1
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI XI DPR RI KE PROVINSI MALUKU UTARA TERKAIT PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN 14 – 16 April 2016
KOMISI XI DPR RI MEI 2016 I. PENDAHULUAN Menindaklanjuti keputusan Rapat Internal Komisi XI DPR RI bahwa Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI Ke Provinsi Maluku Utara adalah untuk mendapatkan data dan
2
informasi terkini guna mengetahui gambaran yang lebih jelas mengenai perencanaan dan pengawasan pembangunan di Provinsi Maluku Utara.
Sejak APBN-P 2015, dalam undang-undang APBN selalu dimasukkan target-target pembangunan. Yang terbaru dalam pasal 41 Undang-Undang 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 disebutkan : “Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2016 mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam: a. penurunan kemiskinan menjadi sebesar 9,0% (sembilan koma nol persen) sampai dengan 10,0% (sepuluh koma nol persen); b. penyerapan tenaga kerja sebesar 2.000.000 (dua juta) orang; c. tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,2% (lima koma dua persen) sampai dengan 5,5% (lima koma lima persen); d. penurunan Gini Ratio menjadi sebesar 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan); e. peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 70,1 (tujuh puluh koma satu).
Untuk mencapai target pembangunan tersebut diperlukan perencanaan pembangunan yang baik. Indonesia melalui Undang-Undang No.17 Tahun 2007 telah membuat perencanaan 20 tahun yaitu tahun 2005 sampai 2025. Penurunan dari undang-undang tersebut, Pemerintah setiap 5 tahun sekali menetapkan rencana pembangunan jangka menengah. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik ini, Komisi XI DPR RI ingin melihat efektivitas perencanaan tersebut untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Perbaikan tentunya akan terus dilakukan bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam Kunjungan Kerja ini, Komisi XI DPR RI berharap Sekretaris Daerah Prrovinsi Maluku Utara, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Maluku Utara, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku Utara dapat menyampaikan paparannya terkait tema Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan dikaitkan dengan Fungsi dan Tugas masing-masing lembaga. II. HASIL KUNJUNGAN KERJA II.1 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
3
1. UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJP Nasional dibagi dalam 4 tahapan pembangunan. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang RPJP Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025, disusun mengacu pada RPJP Nasional, dan dibagi dalam 4 tahapan pembangunan. Tahapan pembangunan tersebut diuraikan sebagai berikut :
4
Evaluasi pelaksanaan dapat dilihat dari pencapaian beberapa indikator makro, antara lain :
a. Sesuai capaian beberapa indikator pembangunan, Maluku Utara memiliki capaian diatas rata-rata nasional, namun terdapat juga indikator yang berada di bawah rata-rata nasional. b. Masukan untuk peningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku Utara meliputi : -
Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang terkoneksi dengan transportasi penyeberangan dan laut.
-
Meningkatkan panjang jalan nasional di Provinsi Maluku Utara
-
Pembangunan infrastruktur penyeberangan dan penambahan armada
-
Meningkatkan pembangunan pertanian, perikanan dan kelautan
-
Dukungan pembangunan pariwisata
-
Peningkatan anggaran perimbangan yang mempertimbangkan karakteristik Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan yang memiliki luas laut lebih dari daratan sebagai dasar perhitungan dana perimbangan.
2. Provinsi Maluku Utara memiliki beragam potensi ekonomi, dari sumber daya alam berbasis pertanian, kelautan dan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran utama yang ingin dicapai Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Implementasi
5
pertumbuhan ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita, pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja serta dalam jangka panjang diharapkan dapat memperkecil tingkat kemiskinan. Laju Pertumbuhan ekonomi per sektor dapat dilihat pada tabel berikut :
3. Perekonomian Maluku Utara pada triwulan I-2016 tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya dan berada pada kisaran 6,3% (yoy). Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga masih menjadi penggerak utama ekonomi Malut. Sementara itu, kegiatan ekspor diprediksi mengalami peningkatan sebagai akibat dari adanya kenaikan produksi kopra dan rempah-rempah. Dari sisi penawaran, sektor pertanian diprediksi akan tumbuh meningkat seiring masuknya masa panen raya tanaman bahan pangan, bumbu-bumbuan, dan hasil bumi (pala, cengkih). Sementara itu, turunnya konsumsi pemerintah di awal tahun, ditengarai akan menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di triwulan I-2016 ini. 4. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dan Nasional dari tahun 2012 – 2015 dapat dilihat pada Gambar berikut :
6
Sumber : Pemprov Maluku Utara
5. Evaluasi terhadap laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sektor-sektor : Diperkiralan sampai dengan akhir 2016, Maluku Utara masih akan menghadapi beberapa risiko yang dapat menghambat pertumbuhan ekonominya. Mundurnya kembali waktu operasional smelter beberapa perusahaan tambang serta tertahannya harga komoditas unggulan Maluku Utara pada level rendah dapat berdampak multisektor pada pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Namun demikian, pencabutan moratorium serta gencarnya program pemerintah di bidang ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur diperkirakan mampu menjadi akselerator pertumbuhan tahun ini. Dengan memperhatikan perkembangan terkini dan risiko tersebut, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 diperkirakan pada kisaran 6,0%-6,4% (yoy). Struktur perekonomian Maluku Utara masih didominasi sektor pertanian, diikuti perdagangan dan industri pengolahan. Peranan sektor-sektor yang mendukung industrialisasi masih sangat rendah, seperti sektor utilitas (listrik, gas, air) dan konstruksi hanya menyumbang di bawah 7 persen dalam PDRB tahun 2014 dan 2015 (Tabel 1).
