BIDANG ILMU : SOSIAL
LAPORAN HASIL PENELITIAN DISERTASI DOKTOR TAHUN ANGGARAN 2010
Judul Peneliti
: Efektifitas Birokrasi Dalam Perspektif Putting Out System Pekerja Perempuan dalam Jaringan Kerja Sektor Industri (Studi Di Kabupaten Sidoarjo) : Luluk Fauziah
Dibiayai Oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Penugasan Penelitian Disertasi Doktor Tahun Anggaran 2010 Nomor : 492/SP2H/PP/DP2M/VI/2010, tanggal 11 Juni 2010.
Universitas Brawijaya Malang 2010
RINGKASAN Dalam bidang lapangan kerja, ketidakadilan dan kesetaraan gender masih tampak jelas sebagai akibat rendahnya pendidikan dan derajat kesehatan perempuan, ditunjukkan oleh masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja, serta rendahnya akses terhadap sumberdaya ekonomi, seperti teknologi, informasi, pasar, kredit dan modal kerja. Bagi perempuan Indonesia memasuki era globalisasi merupakan suatu ancaman dari pada suatu kesempatan untuk memperbaiki kehidupan mereka, karena persaingan dan persyaratan yang ketat dalam memasuki lapangan kerja menyebabkan tenaga kerja perempuan tidak memiliki pilihan lain kecuali menerima pekerjaan-pekerjaan tertentu dengan upah yang rendah, meskipun akan merendahkan martabat mereka sebagai perempuan (Soetrisno,1998). Dalam hal ini, peran penting yang mempelopori dalam proses tersebut adalah institusi Negara. Hal itu ditandai dengan tujuan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 yang berkaitan dengan kesejahteraan terdapat dua point; yaitu pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai warga negara dan kewajiban pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat. Sedangkan indikator kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui HDI. Laporan tahunan 2007/2008 yang diterbitkan United Nations Development Programme (UNDP); Peringkat HDI Indonesia di urutan 107 dari 177 negara. Sehingga Indonesia tertinggal dari Negara tetangga meliputi Singapura berada peringkat ke 25, Brunei Darussalam ke-30, Malaysia ke-63, Thailand ke-78, dan Filipina ke-90. (http://www.policy.hu). Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all forms of Discrimination Against Women) CEDAW, yang tertuang dalam UU No.7/1984. Kekuatan hukum lainnya yang memayungi hak dan akses perempuan atas pekerjaan tercantum pada UU No.39/1999, pasal 49 tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia juga memberlakukan Konvensi ILO No. 100, yaitu prinsip pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama nilai dan posisinya tanpa membedakan jenis kelamin (T.O Ihromi, 1995). Namun, implementasinya pemberian imbalan yang berkeadilan masih sangat lemah sehingga berbagai penyimpangan, dan diskriminasi terutama dalam sistem pengupahan antara perempuan dengan laki-laki masih terjadi kesenjangan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan, merupakan bukti pengintegrasian perempuan di bidang ekonomi. Beberapa alasan antara lain:1) penduduk perempuan usia produktif hampir sama dengan penduduk laki-laki, kalau tidak didayagunakan, akan mengurangi output Negara; dan 3) berkaitan dengan peranan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui sumbangannya terhadap pendapatan rumah tangga. Di Indonesia, perhatian terhadap peningkatan peran perempuan di sektor tenaga kerja setidaknya ditandai dengan menata berbagai regulasi dan kebijakan di sektor ketenagakerjaan terus diperjuangkan agar perempuan memperoleh hak-haknya sebagai pekerja perempuan, antara lain mendapatkan upah yang sama dengan laki-laki, cuti hamil, biaya persalinan bagi mereka yang menggeluti pekerjaan di sektor formal dan lain-lain. Langkah yang ditempuh adalah upaya memberi kesempatan yang sama antara lakilaki dan perempuan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja serta merasakan berbagai fasilitas dalam struktur lembaga ketenagakerjaan agar pekerja perempuan tidak selalu dimarginalisasikan.
