KEMENTERlAN KOORDlNATOR BlDANG PEREKONOMlAN
Kerangka Acuan Kerja PEGAWAI TIDAK TETAP LAINYA (SLTA) BIDANG PRASARANA
DAN
SUMBERDAYA
HAYATI
TAHUN ANGGARAN 2015
SARANA
PANGAN
DAN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Tenaga Lainnya Bidang Sarana dan Prasarana Pangan dan Sumber Daya Hayati 1)
Pendahuluan Peningkatan produksi pangan secara keseluruhan baik pangan pokok rnaupun pangan
lainnya
dipengaruhi
(perkebunan,
oleh berbagai
peternakan,
faktor antara
perikanan,
hortikultura)
lain terkait
dengan
sangat
ketersediaan
prasarana dan sarana yang rnemadai (lahan, irigasi, be nih, pupuk, pernbiayaan, sistem penyuluhanjpendampingan petani/rielayan]. Pernerintah
rnekanisasi
bertanggung
yang kontinyu dan penguatan kelembagaan
yang
maju, serta
jawab menjaga
peran
stabilisasi
pemerintah
harga
daerah.
dan terjangkau,
sehingga tidak menimbulkan gejolak dan keresahan masyarakat. Untuk itu sangat tergantung pada ketersediaan bah an pangan itu sendiri. Kecukupan ketersediaan tersebut juga akan sangat menentukan kelangsungan industri pengolahan yang mernerlukan kontinyuitas pasokan bahan baku untuk tetap berproduksi sehingga mernberikan rasa aman bagi para pekerjanya. Ketersediaan bahan pangan baik sebagai konsumsi langsung maupun sebagai bahan baku industri inilah yang menentukan kebijakan pemerintah untuk rnelakukan pengadaan baik berasal dan dalam negeri rnaupun dari impor.
Untuk
rnendukung
peternakan penunjang
keberhasilan
dan perikanan, sangat
diperlukan,
sektor
pertanian
maka kebutuhan
pangan,
akan sarana
yang meliputi ketersediaan
perkebunan,
dan prasarana lahan pertanian,
terpenuhinya irigasi, penguatan kelernbagaan petani dan pembudidaya perikanan, pembiayaan, ketersediaan pupuk, benih dan alsintan. Tanpa dukungan prasarana dan sarana yang memadai maka keberhasilan pertanian akan sulit dicapai. Narnun demikian ketersediaan
prasarana dan sarana ini masih sulit untuk diwujudkan
terutama terkait dengan kesediaan lahan pertanian. Konversi yang semakin cepat dan meluas harus diirnbangi dengan pembukaan lahan baru, namun pengadaan lahan ini tidak rnudah, meskipun cadangan lahan tersedia di luar jawa namun untuk pelepasannya mernerlukan waktu dan dan upaya yang terkendala dengan aturan yang lain. Terkait dengan konversi lahan pertanian yang sernakin besar
2
karena
kebutuhan
penduduk
adaJah ekstensifikasi cadangan
lain, termasuk
kebijakan
masih memunginkan
lahan pertanian
rambu dan mempertahankan
Kebijakan
besar,
ke luar jawa, dimana potensi lahannya
lahan dari kehutanan
peruntukan
a.
yang semakin
kelestarian
Pengernbangan
dan
yang wujudkan
masih tersedia,
untuk dimanfaatkan
dengan tetap memperhatikan
dan areal
rambu-
hutan dan Iingkungan.
Pengelolaan
Lahan
Pertanian
Pangan
Berkelanjutan
Disahkannya
Undang-Undang
Berkelanjutan
No. 41 Tahun
pemerintah
untuk
menjamin
pangan,
perlindungan
dan
lahan-lahan
(UU PLP2B) merupakan
kawasan
dan
pertania
guna
selain itu melalui kesejahteraan
Pertanian
lahan
pertanian
mewujudkan
PLP2 B diharapkan
petani.
