KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Kerangka Acuan Kerja PEGAWAI TIDAK TETAP (51) BIDANG KEHUTANAN
TAHUN ANGGARAN 2015
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PTT (51) Bidang Kehutanan
I.
Pendahuluan Asisten Deputi Kehutanan mernpunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kehutanan. Pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat
pada dasarnya merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang akan berdampak pada perubahan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, pola dan cara-cara dalam membangun akan menentukan besaran dampak yang akan terjadi pada keberlanjutan sumber daya alam dan Iingkungan hidup. Dalam pembangunan
nasional, sektor kehutanan
memiliki peran penting,
antara lain sebagai penyedia bahan baku bagi industri dan pendukung sistem kehidupan. Oleh karena itu, pengeloJaan dan pemanfaatan sumber daya hutan harus dilakukan secara efisien, bijaksana, dan berkelanjutan
agar pembangunan
dan
kehidupan manusia dapat terus berlanjut. Pentahapan pembangunan pada RPJMN 2015-2019 yang akan datang adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam (SDA) yang tersedia, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas serta kemampuan IPTEK. Oleh karena itu, pembangunan sektor kehutanan antara lain diarahkan pada: (1) ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan; dan (2) peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan. Prioritas peningkatan ketahanan pangan dan revitaJisasi pertanian, perikanan dan kehutanan difokuskan pada: (i) peningkatan produksi dan produktivitas untuk memenuhi ketersediaan
pangan dan bahan baku industri dari dalam negeri; (ii)
peningkatan nilai tam bah, daya saing, dan pemasaran produk pertanian, perikanan dan kehutanan; dan (iii) peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan. Sedangkan prioritas peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan
difokuskan
pada:
(0 pemantapan
kawasan
hutan;
(ii)
konservasi
2
keanekaragaman
hayati dan perlindungan
dukung OAS; dan (iv) pengembangan Penanganan
perubahan
butan; (iii) peningkatan
fungsi dan daya
penelitian dan IPTEK kehutanan.
iklim dan dampaknya
merupakan
tantangan
pada saat ini dan di masa mendatang
bagi semua negara di dunia termasuk
Perubahan
global yang telah menjadi
iklirn adalah
fenomena
besar
Indonesia.
perhatian
berbagai
pihak baik di tingkat global, nasion ai, maupun loka!. Oampak yang ditimbulkan fenomena
ini mendorong
(mitigasi)
dan mengantisipasi
adalah meningkatnya
komunitas
akibatnya
konsentrasi
(C02) yang terjadi
karena
khususnya deforestasi
mengatasi
Penyebab
bahan bakar
penyebabnya
perubahan
gas rumah kaca (GRK), utamanya
iklim
karbon dioksida
fosil dan alih guna lahan,
hutan tropis. tentang Perubahan
Climate Change, IPCC) melaporkan kegiatan
untuk
(adaptasi).
pembakaran
Panel Antarpemerintah
kontribusi
internasional
oleh
penggunaan
Iklim (intergovernmental Panel on
bahwa secara global dalam peri ode 2002-2005
(land-use,
lahan, alih guna lahan dan kehutanan
land-use change and forestry, LULUCF) adalah sekitar 17% dari total emisi per tahun sebesar 32.3 Gt C02-e (IPCC 2007). Sejak pemerintah
Indonesia
menjadi tuan rumah Konferensi
Para Pihak
ke-13 (13thConference of Parties, COP13) Konvensi Kerangka PBB untuk Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) di Bali tahun
2007
yang
berangsur-angsur
lalu,
pemahaman
masyarakat
mengenai
membaik. Apalagi ketika pengurangan
perubahan
iklim
emisi dari deforestasi
dan
degradasi hutan (reducing emission from deforestation and forest degradation, REDO) menjadi salah satu keputusan
COP13 dan menjadi bagian penting dalam Rencana Aksi
Bali (Bali Action Plan, BAP) untuk mitigasi perubahan pembicaraan
yang menarik
dam konteks perubahan
dari sektor
LULUCF yang
relatif
mitigasi
murah
menunjukkan
bahwa
perubahan
diprioritaskan
sambil tetap memanfaatkan
iklim. Hutan menjadi pokok iklim. Biaya penurunan
di negara iklim
berkembang
melalui
peluang-peluang
emisi
(Stern
sektor
2007)
LULUCF dapat
ekonomi
dalam sektor
ini.
Hutan, selain merupakan
sumber emisi karbon dalam konteks perubahan
iklim juga
merupakan
pengelolaan
hutan yang berkelanjutan
hutan
lindung,
degradasi
serta
kualitas
rosot karbon
pembatasan
dan tempat
dari hutan produksi,
konversi
hutan, pengelolaan
penyimpanan
lahan hutan
karbon.