Berbagai area kritis Pengarusutamaan gender (PUG) yang menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan gender. Antara lain: 1) perempuan dan kemiskinan; 2) pendidikan dan pelatihan untuk perempuan; 3) perempuan dan kesehatan; 4) kekerasan terhadap perempuan; 5) perempuan dan konflik bersenjata; 6) perempuan dan ekonomi; 7) perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan; 8) mekanisme institusional untuk kemajuan perempuan; 9) hak asasi perempuan; 10) perempuan dan media; 11) perempuan dan lingkungan; dan 12) anak perempuan (Cattleya, 2006). PUG secara formal diadopsi dalam Beijing Platform for Action (BPFA) yang menyatakan bahwa pemerintah dan pihak-pihak lain harus mempromosikan kebijakan gender mainstreaming secara aktif dan nyata terlihat dalam semua kebijakan dan program, sehingga sebelum keputusan diambil, analisis tentang dampak kebijakan terhadap perempuan dan laki-laki telah dilakukan. Perubahan hukum dan kebijakan dalam suatu perbaikan status dan kesejahteraan perempuan yang berfungsi sebagai penghasil pendapatan di kabupaten Sidoarjo yakni, supaya diubah pengaturannya sehingga perempuan bekerja diperlakukan sama dengan laki-laki yang bekerja supaya kesejahteraan-nya terjamin, mencakup pekerjaan yang selama ini tidak diakui dan tidak kelihatan karena tidak terjangkau oleh hukum ketenagakerjaan dan tidak direkam dalam statistik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ihromi (1995:298) bahwa pengaturan hubungan kerja antara majikan dengan pekerja menunjukkan adanya pemahaman yang tepat mengenai masalah-masalah yang dihadapi perempuan yang berperan sebagai penghasil pendapatan. Terdapat tiga macam model pembuatan kebijakan menurut Bacchi (1999), yaitu model rasional komprehensif (the rational comprehensive model), model rasional politik (politically rational model), dan model pilihan publik (public choice model). Model yang pertama berpendapat bahwa kebijkan merupakan proses mencari solusi bagi masalah sosial. Model ini berpendapat jika prosedur netral diikuti maka akan diperoleh kebijakan terbaik bagi pemecahan masalah dan kepentingan umum. Model kedua berpendapat bahwa kebijkan tidak pernah dapat memecahkan masalah sosial tetapi memperbaiki kondisi yang ada. Model ini berpendapat tidak ada kebijakan yang netral tetapi ada kompromi dan negosiasi dalam proses pembuatan kebijakan. Keterbukaan dalam proses pembuatan kebijakan dan partisipasi luas dari berbagai kalangan akan menghasilkan kebijakan yang memuaskan. Model ketiga lebih memfokuskan pada representasi masalah. Dalam merumuskan masalah, harus disingkap kebijakan tersebut untuk kepentingan siapa. Oleh karena itu, perlu dilihat perilaku pembuat kebijakan dan peran kepentingan dalam perilaku tersebut. Model ketiga ini berusaha menyingkap motivasi sesungguhnya di balik agenda kebijakan: untuk kepentingan rakyat ataukah sekelompok elit tertentu? Selanjutnya fenomena yang terjadi di kabupaten Sidoarjo adalah masih adanya perusahaan yang memberikan upah kepada pekerjanya masih dilihat berdasarkan jenis kelamin artinya pekerja laki-laki mendapatkan upah lebih besar dibandingkan dengan upah yang diterima pekerja perempuan, sebagaimana dikatakan oleh safa’at, bias gender dalam pengupahan terjadi karena adanya sistem pengupahan yang menggunakan standar pekerja laki-laki (Safa’at, 1998). Akibat bias ini, kebutuhan khas perempuan tidak dicantumkan dalam standar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) dan perempuan diposisikan sebagai subordinat laki-laki dalam keluarga. Kebijakan mengenai pengupahan dalam UU No. 13/2003 terdapat dalam pasal 88-98, akan tetapi tidak terdapat pasal yang membahas persamaan upah antara laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama. Selama asumsi pengupahan yang dipakai adalah laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai pencari nafkah tambahan, maka keadilan upah bagi perempuan tidak akan pernah tercapai.
Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis pada qualitative research. Sebagaimana dinyatakan oleh Lincoln and Cuba (1985) dalam Denzin and Lincoln, (1994:40) disebut sebagai naturalistic inquiry. Penelitian kualitatif terhadap administrasi publik sering menggunakan metode penelitian kasus, grounded theory, ethnography dan action research (Mc Nabb, 2002:270). Penelitian kualitatif tentang analisis implementasi kebijakan bidang ketenagakerjaan di kabupaten Sidoarjo, menggunakan metode penelitian studi kasus. Fokus penelitian ini apakah Proses Implementasi kebijakan ketenagakerjaan telah menerapkan pengarus utamaan gender (PUG) dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wage gap pekerja perempuan sektor industri di Kabupaten Sidoarjo. Pengumpulan data terdapat tiga macam kegiatan yang telah dilakukan peneliti. Lofland dan Lofland (1984): (1) proses memasuki lokasi penelitian (getting in); (2) ketika berada di lokasi penelitian (getting along), dalam proses ini peneliti mulai melakukan komunikasi untuk membangun kepercayaan pada informaninforman dalam penelitian; (3) pengumpulan data (logging the data). Analisis dilakukan untuk menemukan pola. terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing verivication). Analisis Implementasi kebijakan ketenagakerjaan dalam menerapkan pengarus utamaan gender (PUG) Pengarusutamaan gender dalam pembangunan melalui jalur struktural dapat dilakukan dengan prasyarat dan komponen kunci sebagai berikut : Pertama, Komitemen politik (political will) dan kepemimpinan leadership dari lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Komponen kunci yang diperlukan adalah peraturan perundang-undangan yang mencakup antara lain ; Undang-undang Dasar 1945, ketetapan MPR RI, Undang-undang, Peratauran Pemerintah, Keputusan/ Instruksi Presiden, Surat Keutusan /Surat Edaran Menteri/kepala LPND dan Peraturan Daerah. Kedua, Kerangka kebijakan yaitu adanya kerangka kebijakan (policy framework) sebagai wujud komitmen pemerintah nasional, propinsi, dan kabupaten/ kota yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan khususnya bidang ketenagakerjaan. Komponen kunci yang diperlukan adalah kebijakan, strategi, program proyek, kegiatan, kerangka kerja akuntabilitas dan kerangka pemantauan evaluasi. Struktur dan mekanisme pemerintah yang terdiri dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota yang mendukung pelaksanaan PUG. Ketiga, Sumber daya yang memadai. Keempat, System informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin, Kelima, Alat analisis yang meliputi perencanaan, penganggaran, dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG. Keenam, Dukungan dari masyarakat madani kepada pemerintah. Implementasi pengarusutamaan gender melalui kebijakan memiliki perangkat dan alur kerja yang telah mapan. Salah satu proses penting dalam alur kerjaa pengarusutamaan gender (PUG) adalah melakukan analisis gender. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian dari penegakan hak-hak asasi manusia yang menjadi pembahasan khusus dalam forum-forum internasional sejak tahun 1980-an. Perhatian dunia semakin meningkat terhadap kesetaraan gender sebagai penting dalam mencapai kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan. Di Kabupaten Sidoarjo kesetaraan dan keadilan gender diterapkan melalui strategi gender mainstreaming atau pengarusutamaan gender (PUG) yang merupakan pematangan dari strategi gender and development.
