LAPORAN AKHIR PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P2M) PENERAPAN IPTEK
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILTAS KEUANGAN DESA PADA DESA DI KECAMATAN TEJAKULA
Oleh: Ni Luh Gede Erni Sulindawati, SE, Ak,M.Pd/0004096906 I Gede Agus Pertama Yudantara, SE/0026088201 Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd/0012055302
Dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Pendidikan Ganesha dengan SPK Nomor: 122/UN48.15/PM/2016 Tanggal 25 Februari 2016
JURUSAN AKUNTANSI PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2016
1
HALAMAN PENGESAHAN
2
DAFTAR ISI HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................................... 2 DAFTAR TABEL ...................................................................................................................... 4 PENGANTAR ........................................................................................................................... 5 BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................... 6 1.1. Pendahuluan ................................................................................................................ 6 1.2.
Analisis Situasi ........................................................................................................... 7
1.3.
Identifikasi dan Perumusan Masalah......................................................................... 10
1.4.
Tujuan Kegiatan ........................................................................................................ 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .............................................................................................. 12 2.1. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Desa ............................................................ 12 BAB III METODE KEGIATAN ............................................................................................. 18 3.1. Khalayak Sasaran Strategis ....................................................................................... 18 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................................. 21 4.1. Hasil .......................................................................................................................... 21 4.1.1.
Peserta Pelatihan dan Pendampingan................................................................. 21
4.1.2.
Penyiapan Materi ............................................................................................... 21
4.1.3.
Kegiatan Pelatihan ............................................................................................. 21
4.1.4.
Kegiatan Pendampingan .................................................................................... 22
4.1.5.
Indikator Keberhasilan ....................................................................................... 23
4.2.
Pembahasan ............................................................................................................... 25
BAB V SIMPULAN DAN SARAN ........................................................................................ 28 5.1. Simpulan ..................................................................................................................... 28 5.2.
Saran .......................................................................................................................... 28
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................................... 29
3
DAFTAR TABEL Halaman 13
Tabel 2.1
Buku Kas Umum…………………………………………..
Tabel 2.2.
Buku Bank………………………………………………..
14
Tabel 2.3.
Buku Pajak………………………………………………..
15
Tabel 3.1.
Rubrik Rubrik Penilaian Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Desa Bagi Perangkat Desa ………………………………….
19
Tabel 3.2.
Rubrik Sikap Yang Diamati Dalam Proses Pelatihan.....................20
Tabel 4.1.
Daftar Pertanyaan Peserta Pelatihan................................................. 22
Tabel 4.2.
Rubrik Penilaian Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Desa Bagi
Tabel 4.3.
Perangkat Desa.......................................................
23
Rubrik dan Skor Rata-rata Sikap Yang Diamati Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Desa........................................................................................
24
4
PENGANTAR Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatNya, maka kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat terlaksana dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Pelaksananan kegiatan Pelatihan Dan Pendampingan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Desa
Untuk Meningkatkan Akuntabiltas
Keuangan
Desa Pada Desa Di
Kecamatan Tejakula mendapat dukungan baik dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Undiksha, Kepala Desa Les dan Kepala desa Tembok di Kecamatan Tejakula, teman-teman dosen, serta mahasiswa di jurusan Akuntansi program Diploma III, serta pihak lainnya yang berkontribusi terhadap kegiatan pengabdian pada masyarakat ini. Kami menyadari bahwa kegiatan ini masih banyak hal yang perlu diperbaiki oleh karena itu, kritik dan saran yang positif untuk menyempurnakan kegiatan ini kami harapkan dan nantikan dengan ucapan terima kasih.
Singaraja, Oktober 2016
Penulis
5
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Pendahuluan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerinahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul , dan atau hak tradidional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), (Rahmah Yabbar: 2015). Desa yang memiliki hak asal-ususl dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu dilindungi diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Landasan tersebut juga menunjang pemerintahan yang diatasnya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Untuk mewujudkan cita.cita tersebut perlu adanya tujuan dan asas pengaturan desa . Tujuan ditetapkannya pengaturan desa dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan pasal 188 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah (1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI; (2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan
atas desa dalam system keadilan social bagi seluruh
rakyat Indonesia, (3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa, (4) mendorong prakarsa, gerakann, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama, (5) membentuk pemerintahan
desa
yang
professional,
efisien,
dan
efektif,
terbuka
serta
bertanggungjawab, (6) meningkatkan pelayanan public bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, (7) meningkatkan kesejahteraan social budaya masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan social
sebagai
bagian dari ketahanan nasional, (8) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan (9) memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. 6
Disamping tujuan pengaturan desa juga terdapat asas-asas pengaturan desa yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 meliputi rekognisi, subsidiaritas,
keberagaman,
kebersamaan,
kegotong
royongan,
kekeluargaan,
musyarawah, demokasi, kemandirian, partisipasi, kesetaran, pemberdayaan dan keberlanjutan. Tujuan pengaturan desa dan asas-asas pengaturan desa digunakan pelaksanaan penyelenggaraan
sebagai dasar
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut diperlukan adanya keuangan desa dan asset desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban
desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok pendapatan asli desa, transfer (dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, dan retribusi daerah, alokasi dana desa, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota) dan pendapatan lain-lain. Dana desa digunakan untuk
penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan,
pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Menurut undang-undang no 6 tahun 2014 , dana desa diprioritaskan untuk mendanai program kegiatan yang meliputi (1) pengentasan masyarakat miskin, (2) peningkatan pelayanan kesehatan di Desa, (3) infrastruktur desa, dan (4) pertanian. Pendapatan dan penggunaan dana desa tersebut perlu dilaksanakan dan ditatausahakan dengan baik sesuai dengan aturan keuangan yang berlaku. Penatausahaan keuangan yang baik akan meningkatkan akuntabiltas keuangan Desa.
