Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BAB V PEN YEL E N G GA RA AN TUG AS U MU M P E M ERIN T A H AN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH a.

Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

1.

2.

Daerah Yang Diajak Kerjasama a)

Provinsi Jawa Barat

b)

Provinsi DKI Jakarta

c)

Provinsi Jawa Tengah

d)

Provinsi D.I. Yogyakarta

e)

Provinsi Jawa Timur

f)

Provinsi Bali

g)

Provinsi Nusa Tenggara Barat

h)

Provinsi Banten

i)

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dasar Hukum Hasil rapat gabungan Gubernur FKD-MPU tahun 2015 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.

Bidang Kerjasama Program dan kegiatan kerjasama pembangunan FKD-MPU tahun 2016 – 2020 adalah : a)

FGD pembentukan lembaga logistik pangan daerah MPU;

b)

Pembentukan lembaga logistik pangan daerah 10 provinsi MPU;

c)

Harmonisasi regulasi bidang kedaulatan pangan antar provinsi anggota MPU;

d)

Pembentukan kelembagaan regional fund MPU;

e)

Optimalisasi dan fasilitasi BUMD dalam pembentukan lembaga regional fund;

LPPD Provinsi Lampung Tahun 2015

V.A.1


4.

f)

Rapat koordinasi Sekbergab MPU;

g)

Soropadan Agro Expo; dan

h)

DIY Expo.

Kebijakan dan Nama Kegiatan Program Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU) Tahun 2015.

5.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Realisasi kegiatan MPU tahun 2015 sebagai berikut : a)

Pekan Flora-Flori Nasional, di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 10 s.d 14 November 2015;

b)

Rakor gabungan Gubernur anggota MPU, di Nusa Tenggara Timur, bulan Mei 2015.

6.

SKPD Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

7.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan JUMLAH PEJABAT

JUMLAH

KUALIFIKASI

PANGKAT/

PEGAWAI

PENDIDIKAN

GOL

STRUKTURAL

FUNGSIONAL

1

2

3

4

5

PNS

:

246

S3

:

-

IV/d

:

-

Ess IV =

29

Pengawas benih 39

PTHL

:

30

S2

:

17

IV/c

:

3

Ess III =

10

Pengamat OPT 76

S1

:

212

IV/b

:

14

Ess II =

D4

:

-

IV/a

:

32

D3

:

16

III/d

D2

:

-

III/c

:

58

D1

:

-

III/b

:

84

SLTA

:

160

III/a

:

32

SLTP

:

12

II/d

:

19

SD

:

9

II/c

:

37

II/b

:

43

II/a

:

11

I/d

:

6

I/c

:

5

I/b

:

1

I/a

:

-


1 PPL 1 PMHP 1

81

V.A.2


8.

Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran dibebankan pada DPA SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung TA. 2015, sebesar Rp. 112.809.000,- dengan realisasi Rp. 110.904.080,- (98,31%) dan realisasi fisik 100,00%. Kode

Kegiatan dan Indikator

Pagu

Realisasi

Anggaran

(Rp.000)

(Rp.000) 2.01.2.01.17

Program

Peningkatan

Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

2.01.2.01.17.31

Dukungan

kerjasama

penyediaan

kebutuhan

112.809

110.904,0 8

98,31

100,0 0

pangan dengan Provinsi DKI Jakarta dan FKD-MPU

9.

Jangka Waktu Kerjasama Tahun 2010 sampai dengan 2015

b.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

1.

2.


Provinsi Banten;

b)

Provinsi DKI Jakarta;

c)

Provinsi Jawa Barat;

d)

Provinsi DI Yogyakarta;

e)

Provinsi Jawa Tengah;

f)

Provinsi Jawa Timur;

g)

Provinsi Bali;

h)

Provinsi Nusa Tenggara Barat;

i)

Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dasar Hukum PRA RAKERGUB MPU XIII Tahun 2013. Program Kerjasama Pembangunan MPU Bidang Lingkungan dan Infrastruktur (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) Tahun 2015.


V.A.3


3.

Bidang Kerjasama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

4.

Kebijakan dan Nama Kegiatan a)

Kebijakan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

b)

Nama Kegiatan Tahun 2015 Rapat Teknis tindak lanjut Rakor Gubernur, Pra Rakor Gubernur MPU bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rapat Gabungan FKD-MPU XV Tahun 2015, Rapat Koordinasi Teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata FKD – MPU Tahun 2014.

