KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA PROVINSI PAPUA, TA. 2016 (disampaikan dalam Forum SKPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua di Jayapura, 6-8 Maret 2016)
BIDANG SARANA DAN PRASARANA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA
2
EVALUASI KEGIATAN TA. 2015
SERAPAN ANGGARAN DIPA APBN/APBN-P DITJEN PSP PROVINSI PAPUA TA. 2015 PER UNIT KERJA UNIT KERJA 1. a. b.
PRASARANA DAN SARANA PERT. DIPA-DEKON DIPA-TP
2. a. b.
TANAMAN PANGAN DIPA-DEKON DIPA-TP
3. a. b.
PAGU (Rp)
REALISASI SERAPAN (Rp)
% SERAPAN
134.740.618.000 7.439.850.000 127.300.768.000
92.901.034.300 6.485.303.600 86.415.731.300
68,95 87,17 67,88
48.610.570.000 25.000.000 48.585.570.000
45.502.801.000 24.900.000 45.477.901.000
93,61 99,60 93,60
P2HP DIPA-DEKON DIPA-TP
3.850.000.000 3.850.000.000
3.573.926.000 3.573.926.000
92,83 92,83
4. a. b.
DIKLAT PERTANIAN DIPA-DEKON DIPA-TP
2.257.190.000 2.257.190.000 -
1.961.655.600.000 1.961.655.600 -
86,91 86,91 -
5. a. b.
PENDAMPINGAN TNI-AD DIPA-DEKON DIPA-TP
10.188.190.000 851.344.000 9.336.846.000
9.738.268.100 850.540.600 8.887.727.500
95,58 99,91 95,19
6. a. b.
PENYULUHAN PERTANIAN DIPA-DEKON DIPA-TP
6.179.970.000 6.179.970.000 -
2.989.330.030 2.989.330.030 -
48,37 48,37 -
205.826.538.000 16.753.354.000 189.073.184.000
156.666.995.630 12.311.729.830 144.355.265.800
76,12 73,49 76,35
TOTAL a.DIPA-DEKON b.DIPA-TP
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN APBN/APBN-P DITJEN PSP DI PROVINSI PAPUA, TAHUN 2015 OPTIMALISASI LAHAN = 9.660 HA • Realisasi pelaksanaan kegiatan Optimalisasi lahan mencapai 100 % (9.660 ha). • Kegiatan dilaksanakan di 6 (enam) kabupaten. • Pelaksanaan penanaman dari kegiatan ini tidak dapat seluruhnya dilaksanakan di tahun 2015, karena terkendala dengan terjadinya anomali iklim (El Nino). REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER (RJIT) = 6.550 HA • Realisasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) mencapai 100 % (6.550 ha). • Kegiatan dilaksanakan di 8 kabupaten/kota. • Pelaksanaan penanaman dari kegiatan ini tidak dapat seluruhnya dilaksanakan di tahun 2015, karena terkendala dengan terjadinya anomali iklim (El Nino). DESA MANDIRI BENIH = 18 Unit • Realisasi pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Benih mencapai 100 % (18 Unit). • Kegiatan dilaksanakan di 8 kabupaten/kota. • Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini dapat digunakan untuk penyiapan benih mendukung pelaksanaan penanaman di tahun 2016
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN UPSUS PAJALE DI PROVINSI PAPUA, TAHUN 2015 BANTUAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN = 392 UNIT • Realisasi pelaksanaan kegiatan 100 % (392 unit). • Jenis alat dan mesin yang diadakan adalah : Traktor roda 2 (49 unit untuk 7 kab); Pompa air (36 unit untuk 7 kab); Combine Harvester kecil (228 unit untuk 6 kab); Combine harvester besar (22 unit untuk Merauke); Corn sheller (6 unit untuk 2 kab); Power threser (52 unit untuk 7 kab); Rice milling unit (10 unit untuk 6 kab); Bad dryer (6 unit untuk Merauke); dan Pompa 8 Inc mobile (5 unit untuk Merauke).. PERLUASAN SAWAH = 3.600 HA • Kegiatan dilaksanakan di kabupaten Merauke. • Pola pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui Kerja sama swakelola dengan jajaran TNI-AD (DITZIAD). • Realisasi pelaksanaan kegiatan Perluasan sawah mencapai 2.115 ha, atau 58,75 persen. • Kendala yang dihadapi, antara lain : ketidaksiapan lahan (masalah hak ulayat atas lahan) dan waktu yang tersedia terbatas.
MASALAH/KENDALA 1
2
Pergeseran Musim Kemarau (fenomena iklim), menyebabkan sebagian lahan, terutama di kabupaten Merauke terkena dampak kekeringan. Tidak sinkron antara jadwal tanam pada musim gadu (April-Sept) dengan jadwal rehabilitas/pembangunan jaringan irigasi Primer/Sekunder oleh BWS Papua, menyebabkan pelaksanaan kegiatan penanaman padi di bulan September 2015 (khususnya di Kota Jayapura) terancam gagal/batal.
3
Masih banyak data yang belum dapat dilaporkan atau djangkau oleh petugas. Data yang belum dilaporkan Kabupaten/kota mencakup data statistik (Luas tanam/Panen) dan data/laporan pelaksanaan kegiatan.
