiap puskesmas mengajukan permintaan obat berdasarkan rata-rata pemakaian obat pada bulan sebelumnya. Pengadaan obat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan merujuk kepada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN), daftar obat dan perbekalan kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD), dan permintaan puskesmas. Untuk pengadaan obat di luar DOEN dilakukan berdasarkan pertimbangan permintaan puskesmas. Selanjutnya pengadaan obat dilakukan berdasarkan persetujuan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Sumber pendanaan yang digunakan untuk pengadaan obat adalah dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dan Askes (Asuransi Kesehatan). Puskesmas dapat membagi ruang-ruang pelayanan pengobatan pasien sebagai berikut: a. Poli gigi: melayani pengobatan terkait penyakit gigi dan gusi. b. Poli umum: melayani pengobatan penyakit selain penyakit gigi dan gusi untuk pasien berusia 5-55 tahun. c. Poli KIA (Kesehatan Ibu dan Anak): melayani pemeriksaan kehamilan, penggunaan KB ataupun melayani pengobatan bagi ibu hamil. d. Poli MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sehat): melayani pengobatan bagi anak berusia di bawah 5 tahun. e. Poli lansia (lanjut usia): melayani pengobatan pasien berusia > 55 tahun.



9

f. Pengendalian Penyakit Menular (P2M): melayani pemberian obat bagi pasienpasien yang tercatat sebagai penderita penyakit TBC dan kusta. Umumnya

poli

umum

memiliki

jumlah

pasien

terbanyak

bila

dibandingkan dengan poli lainnya.

2.3

Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) adalah

formulir terpadu yang digunakan dalam sistem informasi obat di tingkat Kabupaten/Kota, puskesmas, dan puskesmas pembantu. LPLPO digunakan sebagai laporan pemakaian obat bulanan oleh penanggung jawab obat Puskesmas sekaligus sebagai lembar permintaan kebutuhan obat bulan berikutnya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pemintaan tambahan obat dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sedangkan untuk mengatasi kekosongan obat di puskesmas dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan diluar jadwal yang telah ditetapkan. Laporan pemakaian dan lembar permintaan obat dibuat rangkap tiga, yaitu (Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2010): a. Asli untuk unit pengelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Dati Kabupaten/Kota. b. Tindasan 1 dikirim untuk instansi penerima (rumah sakit/puskesmas). c. Tindasan 2 untuk arsip Dinas Kesehatan Dati Kabupaten/Kota. Isi dari LPLPO yaitu (Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2010): a. Nomor dan tanggal pelaporan dan atau permintaan. b. Nama puskesmas yang bersangkutan. c. Nama kecamatan dari wilayah kerja puskesmas. d. Nama Kabupaten/Kota dari wilayah kecamatan yang bersangkutan. e. Tanggal pembuatan dokumen. f. Bulan bersangkutan untuk satuan kerja puskesmas. g. Jika hanya melaporkan data pemakaian dan sisa stok obat maka diisi dengan nama bulan bersangkutan.



10

h. Jika dengan mengajukan permintaan obat (termasuk pelaporan data obat) diisi dengan periode distribusi bersangkutan. Alur pelaporan LPLPO oleh unit pelayanan kesehatan dan daerah ke Kementerian Kesehatan RI sebagai berikut: petugas farmasi setiap hari menyalin resep ke dalam laporan pemakaian obat, setiap akhir bulan petugas menghitung dan mencocokkan laporan tersebut dengan stok yang ada. LPLPO puskesmas kelurahan kemudian dilaporkan ke puskesmas kecamatan paling lambat tanggal 1 pada bulan berikutnya. Puskesmas kecamatan mengirimkan LPLPO ke Suku Dinas Kesehatan Kotamadya/Kabupaten selambat-lambatnya tanggal

8 pada

bulan berikutnya. LPLPO Kotamadya/Kabupaten dikirim kepada Dinas Kesehatan Provinsi setiap 3 bulan. Dinas Kesehatan Provinsi melaporkan LPLPO setiap 6 bulan sekali ke Kementerian Kesehatan RI. Fungsi LPLPO antara lain untuk laporan pemakaian obat bulanan, sebagai surat permintaan/pesanan obat dari rumah sakit/puskesmas kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, laporan jumlah kunjungan resep, dokumen bukti atau sumber informasi tentang pengeluaran obat, dokumen bukti atau sumber informasi untuk penerimaan obat dan perencanaan kebutuhan obat di puskesmas, sebagai sarana untuk monitoring dan evaluasi persediaan dan penggunaan obat, sumber informasi untuk melakukan supervisi dan pembinaan, dan sarana untuk meningkatkan kepatuhan petugas dalam menyampaikan laporan (Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2010). Informasi yang dapat diperoleh dari LPLPO adalah jenis dan jumlah sisa stok atau stok awal obat, jenis dan jumlah persediaan obat, perbandingan antara jumlah persediaan dengan jumlah pemakaian obat perbulan, perbandingan antara pemakaian obat dengan resep, dan perbandingan antara jumlah persediaan dengan jumlah pemakaian obat perbulan. Data dan informasi yang diperoleh dari LPLPO ini sangat dibutuhkan untuk perencanaan kebutuhan obat, pendistribusian obat, serta kegiatan pengendalian persediaan obat.