7
6. Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor tersebut : -
-
-
7.
Merningkatkan peranan sektor-sektor yang mendukung industrialisasi, seperti sektor utilitas (listrik, gas, air) dan konstruksi; Meningkatkan Kualitas Lapangan Kerja. Kualitas lapangan kerja ditunjukkan dari banyaknya pekerja yang bekerja di sektor informal. Mereka ini terhitung bekerja namun menghadapi ketidakpastian yang tinggi sehingga sangat rentan terhadap sedikit saja guncangan ekonomi yang terjadi. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah. Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah. Pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan sarana transportasi dan ketersediaan jaringan listrik yang memadai. Sistem transportasi antarpulau di Wilayah Kepulauan Maluku yang mendukung Posisi Maluku Utara yang merupakan wilayah kepulauan. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja di berbagai sektor, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia di Maluku Utara yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat tahun 2014 sebesar 65,18 dengan peringkat 27 dari 34 Provinsi di Indonesia. Berdasarkan data BPS, jumlah angkatan kerja pada bulan Agustus 2015 tercatat sebesar 513,6 ribu jiwa atau meningkat 6,67% (yoy). Peningkatan ini sedikit lebih tinggi dibandingkan peningkatan tahunan bulan Februari 2015. Jumlah angkatan kerja di
8
Maluku Utara yang bekerja pada akhir Agustus 2015 tercatat mencapai 482.5 ribu jiwa. Penambahan jumlah angkatan kerja yang disertai dengan perkembangan kinerja sektor utama yang masih positif menyebabkan terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja yang bekerja sebesar 5,82% (yoy) lebih tinggi dari februari 2015 yang tumbuh sebesar 5,31% (yoy).
8. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Maluku Utara, 2012 – 2014 :
9. Investasi : Perkembangan investasi di Maluku Utara banyak berasal dari luar negeri khususnya terkait dengan proyek pengembangan smelter. Berdasarkan data BKPM, nilai penanaman modal asing di Maluku Utara pada triwulan IV- 2015 tumbuh 397,26% (yoy)jauh lebih tinggi dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang mencapai
9
128,02% (yoy). Di lain sisi, penanaman modal dalam negeri masih tumbuh positif namun melambat dari triwulan sebelumnya. Dengan demikian, sepanjang tahun 2015, jumlah investasi di Maluku Utara jauh lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Tercatat, 65 proyek asing dan dalam negeri terlaksana di Maluku Utara, dengan nilai nominal sebesar 203,8 juta dolar dan Rp48,2 miliar. Pertumbuhan investasi atau modal tetap domestik bruto (PMTB) pada triwulan IV-2015 tercatat sebesar 12,22% (yoy). PMTB tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 11,04% (yoy), sepanjang tahun 2015 PMTB tumbuh cukup tinggi yakni sebesar 9,67% (yoy). Pembangunan smelter, perbaikan jalan, dan pembelian mesin yang dilakukan beberapa perusahaan swasta menjadi pemicu tingginya pertumbuhan PMTB pada triwulan laporan. 10. Pengeluaran Pemerintah : Secara tahunan, konsumsi pemerintah pada triwulan IV-2015 tumbuh 23,96% (yoy) jauh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya di mana komponen ini mengalami penyusutan sebesar 6,22% (yoy). Meningkatnya pertumbuhan konsumsi pemerintah seiring dengan terealisasikannya pengeluaran pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan pilkada kabupaten/kota, serta program pemerintah baik pusat maupun daerah terkait pengembangan pertanian dan infrastruktur di Maluku Utara. Membaiknya kinerja pengeluaran pemerintah juga terkonfirmasi oleh perkembangan saldo giro milik pemerintah daerah. Pada akhir triwulan laporan, giro pemerintah tercatat sebesar Rp129,3 miliar. Jumlah ini turun sebesar 24,93% (yoy) pada triwulan laporan, turun lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang juga menurun sebesar 7,37% (yoy). Turunnya pertumbuhan giro milik pemerintah menjadi indikator realisasi belanja yang terakselerasi semakin baik pada triwulan laporan. 11. Terkait Proyek Pembangunan pabrik Ferro Nickel Halmahera timur, dapat disampaikan sebagai berikut : - Dengan adanya Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp. 3,5 Triliun, sifatnya bukan pinjaman tetapi merupakan penyertaan sehingga dengan adanya PMN tersebut jumlah kepemilikan saham pemerintah di perusahaan bertambah, dan tidak ada kewajiban perusahaan untuk pengembalian modal tersebut. - Untuk mempertahankan proporsi saham PT. ANTAM milik pemerintah 65% dan publik tetap 35% dilakukan right issue sehingga ada penyertaan modal non pemerintah sebesar Rp. 1,8 Triliun. - Penerimaan Negara terkait proyek ini tentunya setelah pabrik beroperasi dan menghasilkan ferro nickel berupa pembayaran royalti. - Progress proyek yang sekarang dilakukan adalah melanjutkan persiapan area yang telah disiapkan sebelumnya oleh PT. Fenny Haltim, untuk pekerjaan konstruksi pabrik saat ini sedang dalam tahap tender EPC Turnkey. 12. Program Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan : - Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok - Mendorong pertumbuhan yang berpihak rakyat miskin