4
Target beberapa kegiatan terlampau tinggi dan tidak sesuai kebutuhan/potensi daerah sehingga tidak dapat dilaksanakan dan di SPJ kan oleh daerah (Unit kerja/PPK). Akibatnya, serapan lambat dan rendah.
5
Proses pengajuan pencairan dana lamban ke KPPN Jayapura antara lain karena : (1). Berkas pengajuan tidak lengkap/tidak benar, (2). Sistem Aplikasi SPAN yang diterapkan oleh KPPN di tahun 2015 menyebabkan proses pencairan dana memerlukan waktu paling cepat 5 hari s/d 1 minggu, (3). Jaringan internet mengalami gangguan.
6
Pelaksanaan kegiatan perluasan sawah di Merauke terkendala oleh sistem ulayat yang berlaku di provinsi Papua, khususnya di kabupaten Merauke.
7
Proses Revisi ke IV DIPA-08 (Ditjen PSP) baru terbit/disetujui pada tanggal 13 Nopember 2015.
7
PROGRAM KERJA/KEGIATAN TA. 2016
SUMBER DAN ALOKASI DANA KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA PROVINSI PAPUA, TAHUN 2016 No
Sumber Dana
1.
DIPA DANA TUGAS PEMBANTUAN
2.
3.
Tahun 2015 (Rp)
Tahun 2016 (Rp)
Peningktn 2015-2016 (%)
27.530.000.000
189.073.184.000
116.722.290.000
- 38,27
DIPA DANA DEKONSENTRASI
1.613.200.000
16.753.354.000
22.488.140.000
34,23
JUMLAH APBN
29.143.200.000
205.826.538.000
139.210.430.000
- 32,36
APBD I (OTSUS) PROVINSI PAPUA
2.447.000.000
3.600.000.000
4.000.000.000
11,11
31.590.200.000
209.426.538.000
143.210.430.000
- 31,62
JUMLAH
Tahun 2014 (Rp)
KEGIATAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA MENURUT SUMBER ANGGARAN TA. 2016 APBN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pengembangan Sumber Air Embung Perluasan Sawah Bantuan Traktor roda 2 Bantuan Pompa Air Bantuan Rice Transplanter
8. Pengawalan/fasilitasi penyaluran pupuk Bersubsidi 9. SID Cetak Sawah
APBD/OTSUS 1. Optimalisasi Lahan (Padi dan Kacang Tanah) 2. Perluasan Areal (Sayuran dan Buah-buahan) 3. Bantuan Alsintan (Cultivator) 4. Regristrasi Alsintan 5. Pelatihan Kepada Kelompok (Pupuk Organik, UPJA, SKIM Kredit, Sebaran LP3B) 6. Lomba P3A
ALOKASI KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2016 (SUMBER DANA : APBN DITJEN PSP TA. 2016) NO.
KABUPATEN
CETAK SAWAH (ha)
RJIT (ha)
BANG SUM- EMBUNG VERVAL OPS. BER AIR (unit) PUPUK KP3 (unit) (ha) (paket)
1.
MERAUKE
2.000
-
10
5
17
1
2.
NABIRE
1.000
450
-
-
15
1
3.
KOTA JAYAPURA
-
500
-
-
5
1
4.
KEEROM
700
-
2
-
7
1
5.
JAYAPURA
500
-
15
-
17
1
6.
JAYAWIJAYA
-
-
-
-
-
-
7.
MIMIKA
-
-
7
-
11
1
8.
WAROPEN
-
-
-
-
2
1
9.
MAPPI
400
-
-
-
2
-
10.
BIAK NUMFOR
-
-
-
-
6
1
11.
KEP. YAPEN
-
-
-
-
2
1
12.
SARMI
-
-
7
15
2
1
4.600
950
41
20
86
10
JUMLAH
ALOKASI KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2016 (SUMBER DANA : APBN DITJEN PSP TA. 2016) NO.
KABUPATEN
1.
MERAUKE
2.
TR-2 (unit)
POMPA AIR (unit)
RICE TRANSPLANTER (unit)
25
6
5
NABIRE
6
-
2
3.
KOTA JAYAPURA
3
-
-
4.
KEEROM
-
-
-
5.
JAYAPURA
4
3
2
6.
JAYAWIJAYA
2
-
-
7.
MIMIKA
2
2
-
8.
WAROPEN
3
2
-
9.
MAPPI
2
-
-
10.
BIAK NUMFOR
-
-
-
11.
KEP. YAPEN
-
-
-
12.
PEG. BINTANG
6
2
-
53
15
9
JUMLAH
ALOKASI KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2016 (SUMBER DANA : DPA-SKPD/OTSUS TA. 2016) NO.
KABUPATEN/ KOTA
OPTAL (ha)
PERAL (ha) SAYURAN
BUAHBUAHAN
CULTIVATOR (unit)
REGRISTRASI SOSIALISASI ALSINTAN (ha) (ha)
PELATIHAN (Unit)
1.
MERAUKE
-
-
-
-
1
-
1UPJA
2.
NABIRE
-
-
-
-
1
1LP3B
1UPJA
3.