2.4

Laporan Bulanan Data Kesakitan (LB 1) Laporan Bulanan Data Kesakitan (LB 1) adalah laporan yang berisi data

jumlah kasus penyakit yang dilaporkan terjadi dalam wilayah kerja puskesmas Universitas Indonesia


11

yang bersangkutan dalam setiap periode satu bulanan. Kasus penyakit dibedakan menurut kategori penyakit dan kategori umur pasien. Laporan berisi keterangan periode laporan, data kode penyakit, nama penyakit, kategori penyakit, dan jumlah kasus yang terjadi per kategori umur pasien. Untuk membuat laporan penyakit, setiap hari petugas menyalin catatan medis pasien yang berobat di puskesmas ke dalam catatan jumlah penyakit yang terjadi. Kemudian setiap bulan catatan jumlah penyakit tadi disalin ke dalam LB 1. Laporan yang dihasilkan dibuat dalam bentuk Microsoft Excel setiap bulannya. LB 1 dari puskesmas kelurahan kemudian dilaporkan ke puskesmas kecamatan paling lambat tanggal 1 pada bulan berikutnya. Puskesmas kecamatan mengirimkan LB 1 ke seksi kesehatan masyarakat Suku Dinas Kesehatan Kotamadya/Kabupaten dalam bentuk hardcopy dan softcopy selambat-lambatnya tanggal

8 pada bulan berikutnya. LB 1 dari Kotamadya/Kabupaten dikirim

kepada Dinas Kesehatan Provinsi setiap bulannya. Dinas Kesehatan Provinsi melaporkan LB 1 setiap 6 bulan sekali ke Kementerian Kesehatan RI.



BAB 3 METODE

3.1

Waktu dan Tempat Pengambilan data dilakukan di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi

Jakarta Selatan Seksi Sumber Daya Kesehatan bagian Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman dan Seksi Kesehatan Masyarakat dari tanggal 12 Maret 2012 - 05 April 2012.

3.2

Cara Kerja

3.2.1. Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat Data diambil dari data sekunder berupa Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan bulan Juni 2011 - Februari 2012. Data yang dimasukkan yaitu jumlah pemakaian dan stok tiap jenis obat. Data diolah dengan menggunakan program Microsoft Excel kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk mendapatkan gambaran deskriptif mengenai distribusi pemakaian 10 jenis obat yang paling banyak dipakai di Puskesmas Kecamatan Cilandak dan Puskesmas Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan pada periode Juni 2011 - Februari 2012.

3.2.2. Laporan Bulanan Data Kesakitan (LB 1) Data diambil dari data sekunder berupa Laporan Bulanan Data Kesakitan (LB 1) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan bulan Juni 2011 - Februari 2012. Data diolah dengan menggunakan program Microsoft Excel kemudian disajikan dalam bentuk tabel untuk mendapatkan gambaran deskriptif mengenai distribusi 10 kasus penyakit yang paling banyak terjadi di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Kecamatan Cilandak dan Puskesmas Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan pada periode Juni 2011 - Februari 2012.

12



BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN Obat merupakan komponen yang esensial dari suatu pelayanan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang baik dan benar serta efektif dan efisien. Pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan meliputi kegiatan perencanaan dan permintaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pencatatan dan pelaporan, serta supervisi dan evaluasi pengelolaan obat. Obat dan perbekalan kesehatan hendaknya dikelola secara optimal untuk menjamin tercapainya tepat jumlah, tepat jenis, tepat penyimpanan, tepat waktu pendistribusian, tepat penggunaan dan tepat mutunya di tiap unit pelayanan kesehatan. Puskesmas adalah satu sarana kesehatan yang dijangkau oleh segenap lapisan masyarakat sebagai ujung tombak dari sistem kesehatan nasional. Puskesmas dituntut perannya dalam hal pengelolaan obat agar mampu terlaksananya penyebaran obat secara rnerata dan diperoleh pada saat yang dibutuhkan serta agar terjamin mutu, keamanan dan efisiensi penggunaan obat bagi masyarakat. Dalam melakukan pengadaan suatu obat di puskesmas diperlukan suatu perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan obat merupakan suatu proses kegiatan seleksi obat dan perbekalan kesehatan untuk menentukan jenis dan jumlah obat dalam rangka pemenuhan kebutuhan obat di Puskesmas. Perencanaan kebutuhan obat di puskesmas biasanya dilaksanakan oleh seorang Apoteker atau Pengelola Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas. Dalam proses perencanaan kebutuhan obat per tahun, puskesmas diminta menyediakan data pemakaian obat dengan mengunakan LPLPO baik Puskesmas Kelurahan maupun Puskesmas Kecamatan. Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) menunjukan laporan pemakaian obat baik berupa buku, lembaran atau dalam bentuk format pemakaian lainnya di setiap puskesmas. Penanggung jawab pelaksanaan pencatatan dan pelaporan obat adalah petugas obat yang diberi telah diberikan wewenang. LPLPO dibuat setiap sebulan sekali oleh masing-masing puskesmas kemudian diserahkan kepada Suku Dinas Kesehatan setempat paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

