LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI JAKARTA, 11 OKTOBER 2016
DIREKTORAT PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN LHKPN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Pendahuluan
Video Profile KPK Video Pendahuluan LHKPN
2
DEFINISI LHKPN Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Daftar Seluruh Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara beserta Pasangan dan Anak yang masih menjadi tanggungan
Yang dituangkan dalam Formulir LHKPN yang telah ditetapkan KPK
Manfaat LHKPN PRIBADI • • • • •
Memenuhi Kewajiban Penanaman sifat Kejujuran dan Tanggungjawab Tertib Administrasi Keluarga Pembangkitan rasa Takut untuk berbuat Korupsi Terhindar dari Fitnah
INSTANSI & MASYARAKAT • Penguji Integritas Calon/PN • Sarana Kontrol
4
DASAR HUKUM LHKPN UU No. 28 Th. 1999 UU No. 30 Th. 2002 Kep. KPK No. 07/KPK/2/2005
• Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN • Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi • Tatacara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan LHKPN
5
Kewajiban PN terkait LHKPN [UU Nomor 28 tahun 1999]
Pasal 5, Ayat (2) • Bersedia diperiksa harta kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat
Pasal 5, Ayat (3) • Melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat 6
Kewenangan KPK
7
Wajib LHKPN menurut UU No. 28 Th 1999 PASAL 2
Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis.
MENTERI
PN Pejabat negara yang lain sesuai Peraturan PerUUan
GUBERNUR
HAKIM
8
Penjelasan UU No. 28 Th 1999 Pasal 2, angka (7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis : • Direksi, Komisaris & Pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD • Pimpinan Bank Indonesia
• Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri • • • • •
Pejabat Es. I dan Pejabat lain yang disamakan Jaksa Penyidik Panitera Pengadilan Pemimpin & bendaharawan proyek
9
Komitmen Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi INSTRUKSI PRESIDEN RI NO.5 TH. 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi • Diktum Pertama : Kepada seluruh Pejabat Pemerintah yang termasuk dalam kategori PN sesuai UU No.28 Th.1999 yang belum melaporkan harta kekayaannya untuk segera melaporkannya kepada KPK. • Diktum Kedua : Membantu KPK dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN dilingkungannya.
10
Regulasi Pendukung untuk KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
IPERATURATAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2015 Tanggal 14 Desember 2015 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
JABATAN WAJIB LHKPN DI KEMENTERIAN
JABATAN WAJIB LHKPN PERGURUAN TINGGI NEGERI
13
RINGKASAN PELAPORAN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Status Laporan: 27 Januari 2016 NO.
BIDANG
1
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
2
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
3
JUMLAH YANG TELAH MELAPORKAN JUMLAH YANG BELUM MELAPORKAN KEKAYAAN JUMLAH KEKAYAAN WAJIB LHKPN * FORMULIR FORMULIR Jumlah % % % JUMLAH % A B
60
12
20.00%
42
70.00%
6
10.00%
48
80.00%
133
24
18.05%
70
52.63%
39
29.32%
109
81.95%
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI
56
43
76.79%
9
16.07%
4
7.14%
13
23.21%
4
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
74
16
21.62%
49
66.22%
9
12.16%
58
78.38%
5
SEKRETARIAT JENDERAL
83
61
73.49%
19
22.89%
3
3.61%
22
26.51%
6
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
245
234
95.51%
4
1.63%
7
2.86%
11
4.49%
7
INSPEKTORAT JENDERAL
18
13
72.22%
0
0.00%
5
27.78%
5
27.78%
8
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
51
19
37.25%
27
52.94%
5
9.80%
32
62.75%
9
PERGURUAN TINGGI NEGERI
4,842
941
19.43%
2095
43.27%
1806
37.30%
3901
80.57%
52
15
28.85%
32
61.54%
5
9.62%
37
71.15%
10
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
TOTAL
5.614
1.378 24,5% 2.347 41,8% 1,889 33.65% 4.236 75,4% 14
RINGKASAN PELAPORAN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
Status Laporan: 16 Agustus 2016 NO.
BIDANG
1
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
2
JUMLAH YANG TELAH JUMLAH MELAPORKAN KEKAYAAN WAJIB LHKPN * Jumlah % FORMULIR A
JUMLAH YANG BELUM MELAPORKAN KEKAYAAN
%
FORMULIR B
%
JUMLAH
%
60
26
43.33%
30
50.00%
4
6.67%
34
56.67%
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
109
39
35.78%
49
44.95%
21
19.27%
70
64.22%
3
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI
59
53
89.83%
3
5.08%
3
5.08%
6
10.17%
4
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
71
36
50.70%
28
39.44%
7
9.86%
35
49.30%
5
SEKRETARIAT JENDERAL
88
70
79.55%
15
17.05%
3
3.41%
18
20.45%
6
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
130
124
95.38%
2
1.54%
4
3.08%
6
4.62%
7
INSPEKTORAT JENDERAL
21
16
76.19%
0
0.00%
5
23.81%
5
23.81%
8
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
50
25
50.00%
20
40.00%
5
10.00%
25
50.00%
9
PERGURUAN TINGGI NEGERI
9,847
5,618
57.05%
2301
23.37%
1928
19.58%
4229
42.95%
53
34
64.15%
14
26.42%
5
9.43%
19
35.85%
10,488
6,041
57.60%
2,462
23.47%
1,985
18.93%
4,447
42.40%
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA
10 ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
TOTAL
15
Anti Corruption Clearing House (ACCH) Anti Corruption Clearing House (ACCH) dirancang sebagai sumber pengetahuan dan informasi yang terdistribusi secara terbuka untuk public pu li k owledge a age e t dalam upaya membangun
semangat, visi, dan budaya antikorupsi. KPK mengembangkan ACCH sebagai salah satu pilar strategi pencegahan korupsi, dan merupakan platform jejaring antikorupsi dalam menjalankan misi pemberantasan korupsi di Indonesia. Anti Corruption Clearing House (ACCH) terimplementasi dalam
beberapa program diantaranya adalah PORTAL ACCH.
http://acch.kpk.go.id
http://acch.kpk.go.id
Mari Berkontribusi
KONTRIBUSI DALAM PENCEGAHAN KORUPSI Kita mulai dari keluarga: • Saling menanyakan asal-usul barang atau uang. • Saling mengingatkan.
• Penanaman sifat kejujuran.
Hubungi Kami ALAMAT KANTOR • Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C 1, Jakarta 12920 • Telp. : (021) 2557 8300 • Web : www.kpk.go.id DIREKTORAT PP LHKPN • Telp. : (021) 2557 8396 • Faks. : (021) 5292 1230, (021) 5292 1231 • Email :
[email protected] /
[email protected] 21