5.

SKPD Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dibentuk berdasarakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.

6.

Jumlah

Pegawai,

Kualifikasi

Pendidikan,

Pangkat/Golongan,

Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional JUMLAH

KUALIFIKASI

PEGAWAI

PENDIDIKAN

1

2

JUMLAH PEJABAT

PANGKAT/GOL 3

STRUKTURAL

FUNGSIONAL

4

5

PNS

:

86

S3

:

-

IV/d

:

-

Ess IV = 15

L

:

40

S2

:

15

IV/c

:

1

Ess III = 5

P

:

46

S1

:

26

IV/b

:

6

Ess II = 1

D4

:

-

IV/a

:

3

D3

:

7

III/d

D2

:

-

III/c

:

5

D1

:

2

III/b

:

29

SLTA

:

36

III/a

:

SLTP

:

-

II/d

:

5

SD

:

-

II/c

:

2

II/b

:

14

II/a

:

12

I/c

:

-

I/a

:

-

I/b

:

-

I/a

:

-

PTHL

:

43


17

3

V.A.4


7.

Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber dana kerjasama antar daerah di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung (APBD) Tahun 2015.

8.

Jangka Waktu Kerjasama Tahun 2015 Untuk Tahun 2015 jangka waktu pelaksanaan 1 tahun.

9.

Hasil (output) Dari Kerjasama Tahun 2015 a)

Terlaksananya kegiatan rapat teknis tindak lanjut Rakor Gubernur;

b)

Terlaksananya kegiatan Pra Rakor Gubernur MPU bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

c)

Rapat Gabungan FKD-MPU XV Tahun 2015;

d)

Rapat Koordinasi Teknis bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif FKD – MPU Tahun 2015.

10. Permasalahan dan Solusi Permasalahan a)

Masih ada anggota MPU yang tidak mengikuti pada beberapa kegiatan MPU yang sudah diagendakan;

b)

Untuk pembangunan obyek wisata berdasarkan kebijakan masing – masing anggota MPU dan belum didukung oleh anggaran;

c)

Masih belum terinformasikannya potensi pariwisata anggota MPU.

Solusi a)

Agar di tahun yang akan datang semua anggota MPU dapat hadir di semua kegiatan yang sudah diagendakan;

b)

Perlu dianggarkan ditahun mendatang guna menunjang kegiatan MPU;

c)

Peningkatan kualitas promosi potensi pariwisata anggota MPU.

Rekomendasi Rekomendasi untuk pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang program/kegiatan ini untuk terus dilanjutkan kerjasama antar anggota MPU guna meningkatkan pembangunan khusunya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.


V.A.5


c.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.

2.

Daerah yang Diajak Kerjasama a)

Provinsi Kepulauan Riau;

b)

Provinsi se-Sumatera;

c)

Provinsi se-Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;

d)

Provinsi Bangka Belitung.

Dasar Hukum a)

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lampung Nomor 40/MOU/IX/2010 tentang Penanganan dan Pemulangan Trafficking;

b)

Kesepakatan Bersama se-Sumatera (10 Provinsi) tentang pencegahan dan penanganan trafficking yang ditandatangani pada bulan September 2012 di Medan, Sumatera Utara;

c)

Kesepakatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

dengan Badan Pemberdayaan Perempuan se-Jawa, Bali, Nusa

Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur; d)

Perjanjian kerjasama antara Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dengan Badan Pemberdayaan Perempuan, KB, dan Perlindungan

Anak

Kepulauan

Bangka

Belitung

Nomor

119/01/BPPKBPA/2013 tanggal 20 November 2013 tentang Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Khususnya Kekerasan Dalam Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3.

Bidang Kerjasama Bidang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

4.

Kebijakan dan Nama Kegiatan a) Kebijakan - Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lampung Nomor 40/MOU/IX/2010 tentang Penanganan dan Pemulangan Trafficking; - Kesepakatan Bersama se-Sumatera (10 Provinsi) tentang Pencegahan dan Penanganan Trafficking Nomor 463/278/I/07/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani di Medan, Sumatera Utara;


V.A.6


- Kesepakatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

dengan Badan Pemberdayaan Perempuan se-Jawa, Bali, Nusa

Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur; - Perjanjian

Kerjasama

antara

Badan

Pemberdayaan

Perlindungan Anak Provinsi Lampung

Perempuan

dan

dengan Badan Pemberdayaan

Perempuan, KB, dan Perlindungan Anak Kepulauan Bangka Belitung Nomor 119/01/BPPKBPA/2013 tanggal 20 November 2013 tentang Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Khususnya Kekerasan Dalam Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang. b) Nama Kegiatan Koordinasi, Monitoring, Investigasi, Pendampingan

Kasus Kekerasan dan

Trafficking serta Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak.