13



14

Suku Dinas Kesehatan hanya menerima laporan pemakaian obat di puskesmas sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan obat di puskesmas. LPLPO ini di evaluasi untuk mengetahui jumlah penerimaan dan pengeluaran obat selama 1 tahun anggaran dan untuk mengetahui sisa persediaan obat pada akhir tahun anggaran. Puskesmas kecamatan melakukan permintaan obat setiap tahunnya berdasarkan data pemakaian obat periode sebelumnya, jumlah kunjungan pasien, dan pola penyakit (morbiditas). Data mengenai pemakaian obat tersebut dapat terlihat di dalam catatan LPLPO sedangkan untuk data pola penyakit dapat dilihat dari laporan LB 1. Sumber data tersebut sangat berperan penting dalam menentukan jumlah permintaan obat di puskesmas. Puskesmas Kecamatan Cilandak memiliki lima puskesmas kelurahan yaitu Puskesmas Kelurahan Gandaria Selatan, Cipete Selatan, Cilandak Barat, Lebak Bulus, dan Pondok Labu. Sedangkan Puskesmas Kecamatan Pancoran memiliki delapan puskesmas kelurahan yaitu Puskesmas Kelurahan Pengadegan, Durentiga, Cikoko, Rawajati I, Rawajati II, Kalibata I, Kalibata II, dan Pancoran. Setiap kecamatan memiliki jumlah kunjungan pasien yang berbeda-beda tergantung dengan luas wilayah Kecamatan tersebut. Jumlah kunjungan pasien tersebut dapat dilihat dari laporan Laporan Bulanan Data Kesakitan (LB 1). Berdasarkan data LPLPO di Puskesmas Kecamatan Cilandak periode Juni 2011-Februari 2012, terdapat sepuluh jenis obat yang paling banyak digunakan secara berurutan dari yang terbesar yaitu Tablet tambah darah kombinasi, Parasetamol tablet 500 mg, Klorfeniramin Maleat (CTM) tablet 4 mg, Amoksisilin kapsul 500 mg, Asam askorbat (Vit. C) Tab 50 mg, Vitamin B kompleks tablet, Gliseril Guaiakolat tablet 100 mg, Vitamin B12 tablet 50 mcg, Kalsium laktat (KALK) Tab 500 mg, dan Thiamin HCl (Vitamin B1) tablet 50 mg. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3.



15

10 Jenis Obat yang Banyak Dipakai di Puskesmas Kecamatan Cilandak Periode Juni 2011 - Februari 2012 TABLET TAMBAH DARAH KOMBINASI

7%

5%

PARASETAMOL TABLET 500 MG

17%

8% 8%

15%

KLORFENIRAMIN MALEAT (CTM) TABLET 4 MG AMOKSISILIN 500 MG KAPSUL ASAM ASKORBAT (VIT.C)TAB.50 MG

8%

VITAMIN B KOMPLEKS TABLET

9%

13% 10%

GLISERIL GUAYAKOLAT 100 MG VITAMIN B12 50 MCG TABLET KALSIUM LAKTAT (KALK) TAB.500 MG THIAMIN HCL(VIT B1) TABLET 50 MG

Gambar 1. Distribusi 10 Jenis Obat yang Banyak Dipakai di Puskesmas Kecamatan Cilandak Periode Juni 2011-Februari 2012 Sepuluh jenis obat yang paling banyak dipakai di Puskesmas Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan pada periode Juni 2011 - Februari 2012 secara berurutan dari yang terbesar yaitu Parasetamol tablet 500 mg, Amoksisilin kapsul 500 mg, Klorfeniramin Maleat (CTM) tablet 4 mg, Gliseril Guaiakolat tablet 100 mg, Piridoksin HCL tablet 10 mg, Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 50 mg, Vitamin B Kompleks tablet, Tablet tambah darah kombinasi, Thiamin HCl (Vitamin B1) tablet 50 mg dan Prednison tablet 5 mg. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4.



