LAPORAN AKHIR PROGRAM P2M PENERAPAN IPTEK

LAPORAN AKHIR PROGRAM P2M PENERAPAN IPTEK

PELATIHAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN DAN PEMBUKUAN USAHA BAGI USAHA KECIL MENENGAH DI KABUPATEN BULELENG

Oleh : DESAK NYM. SRI WERASTUTI, SE.,M.Si.,Ak/0006127903 Ketua Tim Pelaksana I MADE PRADANA ADI PUTRA,SE,SH,M.Si/0009117307 Anggota Tim Pelaksana NI KADEK SINARWATI,SE.,M.Si.,Ak/0020107205 Anggota Tim Pelaksana

Dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Pendidikan Ganesha dengan SPK Nomor: 116/UN48.15/LPM/2014 tanggal 13 Februari 2014.

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SINGARAJA 2014

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT a.

Judul Program

b. c. d.

Jenis Program Bidang Kegiatan Identitas Pelaksana 1. Ketua Pelaksana - Nama Lengkap - NIP - NIDN - Pangkat/Golongan - Alamat Kantor - Alamat Rumah 2. Anggota 1 - Nama Lengkap - NIP - NIDN - Pangkat/Golongan - Alamat Kantor - Alamat Rumah 3. Anggota 3 - Nama Lengkap - NIP - NIDN - Alamat Kantor - Alamat Rumah Jumlah biaya yang diusulkan Lama Kegiatan

e. f.

:

Pelatihan Perencanaan Pajak Penghasilan dan Pembukuan Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Buleleng : Pelatihan : Perpajakan dan Akuntansi Keuangan : : Desak Nyoman Werastuti, SE.,M.Si.,Ak : 197912062008122001 : 0006127903 : Asisten Ahli/IIIa : Jl. Udayana Kampus Tengah Denpasar : Jl. Jalak Putih V No. 18 Singaraja : I Made Pradana Adiputra, SE.,SH.,M.Si : 197311092010121001 : 00091173007 : Lektor/IIIc : Jl. Udayana Kampus Tengah Denpasar : Jl. Raya Pemaron Singaraja : Ni Kadek Sinarwati, SE.,M.Si.,Ak : 197210202010122002 : 0020107205 : Jalan Udayana Kampus Tengah Singaraja : Jalan Nusa Indah Denpasar : Rp. 10.000.000 : 8 (delapan) bulan

Mengetahui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. I Wayan Lasmawan,M.Pd NIP. 196702211993031002

Singaraja, 28 Agustus 2014 Ketua Pelaksana,

Desak Nyoman Sri Werastuti,SE.,M.Si, Ak. NIP. 197311092010121001

Mengetahui Ketua LPM Undiksha

Prof. Dr. Ketut Suma, M.S NIP. 195901011984031003

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadapan kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) karena berkat Rahmat-Nya Laporan Hasil Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul ” Pelatihan Perencanaan Pajak Penghasilan dan Pembukuan Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Buleleng” dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Melalui kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada: 1. Rektor Undiksha 2. Ketua LPM Undiksha 3. Kepala Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Kabupaten Buleleng 4. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Buleleng 5. Para pengurus koperasi di Kabupaten Buleleng 6. Serta semua pihak yang telah membantu pelaksanaan program dan penyelesaian laporan ini.

Harapan kami semoga laporan ini dapat memudahkan seluruh pihak terkait yang berperan dalam meningkatkan jumlah penerimaan kas negara khususnya melalui penerimaan pajak. Demikian kata pengantar ini kami sampaikan, semoga laporan ini bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam pengingkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Singaraja, 12 September 2014

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

ISI

HALAMAN

Halaman Judul ..................................................................................................................... i Halaman Pengesahan......................................................................................................

ii

Kata Pengantar..................................................................................................................... iii Daftar Isi............................................................................................................................... iv Abstrak................................................................................................................................. v Abstrac................................................................................................................................. vi BAB I PENDAHULUAN............................................................................................ 1.1 Analisis Situasi ...................................................................................................

1 3

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah ....................................................................... 5 1.3 Tujuan Kegiatan...................................................................................................

6

1.4 Manfaat Kegiatan.................................................................................................

6

BAB II KERANGKA PEMECAHAN MASALAH......................................................... 7 5. Khalayak Sasaran Strategis ................................................................................. 9 6. Keterkaitan ...................................................................................................... 10 BAB III METODE PELAKSANAAN.........................................................................

10

Rancangan Evaluasi................................................................................................

11

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.........................................................................

12

4.1 Hasil Kegiatan P2M................................................................................................. 12 4.1.1 Koordinasi Kegiatan P2M ............................................................................. 13 4.1.2 Pelaksanaan Kegiatan P2M .........................................................................

14

4.1.3 Tahap Evaluasi Program .............................................................................

14

BAB V RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA ...................................................... 15 BAB VI PENUTUP..........................................................................................................

16

6.1 Simpulan......................................................................................................................

16

6.2 Saran-saran...................................................................................................................

16

Daftar Pustaka Lampiran-lampiran

Pelatihan Perencanaan Pajak Penghasilan dan Pembukuan Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Buleleng Desak Nyoman Sri Werastuti Jurusan Akuntansi Program D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha ABSTRAK Peraturan di bidang perpajakan yang terbaru dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013. Dalam PP tersebut tertuang ketentuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak, akan dikenai pajak dengan tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final sebesar 1% (satu persen). Ketidaktahuan dan minimnya akses informasi dan sosialisasi bahkan rendahnya kesadaran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya masih menjadi kendala rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar utang pajak. Berdasarkan kondisi tersebut tampak masih terjadinya keberatan pelaku UKM akan pajak penghasilan 1 persen ini karena dianggap mengurangi volume usaha. Masalahnya mayoritas pelaku UKM jarang mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran dengan bukti tertulis otentik. Rendahnya praktik akuntansi pada UKM disebabkan karena pelaku UKM belum menyadari sepenuhnya kegunaan pembukuan usaha (akuntansi). Para pelaku UKM pada dasarnya malas untuk mencatat, mengadministrasikan dan mengarsipkan keuangan mereka. Kondisi ini memotivasi tim P2M Undiksha melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan melalui pelatihan perencanaan pajak UKM sekaligus dan mendorong UKM agar mulai membuat pembukuan usaha secara tertib. Metode yang digunakan adalah pelatihan dan pendampingan dalam perencanaan pajak dan pembukuan. Keberhasilan metode yang diterapkan diukur dengan menggunakan pendekatan proses dan produk melalui metode observasi dan wawancara selama dan setelah kegiatan pelatihan berlangsung. Data yang dikumpulkan adalah absensi peserta dan produk pelatihan dan penyuluhan berupa materi perpajakan dan pembukuan. Kegiatan pelatihan dirancang dalam tiga tahapan yang terdiri dari tahap persiapan, implementasi dan monitoring. Secara garis besar kegiatan pelatihan perencanaan pajak penghasilan dan pembukuan Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Buleleng dapat dinyatakan berhasil sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Meskipun demikian terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan pelatihan dan proses pendampingan. Pada waktu mendatang, mitra berharap diadakan lagi kegiatan pelatihan. Kegiatan P2M telah berkontribusi dalam penambahan pengetahuan baru bagi pihak UMKM khususnya para pengurus koperasi dan membantu Disperidagkop Kabupaten Buleleng dalam menyebarluaskan informasi tentang perencanaan pajak penghasilan dan pembukuan. Disarankan kepada LPM Undiksha untuk bisa mendampingi kegiatan serupa tidak hanya sebatas pengurus koperasi tetapi juga pihak UMKM lainnya dan juga tidak sebatas hanya di Kabupaten Bueleleng tetapi juga di wilayah-wilayah lainnya. Kepada Disperidagkop Kabupaten Buleleng disarankan untuk memberikan bantuan dana dalam kegiatan serupa ditahun-tahun berikutnya. Kata Kunci: Pelatihan, Perencanaan, , Pajak Penghasilan, Pembukuan, UMKM

ABSTRACT

Regulations in the field of latest tax issued by the Directorate General of Taxation is the Indonesian Government Regulation No. 46 Year 2013 In the PP contained provisions for the individual taxpayer and the Board receives income from businesses with gross turnover (turnover) does not exceed Rp4.800.000.000,00 (four billion, eight hundred million dollars) in 1 (one) year tax, will be taxed at the rate of Income Tax (VAT) which is final 1% (one percent). Ignorance and lack of access to information and dissemination of even low awareness of tax obligations Taxpayer's still a problem of low compliance taxpayer to pay the tax debt. Under these conditions appear is still the object of SMEs will be 1 percent income tax is because they reduce the volume of business. The problem is the majority of SMEs rarely administer the revenues and expenditures with authentic written evidence. The low accounting practices in SMEs is because SMEs have not fully realized the usefulness of business bookkeeping (accounting). SMEs are basically lazy to record, administer and archive their finances. This condition motivates the team P2M Undiksha implement community service activities in the form of counseling and assistance through training SMEs as well as tax planning and encourage SMEs to start making bookkeeping business in an orderly manner. The method used is the training and assistance in tax planning and bookkeeping. The success of the method applied was measured by using the approach of process and product through observation and interviews during and after the training activities take place. The data collected is attendance of participants and products in the form of training and extension materials taxation and bookkeeping. Training activities designed in three stages which consist of the preparation, implementation and monitoring. Broadly speaking, income tax planning training activities and bookkeeping For Small and Medium Enterprises (SMEs) in Buleleng can be expressed successfully in accordance with the objectives to be achieved. Nevertheless there are some obstacles encountered during the implementation of the training and mentoring process. In the future, hoping partner training events held again. P2M activities have contributed to the addition of new knowledge for the SMEs in particular the cooperative management and help Disperidagkop Buleleng in disseminating information about tax planning and bookkeeping. It is suggested to accompany the LPM Undiksha to be similar activities are not only limited but also the cooperative management of other SMEs and also not limited to only in the District Bueleleng but also in other areas. To Disperidagkop Buleleng advised to provide financial assistance in similar activities in the years following. Keywords: Training, Planning, Income Tax, Bookkeeping, SMEs

BAB 1. PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari seluruh potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak seakan terus berburu pungutan masyarakat ini dengan berbagai upaya dan trik agar pajak akan terus menyandang primadonanya pendapatan negara di sektor non migas. Setiap waktu setiap saat melakukan perubahan dan mengeluarkan peraturan baru untuk mengisi pundi-pundi negara lewat pungutan pajak. Jargon terdahulu ”orang bijak bayar pajak” dan berubah menjadi ”bayarlah pajak awasi penggunannya” setelah banyak kasus mafia pajak bermunculan membuat mau tidak mau suka tidak suka masyarakat yang sudah berNPWP harus bayar pajak sebagai warganegara yang baik. Di beberapa wilayah termasuk di Bali terdapat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan institusi pemerintah penghimpun pajak Negara. Selanjutnya DJP dibantu oleh instansi dibawahnya yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dibentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak diantaranya adalah di bidang Pajak Penghasilan. Peraturan di bidang perpajakan yang terbaru dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang terbit tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2013. Dalam PP tersebut tertuang ketentuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak, akan dikenai pajak dengan tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final sebesar 1% (satu persen).

