BIDANG ILMU : HUKUM
LAPORAN HASIL PENELITIAN DISERTASI DOKTOR TAHUN ANGGARAN 2010
Judul
Peneliti
: Pengelolaan Pencemaran Laut Pada Selat Yang Digunakan Untuk Pelayaran Internasional Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 Di Indonesia : Luh Putu Sudini
Dibiayai Oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Penugasan Penelitian Disertasi Doktor Tahun Anggaran 2010 Nomor : 492/SP2H/PP/DP2M/VI/2010, tanggal 11 Juni 2010.
Universitas Brawijaya Malang 2010
RINGKASAN Pencemaran terhadap perairan di wilayah Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional tampak merupakan isu global yang sangat serius dibicarakan publik. Utamanya di Indonesia, perairan di Selat Malaka merupakan jalur pelintasan kapal dan pesawat negara asing, dengan menggunakan hak lintas transit (transit passage right). Maupun juga perairan yang dilalui dengan menggunakan hak lintas alur laut kepulauan Indonesia (archipelagic sea-lanes passage right) yakni melalui rute alur laut atau sea-lanes yang ditetapkan pemerintah Indonesia seperti Selat Sunda, Selat Lombok dan di selat Ombai. Padatnya pelintasan kapal yang terjadi di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional seperti selat Malaka, hal ini memungkinkan terjadinya pencemaran serius terhadap air laut di selat tersebut. Mengatasi pencemaran laut di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional di Indonesia, diperlukan adanya pengaturan pengelolaan pencemaran laut di selat yang digunakan untuk
pelayaran
internasional
di
Indonesia.
Berkaitan
dengan
pengelolaan
pencemaran laut pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, dipandang perlu ada konsep ideal pengelolaan pencemaran laut pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif, dengan pendekatan secara perundangundangan pendekatan
(statute historis
approach),
pendekatan
(historical
approach);
konsep dan
(conseptual
pendekatan
approach);
perbandingan
(comparative approach). Dengan metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dan didukung dengan bahan-bahan hukum penunjang. Setelah bahan-bahan hukum terkumpul, dilakukan inventarisasi, sistematisasi, interpretasi, dan analisis. Melalui penelitian ini akan mencari sebab atau alasan bahwa perlu pengaturan khusus pengelolaan pencemaran laut pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional di Indonesia dan selanjutnya mencari serta menemukan konsep ideal pengelolaan pencemaran laut pada Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.
DAFTAR PUSTAKA Buku dan Hasil Penelitian : A.
Commentary, Nordquist,et.al.. United Nations Convention On The Law of The Sea 1982. Boston : Martinus Nijhoff Publishers, Volume I, 1985.
Adolf Huala. Aspek-Aspek Dalam Hukum Internasional. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2002. Arief Sidharta,.Bernard. Mauwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, dan Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum. Bandung : PT Refika Aditama, 2007 Atje Misbach Muhjiddin. Status Hukum Perairan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing. Bandung, Alumni, 1993. Boer Mauna. Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam era Dinamika Global. Bandung : Alumni, 2000 Bruggink, J.J.H., Refleksi Tentang Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, alih bahasa Arief Sidharta, 1999. Charney Jonathan I and Alexander Lewis M, International Maritime Boundaries. London : Martinus Nijhoff Publishers, Volume II, 1993. Darji Darmodiharjo & Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, Edisi Revisi, 2002. Dimyati Hartono, Hukum Laut Internasional Pengamanan Pemagaran Yuridis Kawasan Nusantara Negara Republik Indonesia. Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1987. Hukum Laut international: Yurisdiksi Nasional Indonesia sebagai NegaraNusantara. Jakarta : Binacipta, 1983. Etty R. Agoes. Konvensi Hukum Laut 1982 : Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing. Bandung : Penerbit CV. Abardin, Cetakan Pertama, April 1991. F. Isjwara. Pengantar Ilmu Politik. Bandung : Binacipta, 1974 Gatot Dwi Hendro Wibowo, Aspek Hukum Konservasi Lautan Dalam Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang Untuk Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati Lautan. Surabaya : Disertasi, Program Doktor, Fak.Hukum, Universitas Airlangga, 2007.