16

10 Jenis Obat yang Banyak Dipakai di Puskesmas Kecamatan Pancoran Periode Juni 2011 - Februari 2012

8%

7%


6%

AMOKSISILIN 500 MG KAPSUL

8%

21%

9%

KLORFENIRAMIN MALEAT (CTM) TABLET 4 MG GLISERIL GUAYAKOLAT 100 MG PIRIDOKSIN HCL TABLET 10 MG

9%

12% 9%

11%

ASAM ASKORBAT (VIT.C)TAB.50 MG VITAMIN B KOMPLEKS TABLET TABLET TAMBAH DARAH KOMBINASI THIAMIN HCL(VIT B1) TABLET 50 MG

Gambar 2. Distribusi 10 Jenis Obat yang Banyak Dipakai di Puskesmas Kecamatan Pancoran Periode Juni 2011-Februari 2012 Obat dengan pemakaian terbanyak pada Puskesmas Kecamatan Cilandak selama bulan Juni 2011 sampai Februari 2012 adalah Tablet tambah darah kombinasi sebanyak 294,092 tablet dengan rata-rata pemakaian sebanyak 32.676 tablet setiap bulannya. Tablet tambah darah kombinasi biasanya digunakan untuk ibu hamil. Tablet tambah darah kombinasi mengandung Besi II Sulfat 200 mg dan Asam Folat 0,25 mg tablet dalam kemasan 1 sacchet (30 tab). Tablet tambah darah adalah suplemen yang mengandung zat besi. Zat besi adalah mineral yang dibutuhkan untuk membentuk sel darah merah (Hemoglobin). Penggunaan tablet tambah darah di Puskesmas biasanya banyak diberikan kepada ibu hamil. Kebutuhan akan zat-zat tersebut akan mengalami peningkatan selama kehamilan, karena zat tersebut berguna untuk memenuhi kebutuhan janin dalam masa pertumbuhannya. Obat dengan pemakaian terbanyak pada Puskesmas Kecamatan Pancoran selama bulan Juni 2011 hingga bulan Februari 2012 adalah Parasetamol tablet 500 mg sebanyak 923,307 dengan rata-rata pemakaian sebanyak 102.589 tablet setiap bulannya. Parasetamol biasanya diindikasikan untuk menurunkan demam Universitas Indonesia


17

(antipiretik) dan untuk menghilangkan rasa nyeri (analgetik) Dalam buku pedoman pengobatan puskesmas, parasetamol digunakan sebagai penghilang rasa nyeri dan sebagai penurun demam dalam penatalaksanaan penyakit seperti abses gigi, bronkitis akut, demam berdarah, faringitis akut, gangren pulpa, influenza, migren, pulpitis, tonsilitis, dan varisela. Pada kedua kecamatan tersebut terdapat perbedaan dalam 10 penggunaan obat terbesar. Perbedaan pada masing-masing puskesmas kecamatan tersebut dapat dipengaruhi oleh jenis penyakit yang terjadi di setiap wilayah kecamatan sehingga penggunaan jenis obatnya pun berbeda. Laporan LB 1 merupakan laporan yang berisi jenis penyakit atau pola penyakit yang banyak diderita oleh penduduk di suatu wilayah dan dilaporkan setiap bulannya dari puskesmas kelurahan ke puskesmas kecamatan. Kemudian Puskesmas kecamatan tersebut menyerahkan seluruh datanya ke Seksi Kesehatan Masyarakat, Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Laporan LB1 berasal dari pencatatan dan pelaporan diagnosa atau penetapan jenis penyakit yang dilakukan oleh dokter Puskesmas atau petugas lainnya yang telah diberi tanggung jawab (dokter umum, dokter gigi dan perawat senior) terhadap kunjungan pasien rawat jalan di Puskesmas, pustu dan puskemas keliling. Sepuluh kasus penyakit terbanyak berdasarkan data LB 1 di Puskesmas Kecamatan Cilandak pada periode Juni 2011-Februari 2012 secara berurutan dari yang terbesar yaitu infeksi akut lain pernafasan atas, penyakit pulpa dan jaringan periapikal, penyakit darah tinggi, penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat, penyakit kulit alergi, diare, ginggivitis dan penyakit periodental, gangguan gigi & jaringan penyangga lain, penyakit kulit infeksi, dan penyakit tonsilitis. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5. Sedangkan sepuluh kasus penyakit terbanyak di Puskesmas Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan pada periode Juni 2011-Februari 2012 secara berurutan dari yang terbesar yaitu penyakit lain pada saluran pernafasan atas, penyakit infeksi akut lain pernafasan atas, penyakit darah tinggi, penyakit kulit infeksi, penyakit kulit alergi, penyakit pulpa dan jaringan periapikal, penyakit pada sistem otot dan jaringan

pengikat, tonsilitis, diare, dan ginggivitis dan penyakit

periodental. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6. Dari laporan 10 Universitas Indonesia