1.2.
Analisis Situasi Kecamatan Tejakula merupakan salah satu dari sembilan wilayah kecamatan di Kabupaten Buleleng, dengan luas wilayah 97,68 km2 (Astra Wesnawa, 2014) . Kecamatan Tejakula terdiri dari 10 Desa Dinas, dengan jumlah penduduk 60.525 jiwa atau 21.274 KK yang terdiri dari laki-laki 30.300 jiwa dan perempuan 30.225 jiwa. Adapun desa yang ada di Kecamatan Tejakula adalah Desa Sembiran, Desa Pacung, 7
Desa Julah, Desa Bondalem, Desa Madenan, Desa Tejakula, Desa Les, Desa Penuktukan, Desa Sambirenteng, dan Desa Tembok. Dari observasi awal yang telah dilakukan diperoleh gambaran permasalahan yang ada
di Kecamatan Tejakula.
Permasalahan yang dimaksud secara garis
besarnya adalah sebagai berikut: (1) Bidang Administratif, antara lain: di tingkat kecamatan belum ada basis data sumberdaya desa, tata layanan masyarakat masih belum optimal, RPJMD
kurang menyentuh pemberdayaan masyarakat dan lebih
banyak ke arah pembangunan fisik, penerapan sistem teknologi informasi antar desa maupun desa dan kecamatan masih kurang efektif, data kualifikasi objek wisata belum jelas. (2) Bidang Pendidikan, antara lain: data Angka Partisipasi Kasar (APK) belum terungkap karena tidak tersedianya basis data yang akurat, banyak anak putus sekolah disebabkan faktor ekonomi dan jarak sekolah, belum ada peta lokasi sekolah, data manajemen dan kinerja sekolah, data fasilitas sumberdaya sekolah, administrasi sekolah, buta aksara, dan beasiswa, belum optimalnya penyegaran dan peningkatan profesionalitas guru. (3) Prosedur penatausahaan keuangan desa yang belum optimal dan (4) Tatanan Masyarakat Desa, antara lain: manajemen administrasi desa, kegiatan masyarakat desa, tata perumahan nelayan, peternakan (sapi, babi, kambing, ayam), sistem keamanan lingkungan, pengangguran, perbankan, industri rumahan. Setelah didiskusikan dengan masing-masing kepala desa diperoleh kesepakatan
untuk
menjadikan desa Tembok dan Desa Les sebagai khalayak sasaran pengabdian pada masyarakat. a. Desa Les Desa terletak pada ketinggian 0,250 sampai 250 meter di atas permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata 1051 mm/tahun, dan suhu udara rata-rata 280C sampai 310C,
dengan
luas wilayah Desa Les adalah 769
Ha., yang
pemanfaatannya adalah Pemukiman umum: 48,mm Ha, sawah: 30,00 Ha, Ladang/Tegalan: 394,00 Ha, Perkebunan 45,00 Ha, Hutan Lindung: 200,00 Ha, Kuburan: 3,00 Ha, dan Bangunan Umum: 49,00 Ha. Desa Les terdiri dari 9 dusun, yaitu: Dusun Kanginan, Dusun Butiyang, Dusun Panjingan, DusunTegallinggah, Dusun Kawanan, Dusun Selonding, Dusun Tubuh, Dusun Lempedu, Dusun Penyumbahan. Dengan julmlah penduduk 7562 Jiwa atau 2096 KK, yang terdiri dari Laki-laki: 3796 Jiwa dan Perempuan: 3766 Jiwa. Adapun batas-batas desa adalah sebagai berikut. Sebelah Utara : Laut Bali, Sebelah Selatan: Kec. Kintamani Kab. Bangli, Sebelah Barat: Desa Tejakula, Sebelah Timur: Desa 8
Penuktukan.
