BIDANG ILMU: EKONOMI
LAPORAN HASIL PENELITIAN DISERTASI DOKTOR TAHUN ANGGARAN 2010
Judul
Peneliti
: IMPLIKASI DESENTRALISASI FISKAL DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI PROVINSI BALI) : IDA BAGUS PUTU PURBADHARMAJA
Dibiayai Oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Penugasan Penelitian Disertasi Doktor Tahun Anggaran 2010 Nomor : 492/SP2H/PP/DP2M/VI/2010, tanggal 11 Juni 2010.
Universitas Brawijaya Malang 2010
RINGKASAN Kondisi umum Indonesia pasca pemberlakuan desentralisasi (Basri dan Munandar,2009) adalah melebarnya ketimpangan tingkat kemajuan pembangunan, kesejahteraan, dan kemandirian keuangan antardaerah, daalam hal transfer menurut Kuncoro, 2004, subsidi yang bersifat blok, bagi kebanyakan daerah tidak mencukupi walaupun daerah memiliki keleluasaan mengelola dana, sedangkan subsidi yang bersifat spesifik mengakibatkan daerah tidak memiliki keleluasaan dalam mengelola dana. Tujuan desentralisasi fiskal adalah tercapainya kemandirian fiskal daerah, pengelolaan anggaran daerah yang baik, pertumbuhan ekonomi meningkat, mengurangi disparitas pendapatan antardaerah, terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kondisi perekonomian Provinsi Bali era desentralisasi fiskal adalah rasio kemandirian fiskal Provinsi Bali menunjukkan kondisi yang relatif menurun. Empat dari sembilan kab.\kota di Provinsi Bali berada di bawah rasio rata-rata PAD di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali periode Tahun 2004 - 2008 berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional . Adanya ketimpangan pendapatan (PAD) antarkabupaten\kota yang cukup tinggi. Terjadinya pergeseran struktur ekonomi di Prov. Bali. Porsi terbesar anggaran daerah diperuntukkan bagi belanja administrasi pemerintah Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: ”Bagaimana implikasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan good governance dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali”. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali, dengan mengambil sampel di 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota. Obyek yang dijadikan penelitian adalah implikasi desentralisasi fiskal yang dikaitkan dengan struktur anggaran, pertumbuhan ekonomi, disparitas regional dan good governance di bidang ekonomi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Periode pengamatan Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008. Data sekunder total observasi 45 dianalisis menggunakan Partial Least Square (PLS). Variabel Disparitas Regional berpengaruh negatif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan nilai T-Statistik sebesar 4,261. Semakin tinggi nilai Disparitas Regional maka semakin rendah nilai kesejahteraan masyarakat. Dua variabel lain yang diduga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat (Good governance dan Pertumbuhan Ekonomi tidak terbukti secara signifikan karena nilai T-Statistiknya di bawah 1,96. Variabel Struktur anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap Disparitas Regional dengan nilai TStatistik sebesar 4,760. Variabel Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap Struktur Anggaran dengan nilai T-Statistik sebesar 7,684. Variabel desentralisasi fiskal dan variabel struktur anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Good governance. Variabel Desentralisasi Fiskal, Variabel Struktur Anggaran dan Good governance berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai T-Statistik dari masing-masing variabel bebas tersebut bernilai di atas 1,96.