18

penyakit terbanyak di Puskesmas Kecamatan Cilandak dan Pancoran selama bulan Juni 2011-Februari 2012, infeksi akut lain saluran pernafasan dan penyakit lain pada saluran pernafasan atas menempati urutan teratas atau kasus terbanyak. Infeksi Saluran Pernafasan Akut merupakan penyakit infeksi yang menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran nafas, mulai dari hidung (saluran atas) hingga alveoli (saluran bawah) termasuk jaringan adneksanya, seperti sinus, rongga telinga tengah, dan pleura. Secara anatomik infeksi saluran pernafasan dibedakan menjadi infeksi saluran pernafasan bagian atas yaitu otitis media, faringitis, sinusitis, tonsilitis, dan infeksi saluran pernafasan bagian bawah yaitu bronkhitis, bronkhitis kronis, bronkhiolitis, dan pneumonia. Sistem saluran pernafasan bagian atas adalah sasaran utama serangan kuman-kuman yang beterbangan di udara, sehingga paling sering mengalami infeksi. Berbagai virus, bakteri dan organisme lain dapat menyerang saluran hidung, mulut, tenggorokan serta cabang tenggorokan (bronkhus) yang membawa udara ke dalam tubuh sehingga terjadi infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). Ketika saluran pernafasan terinfeksi akan timbul gejala seperti demam, hidung tersumbat dan mengeluarkan mukus, sakit kepala, tenggorokan terasa kering dan sakit, batuk-batuk, terkadang nyeri di bagain telinga. Infeksi virus biasanya menyebabkan

flu,

demam

dan

batuk-batuk,

sedangkan

infeksi

bakteri

menyebabkan radang tenggorokan. Penyakit lain yang termasuk dalam infeksi saluran pernafasan akut adalah bronkhitis akut yang dapat disebabkan oleh virus atau bakteri. Dengan melihat gejala seperti di atas maka dokter akan meresepkan obatobatan untuk mengobati gejala dari penyakit tersebut seperti Parasetamol sebagai penurun demam dan penghilang rasa nyeri, Klorfeniramin Maleat (CTM) sebagai antihistamin yang dapat mengurangi gejala hidung tersumbat, dan Gliseril Guaiakolat untuk mengobati gejala batuk berdahak. Disamping terapi simptomatis dokter juga selalu meresepkan vitamin kepada pasien sebagai terapi penunjang, terutama vitamin C. Vitamin C tersebut diberikan sebagai zat antioksidan untuk meningkatkan daya tahan tubuh pasien. Pada puskesmas kecamatan Pancoran terlihat adanya penggunaan obat Prednison yang termasuk kedalam 10 penggunaan obat terbanyak, Prednison ini biasa diresepkan oleh dokter sebagai Universitas Indonesia


19

antiinflamasi yang biasanya diindikasikan untuk mengurangi rasa nyeri pada tenggorokan. Selain obat-obat tersebut, dokter juga tidak jarang meresepkan antibiotik amoksisilin untuk penyakit infeksi akut saluran pernafasan. Maka tidak heran bahwa obat-obatan tersebut masuk kedalam peringkat 10 besar penggunaan obat terbanyak karena pada laporan LB 1 jenis penyakit yang paling banyak yaitu infeksi saluran pernafasan atas. Dari kedua data diatas terdapat kesesuaian antara data LB 1 yang memuat jenis penyakit terbanyak dengan data LPLPO yang merupakan laporan jumlah penggunaan obat terbanyak. Tingginya salah satu jenis penyakit tersebut dapat berpengaruh terhadap penggunaan obat-obatan di kedua puskesmas tersebut. Selain laporan LB 1 dan LPLPO ada juga laporan jumlah kunjungan pasien yang dilaporkan setiap bulannya. Dari hasil rekapan, pada Puskesmas Kecamatan Cilandak total kunjungan pasien dari bulan Juni 2011 – Februari 2012 adalah sebesar 137,606 pasien. Sedangkan di Puskesmas Kecamatan Pancoran dari bulan Juni 2011 – Februari 2012 yaitu sebesar 135,689 pasien. Besarnya jumlah kunjungan tersebut dapat disebabkan apabila