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan penetapan besaran tarif pajak terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan dengan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang. Ketidaktahuan dan minimnya akses informasi dan sosialisasi bahkan rendahnya kesadaran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya masih menjadi kendala rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar utang pajak. Berdasarkan kondisi tersebut tampak masih terjadinya keberatan pelaku UKM akan pajak penghasilan 1 persen ini karena dianggap mengurangi volume usaha. Masalahnya mayoritas pelaku UKM jarang mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran dengan bukti tertulis otentik. Rendahnya praktik akuntansi pada UKM disebabkan karena pelaku UKM belum menyadari sepenuhnya kegunaan pembukuan usaha (akuntansi). Para pelaku UKM pada dasarnya malas untuk mencatat, mengadministrasikan dan mengarsipkan keuangan mereka. Sebuah penelitian yang dilakukan Wulan dkk dalam Pangestuningtyas (2012) membuktikan bahwa dari 110 UKM yang diteliti terdapat 14,5% UKM yang belum melakukan pencatatan akuntansinya. Pemelitian lain juga membuktikan bahwa para pedagang kecil tidak menyelenggarakan dan tidak menggunakan informasi akuntansi dalam pengelolaan usahanya (Pinasti dalam Margani Pinasti, 2007). Pada dasarnya pemberlakuan pajak final 1 persen bagi UKM merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas UKM baik dari segi perolehan keuntungan/omzet usaha maupun kedisplinan UKM untuk mencatatkan seluruh transaksi kegiatan operasionalnya secara sehat melalui pembukuan UKM. Intinya pihak pajak berdalih pemberlakuan PPh 1 persen bagi UKM ini justru untuk mengedepankan keadilan. Sedangkan di lain pihak, pengenaan PPh 1 persen ini dapat mematikan ribuan UKM karena banyak yang belum mapan. Pemberlakuan PPh 1 persen kepada UKM pada dasarnya menggiring UKM memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai akses terhadap perbankan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 merupakan wujud kemudahan yang diberikan pemerintah kepada sektor tersebut. Mereka jadi lebih mudah bayar pajak. Dibandingkan ketentuan pajak yang normal, pengenaan PPh 1 persen justru meringankan beban UKM dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Apabila UKM menolak pengenaan PPh 1 persen, pemerintah akan memberlakukan ketentuan pajak umum yang bertarif lebih tinggi (pengenaan tarif pajak berlapis). Oleh karena itu dasar kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai upaya memberikan penyuluhan dan pendampingan melalui pelatihan perencanaan pajak UKM sekaligus dan mendorong UKM agar mulai membuat pembukuan usaha secara tertib.

1. Analisis situasi Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang begitu besar potensi pajaknya. Hal tersebut dilihat berdasarkan besarnya jumlah penduduk dan beberapa dunia usaha yang sangat potensial menjadi wajib pajak khususnya pajak penghasilan. Di Kabupaten Buleleng terdapat KPP Pratama Singaraja yang sesuai tugasnya memberikan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Singaraja, apabila dilihat dari tingkat kepatuhan WP dilihat dari jumlah WP dan pengembalian SPT selama tahun 2010 sampai dengan 2012 adalah tampak pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan WP Berdasarkan Pengembalian SPT Tahun Pajak No.

1.

Uraian

2010

2011

2012

(orang)

(orang)

(orang)

1. Orang Pribadi

39.038(a)

43.057(b)

34.624(c)

2. Badan

1.756(d)

1.683(e)

1.096(f)

21.248(g)

27.550(h)

26.997(i)

787(j)

793(k)

871(l)

Jumlah WP Wajib SPT :

2.

Pengembalian SPT : 1. Orang Pribadi 2. Badan

3.

Tingkat Kepatuhan : 1. Orang Pribadi

g/a (%) = 54,4

h/b (%) = 63,9

i/c (%) = 77,9

2. Badan

j/d (%) = 44,8

k/e (%) = 47,1

l/f (%) = 79,5

Sumber : KPP Pratama Singaraja, 2013 Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa prosentase kepatuhan WP Badan adalah sebesar 79,5 % atau 871 WP Badan. UKM merupakan kegiatan usaha yang dikategorikan sebagai WP Badan. Sedangkan perkembangan UKM di Buleleng sampai dengan periode Januari 2013, tampak pada tabel 2 sebagai berikut : Tabel 2. Perkembangan UKM di Buleleng Perdagangan Formal

Non

Pertanian Formal

Formal

2.838

3.583

Non

Non Pertanian Formal

Formal

564

1.161

Non

Aneka Jasa

Jumlah

Formal

Informal

Formal

Informal

499

266

4.607

5.646

Formal

705

637

Sumber : Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian, 2013

Dari tabel 2 tersebut total keseluruhan jumlah UKM di Kabupaten Buleleng sebanyak 10.253 UKM dari berbagai jenis usaha dan produksi yang didhasilkan. Apabila diasumsikan seluruh WP Badan pada KPP Pratama Singaraja adalah para pelaku UKM yang telah memiliki NPWP maka partisipasi UKM yang mau membayar pajak penghasilannya hanya sebesar 8,49 %. Apabila dilihat secara total jumlah UKM yang ada di Kabupaten Buleleng maka sesungguhnya tampak bahwa potensi pajak dari UKM sebetulnya begitu besar apabila UKM tersebut dapat melakukan perencanaan pajak penghasilan termasuk menyusun pembukuan usaha UKM. Berdasarkan pemaparan pada pendahuluan, tergambar bahwa masih minimnya kesadaran UKM akan pemahaman aturan perpajakan dan pentingnya pencatatan kegiatan operasional usahanya dalam sebuah pembukuan. Hal yang paling mendasar adalah pada saat pelaku UKM dapat merencanakan pajaknya atas penghasilan yang diperolehnya, maka secara otomatis UKM telah melakukan perencanaan keuangan usahanya.

2. Identifikasi dan Perumusan Masalah Permasalahan yang dihadapi UKM di Buleleng terkait dengan kegiatan P2M ini adalah : a. Keterbatasan SDM UKM dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sehingga berpengaruh pada manajemen pengelolaan usahanya;

b. Terbatasnya sarana dan prasarana usaha karena kurang informasi yang berhubungan dengan kewajiban usahanya dalam pencatatan usaha dan informasi kewajiban perpajakan bagi UKM. Sesuai dengan penjelasan situasi yang dipaparkan pada pendahuluan dan analisis situasi, maka pada program pengabdian kepada masyarakat yang dapat dilakukan saat ini adalah melakukan pelatihan perencanaan pajak bagi pelaku UKM di Buleleng sebagai upaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan melalui langkah-langkah manajemen perpajakan yang baik. Langkah-langkah tersebut meliputi perencanaan pajak untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan. Potensi pajak yang begitu besar sudah seharusnyalah dibarengi dengan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan UKM untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan terlebih manfaat lain yang diperoleh UKM adalah baiknya kualitas pencatatan atau pembukuan usaha. Hal ini dikarenakan selama ini asumsi UKM bisa bertahan karena perolehan omzet usahanya dengan kata lain sebagai usaha yang beorientasi laba maka UKM akan berusaha mendapatkan laba yang optimal dengan cara meminimalkan biaya-biaya yang ada akan tetapi masih enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yang seharusnya merupakan konsekuensi usaha mereka. Dalam mendesain sebuah kebijakan perpajakan, pembuat kebijakan harus memperhatikan asas-asas perpajakan sehingga kebijakan tersebut tidak timpang karena ketimpangan itu bisa merugikan pihak-pihak tertentu yang terkait dengan kebijakan tersebut. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 merupakan wujud kemudahan yang diberikan pemerintah kepada sektor UKM tersebut. Mereka jadi lebih mudah bayar pajak. Dibandingkan ketentuan pajak yang normal, pengenaan PPh 1 persen justru meringankan beban UKM dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Justru itu, bila bersikukuh menolak pengenaan PPh 1 persen, pemerintah akan memberlakukan ketentuan pajak umum yang bertarif lebih tinggi (pengenaan tarif pajak berlapis). Ketidakmauan UKM melaksanakan kewajiban perpajakan karena besarnya membayar pajak menurut PP tersebut sudah sebaiknya apabila dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan pelatihan perencanaan pajak bagi UKM di Buleleng dan sebagai wujud sosialisasi pajak UKM 1 persen yang telah diterapkan oleh pemerintah.