SUMMARY General condition of Indonesia after decentralization (Basri and Munandar, 2009) is a widening disparity levels of development progress, prosperity, and financial independence among regions, daalam transfer case according to Kuncoro, 2004, subsidies that are blocked, for most areas is not sufficient even though the region has the flexibility to manage funds, while the subsidies that are specific areas do not have the flexibility lead in managing the fund. The objective of fiscal decentralization is to achieve fiscal independence of local, regional good budget management, increase economic growth, reduce income disparities between regions, the implementation of good governance, and improving the welfare of society. The economic condition of Bali Province of fiscal decentralization is the ratio of fiscal independence of the Province of Bali shows that the condition of relative decline. Four of the nine districts\city in the province of Bali is below the average ratio of PAD in Indonesia. Bali Provincial Economic Growth for the period 2004 - 2008 is below the national economic growth. The existence of income inequality (PAD) between district\city is quite high. The shift of economic structure in Province of Bali. The biggest share of regional budget expenditure devoted to government administration. T h e problem in this research is: "How can the implications of fiscal decentralization in terms of economic growth and good governance in improving the welfare of society in the province of Bali". This research was conducted in the province of Bali, by taking samples at 8 (eight) districts and 1 (one) city. Objects are used as research is the implications of fiscal decentralization associated with the budget structure, economic growth, regional disparities and good governance in the economic sector in improving public welfare. Observation period of 2004 until the year 2008. Secondary data total 45 observations were analyzed using Partial Least Square (PLS). Regional Disparity Variables significant negative effect on the welfare of society with a value of 4.261 T-statistics. The higher the value of regional disparities, the lower the value of social welfare. Two other variables that allegedly influence welfare of the community (Good governance and Economic Growth) was not found to significantly because the value of T-statistics are below 1.96. Variable budget structure has a significant positive towards Regional Disparity with T-statistics value of 4.760. Fiscal Decentralization Variables significant positive influence to the Budget Structure with Tstatistics value of 7.684. The variable of fiscal decentralization and budget structure variable has a significant positive towards Good governance variables. Fiscal Decentralization Variables, Variable Structure Budget and Good governance significant effect on economic growth because the value of T-statistics of each independent variable is valued at over 1.96.
DAFTAR PUSTAKA
-----------,2002, Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas dalam Rangka Mendukung Desentralisasi, Mendagri dan Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional,Jakarta. -----------,2008,Instrumen penilaian mandiri dalam pelayanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Jogyakarta, draft laporan Magister Adminitrasi Publik UGM – Centre for policy studies partnership for governance reform. -----------,Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bali, 2005-2009, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2004-2008, Denpasar. ----------,BPS Bali, 2007, Berita Resmi Statistik, No. 38/07/Th. X, 2 Juli 2007 ----------,BPS Bali, 2009, Bali Dalam Angka. ----------,BPS Bali, 2009, Berita Resmi Statistik, No. 44/11/51/Th. III, 10 Nopember 2009 ----------,Data realisasi Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Total Belanja Daerah TA 2008, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI, http://www.djpk.depkeu.go.id/linkdata/apbd- 2008/PAD_LRA_2008.htm -----------,Desentralisasi fiskal dan kesenjangan daerah, Kajian pengeluaran public Indonesia Tahun 2007, Staf World Bank, Jakarta. http://siteresources. worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/226271-1168333550999/ PERbahasa.pdf ----------,Direktoral Jenderal Perimbangan Keuangan, 2008, Grand Design Kebijakan Fiskal di Indonesia, Jakarta. ----------,Direktoral Jenderal Perimbangan Keuangan, 2008, Laporan Keuangan Transfer ke Daerah, Jakarta. -----------,Instrumen penilaian tata pemerintahan daerah: Alat ukur tata pemerintahan yang baik, Laporan RTI International bekerja sama dengan:International City/County Management Association Computer Assisted Development Incorporated Democracy, Maret 2008. ------------,Peraturan Menteri Keuangan RI No. 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggunjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, Jakarta, ----------,Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ----------,Undang-undang RI No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah. Abdullah, S. dan Halim, A. 2006, Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan, Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2(2):17-32. Abel, A.B. and Bernanke, B.S. 2005, Macroeconomics, fifth edition, Pearson Addisonpearly. USA.