10
- Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar - Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat - Meningkatkan koordinasi melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi dan Kabupaten/Kota 13. Program Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran : - Kebijakan yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan melalui program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan program peningkatan kesepatan kerja - Memberikan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan kerja 14. Program Pemerintah dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia : - Meningkatkan angka partisipasi sekolah - Memberikan pelayanan kesehatan berupa penurunan Angka kematian Ibu dan anak - Peningkatan Gizi masyarakat 15. Program Pemerintah dalam Menurunkan indeks gini : - Memberdayakan UKM - Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan lintas sektor 16. Penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 di Provinsi Maluku Utara tergambar dari : - Setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk pemberdayaan petani sejak dari perencanaan telah melibatkan petani, sehingga program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan petani. - Bantuan sosial untuk petani dikelola langsung oleh petani sendiri. - Pemerintah Daerah juga telah melindungi petani khusus pada harga gabah, oleh pemerintah daerah telah mengeluarkan SK Penetapan harga gabah terendah sebesar Rp. 4.700, apabila harga gabah kering giling dibawah harga itu maka BUMD akan membeli gabah petani.
II.2 Bank Indonesia 1. Tujuan Bank Indonesia
11
2. Angka
Inflasi
di
Provinsi
Maluku
Utara
beserta
fluktuasinya
:
3. Fluktuasi tingkat inflasi Malut selama 5 tahun terakhir lebih disebabkan oleh inflasi pada kelompok volatile food dan administered prices. - ADMINISTERED PRICES Inflasi disebabkan kebijakan pemerintah khususnya peningkatan harga BBM 20132014 multiplier effect -
VOLATILE FOODS Sektor pertanian yang masih tradisional, Masih minimnya industri pengolahan (agroindustri), Ketergantungan pasokan daerah lain.
12
4. Pola Inflasi Tahunan
5. Inflasi pada tahun 2016 diperkirakan relatif stabil, namun terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai, diantaranya : - Potensi peningkatan demand masyarakat seiring membaiknya kinerja sektor utama - Penyesuaian harga produk manufaktur dan jasa, terkait imbas imported inflation - Efek lanjutan El Nino pada sentra produksi tabama di luar Provinsi Malut 6. Disagregasi Inflasi
7. PENDORONG INFLASI Top 10 Kelompok Andil Tertinggi Inflasi yoy : 1. Kontrak Rumah 2. Angkutan Dlm Kota 3. Tukang Bukan Mandor 4. Tarip Sewa Motor 5. Cakalang/Sisik 6. Rokok Kretek Filter
13
7. Pasir 8. Bawang Merah 9. Rokok Putih 10. Bawang Putih Top 10 Komoditas bobot Tertinggi Inflasi : 1. Kontrak Rumah 2. Sewa Rumah 3. Beras 4. Tukang Bukan Mandor 5. Tarip Listrik 6. Rokok Kretek FIlter 7. Tarip Pulsa Ponsel 8. Angkutan Dlm Kota 9. Tarip Sewa Motor 10. Bensin 8. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah berkoordinasi dalam forum TPID dan berupaya untuk menjaga inflasi tetap rendah. Upaya yang telah dilakukan oleh TPID dalam 3 tahun terakhir yaitu :
9. Perekonomian Maluku Utara pada tahun 2015 tumbuh meningkat dari 5,46% (yoy) menjadi 6,10 % (yoy) Faktor pendorong pertumbuhan: - Meningkatnya pembangunan infrastruktur baik pemerintah maupun BUMN (PLN, pelindo, dll) sehingga juga berdampak pada tumbuhnya sektor industry - Rendahnya inflasi sepanjang tahun 2015 sehingga konsumsi masyarakat terjaga - Meningkatnya produksi salah satu tambang nikel milik BUMN dan baseline effect kontraksi sektor pertambangan pada tahun 2014 - Meningkatnya pertumbuhan sektor jasa keuangan seiring meningkatnya pertumbuhan kredit perbankan di Maluku Utara
14
10. Berbagai Indeks 3 Faktor Utama Penyebab Minimnya Investasi di Maluku Utara
11. Struktur perekonomian Maluku Utara cenderung tidak berubah selama 5 tahun terakhir Sektor utama didominasi sektor: 1. Sektor Pertanian 2. Sektor Perdagangan
15
3. Sektor administrasi pemerintah 4. Sektor pertambangan
Dalam 5 tahun terakhir, terdapat kecenderungan tumbuh melambat dari perekomian Maluku Utara karena: a. Proses produksi sektor pertanian yang masih tradisional b. Masih tergantung pada komoditas mentah di saat harga komoditas turun c. Smelter nikel belum siap
12. Struktur perekonomian Provinsi Maluku Utara
16