5.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan model penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak di 10 Provinsi Mitra Praja Utama (MPU).

6.

SKPD Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

7.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan JUMLAH

KUALIFIKASI

PEGAWAI

PENDIDIKAN

1

2

PANGKAT/GOL 3

JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL

FUNGSIONAL

4

5

PNS

:

53

S3

:

0

IV/d

:

-

Ess IV = 11

Laki-laki

:

17

S2

:

7

IV/c

:

1

Ess III = 5

Perempuan

:

36

S1

:

33

IV/b

:

2

Ess II = 1

PTHL

:

5

D4

:

-

IV/a

:

5

Laki-laki

:

4

D3

:

3

III/d

Perempuan

:

1

D2

:

-

III/c

:

7

D1

:

-

III/b

:

10

SLTA

:

9

III/a

:

6

SLTP

:

1

II/d

:

-

SD

:

-

II/c

:

7

II/b

:

1

II/a

:

1

I/d

:

-

I/c

:

-

I/b

:

-

I/a

:

-

Jumlah PNS

PNS : 53

Jumlah PTHL

PTHL : 5


PNS

13

: 53

V.A.7


8.

Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber Dana Kerjasama Antar Daerah di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Lampung bidang Pencegahan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO) berasal dari APBD Tahun 2015 sejumlah Rp 329.400.000,-.

9.

Jangka Waktu Kerjasama Provinsi se-Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur s.d. 2014 Provinsi Bangka Belitung s.d. 2018.

10. Hasil (Output) Dari Kerjasama Pengembangan model penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak di 10 Provinsi Mitra Praja Utama (MPU).

11.

Rekomendasi Rekomendasi untuk pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang adalah peningkatan kapasitas Badan Pemberdayaan Perempuan melalui pengembangan kerjasama ekonomi perempuan (pemetaan usaha kelompok perempuan dan identifikasi kebutuhan perluasan jejaring usaha perempuan).

d.

Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung 1.


Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;

b)

Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;

c)

Dinas Perhubungan Kominfo Provinsi Jawa Tengah;

d)

Dinas Perhubungan Kominfo Daerah D.I. Yogyakarta;

e)

Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur;

f)

Dinas Perhubungan Kominfo Provinsi Bali;

g)

Dinas Perhubungan Kominfo Provinsi Lampung;

h)

Dinas Perhubungan Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Barat;

i)

Dinas Perhubungan Kominfo Provinsi Banten;

j)

Dinas Perhubungan Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur.


V.A.8


2.

Dasar Hukum a)

Peraturan Pemerintah Nomor: 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;

b)

Keputusan Bersama Gubernur Anggota MPU Nomor: 59/SK/MPU/2013 tentang Jadwal Rapat Kerja Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Tahun 2014-2018.

3.

Bidang Kerjasama Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Kerjasama Mitra Praja Utama Tahun 2015.

4.


Kebijakan 1)

Peraturan Pemerintah Nomor: 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

2)

Keputusan Bersama Gubernur Anggota MPU Nomor: 59/SK/MPU/2013 tentang Jadwal Rapat Kerja Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Tahun 2014-2018

b)

Nama Kegiatan Di tahun 2015 kegiatan MPU diprioritaskan pada kegiatan yang berorientasi pada kegiatan menjalin sinergitas kompetensi dan kapasitas daerah dalam rangka membangun kedaulatan pangan.

5.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Di tahun 2015 ini kegiatan MPU tidak menitik beratkan pada kegiatan tansportasi akan tetapi lebih kepada pengembangan pangan.

6.