Alisjahbana, A.S. 2000, Desentralisasi Fiskal dan Kebijakan Pembangunan Daerah, Makalah pada Seminar Ekonomi Science Club STIE YPKP dan Kongres ISEI XIV di Makasar. Arifin, S. (editor), 2008, Bangkitnya Perekonomian Asia Timur Satu Dekade Setelah Krisis, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. Arikunto, S. 1992. Metode Penelitian Sosial, Binarupa Aksara, Jakarta. -----------. 2002. Prosedur Penelitian. Rineka Cipta, Jakarta. Arsyad, L. 2004, Ekonomi Pembangunan, Ed. Ke-4, STIE, Yogyakarta. Basri, F. dan Munandar, H. 2009, Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia. Kencana, Jakarta. Brueckner, J.K. 2009, Partial Fiscal Desentralization, Jurnal of Regional Science and Urban Economics, 39(2009): 23-32. Cappelen, .W.A and Tungodden, B. 2007, Local autonomy and interregional equality, Social Choice Welfare (28):443–460. Capuno, J.J. -, Good governance index:Advocating good governance or local government, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/ UNPAN013120.pdf Christy, F.A. dan Adi, P.H. 2009, Hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, dan kualitas pembangunan manusia, The 3rd National Conference UKWMS, Surabaya. Costantini, V. and Monni, S. 2009. Gender disparities in the Italian regions from a human development perspective, The Journal of Socio-Economics 38 (2009): 256–269 Davidson, J. and Lookwood, M. 2008, Partnerships as Instruments of Good Regional Governance: Innovation for Sustainability in Tasmania? Regional Studies, 42(5): 641–656 Dwiyanto, A. et. al 2006, Kinerja tata pemerintahan daerah di Indonesia, Governance Assessment Survey (GAS), Jakarta. Eko,S. 2008, Pro Poor Budgeting: Politik Baru Reformasi Anggaran Daerah untuk Pengurangan Kemiskinan, Workingpaper/eko/IV/June/2008, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta Fanti, L. and Manfredi, P. 2007, Neoclassical Labor Market Dinamics, chaos and the real wage Phillips Curve, Journal of economic behavior and organization, 62 (2007): 470-483. Ferdinand, A. 2003. Structural Equation Modelling dalam Penelitian Manajemen, Aplikasi Model-Model Rumit dalam Penelitian untuk Tesis S2 dan Disertasi S3, BP Universitas Diponegoro Semarang. Fleisher, B. et al, 2009, Human capital, economic growth, and regional inequality in China, Journal of Development Economics, (01448):17.
Fleurke, F. and Willemse, R. 2004, Approaches to Desentralization and Local Autonomy:A Critical Appraisal, Journal of Administrative and Praxis, 26 (4):523544. Ghozali, I. 2008, Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS), Edisi 2, BP Undip, Semarang. Gurluk, S. 2009, Economic growth, industrial pollution and human development in the Mediterranean Region, Ecological Economics, (68): 2327-2335. Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L. and Black, W.C., 1992. Multivariate Data Analysis with Readings, McMillan Pub., New York. Hardjasoemantri, K. 2003, Good governance dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Makalah Untuk Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII, 15 Juli 2003, Bali. Hernandez-Trillo, F. and Jarillo-Rabling, B. 2008, Is Local Beautiful--Fiscal Decentralization in Mexico, World Development, 36,(9):1547–1558 Hoessein, B. 2002, Perspektif Jangka Panjang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Makalah Diskusi Kebijakan Jangka Panjang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Jakarta. Hope Sr, K.R. 2009, Capacity development for good governance in developing societies: lessons from the field, Development in Practice, 19 (1):79-86. Huther,J. and Shah, A.1998, Applying a Simple Measure of Good governance to the Debate on Fiscal Decentralization, http://info.worldbank.org/etools/ docs/library/128808/Hutter%20and%20Shah%201998.pdf Indaryanti, Y. 2006, Disparitas tingkat kesejahteraan masyarakat: Tinjauan social ekonomi rumah tangga lokal, Project Working Paper Series No. 04. Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan –LPPM IPB, Bogor. Isdijoso, B. dan Wibowo, T. 2002, Analisa Kebijakan Fiskal pada Era Otonomi Daerah, Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta, Kajian Ekonomi dan Keuangan 1(6):22-56 Jhingan, M.L. 2000, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, terjemahan D. Guritno, Ed.1 Cet. 8, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Kartiwa, H.A. 2004, Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Arah Kebijakan Umum, Pelatihan Pendalaman Kompetensi bidang tugas legislatif anggota DPRD Kabupatan Sukabumi.Jawa Barat. Keban, Y.T., 2000, “Good governance” dan “Capacity Building” sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan, Naskah No. 20 Juni- Juli 2000, http://www.bappenas.go.id/node/71/1070/good-governance dan-capacity-buildingsebagai-indikator-utama-dan-fokus-penilaiankinerjapemerintahan---olehyeremias-t-kebanKhusaini, M. 2006,Ekonomi publik desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah, Editor:Ahmad Erani Yustika, Cet. 1, BPFE Unibraw, Malang. Knack, S. And Kugler, M. 2002, Constructing an Index of Objective Indicators of Good governance, PREM Public Sector Group, World Bank October 2002
Krina P.,L.L, 2003, Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Bappenas, Jakarta, http://www.solex-un.net/repository/id/gov/CR4-Res6-ind.pdf Kuncoro, H. 2004, Pengaruh Transfer Antarpemerintah pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia, Jurnal Ekonomi Pembangunan 9(1):4763 Kuncoro, M. 2002, Analisis Spasial dan Regional: Studi tentang Aglomerasi dan Kluster Indonesia, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Yogyakarta. -----------, 2004, Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Editor:Wisnu Chandra Kristiaji, Erlangga, Jakarta. Landiyanto, E.A. 2005, Kinerja keuangan dan strategi kota di era otonomi daerah: Studi kasus kota Surabaya, CURES working paper No.05/01, Surabaya. Lessmann, C. 2006, Fiscal Decentralization and Regional Disparity: A Panel Data Approach for OECD Countries, Ifo Working Paper (25). Jerman. Luebke, C. 2009, The Political Economy of Local Governance Findings from an Indonesian Field Study, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 45(2):201–30 Lyakurwa, W. 2009, Prospects for economic governance: resilient pro-poor growth, Emerald Group Publishing Limited, 11(4):66-81. Http: www.emeraldinsight. com/reprints. Manasan, R.G. et al. 1999, Indicator of good governance:Developing an index of governance quality at the LGU level,Journal of Phillippne Development, 48(2):150212 Mankiw, N.G. 2007, Makroekonomi, Edisi Keenam, alih bahasa: Fitria Liza dan Iman Nurmawan, Erlangga, Jakarta. Marattin, L. And Marzo, M. 2008, Fiscal Rule in a Hoghly Distorted Economy, Preliminary version. Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Serial Otonomi Daerah, Andi, Yogyakarta. Mourmouras, A. and Rangazas, P. 2009, Fiskal Policy and Economic Development, Macroeconomic Dynamics, 13 (2009), 450–476. Murwito, S. 2008, Pembangunan daerah dalam rangka pembangunan ekonomi berbasis wilayah, KPPOD news Edisi Januari - April 2008, Jakarta. Nwaobi,G.C.2009, Fiscal Responsibility and Economic Efficiency: A Functional Approach, MPRA Paper No. 13018, http :// mpra.ub.unimuenchen.de/10835/1/MPRA_Paper_13018.pdf Oates, W.E.,1993, Fiscal Decentalization and Economic Development, National Tax Journal, 46(2):237-243. Pohan, M.H. 2000, Mewujudkan tata pemerintahan lokal yang baik (local good governance) dalam era otonomi daerah, Makalah Musyawarah Besar Pembangunan Musi Banyuasin ketiga, Sekayu, 29 September-1 Oktober 2000,
http://www.bappenas.go.id/node/71/1033/bidang-pengembanganregionalotonomi-daerah/
dan-
Prabu, K.S. 2009, Pelatihan pembangunan manusia – Banda Aceh, 20-21 Oktober 2009, Banda Aceh. http://undp.or.id/archives/.../HD%20Training%20Handout% 201.doc Pratchett, L. 2004, Local Autonomy, Local Democracy and The “New Localism”, Political Studies, 52 (2004):358-375. Qiao, B. Et al., 2008, The Tradeoff Between Growth and Equty in Decentralization Policy: China’s Experice, Journal of Development Economics, 86(2008):112-128. Rahmiyati, N. 2007, Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Masyarakat: Kajian tentang Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota se Provinsi Jawa Timur Sebelum dan pada Era Otonomi Daerah, Disertasi Doktor, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Ratnawati, 2008, Tata Kelola Ekonomi daerah, KPPOD news Edisi Januari – April. 