Sementara orbitasi desa dengan pusat adalah: Ke Ibu Kota
Kecamatan Tejakula: 3 Km, Ke Ibu Kota Kabupaten Buleleng: 35 Km, Ke Ibu Kota Propinsi Bali: 124 Km. Mata pencaharian penduduk desa Les secara umum adalah Pertanian / Perkebunan, Peternakan dan Nelayan. Sektor pertanian dan perkebunan ditunjang oleh adanya lembaga subak, yaitu : Subak Uma Wangi Bd Selonding dan Subak Ulun Tirta Bd Kanginan. Potensi desa yang dikembangkan antara lain pariwisata bahari, Yeh Song dan Air Terjun Les, Home Industri Jajan Bali, Dodol, Kerupuk Manuk, kerajinan Anyaman Bambu, dan pengerajin perak. Perangkat desa Les yang ada di Desa Les terdiri dari Perbekel atau kepala Desa, Perbekel membawahi Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan (Kaur Pemerintahan), Kepala Urusan Umum (Kaur Umum), Kepala Urusan keuangan (Kaur Keuangan/bendahara), Kepala Urusan Pembangunan (Kaur Pembangunan) dan Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat (Kaur Kesra). Perangkat desa Les dari observasi diketahui belum memahami cara, teknis, prosedur dan laporan yang diperlukan untuk pertanggungjawaban keuangan desa mereka. b. Desa Tembok Desa Tembok berasal dari kata dinding yang berarti pagar atau batas wilayah, menurut kisah dahulunya dihuni oleh masyarakat pindahan dari Batu Dinding wilayah Paminggir serta perbatasan dengan Tukat Luwah yang mana tempat tersebut menjadi batas wilayah Kabupaten Karang Asem dengan Kabupaten Buleleng, sekaligus menjadi batas wilayah Anglurah Kiyayi Alit Mandala Mataram dengah sebutan: Purwa Tawing Singa Praja yang berarti batas timur Kabupaten Buleleng juga Tukad Luwah (Batas Timur Singaraja). Dari cerita di atas menunjukkan bahwa “ Desa Tembok Kaya akan nilai Sejarah “. Desa Tembok terletak di ketinggian 200 meter dari permukaan air laut, memiliki topografi wilayah berupa dataran rendah, perbukitan dan pantai. Dengan Luas Wilayah Desa Tembok: 1081 Ha. Pemanfaatan Wilayah adalah: Perkebunan: 782 Ha, Kuburan: 0,75 Ha , Perumahan: 0,60 Ha, Tegal: 0,98 Ha, Pertokoan: 0,25 Ha, Pasar Desa: 0,20 Ha, Perkantoran: 0,15 Ha, Perladangan: 0,81 Ha, Jalan: 20 Km. Desa Tembok terdiri dari 6 dusun: Dusun Tembok, Dusun Bulakan, Dusun Sembung, Dusun Dadap Tebel, Dusun Yehbau, Dusun Ngis. Jumlah penduduk: 7196 Jiwa atau 1958 KK yang terdiri dari Laki-laki: 3625 Jiwa Perempuan: 3571 Jiwa. Adapun batas-batas: Sebelah Utara: Laut Balis, Sebelah Selatan: Kec. Kintamani Kab. Bangli, Sebelah Barat: Desa Sambirenteng, dan Sebelah Timur: Amlapura Karangasem. Orbitasi desa dengan pusat adalah: 9
Kecamatan: 10 Km, Kabupaten; 45 Km, dan Provinsi: 131 Km. Mata pencaharian penduduk desa Tembok secara umum adalah pertanian dan perikanan. Aktivitas penduduk ditunjang oleh adanya lembaga subak. Lembaga subak yang ada adalah : Subak Batu Anyar, Subak Penijoan, Subak Sembung, dan Subak Kerta Yadnya. Perangkat desa yang ada di Desa Tembok terdiri dari Perbekel atau kepala Desa (Jro Luh Padmawati), Perbekel membawahi Sekretaris Desa (Ketut Putra), Kepala Urusan Pemerintahan (Kaur Pemerintahan), Kepala Urusan Umum (Kaur Umum), Kepala Urusan keuangan (Kaur Keuangan/bendahara), Kepala Urusan Pembangunan (Kaur Pembangunan) dan Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat (Kaur Kesra). Perangkat desa seperti bendahara dan sekretaris belum memahami cara, teknis, prosedur dan laporan yang diperlukan untuk pertanggungjawaban keuangan desa mereka Dari observasi pendahuluan telah dilakukan dengan staf Kecamatan Tejakula dan kepala desa Tembok dan Les diperoleh gambaran tentang permasalahan yang ada terkait dengan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa terutama di Desa Les dan Desa Tembok. Perangkat desa seperti bendahara dan sekretaris belum memahami cara, teknis, prosedur dan laporan yang diperlukan untuk pertanggungjawaban keuangan desa mereka. 1.3.
Identifikasi dan Perumusan Masalah Berdasarkan analisis situasi permasalahan Desa tembok dan Desa Les
di Kecamatan Tejakula khususnya di
yang utama adalah sebagai berikut:
1. Belum mampu melaksanakan penatausahaan keuangan desa 2. Belum mampu menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan yang ada di desa di Kecamatan Buleleng, maka kegiatan yang akan dilaksanakan pelatihan
dan pendampingan
pelaksanaan penatausahaan keuangan desa untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan desa pada desa di Kecamatan Tejakula. 1.4.
Tujuan Kegiatan Tujuan kegiatan P2M ini adalah: 1. untuk meningkatkan kemampuan para perangkat desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa di kecamatan Tejakula. 2. untuk meningkatkan kemampuan para bendahara dan sekretaris desa dalam menyusun laporan keuangan desa yang akuntabel 10
1.5.
Manfaat Kegiatan Melalui pelatihan
dan pendampingan ini
melaksankan penatausahaan keuangan desa
diharapkan para perangkat desa mampu dan menyusun laporan keuangan yang
akuntanbel.
11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1.