Sektor pertanian merupakan kontributor utama Komoditas perkebunan yang menjadi unggulan terbesar Maluku Utara ialah kelapa. Dengan produktivitas kelapa sebesar 0,86 ton/ha, menjadikan Malut memegang produktivitas kelapa tertinggi di Indonesia. Selain itu sektor perikanan yang belum teroptimalkan juga dinilai prospektif Sektor Perdagangan menjadi sektor dengan pangsa nomor 2 terbesar dalam PDRB Malut. Meningkatnya pangsa sektor perdagangan dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga seiring penambahan jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Malut Sektor pertambangan sempat memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan kendati pada tahun ini mengalami penurunan yang drastis. Maluku Utara memiliki sejumlah pertambangan feronikel yang dikelola beberapa perusahaan lokal, nasional, maupun BUMN Mekipun tidak memiliki pangsa yang dominan sektor pertambangan memiliki prospek yang potensial pada periode mendatang Pembangunan smelter oleh 5 perusahaan diperkirakan meningkatkan investasi sekaligus prospek produksi dan ekspor nikel ke depan. Saat ini telah terdapat 1 smelter yang beroperasi di Pulau Gebe. 13. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 diikuti dengan penurunan rasio kemiskinan
Tantangan ke Depan: a. IPM terus meningkat namun masih rendah dibandingkan nasional
17
b. Ada kecenderungan peningkatan TPT 14. Kondisi Indeks Pembangunan Manussia Provinsi Maluku Utara
15. Kondisi Gini Ratio Provinsi Maluku Utara
16. Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara
17. Transmigrasi dapat menjadi salah satu solusi pengembangan ekonomi Maluku Utara asalkan pemerintah konsisten dengan program tersebut
18
Maluku Utara dengan jumlah penduduk sekitar 1,13 juta jiwa dan dengan luas wilayah sekitar 32 ribu km2 memiliki kepadatan penduduk sekitar 36 jiwa per km2 masih terdapat potensi untuk melakukan transmigrasi. Lahan yang belum tergarap juga masih relatif luas, utamanya di Pulau Halmahera. Melihat tren NTP Malut yang terus meningkat menunjukkan terdapat tren peningkatan kesejahteraan petani di Malut. Kawasan-kawasan transmigrasi yang tersebar di beberapa kabupaten, utamanya di Haltim, Halut, Halbar, dan Halteng menunjukkan performanya sehingga kawasankawasan tersebut menjadi sentra utama produksi tanaman pangan. Namun demikian, pemetaan kawasan sentra dan plotting calon transmigran menjadi hal yang penting agar perencanaan transmigrasi ini terintegrasi dengan RTRW Pemda.
18. Dalam rangka optimalisasi sentra-sentra produksi tanaman pangan, utamanya komoditas penyumbang inflasi, BI Malut bekerjasama dengan Pemprov dan Pemkab untuk mengembangkan Program Pengendali Inflasi (Klaster) Ketahanan Pangan, dan beberapa diantaranya berlokasi di kawasan transmigrasi. Hal tersebut selain untuk meningkatkan pasokan guna menahan laju inflasi, juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Dan berdasarkan observasi BI Malut di beberapa daerah, masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal dan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sentra-sentra produksi, tentunya dengan didukung SDM petani yang handal dan terampil.
19
19. Pemerataan Pembangunan Ekonomi melalui Transmigrasi Kebutuhan bahan makanan Malut yang selama ini belum dapat terpenuhi secara mandiri menyebabkan tingginya ketergantungan Malut terhadap pasokan dari daerah lain. Adanya ketergantungan dari daerah lain tersebut, juga menjadi salah satu penyebab terjadinya inflasi karena masih cukup tingginya biaya pengangkutan menuju Malut.
Dengan adanya tambahan daerah transmigrasi, harapannya dapat meningkatkan pasokan pangan Malut melalui sentra-sentra produksi di daerah transmigrasi. Namun demikian, transmigrasi tidak serta merta menjadi solusi tunggal, mengingat saat ini salah satu masalah utama kekurangan pasokan pangan dari dalam provinsi (khususnya untuk Kota Ternate) adalah karena masih tingginya ongkos transportasi yang antaranya karena masih belum baiknya kualitas infrastruktur jalan raya dan belum tersedianya sarana transportasi angkutan komoditas. Dengan demikian, perbaikan infrastruktur fisik dan/atau penyediaan sarana transportasi umum/bersubsidi guna pengangkutan komoditas akan membantu menekan tingginya biaya transportasi.
20
20. Pariwisata tidak dapat dipandang sebagai sektor yang memberikan efek parsial semata, tetapi pariwisata merupakan pintu gerbang bagi sektor lainnya serta mampu meningkatkan investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan putaran perekonomian. Berdasarkan penelitian dari World Bank, pariwisata dapat mengurangi kemiskinan suatu daerah melalui; direct effects yaitu pendapatan dari pengusaha setempat; indirect effects yaitu melalui value chain pariwisata; dan dynamic effects seperti pembangunan infrastruktur, perekonomian, konsumsi, dan pertumbuhan UMKM.