KOTA JAYAPURA
-
-
-
1
1
2SKIM+LP#B
-
4.
KEEROM
-
-
15durian
-
1
-
-
5.
JAYAPURA
-
-
-
-
1
1SKIM
-
6.
JAYAWIJAYA
-
-
-
-
-
-
1ppk org
7.
MIMIKA
-
-
-
1
1
-
-
8.
SARMI
20PADI
-
-
-
-
-
-
9.
ASMAT
10KC TNH
-
10pisang
-
-
-
-
10.
LANNY JAYA
-
5
-
-
-
-
-
11.
PUNCAK JAYA
-
5
-
-
-
-
-
12.
DOGIYAI
-
5
-
-
-
-
-
13.
INTAN JAYA
-
5
-
-
-
-
-
14.
BOVEN DIGUL
-
-
15durian
-
-
-
-
15.
YALIMO
-
-
15durian
-
-
-
-
30
20
55
2
6
4
3
JUMLAH
1. Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi untuk mendukung Sub Sektor Tanaman Pangan. 2. Maksud : Meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada, atau merupakan kegiatan untuk menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada. 3. Tujuan : a. Meningkatkan kinerja jaringan irigasi tersier sehingga dapat meningkatkan fungsi layanan irigasi b. Meningkatkan produksi padi melalui penambahan luas areal tanam dan/atau layanan jaringan irigasi c. Meningkatkan partisipasi petani dalam pengelolaan jaringan irigasi.
4. Kriteria Teknis : • Lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi (luas oncoran). • Kemiringan (slope) saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2%. • Luas lahan sawah kelompok tani/gapoktan minimal 15 Ha sedangkan P3A/GP3A minimal 25 Ha. • Meningkatkan IP minimal 0,5 atau meningkatkan produktivitas minimal 0,3 ton/ha • Unit Cost Rp. 1.600.000 untuk cakupan area per hektar. 5 Kriteria Lokasi • Diutamakan pada jaringan irigasi tersier yang mengalami kerusakan dan/atau memerlukan pembangunan • Jaringan primer, sekunder dalam kondisi baik dan berfungsi atau sudah direhabilitasi oleh Kementerian PU-PR atau Dinas PSDA Provinsi maupun Dinas PSDA Kabupaten pada tahun 2015 atau tahun sebelumnya. • Lokasi kegiatan berada pada Daerah Irigasi yang sudah ditetapkan dalam POK Kabupaten/Kota. (jika di dalam POK terdapat kesalahan nama DI, agar segera sampaikan usulan perbaikannya ke provinsi untuk direvisi). • Lokasi dilengkapi dengan posisi koordinatnya (LU/LS – BT/BB).
PENJELASAN KEGIATAN
Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Pembangunan Tersier Baru
Lokasi :
Peningkatan Fungsi dan Kondisi Tersier
Daerah Irigasi (DI)
Rehabilitasi Jaringan Tersier
Pada : • Saluran Pembawa • Saluran Drainase
Pelaksana : • P3A / PokTan / Gapoktan / GP3A 16
1. Kegiatan Sumber Air untuk mendukung Sub Sektor Tanaman Pangan. 2. Maksud : Merupakan kegiatan pemanfaatan sumber air permukaan setempat sebagai suplesi air irigasi, melalui sistem gravitasi (menggunakan pipa) dan/atau pengambilan air (menggunakan pompa). 3. Tujuan : a. Membangun sistem irigasi perpompaan/perpipaan sebanyak 41 unit di provinsi Papua untuk mendukung komoditas tanaman pangan b. Meningkatkan intensitas pertanaman sebesar 0,5 pada lahan sawah. c. Meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan tanaman pangan.
4. Kriteria Teknis : • Komponen irigasi perpompaan meliputi : mesin pompa air, pipa/selang hisap/buang, bak penampung, saluran distribusi ke lahan. • Komponen irigasi perpipaan meliputi : bangunan sadap, pipa/selang hisap/buang, bak penampung, saluran distribusi ke lahan. • Saluran distribusi dapat berupa saluran tertutup (PVC, besi) maupun saluran terbuka (saluran irigasi ferosemen atau pasangan batu). • Luas lahan kelompok tani/gapoktan, P3A/GP3A penerima bantuan adalah hamparan tanaman pangan minimal 20 ha. • Unit Cost Rp. 80.000.000 untuk cakupan area 20 hektar. 5 Kriteria Lokasi • Lokasi kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan adalah lokasi pada area pengembangan tanaman pangan dengan letak sumber air lebih rendah dari lahan yang akan diairi. • Lokasi kegiatan Pengembangan Irigasi Perpipaan adalah lokasi pada area pengembangan tanaman pangan dengan letak sumber air berada lebih tinggi dari lahan yang akan diairi. • Lokasi diprioritaskan pada lahan yang sering mengalami kekurangan air terutama pada musim kemarau. • Disekitar area/lahan terdapat /dekat dengan sumber air. • Lokasi dilengkapi dengan posisi koordinatnya (LU/LS – BT/BB).