Pengarusutamaan gender dimasukkan melalui isu-isu kultural bertujuan untuk membongkar budaya patriarkhi sebagai sumber ketidakadilan. Advokasi gender dilakukan labih banyak bertumpu pada pendekatan budaya. Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender di bidang ketenagakerjaan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan termasuk bidang ketenagakerjaan ruang lingkup PUG meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional. Persoalan bidang ketenagakerjaan di kabupaten Sidoarjo juga dilihat dari kurang maksimalnya peranan pemerintah dalam merumuskan penyelesaian persoalan hubungan industrial yang dihadapi warga negara. Adanya kewenangan penuh manajemen (perusahaan) dalam memutuskan penerimaan dan pemecatan pekerja menyebabkan terjadinya PHK yang tidak adil yang memungkinkan pekerja dan serikat pekerja naik banding ke lembaga penyelesaian perselisihan industrial. Sekalipun dalam Undang-undang ketenagakerjaan keputusan dilakukannya PHK harus didasarkan pada alasan yang jelas. Kesiapan aktor-aktor utama terkait dengan pelaksanaan kebijakan Selaras dengan konsep gender sebagai kontruksi sosial yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan laki-laki dan perempuan serta budaya, PUG sebagai strategi, maka kesetaraan gender dapat diintegrasikan dalam regulasi, manajemen budaya dan norma yang berkembang di masyarakat dengan tanpa mereduksi indikator kesetaraan gender sebagai capaiannya. Karenanya kesetaraan gender akan tercapai pada pemerintah dengan kekuatan cultural pada masyarakat sipil. Pengarusutamaan merupakan konsep baru di kalangan pemerintah dan masyarakat sipil, oleh karena itu proses pelembagaan PUG masih menghadapi banyak rintangan baik dari sisi pemegang maupun pemberi mandate serta kemampuan staf dan lembaga dalam merespon kebutuhan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Masyarakat juga masih belum sepenuhnya memahami dan menerima kebijakan PUG dalam pembangunan nasional maupun daerah sebagai tanggung jawab bersama sehingga sinergitas yang seharusnya saling menguatkan satu sama lain belum berfungsi sebagaimana mestinya. Munculnya penolakan terhadap kebijakan responsif gender dikalangan struktural antara lain disebabkan oleh perubahan orientasi konsep besar tersebut yang semula bersifat fleksibel, adaptif, dan gradual kemudian berubah menjadi problematik karena teknik pengintegrasiannya melalui jalur kultural mengalami hambatan, khususnya ketika gender bersentuhan dengan interpretasi agama. Hambatan ini pada dasarnya dapat dieliminir apabila implementasi PUG dilakukan melalui interrelasi yang baik antara struktural dan cultural, misalnya dengan melakukan jaringan kerjasama antara pemerintah dengan organisasi atau lembagalembaga keagamaan dengan terlebih dahulu menyamakan persepsi membangun komitmen serta menentukan formulasi dan indikator ketercapaiannya secara konkret
Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wage gap pekerja perempuan sektor industri di Kabupaten Sidoarjo. Faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan adalah keadaan angkatan kerja, penyerapan tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, status pekerjaan utama, dan jumlah jam kerja. Dari data secara makro jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Sidoarjo pada tahun 2007 adalah 1.781.405 orang. Terdiri dari 906.161 orang penduduk laki-laki dan 875.244 orang penduduk perempuan (BPS, 2008: 82). Jumlah angkatan kerja usia 15 tahun keatas sebanyak 924.661 orang. Dari jumlah ini penduduk yang bekerja adalah sebanyak 110.158 orang. Dari data ini diketahui jumlah tingkat partisipasi angakatan kerja (TPAK) adalah sebesar 67.75% yang berarti dari 100 penduduk usia kerja terdapat 68 orang yang aktif dalam kegiatan ekonomi (bekerja dan mencari kerja), tingkat kesempatan kerja (TKK) sebesar 88.09% dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 11.91%. TPT 11.91% memberikan gambaran bahwa dalam 100 orang angkatan kerja 12 orang diantaranya menganggur. Akhir-akhir ini adanya krisis global sedikit banyak mempengaruhi tingkat pengangguran, karena baik secara langsung maupun tidak langsung krisis global mempengaruhi kelangsungan industri-industri yang ada, dan bagi perusahaan yang tidak bisa eksis akhirnya mengurangi tenaga kerja dengan PHK. Penggunaan waktu terbanyak dalam kegiatan sehari-hari akan memberikan gambaran mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam kegiatan ekonomi dan juga proporsi penghasilan dalam keluarga. Disamping itu penggunaan waktu terbanyak juga dapat digunakan untuk mengetahui peran antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga.
