KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 127 TAHUN 2002 TENTANG

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 127 TAHUN 2002 TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA SAMA PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN PEMERINTAH DAERAH LAIN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang: a. Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, maka keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 798 Tahun 1997 tentang Pola Hubungan Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Daerah lainnya perlu dilakukan penyesuaian; b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka penyempurnaan Pola Hubungan Kerja Sama tersebut, perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur. Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; 9. Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara; 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan

D:/Datafile-2002/Undang-2/PERDA/Keputusan Gubernur DKI_127_2002.doc (Sri PC per 2/6/2003 4:19 PM)

1

11. 12.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 65 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA SAMA PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN PEMERINTAH DAERAH LAIN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Propinsi adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2. Daerah lain adalah Daerah Propinsi/Kabupaten Kota di seluruh Indonesia; 3. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 4. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 5. Gubernur/Bupati/Walikota di Indonesia yang bekerjasama dengan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 6. Sekrataris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 7. Asisten Tata Praja dan Aparatur Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 8. Badan Perencanaan Daerah adalah Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 9. Kotamadya/Kabupaten Administrasi adalah Kotamadya/Kabupaten dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 10. Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Adminitrasi adalah Pemerintah Kotamadya/Kabupaten di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarata; 11. Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 12. Biro Kerja Sama Antar Kota dan Daerah adalah Biro Kerja Sama Antar Kota dan Daerah pada Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 13. Unit-unit Organisasi adalah unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;


2

14. 15. 16. 17. 18.

Badan Perencanaan Kotamadya/Kabupaten adalah Badan Perencanaan Kotamadya/Kabupaten (Bapekodya/Bapekab) di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Suku Dinas adalah Suku Dinas di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Lembaga/Badan adalah lembaga/badan pemerintah non departemen dan lembaga/badan di lingkungan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota diluar Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Pola Hubungan Kerja Sama Daerah adalah pengaturan dan mekanisme penyelenggaraan pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Daerah lain; Kerja sama multilateral adalah kerja sama Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan 2 (dua) atau lebih Pemerintah Daerah lainnya di Indonesia. BAB II PRINSIP KERJA SAMA Pasal 2

Kerja sama Daerah antara Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Daerah lain dalam rangka memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip: a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kerja sama yang berkesinambungan, baik di bidang ketentuan/peraturan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat; b. saling menghargai persamaan kedudukan, kekhususan dan keberadaan masingmasing Daerah; c. saling memberi manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung; d. saling mendorong kemandirian masing-masing daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah.

BAB III TUJUAN KERJA SAMA Pasal 3 Tujuan kerja sama adalah: a. Untuk memfasilitasi kerja sama dalam berbagai bidang seperti masalah perkotaan, sosial ekonomi, perbatasan antar wilayah dan permasalahan lainnya; b. Untuk memperkuat dan meningkatkan peranan dari Pemerintah Daerah dalam pelayanan masyarakaat; c. Untuk meningkatkan standar pelayanan umum;


3

d. e. f. g.

Untuk menciptakan forum tukar menukar informasi antar Pemerintah Daerah; Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah; Untuk kepentingan pengorganisasian pelatihan, seminar, lokakarya dan sebagainya; Untuk memfasilitasi terciptanya suatu forum konsultasi bagi Pemerintahan Daerah dalam berbagi pengalaman dan demi peningkatan kreativitas dan inovasi Pemerintah Daerah seiring dengan tantangan dan dinamika pembangunan. BAB IV PIHAK-PIHAK YANG BEKERJA SAMA Pasal 4

1.

2.

Kerja sama antar Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Daerah lain dapat dilakukan secara bilateral ataupun multilateral dengan Pemerintah: a. Propinsi; b. Kabupaten; c. Kota; d. Lembaga/Badan. Walikotamadya/Bupati Administrasi di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat melakukan kerja sama dengan Propinsi/Kota/Kabupaten dan Lembaga/Badan lain setelah mendapat persetujuan dengan surat kuasa dari Gubernur. BAB V RUANG LINGKUP DAN BIDANG KERJA SAMA Pasal 5

1. 2.