Kebijakan
Pangan
salah satu upaya pangan
untuk
kernandirian dapat
tersebut
dan
rneningkatkan
diharapkan
dari alih fungsi tak terkendaLi dan dari penurunan
fisik-Iingkungan.
agar
dalam
kegiatan
pangan pokok mendapatkan
mendasari
diberlakukannya
rneningkatnya
kebutuhan
pangan khususnya
dengan
pangan
pokok
pertambahan tersebut,
jumlah maka
produksi
apresiasi
yang
seiring
dan kerusakan
Di sam ping itu bagi petani dan para pihak (termasuk
yang berkontribusi
lahan-lahan
Alasan
lahan
Lahan
pangan pokok yang strategis secara nasional dan lokal dapat tercegah
dan terhambat
daerah)
2009
melindungi
ketersediaan
kedaulatan
Perlindungan
dan mengelola
dan imbalan yang layak.
kebijakan
tersebut
adalah
terus
beras sebagai baban pangan pokok
penduduk.
harus
pangan
pemerintah
Guna memenuhi
dilakukan
upaya-upaya
kebutuhan peningkatan
produksi. Tanpa adanya peningkatan
produksi, maka akan terjadi ketergantungan
pada impor.
pangan
dengan
Peningkatan
rneningkatkan
mempertahankan penambaban jumlahnya
produktivitas
lahan-lahan
luas lahan justru semakin
non pertanian,
produksi
produktif
produktif.
hektar
beras lahan,
yang ada, disamping
Pada kenyataannya,
berkurang
seperti perumahan,
sawah di Indonesia
per
khususnya
dapat dan
dilakukan dengan
perlu
dilakukan
luas lahan
produktif
karena alih fungsi laban dari pertanian
industri dan prasarana
ke
lainnya. Konversi lahan
selama periode tahun 1979 hingga tahun 1999 mencapai
1,6
3
juta hektar (rata-rata pad a tahun-tahun (rata-rata
81 ribu hektar per tahun). Konversi ini semakin meningkat
berikutnya,
dari tahun 1999 sampai 2003 mencapai 400 ribu ha
100 ribu hektar per tahun). Luas lahan sawah yang saat ini sekitar 7,9
juta ha juga terancam
akibat rencana konversi
yang tertuang
Rencana
seluruh
dalam
Indonesia.
Pembangunan
Selain
Tata
itu
Ruang Wilayah
selama
5 tahun
mempercepat
pelaksanaan
Pangan Berkelanjutan pelaksanaan, penyediaan
pemantauan laban
yang memadai
dalam
lahan
2008).
koordinasi
Lahan
perencanaan,
meningkatkan
kebijakan yang berkaitan utamanya
Pertanian sinkronisasi
kebijakan
pengelolaan
produksi
pertanian
dan antar
dengan masalah
pengendalian
alih
sawah sudah banyak dibuat. Namun demikian,
tidak efektif karena tidak didukung oleh data dan sikap proaktif dari pemangku
kepentingan.
yaitu: (1) Kendala koordinasi
kebijakan; dan (3) Kendala konsistensi tidak efektifnya
Setidaknya
peraturan
kebijakan;
perencanaan.
tiga kendala konversi
kurang
(3)
implementasi
tata
ruang
lahan
(2) Kendala pelaksanaan
Terkait dengan tiga kendala
yang telah ada juga dipengaruhi
lahan masih lemah; (2) koordinasi
dan
terdapat
pengendalian
sistem adrninistrasi kuat;
konversi
Perlindungan
yang menjadi alasan mengapa peraturan
sulit terlaksana
Rencana
terkait baik di tingkat pusat maupun di daerah.
fungsi lahan pertanian, implementasinya
kebijakan
adanya
terjadinya
dan evaluasi pelaksanaan
pertanian
Selama ini berbagai
tersebut,
kedepan,
(Apriantono,
(PLP2B), diperlukan
kementeriari/Iembaga
mendasar
(RTRW) kabupateri/kota
[alan Trans [awa juga mengakibatkan
sekitar 10-20 kali dari luasan tol tersebut
Untuk
sekitar 3,1 juta ha (42%) seperti
oleh: (1)
antar lembaga yang terkait yang
belum
memasyarakat
(Nasoetion (2003).