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Desa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerinahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul , dan atau hak tradidional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Pasal 24-26 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa . Penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima,
menyimpan,
menyetorkan,
menatausahakan,
membayarkan,
dan
mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka Pelaksanaan APB Desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan akuntabel. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bawa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada Badan Pengawas Desa dan atasan Kepala Desa, tetapi juga kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan. a. Penatausahaan Penerimaan Penatausahaan
penerimaan
wajib
dilaksanakan
oleh
bendahara
Penatausahaan tersebut menggunakan : (a) buku kas umum, (b)
Desa.
buku kas
pembantu kegiatan, (c) buku kas pembantu pajak, dan (d) buku bank. Bendahara Desa wajib
mempertanggungjawabkan
tanggungjawabnya
penerimaan uang
yang menjadi
melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada
Kepala Desa setiap bulan dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban penerimaan tersebut dilampiri dengan (a) buku kas umum, (b) buku kas pembantu kegiatan, (c) buku kas pembantu pajak, (d) buku bank, (e) buku penerimaan lainnya yang sah. b. Penatausahaan Pengeluaran
12
Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendaharawan Desa. Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada peeraturan Desa tentang APB Desa atau peraturan desa tentang perubahan APB Desa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengajuan SPP itu harus disetujui oleh Kepala Desa melalui pelaksanaan teknis pengelola keuangan Desa (PTPKD/ Bendahara Desa
atau
pembantu
bendahara
Desa
.
Bendahara
desa
wajib
mempertanggungjawabkan pengeluaran kepada desa palinfg lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Dokumen yang digunakan bendahara desa
melaksanakan penatausahaan pengeluaran
dalam
meliputi : buku kas umum, buku
pembantu pajak, buku bank dan buku kas pembantu kegiatan,. Adapun bentuk buku-buku tersebut dapat ditunjukan pada tabel 2 1, 2. 2 dan 2.3 berikut ini.
Tabel 2.1 BUKU KAS UMUM KECAMATAN : SIMULASI DESA
: SIMULASI
TAHUN ANGGARAN 2013
No.
TANG GAL
1
KODE REKE NING
2
URAIAN
4
JUMLAH PENGELUAR AN KUMULATIF
PENERIMA AN
PENGELU ARAN
( Rp )
( Rp )
( Rp )
5
6
7
NOMOR BUKTI
SALDO
JUMLAH Saldo Kas Desa Simulasi per 30 Januari 2013 sebesar ( dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah ) Terdiri dari : a. Tunai b. Saldo Bank c. Surat Berharga Desa Simulasi, 31 Januari 2013 Mengetahui, KEPALA DESA
BENDAHARA DESA,
13
Tabel 2 BUKU BANK DESA KECAMATAN : SIMULASI DESA
: SIMULASI
TAHUN ANGGARAN 2013 PEMASUKAN TANGGAL TRANSAKSI
URAIAN TRANSAKSI
BUKTI TRANSAKSI
SETORAN (Rp.)
1
3
2
BUNGA BANK (Rp.)
4
PENGELUARAN
PENARIKAN (Rp.)
PAJAK (Rp.)
SALDO
BIAYA ADMINISTRASI (Rp.) (Rp.)
5
( Rp ) 6
JUMLAH Desa Simulasi, 31 Januari 2013 MENGETAHUI KEPALA DESA,
BENDAHARA DESA,
…………………………………
…………………………………
…… …… …...
…………………………………
14
Tabel 2.3 PEMERINTAH KABUPATEN …………….. DESA
: SIMULASI
KECAMATAN
: SIMULASI
BUKU PAJAK
TANGGAL
URAIAN
PEMOTONGAN (Rp)
JUMLAH
0
PENYETORAN (Rp)
SALDO
0
0
Desa Simulasi, 31 Januari 2013 Mengetahui, KEPALA DESA
BENDAHARA
……………………
……………………
c. Pelaporan Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya kepala desa wajib : menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/walikota,
menyampaikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) pada akhir masa jabatan kepada Bupati/walikota, dan menyampaikan laporan
keterangan penyelenggaraan
pemerintahan desa (LPPD) secara tertulis setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/walikota. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada bupati/walikota sebagai bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan
semua
kegiatan desa berdasarkan wewenang desa yang ada serta tugas-tugas keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, selama satu tahun anggaran. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit memuat : pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa, pertanggungjawaban
15
pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan, dan pelaksanaan pemberdayaan masayarakat. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah proses kegiatan kepala desa kepada masyarakat desa melalui
BPD sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, yang meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan perturan-peraturan desa termasuk APB Desa. Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut terdiri dari
laporan
keuangan administrasi
badan permusyawaratan desa,
laporan realisasi penggunaan anggaran desa, laporan alokasi dana desa, laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan desa, dan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa. Laporan
keuangan administrasi
badan permusyawaratan desa adalah
laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja setiap tahun yang disampaikan kepada kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang disampaikan secara tertulis. Laporan realisasi penggunaan anggaran desa adalah laporan yang disampaikan oleh kepala desa
kepada bupati setiap akhir semester yang
selanjutnya dilaporkan oleh bupati kepada Menteri yag menangani Desa dalam bentuk laporan konsolidasi.