Sektor Akomodasi & penyediaan makan minum Maluku Utara menunjukkan perkembangan, akan tetapi dibandingkan dengan provinsi yang lain di KTI, pangsa akomodasi terhadap PDRB sangat kecil.
Oleh karena itu diperlukan langkah nyata dalam pengembangan pariwisata Maluku Utara antara lain melalui pemeliharaan lokasi wisata, promosi yang gencar, dan penyediaan sarana akomodasi&transportasi yang memadai
21
21. Akselerasi Ekonomi Maluku Utara melalui Sektor Pariwisata
22. Dalam rangka penyiapan perencanaan akselerasi ekonomi Malut melalui sektor pariwisata, BI juga telah berinisiatif untuk menyelenggarakan Tourism Economic Summit yang mempertemukan pelaku bisnis, pengambil kebijakan, dan ikon pariwisata nasional, guna meramu rekomendasi pengembangan ekonomi parisiwisata Malut. Selain itu, sebagai output awal dari gerakan “Spirit of Malut” juga telah dilaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut event Gerhana Matahari Total yang berlangsung pada bulan Maret 2016 lalu, yang diantaranya adalah Ternate Tourism Expo. Dimana BI bekerjasama dengan IWAPI dan Pemkot Ternate menyelenggarakan pameran dan bazaar guna meningkatkan promosi produk lokal dan pariwisata di Maluku Utara.
22
23. Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Pada triwulan II-2015, sektor ini tumbuh 7,22% (yoy). Peningkatan pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya dipengaruhi oleh meningkatnya produksi perkebunan dan perikanan yang merupakan bahan baku utama sektor tersebut. Secara umum, sektor industri pengolahan di Malut berkembang signifikan sejak awal 2014. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh lesunya sektor pertambangan sehingga mulai ada pergeseran sektor utama di lain sisi produksi sektor pertanian meningkat pada tahun 2014. Sayangnya perkembangan sektor ini terhambat oleh minimnya infrastruktur kelistrikan dan konektivitas. Sampai dengan 2015, sektor ini hanya menguasai 5,38% perekonomian Malut. Perkembangan sektor ini perlu didukung bersama karena era komoditas sudah berakhir. Nilai tambah ekonomi dari suatu daerah akan semakin tinggi apabila komoditas perdagangannya berupa produk olahan. Untuk Maluku Utara, prioritas pengembangan sektor industri pengolahan adalah sektor industri berbasis agraria.
24. POTENSI SUMBER DAYA PERIKANAN TANGKAP : - Standing Stock 1.035.230 Ton/tahun
23
- Potensi Lestari 517.000 Ton/tahun - Dengan Tingkat Pemanfaatan 158.352 ton/thn (30,63 %) dari potensi lestari
25. Maluku Utara sebagai Lumbung Ikan Nasional
26. Tantangan Pengembangan Sektor Kelautan & Perikanan di Maluku Utara
24
Sumber: Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan Universitas Khairun, 2010 27. Faktor PendukungProvinsi Maluku Utara sebagai Lumbung Ikan Nasional : - Maluku Utara ditetapkan sebagai kawasan yang masuk dalam Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) - penetapan Kabupaten Halmahera Selatan & Kabupaten Kepulauan Sula sebagai Kawasan Minapolitan oleh KKP. - PPP Bacan sedang dikembangkan untuk menjadi pelabuhan ekspor perikanan pertama di Malut. Dukungan BI: - Inisiasi pilot project klaster ikan laut di Tidore dan Halteng - Mendorong perbankan untuk memperluas pelayanan ke sentra produksi ikan melalui pengembangan LKD
25
28. Kondisi infrastruktur kelistrikan Malut masih jauh tertinggal dibandingkan daerah lainnya di Indonesia
Rendahnya rasio elektrifikasi di Provinsi Maluku Utara tersebut menjadi hambatan utama masuknya investasi baru serta Sulitnya pengembangan sektor industri pengolahan 29. Ketersediaan Pasokan Energi sebagai Katalis Pembangunan Ekonomi Malut
26
30. Ketersediaan Pasokan Energi sebagai Katalis Pembangunan Ekonomi Malut
31. Rekomendasi (1) Penyediaan Sarana Transportasi Komoditas Pangan oleh Pemerintah
27
Berdasarkan hasil kajian singkat di Klaster Bank Indonesia, ketersediaan sarana transportasi khusus pengangkutan komoditas pada akhirnya akan mampu menurunkan biaya transportasi sehingga biaya produksi secara total dapat diturunkan setidaknya antara 7% - 10%. Penurunan biaya produksi keuntungan petani meningkat harga di masyarakat wajar Contoh aplikasi 1. Pemda menyediakan kendaraan biaya operasionalnya disubsidi oleh pemerintah provinsi 2. Pemda memberikan bantuan kepada beberapa Gapoktan/Koperasi Tani yang memiliki kinerja baik, yang nantinya penggunaannya diwajibkan untuk mengangkut hasil panen dari sentra-sentra produksi menuju pasar serta dikelola secara mandiri oleh penerima bantuan.