Hasjim Djalal, Perjuangan Indonesia Dibidang Hukum Laut. Bandung : BPHN, Penerbit Bina Cipta, 1979. ____________. Indonesia And The Law Of The Sea. Jakarta : Centre For Strategic And International Studies, 1995. Ian Brownlie, QC, DCL,FBA, Principles of Public International Law. London : Oxford, Clarendon Press,1990. Isrok, Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berkaitan Dengan Pemilihan Langsung. Malang : Disertasi, Program Doktor, Pascasarjana, Fak.Hukum, Univ. Brawijaya, 2005. Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia – Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jakarta : Konstitusi Press, 2006 Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945 – 1990. Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2004. Kotan Y. Stevanus, Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara : Dimensi Pendekatan Politik Hukum Terhadap Kekuasaan Presiden Menurut Undang-undang Dasar 1945. Yogyakarta, Universitas Atmadjaya, 1998 Laode M. Syarif. The Problem of Transboundary Atmospheric Pollution in Southeast Asian. Sydney : Thesis, Faculty of Law in the fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, University of Sydney, 29 August 2006. Leo Gross, International Law In The Twentieth Century. New York, Appleton Century Crofts, 1969. Lili Rasjidi & Ira Rasjidi. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001. Mandra I Ketut, Kapita Selkta Hukum Laut Internasional. Denpasar : Yayasan Ayu Sarana Cerdas, Cetakan I,1987. Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Inernasional. Bandung : Bina Cipta,Cetakan I, 1976. ___________________. Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut: Dilihat Dari Sudut Hukum International, Regional Dan Nasional. Jakarta : Sinar Grafika dan Pusat Studi Wawasan Nusantara, 1992. ___________________. Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konfrensi Hukum Laut III. Bandung : Penerbit Alumni, Cetakan I, 2003.
_____________& Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional. Bandung : Alumni, 2003. Mankabady Samir, The International Maritime Organization. London : British Library Cataloguing, Vol. II, 1987. Munadjat Danusaputra, Wawasan Nusantara. Bandung : Penerbit Alumni, Buku I,1979. _________,Wawasan Nusantara. Bandung : Penerbit Alumni, Buku II, 1983. Mukti Fadjar. A. Tipe Negara Hukum, Malang : Bayumedia Publishing, 2005 Mc.Nair Lord, The Law Of Treaties. London : Oxford, The Clarendon Press,1961 Nagendra Singh, International Maritime Law Conventions. London : Stevens & Sons, 1983. O’Connell D.P., The International Law Of The Sea. London : Oxford, Clarendom Press, 1982. Padmo Wahjono, Sistem Hukum Nasional dalam Negara Hukum Pancasila, Jakarta: Rajawali Press, 1983 . Parthiana, I Wayan., Pengantar Hukum Internasional. Bandung : Mandar Maju, 1990 Ridwan., Mochammad, Perspektif Teoritik Ilmu Hukum Tentang Kapasitas Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional. Malang : Disertasi, Program Doktor, Pascasarjana, Fak.Hukum Univ.Brawijaya, 2007. Ronny Hanitijo Soemitro, Methodologi Penelitian Hukum. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983. Samir Mankabady, The International Maritime Organization. London : British Library Cataloguing, Vo. II,1987 Satjipto Raharjo. Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-3, 1991 . Starke J. G., Introduction International Law. London : Butterworths, Tenth Edition, 1989. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986. Starke J.G., Pengantar Hukum Internasional. Jakarta : Penerbit. Sinar Grafika, Edisi Ke-Sepuluh, 1992. Steven Y. Pailah, Archipelagic State Tantangan & Perubahan Maritim : Malacca Straits “From Safety to Security”. Jakarta : Penerbit Klub Studi Perbatasan, Cetakan I, 2009.
Sudargo Gautama. Pengertian tentang Negara Hukum. Bandung : Alumni, 1983 .