3. Tujuan Kegiatan

Kegiatan program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan bagi para pelaku UKM di Buleleng ini memiliki tujuan untuk memberikan sosialisasi, pemahaman dan keterampilan bagi pelaku UKM sebagai bagian dari masyarakat usaha dalam berkontribusi bagi pelaksanaan pajak 1 persen UKM melalui upaya perencanaan pajak dimana termasuk di dalamya adalah bagaimana pihak UKM dapat melakukan kegiatan pembukuan yang baik. Hal tersebut dilakukan sebagai pemenuhan rasa keadilan bagi pelaku UKM bahwa asumsi bahwa UKM yang bergantung pada omzet usaha adalah menjadi relatif ketika mereka dapat belajar untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terlebih pelaku UKM yang telah memiliki NPWP (Wajib Pajak). Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini yang menjadi sasaran adalah para pelaku UKM dari berbagai kegiatan usaha yang ada di Kabupaten Buleleng yang telah memiliki NPWP dan masih aktif melakukan kewajiban perpajakannya dengan menyetorkan SPT nya ke Kantor Pelayanan Pajak Singaraja.

4. Manfaat Kegiatan Program pengabdian pada masyarakat ini dapat memberi manfaat antara lain: a) Pemberian pemahaman pajak 1 persen bagi para pelaku UKM di Buleleng; b) Pemberian pemahaman konsekuensi logis bahwa dengan melaksanakan kewajiban perpajakan maka harus memahami dan trampil dalam melakukan pembukuan usaha UKM; c) Pemberian pemahaman bahwa dalam melaksanakan kewajiban perpajakan bagi pelaku UKM adalah melalui perencanaan pajak yang meliputi : a. Penghematan kas keluar. Perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi UKM; b. Mengatur aliran kas (cash flow). Perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga UKM dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

BAB II. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

Sebelum merujuk pada kerangka pemecahan masalah, berikut dipaparkan alur pemikiran dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. Melalui alur ini pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat akan berpijak pada masalah yang dihadapi

oleh UKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui mekanisme perencanaan pajak UKM sebagai pemecahan masalahnya. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini akan melibatkan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja sebagai pihak yang mewakili pemerintah yang akan melakukan penyuluhan tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terkait pajak final 1 persen. Tax Center Undiksha merupakan kerjasama Undiksha dengan Kanwil DJP Bali untuk memberikan pelayanan informasi pajak kepada masyarakat umum, pelaksanaan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat, konsultasi perpajakan untuk WP, dan pelaksanaan pelatihan di bidang perpajakan bagi masyarakat umum. Dalam kegaiatan P2M ini akan dilibatkan untuk memberikan pelatihan perencanaan pajak terkait dengan peraturan pajak 1 persen bagi UKM dan aspek pembukuan usaha UKM berdasarkan perencanaan pajak dan perencanaan keuangan UKM untuk nantinya memberikan informasi, pengetahuan dan pelayanan dalam bentuk pelatihan perencanaan pajak UKM. Sedangkan Tim P2M akan memberkan pelatihan untuk pembukuan usaha UKM yang akan menjadi pendukung kegiatan perencanaan pajak penghasilan UKM berdasarkan standar akuntansi yang berlaku bagi UKM. Untuk aspek ini, akan diberikan informasi dan pelatihan penyusunan pembukuan usaha UKM berdasarkan permasalahan masing-masing UKM sehingga mereka dapat mulai bertanggungjawab untuk menyampaikan pembukuan usaha untuk kepentingan pajak ataupun untuk akses permodalan kedepannya. Alur pemikiran kerangka pemecahan masalah tampak pada Gambar 1 berikut ini : Gambar 1. Alur Pemikiran P2M

Perencanaan Pajak UKM

Kepatuhan WP (UKM)+ Pembukuan Usaha UKM

1. Penghematan Kas Keluar 2. Mengatur Cash Flow

Pelaku UKM Di Buleleng

Pemahaman PP No. 46 Tahun 2013, pemberlakuan pajak final 1 persen

Tax Center

Tabel 3. Kerangka Pemecahan Masalah Permasalahan Minimnya kesadaran/kepatuhan UKM sebagai wajib pajak dan pembukuan usaha UKM

Akar Permasalahan 1. Minimnya pehamanan perlunya perencanaan pajak oleh pelaku UKM 2. Minimnya pemahaman pengetahuan pelaku UKM atas peraturan pajak karena masih berorientasi pada mengejar keuntungan/ omset usaha 3. Minimnya kesadaran pelaku UKM untuk

Solusi Yang Ditarawarkan Pelatihan Perencanaan pajak UKM dan pembukuan usaha UKM

Luaran Yang Dihasilkan Terbentuknya pemahaman pelaku UKM akan arti penting perencanaan pajak dan pentingnya pembukuan usaha UKM

menyusun pembukuan usaha UKM

5. Khalayak Sasaran Strategis Sasaran program pengabdian kepada masyarakat ini adalah para pelaku UKM di Buleleng. Sasaran ini ditentukan dengan dasar: 1) Banyaknya jumlah UKM yang ada di Kabupaten Buleleng. 2) Gap antara jumlah UKM dengan jumlah Wajib Badan di KPP Pratama Singaraja, minimnya pembinaan UKM dalam aspek perencanaan pajak menyebabkan rendahnya UKM yang terdaftar sebagai WP Badan 3) Pelaku UKM bisa meningkatkan produktivitasnya melalui SDM yang dimiliki sehingga kemampuan usaha UKM dapat memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan sektor pajak. 4) Diambil 100 UKM berdasarkan informasi Arif Widiarto selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Singaraja tanggal 7 April 2013, bahwa tingkat partisipasi WP dalam sosialisasi pajak tidak lebih dari 10 % dari jumlah WP.

6. Keterkaitan Gambar 2. Keterkaitan Program P2M dengan Pelaksana

KPP Pratama Singaraja FK

Pelaku UKM

Pelaksana P2M – PENDAMPING TAX CENTER – UNDIKSHA

Pada kegiatan ini Undiksha kerjasama dengan Tax Center, memiliki tugas memberikan pelatihan perencanaan pajak dan pembukuan usaha bagi para pelaku UKM di Kabupaten Buleleng.

BAB 3. METODE KEGIATAN

Metode kegiatan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyuluhan dan pendampingan UKM dalam perencanaan pajak. Dalam hal ini ketua program dan anggotanya berperan sebagai mediasi. 1) Metode Pelaksanaan P2M Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan tahapan yakni: a. Melakukan inventarisasi keberadaan UKM berdasarkan data yang ada yang dipandang memiliki kemampuan sumber daya manusia dan keuangan yang memenuhi syarat sesuai peraturan pajak (PP No. 46 Tahun 2013) atau dapat menjadi Wajib Pajak sesuai ketentuan KPP. b. Menginformasikan kegiatan kepada pelaku UKM dan KPP. c. Melakukan komunikasi intensif dengan para pelaku UKM dan KPP. d. Mencari tempat untuk dijadikan sebagai tempat pelatihan bagi para UKM dalam kegiatan P2M. e. Mendata ulang peserta f. Membuat dan memberikan surat undangan kepada peserta sebelum kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan. 2) Melaksanakan kegiatan. Sesuai dengan dana yang tersedia, kegiatan ini direncanakan dilakukan dua kali dengan rencana kegiatan yang dilakukan adalah a) mengkaji kebijakan tentang PP No. 46 Tahun 2013 dan standar akuntansi bagi pelaku UKM terkait pembukuan usaha UKM. b) mempertemukan pihak yang terlibat dalam penyuluhan dan pendampingan perencanaan pajak dalam kegiatan P2M. 3) Evaluasi Keberhasilan Hasil yang diterima dari kegiatan ini, dianalisis kembali oleh pelaksana kegiatan P2M guna mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan kekurangan dan hal-hal yang harus dilakukan lagi agar tujuan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan memberi manfaat praktis kepada semua pihak yang terlibat dalam pelatihan perencanaan pajak dan pembukuan usaha bagi UKM di Kabupaten Buleleng.

Rancangan Evaluasi Agar pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik, maka perlu adanya evaluasi di setiap kegiatan. Ini memiliki tujuan agar

pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan perencanaan yang telah disiapkan pada tahap awal kegiatan. Disamping itu akan diketahui juga orang yang memiliki tanggungjawab pada setiap kegiatan yang dirancang. Tabel 4. Rancangan Evaluasi P2M No Jenis kegiatan 1 Mencari data di lapangan

Pihak yang terlibat Ketua dan anggota P2M

2

Ketua P2M, dan LPM Ketua dan anggota P2M

3

4

5

Indikator Capaian 1) Mengkasi permasalahan UKM dalam hal perpajakan 2) Mengkasi kebijakan yang ditetapkan Pemerintah terkait perpajakan bagi UKM 3) Menemukan kesulitan yang dihadapi oleh KPP 4) Menemukan masalah yang harus diselesaikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat Menyusun proposal Proposal yang siap untuk diajukan di LPM Undiksha Menyusun rencana 1) Mendata peserta pelatihan kerja P2M 2) Penyiapan materi 3) Pembuatan surat dan pengiriman surat kepada peserta 4) Menentukan tempat kegiatan Melaksanakan 1) Menerima peserta pada hari kegiatan P2M pelaksanaan 2) Memberi materi tentang perencanaan pajak dan pembukuan usaha oleh UKM 3) Melakukan diskusi 4) Melakukan kajian terhadap peraturan pajak final 1 persen bagi UKM, perencanaan pajak dan pembukuan usaha UKM 5) Terjadinya pemahaman ketrampilan pekau UKM terhadap aturan pajak final, perencanaan pajak dan pembukuan usaha UKM. Menyusun laporan 1) Laporan P2M kegiatan P2M 2) Sertfikat P2M

Ketua pelaksana P2M, Anggota pelaksana P2M, KPP Singaraja, Pelaku UKM

Ketua pelaksana P2M, Anggota pelaksana P2M, LPM

BAB 4. HASIL YANG DICAPAI Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Pelatihan Perencanaan Pajak Penghasilan dan Pembukuan Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Buleleng” yang menyasar berbagai jenis koperasi sampai pada bulan Agustus 2014 yang telah dilaksanakan 75%

program yaitu: Melakukan inventarisasi keberadaan UKM berdasarkan data yang ada yang

dipandang memiliki kemampuan sumber daya manusia dan keuangan yang memenuhi syarat sesuai peraturan pajak (PP No. 46 Tahun 2013) atau dapat menjadi Wajib Pajak sesuai ketentuan KPP, Menginformasikan kegiatan kepada pelaku UKM dan KPP, Melakukan komunikasi intensif dengan para pelaku UKM dan KPP, Mencari tempat untuk dijadikan sebagai tempat pelatihan bagi para UKM dalam kegiatan P2M, Mendata ulang peserta, Membuat dan memberikan surat undangan kepada peserta sebelum kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan, dan Melaksanakan kegiatan. Sesuai dengan dana yang tersedia, kegiatan ini direncanakan dilakukan dengan rencana kegiatan yang dilakukan adalah a) Pelatihan Perencanaan Pajak Penghasilan UKM b) pelatihan Pembukuan Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Buleleng .