Sumber air permukaan
Pompa Air
Box Bagi
Pipa Intake ke Pompa
Rumah Pompa dan Pompa Air
Bak Penampung Air
Bangunan Sadap
Pipa Distribusi
Bak Penampung Air
1. Kegiatan Pengembangan Embung untuk mendukung Sub Sektor Tanaman Pangan. 2. Tujuan : Meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan sumber air di tingkat usahatani sebagai suplesi air irigasi untuk komoditas tanaman pangan. 3. Kriteria Teknis : • Lokasi Embung, Dam Parit dan Long Storage harus dekat dengan lahan usahatani yang rawan kekeringan. • Tersedia sumber air yang dapat ditampung, baik berupa aliran permukaan dan atau mata air. • Jika sumber air berasal dari aliran permukaan, maka pada lokasi tersebut harus terdapat daerah tangkapan air. • Untuk Dam Parit, debit sungai yang dibendung minimal 5 liter/detik. • Volume embung dan Long Storage minimal 500 m3. • Unit Cost Rp. 100.000.000 untuk cakupan area 25 hektar.
4. Kriteria Lokasi a. Embung • Lokasi kegiatan Embung diutamakan pada daerah cekungan tempat mengalirnya aliran permukaan saat terjadinya hujan. • Lokasi Embung diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, porous (mudah meresapkan air) karena air cepat hilang. Jika terpaksa dibangun di tempat yang porous, maka dasar embung harus dilapis linning/plastik/tanah liat). • Embung dibuat dekat lahan usahatani. Apabila lokasi lahan usahatani berada di atas embung dapat dialirkan dengan menggunakan pompa atau alat lainnya. • Lokasi tempat pengembangan Embung status kepemilikannya jelas (tidak dalam sengketa) dan tidak ada ganti rugi yang dilengkapi dengan surat pernyataan oleh kelompok penerima manfaat. • Lokasi dilengkapi dengan posisi koordinatnya (LU/LS – BT/BB). b. Dam Parit • Terdapat parit-parit alamiah atau sungai-sungai kecil dengan debit air yang memadai untuk dibendung guna menaikkan elevasi bagi keperluan irigasi. • Pemanfaatan air diupayakan bisa srcara gravitasi. Apabila tidak memungkinkan dapat melalui pompanisasi. • Lokasi dilengkapi dengan posisi koordinatnya (LU/LS – BT/BB).
PELAKSANAAN KONSTRUKSI A. KONSTRUKSI EMBUNG Sekurang-kurangnya terdiri dari : Badan Embung; Pintu/saluran pemasukan (Inlet), dan pengeluaran (outlet). Konstruksi dan kapasitas embung sebagai suplesi air irigasi disesuaikan dengan kondisi geografis setempat. B. KONSTRUKSI DAM PARIT Konstruksi Dam Parit, antara lain : (a). Talud/Jagaan (free board), (b). Bangunan Bendung/Pelimpas, (c). Pengendali/Pintu Air, (d). Pintu Penguras, (e). Saluran Outlet, dan (f). Kolam Olak. C. KONSTRUKSI LONG STORAGE Konstruksi Long Staorage, sekurangkurangnya terdiri dari : (a). Saluran “Long Starage”, (b). Pintu/Saluran pemasukan (inlet), dan (c). Bangunan/pintu penahan air.
Embung : pasangan batu kali & tanah
Embung : galian tanah
Embung dengan pasangan batu kali
Bangunan Dam Parit beserta bangunan kelengkapannya
Long Storage dengan pintu air
5.
Kriteria Penerima Bantuan Kegiatan Embung, Dam Parit dan Long Storage
q Tergabung dalam wadah Kelompok tani/Gapoktan atau P3A yang mengusahakan lahan usahatani dan memiliki pengurus yang aktif. q Kelompok tani/Gapoktan atau P3A yang mempunyai semangat partisipatif. q Kelompok tani/Gapoktan/P3A membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), yang mempunyai tangung jawab dan wewenang untuk menguji tagihan, memerintahkan pembayaran dan melaksanakan pembayaran pelaksanaan kegiatan pengembangan embung pertanian.
24
1. Kegiatan yang dilakukan pada tahap Persiapan adalah : a. Survey, investigasi dan desain (SID) : dilaksanakan oleh Tim Teknis/Koordinator Lapangan yang berkoordinasi dengan Instansi terkait, dan dibiayai oleh APBD Kabupaten/Kota (tidak boleh menggunakan dana bantuan pemerintah yang dialokasikan DIPA TP). b. Melengkapi persyaratan Administrasi c. Penyusunan RAB/RUKK d. Pengajuan pencairan dana bantuan Tahap I sebesar 70 % dari nilai bantuan oleh penerima bantuan kepada PPK e. Pencairan dana bantuan Tahap I. 2. Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi, Pengembangan Sumber Air, maupun Embung melibatkan secara akitf partisipasi kelompok tani/Gapoktan/P3A setempat, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, yang dibimbing/dibina petugas Dinas Pertanian setempat.
TAHAPAN KEGIATAN
PELAKSANA
1
Penyusunan dan Penetapan SK-SK
Tim Teknis dan Kadistan, KPA
2
Penetapan CPCL
KPA
3
Tim Teknis dan Kepala Dinas Petani dan Petugas Pembukaan Rekening Bank Usulan/Pengajuan Bendahara Satker Dana Pelaksanaan Petani dibantu Tim Konstruksi Teknis Bimbingan/ Tim Teknis Monitoring
No.
