HUKUM
LAPORAN HASIL PENELITIAN PROGRAM RESEARCH GRANT I-MHERE JURUSAN TAHUN ANGGARAN 2010
Alternatif Model Kerja Sama Sinkronisasi Kebijakan Antar Pemerintahan Daerah Di Bidang Keamanan Pangan (Studi Pada Pemerintahan Di Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang) Oleh: Dr. Ibnu Tricahyo,SH. MH. (Peneliti Utama) Ngesti D.Prasetyo, SH., MH (Anggota)
Dibiayai Oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, melalui DIPA Universitas Brawijaya berdasarkan SK Rektor Nomor : 214/SK/2010, tanggal 22 Juli 2010.
UNIVERSITAS BRAWIJAYA NOPEMBER 2010
ALTERNATIF MODEL SINKRONISASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DIBIDANG KEAMANAN PANGAN (Studi Pada Pemerintahan Di Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang) Oleh : DR. Ibnu Tricahyo S.H M.S dan Ngesti D. Prasetyo S.H M.H
Abstrak Processed food products known by the typical form by Malang highway-like fruit chips, crispy meatballs. Products manufactured product is spread over three areas, which peredaraanya not only in its own country but widely circulated. But there is no coordination between governance. Keywords: Synchronization, policy, food security
DAFTAR PUSTAKA Asshidiqie, Jimlly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepanitiaan Mahkamah Konstitusi R.I, Jakarta, 2005 -----------------------, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konppres, Jakarta, 2005 -----------------------, Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II, Konppres, Jakarta, 2006 Bratakusumah, Dedy Supriadi, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, 2001 Dedah Jubaedah dan Pipin Syarifin, Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005. Darumurti, Khrisna D, Otonomi daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan, Citra Aditya, Bandung, 2000. Guruh LS, Syahda, Menimbang Otonomi VS Federal, Rosda, Jakarta, 2000 Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2002 Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, Alumni, Bandung, 2004 Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang. Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraaan Republik Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 1984 Kansil, C.S.T, Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 2003 Lubis, Solly, Pergeseran Garis Politik Dan Perundang-undangan Pemerintahan daerah, Alumni, Bandung, 1983
Mengenai
Manan, Bagir, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, PSH FH UII, Yogyakarta, 2001. McCarthy, J, David, Local Goverment Law, st Paul, West Group, 1995 Muslimin, Amrah Aspek-aspek Hukum Otonomi daerah, Alumni, Bandung, 1978 Mulyadi, Arief, Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan RI, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005 Muchsin dan Fadillah Putra, Hukum dan Kebijakan Publik, Averroes Press, Surabaya, 2002 Rosodjatmiko, Pemerintah di Daerah dan Pelaksanaannya, Tarsito, Bandung, 1982 Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, Edisi Revisi, tahun 2004, Penerbit: Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.
S. Pamudji, Kerja sama antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilaya Suatu Tinjuan Dari Segi Administrasi Negara, cet. 2, Bina Aksara, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, Buku Kesatu Risalah Rapat BadanPekerja MPR RI UUD 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia , Tahun 2002 William Dunn, Pengantar Analisis kebijakan Publik Jilid 1, Gajah Mada University Press, 2000 ____________, Pengantar Analisis kebijakan Publik Jilid 2 , Gajah Mada University Press, 2000 INTERNET www.malang-kota.go.id, http://www.idonbiu.com/2009/04/ilmu-kebijakan-dan-pengertian-kebijakan.html http://www.inapane-hukum.com/2009/12/rangkuman-hukum-kebijakan-publik.html, http://hartoko.wordpress.com/keamanan-pangan/
MAKALAH DAN PENELITIAN N.D Prasetyo, Sinkronisasi Suatu Solusi Problematika Konsistensi Produk Hukum, Makalah dalam Pelatihan Legislatif Drafting, NDP Research Institute Luthfi E, Amelia SKD, dan Ngesti D. Prasetyo, Naskah Akademik Perda tentang Keamanan, Mutu dan gizi pangan siap saji dan pangan hasil olahan industri rumah tangga, 2009. Tjahjanulin Domai, Implikasi Kebijakan Kerjasama antar Daerah Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Daerah. (Studi kerjasama Antar Daerah Dalam Perpektif Sound Governance), Disertasi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawujaya, Malang, 2009. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang No 7 Tahun 1996 Tentang Pangan Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan perlindungan Konsumen. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, Dan Gizi Pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