Kerjasama antara tim pelaksana dengan pihak Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Buleleng serta berbagai jenis koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng selama kegiatan berjalan dirasakan sangat efektif sehingga kegiatan berjalan lancar sehingga tujuan akhir kegiatan bisa tercapai. 5.1 Koordinasi Kegiatan P2M (Proses Administrasi dan Alur Birokrasi) Untuk menyukseskan penyelenggaraan program tidak terlepas dengan prosedur birokrasi yang dilakukan oleh tim pelaksana dari Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA). Langkah program yang tim pelaksana rancang diantaranya meliputi: (1) koordinasi, (2) pelaksanan, dan (3) evaluasi. Langkah awal yang tim pelaksana lakukan adalah rapat koordinasi tahap awal untuk merancang pertemuan dan koordinasi,dilanjutkan dengan rapat untu merancang pelaksanaan kegiatan tahap awal. Setelah kesepakatan waktu ditentukan untuk melakukan koordinasi dengan aparatur Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Buleleng serta Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Buleleng. Proses administrasi yang tim pelaksana program harus penuhi yaitu meliputi, secara bertim sebelumnya berkoordinasi dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) untuk meminta surat pengantar kegiatan pengabdian dan surat perjalanan dinas resmi yang substansinya memuat Permohonan untuk Mengadakan Pengabdian Pada Masyarakat sesuai dengan rencana kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (P2M) dengan tema “Pelatihan Perencanaan Pajak Penghasilan dan Pembukuan Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Buleleng”. Alur birokrasi pelaksanaan program dengan mendatangi langsung Disperindag dan Dekopinda dan bersilaturahmi dengan staf kantor setempat. Adapun hasil koodinasi tim dengan birokrasi Dekopinda Kabupaten Buleleng, diantaranya: kesepakatan jadwal kegiatan,

tempat penyelenggaraan, agenda kegiatan, termasuk pedataan peserta pelatihan dari Dekopinda Kabupaten Buleleng yang dikoordinir oleh Kepala Kantor Dekopinda Kabupaten Buleleng. Program yang kami rancang dan usulkan untuk diselenggarakan dengan menyasar koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng memperoleh apresiasi yang sangat luar biasa dari dinas setempat beserta jajarannya. Mengingat permasalahan terkait dengan tema yang diangkat dalam kegiatan ini memang sedang dialami dan diharapkan dapat dibantu pemecahannya oleh tim pelaksana. Secara langsung dengan penuh penghargaan dan penghormatan Kepala Kantor Disperindag dan Dekopinda Kabupaten Buleleng menyambut kami dengan tangan terbuka dan mengucapkan terima kasih kepada LPM UNDIKSHA karena sudah bersedia memfasilitasi koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng dengan penerjunan staf ahli yang berkompeten dari KPP Pratama Singaraja melalui penyelenggaraan kegiatan P2M. Harapan dari output program P2M yang tim pelaksana selenggarakan dan dharmakan kepada koperasi-koperasi sebagai salah satu jenis UKM yang ada di Kabupaten Buleleng. 5.2 Pelaksanaan Kegiatan P2M Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh UKM khususnya disini adalah koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng dalam kaitannya dengan upaya pengembangan wawasan pengetahuan dan keahlian dalam perencanaan pajak penghasilan dan pembukuan, maka program pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam bentuk transfer iptek yang dilakukan berupa sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada koperasi-koperasi yang mulanya memiliki pemahaman yang terbatas mengenai perencanaan pajak penghasilan dan pembukuan usaha, dikembangkan melalui pelatihan dan pendampingan untuk menambah wawasan pengetahuan dan keahlian dalam bidang perencanaan pajak penghasilan UKM 1 persen dan pembukuan sehingga harapan terakhir para pelaku UKM memahami pemberlakuan pajak 1%, memahami dan trampil dalam melakukan pembukuan usaha serta memahami perencanaan pajak melalui penghematan kas keluar dan mengatur cash flow. Dipilihnya sasaran koperasi, karena koperasi merupakan salah satu jenis usaha kecil dan menengah yang diwajibkan untuk membayar pajak melalui laporan keuangan rutin yang telah dihasilkan.

P2M dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Agustus 2014 di Kantor Dewan Koperasi

Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Buleleng di Jalan Udayana no 22a Singaraja dengan mendatangkan tim pakar yang kompeten dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Singaraja. Adapun alur pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari, 1) Tahap persiapan, yang terdiri dari tahap : (a) penyiapan bahan administrasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pelatihan, (b) melakukan koordinasi dengan DisperindagKop dan Dekopinda Kabupaten Buleleng, (c) menyiapkan materi pelatihan, (d) menyiapkan narasumber yang memiliki kompetensi sesuai dengan target dan tujuan pelatihan yaitu dari KPP Pratama Singaraja, dan (e) menyiapkan jadwal sosialisasi menyesuaikan dengan perencanaan kegiatan yang telah terprogram, 2) tahap pelaksanaan, yang terdiri dari : (a)

melakukan sosialisasi pelatihan Perencanaan Pajak Penghasilan dan Pembukuan Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Buleleng, (b) diskusi terbatas mengenai pemahaman wawasan dan keterampilan yang sudah mampu peserta kuasai, dan 3) tahap evaluasi, yang terdiri dari (a) persentasi kesimpulan sosialiasi oleh tim pelaksana dan praktek pelatihan langsung bagi peserta, (b) refleksi berupa praktek dari pakar dengan uji coba program yang sudah dilatihkan, dan (c) memberikan penilain terhadap lembar kerja yang dihasilkan oleh peserta kegiatan P2M.

5.3 Tahap Evaluasi Program Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan, maka akan dilakukan evaluasi minimal 3 (tiga) kali, yaitu evaluasi proses, evaluasi akhir, dan evaluasi tindak lanjut. Kegiatan evaluasi ini akan melibatkan tutor/pakar dari Undiksha Singaraja. Kriteria dan indikator pencapaian tujuan dan tolak ukur yang digunakan untuk menjastifikasi tingkat keberhasilan kegiatan Setelah diberikan sosialisasi oleh tim penyuluhan dari KPP Pratama Singaraja, peserta dapat memahami dengan jelas materi sosialisasi dan pelatihan mengenai pembukuan usaha UKM yang akan menjadi pendukung kegiatan perencanaan pajak penghasilan UKM berdasarkan standar akuntansi yang berlaku bagi UKM. Untuk aspek ini, diberikan informasi dan pelatihan penyusunan pembukuan usaha UKM berdasarkan permasalahan masing-masing UKM sehingga mereka dapat mulai bertanggungjawab untuk menyampaikan pembukuan usaha untuk kepentingan pajak ataupun untuk akses permodalan kedepannya. Sosialisasi dan pelatihan pembukuan yang tim pelaksana selenggarakan bertujuan untuk menunjang tingkat pengetahuan dan wawasan Terbentuknya

pemahaman pelaku UKM akan arti penting perencanaan pajak dan pentingnya pembukuan usaha UKM. Hal ini dapat dilihat dari hasil diskusi dan evaluasi yang dilakukan oleh tim pelaksana IbM Undiksha, terhadap pengetahuan dan keterampilan peserta sosialisasi dan pelatihan. Berdasarkan evaluasi tindak lanjut yang dilakukan, ditemukan bahwa pengurus koperasi yang mengikuti

pelatihan sudah memiliki pengetahuan perencanaan pajak dan pembukuan usaha UKM. Dengan demikian, sesuai dengan kriteria keberhasilan program, maka sosialisasi dan pelatihan ini akan dinilai berhasil apabila mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta yang dalam hal ini menyasar pengurus koperasi. Berdasarkan hasil evaluasi tidak lanjut juga terekam, beberapa manfaat praktis yang diperoleh oleh pengurus koperasi melalui sosialisasi dan pelatihan ini, yaitu: a)

pemahaman mengenai pajak 1 persen ; b) Pemahaman konsekuensi logis bahwa dengan melaksanakan kewajiban perpajakan maka harus memahami dan trampil dalam melakukan pembukuan usaha UKM; c) Pemahaman bahwa dalam melaksanakan kewajiban perpajakan bagi pelaku UKM adalah melalui perencanaan pajak yang meliputi : 1. penghematan kas keluar. Perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi UKM; 2. Mengatur aliran kas (cash flow). Perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk

pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga UKM dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat

