BIDANG ILMU : SOSIAL
LAPORAN HASIL PENELITIAN DISERTASI DOKTOR TAHUN ANGGARAN 2010
Judul
Peneliti
:Governance dan Penataan Ruang (Studi Model Perencanaan Tata Ruang Kota Melalui Penerapan Metode Analytical Hirarchy Process) : Drs. Bambang Utoyo S, MSi
Dibiayai Oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Penugasan Penelitian Disertasi Doktor Tahun Anggaran 2010 Nomor : 492/SP2H/PP/DP2M/VI/2010, tanggal 11 Juni 2010.
Universitas Brawijaya Malang 2010
RINGKASAN
Perencanaan tata ruang wilayah sebagai bagian dari aktivitas penataan ruang, yang menghasilkan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Di samping sebagai “ guidance of future actions”, RTRW pada dasarnya merupakan bentuk intervensi kebijakan yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (development sustainability) dalam konteks problem solving, future oriented dan resource allocation. Tujuan umum yang ingin dicapai dalam studi ini adalah menemukan model penyusunan rencana tata ruang wilayah kota yang berorientasi kepada good urban governance. Secara spesifik tujuan tersebut dirinci dan dijabarkan dalam bentuk mendeskripsikan dan mengkaji prioritas aktor/ agensi (stakeholder), yaitu pemerintah; sektor bisnis dan masyarakat; prioritas prinsip governance yang diadopsi; dan prioritas orientasi aspek/ tujuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kota; Pengumpulan data dan informasi penelitian dilakukan dengan cara FGD (focus group discusion) dan penyebaran angket (kuesioner). Data yang dihimpun bersumber dari instuisi dan persepsi para aktor/ agensi (stakeholders) yang terlibat dalam penyusunan rencana tata ruang kota. Model analisis utama yang digunakan dalam studi ini adalah analisis proses hirarki (AHP) sebagaimana dikemukakan oleh Saaty (1990). Penggunaan model analisis ini didasarkan atas kemampuannya untuk memecahkan masalah yang multi obyektif dan multi kriteria yang didasarkan pada perbandingan preferensi dari setiap elemen dalam hirarki. Adapun lokasi penelitian ditentukan di wilayah Kota Metro Propinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa (1) aktor masyarakat merupakan prioritas utama atau aktor kunci dalam perencanaan tata ruang kota, baik yang terkait dengan orientasi tujuan dalam perencanaan maupun penerapan prinsip governance; (2) prioritas prinsip governance dalam perencanaan tata ruang kota berdasarkan actor/ agensi yang utama adalah partisipasi; dengan bobot aktor yang utama adalah masyarakat; (3) prioritas prinsip governance dalam perencanaan tata ruang kota berdasarkan aspek/ orientasi tujuan adalah partisipasi; dengan bobot aspek/ orientasi tujuan yang diutamakan adalah lingkungan hidup perkotaan; (4) aktor/ agensi yang terlibat berdasarkan orientasi tujuan dalam perencanaan tata ruang kota yang menjadi prioritas adalah aktor masyarakat (civil society) dengan bobot aspeknya yang diutamakan adalah aspek lingkungan hidup; dan (5) model perencanaan tata ruang kota yang disusun didasarkan pada perspektif governance dalam upaya mewujudkan pembangunan perkotaan yang demokratis, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
DAFTAR PUSTAKA
Agrawal, Arun and Lemos, Maria Carmen., 2007. A Greener Revolution in the Making ? Environmental Governance in the 21st Century Akil, Sjarifuddin, 2001, “Penataan Ruang Dalam Rangka Mendorong Pengembangan Ekonomi Wilayah” Makalah Disampaikan pada Lokakarya Penataan Ruang Dalam Rangka Mendorong Pengembangan Ekonomi Wilayah Tangerang, 20 Juni 2001 Archer, Robert, 1995. “Pasar dan Penyelenggaraan Negara yang Baik”, dalam Didik J. Rachbini (ed.), Negara dan Kemiskinan di Daerah (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), hal. 26. Berner, M., 2001. “Citizen participation in local government budgeting”, Popular Government, Spring, pp. 23-30. Boarnet, Marion G; Greenwald, Michael & McMillan, Tracy E., 2008, “Walking, Urban Design, and Health: Toward a Cost-Benefit Analysis Framework”, Journal of Planning Education and Research 2008; 27; pp. 341-358 Bovaird, T. & Loffler, E., 2003, “Evaluating the quality of public governance: indicators, models and methodologies”, Jurnal International Review of Administrative Science, Vol.69 (2003), 313-328 Bovaird, T. & Loffler, E. (ed.), 2003, Public Management and Governance. London: Routledge Dardak, Hermanto, 2006, “Peran Penataan Ruang Dalam Mewujudkan Kota Berkelanjutan di Indonesia”. Makalah pada Penyampaian “Penghargaan Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang” Semarang, 2 Mei 2006 Dirjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2005. Penyelengaraan Penataan Ruang di Indonesia: Permasalahan; Tantangan; Kebijakan; Strategi