pasien melakukan

kunjungan ke puskesmas 2-3 kali dalam jangka waktu satu bulan untuk mendapatkan pengobatan lanjutan, selain itu jenis penyakitnya juga terkadang dapat berubah-ubah, misalnya dari infeksi akut pada sistem pernapasan bagian atas berpindah ke penyakit lain pada sistem pernapasan bagian atas. Ketiga laporan tersebut biasanya diserahkan kepada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Namun, pada kenyataanya laporan-laporan tersebut sering mengalami keterlambatan dalam menyerahkan laporan dari pihak puskesmas. Keterlambatan penyerahan laporan tersebut dapat disebabkan kurangnya SDM di puskesmas baik puskesmas kelurahan maupun puskesmas kecamatan, bahkan pengiriman laporan dari puskesmas kelurahan ke puskesmas kecamatan-pun seringkali mengalami keterlambatan. Akibat dari keterlambatan penyerahan laporan tersebut dapat terjadinya penundaan dalam melakukan rekapitulasi laporan bulanan. Ketepatan waktu dalam pengiriman LPLPO sangat penting karena merupakan salah satu indikator dalam pengelolaan obat. Ketidaktepatan pengiriman LPLPO tersebut akan berpengaruh terhadap proses pembentukan informasi di wilayah setempat. Universitas Indonesia


20

Selain itu, dalam penyerahan laporan baik LPLPO sebaiknya dibuat sebaik mungkin sesuai dengan keadaan fisik di gudang dan sesuai dengan jumlah pemakaian obat yang sebenarnya. Dalam penyerahannya juga sebaiknya dibuat dalam bentuk softcopy dan tidak dalam bentuk hardcopy agar lebih mudah dalam pengolahan datanya. Pembuatan LPLPO dan LB 1 juga harus dibuat sesuai dengan format yang sudah ditentukan oleh Kementrian Kesehatan RI. Pencatatan dan pelaporan tersebut harus dilakukan secara baik dan benar karena merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka penatausahaan obat-obatan secara tertib, baik obat-obatan yang diterima, disimpan, didistribusikan maupun yang digunakan di Puskesmas dan unit pelayanan kesehatan lainnya.



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 5.1

Kesimpulan

a. Pencatatan LPLPO dan pencatatan data/pola penyakit pada LB 1 dapat digunakan untuk perencanaan kebutuhan obat tahun berikutnya. Pengiriman LPLPO dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya dari masingmasing Puskesmas Kecamatan kepada Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan oleh penanggung jawab obat di puskesmas setempat. Kemudian setiap 3 bulan data tersebut dikirimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk dikompilasi dan selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. b. Sepuluh jenis obat yang paling banyak digunakan baik di Puskesmas Kecamatan Cilandak maupun di Puskesmas Kecamatan Pancoran pada periode Juni 2011 - Februari 2012 adalah Tablet tambah darah kombinasi, Parasetamol tablet 500 mg, Klorfeniramin Maleat (CTM) tablet 4 mg, Amoksisilin kapsul 500 mg, Asam askorbat (Vit. C) Tab 50 mg, Vitamin B kompleks tablet, Gliseril Guaiakolat tablet 100 mg, dan Thiamin HCl (Vitamin B1) tablet 50 mg. Untuk Vitamin B12 tablet 50 mcg dan Kalsium laktat (KALK) Tab 500 mg paling banyak digunakan di Puskesmas Kecamatan Cilandak sedangkan untuk Piridoksin HCL tablet 10 mg dan Prednison tablet 5 mg paling banyak digunakan di Puskesmas Kecamatan Pancoran. c. Total kunjungan pasien di Puskesmas Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan periode Juni 2011-Februari 2012 adalah sebesar 137.606 pasien sedangkan total kunjungan di Puskesmas Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan adalah sebesar 135.689 pasien. Sepuluh kasus penyakit terbanyak berdasarkan laporan bulanan data kesakitan baik di Puskesmas Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan maupun di Puskesmas Kecamatan Pancoran pada periode Juni 2011-Februari 2012 yaitu infeksi akut lain pernafasan atas, penyakit pulpa dan jaringan periapikal, penyakit darah tinggi, penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat, penyakit kulit alergi, diare, ginggivitis dan penyakit periodental, penyakit kulit infeksi, dan tonsilitis. Untuk penyakit gangguan 21



22

gigi & jaringan penyangga lain paling banyak terjadi di Puskesmas Kecamatan Cilandak sedangkan untuk penyakit lain pada saluran pernafasan atas paling banyak terjadi di Puskesmas Kecamatan Pancoran.

5.2

Saran

a. Sebaiknya dalam sistem pelaporan

LPLPO diserahkan dan dibuat dalam

bentuk softcopy dengan format laporan standar yang sudah ditentukan oleh Suku Dinas Kesehatan dan dilaporkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. b. LPLPO sebaiknya dibuat sesuai dengan keadaan fisik di gudang dan sesuai dengan jumlah pemakaian obat yang sebenarnya. c. Perlu adanya tindakan tegas untuk menindaklanjut unit pelayanan kesehatan yang tidak disiplin dalam menyerahkan LPLPO. d. Perlu adanya tambahan tenaga farmasi di Puskesmas Kelurahan untuk meningkatkan efektifitas pelaporan LPLPO.