Praktek
hutan konservasi menjadi
hutan pada lahan gambut
non-hutan
dan dan
dan pencegahan 3
kebakaran
hutan, berkontribusi
dan lahan
gambut
dan
terhadap
penurunan
pernbuatan/penanarnan
emisi GRK. Rehabilitasi
hutan produksi
hutan
di lahan yang
terdegradasi akan meningkatkan kemampuan penyerapan karbon. Hal ini juga akan memberikan
dampak
positif
terhadap
perlindungan
keanekaragaman
hayati,
perlindungan sumber daya air, serta fungsi sosial ekonomi. Pemerintah
Indonesia telah berkomitmen
untuk menurunkan
Emisi Gas
Rumah kaca (GRK) sebesar 26% dengan usaha sendiri dan sebesar 41% dengan bantuan internasional
pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi
(business as usualjBAU). Dalam rangka
penanganan
perubahan
iklim di Indonesia,
dibutuhkan
pemahaman proses kejadiannya, faktor-faktor penyebab maupun dampaknya bagi manusia, pembangunan
ekonomi dan lingkungan. Hal tersebut
penting
untuk
mendukung perencanaan dan implementasi berbagai upaya penyesuaian (adaptasi) dan penurunan emisi (mitigasi). Banyak sektor dalam upaya mengatasi perubahan iklirn,
antara
lain sektor
kehutanan,
lingkungan,
pertanian,
pertambangan. Dari sektor-sektor tersebut, berdasarkan
industri,
energi,
hasil kajian menunjukkan
bahwa kehutanan berperan penting dalam upaya mengatasi isu perubahan iklim. Selanjutnya, telah disepakati bersama dalam bentuk deklarasi antara ketiga negara pada 12 Februari 2007 yang dikenal sebagai Heart of Borneo Initiative. Heart of Borneo merupakan inisiatif pemerintah tiga negara Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia yang didukung oleh banyak pihak yang dirancang sebagai program pemanfaatan
berkelanjutan
dan konservasi
yang
bertujuan
mempertahankan
keberlanjutan manfaat salah satu hutan terbaik yang masih tersisa di Borneo bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Cakupan wilayah kerja Heart of
Borneo membentang pada rangkaian dataran tinggi Borneo yang terhubung secara langsung dengan dataran rendah di bawahnya. Dengan adanya pemekaran Provinsi Kalimantan Timur, di Indonesia kawasan Heart of Borneo mencakup 4 (empat) provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam rangka koordinasi berdasarkan
dan sinkronisasi
pelaksanaan
kegiatan
Program
Heart of Borneo
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 108
Tahun 2014 telah dibentuk Kelompok Kerja Nasional. Salah satu program prioritas HoB Indonesia adalah penyusunan tata ruang Kawasan Strategi Nasional (KSN) HoB. Kawasan Strategi Nasional HoB merniliki 4
fungsi sebagai prioritas
kawasan
lindung
HoB mencakup:
Pengelolaan
yang
pemanfaatan
kehutanan
tidak
pembangunan
kawasan
melakukan
pada
perubahan terpadu,
hutan
pasal
sektor
kawasan
harus
selaras
(1) yang
Batas, 2)
penting
berbagai
hutan untuk pembangunan
dari
pembangunan
dengan
dinamika
pembangunan dalam
menyebutkan
nasional, UU 41/1999
bahwa
dan cakupan
untuk atas
yang luas serta
kebijakan
untuk
diluar sektor kehutanan
Penyelenggaraan
2010 tentang Tata Cara Perubahan
4)
DPR.
mengeluarkan
: PP No. 15 Tahun 2010 tentang
Lintas
dan fungsi kawasan hutan harus didasarkan
persetujuan
telah
integral
lain telah diatur
serta apabiJa berdampak
Pemerintah
bagian
mendukung
19 ayat
peruntukan
bernilai strategis diperlukan
penggunaan
rangka
untuk
Konservasi
itu, kegiatan
Kapasitas Sumber Daya Manusia.
sehingga
Dalam
Di samping
Sumber Daya Alam Berkelanjutan,
merupakan
terpisahkan
nasional.
Kehutanan
penelitian
Kawasan
Ekowisata, dan 5) Peningkatan
Pembangunan
tentang
1) Pengelolaan
budidaya.
Kawasan Lindung, 3) Pengelolaan
Pengembangan
nasional
dan kawasan
Penataan
Peruntukan
mengatur antara lain
Ruang, PP No. 10 Tahun
dan Fungsi Kawasan Hutan serta PP
No. 24 Tahun 2010 ten tang Penggunaan
Kawasan Hutan. Berbagai kebijakan tersebut
bertujuan
sebagian kawasan
untuk mengatur
pembangunan hutan
dan
penggunaan
di luar kegiatan memperhatikan
kehutanan
hutan untuk kepentingan
tanpa mengubah
prinsip-prinsip
fungsi pokok kawasan
pengelolaan
hutan
secara
lestari
(sustainable forest management). Selama ini pemanfaatan manfaat
jasa lingkungan
Paradigma
hutan lebih berorientasi
dapat jauh lebih besar dari nilai manfaat
baru dalam pemanfaatan
telah membuka
peluang
masih belum optimal. yang semula
hutan yang berbasis
bagi pernanfaatan
Hal ini mendorong
merupakan
barang bernilai
barang
terjadinya
berada di dalam koridor pengelolaan
hutan yang selama ini
pergeseran
nilai jasa lingkungan
(non-marketable goods) bergeser
Perubahan
yang kornprehensif
paradigma
agar pemanfaatan
tersebut
Perekonomian Kementerian
No.