2008, Jakarta. Sakamoto, H. 2006, Regional Disparity in Indonesia:An analysis Using the Distribution Approach, The International Centre for the Study of East Asian Development (ICSEAD), Japan. Sasana, H. 2009, Peran desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi di kabupaten/ kota Provinsi Jawa Tengah, Jurnal Ekonomi Pembangunan, 10,(1):103-124. Satriyo, H.A. dkk, 2003, Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA), Laporan Ketiga, The Asia Foundation, Jakarta. Schaltegger, C.A. and Feld, L.P.2009, Are fiscal adjustments less successful in decentralized governments? European Journal of Political Economy 25 (2009):115–123 Schreiber, J.B, et. al. 2006, Reporting Structural Equation Modeling and Confirmatory Factor Analysis Results: A Review, The Journal of Educational Research, 99(06):323-337. Seo, J. 2009, Balanced national development strategies: The construction of Innovation Cities in Korea, Land Use Policy, 26(2009):649-661. Setyawan, B. dan Adi P.H. 2008, Pengaruh Fiscal Stress Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal, Makalah Simposium Nasional Riset Ekonomi dan Bisnis Asosiasi Perguruan Tinggi katolik (APTIK), Semarang, 28 Juni 2008. Sidik, M. 2002, Kebijakan, Implementasi dan Pandangan Ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Makalah pada Seminar Menciptakan Good governance demi Mendukung Otonomi Derah dan Desentralisasi Fiskal, tanggal 20 April 2002, Yogyakarta. Singarimbun, M dan S. Effendi, (Ed), 1995. Metode Penelitian Survey. LPES,Jakarta.
Solimun dan Rinaldo, AA. 2008, Pemodelan persamaan struktural pendekatan PLS dan SEM: Aplikasi sotware SmartPLS dan AMOS, presentasi pelatihan, Laboratorium Statistika FMIPA Universitas Brawijaya, Malang, Tgl. 15-16 Desember. Solimun. 2002. Multivariate Analysis, Structural Equation Modelling (SEM), Lisrel dan Amos, Aplikasi di Manajemen, Ekonomi Pembangunan, Psikologi, Sosial, Kedokteran dan Agrokompleks, Universitas Negeri Malang. ---------, 2006. Pemodelan Persamaan Struktural Pendekatan PLS dan SEM: Aplikasi Software Smart PLS dan Amos 6, FMIPA dan PPs Universitas Brawijaya, Malang. Suparmoko, 2002, Ekonomi Publik : untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta. Syaukani, H. Et. al 2005, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan,Cet. VI, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Tadjoeddin, M.Z. dkk, 2001, Aspirasi Terhadap Ketidakmerataan: Disparitas Regional dan Konflik Vertikal di Indonesia, Working Paper: 01/01-1, United Nation Support Facility for Indonesian Recovery (UNSFIR), Jakarta. Thornton, J. 2007, Fiscal Desentralization and Economic Growth Reconsidered, Journal of Urban Economics, 61 (2007):64-70. Tjiptoherijanto, P. 2008, Promoting Trust in Government:The Indonesian Case, Makalah pada Workshop on Promoting Trust in Government Through Innovations in Governance in Asia and The Pacific, Hawaii,28 -30 Januari 2008. Ulfa, A. 2004, Studi Analisis Kebijakan Fiskal dan Struktur Pembiayaan Jangka Menengah di Indonesia, Laboratorium Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pengkajian Ekonomi (LP3E) FE Universitas Padjadjaran Bandung bekerjasama dengan Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional (Bapekki) (d/h Badan Analisa Fiskal (BAF), Departemen Keuangan RI, Jakarta. Utama, S. et. al 2007, Model Pertumbuhan Ekonomi Regional Jangka Panjang Provinsi Bali, Kerjasama Bank Indonesia Denpasar dengan KKS FE Unud, Denpasar. Wibowo, P. (2008), Mencermati dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Jurnal Keuangan Publik, 5(1):55-83 Wijanto, S.H. 2008, Structural Equation Modeling dengan LISREL 8.8: Konsep dan Tutorial, Cet. I, Graha Ilmu, Yogyakarta. World Bank, 2009. World Development Report, Reshaping Economic Geography, Yamamura, E. 2008, The influence of government size on economic growth and life satisfaction. A case study from Japan. MPRA Paper No. 10835, http:// mpra.ub.uni-muenchen.de/10835/1/MPRA_Paper_10835.pdf