BAB VI RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Rencana tahapan berikutnya yang akan dilaksanakan dalam program pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan pendampingan dan evaluasi yang meliputi: 1. Pendampingan perhitungan pajak 1 persen bagi para pelaku UKM di Buleleng. 2. Pendampingan manajemen pembukuan sehingga terdapat tertib administrasi pembukuan dan keuangan kelompok yang diharapkan mampu menjadikan kelompok dapat mengelola keuangan dengan baik, serta terus berkembang kearah yang lebih baik. 3. Pendampingan melaksanakan kewajiban perpajakan bagi pelaku UKM adalah melalui perencanaan pajak. 4. Evaluasi program untuk melihat seberapa jauh program ini bermanfaat bagi UKM khususnya Koperasi di Kabupaten Buleleng. Diharapkan ke empat hal tersebut dapat dilaksanakan dalam sisa waktu pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan pada UKM yang menyasar aspek pemberdayaan pengetahuan dan keterampilan pengurus koperasi di Kabupaten Buleleng. BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat “Pelatihan Perencanaan Pajak Penghasilan dan Pembukuan Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Buleleng”, yang menyasar pemberdayaan dari koperasi di Kabupaten Buleleng, adalah: 1. Tingkat partisipasi yang tinggi dari mitra program pengabdian kepada masyarakat memberikan dampak positif bagi pelaksanaan program, terlihat dari pelatihan dan pendampingan perencanaan pajak penghasilan dan pembukuan usaha dapat berjalan dengan baik

2. Pelaksanaan program mampu menghasilakan luaran-luaran yang diharapkan oleh program pengabdian kepada masyarakat ini, berupa peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam perencanaan pajak penghasilan dan pembukuan usaha dimana hal ini memang yang diharapkan oleh tim pelaksana dan akan dilanjutkan dengan rencana tahap kegiatan berikutnya .

7.2. Saran Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Buleleng perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah terkait dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sehingga tidak sampai merugikan pelaku usaha tersebut. Perhatian bisa diberikan berupa sosialisasi yang gencar sehingga semua pelaku usaha yang dikenai tarif 1% tersebut bisa menghitung sendiri pajaknya secara baik dan benar tanpa tergantung kepada konsultan pajak. Untuk menunjang hal tersebut, sudah tentu harus disertai dengan pembuatan pembukuan yang tepat sesuai dengan standar yang berlaku melalui pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak yang terkait. Kerjasama semua pihak untuk mendorong pertumbuhan UKM di Kabupaten Buleleng sangat diperlukan dalam hal ini.

DAFTAR PUSTAKA Buku : Chairil Anwar Pohan, 2013, Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Dwi Putri Pangestuningtyas, 2012, Studi Etnometodologi Mencatat Transaksi Pada Pengusaha Kecil Menengah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Surabaya. Erly Suandy, 2008, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta. Mardiasmo, 2012, Perpajakan, Penerbit Andi, Yogjakarta. Musa Hubeis, 2009, Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Web : www.pajakpribadi.com

LAMPIRAN KEGIATAN DAN KEMAJUAN LUARAN P2M PELATIHAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN DAN PEMBUKUAN USAHA BAGI USAHA KECIL MENENGAH DI KABUPATEN BULELENG

FORMAT MATERI DASAR-DASAR PEMBUKUAN SEDERHANA UKM

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 : Suatu Tinjauan Pemberlakuan Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 sudah berlangsung beberapa waktu lamanya. Tetapi pro dan kontra yang timbul dari penerapan peraturan ini tidak urung masih mengundang perdebatan baik dikalangan praktisi perpajakan maupun pelaku dunia usaha. Banyak pihak menyebut PP 46 Tahun 2013 ini sebagai bentuk perpajakan terhadap UKM, walaupun sikap pemerintah sendiri yang tidak pernah secara tegas menyebutkan aturan ini adalah aturan pelaksanaan perpajakan bagi UKM. DASAR PENERBITAN Dalam Konsideran PP 46 Tahun 2013 disebutkan bahwa penerbitan aturan ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf e Pasal 17 (7) UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Selengkapnya pasal 4 ayat 2 berbunyi sebagai berikut : Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: 1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; 2. penghasilan berupa hadiah undian; 3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; 4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan; dan 5. penghasilan tertentu lainnya; Dasar penerbitan ini menjadi pertanyaan, mengingat selama ini pengertian penghasilan tertentu lainnya selalu diartikan mengacu kepada jenis penghasilannya, bukan kepada besarnya penghasilannya. Meskipun Indonesia sudah mengadopsi pengenaan PPh yang bersifat final sejak dilakukannya reformasi perpajakan pertama melalui Undang-undang nomor 7 tahun 1983, tetapi pengenaan PPh Final melalui pasal 4 ayat 2 baru dimulai melaui perubahan ketiga Undang undang pajak penghasilan melalui Undang-undang nomor 10 tahun 1994. Dan sejak dimulainya pengenaan PPh final berdasarkan Pasal 4 ayat 2 tersebut, selalu merujuk ke jenis penghasilan tertentu bukan penghasilan dengan jumlah tertentu. ASPEK MEMBERIKAN KEMUDAHAN

Dalam salah satu konsideran PP 46 Tahun 2013 tersebut disebutkan bahwa pertimbangan dikeluarkannya aturan tersebut adalah : “untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang memiliki peredaran tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan , penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang” Dalam perhitungan pajaknya memang Wajib Pajak dimudahkan dimana, dalam perhitungan pajaknya Wajib pajak tidak perlu lagi melakukan rekonsiliasi fiskal dalam mengitung kewajiban perpajakannya. Hanya saja yang perlu diingat adalah, pengenaan PPh Final ini bukan berarti meniadakan kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan dan menyampaikan laporan keuangan. Berbeda dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dibebaskan dari kewajiban melakukan pembukuan dikarenakan menghitung Pajaknya dengan menggunakan Norma Penghitungan penghasilan Netto berdasarkan Pasal 14 ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan, Wajib Pajak yang dikenakan PPh Final berdasarkan PP 46 tetap harus melakukan pembukuan sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 UU KUP. Menariknya penerapan PP 46 ini secara tidak langsung merengut hak Wajib Pajak Orang pribadi yang melakukan usaha, yang sebelumnya dapat menghitung pajaknya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto yang notabene dibebaskan dari kewajiban melakukan pembukuan dan hanya diwajibkan melakukan pencatatan menjadi wajib melakukan pembukuan. Sebagai perbandingan Austria tidak mewajibakan Wajib Pajak yang tidak berbentuk badan hukum dengan peredaran usaha sampai dengan $519.960 menyampaikan laporan keuangan (hanya melaporkan pendapatan dan biaya). Untuk Perusahaan di Jerman sampai dengan peredaran usaha tertentu dapat menggunakan pembukuan berdasarkan Basis Kas, dalam menghitung kewajiban perpajakannya [1] Untuk itu perlu dipahami bahwa “simplified tax system” tidak melulu terletak pada simplified tax calculation, tetapi secara utuh harus dipahami sebagai upaya mereduksi cost of compliance bagi wajib pajak, yang meliputi banyak aspek salah satunya termasuk juga penyederhanaan sistem pembukuan dan dokumen dokumen yang dipersyaratkan. . PP 46 TAHUN 2013 SEBAGAI PELAKSANAAN PRESUMPTIVE TAX Istilah Presumptive Tax mencakup sejumlah prosedur dimana dasar pengenaan pajak yang diinginkan (langsung maupun tidak langsung) tidak dihitung , melainkan dihitung melalui indikator sederhana yang lain yang lebih mudah diukur dari dasar pengenaan pajak itu sendiri. [2] Presumptive tax sendiri umumnya diterapkan dalam kondisi dimana pembayar pajak di suatu negara didominasi oleh wajib pajak yang tergolong dalam kriteria “hard to tax”. Di negaranegara ini, sebagian besar pembayar pajak tidak memiliki transparansi keuangan yang memungkinkan pemajakan yang efektif oleh pemerintah. Sehingga pemerintah memperkirakan atau mengasumsikan jumlah pendapatan yang harus dikenakan pajak. [3]

Kriteria “hard to tax” sendiri antara lain : 1. Jumlah Wajib Pajaknya sangat besar sehingga sangat tidak mungkin bagi otoritas pajak untuk melakukan pengawasan terhadap semua wajib pajak tersebut. 2. Penghasilan wajib pajak tersebut rendah, cenderung di bawah garis kemiskinan. 3. Kondisi bisnis yang mereka jalani, tidak mengharuskan mereka untuk melakukan pembukuan. 4. Pada umumnya mereka menjual ke pembeli akhir, sehingga mekanisme “withholding tax” untuk pemungutan pajaknya menjadi tidak efektif. 5. Secara singkat, akibat kondisi di atas mebuat mereka sangat mudah untuk menyembunyikan penghasilannya. [4] Dengan melihat ketentuan dari PP 46 Tahun 2013 dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan Pemberlakuannya adalah untuk menyasar wajib-pajak yang tergolong kriteria “hard to tax” tadi, hal ini senada dengan pernyataan Dirjen Pajak yang menyebutkan bahwa baru 10% UKM yang membayar pajak [5] dan sulitnya untuk memajaki UKM. [6] Tetapi semangat untuk memajaki wajib pajak yang tergolong kriteria “hard to tax” tadi menjadi agak bias apabila kita lihat pengecualian dalam pasal 2 ayat 3 PP 46 tersebut yang berbunyi : Tidak term asuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaim ana dimaksud pada ayat ( 2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya: 1. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan 2. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperunt ukkan bagi tempat usaha atau berjualan. PP 46 sendiri tidak menjelaskan secara spesifik kenapa wajib pajak tersebut dikecualikan, dan apakah kewajiban pajak mereka dibebaskan atau tidak, tetapi melihat sifat usahanya yang informal terkesan pemerintah tidak ingin membebani mereka dengan pengenaan PPh Final ini. Yang cukup mengherankan dalam aturan pelaksanaan PP 46 ini melalui peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-107/PMK.11/2013 tanggal 6 Agustus 2013 dalam pasal 12 ayat 2 disebutkan bahwa kewajiban perpajakan bagi pedagang pedagang informal tadi dilaksanakan melalui mekanisme tarif umum Pajak Penghasilan. Jadi jika tujuan penerapan PP 46 adalah untuk menyasar wajib pajak yang termasuk kriteria “hard to tax” tadi, mengapa justru pedagang sektor informal yang notabene merupakan wajib pajak yang paling sulit untuk dipajaki malah dikenakan mekanisme perpajakan sesuai dengan mekanisme umum yang sangat tidak mungkin untuk mereka penuhi.

