KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
88 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN, PENGURANGAN ATAU KERINGANAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN BERDASARKAN A2AS TIMBAL BALIK BAGI PERWAKILAN NEGARA ASING DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
:
a.
bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang
Pengesahan
Konvensi
Konvensi Wina Tahun
Wina
Tahun
1963 azas timbal
perpajakan
berlaku
secara
universal,
pemberian
fasilitas
pembebasan,
1961
balik di baik
bidang
dalam
pengurangan,
dan hal
maupun
fasilitas keringanan pajak; b.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a serta dalam
rangka mempererat hubungan antara negara-negara
asing dan Negara Republik Indonesia maka sambil menunggu pengaturannya
di
dalam
Peraturan
Daerah
serta
dengan
memperhatikan kondisi perekonomian daerah, perlu ditetapkan Pemberian
Fasilitas
Keringanan
Pajak
Pembebasan,
Hotel
dan
Pengurangan
Restoran
berdasarkan
atau azas
timbal balik bagi Perwakilan Negara Asing di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur.
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi
Wina
Tahun
1961
tentang
Hubungan-hubungan
Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya dan Konvensi Wina Tahun
1963 tentang Hubungan-hubungan
Protokol Opsionalnya;
Konsuler beserta
2.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi
Daerah
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; 3.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pemerintahan Daerah;
4.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5.
Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
6.
Undang-undang
Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan
Luar Negeri; 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
8.
Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran;
9.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk
Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 10.
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
63
Tahun
1999
tentang
Petunjuk
Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran.
MEMUTUSKAN:
Sambil menunggu pengaturannya dalam Peraturan Daerah.
Menetapkan
:
KEPUTUSAN IBUKOTA
GUBERNUR
JAKARTA
PROPINSI
TENTANG
DAERAH
PEMBERIAN
KHUSUS FASILITAS
PEMBEBASAN, PENGURANGAN ATAU KERINGANAN PAJAK HOTEL BALIK
DAN BAGI
RESTORAN PERWAKILAN
BERDASARKAN NEGARA ASING
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
AZAS DI
TIMBAL PROPINSI
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2.
Pemerintah
Daerah
adalah
Pemerintah
Propinsi
Daerah
Khusus Ibukota Jakarta; 3.
Gubernur Jakarta;
adalah Gubernur Propinsi Daerah
4.
Departemen Keuangan Republik Indonesia;
adalah
5.
Departemen Luar Negeri Republik Indonesia;
adalah
6.
Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7.
Perwakilan Negara Asing adalah Konsuler Beserta Staf Diplomatik;
8.
Fasilitas
Diplomatik
pembebasan,
adalah
pengurangan
Departemen
Departemen
Keuangan
Luar
Perwakilan
Fasilitas atau
Khusus Ibukota
Diplomat/
Diplomatik
keringanan
Negeri
berupa
Pajak yang
berkaitan dengan jasa penggunaan penyewaan atas ruangan/ kamar
hotel
maupun
yang
berkaitan
dengan
pembelian
makanan dan atau minuman di restoran/rumah makan; 9.
Kartu Tanda Pengenal adalah Kartu Tanda Pengenal untuk Staf
Perwakilan
Negara
Asing
yang
dikeluarkan
oleh
Departemen Luar Negeri.
BAB II PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN, PENGURANGAN ATAU KERINGANAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN BAGI PERWAKILAN NEGARA ASING
Pasal 2 (1) Kepada Perwakilan Negara Asing yang menggunakan jasa penyewaan atas ruangan/kantor hotel maupun yang membeli makanan
dan/atau
minuman
di
restoran/rumah
diberikan fasilitas pembebasan, pengurangan Pajak Hotel dan Restoran.
makan
atau keringanan
(2) Fasilitas
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
diberikan
sepanjang Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara asing yang bersangkutan mendapat perlakuan yang sama, dalam
pemberian fasilitas pembebasan,
keringanan penyewaan
pengurangan atau
pajak yang berkaitan dengan jasa penggunaan atas
ruangan/kamar
hotel
serta
pembelian
makanan dan atau minuman di restoran/rumah makan di negara asing tersebut. (3) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sementara diberikan untuk Pajak Hotel pada hotel bintang 4, bintang 5 dan bintang 5 berlian, serta untuk Pajak Restoran pada restoran/rumah makan yang satu manajemen dengan hotel tersebut.
BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN, PENGURANGAN ATAU KERINGANAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN BAGI PERWAKILAN NEGARA ASING
Pasal 3 (1) Untuk memperoleh fasilitas pembebasan, pengurangan atau keringanan Pajak Hotel dan Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Duta Besar Negara Asing yang bersangkutan menyampaikan surat permintaan
kepada
Departemen
Luar
Negeri. (2) Departemen Luar Negeri meneruskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan : a.
surat permintaan kepada Gubernur
surat rekomendasi dari Departemen Luar Negeri tentang adanya
pemberian
fasilitas
pembebasan,
pengurangan
atau keringanan Pajak Hotel dan Restoran bagi Perwakilan Negara
Republik
Indonesia
di
Negara
Asing
yang
bersangkutan; b.
nama Perwakilan Negara Asing dan nomor Kartu Tanda Pengenal yang akan diberikan fasilitas.
Pasal 4 (1) Berdasarkan
surat
permintaan
berikut
lampirannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Gubernur menerbitkan surat jawaban
mengenai
pemberian
fasilitas
pembebasan,
pengurangan atau keringanan Pajak Hotel dan Restoran, dan mengirimkannya kepada Departemen Luar Negeri. (2) Surat jawaban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyebutkan
klasifikasi
hotel
nama dan
Perwakilan restoran
Negara
yang
Asing
diberikan
serta
fasilitas
pembebasan, pengurangan atau keringanan pajak.
Pasal 5 Berdasarkan
tembusan
surat jawaban
dimaksud dalam Pasal 4, Kepala membuat
surat
edaran
dan
Gubernur
sebagaimana
Dinas Pendapatan Daerah
menyampaikan
kepada
para
pengusaha hotel dan/atau restoran yang memuat daftar namanama negara, dan nama staf Perwakilan Negara Asing yang bersangkutan
yang
memperoleh
fasilitas
pembebasan,
pengurangan atau keringanan Pajak Hotel dan Restoran.
Pasal 6 Untuk
memperoleh
keringanan
Pajak
Negara Asing
fasilitas Hotel
dan
pembebasan, Restoran
sebagaimana dimaksud
pengurangan
maka dalam
staf
atau
Perwakilan
Pasal
5,
harus
menunjukkan Kartu Tanda Pengenal kepada pihak hotel tempat pelayanan penyewaan ruangan/kamar hotel atau kepada pihak restoran tempat makan dan minum.
Pasal 7 (1) Pihak hotel dan/atau pihak restoran meneliti kebenaran Kartu Tanda
Pengenal
yang
ditunjukkan
oleh
Perwakilan
Negara
Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan cara mencocokkan Kartu Tanda Pengenal tersebut dengan namanama
Perwakilan
Negara
Asing
yang
mendapat
fasilitas
pembebasan, pengurangan atau keringanan pajak. (2) Kartu Tanda Pengenal Perwakilan Negara Asing yang telah sesuai dengan nama dan negara yang tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak hotel dan atau pihak restoran tidak memungut pajak atau memungut pajak tapi memberikan keringanan atau pengurangan sesuai dengan daftar negara, nama Perwakilan Negara Asing yang mendapat fasilitas dimaksud.
(3) Sebagai
bukti
telah
diberikannya
fasilitas
pembebasan,
pengurangan atau keringanan pajak, pihak hotel dan/atau pihak restoran
harus
mencatat/mencantumkan
pada
pembukuan
maupun tanda bukti pembayaran pada lembar teraan cash register yaitu : a.
nama negara, nama Perwakilan Negara Asing dan nomor Kartu Tanda Pengenal yang bersangkutan;
b. tanggal masa berlaku Kartu Tanda Pengenal; c.
jenis pemberian fasilitas berupa pembebasan, pengurangan atau keringanan;
d.
meminta
kepada
staf
Perwakilan
Negara
Asing
yang
diberikan fasilitas untuk membubuhi tanda tangan pada tanda bukti pembayaran yang bersangkutan. (4) Bukti pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
pihak
menyampaikan
hotel
laporan
dan/atau pembayaran
pihak pajak
restoran
dalam
maupun
dalam
pemeriksaan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 8 (1)
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
melakukan pengawasan,
pengendalian dan sosialisasi atas pelaksanaan keputusan ini. (2)
Dalam sosialisasi
melaksanakan
pengendalian,
sebagaimana
dimaksud
pengawasan
pada
ayat
(1),
dan Dinas
Pendapatan Daerah dapat berkoordinasi dengan unsur terkait.
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9 Hal-hal teknis yang
merupakan
pelaksanaan
lebih
lanjut dari
keputusan ini ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
Pasal 10 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
pengundangan
orang
dapat
keputusan
ini
mengetahuinya dengan
memerintahkan
penempatannya
dalam
Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 J u l i 2002 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS % IBUKOTA JAKARTA,
SUTIYOSO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal
24 J u l i 2002
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN
2002
NOMOR
81