Laporan konsolidasi adalah laporan
gabungan
realisasi penyaluran dan penggunaan dana desa dari seluruh desa yang ada di kabupaten/kota yan dilakukan setiap tahun. Apabila kepala desa terlambat menyampaikan laporannya akan berakibat penundaaan penyaluran dana. Laporan alokasi dana desa adalah laporan atas kegiatan-kegiatan dalam anggaran pendapatan dan Belanja desa yang dibiayai dari alokasi dana desa. Laporan alokasi dana desa ini ada dua yaitu laporan berkala yang berisi laporan pelaksanaan atau realisasi penerimaan dan belanja alokasi dana desa setiap bulan dan laporan akhir yang mencakup perkembangan pelaksanaa dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan alokasi dana desa. Penyampain laporan ini dilaksankan melalui jalur struktural yaitu dari tim pelaksana tingkat desa
dan diketahui kepala desa, ke tim
pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan desa adalah laporan pertanggungjawaban yang dibuat setelah pemohon mendapat bantuan keuangan desa selambat-lambatnya tiga bulan setelah diterimanya bantuan tersebut yang 16
mencakup nama desa, besar bantuan keuangan. Jenis kegiatan pembangunan, dana yang sudah dicairkan, perkembangan fisik dan foto kegiatan pembangunan fisik 0%, 50 % dan 100%. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa adalah laporan yang disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan semester akhir tahun yang berisi realisasi pelaksanaan anggaran tersebut.
Laporan pertanggungjawaban ini dilampiri juga laporan
kekayan milik desa dan laporan program pemerintah dan Pemerintah daerah yang masuk desa.
17
BAB III METODE KEGIATAN 3.1.
Khalayak Sasaran Strategis Khalayak Sasaran strategis adalah perangkat desa yang terdiri dari kepala desa,
bendahara dan sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang berada di desa Les dan desa Tembok di wilayah Kecamatan Tejakula yang berjumlah 25 Orang.
3.1. Keterkaitan Program P2M yang akan dilaksanakan ini berkaitan dengan (1) Kepala Desa yang berada di kecamatan Tejakula yang menyediakan informasi mengenai perangkat desa yang akan diberikan pelatihan dan pendampingan pelaksanaan penataanusahaan keuangan desa dan (2) LPM Undiksha sebagai penilai keberhasilan program.
3.4. Metode Kegiatan Metode kegiatan P2M ini dalam bentuk pelatihan dan pendampingan pelaksanaan penatausahaam keuangan desa dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa bagi perangkat desa yang berada di desa Les dan Tembok dikecamatan Tejakula. Untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan terarah maka metode kegiatan yang dilakukan adalah dirancang dengan sistematis dalam beberapa tahapan. Adapun tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : 1. Tahap Persiapan Dalam tahap persiapan ini yang dilakukan adalah : a. Penyiapan berbagai adiministrasi yang mungkin diperlukan b. koordinasi dengan kepala Camat Tejakula dan Kepala Desa Les dan Tembok c. Penyiapan materi pelatihan tentang pelaksanaan penatausahaan keuangan desa d. Penyiapan Nara Sumber yang kompeten dan relevan dengan materi yang disiapkan. e. Penyiapan Jadwal pelatihan dan pendampingan 2. Tahap Implementasi Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah : a. Pelatihan pelaksanaan penatausahaan keuangan desa bagi perangkat desa b. Pendampingan pelaksanaan penatusahaan keuangan desa 3. Tahap Monitoring 18
Pada Tahap monitoring kegiatan yang dilakukan adalah pengawasan/ monitoring terhadap implementasi kegiatan yang telah disusun. 4.
RANCANGAN EVALUASI a. Evaluasi dilakukan untuk menilai
kemampuan perangkat desa
dalam
melaksanakan penatausahaan keuangan desa b.
Skor penilaian dihitung berdasarkan perbandingan skor perolehan dengan skor maksimal dikalikan 100%. Apabila skor penilaian yang dicapai lebih dari 80
dapat diartikan bahwa
perangkat desa
sudah dapat melaksankan
penatausahaan keuangan desa dengan baik. Rubrik Penilaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Rubrik Penilaian Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Desa Bagi Perangkat Desa NO
DESKRIPSI
ITEM 1.