4 5 6 7
8
Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nop Des
Pelaksanaan SID
Pelaporan
WAKTU PELAKSANAAN
Tim Teknis
UMUM Kegiatan Perluasan sawah merupakan upaya peningkatan ketahanan pangan nasional dan daerah, serta upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Secara nasional, target perluasan sawah tahun 2016 adalah seluas 200.600 ha tersebar di 28 provinsi dan 199 kabupaten se Indonesia. Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi yang juga melaksanakan kegiatan perluasan sawah di tahun 2016, dengan target 4.600 ha, tersebar di 5 kabupaten. Pola pelaksanaan perluasan sawah tahun 2016 menggunakan pola swakelola dengan merujuk Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
TUJUAN Menambah luas baku lahan sawah, dalam rangka peningkatan ketahanan pangan daerah dan nasional. Memanfaatkan sumberdaya secara optimal dalam rangka pengembangan ekonomi daerah
ALOKASI KEGIATAN PERLUASAN SAWAH PROVINSI PAPUA, TAHUN 2016 JAYAPURA 500 Ha KODAM
NABIRE 1.000 Ha KODAM
KODAM : 2.600 Ha DITZIAD : 2.000 Ha TOTAL : 4.600 Ha
MAPPI 400 Ha KODAM
KEEROM 700 Ha KODAM
MERAUKE 2.000 Ha DITZIAD
1
SURVEY DAN INVESTIGASI o Adalah kegiatan penelitian pada calon lokasi perluasan sawah yang bertujuan untuk memperoleh calon lokasi yang layak o Pola Pelaksanaan : Swakelola (Mandiri atau Kerjasama dengan Instansi Lain) o Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyiapkan calon lokasi peral sawah tahun mendatang, dan juga untuk kabupaten pelaksana peral sawah tahun ini yang belum memiliki hasil SID (kabupaten Jayapura).
2
DESAIN DAN PEMETAAN o Adalah kegiatan rancangan pada sebidang lahan yang akan dipergunakan sebagai dasar atau patokan teknis dalam pelaksanaan konstruksi perluasan sawah. o Pola Pelaksanaan : Swakelola (Mandiri atau Kerjasama dengan Instansi Pemerintah Lainnya) o Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyiapkan calon lokasi peral sawah tahun mendatang, dan juga untuk kabupaten pelaksana peral sawah tahun ini yang belum memiliki hasil SID (kabupaten Jayapura).
3
PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN (UKL/UPL) o Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melaukan AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan). (KepMen LH No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman UPL dan UKL). o Pelaksanaan : Swakelola (Mandiri atau Kerjasama dengan Instansi Pemerintah Lainnya). o Penyusunan UKL/UPL dilaksanakan sebelum kegiatan konstruksi fisik Peral sawah dilaksanakan.
4
KONSTRUKSI FISIK PERAL SAWAH o Konstruksi fisik Peral Sawah dilaksanakan melalui Pola swakelola merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan Ke-empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah o Berdasar MOU Menteri Pertanian RI dengan Kepala Staf AD Nomor: 01/MoU/RC.120/M/1/2015 dan Nomor: 1/I/2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Dalam Rangka Mendukung Program Swasembada Pangan, maka Pelaksanaan Konstruksi Peral Sawah dilaksanakan oleh Jajaran TNI-AD, baik melalui DITZIAD maupun KODAM. o Kontrak Kerjasama Swakelola dilakukan antara PPK Peral Sawah Kabupaten dengan Kalaklap (Kepala Pelaksana Lapngan) dari TNI-AD. o Unit Cost Konstruksi Peral Sawah = 19.000.000 per hektar.
5
BANTUAN SAPRODI o Bantuan Saprodi diberikan kepada petani pengelola sawah setelah konstruksi fisik peral sawah selesai. Bantuan Saprodi dapat berupa benih, pupuk, kapur pertanian maupun pestisida. o Jenis dan jumlah bantuan Saprodi disesuaikan dengan kebutuhan masingmasing daerah (kabupaten). Untuk itu, masing-masing kabupaten pelaksana Peral sawah segera menyampaikan rincian kebutuhan saprodi ke provinsi, paling lambat 15 Maret 2016. o Unit cost Bantuan Saprodi = Rp. 2.000.000 per hektar. o Pengadaan bantuan Saprodi dilakukan melalui pola kontraktual.
6
OPERASIONAL PERAL SAWAH o Operasional Peral sawah berupa : (a). Belanja bahan (ATK, Konsumsi rapat, Juknis), (b). Honor TIM (Pembina Kab, Tim Teknis, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), (c). Sewa Kendaraan, (d). Perjalanan, (e). Penyusunan UKL/UPL, dan Pengawasan Peral Sawah. o Pola pelaksanaan = swakelola mandiri. o Untuk kegiatan penyusunan dokumen UKL/UPL dan Pengawasan dapat dilakukan dengan pola Swakelola kerjasama dengan Instansi Pemerintah Lainnya. o Jika dilakukan dengan pola Swakelola Mandiri maka PPK harus melakukan : (a). Penetapan Tim Penyusun UKL/UPL dan Pengawasan, (b). Segera merinci kebutuhan dana per mata anggaran dan menyampaikan ke provinsi.