DAFTAR REFERENSI

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2006a). Glosarium Data & Istilah Kesehatan. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2006b). Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2007). Pedoman Pengobatan Dasar di Puskesmas. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. (2010). Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian di Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dewoto, H.R. (2007). Vitamin dan Mineral dalam: Gunawan, G. S. (2007). Farmakologi dan Terapi, Ed. V. Bagian farmakologi FKUI. Jakarta: Gaya Baru, 777-779. Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2002). Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 58 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2008) Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2009). Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 150 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). Directory Puskesmas Propinsi DKI Jakarta Keadaan per 30 Desember 2011. http://www.depkes.go.id/index.php?option=com_depkesdirectory. [Diakses 30 Januari 2012, pukul 22.15] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). Profil Kesehatan Indonesia 2010. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 23



24

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2004). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/Sk/Ii/2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia Sukandar, E.Y., Andrajati, R., Sigit, J.I., Adnyana, I.K., Setiadi, A.P., dan Kusnandar. (2008). Infeksi Saluran Pernafasan dalam: Sukandar, E.Y., Andrajati, R., Sigit, J.I., Adnyana, I.K., Setiadi, A.P., dan Kusnandar. (2008). ISO Farmakoterapi. Jakarta: PT. ISFI Penerbitan, 765-810.



LAMPIRAN


25

Lampiran 1. Puskesmas kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan puskesmas kelurahan yang berada dalam ruang lingkupnya

No. 1.

2.

Puskesmas Kecamatan Jagakarsa

Pasar Minggu

Puskesmas Kelurahan Jagakarsa I

Cilandak

7.

5.

Mampang Prapatan

Kalibata II

Lenteng Agung II

Cikoko

Srengseng Sawah

Pengadegan

Pejaten Timur

Pancoran

Pejaten Barat I

Rawajati I

Pejaten Barat II

Rawajati II 8.

Setia Budi

Tebet

Menteng Dalam I

Pasar Minggu I

Tebet Barat

Pasar Minggu II

Tebet Timur

Kebagusan

Kebon Baru

Ragunan

Bukit Duri

Cilandak Timur

Manggarai Selatan

Gandaria Selatan

Manggarai

Cipete Selatan

Menteng Dalam II 9.

Kebayoran

Grogol Utara I

Lama

Grogol Utara II

Pondok Labu

Grogol Selatan

Petukangan Utara

Cipulir I

Petukangan Selatan

Cipulir II

Ulujami

Kebayoran Lama Utara

Bintaro

Kebayoran Lama Selatan

Pesanggrahan

Pondok Pinang

Kuningan Barat Mampang Prapatan

6.

Duren Tiga

Lenteng Agung I

Lebak Bulus Pesanggrahan

Pancoran

Puskesmas Kelurahan

Kalibata I

Cilandak Barat

4.

Puskesmas Kecamatan

Jagakarsa II

Pejaten Barat III

3.

No.

10.

Kebayoran

Senayan

Baru

Rawa Barat

Pela Mampang I

Selong

Pela Mampang II

Gunung

Tegal Parang

Kramat Pela

Bangka

Petogogan

Setiabudi

Pulo

Karet

Gandaria Utara I/PLT

Pasar Manggis

Gandaria Utara II/MHT

Menteng atas

Cipete Utara


26

Lampiran 2. Rekapitulasi Jumlah Kunjungan Di Puskesmas Kecamatan Cilandak dan Kecamatan Pancoran Periode Juni 2011 – Februari 2012

Jumlah Kunjungan Periode

PKM Cilandak

PKM Pancoran

Juni 2011

15,517

15,059

Juli 2011

15,585

15,227

Agustus 2011

12,711

12,682

September 2011

15,214

13,991

Oktober 2011

15,821

14,994

November 2011

15,694

15,605

Desember 2011

15,941

15,041

Januari 2012

17,309

16,350

Februari 2012

13,814

16,740

JUMLAH

137,606

135,689


27

Lampiran 3. Distribusi 10 Jenis Obat yang Banyak Dipakai di Puskesmas Kecamatan Cilandak pada Periode Juni 2011 - Februari 2012 (Berdasarkan Data Rekapan Laporan LPLPO)

No.