DAFTAR PUSTAKA
Bogdan and Biklen, 1998, Qualitative Research For Education An Introduction To Theory And Methods, Allyn and Bacon. Inc., Boston. Bogdan, R. C., dan S. Taylor, 1993, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, terjemahan, Usaha Nasional, Jakarta. Chan, Syilvia. 1990. Women in the Third Word : Gender Issues in Rural and Urban Areas. London Elgar Publ ltd. Connell, R.W. Gender and Power , Poluity Press, Oxford.1991 Creswell, John W., 1994, Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches, Thousand Oaks: Sage Publications. Departemen Tenaga Kerja RI. 1995. Perencanaan Tenaga Kerja Nasional. Emilia Del Bono and Daniela Vuri, Job Mobility and the Gender Wage Gap in Italy. CESIFO Working Paper No 2435 Category 4 : Labour Markets, October 2008 Enriqueta. Globalization and Cuture as Factors that shape the Gender Gap: A Comparative Studi of Urban Latin Amersia and East Asia (1970-2000). Universitas Pompeu Fabra. February 2009. Denhardt, Janet V., Denhardt, Robert B., 2003, The New Public Service: serving, not steering, M. E. Sharpe Inc., New York. Dwi Eko Waluyo, Kontribusi Wanita Dalam Aktivitas Ekonomi dan Rumah Tangga di Pedesaan. Laporan Hasil Penelitian tahun 2007. Dwiyanto, Agus, Partini, Ratminto,B.Wicaksono,W.Tamtiari, B.Kusumasari,dan M.Nuh, 2003, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Pusat studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM, Jogjakarta. Fakih, Mansour. 1996. ”Gender sebagai Alat Analisis Sosial. Jurnal Analisis Sosial. Edisi 4/November. hlm. 7-20. Graciela Chichilnisky. The Gender Gap. Review of Development Economics 12 (4), 828-844, 2008. Giligan, C. 1993. Dalam Suara yang lain: Teori psikologi dan perkembangan wanita. Keraf. A.S (Penerjemah). Tahun 1997. Jakarta. Pustaka Tangga. Hafidz, Wardah. 1995. “Pola Relasi Gender dan Permasalahannya”. Peper Disampaikan pada Diskusi Gender suatu Tinjauan Multidimensi. Yogyakarta, 29 April. Handayani T. Sugiarti 2006. Konsep dan Teknik Penelitian Gender. Malang UMM Press. Hariyoso, 2002, Pembaharuan Birokrasi Dan Kebijaksanaan Publik, Peradaban, Jakarta. Haryono, Tulus, 2003, Analisis Persepsi Pelanggan Terhadap Kualitas Jasa Pada PT. PLN (Persero). Disertasi, tidak dipublikasikan.
Haryastuti, S dan B. Hudayana. 1991. Pekerja wanita pada Industri Rumah tangga sandang di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seri Studi wanita No.6. Pusat penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta Hetler. C. 1986. Female Headed Households in a Circular Migration Village in Central Java, Indonesia, Disertasi Ph.D. pada Departemen Demografi, Australia national University. Heyzer., N. 1986. Working Women in South East Asia. Philadelphia: Open University. Press. Houston, David J., 2000, Public Service Motivation: a multivariate test, Journal of Public Administration Research and Theory; Oct 2000; 10, 4; Wilson Social Sciences Abstracts, University of Tennessee, Knoxville. Hugo, G. 1985. Structural Change and labour Mobility in Rural Java, labour Circulation and the labour Process, G Standing (ed). London: Croom Helm. I Dewa Ayu dan I Nyoman Sila, Potensi Perajin Wanita dalam Pengembangan Kerajinan uang Kepeng Di Kawasan Pariwisata Ubud Bali, Jurnal Penelitian dan Pengembangan sains & Humaniora, 2008. 2(1), 43-45. Ihromi, T.O.1995: Penggunaan Hukum sebagai Alat Dalam Upaya Perbaikan Kedudukan wanita,” dalam Ihromi (ed), Kajian dalam Pembangunan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.. I Made Wirartha. Ketidakadilan Jender Yang Dialami Pekerja Perempuan di Daerah Pariwisata. Laporan Penelitian Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Udayana tahun 2008. Indiahono D. 2006. Reformasi Birokrasi Amplop Mungkinkah?. Yogyakarta Gava Media. Irianto, Sulistyowati, “ Akses Tenaga Kerja kepada Perlindungan Hukum, Dimensi Normatif dan Kenyataan Sosial,” Program Studi Kajian wanita Pascasarjana Universitas Indonesia, 1994. Islamy, M. Irfan, 2003, Dasar-Dasar Administrasi Publik Dan Manajemen Publik, Program Studi Ilmu Administrasi, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang. ________, 2003, Strategi Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah, makalah tidak dipublikasikan untuk Program Doktor Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang. Lincoln, Yvonna S., Egon G. Guba, 1985, Naturalistic Inquiry, SAGE Publications, Inc., 275 South Beverly Drive, Beverly Hills, Carolina 90212 Lipsky, Michael, 1980, Street-Level Bureaucracy: dilemmas of the individual in public services, Russell Sage Foundation, New York.