PERSIAPAN ADMINISTRASI Penjabaran Juklak oleh Provinsi dan Kabupaten (apabila diperlukan) Pembentukan Tim Swakelola (Tim Pembina Kabupaten, Tim Teknis dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan) Pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembuatan Rincian Anggaran Biaya (RAB) oleh PPK Kab. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Sosialisasi kegiatan oleh Tim Perencana Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi Penandatanganan naskah kerjasama antara KPA dengan Pelaksana Swakelola Penandatanganan Kontrak pelaksanaan antara PPK dengan Pelaksana Swakelola Pembuatan dan pengajuan dokumen anggaran ke KPPN Pembuatan Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pembuatan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
PELAKSANAAN SWAKELOLA Pelaksanaan swakelola pekerjaan sebagai berikut: Survey, Investigasi dan Desain (SID) (dikerjakan oleh Dinas Pertanian dan atau Konsultan Perencana) Pemeriksaan lapangan (dikerjakan oleh Pertanian dan atau Konsultan Pengawas)
Dinas
Konstruksi Perluasan Sawah (dikerjakan oleh instansi pemerintah lain) antara lain: a) b) c) d)
Kegiatan land clearing Kegiatan land levelling Pembuatan galengan/pematang Pengolahan tanah
Pemanfaatan Sawah Baru (dikerjakan oleh petani)
PENAWARAN PEKERJAAN SWAKELOLA
PPK Penawaran secara tertulis kpd Instansi pemerintah lainnya
Dibuat Naskah Kerjasama atau Nota Kesepahaman
• • • •
Surat penawaran KAK Jadwal Pelaksanaan RAB
• SETUJU
Instansi Pemerintah Lain Mempelajari KAK, Jadwal Pelaksanaan, dan RAB
PPK Melakukan negosiasi
PELAPORAN 1) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh tim pelaksana kepada PPK secara berkala. 2) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada KPA setiap bulan. 3) Pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap minggu, serta dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui persentase kemajuan pekerjaan. 4) Penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian 5) Laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan mingguan 6) Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan. Foto dari arah yang sama diambil pada saat sebelum, sedang dan sesudah diselesaikannya pekerjaan
PENGAWASAN 1. Pengawasan administrasi 2. Pengawasan teknis lapangan meliputi : a.Pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan sisa bahan b.Pengawasan terhadap penggunaan peralatan/suku cadang untuk menghindari tumpang tindih pemakaian dilapangan c.Pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan 3. Pengawasan keuangan
TIM PERAL SAWAH DAN TUGASNYA 1
TIM TEKNIS/PERENCANA
Berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten Instansi pemerintah lain pelaksana Swakelola dan atau konsultan perencana Ditetapkan oleh PPK TUGAS:
menyusun KAK Menyiapkan dokumen CP/CL yang telah divalidasi dan ditetapkan oleh Kadistan Kabupaten Menyiapkan peta Desain Menyusun RAB (Rincian Anggaran Biaya) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
TIM PERAL SAWAH DAN TUGASNYA 2
TIM PENGAWAS
Ditetapkan oleh PPK Kabupaten
Berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten Instansi pemerintah lain pelaksana Swakelola dan atau konsultan pengawas TUGAS:
Melakukan pegawasan aspek pelaksanaan perluasan sawah.
administrasi
maupun
teknis
Melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan perluasan sawah. Melakukan pegawasan aspek administrasi maupun teknis pelaksanaan perluasan sawah. Melakukan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan perluasan sawah.