telah diatur
Bidang
tetap
hutan yang berkelanjutan.
dalam
11/M.EKON/08/2012
Koordinator
ke
perlu diikuti
jasa lingkungan
Sesuai dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Kehutanan atas dan sebagaimana
kayu tersebut.
sumber daya hutan saat ini
jasa lingkungan
tak bernilai
(marketable goods).
dengan perencanaan
pada hasil kayu, padahal nilai
seperti
Peraturan
Menteri
tentang
Organisasi
Perekonomian,
sasaran
tersebut
Koordinator dan
kegiatan
Tata
di
Bidang Kerja
koordinasi 5
kebijakan
kehutanan
yaitu
kehutanan untuk antisipasi
terimplementasinya perubahan
Untuk setiap tahunnya di atas, disusun rekomendasi a.
Rekomendasi
rekomendasi
kebijakan
di bidang
iklim.
dalam rangka menunjang
percapaian
hal-hal tersebut
yang meliputi:
hasil
koordinasi
dan
sinkronisasi
kebijakan
di bidang
kehutanan. b.
Rekomendasi
hasil monitoring
dan evaluasi
pelaksanaan
kebijakan
di
bidang kehutanan. c.
Rekomendasi
hasil koordinasi
dan sinkronisasi
kebijakan Heart of Borneo.
Dengan tersusunnya rekomendasi dan laporan tersebut di atas, diharapkan tercapainya terimplementasinya
rekomendasi kebijakan di bidang kehutanan untuk
antisipasi perubahan iklim.
II.
Tujuan dan Sasaran
2.1.
Tujuan Membantu tugas Asdep Kehutanan dalam pengumpulan data /informasi dan analisis isu-isu dan permasalahan rekomendasi
kebijakan
secara
terkait kehutanan berkelanjutan
untuk menghasilkan
melalui
pemantauan
dan
evaluasi, sinkronisasi dan koordinasi serta sosialisasi kebijakan kehutanan. 2.2.
Sasaran Pegawai Tidak Tetap Bidang Kehutanan (1) Teridentifikasinya
kondisi dan permasalahan
pengelolaan kehutanan di
Indonesia; (2) Tersusunnya
bahan
rekomendasi
kebijakan
terutama
dalam
bidang
kehutanan sebagai upaya untuk menunjang perbaikan sistem kebijakan kehutahan berkelanjutan ill Indonesia; Keluaran Laporan pelaksanaan tugas PTT Bidang Kehutanan
6
III.
Ruang Lingkup Pekerjaan Pegawai Tidak Tetap Bidang Kehutanan (1) Membantu penyiapan bahan koordinasi perencanaan
dan penyusunan
kebijakan serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang kehutanan; (2) Melakukan
pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan
pemherdayaan
masyarakat terkait dengan pembangunan kehutanan; (3) Melakukan sosialisasi program pemerintah
berkaitan dengan kebijakan
pangan meliputi kehutanan; (4) Melaksanakan survey dan analisis lapangan ke daerah-daerah pengumpulan
data dan pelaksanaan
pembangunan
untuk
dan pengelolaan
kehutanan; (5) Menyiapkan bahan-bahan
dan menyusun iaporan Seminar, Workshop,
Focus Group Discussion (FGD),dan Perjalanan Dinas di Bidang kehutanan;
(6) Membantu Penyusunan Rencana Kerja dan Alokasi Anggaran Kegiatan Keasdepan kehutaan; (7) Menyusun laporan akhir kegiatan PTT Bidang Kehutanan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kehutanan. IV.
Kebutuhan dan Kualifikasi PTT Bidang Kehutanan Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan PTT (S1) sebanyak
1 orang
dengan kualifikasi sebagai berikut: a. Kualiflkasi PTT Bidang Kehutanan 1. Pendidikan Sarjana (S1) Kehutanan; 2. Merniliki Pengalarnan Kerja; 3. Menguasai Ms. Office (word, excel, Power Point); 4. Memiliki kemampuan presentasi yang baik; 5. Mampu bekerja independent dan efektifbekerja dalam tim 6. Diutamakan yang pernah bekerja di instansi pemerintahan Untuk penilaian kualifikasi dan pemenuhan administrasi penugasan, calon PTT agar dapat menyampaikan kelengkapan dokumen administrasi kepada Pejabat
7
Pernbuat
Komitmen
(P2K) Kegiatan 2508, yaitu Curriculum
ijazah, NPWP, surat penugasan V.
Periode
Vitae (CV), copy
dan copy dokumen kontrak penugasan.
Penugasan
Waktu yang diperlukan
untuk
melaksanakan
kegiatan
ini adalah
12 (dua
belas) bulan efektif kalender.
VI.
Pembebanan
Biaya
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan
tugas PTT Bidang Kehutanan
tersebut dibebankan kepada Kegiatan Koordinasi Kehutaan (Kegiatan 2508), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015. Adapun jumlah honorarium PTT Bidang Kehutanan sebesar Rp. 3.500.000,-/bulan/orang. Jakarta,
Desember 2014
8