Nama Obat

Satuan

Jumlah

Ratarata/Bulan

1

TABLET TAMBAH DARAH KOMBINASI

Tablet

294,092

32676.89

2


Tablet

269,676

29964

3

KLORFENIRAMIN MALEAT (CTM) TABLET

Tablet

228,136

25348.44

4 MG 4


Kapsul

173,314

19257.11

5

ASAM ASKORBAT (VIT.C)TAB.50 MG

Tablet

165,277

18364.11

6


Tablet

140,567

15618.56

7

GLISERIL GUAYAKOLAT 100 MG

Tablet

138,233

15359.22

8

VITAMIN B12 50 MCG TABLET

Tablet

134,849

14983.22

9

KALSIUM LAKTAT (KALK) TAB.500 MG

Tablet

120,691

13410.11

10

THIAMIN HCL(VIT B1) TABLET 50 MG

Tablet

99,028

11003.11


28

Lampiran 4. Distribusi 10 Jenis Obat yang Banyak Dipakai di Puskesmas Kecamatan Pancoran pada Periode Juni 2011 - Februari 2012 (Berdasarkan Data Rekapan Laporan LPLPO) No.

Nama Obat

Satuan

Jumlah

Ratarata/Bulan

1


Tablet

923,307

102589.7

2


Kapsul

558,483

62053.67

3

KLORFENIRAMIN MALEAT (CTM) TABLET

Tablet

481,348

53483.11

4 MG 4

GLISERIL GUAYAKOLAT 100 MG

Tablet

406,476

45164

5

PIRIDOKSIN HCL TABLET 10 MG

Tablet

403,331

44814.56

6

ASAM ASKORBAT (VIT.C)TAB.50 MG

Tablet

401,370

44596.67

7


Tablet

376,103

41789.22

8

TABLET TAMBAH DARAH KOMBINASI

Tablet

355,203

39467

9

THIAMIN HCL(VIT B1) TABLET 50 MG

Tablet

301,761

13410.11

10

PREDNISON TABLET 5 MG

Tablet

290,645

11003.11


29

Lampiran 5. Sepuluh Kasus Penyakit Terbanyak di Puskesmas Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan Berdasarkan Laporan Bulanan Data Kesakitan Bulan Juni 2011 - Februari 2012

No. Jenis Penyakit 1 Infeksi Akut Lain Pernafasan Atas

Jun 2251

Jul 1804

Agu 1926

Sep 2041

Okt 2446

Nov 2276

Des 791

Jan 2915

Feb 1085

TOTAL 17535

2

Penyakit Pulpa dan Jaringan Periapikal

1303

1249

830

1120

1309

1207

234

1147

927

9326

3

Penyakit Darah Tinggi

428

474

399

497

469

554

99

642

141

3703

4

Penyakit Pada Sistem Otot & Jaringan Pengikat

332

360

309

408

422

493

226

515

224

3289

5

Penyakit Kulit Alergi

324

281

333

295

329

370

124

351

377

2784

6

Diare

265

223

184

231

276

301

91

248

214

2033

7

Gingivitis & Penyakit Periodental

212

264

160

280

232

210

61

192

256

1867

8

Gangguan Gigi & Jaringan Penyangga Lain

239

207

162

213

248

225

56

239

162

1751

9

Penyakit Kulit Infeksi

217

245

203

174

180

238

72

181

212

1722

10

Tonsilitas

91

166

154

124

78

85

22

10

210

940

29


30

Lampiran 6. Sepuluh Kasus Penyakit Terbanyak di Puskesmas Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Berdasarkan Laporan Bulanan Data Kesakitan Bulan Juni 2011 - Februari 2012

No. Jenis Penyakit 1 Penyakit Lain Pada Saluran Pernafasan Atas

Jun 848

Jul 1842

Agu 818

Sep 126

Okt 570

Nov 586

Des 660

Jan 929

Feb TOTAL 985 7364

2

Infeksi Akut Lain Pernafasan Atas

441

1967

438

909

296

297

328

365

445

5486

3

Penyakit Darah Tinggi

370

888

274

286

252

305

315

295

354

3339

4

Penyakit Kulit Infeksi

277

600

316

195

0

255

244

187

205

2279

5

Penyakit Kulit Alergi

242

422

217

193

205

190

169

194

213

2045

6

Penyakit Pulpa dan Jaringan Periapikal

147

495

102

109

175

110

113

96

119

1466

7

Penyakit Pada Sistem Otot & Jaringan Pengikat

175

671

0

141

0

0

148

181

91

1407

8

Tonsilitas

109

162

99

100

120

106

128

199

190

1213

9

Diare

145

307

120

106

102

101

135

79

70

1165

10

Gingivitis & Penyakit Periodental

46

136

28

58

56

56

53

103

49

585

30


31

Lampiran 7. Contoh Lembar Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO)


UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PERIODE 12 MARET 5 APRIL 2012

Recommend Documents