SKPD Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

7.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan JUMLAH PEGAWAI 1 PNS : 170 PTHL : 61

KUALIFIKASI PENDIDIKAN 2 S3 : S2 : 13 S1 : 71 D4 : 10 D3 : 11 D2 : 0 D1 : 0 SLTA : 60 SLTP : 5 SD : 0


PANGKAT/GOL IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a

3 : : : : : : : : : : : : : : : :

1 0 2 9 31 33 58 9 6 7 11 1 1 1 0 0

JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL FUNGSIONAL 4 5 Ess IV = 15 Ess III = 6 Ess II = 1

V.A.9


8.

Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber biaya diperoleh dari APBD Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

9.

Jangka Waktu Kerjasama Jangka waktu kerjasama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan dari masing-masing provinsi.

10. Hasil (Output) dari Kerjasama Hasil kerjasama MPU pada tahun 2015 hanya menitik beratkan pada pembangunan kedaulatan pangan.

11. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Ditahun ini kegiatan MPU hanya membahas lingkup pengembangan kedaulatan pangan dan tidak mengarah kepada bidang transportasi. Solusi Diharapkan adanya perluasan kerjasama antar daerah yang tidak hanya mencakup masalah pangan saja akan tetapi perlu adanya kerjasama dibidang transportasi.

12. Hal lain yang Dianggap perlu untuk Dilaporkan Tidak ada Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

e.

Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 1.

Daerah yang diajak kerjasama a)

Provinsi Jawa Barat,

b)

DKI Jakarta,

c)

Provinsi Jawa Tengah,

d)

Provinsi Jawa Timur,

e)

DI Yogyakarta,

f)

Provinsi Bali,

g)

Provinsi Lampung,

h)

Provinsi Banten,

i)

Provinsi Nusa Tenggaran Barat

j)

Provinsi Nusa Tenggara Timur.


V.A.10


2.

Dasar Hukum Peraturan Bersama Gubernur Anggota Mitra Praja Utama nomor 31/SK/MPU/2006 tentang perubahan kedua atas keputusan bersama Gubernur Jawa Barat, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Bali dan Gubernur Lampung nomor 01/SK/MPU/2001 tentang organisasi dan Tata Kerja Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama.

3.

Bidang Kerjasama Kerjasama bidang kesehatan pada 10 (sepuluh) Provinsi anggota MPU dalam hal:

4.

a)

Penangulangan penyakit menular;

b)

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK);

c)

MDGs.


Kebijakan Peraturan

Bersama

Gubernur

Anggota

Mitra

Praja

Utama

nomor

31/SK/MPU/2006 tentang perubahan kedua atas keputusan bersama Gubernur Jawa Barat, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Bali dan Gubernur Lampung nomor 01/SK/MPU/2001 tentang organisasi dan Tata Kerja Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama b)

Nama Kegiatan Mitra Praja Utama (MPU)

5.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Realisasi pelaksanaan kegiatan Mitra Praja Utama (MPU) tahun 2015 dalam bidang kesehatan secara fisik terealisasi sebesar 100%.

6.

SKPD Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

7.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Sumber daya manusia yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan UPTD dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berjumlah 345 orang dengan perincian 29 pejabat struktural dan 316 pejabat fungsional, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


V.A.11


JUMLAH PEGAWAI

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

DINAS KESEHATAN PNS : 345S3 : 0

PANGKAT GOLONGAN 1

Eselon II

:

1

:

0

:

7

:

10

Eselon III Eselon IV

:

21

148S2

: 47

P

:

197S1

: 126

IV IVc IV b

: 9

IV a

:

18

Administrator Kesehatan Sanitarian Penyelia Penyuluh Kesehatan Sanitarian Muda Epidemiologi Pratama WI

:

1

:

1

:

1

:

1

:

1

:

9

Pranata Labkes Madya Dokter muda

:

2

:

1

:

2

:

9

:

4

:

1

:

3

:

36

:

279

:

58D3

: 57

III d

:

63

L

:

43D2

: 0

III c

:

64

P

:

15D1

: 0

III b

:

86

SLTA

: 89

III a

:

34

SLTP

: 10

II d

:

24

SD

: 7

II c

:

7

II b

:

19

II a

:

12

Id

:

4

Ic

:

1

Pranata Dokter Muda Pranata Labkes muda Pranata Labkes Pelaksana Pranata Labkes Pelayanan Lanjutan Pranata Labkes Pratama Jumlah

Ib

:

1

JFU

Ia

:

1

JUMLAH DINKES 345 Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

8.