SKOR
SKOR
MAKSIMAL
PEROLEHAN
Mampu melaksanakan dan menata penerimaan desa
dengan membuat
buku kas umum, (b)
buku kas
pembantu kegiatan, (c) buku kas pembantu pajak, dan (d) buku bank dengan benar dan tepat 2
Mampu membuat catatan dan laporan mengenai penatausahaan pengeluaran dana
melalui
dokumen
buku
kas
umum, buku pembantu pajak, buku bank dan buku kas pembantu kegiatan dengan benar dan tepat 3
Memahami prosedur pencairan dana yang berasal dari Pemerintah
pusat,
maupun daerah dengan tepat dan benar 4
Mampu menyusun laporan keuangan desa dengan tepat dan benar
5
Memahami
prosedur
pelaporan
19
realisasi penggunaan angaran dengan tepat dan benar JUMLAH SKOR
Skor Penilaian = Skor perolehanX 100% Skor Maksimal
2. Sedangkan untuk mengaveluasi kebermanfaatan kegiatan dari sikap perangkat desa dalam proses pelatihan dan pendampingan. Nilai sikap dihitung melalui perbandingan antara jumlah skor yang diperoleh dengan jumlah skor maksimal dikalikan 100%. Apabila skor nilai sikap di atas 80 maka berarti pelatihan dan pendampingan pelaksanaan penatausahaan keuangan desa bagi perangkat desa dapat diterima dengan baik. Rubrik sikap yang diamati dalam proses pelatihan adalah sebagai berikut: NO
NAMA
ASPEK
ASPEK
ASPEK
ASPEK
JUMLA
PESERTA
PARTISIP
MOTIVA
KERJASAMA
INISIAT
H SKOR
PELATIHAN
ASI
SI
1-2
IF
1-2
1-2
1-2
1 2. Dst
Keterangan Skor Skor 2 : jika aspek yang dinilai dilaksanakan dengan baik Skor 1 : Jika aspek yang dinilai dilaksanakan kurang baik
Nilai Sikap = Jumlah skor yang diperolehX 100% Jumlah skor maksimal
20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Hasil Sesuai dengan rencana kegiatan
yang telah ditentukan sebelum kegiatan
pelatihan dilaksanakan, kegiatan ini diawali dengan penyiapan berbagai administrasi yang diperlukan antara lain permohonan izin melaksanakan pengabdian masyarakat, koordinasi dengan Kepala Desa Tembok dan Kepala Desa Les untuk menentukan jadual kegiatan pelatihan dan pendampingan, penyiapan materi pelatihan tentang pelatihan tentang penyusunan laporan keuangan desa sesuai dengan aturan yang berlaku. 4.1.1. Peserta Pelatihan dan Pendampingan Peserta pelatihan dan pendampingan kegiatan ini adalah Prebekel desa, staf desa yang terdiri dari sekretaris desa, bendahara desa dan kelian dusun yang ada di Desa Les dan Tembok yang berkepentingan dan bertangungjawab terhadap laporan keuangan desa Kegiatan ini
diawali dengan kegiatan pelatihan dan dilanjutkan dengan
beberapa kali pendampingan sampai staf desa mampu menyusun laporan keuangan desa.. 4.1.2. Penyiapan Materi Materi yang disiapkan pada pelatihan dan pendampingan kegiatan ini meliputi materi pelatihan yang berkaitan dengan (1) peelaksanaan dan penataan penerimaan desa (2) pembuatan catatan dan laporan mengenai penatausahaan pengeluaran dana (3) pembuatan catatan dan laporan mengenai penatausahaan pengeluaran dana, (4) penyusunan
laporan
keuangan desa melalui dokumen buku kas umum, buku
pembantu pajak, buku bank dan buku kas pembantu kegiatan, dan (5) prosedur pelaporan realisasi penggunaan angaran.
4.1.3. Kegiatan Pelatihan Adapun rincian kegiatan pelatihan dan pendampingan adalah sebagai berikut: kegiatan pelatihan dan pendampingan yang telah dialakukan oleh tim pelaksana dan tenaga lapangan berlangsung mulai dari tanggal 17 Juni, 8 Juli, 9 Juli , 17 Juli , 24 Juli 2016. Kegiatan pendampingan , monitoring, da evaluasi di desa Tembok dilaksanakan pada tanggal 25 September, 22 Oktober dan 28 Oktober 2016, sedangkan pendampingan , 21
monitoring, da evaluasi di desa Les dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus, 9 Oktober, dan 16 Oktober 2016.
Kegiatan ini diawali dengan penyampaian materi buku kas umum, buku bank dan buku pajak, dilanjutkan dengan memberikan langkah-langkah dalam
pelatihan tentang prosedur dan
menyusun buku kas umum, buku bank dan buku pajak,
dilanjutkan dengan diskusi dan praktek menyusun buku kas umum, buku bank dan buku pajak. Diskusi ini berlangsung dengan tertib dan terarah. Pada saat diskusi peserta berperan aktif bertanya terkait dengan permasalahan yang mereka hadapi di usaha mereka masing-masing. Adapun pertanyaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1. DAFTAR PERTANYAAN PESERTA PELATIHAN
No Nama 1.
I Ketut Putra
Nama Desa
Pertanyaan
Tembok
Bagaimana Cara Menentukan Jumlah Pengeluaran Kumulatif Dan Saldo Dalam Buku Kas Umum ?.
2.
Ketut Trisaya
Les
Bukti transaksi yang mana saja yang dimasukkan ke dalam buku bank?.
3.
Gede Susila
Les
Bagaimana cara menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan dilaporkan ke kzntor pajak ?
4.
Gede Sutapa
Tembok
Pengeluaran apa saja yang dapat di bebankan pada dana desa?
5.
Nyoman Giriana Les
Bagaiman cara mengetahuai besarnya jumlah bunga bank yang diperhitungkan ?