Dalam mengatasi
permasalahan
kebijakan (stakeholders)
memiliki persepsi, pendekatan
beda. Selain itu, kurangnya kendala karena
adanya
alih fungsi lahan,
integrasi
perbedaan
antar stakeholders
rnasing-rnasing
dan sistem yang berbedajuga menjadi salah satu
prinsip dan filosofi. Berbagai
yang sudah ada saat ini belum memiliki keterangari/ketegasan siapa yang berwenang
menetapkan,
pernangku
siapa yang rnengawasi,
produk
hukum
yang jelas tentang dan siapa yang akan
4
mendapatkan
sanksi
dengan adanya
terkait
UU No. 41 Tahun
Pangan Berkelanjutan kuat yang mampu pertanian
pengendalian
diharapkan
alih fungsi lahan.
2009 tentang
Perlindungan
Lahan Pertanian
dapat menjadi suatu payung hukum yang yang
mengintegrasikan
Peningkatan
pertanian
kebijakan
pengendalian
alih fungsi lahan
Pemanfaatan
dan
Pengelolaan
Sarana
daya hayati
saat ini antara
sehingga diperlukan
pengelolaan
menyeluruh,
perlu terus
ditunjukkan
dengan
di bidang
and
persyaratan
dan sumber
adanya
forward
sosial masyarakat
linkages
untuk mengimbangi
kompetitor
utama yang bergerak semakin pesat.
pemerintah
pangan
dan sumber
perlu
pengelolaan
terus
Dalam upaya didukung
pencapaian
dengan
diwujudkan
Kelembagaan
target
penguatan
sistem usaha pertanian diharapkan
dengan pertumbuhan
sarana produksi pertanian
Kebijakan Penguatan
serta
secara
sektor
sektor
industri.
yang
lainnya, agar
Hal ini sangat
dan daya saing negara-negara
keberhasilan
pertumbuhan
di bidang
penduduk
yang
pangan nasional, maka berbagai
melalui
peningkatan
pemanfaatan
dan
meliputi benih, pupuk dan alsintan.
dan Pembiayaan
kinerja
sektor
kelembagaan
dan kelautan
dapat menghasilkan internasional,
karena
hayati
antar
dengan
dalam mendukung
daya hayati namun
sangat cepat dibandingkan kebijakan
kinerja produksi
sangat beragam
rendah
dan kelautan/perikanan
masyarakat
diperlukan
Program
tambah
daya
keterkaitan
pertanian
pada standar
bernilai
nilai tam bah melalui investasi dan
pangan
dikembangkan
di bidang pangan dan sumber
komoditas
peningkatan
backward
transformasi
dapat memenuhi
lain: produksi
optimalisasi
modernisasi
termasuk
Produksi
meliputi Benih, Pupuk dan Alisntan
Beberapa faktor yang terjadi dalam pengembangan
maupun
itu,
mulai dari pusat sampai ke daerah.
b. Kebijakan
c.
Oleh karena
Pertanian
pertanian
dan pernbiayaan,
secara terpadu
dan Kelautan
dan kelautan, serta
perlu
pendekatan
dari hulu sampai hilir yang
produk yang berdaya saing di pasar dalam negeri dapat
menjadi
andalan
pertumbuhan
ekonomi
5
nasional.