FUNGSIONAL

:

:

PTHL

STRUKTURAL

IV d

L

D4

JUMLAH PEJABAT

34 5

29

316

Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber dana kerjasama antar daerah di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung bidang kesehatan berasal dari APBD tahun 2015 sebagai berikut : Tahun

Anggaran

2015

Realisasi 111.364.000

89.440.800

Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

9.

Jangka Waktu Kerjasama Tahun 2010 – 2015

10. Hasil (output) dari Kerjasama Realisasi dari pelaksanaan kegiatan Mitra Praja Utama (MPU) dalam bidang kesehatan adalah beberapa kesepakatan yang diambil oleh 10 (sepuluh) Provinsi adalah percepatan dalam pencapaian tujuan dari pembangunan atau Millenium Development Goals (MDGs) khususnya dalam penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi/balita, penurunan atau pengendalian beberapa penyakit menular seperti


V.A.12


HIV/AIDS, TB Paru, malaria, DBD dan penyehatan lingkungan serta pengembangan Sistem Informasi (SIK) berupa aplikasi SIKDA Generik untuk Puskesmas yang dapat

dikembangkan

dan

disempurnakan

sehingga

lebih

aplikatif

untuk

diimplementasikan pada puskesmas.

11. Permasalahan dan Solusi a)

b)

Permasalahan 1)

Rendahnya anggaran untuk kegiatan MPU;

2)

Kerjasama antar daerah ini hanya terbatas pada 10 provinsi saja.

Solusi 1)

Anggaran untuk kegiatan MPU agar ditingkatkan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya;

2)

Kerjasama antar daerah seperti Mitra Praja Utama (MPU) sebaiknya tidak hanya pada 10 (sepuluh) provinsi saja;

3)

Agenda Kegiatan Mitra Praja Utama (MPU) tahun mendatang agar mengadopsi kesepakatan global yaitu pasca MDGs atau SDGs tujuan pembangunan pasca MDGs, nasional dan daerah tampa melupakan kegiatan yang sifatnya spesifik local.

12. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan Tidak ada hal-hal yang perlu dilaporkan

f)

Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.

2.


Provinsi Kalimantan Tengah;

b)

Provindi Sulawesi Tenggara.

Dasar Hukum a)

SK Gubernur Lampung Nomor dengan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor C/456.d/II.13/HK/2015

dan

Nomor

26/KB-KSD/KTG/2015

tentang

Penyelenggaraan Transmigrasi; b)

SK Gubernur Lampung Nomor dengan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : G/456.d/II.13/HK/2015 dan Nomor : 48 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi.


V.A.13


3.

Bidang Kerjasama Bidang Ketransmigrasian.dalam pengerahan dan Penempatan Transmigrasi daerah Lampung ke Kalimantan Barat dan Sulawesi Tenggara.

4.

Kebijakan dan Nama Kegiatan Kebijakan a)

SK Menakertrans RI Nomor : Kep.08/MEN/X/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Penempatan Sebagai Transmigrasi;

b)

Keputusan Dirjen Mobilitas Penduduk Nomor : Kep.42/MP/X/2004 tentang Petunjuk

Pelaksanaan

Keputusan

Menakertrans

RI

Nomor:

Kep.208/MEN/X/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Penempatan Sebagai Transmigrasi; c)

Peraturan Pemerintah RI Nomor : 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

Nama Kegiatan Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Transmigrasi. Kesepakatan bersama antar provinsi dan perjanjian KSAD antar kab/ kota (MOU Bidang Ketransmigrasian).

5.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Realisasi pengirimantransmigran sebanyak 55KK (78.57%), dengan rincian sebagai berikut : a)

Daerah asal Kabupaten Pringsewu sebanyak 15 KK ke Kabupaten Kolaka Provinsi Selawesi Tenggara;

b)

Daerah asal Kabupaten Kabupaten Lampung Utara sebanyak 10 KK ke Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;

c)

Daerah asal Kabupaten Kabupaten Tengah sebanyak 15 KK ke Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat;

d)

Daerah asal Kabupaten Kabupaten Pesawaran sebanyak 15 KK ke Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;

Target pengiriman transmigrasi yang keluar Provinsi Lampung pada tahun 2015 sebanyak55KK. Realisasi 78.57 persen , sehingga terdapat 15 KK yang belum terkirim dikarenakan daerah penerima belum selesai dalam pembangunan pemukiman transmigrasi.

6.

SKPD Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.