Ruang lingkup kerja sama meliputi aspek pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengacu pada Program Pembangunan Nasional, Program Pembangunan Daerah dan Rencana Strategi (Renstra) Daerah. Pasal 6

Bidang kerja sama meliputi antara lain: a. ketenagakerjaan; b. air baku c. pemeliharaan sumber alam dan lingkungan hidup;


4

d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n.

pembangunan sarana dan prasarana kota; pariwisata dan seni budaya; pembinaan pemukiman dan penyebaran penduduk; pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dalam memenuhi kebutuhan penduduk di kedua Daerah; peningkatan produksi hasil pertanian, industri dan kerajinan rakyat termasuk pengaturan dalam pemasarannya; pemulihan sumber-sumber pembangunan; pemberian bantuan tenaga ahli, permodalan dan peralatan; pendidikan dan penyelenggaraan peningkatan ketrampilan; tukar menukar informasi; pelayanan kesehatan; dan lain-lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan. Pasal 7

1) 2) 3) 4)

Kerja sama dapat berwujud pemberian bantuan dari Pemerintah Derah Kepada Pemerintah Daerah lainnya dan atau sebaliknya. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berbentuk barang, fasilitas maupun personil, jasa/bantuan moril. Bantuan dalam bentuk dana dialokasikan dalam APBD penerima dan pemanfaatannya diberitahukan kepada Pemerintah Daerah pemberi bantuan. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI BENTUK IKATAN KERJA SAMA Pasal 8 1) 2)

Hubungan kerja sama antar Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota maupun Lembaga/badan lain dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan Keputusan Bersama. Isi/Materi hubungan kerja sama sekurang-kurangnya mengatur mengenai: a) Maksud dan tujuan kerja sama; b) Subyek kerja sama; c) Obyek kerja sama d) Ruang Lingkup kerja sama; e) Hak, kewajiban dan tanggungjawab; f) Tata cara pelaksanaan; g) Jangka waktu kerja sama; h) Berakhirnya kerja sama; i) Perpanjangan perjanjian;


5

j) k) l) m)

Penyelesaian perselisihan; Keadaan memaksa (forse majeur) Pengorganisasian; Pembiayaan Pasal 9

1) 2)

Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) yang membebani APBD Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus mendapat persetujuan DPRD Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pembebanan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB VII PROSEDUR KERJA SAMA Bagian Pertama Persiapan Pasal 10

1)

2)

3)

Untuk memproses ikatan kerja sama, dilakukan langkah-langkah persiapan sebagai berikut: a. Melakukan konsultasi, observasi dan pengkajian data untuk menyamakan persepsi antara pihak yang bekerja sama; b. Hasil konsultasi, observasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dianalisis dan dievaluasi untuk menentukan kemungkinan bidangbidang yang akan dikerjasamakan; c. Setelah terwujud saling pengertian kesepakatan mengenai bidang-bidang yang akan dikerjasamakan, pihak-pihak yang bekerjasama menindaklanjuti dengan menandatangani kesepakatan bersama; d. Setelah ditandatangani kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat ditindaklanjuti dengan keputusan bersama, industri bersama dan/atau perjanjian bersama. Dalam tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini unit-unit organisasi terkait dengan bidang yang dikerjasamakan wajib melapor kepada Gubernur melalui Sekretris Daerah dengan tembusan kepada Asisten Tata Praja dan Aparatur mengenai butir-butir saling pengertian sesuai dengan fungsi masingmasing. Ikatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dirumuskan bersama oleh unit-unti organisasi terkait di bawah koordinasi Asisten Tata Praja dari Aparatur, dan Asisten Tata Praja untuk Kotamadya/Bupati/Walikota atau Lembaga/Badan Daerah lain.


6

Bagian Kedua Pelaksanaan Kerja Sama Pasal 11 1) 2) 3)

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dapat dimulai setelah ikatan kerja sama ditandatangani sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (4). Bappeda dan/atau Asisten Tata Praja Aparatur dapat mendorong pelaksanaan kegiatan kerja sama ke arah penyediaan pelayanan bersama atau membentuk badan usaha bersama. Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, diatur lebih lanjut oleh masing-masing unit organisasi dan dituangkan dalam perjanjian kegiatan antar unit, diatur lebih lanjut oleh masing-masing unit organisasi dan dituangkan dalam perjanjian kegiatan antar unit dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini. Pasal 12

1)

2) 3) 4) 5)

Ketentuan teknis pelaksanaan sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal 11 sekurang-kurangnya harus memuat gambaran program yang akan dikerjasamakan, prioritas program, unit pelaksana, Pokja, Jangka waktu, tahapan pencapaian target dan tujuan, keterlibatan pihak swasta, tenaga ahli dan lain-lain. Ketentuan teknis tersebut pada ayat (1) pasal ini harus menggambarkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bekerja sama. Pelaksanaan kegiatan kerja sama pada tingkat Propinsi adalah dinas/instansi yang ditunjuk. Pelaksanaan kegiatan di tingkat wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi adalah suku Dinas/Instansi yang ditunjuk. Gambaran hak dan kewajiban sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini oleh masing-masing Daerah yang bekerja sama diajukan untuk memperoleh alokasi anggaran pada APBD. Pasal 13