Liza Hadiz, 2002, Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru. Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta. Maria Drolet and Karen Mumfrod, The Gender Pay Gap for PrivateSector Employes in Canada and Britain, Forschungsinstitus zur Zukunft der Arbeit, Institute for the Study of Labour. MacPhail. Fiona & Paul Bowles. 2008. Corporate Social Responsibility as Support for Employee Volunteers: Impacts, Gender Puzzles and Policy Implications in Canada. Journal of Business Ethics (2009) 84:405-416. Magnus Henrekson and Mikael Stenkula. Why Are There so Few Female Top Executives in Egalittarian Welfare States. IFN Working Paper No 786, 2009. Manning, C. 1980. Dualism in Labour Markets and Labour Markets Segmentation in Indonesia Manufacturing, Indonesia Dualism, Growth and Poverty, R. Garnaut dan P. McCawley (ed) Canberra: Research School for Pacific Studies, Australian National University. Mather, C. 1093. Industrialization in the Tangerang Regency of Weast Java: Women Workers and the Islamic Patriarchy, Buletin of Concerned Asian Scholars, 15(2), April-Juni . Mayling Oey, 2004. Perubahan Pola Kerja Kaum Perempuan di Indonesia Selama Dasawarsa 1970: Sebab dan Akibatnya. Jakarta Pustaka LP3ES. Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, 1984, Qualitative Data Analysis: a sourcebook of new methods, SAGE Publications, Inc., 275 South Beverly Drive Beverly Hills, California 90212. Moenir, AS., 1998, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, cetakan ke III, Bumi Aksara, Jakarta. Moleong, Lexy, J., 1991, Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarta, Bandung. Moore, H.I.1988. Feminism and Anthropology, Cambridge, Poluity Press. Mosse. J.C. 1996. Gender dan Pembangunan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Muhadjir, 2000, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Rake Sarasin, . Nasution, 1996, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, edisi I, cetakan 2, Transito, Bandung. Nugroho Riant. 2008. Gender dan Administrasi Publik. Yogyakart. Pustaka Pelajar. Osborne, David, dan Peter Plastrik, 2001, Memangkas Birokrasi: lima strategi menuju pemerintahan wirausaha, terjemahan, cetakan kedua (revisi), Penerbit PPM, Jakarta. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Indeks Pembangunan Jender, Tahun 2009.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Tahun 2009 Philip, A. Dan B. Taylor. 1980. Sex and Skill: Notes Towards a feminst Economics, feminist Review, 6: 79-88. Purwanto E.A. & Wahyudi. K. 2005. Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi-Parelmenter. Yogyakarta. Gava Media. Safa, H. 1990. Women and Industrialisation in the Caribbean, Women Employment and the family in the international Division of Labour : Macmillan Salim, Agus, 2001, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial; dari Denzin Guba dan penerapannya, PT. Tiara Wacana Yogya, Jogjakarta. Santoso, 1997, Birokrasi Pemerintahan Orde Baru, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Saptari, R. 1991. The Differetiation of a rural Industry, 1920-1990,: In the Shadow of Agriculture, P. Alexander, B. White dan P. Boomgaard (ed) Amsterdam: KIT. --------------- & Brigitte Holzner. Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan. Jakarta. PT Pustaka Utama Grafiti. Schmid Evelyne. 