PP 46 SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN PAJAK BARU Pemerintah dalam beberapa pernyataan menegaskan bahwa tujuan pengenaan PP 46 ini bukan semata-mata untuk peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga untuk mengedepankan aspek keadilan dalam pengenaan pajak. [7]

Jumlah UKM di Indonesia jauh melebihi negara-negara lainnya. UKM di Indonesia mencapai 99% dari usaha yang ada di Indonesia, dan menyerap 97% dari keseluruhan tenaga kerja tetapi hanya memberikan 57% nilai tambah. [8] Melihat data di atas tergambar dengan jelas adanya suatu potensi pajak yang selama ini belum tergali. Dalam Survey terhadap negara-negara OECD tentang motivasi penerapan presumptive tax, jawaban terbagi menjadi dua kategori besar: 1. Tujuan penerapan untuk penyederhanaan pembukuan dan pelaporan pajak (simplification motive). 2. Meningkatkan kepatuhan Pajak dan perpajakan yang lebih adil (revenue motive). Motivasi tersebut tergambar pula dalam aturan pengecualian terhadap wajib pajak yang menjadi subyek pemajakan, dimana di negara-negara dengan kriteria pertama Wajib Pajak dapat memilih untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mekanisme umum, sedangkan dalam negara-negara dengan kriteria kedua, aturan pemajakan tersebut tidak bersifat opsional. [9] PP 46 Tahun 2013 sendiri tidak memberikan opsi bagi Wajib Pajak untuk memilih mekanisme umum Pajak Penghasilan dalam penghitungan pajaknya, semua Wajib pajak yang menjadi Subyek pengenaan PP 46 baik dia orang pribadi, PMDN bahkan PMA sekalipun dapat dikenakan PPh Final melalui mekanisme ini, pengecualian Bentuk Usaha tetap dari aturan ini lebih didasarkan pada adanya Perjanjian Penghindaran pajak berganda yang melarang pengenaan Presumptive Tax kepada non resident. Sebenarnya sekalipun yang mejadi motivasi penerapan Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 ini adalah Penerimaan Pajak, hal tersebut sah-sah saja. Tetapi pemerintah perlu lebih selektif dalam menetapkan kriteria Wajib Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan aturan ini untuk menghindari wajib pajak dengan kriteria “higher Income” dan wajib pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan. Opsi untuk memilih untuk tidak dikenakan Pajak penghasilan berdsarkan aturan ini, harus tetap dibuka. KESIMPULAN Bahwa Peraturan pemerintah Nomor. 46 tahun 2013 dapat disimpulkan sebagai salah satu sarana Pemerintah untuk memberikan simplifikasi pemajakan dan menjangkau wajib pajak yang tergolong dalam kelompok “hard to tax”, dan juga sebagai sarana penggalian potensi pajak yang selama ini belum tergarap. Tetapi sayangnya masih terdapat kelemahan dalam terutama dalam hal dasar hukum penerbitan peraturan tersebut, dan juga mengenai kriteria Wajib pajak yang dijadikan sasaran pengenaan. Untuk itu masih diperlukan upaya-upaya penyempuraan terhadap peraturan terkait sehingga lebih tepat sasaran dan simplifikasi sistem pemajakan yang dituju dapat dicapai.. Dan yang perlu diingat, bahwa Presumptive Tax dapat memberikan disinsentive mengingat cara penghitungannya yang tidak langsung, dan dapat pula membuat pelaku UKM untuk enggan berkembang diatas batasan yang disyaratkan dan menghitung pajaknya melalui mekanisme umum, baik melalui cara yang legal maupun penghindaran pajak.

Selain itu sebaiknya aturan ini bersifat opsional sehingga memberikan opsi bagi UKM yang mampu untuk melakukan penghitungan pajak melalui mekanisme umum, sehingga tujuan penerapan PP 46 yang mendorong pengusaha UKM naik kelas sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan [10] tidak malah membuat Wajib Pajak yang sudah naik kelas menjadi turun kelas. [1]

OECD, SME Tax Compliance and Simplification, 2007

[2] Ehtisham Ahmad & Nicholas Stern, The Theory and Practice of Tax Reform in Developing Countries 276 (1991) [3]

Sona Gandhi, Presumtive Direc Taxes, Worldbank

[4]

Victor Thuronyi, Presumptive Taxation of the Hard to Tax, 28 April 2003

[5] Vivanews. “Dirjen Pajak : Baru 10% UKM yang Bayar Pajak,” 6 November 2013, dapat diakses pada http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/456555-dirjen-pajak–baru-10persen-ukm-yang-bayar-pajak. [6] Jurnal parlemen. “Dirjen Pajak; Sulit Tarik Pajak dari UKM,” 21 November 2013, dapat diakses pada http://www.jurnalparlemen.com/view/6923/dirjen-pajak-sulit-tarikpajak-dari-ukm.html. [7] Detik Finance. “Dirjen Pajak: Saya Tak Cari Uang di UKM, Tapi Keadilan,” 15 November 2013, dapat diakses di http://finance.detik.com/read/2013/11/15/170048/2414438/4/dirjen-pajak-saya-tak-cariuang-di-ukm-tapi-keadilan. [8]

Annabelle Mourougane, “Promoting SME Development in Indonesia” ,OECD, 2012.

[9] Alfons J Weichenrieder, “Survey On The Taxation Of Small and Medium-Sized Enterprises”, OECD, 2007. [10] Indonesia Finance Today, “Pajak UKM Dorong Sektor Usaha Kecil dan Menengah Naik Kelas,” dapat diakses pada http://www.indonesiafinancetoday.com/read/47241/PajakUKM-Dorong-Sektor-Usaha-Kecil-dan-Menengah-Naik-Kelas

DASAR-DASAR AKUNTANSI DAN ANALISA LAP.KEUANGAN UKM DASAR-DASAR AKUNTANSI DAN ANALISA LAPORAN KEUANGAN UNTUK UKM Mendengar kata atau istilah akuntansi bagai sebagian orang adalah sesuatu yang rumit, membosankan dan sulit untuk dipelajari.Kesan atau citra (image) demikian bagi sebagian kalangan tentu tidak dapat dipungkiri .Bisa jadi karena mereka memang pernah mempelajari akuntansi dan merasa kesulitan.Atau bagi mereka yang pernah mendengar bahwa belajar atau mengusai akuntansi itu sulit.Secara jujur penulispun mengatakan pada awalnya belajar akuntansi itu susah, rumit dan membosankan. Kesulitan belajar akuntansi bisa jadi karena buku-buku yang mengupas akuntansi terjebak dengan bahasa formal dan tidak disertai alat peraga.Kesulitan lain banyak pengajar akuntansi

yang cenderung terlalu serius dalam mengajar.Terlalu banyak istilah akuntansi yang disampaikan, tetapi tidak dengan penjelasan yangh memadai.Bukankah menyampaikan sesuatu lebih efektif dengan bahasa yang jelas, mudah, singkat dan sederhana ? tentu saja akan lebih mengena dengan pendekatan logika yang disertai peraga.Penulis mencoba menyajikan materi ini dengan pendekatan logika yang mungkin berbeda penyajian dengan buku akuntansi yang selama ini ada. 1. Transaksi Bisnis Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah transaksi, missal membeli minyak goring, baju, sepatu, menjual kendaraan, membayar tagihan listrik dansebagainya.Secara sederhana transaksi dapat diartikan aktivitas yang dinilai dalam satuan mata uang.Transaksi bukan berarti harus keluar uang walaupun dinilai dalam satuan uang. Setiap transaksi bisnis harus dibuatkan bukti yang namanya bukti transaksi, contoh diantaranya berupa kuitansi atau faktur (invoice).Berdasarkan bukti transaksi tersebut selanjutnya dicatat dalam sebuah media yang disebut jurnal atau jurnal transaksi.Jika perusahaan memiliki program akuntansi yang terpasang pada computer, sebagian besar jurnal dibuat oleh computer bersamaan dengan membuat bukti transaksi. Materi pembahasan ini secara khusus akan mengupas transaksi bisnis dan pengaruhnya terhadap rekening. Melalui pembahasan ini, Anda akan berkenalan dengan istilah debet, kredit, transaksi tunai, transaksi kredit, piutang dagang, hutang dagang, dana aliran transaksi dan pengaruh transaksi terhadap persediaan . Pengertian Debet dan Kredit Mari kita mulai saja dengan ilustrasi baju atau celana.Baju dan celana anggap saja memilki dua buah kantung yang berada disisi kiri dan sisi kanan.Sisi kiri kita sebut saja si debet atau Debit dan sisi kanan kita sebut saja si Kredit.Dengan demikian , Debet itu berarti sisi kiri dan Kredit berarti sisi kanan, mudah bukan ? (lihat alat peraga) Debet dan Kredit, Bertambah atau Berkurang ? Setelah Anda mengetahui bahwa debet itu berarti sisi kiri dan kredit berarti sisi kanan, tentu bertanya debet itu bertambah atau berkurang, begitu juga kredit , kan? .Kembali ilustrasi kantung untuk menyimpan uang.Artinya bisa memasukkan dan mengeluarkan uang, kan ? Kantung yang mana? Kedua-duanya.Dengan kata lain, uang dalam kantung bisa bertambah dan bisa juga berkurang.Begitu juga dengan si debet dan si kredit ini (lihat peraga ). Dengan demikian , debet dan kredit bisa diartikan bertambah atau berkurang.Mengapa bisa begitu ? Debet berarti bertambah (+) untuk akun kelompok Aktiva dan Biaya. Debet juga berarti berkurang (-) untuk kelompok akun Hutang, modal dan Pendapatan. Kredit artinya bertambah (+) untuk kelompok akun Hutang, Modal dan Pendapatan.Kredit juga berarti berkurang (-) untuk kelompok akun aktiva dan Biaya (lihat Ilustrasi ) Transaksi Tunai dan Kredit Dalam aktivitas bisnis seringkali kita mendengar istilah transaksi tunai dan transaksi kredit.Tentu saja Andfa juga akan bertannya apa dampak transaksi kredit , dan istilah akunatnsi dari suatu transaksi. (dengan menggunakan alat peraga kan dijelaskan pengertian transaksi tunai, kredit, arti piutang dan hutang dagang ) Dana Aliran Transaksi Transaksi bisnis menyebabkan paling tidak dua rekening atau akun.Transaksi bisa jadi menyebabkan saldo masing-masing akun bertambah, berkurang atau bertambah dan berkurang.Yang pasti, ada yang di debet dan ada yang di kredit . Menggunakan contoh penjualan barang dagangan (perusahaan dagang ) (lihat alat peraga berikut ) Pengaruh Transaksi Terhadap Persediaan Transaksi baik secara tunai maupun kredit akan mempengaruhi saldo rekening persediaan (termasuk jumlah barang yang tersedia).Transaksi pembelian akan menambah nilai