1)

2) 3)

Untuk memudahkan koordinasi dan pemantauan pengajuan alokasi angaran kegiatan kerja sama sebagaimana tersebut pada ayat (5) Pasal 12 dipusatkan alokasi anggarannya pada satu unit fungsional yang menangani kerja sama atau unit yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah. Kebutuhan anggaran sebagaimana pada ayat (1) pasal ini dialokasikan di Biro Kakda, selanjutnya Biro Kakda dapat menunjuk unit pelaksana melalui Surat Perintah Tugas (SPT) sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila program kerja sama dilakukan oleh kuasa gubernur dalam hal ini Walikotamadya/Bupati Administrasi, maka pengalokasian anggaran dibebankan pada anggaran Kotamadya/Kabupaten Administrasi.


7

4)

Bagian Administrasi Wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi mengkoordinasikan penyusunan program kerja sama dan mengajukan anggaran kerja sama kepada Walikotamadya/Bupati Administrasi. Pasal 14

1) 2) 3)

4)

Unit organisasi yang melaksanakan kerja sama dapat membentuk tim pemantauan yang terdiri dari unit-unit terkait dan Daerah yang melakukan kerja sama. Pemantauan oleh tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berkala. Hasil pemantauan sebagaimana ayat (2) pasal ini, di tingkat Propinsi dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan di tingkat Kotamadya/Kabupaten Administrasi dilaporkan kepada Walikotamadya/Bupati Administrasi melalui Bagian Administrasi Wilayah dengan tembusan instansi terkait. Walikotamadya/Bupati Administrasi melaporkan hasil pemantauan kerja sama di wilayahnya kepada Gubernur. Bagian Ketiga Koordinasi Pasal 15

1)

2) 3) 4)

Bapeda/Bapekodya/Bapekab sesuai tugas dan fungsinya mengkoordinasikan perencanaan kegiatan kerja sama yang diajukan oleh unit-unit organisasi pada tingkat Propinsi, Kotamadya dan Kabupaten yang melaksanakannya dengan membentuk tim koordinasi perencanaan. Sekretariat Tim Koordinasi berada di Biro Kerja sama antar Kota dan Daerah. Asisten Tata Praja dan Aparatur melaksanakan koordinasi pelaksanaan kerja sama unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Propinsi Asisten Kotamadya/Bupati Administrasi yang membidangi masing-masing suku dinas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kerja sama. Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi Pasal 16

1) 2) 3)

Untuk setiap bidang kerja sama dibentuk Kelompok Kerja. Kelompok kerja bertugas untuk menetapkan pedoman pemantauan dan evaluasi yang mencerminkan akuntabilitas kinerja seuai ketentuan yang berlaku. Biro Kerja Sama Antar Kota dan evaluasi dibahas bersama dengan para pihak yang bekerja sama dan dilaporkan kepada Gubernur/Walikotamadaya/Bupati Administrasi dengan tembusannya disampaikan kepada Lembaga/Badan Instansi terkait.


8

BAB IX WAKTU KERJA SAMA Pasal 17 1) 2)

Kerja sama dapat berlangsung dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang sesuai kesepakatan. Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan tujuan kerja sama belum tercapai, dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan disepakati bersama.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 18 1) 2)

3) 4)

Pembinaan terhadap pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur. Biro Kerja Sama Antar Kota dan Daerah (Kakda) sesuai dengan fungsinya merumuskan kebijakan, penyiapan data, dan penyusunan program, pembinaan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan, penyelesaian naskah, pengelolaan dan memfasilitasi kerja sama; Biro Kakda memfasilitasi Kotamadya/Kabupaten Administrasi dengan forum/organisasi kerja sama dan asosiasi Pemerintah Daerah. Pengawasan pelaksanaan kerja sama di lakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 19 Segala biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan kerja sama dianggarkan APBD masing-masing Pemerintah Daerah sesuai dengan mekanisme anggaran.


9

BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 20 1) 2) 3) 4)

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja ama akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila dengan musyawarah dan mufakat tidak terselesaikan, penyelesaian perselisihan difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam upaya penyelesaian perselisihan bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang bekerja sama. Apabila penyelesaian perselisihan melalui Menteri Dalam Negeri sebagaimana ayat (2) salah satu pihak tidak dapat menerima, dapat mengajukan penyelesaian melalui Mahkamah Agung.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 1) 2)

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 798 Tahun 1997 tentang Pola Hubungan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Daerah lainnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 September 2002 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ttd SUTIYOSO


10


11

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 127 TAHUN 2002 TENTANG

Recommend Documents