4.1.4. Kegiatan Pendampingan Setelah kegiatan pelatihan diselesaikan peserta didampingi untuk menyusun dan menata keuangan desa melalui laporan keuangan desa yag berisi buku kas umum, buku bank dan buku pajak , kegiatan ini berlangsung selama empat hari, dua hari didesa tembok dan dua hari di desa Les . Kegiatan pendampingan di desa Tembok dilaksanakan pada tanggal 25 September, dan 22 Oktober 2016, sedangkan pendampingan di desa Les dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus dan 9 Oktober. Peserta dengan tekun 22
dan antusias menyusun laporan tersebut dan langsung menanyakan apabila ada yang hal-hal yang belum mereka ketahui. 4.1.5. Indikator Keberhasilan Setelah dilakukan pelatihan dan pendampingan keuangan Desa
pada pejabat desa
pelaksanan penatausahaan
dilanjutkan dengan evaluasi terhadap
penatausahaan keuangan desa yang telah disusun oleh pejabat desayang diberikan pelatihan dan pendampingan. Evaluasi ini dilakukan dengan menilai kemampuan peserta menatausaha keuangan desa yang berbentuk buku kas umum, buku bank dan buku pajak. Sedangkan kebermanfaatan
kegiatan dinilai dari sikap peserta
dan
pejabat desa terhadap kegiatan pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan. Rubrik dan skor rata–rata penilaian penatausahaan keuangan desa
dapat
dilihat pada tabel 4.2. dan table 4.3.
Tabel 4.2. Rubrik Penilaian Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Desa Bagi Perangkat Desa NO
DESKRIPSI
ITEM
SKOR
SKOR
MAKSIMAL
PEROLEHAN Rata-Rata
1.
Mampu melaksanakan dan menata 100 penerimaan desa
84,00
dengan membuat
buku kas umum, (b)
buku kas
pembantu kegiatan, (c) buku kas pembantu pajak, dan (d) buku bank dengan benar dan tepat 2
Mampu membuat catatan dan laporan 100 mengenai penatausahaan pengeluaran dana
melalui
dokumen
buku
85.23
kas
umum, buku pembantu pajak, buku bank dan buku kas pembantu kegiatan dengan benar dan tepat 3
Memahami prosedur pencairan dana 100 yang berasal dari Pemerintah
pusat,
84.77
maupun daerah dengan tepat dan benar
23
4
Mampu menyusun laporan keuangan 100 85.23
desa dengan tepat dan benar 5
Memahami
prosedur
84.55
pelaporan 100
realisasi penggunaan angaran dengan tepat dan benar JUMLAH SKOR
423.77
500
Skor Penilaian = 423,77 X 100% = 84,75 % 500
Dari Tabel 4.2. skor penilaian yang dicapai peserta yang mengikuti pelatihan dan pendampingan sebesar 84.75% yang dapat diartikan bahwa peserta mengikuti pelatihan dan pendampingan
pelaksanaan penatausahaan keuangan desa dengan
kreteria baik. Evaluasi kebermanfaatan kegiatan ini dilihat dari sikap peserta pejabat desa terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Ada empat aspek yang diamati dalam proses pelatihan dan pendampingan kegiatan ini
antara lain aspek partisipasi, aspek
motivasi, aspek kerjasama, aspek inisiatif. Rubrik dan skor penilaian sikap peserta pejabat desa
yang mengikuti
pelatihan dan pendampingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.3.
Tabel 4.3. Rubrik sikap dalam proses pelatihan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Desa Bagi Perangkat Desa NO
NAMA PESERTA PELATIHAN dan
ASPEK
ASPEK
ASPEK
ASPEK
JUMLAH
PENDAMPINGAN
PARTISI
MOTIVASI
KERJASAMA
INISIATI
SKOR
PASI
1-2
1-2
F
1-2 1. 2. 3. 4.
I Ketut Putra Gede Sutapa Nengah Budi 1 Ketut Selamat
5.
1-2 2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
Gede Pasek Atmaja 6. Made Wertasih
24
7.
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
2
2
2
1
8
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
2
2
2
1
7
2
2
2
2
8
2
2
2
1
7
2
2
2
1
7
Jro Mangku Gede Mara 8. Gede Arsi 9. Ngh Sukarta 10. Kt Suela 11.
Ketut Maniasih
12. Ketut Trisaya 13. 14. 15.
Gede Susila Gede Pasek Nyoman Giriana
16. Ketut Arsiti 17. Made Kerti Asih 18. Luh kartami 19. Wayan Merta 20. Luh Sari 21. Nengah Rai 22. Nyoman Darmi
173
Jumlah
Nilai Sikap = 173: 176X 100% = 98.30%
Dari penilaian sikap pada tabel 4.3. dengan skor 98.30% dapat dikategorikan rata-rata sikap peserta dalam pelatihan dan pendampingan dapat menerima kegiatan ini dengan baik.
4.2.
Pembahasan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerinahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul , dan atau hak tradidional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), (Rahmah Yabbar: 2015). Desa yang memiliki hak asal-ususl dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu dilindungi 25
diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis menciptakan landasan yang kokoh
sehingga dapat
dalam melaksanakan pemerintahan dan
pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Landasan tersebut juga menunjang pemerintahan yang diatasnya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Untuk mewujudkan cita.cita tersebut perlu adanya tujuan dan asas pengaturan desa . Tujuan pengaturan desa dan asas-asas pengaturan desa digunakan
sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut diperlukan adanya keuangan desa dan asset desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban
desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok pendapatan asli desa, transfer (dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, dan retribusi daerah, alokasi dana desa, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota) dan pendapatan lain-lain. Dana desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat,
dan kemasyarakatan.
tahun 2014 , dana desa diprioritaskan untuk
Menurut undang-undang no 6
mendanai program kegiatan yang
meliputi (1) pengentasan masyarakat miskin, (2) peningkatan pelayanan kesehatan di Desa, (3) infrastruktur desa, dan (4) pertanian. Pendapatan dan penggunaan dana desa tersebut perlu dilaksanakan dan ditatausahakan dengan baik sesuai dengan
aturan keuangan yang
berlaku.