persediaan sedangkan transaksi penjualan akan mengurangi nilai persediaan.Nilai persediaan tersebut tidak ada pengaruhnya apakah merupakan transaksi tunai maupun transaksi kredit. 2. Pembukuan Sederhana Kita semua tentu sepakat , untuk selalu mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dana termasuk untuk urusan pribadi.Catatan keuangan yang baik tentu akan membantu kita dalam mengelola dana yang dimiliki.Paling tidak, dengan catatan yang baik, kita dapat merencanakan pengeluaran dan jika ada sisa, bisa ditabung.Menetapkan prioritas pengeluaran, missal untuk membayar angsuran kredit, membayar sewa rumah, biaya sekolah anak dan sebagainya.Dengan demikian, catatan penerimaan sebagai sumber dana dan pengeluaran yang teradministrasi dengan baik sangat membantu dalam mengelola dana. Jika Anda terlalu berat dengan istilah akuntansi, mari kita mulai saja pencatatan dana dengan istilah pembukuan.Untuk urusan bisnis, menurut pengamatan penulis, harus ada pencatatan transaksi bisnis dalam buku kas, bank, pembelian, penjualan, hutang dan piutang. Coba Anda amati pebisnis di sekitar kita, walupun omset penjualan tiap bulan mencapai puluhan bahkan ratusan juta, banyak yang tidak mencatat transaksi sebagaimana seperti halnya yang disebut dengan istilah akuntansi. Pembukuan Kas dan Bank Pencatatan dana transaksi bisnis yang dijalankan oleh perusahaan skala kecil dan menengah seringkali dibukukan dalam buku kas.Artinya, setiap penerimaan dan pengeluaran menggunakan dana yang benar-benar tunai dan ada di perusahaan pada saat itu.Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada perusahaan yang telah dikelola secara professional, kas biasanya hanya digunakan untuk membiayai pengeluaran dengan jumlah yang relative kecil.Setiap penerimaan dan pengeluaran dalam jumlah besar dilakukan menggunakan dana yang ada di bank. Langkah untuk mencatat transaksi dalam pembukuan kas adalah sebagai berikut :  Catat tanggal dan keterangan transaksi pada kolom tanggal dan keterangan.  Kolom Jenis diisi dengan salah satu pilihan yang tersedia, dalam kasus ini adalah pribadi, biaya, lain-lain penjualan.  Kolom penerimaan dan pengeluaran didisi dengan angka yang menunjukkan transaksi penerimaan dan pengeluaran.  Kolom Saldo, kecuali saldo awal yang diisi manual, data berikutnya talah terisi secara otomatis. Pembukuan Pembelian dan Penjualan Pembukuan pembelian dan penjualan diguankan untuk mencatat nilai transaksi pembelian dan penjualan.Data yang diisikan adalah tanggal transaksi , keterangan dan nilai transaksi .Khusus untuk nama penjual (pemasok)atau pembeli (pelanggan) dapat dipilih (lihat alat peraga) Pembukuan Hutang dan Piutang Transaksi yang dilakukan secara kredit menimbulkan hutang untuk penjualan dan piutang untuk transaksi pembelian.Catatan hutang atau piutang dan pembayaran harus dibukukan untuk masing-masing penjual (pemasok) dan pembeli (pelanggan ) (lihat alat peraga ) 3. Laporan Keuangan Secara umum dapat dikatakan bahwa laporan adalah sarana atau media untuk berkomunikasi antar pihak yang berkepentingan.Laporan keuangan merupakan media untuk berkomunikasi antar pelaku bisnis, sepertipemilik perusahaan, pihak manajemen, investor, calon investor, kreditor, calon kreditor maupun pemerintah.Dengan demikian, laporan keuangan merupakan bahasa bisnis yaitu bahasa yang digunakan antar pelaku bisnis untuk berkomunikasi. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pemakai yang memerlukan dan berhak untuk memperoleh informasi yang tercakup dalam laporan keuangan termasuk informasi tambahan. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan arus kas, dan catatatan

atas laporan keuangan.  Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai aktiva, hutang(kewajiban), dan modal (ekuitas) pada waktu tertentu.  Laporan laba rugi adalah laporan kauangan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan biaya /beban usaha.  Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode tertentu.  Catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan pengungkapan – pengungkapan (disclosures) yang memuat perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi lain. 4. Proses Akuntansi Persamaan Dasar Akuntansi Neraca digambarkan sebagai sebuah timbangan yang mengandung arti sisi kiri dengan sisim kanan sebuah timbangan harus seimbang atau balance. Sisi kiri disebut AKTIVA dan sisi kanan disebut PASIVA.Aktiva terdiri dari aktiva dan Pasiva terdiri dari Hutang dan Modal .Persamaan Aktiva =Hutang+Modal inilah yang disebut dengan istilah Persamaan Dasar Akuntansi. Transaksi Jurnal Transaksi Jurnal merupakan alat untuk mencatat transaksi yang dilakukan secara kronologis (berdasarkan urutan waktu terjadinya )dengan menyebut nama akun yang di debet dan kredit beserta jumlah rupiah masing-masing. Dalam jurnal tersebut terdapat lima kolom dengan penjelasan sebagai berikut :  Kolom 1 : digunakan untuk mencatat tanggal transaksi.Dalam akuntansi manual, kolom ini terbagi dua sebelah kiri untuk tahun dan bulan dan sebelah kanan untuk tanggal .Jika menggunakan computer tanggal transaksi menjadi satu kolom.  Kolom 2 : Untuk mencatat nama akun atau rekening, akun yang di debet ditempatkan di sebelah kiri sedangkan akun yang dikredit dicatat dengan posisi agak kekanan.Kolom ini juga digunakan untuk memberi keterangan transaksi (posisi di bag bawah).  Kolom 3 : digunakan untuk mencatat nomor akun atau rekening.  Kolom 4 : digunakan untuk mencatat jumlah satuan mata uang (rupiah) yang di debet sesuai dengan nama akun/rekening yang pada kolom 2.  Kolom 5 : digunakan untuk mencatat jumlah rupiah yang di kredit sesuai dengan nama akun atau rekening yang pada kolom 2 (lihat alat peraga) Buku Besar Neraca dan Laporan Laba Rugi pada dasarnya terdiri dari beberpa saldo rekening atau akun.Masing-masing akun/rekening memiliki catatan tersendiri yang tersimpan dalam sebuah buku yang disebut buku besar.Dengan demikian buku besar terdiri dari sekumpulan rekening yang memiliki rincian saldo. Misal, jika jumlah rekening dalam laporan keuangan sebanyak 50, pada buku besar juga tersimpan rincian 50 rekening tersebut. Penjelasan tentang buku besar diatas tersebut terdapat pada perusahaan yang menerapkan pembukuan atau akuntansi secara manual.Jika perusahaan memilki program computer akuntansi , tentu tidak terlihat secara fisik rincian semua rekening dalam buku besar di layer computer.Program computer biasanya memilki laporan untuk menampilkan rekening tertentu atau seluruh rekening yang dapat ditampilkan dan dicetak setiap saat.(lihat alat peraga) Saldo kelompok akun pada umumnya adalah Aktiva dan Biaya bersaldo debet, sedangkan Hutang, Modal dan Pendapatan pada umumnya bersaldo kredit. Posting

Melalui pembahasan buku besar, Anda tentu mengetahui bahwa selain saldo awal, saldo pada masing-masing rekening dipindah dari jurnal.Proses pemindahan saldo pada kolom Debet dan Kredit dalam jurnal ke rekening-rekening yang bersangkutan di buku besar disebut posting .Tentu saja posting dalam pembukuan manual dilakukan secara berkala dan cukup merepotkan. Posting , dalam computer akuntansi tinggal sebuah istilah untuk menyebut proses tersebut diatas .Faktanya, begitu dibuat jurnal secara otomatis nilai transaksi akan ditempatkan ke masing-masing rekening atau akun. Neraca Saldo Kembali ke pembahasan buku besar yang berisi rincian masing-masing rekening atau akun. Saldo masing-masing akundalam buku besar biasanya digunakan untuk menyusun laporan keuangnberupa neraca dan laporan laba rugi.Proses penyusunanlaporan keuangan tersebut menggunakan neraca yang terdiri dari banyak kolom yang disebut neraca lajur. Untuk keperluan penyusunan laporan keuangan tersebut (secara manual) lebih dulu harus memindahkan saldo semua akun baik kelompok aktiva, hutang, modal, pndapatan dan biaya ke dalam neraca lajur dalam kolom Neraca Saldo. Data dalam neraca saldo ini belum bisa dijadikan laporan keuangan karena biasanya perlu penyesuaian pembukuan Penggolongan Rekening • Rekening Riil adalah rekening yang pada akhir periode akan dilaporkan di dalam neraca,meliputi aktiva, kewajiban(hutang) dan Modal (ekuitas). • Rekening Nominal adalah rekening yang pada akhir periode akan dilaporkan dalam laporan laba rugi yaitu pendapatan dan biaya.