32. Rekomendasi (2) Peningkatan Konektivitas antar Pulau di Sekitar Ternate (Jk. Menengah Panjang) Jangka menengah: - Penambahan jumlah Kapal ASDP yang melayani rute-rute strategis seperti Sofifi – Ternate atau Sidangoli – Ternate yang merupakan jalur utama pengangkutan komoditas dari sentra produksi (Halmahera) menuju pasar utama (Ternate). - Penambahan angkutan dari pusat kedatangan wisatawan (Ternate) menuju tujuantujuan wisata utama Malut (misal: Morotai, Guraici, Pulau Widi, Pulau Babua Jailolo, Pulau Failonga Tidore, dsb). Jangka penjang: Jembatan penghubung antara Pulau Ternate – Pulau Maitara – Pulau Tidore – Sofifi
28
33. Rekomendasi (3) Prioritas pengembangan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan baru - Pembenahan fasilitas umum, kondisi kelistrikan, dan transportasi di daerah wisata - Implementasi klaster wisata salah satunya dengan memperbanyak desa sadar wisata yang menawarkan paket wisata lengkap mulai dari tempat tinggal, kegiatan wisata, paket makanan, sampai dengan cinderamata - Insentif bagi wirausaha di bidang pariwisata misalnya kemudahan perizinan, pembebasan atau pengurangan pajak yang menjadi kewenangan pemda, serta - Menawarkan beasiswa pendidikan pariwisata dan kewirausahaan di bidang pariwisata bagi pelajar Malut yang berprestasi - Secara jangka panjang, mendidik masyarakat menjadi sadar wisata dan bisa menjadi agen pariwisata Maluku Utara. 34. Rekomendasi (4): Membangun Industri Pengolahan Berbasis Komoditas Unggulan - Bantuan sertifikasi produk (baik dana ataupun pendampingan) bagi industri pengolahan berbasis komoditas agraria sehingga dapat bersaing di pasar nasional dan ekspor - Prioritas pengembangan kelistrikan pada sentra perikanan dan perkebunan - Dukungan insentif bagi industri smelter (misalnya: menurunkan rate bagi hasil untuk beberapa tahun pertama) II.3
Badan Pemeriksa Keuangan 1. Perkembangan Opini pada Pemerintah Daerah di Provinsi Maluku Utara
2. REKAPITULASI PERKEMBANGAN HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK
29
3. GRAFIK PERKEMBANGAN HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
4. Kaitan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005 – 2025 di Maluku Utara a. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Kegiatan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara untuk mendukung arah pembangunan tersebut antara lain kegiatan pemeriksaan kinerja atas pendidikan dasar yang dilakukan pada tahun 2009, 2012, 2013, dan 2014. Kemudian pemeriksaan atas belanja dana BOS yang dilakukan pada tahun 2008. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga melaksanakan kegiatan pemeriksaan kinerja atas rumah sakit umum daerah yang dilakukan pada tahun 2008, 2010, 2011, 2012, dan 2015. Pemeriksaan atas Jamkesmas yang dilakukan pada tahun 2009 dan 2012.
30
b. Penguatan Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdaya Saing Global Kegiatan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara untuk mendukung arah pembangunan tersebut adalah kegiatan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah dilakukan setiap tahunnya. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan atas manajemen aset dan pemeriksaan atas pendapatan daerah yang terkait dengan pengelolaan atas aset dan sumber pendapatan daerah. c. Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan Kegiatan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara untuk mendukung arah pembangunan tersebut adalah kegiatan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah dilakukan setiap tahunnya. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan atas manajemen aset dan pemeriksaan atas pendapatan daerah yang terkait dengan pengelolaan atas aset dan sumber pendapatan daerah. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga melaksanakan kegiatan pemeriksaan penyediaan air bersih, pemeriksaan LK PDAM, dan pemeriksaan kinerja PDAM. d. Mewujudkan Indonesia yang Asri dan Lestari Kegiatan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara untuk mendukung arah pembangunan tersebut adalah kegiatan pemeriksaan pemeriksaan pertambangan pada tahun 2009. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga melaksanakan kegiatan pemeriksaan kinerja rumah sakit yang salah satu sasarannya adalah pemeriksaan terhadap pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit.