TIM PERAL SAWAH DAN TUGASNYA 3
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
Berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten Instansi pemerintah lain yang memiliki kemampuan di bidang pengukuran dan pemetaan. Ditetapkan oleh PPK TUGAS:
Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan berdasarkan pengukuran (opname) progres/hasil tiap tahapan pekerjaan yang dilakukan pelaksana swakelola kegiatan peral sawah. Membuat Berita Acara hasil pemeriksaan pekerjaan fisikkgiatan perluasan sawah. Membuat Berita Acara Serah TerimaHasil Pekerjaan
V. FASILITASI PUPUK DAN PESTISIDA Kegiatan Pokok : 1. Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi 2. Penguatan KP 3 Komponen Kegiatan/Biaya Penguatan KPPP Kabupaten 1. Belanja Bahan untuk perbanyakan blanko, pedoman verifikasi dan rekapitulasi data RDKK. 2. Konsumsi Rapat sosialisasi dan evaluasi 3. Perjalanan Tim Kabupaten, Tim Kecamatan/Distrik, dan perjalanan RDKK (pada POK 2016, tidak ada lagi honor/insentif tim verifikasi, namun diakomodir dalam bentuk perjalanan anggota tim verifikasi, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan distrik/kecamatan). Komponen Kegiatan/Biaya Penguatan KPPP Kabupaten 1. Belanja Bahan untuk penggandaan materi rapat koordinasi KP3 dan Penjilidan laporan KP3. 2. Konsumsi Rapat 3. Perjalanan pembinaan dan identifikasi peredaran Pupuk dan Pestisida
UPAYA-UPAYA YANG PERLU SEGERA DITUNTASKAN HINGGA AKHIR MARET 2016 A. KEGIATAN PENDAMPINGAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI 1. Terbitkan SK Bupati/Walikota tentang Alokasi pupuk bersubsidi (bagi kabupaten/kota yang belum menerbitkan SK). Kabupaten yang sudah menyampaikan SK Bupati ke Provinsi dan Ditjen PSP : Kab. Jayapura, Kep. Yapen, Mimika, Waropen dan Biak Numfor. Kab/Kota yang belum menyampaikan SK Bupati tentang Pupuk : Merauke, Kota Jayapura, Keerom, Sarmi dan Nabire. 2. Usulkan nama-nama petugas Verifikasi, baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat distrik, ke provinsi untuk Di SK kan oleh KPA. 3. Perbaiki RDKK yang ada, dengan cara menyesuaikan alokasi pupuk sesuai SK Bupati/Walikota. B. KEGIATAN PENGUATAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA 1. Bagi kabupaten/kota yang belum membentuk KP3, agar segera membentuk dengan struktur KP3 yang baru. 2. Berdasarkan permintaan KPK, maka diharapkan provinsi dan kabupaten/kota mengalokasikan anggarannya untuk mendukung kegiatan pengawalan pupuk bersubsidi.
TAHAPAN PELAKSANAAN 1. Tim Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2014 ditetapkan sebelum pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Tim Verifikasi tingkat Kecamatan dan Tim Verifikasi tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota, Tim Verifikasi tingkat Provinsi ditetapkan oleh Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi, dan Tim Verifikasi tingkat Pusat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran. b. Anggota Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan diusulkan oleh Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan Kabupaten/Kota. Jumlah anggota Tim verifikasi tingkat Kecamatan yang dibiayai oleh DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2014 sebanyak 2 (dua) orang. Apabila diperlukan tambahan anggota Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan agar dibiayai dengan dana APBD Kabupaten/Kota. 42
Lanjutan............ c)
Anggota Tim Verifikasi tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan mempertimbangkan usulan dari dinas yang membidangi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Perdagangan Kabupaten/Kota atau instansi lainnya yang dianggap cakap dan mampu. Jumlah anggota Tim verifikasi tingkat Kabupaten/Kota yang dibiayai oleh DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2014 sebanyak 3 (tiga) orang. Apabila diperlukan tambahan anggota Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten/Kota agar dibiayai dengan dana APBD Kabupaten/Kota.
d)
Anggota Tim Verifikasi tingkat Provinsi ditetapkan dengan mempertimbangkan usulan dari dinas yang membidangi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Perdagangan Provinsi atau instansi lainnya yang dianggap cakap dan mampu. Jumlah anggota Tim verifikasi tingkat Provinsi yang dibiayai oleh DIPA Dekonsentrasi Tahun 2014 sebanyak 3 (tiga) orang. Apabila diperlukan tambahan anggota Tim Verifikasi Tingkat Provinsi agar dibiayai dengan dana APBD Provinsi. Tim verifikasi tingkat Pusat dibiayai melalui DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Pusat Tahun 2014
e)
2. Penetapan Pejabat Validasi a) b)
Pejabat validasi di tingkat Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan di Kabupaten/Kota; Pejabat validasi di tingkat Provinsi adalah Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan Provinsi. 43
ALUR VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
PUSAT - Rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi tingkat Provinsi yang sudah divalidasi oleh Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan di Provinsi. - Rekapitulasi Tagihan oleh Produsen
Dokumen Verifikasi
VERIFIKASI Tingkat Pusat
Dokumen Verifikasi
VERIFIKASI Tingkat Provinsi
Dokumen Verifikasi
VERIFIKASI Tingkat Kab/Kota
PRODUSEN - Bukti Penyaluran pupuk bersubsidi oleh Produsen ke Distributor - Rekap Verifikasi dan Validasi Tingkat Kabupaten/Kota
DISTRIBUTOR - Stok awal - Bukti penebusan pupuk bersubsidi oleh Distributor Ke Produsen; - Bukti penyaluran pupuk oleh Distributor ke Kios Pengecer - Stok akhir pupuk
KIOS PENGECER - RDKK - Stok awal - Bukti penebusan pupuk bersubsidi oleh Kios Pengecer kepada Distributor; - Bukti penyaluran pupuk oleh Kios Pengecer ke Kelompok Tani/petani. - Stok akhir pupuk
Dokumen Verifikasi
VERIFIKASI Tingkat Kecamatan
MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI q Verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2014 dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.Verifikasi dan validasi penyaluran bulan Januari 2014 dilaksanakan pada bulan Februari 2014 demikian seterusnya penyaluran Desember di verifikasi dan validasi bulan Januari 2015.
q Verifikasi tingkat kecamatan Untuk mengetahui kebenaran dokumen penyaluran pupuk bersubsidi dari Kios Pengecer ke Kelompok Tani/Petani. Penyaluran pupuk bersubsidi diperiksa kebenarannya (cross check) ke kelompok tani/petani. Hasil verifikasi ditandatangani oleh Tim Verifikasi .