Kode Rekening Setiap akun atau rekening dalam buku besar harus memiliki nomor sebagai identitas.Nomor ini fungsinya sama seperti nasabah bank yang memilki nomor rekening atau kendaraan yang memilki nomor polisi.Pemberian nomor rekening tidak diatur secara baku, jadi setiap perusahaan boleh membuat nomor rekening sesuai dengan yang dikehendaki sepanjang relevan dan lazim. Nomor rekening sangat diperlukan , khususnya untuk pengolahan data berbasis computer.Nomor rekening harus bersifat unik, satu rekening satu nomor yang berfungsi untuk memproses data.Nomor rekeningjuga disebut sebagai kode rekeningatau akun. 5. Penutupan Pembukuan Tutup buku atau penutupan pembukuan merupakan istilah yang digunakan untuk proses akhir dalam suatu periode akuntansi sebelum memasuki periode akuntansi berikutnya.Proses tutup buku adalah memindahkan saldo akun pendapatan dan biaya agar menjadi nol pada awal periode akuntansi berikutnya. Prosedur untuk melakukan penutupan pembukuan secara manual dilakukan dengan membuat jurnal sebagai berikut : • Jurnal Penutupan Pendapatan dengan mendebet semua rekening penghasilan/pendapatan dan mengkredit rekening laba rugi. • Jurnal Penutupan Biaya dengan mendebet semua akun atau rekening biaya dan mengkredit rekening laba rugi. • Jurnal Penutupan Laba Rugi. Jika perusahaan mendapatkan lab, debet adalah rekening laba dan kredit rekening modal.Jika perusahaan mengalami kerugian, debet adalah rekening modal dam kredit adalah rekening laba rugi. (lihat peraga ) 6. Analisis Rasio Keuangan Analisis laporan keuangan memerlukan ukuran yang biasa disebut rasio.Rasio memiliki pengertian alat yang dinyatakan dalam arithmetical terms yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan dua macam data financial.Terdapat banyak rasioanalisis yang dapat

dibuat menurut kebutuhan penganalisa, namun secara umum dalam beberapa literature dibagi menjadi 4 kelompok yaitu :  Rasio Likuiditas , mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban financial jangka pendek.  Rasio Leverage, (rasio hutang) rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang atau dibiayai oleh pihak luar.  Rasio Aktivitas, digunakan mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumberdaya yang dimiliki.  Rasio Profitabilitas, rasio keuntungan mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, aktiva maupun laba dan modal sendiri. (lihat alat peraga)

PERTANYAAN DAN JAWABAN Tanya : Peredaran usaha (Omset) tahun 2012 adalah Rp. 4.2 Milyar, dan ditahun 2013 sampai dengan Mei peredaran usaha sudah mencapai 3 milyar yang diprediksi sampai akhir tahun melebihi Rp. 4,8 Milyar, apakah ditahun 2013 menggunakan dasar PP 46 ini? dan bagaimana perlakuan untuk tahun 2014? Jawab : Untuk tahun 2013 menggunakan PP 46, hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) PP 46 dinyatakan bahwa Pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final 1% didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Hal ini berarti apabila tahun pajak 2012 omzet WP selama setahun sebesar kurang dari 4.8 Milyar, maka pada tahun pajak 2013 (Juli s.d Desember 2013) WP tersebut dikenakan PPh Final 1%. Dan apabila peredaran usaha WP pada tahun 2013 sebesar 5,2 Milyar (melebihi 4,8 Milyar), maka untuk tahun pajak 2014, WP dikenai tarif PPh berdasarkan Pasal 17 UU PPh, hal ini merujuk pada Pasal 3 ayat (4) PP 46/2013. Tanya : Usaha saya berdiri sejak bulan Agustus 2013 dan sampai dengan Nopember 2013 telah melebihi Rp. 4,8 milyar. Apakah saya tetap wajib membayar PPh Final 1% sepanjang tahun 2013 ini? Jawab : Wajib, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) PMK 107/PMK.011/2013 dikatakan bahwa “Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 1% (satu persen) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.”

CACATAN HARIAN (LOGBOOK) PELATIHAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN DAN PEMBUKUAN USAHA BAGI USAHA KECIL MENENGAH DI KABUPATEN BULELENG No Jenis kegiatan 1 30 Mei 2014

2

5 Juni 2014

3

9 Juni 2014

4

27 Agustus 2014

5

27 Agustus 2014

Indikator Capaian 1) Mengkasi permasalahan UKM dalam hal perpajakan 2) Mengkasi kebijakan yang ditetapkan Pemerintah terkait perpajakan bagi UKM 3) Menemukan kesulitan yang dihadapi oleh KPP 4) Menemukan masalah yang harus diselesaikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat Proposal yang siap untuk diajukan di LPM Undiksha 1) Mendata peserta pelatihan 2) Penyiapan materi 3) Pembuatan surat dan pengiriman surat kepada peserta 4) Menentukan tempat kegiatan 1) Menerima peserta pada hari pelaksanaan 2) Memberi materi tentang perencanaan pajak dan pembukuan usaha oleh UKM 3) Melakukan diskusi 4) Melakukan kajian terhadap peraturan pajak final 1 persen bagi UKM, perencanaan pajak dan pembukuan usaha UKM 5) Terjadinya pemahaman ketrampilan pekau UKM terhadap aturan pajak final, perencanaan pajak dan pembukuan usaha UKM. 1) Laporan P2M 2) Sertfikat P2M

Pihak yang terlibat Ketua dan anggota P2M

Ketua P2M, dan LPM Ketua dan anggota P2M

Ketua pelaksana P2M, Anggota pelaksana P2M, KPP Singaraja, Pelaku UKM

Ketua pelaksana P2M, Anggota pelaksana P2M, LPM

No 1

Tanggal 31 Mei 2014

Kegiatan Kegiatan P2M diawali dengan pertemuan tim pelaksana yang bertujuan untuk membicarakan: 1. Koordinasi tim pelaksanaan kegiatan P2M 2. Perancangan disain dan kegiatan diklat 3. Persiapan tutor dan pembagian tugas

2

5 Juni 2014

Koordinasi dan sosialisasi tahap awal tentang program yang akan dilaksanakan di Dewan Koperasi Indonesia

Daerah dengan menyasar Koperasi 3

9 Juni 2014

Rapat koordinasi rancangan pelaksanaan kegiatan dengan Tim

Pelaksana P2M tentang peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pelatihan Pembelian bahan-bahan kelengkapan

4 7 8

23 Juni 2014 4 Juli 2014 12 Juli 2014

9 10

24 Juli 2014 Penentuan tanggal pelaksanaan 20 Agustus Pembuatan surat dan pengiriman surat kepada peserta 2014 27 Agustus Pelaksanaan P2M 2014 Konsumsi peserta: - Snack - Nasi kotak ayam - Transportasi

11

12 13 14

15

28 Agustus 2014 28 Agustus 2014 28 Agustus 2014 28 Agustus 2014

Mendata peserta pelatihan Penyiapan Materi Menentukan tempat kegiatan

Evaluasi dan monitoring pelaksanaan P2M Analisa data program kegiatan Rapat koordinasi hasil rekapitulasi Monitoring Pelaksanaan Kegiatan P2M (Monitoring evaluasi laporan Kemajuan) Draft laporan kemajuan 75%

Singaraja, 29 Agustus 2014 Ketua Pelaksana P2M,

Desak Nyoman Sri Werastuti, SE, M.Si, Ak NIP. 197912062008122001

LAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN AKHIR

No

Jenis Anggaran Transport mendata peserta Penyiapan materi (buku, foto kopi dokumen-dokumen dan bahan pendukung) Kits peserta Transport melaksanakan program Konsumsi peserta untuk 2 kali

Kuantitan vol. Kerja 2 kali 1 bulan

@ Rp. 100.000,-

Rp. 200.000,Rp. 750.000,-

100 orang 2 kali

Rp. 18.000,@ Rp. 100.000,-

Rp. 1.800.000,Rp. 200.000,-

100 orang

@ Rp. 30.000,-

Rp. 3.000.000,-

Dokumentasi

1 paket

ATK: a. Kertas HVS b. Tinta Hitam c. Tinta Warna d. Ballpoint e. Block Note f. Flashdisk g. Catridge BW h. Catridge Color Sewa Peralatan (LCD, Wareless)

5 rim 2 kotak 1 kotak 4 buah 5 buah 1 buah 1 buah 2 buah 1 paket

Satuan

Jumlah

Rp. 300.000,-

Rp. 40.000,Rp. 35.000,Rp. 40.000,Rp. 5.000,Rp. 5.000,Rp. 100.000,-

Rp. 220.000 Jumlah Total

Rp. 200.000,Rp. 70.000,Rp. 40.000,Rp. 20.000,Rp. 50.000,Rp. 100.000,Rp. 200.000,Rp. 600.000 Rp. 220.000,Rp. 7.000.000,-