2009. Gender and Conflict: Potential Gaintsof Civil Society Effort to Include Economic, Social and Cultural Right in Transitional Justice. SHUR Project Final Conference „Human Rights in Conflict-The role of Civil Society“,4-6 June 2009, Luiss University, Rome. Scott, Patrick G., 1997, Assesing Determinants Of Bureaucratic Discretion: An experiment in street-level decision making, Journal of Public Administration Research and Theory, Januari, 7: 35-57. Sebatu, A. 1994. Psikologi Jung: Aspek wanita dalam kepribadian manusia, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Maju. Sedova. N.N. 2007. The effectiveness of the Bureaucracy as rated by Russians. Sociological Research, Vol 46, No. 6 NopemberDesember 2007, pp, 33-43. Sihite, Romany, Perempuan Pekerja Rumahan: Apakah Tersentuh Kebijaakan pembangunan.” dalam Sita Van Bemmelen (ed), Benih bertumbuh, kelompok Pejuang Perempuan tertindas, 2000. Shadana, Krisdawati, dan Faizal Anwar, 2004, Etika Birokrasi, cetakan 1, penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press), Malang. Strauss, Anselm, Juliet Corbin, 2003, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: tata langkah dan teknik-teknik teoritisasi data, terjemahan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Sugiarti, dkk. 2003. Pembangunan Dalam Perspektif Gender. Malang. UMM Press
Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, Memahami Good Governance: dalam perspektif Sumber Daya Manusia, Penerbit Gava Media, Yogyakarta. Sulistiyaningsih E. dan H : Perempuan di Dunia Kerja dalam Sirianto (ed), Perempuang dan hukum. “ Jakarta. Yayasaan obor Sumanto, Ali. 1993. “Nasib Pekerja Wanita Tetap di bawah Laki-laki. Dalam Bali Post. Selasa, 21 Desember, No. 124,Tahun. ke-46, hlm. 6, kol.1-4 Susilawati, Dewi H. 1992. ”Peluang Kerja dan Upah Tenaga Kerja Perempuan”. Dalam Bernas. 13 Pebruari. Tikhonova. N.E. 2007. The Bureaucracy Part of Societynor its Contractor. Sociologycal Recearch, Vol. 46, No.6 Nopemeber-Desember, pp.9-18. Thoha, Miftah, 1999, Perilaku Organisasi: konsep dasar dan aplikasinya, FISIPOL Universitas Gadjah Mada, cetakan kesepuluh, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, -------------- 2007. Birokrasi Politik di Indonesia. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada Turner, Mark, David Hulme, 1997, Governance, Administration and Development, Making The State Work, Macmillan Press Ltd., London, England. Utomo Warsito. 2007. Administrasi Publik Baru Indonesia Perubahan paradigm dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Wijaya, H dan Ratnawati, R, 1991. Perempuan sebagai kelompok haterogen dan konsekuensinya pada konsep kemandirian. Dalam Wijaya et al (eds). Proding Lokakarya Nasional: Citra Kemandirian perempuan Indonesia. KSW Unbraw Malang 18-20 Juli Wolf, D 1990. Doughteers, Decesions and Domination: An Empirical and Conceptual Critique of Household Strategis. Development and Change, Vol. 21, hal 43-74. Yin, K. Robert, 2004, Studi Kasus Desain dan Metode, penerjemah M.Djauzi Mudzakir, edisi revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Yusuf. V. 1991. Pembentukan Angkatan Kerja Industri Garmen Untuk Ekspor : Pengalaman dari. Jawa Barat: Institute of Social Studies, Bandung Research Project Office, Working Paper Series No. B-13. Zauhar Soesilo.2007. Reformasi Administrasi Konsep, Dimensi dan Strategi. Jakarta. Bumi Aksara.