5. Saran-Saran yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Komisi XI DPR RI a. Mempertimbangkan untuk menetapkan kebijakan pengenaan sanksi kepada Pemerintah Daerah yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK untuk diperiksa; b. Mendorong pemerintah untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang tata cara pengenaan ganti rugi pada Pegawai Negeri Non Bendahara yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian keuangan daerah; c. Mempertimbangkan batasan waktu pemeriksaan atas laporan keuangan yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan; d. Mempertimbangkan pembentukan lembaga/badan kelengkapan pada DPRD untuk memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di daerah secara lebih intensif, semacam BAKN di daerah; e. Mendorong Pemerintah untuk memberdayakan APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan, reviu, sosialisasi dan asistensi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
31
f. Mendorong Pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan secara tepat waktu khususnya temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah. 6. Pandangan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Maluku Utara yang disampaikan kepada Komisi XI DPR RI a. Sesuai dengan perencanaan strategis yang telah disusun, BPK akan selalu meningkatkan porsi pemeriksaan kinerja setiap tahun. b. Pemeriksaan kinerja adalah suatu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang mencakup aspek Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas (3E). Pemeriksaan kinerja menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi. c. BPK RI Perwakilan Maluku Utara pada tahun anggaran 2015 telah melaksanakan 7 (tujuh) obyek pemeriksaan kinerja yaitu Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pelayanan RSUD pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penyediaan Air Bersih di Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Pemeriksaan Kinerja atas Kesiapan penerapan SAP Akrual pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. d. BPK melakukan sinergi dengan aparat penegak hukum dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah e. Pada TA 2016, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga sedang melaksanakan pemeriksaan keuangan pada 5 (lima) entitas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbasis akrual, dan menunggu penyampaian LK dari 6 pemerintah daerah yang ditargetkan dapat selesai diperiksa pada akhir semester I Tahun 2016. II.4
Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan 1. Rincian Pengawalan Program Pembangunan Nasional a. Audit Kinerja Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) b. Audit Kinerja Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) c. Audit atas Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2014 d. Audit Kinerja Program Prioritas Pembangunan Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 e. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan f. Evaluasi Program Lintas Sektoral Penanggulangan Penyakit Menular g. Evaluasi Program Lintas Sektoral Obat Publik h. Evaluasi atas Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate 2. Rincian Kontribusi Peningkatan Ruang Fiskal a. Audit Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate Tahun 2013 dan 2014 b. Audit atas laporan keuangan dukungan loan c. Verifikasi Pengelolaan DAK Reimbursement Bidang Infrastruktur TA 2014 d. Evaluasi Pengelolaan Pinjaman Daerah
32
e. f. g. h.
Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah Monitoring dan Evaluasi atas DAK TA 2014 Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) Reviu atas Laporan Verifikasi Pelaksanaan Hibah Air Minum pada Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015
3. Rincian Pengamanan Keuangan/Aset Negara dan Daerah Strategi preventif a. KORSUPGAH (Kordinasi dan Supervisi Pencegahan ) Korupsi kerja sama BPKP dan KPK. b. Sosialisasi Program Anti Korupsi. c. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Froud Control Plan. Strategi represif a. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. b. Audit Investigatif atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi. 4. Rincian Peningkatan Governance System a. Pelaporan Keuangan dan Kinerja - Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Pendampingan reviu LKPD kepada Inspektorat Kabupatendan Kota b. Assessment kapabilitas APIP c. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja BUMD/BLUD d. Penilaian tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kabupaten /Kota 5. Hasil Pengawasan Pengawalan Program Pembangunan Nasional a. Kinerja program JKN berdasarkan capaian skor Indikator Utama Kinerja (IKU) Provinsi Maluku Utara secara overall sebesar 79,73 menunjukkan bahwa kinerja program JKN di Provinsi Maluku Utara Cukup Berhasil. b. Hasil audit kinerja, bahwa skor Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rerangka Integrated Performance Model (IPM), dicapai sebesar 65,66 menunjukkan bahwa kinerja program aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan di DTPK pada Provinsi Maluku Utara dinilai Cukup Berhasil. c. Penerimaan Alokasi anggaran TP Guru PNSD tahun 2014 di rekening BUD lima Kabupaten/Kota belum sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yaitu pada lima kabupaten. Selain Penerimaan anggaran TP Guru PNSD dari Rekening Umum Negara, pada Tahun 2014 BUD juga telah menerima pengembalian TP Guru PNSD sebesar Rp118.522.270,00. Terdapat sisa dana anggaran TPG PNSD di Kas Daerah tujuh kabupaten/kota per 31 Desember 2015 sebesar Rp92.132.274.468,00. d. Hasil audit kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2014 dan 2015 pada Provinsi Maluku Utara memperoleh skor 83,66 yang mencerminkan PPIP tahun 2014 dan 2015 di Provinsi Maluku Utara telah dilaksanakan dengan predikat Berhasil. e. Hasil Monitoring dan Evaluasi Program Ketahanan Pangan adalah Realisasi anggaran TA 2015 yang dikelola oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara
33
f.
g.
h.
i.
j.