Penatausahaan keuangan yang baik akan meningkatkan akuntabiltas keuangan Desa. Dari obervasi yang dilakukan diperoleh gambaran permasalahan yang ada di Kecamatan Tejakula khususnya di desa Tembok dan Les
diperoleh gambaran
tentang permasalahan yang ada terkait dengan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa terutama di Desa Les dan Desa Tembok. Perangkat desa seperti
26
bendahara dan sekretaris belum memahami cara, teknis, prosedur dan laporan yang diperlukan untuk pertanggungjawaban keuangan desa mereka. Melalui pelatihan dan pendampingan ini peserta pelatihan yaitu pejabat desa yang berada di Desa Les dan Desa Tembok di Kecamatan Tejakula diberikan tata cara menata keuangan desa yang terdiri dari penyunanan laporan buku kas umum, buku bank dan buku pajak. Evaluasi kegiatan ini dilakukan dengan dua cara yaitu Penilaian Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Desa
bagi perangkat Desa dan
kebermanfaatan kegiatan. Item yang dinilai antara lain (1) kemampuan penerimaan desa
dengan membuat
melaksanakan dan menata
buku kas umum, (b)
buku kas pembantu
kegiatan, (c) buku kas pembantu pajak, dan (d) buku bank dengan benar dan tepat, (2) kemampuan membuat catatan dan laporan mengenai penatausahaan pengeluaran dana melalui dokumen buku kas umum, buku pembantu pajak, buku bank dan buku kas pembantu kegiatan dengan benar dan tepat, (3) Kemampuan membuat catatan dan laporan mengenai penatausahaan pengeluaran dana melalui dokumen buku kas umum, buku pembantu pajak, buku bank dan buku kas pembantu kegiatan dengan benar dan tepat, (4) kemampuan menyusun laporan keuangan desa dengan tepat dan benar , dan (5) kemampuan memahami prosedur pelaporan realisasi penggunaan angaran dengan tepat dan benar.
Dari evaluasi yang dilakukan dengan menilai kemampuan peserta menatausaha keuangan desa yang berbentuk buku kas umum, buku bank dan buku pajak terhadap kegiatan pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan. diperoleh skor penilaian
sebagai berikut. Skor penilaian
pelatihan dan pendampingan
yang dicapai peserta mengikuti
sebesar 84.75% yang dapat diartikan bahwa peserta
mengikuti pelatihan dan pendampingan
pelaksanaan penatausahaan keuangan desa
dengan kreteria baik. Evaluasi kebermanfaatan kegiatan ini dilihat dari sikap peserta pejabat desa terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Ada empat aspek yang diamati dalam proses pelatihan dan pendampingan kegiatan ini
antara lain aspek partisipasi, aspek
motivasi, aspek kerjasama, aspek inisiatif. Skor penilaian sikap yang diperoleh adalah 98.30% dapat dikategorikan rata-rata sikap
peserta
dalam pelatihan dan
pendampingan dapat menerima kegiatan ini dengan baik.
27
BAB V SIMPULAN DAN SARAN 5.1. Simpulan
Dari Hasil dan pembahasan kegiatan pelatihan dan pendampingan ini peserta pelatihan yaitu pejabat desa
yang berada di Desa Les dan Desa Tembok di
Kecamatan Tejakula dapat disimpulkan
peserta sudah mampu melakukan
penatausahaan keuangan dengan penilaian (1) peelaksanaan dan penataan penerimaan desa (2) pembuatan catatan dan laporan mengenai penatausahaan pengeluaran dana (3) pembuatan catatan dan laporan mengenai penatausahaan pengeluaran dana, (4) penyusunan
laporan
keuangan desa melalui dokumen buku kas umum, buku
pembantu pajak, buku bank dan buku kas pembantu kegiatan, dan (5) prosedur pelaporan realisasi penggunaan angaran dengan skor diartikan bahwa
peserta
sebesar 84.75% yang dapat
mengikuti pelatihan dan pendampingan
pelaksanaan
penatausahaan keuangan desa dengan kreteria baik. Kegiatan pelatihan dan pendampingan ini dapat dikategorikan bermanfaat bagi peserta dilihat dari sikap peserta terhadap kegiatan yang telah dilakukan yang melalui aspek partisipasi, aspek motivasi, aspek kerjasama, dan aspek inisiatif. 5.2.
Saran Berdasarkan hasil kegiatan pelatihan dan pendampingan ini dapat disarankan agar peserta terutama pejabat desa dapat meningkatkan ketrampilan penggunaan aplikasi komputer
khususnya program microsoft Excel untuk
memudahkan
penyusunan laporan keuangan desa.
28
DAFTAR PUSTAKA Astra Wesnawa I Gede, 2014, Ipteks Bagi Wilayah Kecamatan Tejakula, Laporan Pengabdian pada Masyarakat Rahmah Yabbar dkk, 2015, Tata Kelola Pemerintahan Desa, Surabaya, Penerbit Pustaka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
29