Sudiman Kartohadiprodjo. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Pembangunan, 1963. Suryo Sakti Hadiwijoyo. Batas Wilayah Negara Indonesia “Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan : Suatu Tinjauan Empiris dan Yuridis. Yogyakarta : Gava Media, 2009. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20. Bandung : Alumni, 1994. _______________. Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional, Bandung : Alumni, 1991 _____________. Apakah Rule of Law itu, Bandung : Alumni, 1982 Sudini, Luh Putu, Penetapan Alur-Alur Laut Kepulauan Menurut Konvensi Hukum Laut 1982. Bandung : Tesis, Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1999. Sri Setianingsih Suwardi. Hukum Internasional Publik. Jakarta : Binacipta, 1983 Soetandyo Wignyosoebroto. Sebuah Pengantar Ke Arah Perbincangan Tentang Pembinaan Penelitian Hukum Dalam PJP II. Jakarta : BPHN Departemen Kehakiman, 1995. Syahmin A.K.,Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional. Bandung : Penerbit Binacipta, Cetakan pertama, 1988. Taliziduhu Ndraha. Kybernology : Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta : PT.Rineka Cipta, Jilid I, 2003 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta : Kanisius, 1982. Wojo Wasito, Kamus Hukum Lengkap. Bandung : Binacipta, 1982. Kamus-Kamus : Andi Hamzah, “Kamus Hukum”, Ghalia. Jakarta : Ghalia, 1986 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, 1990. Marjanne Termorshuizen, “Kamus Hukum Belanda-Indonesia”. Jakarta : Djambatan, 2002 United States of America, “Black’s Law Dictionary”. America : ST. Paul Minn., West Publishing Co., 1991.
Jurnal dan Makalah : Abdul Hakim Garuda Nusantara, “Politik Hukum Nasional”. Surabaya : Makalah pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu), Yayasan LBH Indonesia & LBH Surabaya, 1985 Arif Havas Oegroseno, “Kebijakan Indonesia dalam Keamanan Laut di Selat Malaka”, Jakarta : Makalah Presentasi Departemen Luar Negeri, 2004. Arief Sidharta. B. “Ilmu Hukum”. Bandung : Pro-Justitia, Tahun XII Nomor 4, Univ. Parahyangan 1994. A.Hamid S. Attamimi. Teori Perundang-undangan Indonesia. Jakarta : Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fak.Hukum Univ.Indonesia, 1992. Forum Strategi TNI-AL Ke-Empat Tahun 1991. “Penetapan dan Pengaturan ”Sea Lanes” Sebagai Tindak Lanjut UU.RI. No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut”. Jakarta : 27 Agustus 1991 Hasyim Djalal. “Funding and International Partnership for the Malacca and Singapore Straits with Article 43 of the UNCLOS 1982”. Singapore : Singapore Journal of International & Comparative Law, number 3, 1999. _____________.”The Developing Countries and The Law of The Sea Conference”. Columbia Journal of World Business, 2001 Nandan, Satya S., “The Management of Straits used for International Navigation: International Cooperation in Malacca and Singapore”. Singapore Journal ofg International & Comparative Law, No. 3, 1999. Mochtar Kusumaatmadja, “Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa Datang”. Jakarta : Makalah, 1995 Munir Moch., “Metode Penelitian Hukum”. Malang : Materi Kuliah Progran Studi Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2009 Maritime and Ocean Law Research Center, Turkish Straits. Journal : Istambul : Bilgi, University, 2001. Paulus Hadisuprapto. “Metode Penelitian Hukum Normatif : Pendekatan, Bahanbahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum”. Malang : Makalah Seminar Metode Penelitian Hukum, Forum Komunikasi Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Mei 2008 Satjipto Rahardjo, ”Hukum Progresif : Penjelajahan Suatu Gagasan”, Jakarta : Jurnal Newsletter No. 59, Desember 2004. Sudarto. “Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum”. Jurnal Hukum dan Keadilan : Nomor 5 Tahun Ke-VII, 1979
Teuku Mohammad Radhi. “Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional”. Jurnal Prisma: Nomor 6 Tahun II, Desember 1973 Tommy H Singhota, “The IMO’S Role in Promoting Safety of Navigation and Control of Marine Pollution in the Straits of Malacca and Singapore”. Singapore Journal of International & Comparative Law, Number 2, 1998. Konvensi dan Peraturan Perundang-undangan : Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 1982 Tentang Hukum Laut, Departemen Luar Negeri Direktorat Perjanjian Internasional. Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ________________. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi UNCLOS III 1982. _________________. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup _______________. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059 _________________. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) _________________. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan. _________________. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen _________________. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor _________________. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan _________________. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pemben tukan Peraturan Perundang-undangan. ____________________. Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2002 tentang Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
Internet : http://www.stormingmedia.us/19/1913/A191363.html http://www.jas.sains.my/jas/ospar/major.htm
http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/33folder/33articles/33 environmental.html http://www.geocities.com.uksteve.geo/canal3.html http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/33folder/33-articles/33 environmental.html http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/33-folder/33-articles/33environmental.html www.lkci.com www.eramuslim.com http://en.wikipedia.org/wiki/Liquefied_petroleum_gas http://en.wikipedia.org/wiki/Liquefied_natural_gas