sampai dengan 30 November 2015 adalah sebesar Rp48.104.031.000,00 dari anggarannya sebesar Rp62.653.160.000,00 atau 76,78%. Hal ini disebabkan adanya revisi ke-5 DIPA 2015 tanggal 13 November 2015 yang tidak diusulkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara sebesar Rp7.287.050.000,00 , Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular di Pemerintah Kota Tidore Kepulauan antara lain Dokumen strategis penyelenggaraan penangulangan penyakit menular belum memadai, hanya bersumber dari Renstra Dinkes Kota Tikep periode 2011-20 15 Hasil evaluasi program penyediaan obat publik pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan antara lain Penggunaan obat generik di bawah target, dimana tahun 2013 sebesar 79% dan tahun 2014 sebesar 86% padahal dalam RPJMN 2015-2019 mencanangkan penggunaan obat generik sebesar 90%. Hasil evaluasi atas Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate disimpulkan bahwa pembangunan bidang kelautan dan perikanan pada PPN Kota Ternate telah cukup memadai, namun terdapat kelemahan yaitu adanya 12 kapal > 30 GT dengan penerbitan 84 SPB tidak memiliki SLO dan 32 kapal > 30 GT yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan logbook/LKU Hasil Audit Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman pada Pemprov Maluku Utara menunjukkan kategori Baik dengan skor kinerja sebesar 76,24 dan Hasil Audit Kinerja Bidang Kemaritiman Pemkab Halmahera Barat menunjukkan kategori Kurang Baik dengan skor kinerja sebesar 57,43. Hasil Monitoring Terhadap Pengunaan Dana Desa Tahun 2015
6. Hasil Pegawasan Kontribusi Peningkatan Ruang Fiskal a. Hasil Audit Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate Tahun 2013 dan 2014: - penerbitan Port Health Clearance (PHC) yang belum sesuai dengan ketentuan - pengelolaan uang PNBP yang belum tertib, baik di kantor induk maupun wilayah kerja. b. Hasil Audit atas laporan keuangan dukungan loan terdapat temuan pengembalian ke kas negara dengan nilai sebesar Rp80.792.502,50 yang terdiri dari SOLID sebesar Rp70.987.770,00., PAMSIMAS sebesar Rp4.103.000,00., dan CCDP-IFAD sebesar Rp5.701.732,50. c. Hasil verifikasi DAK Reimbursement TA 2014 terdapat insentif sebesar Rp2.004.406.236,60 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, karena realisasi DAK memenuhi persyaratan untuk memperoleh reimburse dari Bank Dunia. d. Hasil Monitoring dan Evaluasi atas DAK TA 2014 terdapat temuan inefisiensi (Pengembalian ke Kas Daerah) sebagai berikut : Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp.855.765.269,69 dan Kota Ternate sebesar Rp.15.087.515,00 e. Hasil pengawasan Optimalisasi PAD pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate, Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 adalah 13,47% dari realisasi total pendapatan daerah
34
sedangkan kota Ternate sebesar 7,47% dari realisasi total pendapatan daerah selain itu terdapat kelemahan pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Provinsi Maluku Utara 7. Hasil Peningkatan Governance System a. Pendampingan Penyusunan LKPD dan Reviu LKPD pada inspektorat terhadap sebelas PEMDA terdapat tiga LKPD yang memperoleh opini WTP yaitu Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan dan Kab. Halmahera Selatan, tujuh LKPD memperoleh opini WDP, dan satu LKPD memperoleh opini TW b. Kapabilitas APIP ada peningkatan kapabilitas APIP Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara dari level 1 menjadi level 2 c. Terhadap Dana Desa tahun 2015, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara telah melakukan asistensi implementasi Program Aplikasi SISKEUDES pada tiga Pemda dari sembilan kab./kota yang mempunyai desa di wilayah Maluku Utara, yaitu Kab Pulau Morotai, Kab Halmahera Selatan dan Kab Halmahera Utara d. Penyerahan program Aplikasi Siskeudes kpd seluruh BPMD Kab/Kota se Provinsi Malut 8. Permasalahan Dana Desa di Provinsi Maluku Utara a. Kabupaten Pulau Taliabu belum menyalurkan dana desa ke desa penerima dikarenakan: b. Pencairan Dana Desa tahap I, II, dan III dari RKUD ke rekening masing masing desa mengalami keterlambatan c. Di Kabupaten Halmahera Selatan terdapat pengunaan Dana Desa untuk membiayai penghasilan tetap perangkat desa, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan. d. Belum ada Perkada Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa hampir sebagian besar kab/kota yang mendapat dana desa e. Perangkat Desa tidak menyusun sendiri RPJMDes dan APBDes melainkan disusun oleh BPMD di Kota Tidore Kepulauan. f. Perangkat desa tidak memahami ketentuan perpajakan terhadap pengunaan dana desa dihampir seluruh kab/kota. 9. Kendala yang dihadapi BPKP Provinsi Maluku Utara a. Keterbatasan SDM Khususnya Pejabat Fungsional Auditor b. Keterbatasan Pagu Anggaran yang di alokasikan untuk BPKP Perwakilan Maluku Utara c. Keterbatasan Sarana dan Prasarana (Gedung Kantor, Kendaraan, Rumah Dinas dan Jaringan Internet) d. Letak Geografis Pemerintah Daerah yang sulit dijangkau untuk melakukan pengawasan
10. Upaya yang sudah dilakukan a. Usulan Penambahan Pejabat Fungsional Auditor
35
b. Usulan Penambahan Anggaran setiap tahunnya c. Sedang dilakukan proses hibah tanah untuk pembangunan gedung kantor di Sofifi sebagai dasar usulan pembangunan gedung kantor d. Usulan penambahan kendaraan 11. Temuan dan Tindak Lanjutnya (1 Januari 2013 s/d 13 April 2016)
III. PENUTUP Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Maluku Utara. Semoga Kunjungan kerja ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara. Jakarta, 16 Mei 2016 Ketua Tim Kunker Maluku Utara ttd Dr. Achmad Hatari