Untuk membangun kelembagaan yang
struktur
perdesaan
agar memeprmudah
produktif,
perrnodalan,
seperti
akessibiltas
: (1) penyediaan
(3) pemenuhan
dibutuhkan
terhadap
input
hasil pertanian,
penguatan
sumber-sumber
usaha-tani,
tenaga kerja, (4) penyedian
usaha tani, (6) pengolahan penyediaan
yang progresif
(2)
desa
penyediaan
lahan dan air irigasi, (5)
(7) pemasaran
hasil pertanian
dan (8)
informasi.
Terkait dengan keberadaan
beragam
kelembagaan
dapat diidentifikasi
beberapa
kendala antara lain: 1)
Kelembagaan
kepentingan 2)
yang
masih
tradisional
dan
belum
dapat
mengakomodir
anggotanya.
Efektifitas
yang
melaksanakan
masih
fungsi yang
rendah, harus
yang
diemban
terlihat untuk
dari
ketidakmampuan
mendukung
pembangunan
pertanian. 3)
Keberpihakan
kepada
dibanding keberpihakan pemangku kepentingan
Oleh karena tersebut melayani
mampu
pembiayaan
mendatang
petani,
serta
pembiayaan
subsidi
Kredit Pengembangan
sangat
diragukan,
pelaku bisnis, oknum penguasa, dan
keberadaan
kelembagaan-kelembagaan
fungsinya
seefektif
benar-benar
lebih
pertanian maupun
dan kelautan non perbankan
bunga: Kredit Ketahanan
mungkin berpihak
untuk kepada
melalui skema-skema antara
lain kredit
Pangan dan Energi (KKP-E),
Energi Nabati dan Revitalisasi
Kredit Usaha Pembibitan
masih
pertanian yang lain.
baik dari perbankan
dengan
yang
pertanian yang lain.
melaksanakan
pembangunan
Kebijakan penguatan
program
pembangunan
kepentingan
kepentingan
petani
kepada kepentingan
itu, dimasa
harus
kepentingan
Perkebunan
Sapi (KUP-S), dan skema kredit
dengan
(KPEN-RP), penjaminan
seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Disamping itu dalam rangka upaya pemberdayaan
pengembangan
kegiatan usaha
6
produktif
dilakukan
bersumber
melalui
Bantuan
dari APBN dan di sampaikan
Pengembangan
Usaha Agribisnis
Ekonomi
Masyarakat
Pesisir
Pedesaan
(PUMP), dan Program
Bantuan-
bantuan
Langsung melalui
Perdesaan
Masyarakat
K/L yang meliputi
(PUAP), Program
(PEMP) Program Pemberdayaan
(BLM)
Pengembangan
yang
Program
Pemberdayaan Usaha
Mina
Usaha Garam Rakyat (PUGAR).
di salurkan melalui kelornpok-kelornpok gabungan
tersebut
seperti Gapoktan, Pokdakan, KUBNelayan dan lain-lain.
Namun demikian,
upaya-upaya
serta mensejahterakan melalui berbagai
untuk memajukan
sektor pertanian
petani, nelayan, pembudidaya
program
karena masih menghadapi
tersebut
dan kelautan
ikan dan rnasyarakat
belum menampakkan
pesisir
hasilnya
secara nyata,
berbagai kendala antara lain ketersediaan
jaminan atau
kolateral, serta kelembagaan
yang belum kokoh. O1eh karena itu, perlu dilakukan
pernbenahan
program-program
diakselerasi termasuk
sistem untuk
ditingkatkan
pernbiayaan
peningkatan
agar
kapasitasnya
pertanian
kesejahteraan
penguatan sehingga
kelembagaan input-input
dapat produksi
dan kelautan dapat diakses untuk mempercepat
petani, nelayan, pembudidaya
ikan, dan masyarakat
pesisir.
Asisten Deputi Prasarana, Sarana Pangan dan Sumber Oaya Hayati mempunyai tugas
melaksanakan
penyiapan
sinkronisasi
dan
koordinasi
perencanaan,
penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang prasarana, sarana pangan dan sumber daya hayati.