45
q Dokumen Yang Diverifikasi ØRencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK); ØData Stok awal ØBukti penebusan pupuk bersubsidi oleh Kios Pengecer kepada Distributor; ØBukti penyaluran pupuk oleh Kios Pengecer ke Kelompok Tani/petani. Ø Laporan penyaluran pengecer kepada kelompoktani/petani disampaikan ke distributor (F6); ØStok akhir pupuk
yang
Laporan Verifikasi Hasil verifikasi di kios pengecer direkapitulasi di tingkat kecamatan, selanjutnya dilaporkan ke Dinas yang membidangi Tanaman Pangan di Kabupaten/kota dan ditembuskan ke Distributor.
q Verifikasi dan Validasi Tingkat Kabupaten/Kota Verifikasi dan validasi tingkat kabupaten/kota dilakukan dengan memverifikasi dan validasi serta merekap hasil verifikasi tingkat kecamatan. Hasil rekapitulasi verifikasi ditandatangani oleh petugas verifikasi dan 46 selanjutnya di validasi oleh Kepala Dinas yang membidangi TP di Kab/kota.
Laporan Verifikasi qqDokumen Yang Diverifikasi dan Validasi Ø Data Stok awal Ø Bukti penebusan pupuk bersubsidi oleh distributor ke produsen Ø Bukti penyaluran pupuk oleh distributor ke Kios Pengecer. Ø Rekapitulasi hasil verifikasii dari tingkat kecamatan Ø Laporan penyaluran distributor kepada pengecer yang disampaikan ke produsen (F5); Ø Stok akhir pupuk
q Laporan Verifikasi Rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi kabupaten/kota divalidasi oleh Kepala Dinas yang membidangi TP Kabupaten/Kota selanjutnya dilaporkan ke Dinas yang membidangi TP diProvinsi dan ditembuskan ke Produsen Pupuk Perwakilan Provinsi. 47
KEBIJAKAN PENGELOLAAN ALSINTAN 1. Pengelolaan Alsintan melalui POKTAN/GAPOKTAN/UPJA a. Bersifat Pemberdayaan b. Dikelola oleh Kelembagaan Poktan/Gapoktan/UPJA c. Mengoptimalkan pemanfatan alsintan dengan dikelola secara tepat dari aspek teknis dan skala ekonomis untuk menggerakkan perekonomian pedesaan 2. Pengelolaan Alsintan Melalui Brigade Tanam: a. Bersifat task force b. Dikelola oleh Dinas Pertanian Propinsi / Kabupaten / Balai Alsin c. Mengatasi keterbatasan mobilisasi Alsintan
48
KRITERIA LOKASI Jenis Alsin TRAKTOR RODA-2
Kriteria 1. 2. 3.
TRAKTOR RODA-4 TANAMAN PANGAN
1. 2. 3.
Daerah sentra produksi, dan atau kawasan pengembangan tanaman pangan. Lokasi yang tingkat kejenuhan alsin TR 2 rendah atau kurang Coverage area minimal 20 ha/unit/musim Daerah sentra produksi, dan atau kawasan pengembangan tanaman pangan. Lokasi yang tingkat kejenuhan alsin TR 4 rendah atau kurang Coverage area minimal 40 ha/unit/musim
POMPA AIR
1. 2.
Rawan kekeringan dengan tingkat kerusakan berat Terdapat sumber daya air, baik air permukaaan atau air tanah
Rice Transplanter
1.
Daerah sentra produksi, lokasi kawasan pengembangan tan pangan Memiliki sistem irigasi teknis atau lahan sawah yang macak-macak Lahan sawah relatif datar, tidak terasering Coverage area minimal 30 ha/unit/musim
2. 3. 4.
Kriteria Calon Penerima Bantuan Alsintan: Penerima bantuan adalah Poktan/Gapoktan/UPJA Ø Poktan/Gapoktan/UPJA yang dinyatakan layak setelah diverifikasi oleh Dinas Pertanian Kab/Kota Ø Poktan/Gapoktan/UPJA yang aktif dan bersedia mendukung program pencapaian sasaran produksi pertanian, dinyatakan dengan surat pernyataan. Ø Bersedia mengikuti semua kewajiban dan bertanggung jawab dalam operasional alsintan. Ø Bersedia memanfaatkan dan mengelola alat dan mesin pertanian guna memenuhi kebutuhan Poktan/Gapoktan /UPJA maupun dalam mendukung brigade tanam. CATATAN : KABUPATEN/KOTA PENERIMA BANTUAN ALSINTAN PRA PANEN SEGERA MENYAMPAIKAN USULAN POKTAN/UPJA CALON PENERIMA BANTUAN KE PROVINSI, PALING LAMBAT AKHIR MARET 2016. JIKA TERLMABAT MAKA PROVINSI AKAN MEREALOKASI KE KABUPATEN/KOTA LAIN YANG MEMBUTUHKAN. PROSES E-CATALOG 50 AKAN DILAKSANAKAN PADA AWAL APRIL 2016.
TERIMA KASIH 51