dan Program Strategis, Jakarta, 29 Nopember Enserink, Bert and Koppenjan, Joop, “Public participation in China: sustainable urbanization ang governance”, dalam Jurnal Management of Environmental Quality: An International Journal Vol. 18 No. 4 Tahun 2007 Friedman, J., 1987, Planning in The Public Domain, From Knowledge to Action, Princeton University Press, New Jersey Garcı´a, Marisol, 2006. Citizenship Practices and Urban Governance in European Cities, Urban Studies, Vol. 43, No. 4, 745–765, April 2006 Healey, Patsy, 2004, “Creativity And Urban Governance”, Policy Studies, Vol. 25, No 2, 2004 ISSN 0144-2872 Henry, Nicholas., 1995. Public Administration and Public Affairs, Six Edition, Englewood Clift, N.J.: Prentice-Hall Hidayat, Tirta, 1996. “Model Perencanaan Pembangunan Nasional Masa Depan” dalam Majalah Prisma No. Khusus Tahun 1971-1996
Hohn, Uta & Neuer, Birgit, 2006. “New Urban Governance: Institutional Change and Consequences for Urban Development”, European Planning Studies Vol. 14, No. 3, April 2006 Hooge, L. & Marks, G., 2001. Multi-Level Governance and European Integration; Rowman & Littlefield Publishers: Oxford Islamy, M. Irfan, 2003. Dasar-Dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik, Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya Malang Kartasasmita, Ginandjar, 1996b, Aspek Strategis Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Dalam Pembangunan Nasional, Pembahasan RPP Penataan Ruang Kasawan Perkotaan Jakarta, 16 Desember 1996 Keban, Yeremias T., 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik-Kosep, Teori dan Isu, Yogyakarta, Penerbit Gava Media Kurbatova, Anna S and Bashkin, Vladimir N., 2006. “Urban landscapes and streaming structures as a basis of urban construction planning Institute of Urban Ecology, Moscow, Russia”, Management of Environmental Quality: An International Journal Vol. 17 No. 2, 2006 pp. 184-196 Krina P, Loina Lalolo, 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta - Agustus 2003 Leftwich, A., 1994. “Governance , the State and the Politics of Development”, Development and Change, No. 25, 1994 Lembaga Administrasi Negara, 2000. Akuntabilitas dan Good Governance, Jakarta: LAN Muluk, M.R.Khairul, 2007. Desentralisasi & Pemerintahan Daerah. Malang : Bayumadia Publishing. OECD, 2001. Cities for Citizens. Improving Metropolitan Governance. Paris: OECD. Pal, Anirban, 2006. “Scope for bottom-up planning in Kolkata: rethoric vs reality”,, Environment and Urbanization Vol. 18, No. 2, October 2006 Pierre, J. & Peters, G.B., 2000. Governance, Politics and the State; St. Martin’s Press: New York. Pratikno, 2005. “Dari Good Governance Menuju Just dan Democrratic Governance”. Makalah pada Seminar Nasional “Governance in Practices: Belajar Dari Pengalaman di Indonesia”, yang diselenggarakan oleh Panitia Dies Fisipol UGM Ke 49, 25 September 2005 Prijadi, Ruslan, 2001. “Manajemen Perkotaan Di Era Globalisasi-Desentralisasi”, Dalam USAHAWAN NO. 02 TH XXXI Februari 2001 Rhodes, R.A.W., 1997, Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflextivity and Accountability (Buckingham: Open University Press, 1997. Saaty, Thomas L., 1990. The Analytical Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press
Schneider, Annemarie & Woodcock, Curtis E, 2008. “Compact, Dispersed, Fragmented, Extensive? A Comparison of Urban Growth in Twenty-five Global Cities using Remotely Sensed Data, Pattern Metrics and Cencus Information”, Urban Studies, Vol. 45, No. 3, 659-692, March 2008 Smith, B.C. 1985. Decentralization: The Territorial Dimension of the State. Goerge Allen & Urwin. Sydney. Australia. Singarimbun, Masri & Sofyan Effendi, 1981. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES. Song, Yan; Zenou, Yves & Ding, Chengri, 2008. “Let’s Not Throw the Baby Out with the Bath Water: The Role of Urban Villages in Housing Rural Migrants in China”, Urban Studies, Vol. 45, No. 2, 313-330, February 2008 Sumartono, 2007. Reformasi Administrasi Dalam Pelayanan Publik, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dam Ilmu Reformasi Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang 3 Maret 2007 Thoha, Miftah. 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Kencana Prenada Media Group, Jakarta UNITED NATIONS (2000) World Urbanization Prospects: The 1999 Revision, (www.un/org/esa/population/pubsarchive/urbanization/urbanization.pdf). World Bank, 2003. Kota-Kota Dalam Transisi : Tinjauan Sektor Perkotaan Pada Era Desentralisasi di Indonesia, Urban Sector Development Unit Infrastructure Department East Asia and Pacific Region The World Bank, June 30, 2003