2)
Tujuan dan Sasaran
2.1.
Tujuan Pegawai Tidak Tetap Lainnya bidang Prasarana, Sarana Pangan dan Sumber Daya Hayati membantu tugas Asdep Pangan dalam administrasi persuratan, pelaksanaan
kegiatan
Rakor /FGD/Workshop/Lokakarya/Seminar,
dan
7
penyelesaian
administrasi
keuangan
dalam rangka
pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan di bidang Pangan. 2.2.
Sasaran Kelancaran
pelaksanaan
kegiatan
dan proses
administrasi
pelaksanaan
kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring dan evaluasi Keluaran Laporan pelaksanaan tugas PTT Lainnya Bidang Prasarana, Sarana Pangan dan Sumber Daya Hayati 3)
Ruang Lingkup Pekerjaan 1)
Menyiapkan bahan-bahan penyusunan laporan Seminar, Workshop, Focus Group Discussion
(FGD),dan Perjalanan Dinas di Bidang Prasarana, Sarana
Pangan dan Sumber Oaya Hayati 2)
Membantu Penyusunan Rencana Kerja dan Alokasi Anggaran Kegiatan Asisten Deputi Prasarana,
Sarana Pangan dan Sumber Daya Hayati
Membantu pengarsipan dokumen persuratan dan pelaksanaan kegiatan 3)
Membantu pengadministrasian pelaksanaan kegiatan
4)
Menyusun laporan akhir kegiatan PTT Lainnya Bidang Prasarana, Sarana Pangan dan Sumber Oaya Hayati dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Bidang Prasarana, Sarana Pangan dan Sumber
Daya Hayati 5)
Kebutuhan Tenaga Ahli dan Kualifikasi Untuk melaksanakan Prasarana,
pekerjaan
ini diperlukan
PTT Lainnya
Sarana Pangan dan Sumber Daya Hayati sebanyak
bidang 1 orang
dengan kualifikasi: 1. Pendidikan SetingkatSLTAjSMU;
2. Memiliki Pengalaman Kerja; 3. Menguasai Ms. Office (word, excel, Power Point); 4. Memiliki pengalarnan Kerja
8
5. Mampu bekerja independent 6. Diutamakan
dan efektif bekerja dalam tim
yang pernah bekerja pad a instansi pemerintahan.
Untuk penilaian kualifikasi dan pemenuhan Lainnya Bidang Prasarana, menyampaikan Komitmen
V.
penugasan,
calon PTT
Sarana Pangan dan Sumber Daya Hayati agar dapat
kelengkapan
(P2K) Kegiatan
NPWP, surat penugasan
administrasi
dokumen
administrasi
kepada
2508, yaitu Curriculum
Pejabat Pembuat
Vitae (CV), copy ijazah,
dan copy dokumen kontrak penugasan.
Periode Penugasan Waktu
yang diperlukan
untuk
melaksanakan
kegiatan
ini adalah
12 (dua
bel as) bulan efektif kalender
Vl.
Pembebanan
Biaya
Segala biaya yang diperlukan Prasarna,
Sarana
Pangan
kepada
Kegiatan Koordinasi
Hayati
(Kegiatan
Kementerian
2528),
Koordinator
Adapun jumlah honorarium
bagi pelaksanaan
dan Sumber
tugas PTT Lainnya Bidang
Daya Hayati
Sarana dan Prasarana Anggaran Bidang
dibebankan
Pangan dan Sumber Daya
Pendapatan
Perekonomian
tersebut
dan Tahun
PTT Lainnya Bidang Prasarana,
Belanja
Negara
Anggaran
2015.
Sarana Pangan
dan Sumber Daya Hayati sebesar Rp. 2.700.000,-/bulan/orang Jakarta,
Desember 2014
Asdep Sarana dan Prasarana AI Pangan dan Sumber 0 a HaJ:~ti~
~
9