V.A.14


7.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan JUMLH PEGAWAI


1

8.

PANGKAT/GOL

2

PNS L P

: 317 : 220 : 97

PTHL L P

: : :

19 17 2

S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1 SLTA SLTP SD


FUNGSIONAL

4

5 77

3 : : : : : : : : : :

27 125 14 129 11 11

IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a

: : : : : : : : : : : : : : : :

2 18 26 87 36 78 16 6 15 16 14 2 1 -

Ess IV Ess III Ess II

: 35 : 12 : 1

Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber dana Kerjasama Antar Daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung bidang Ketransmigrasian bersal dari APBN (Tugas Pembantuan) Tahun 2015 dengan jumlah anggaran Rp.452.450.000,-.

9.

Jangka Waktu Kerjasama a)

Provinsi Kalimantan Barat ( 2015-2016);

b)

Provinsi Sulawesi Tenggara (2015-2016)

Setelah MOU antar provinsi ditindaklanjuti dengan Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) antara kabupaten daerah asal transmigrasi dengan daerah penempatan/tujuan transmigrasi dengan rincian sebagai berikut : a)

Kabupaten Lampung Tengah dengan Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat;

b)

Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;

c)

Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

d)

Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;

e)

Kabupaten Utara dengan Kabupaten Komawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

10. Hasil (Output) Dari Kerjasama Ditempatkannya calon transmigrasi asal Provinsi Lampung sebanyak 55KK ke Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Barat dengan rincian sebagai berikut : a)

Daerah asal Kabupaten Pringsewu sebanyak 15 KK ke Kabupaten Kolaka Provinsi Selawesi Tenggara;

b)

Daerah asal Kabupaten Kabupaten Lampung Utara sebanyak 10 KK ke Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;


V.A.15


c)

Daerah asal Kabupaten Kabupaten Tengah sebanyak 15 KK ke Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat;

d)

Daerah asal Kabupaten Kabupaten Pesawaran sebanyak 15 KK ke Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

11. Permasalahan dan Solusi Permasalahan a)

Tingginya animo masyarakat yang ingin bertransmigrasi keluar Provinsi Lampung belum dapat difasilitasi seluruhnya, mengingat target perpindahan transmigran keluar Provinsi Lampung yang telah dialokasikan oleh Pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI sangat terbatas;

b)

Tidak terfasilitasinya animo dari Kota Bandar Lampung, yang ingin ikut bertransmigrasi dikarenakan di kota Bandar lampung tidak memilih Dinas Transmigrasi sebagai program pilihan;

c)

Dukungan alokasi dana APBD dari kabupaten (khususnya Kabupaten Lampung Utara, Pesawaran dan Lampung Tengah serta Pringsewu) untuk menunjang di bidang ketransmigrasian khususnya fasilitasi perpindahan transmigrasi ke luar Provinsi Lampung belum maksimal, sehingga program transmigrasi keluar Provinsi Lampung masih mengalami hambatan terutama dalam bentuk bantuan uang saku, bantuan pembinaan untuk transmigran yang telah ditempatkan serta dana pengawalan transmigran.

Solusi a)

Agar program perpindahan transmigran ke luar Provinsi Lampung dapat terus dilaksanakan dengan baik diperlukan koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten daerah asal guna mengantisipasi tingginya animo masyarakat;

b)

Meminta penambahan kuota kepada Menteri Pembinaan Desa Tertinggal dan transmigrasi RI;

c)

Disarankan pada tahun anggaran mendatang agar disediakan anggaran pembinaan transmigran yang telah ditempatkan dan dana pengawalan petugas kabupaten untuk kegiatan perpindahan transmigran ke Kalimantan dan Sulawesi.

12. Hal lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Tidak ada Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan


V.A.16


B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA a.

Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung 1.

2.

Mitra yang diajak kerjasama a)

PT. Sumber Indah Perkasa;

b)

TUKS PT. TEL (Tanjung Enim Lestari);

c)

TUKS PT. Bukit Asam;

d)

PT. Hanjung (TUKS);

e)

PT. Semen Padang;

f)

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI;

g)

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

Dasar Hukum a)

Kerjasama dengan PT. Sumber Indah Perkasa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 552/595.A/III.06/2012 dan Nomor : 192/SIP/HRGA/V/2012 tentang Sewa Penggunaan Perairan Terminal Khusus PT. Sumber Indah Perkasa Di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.

b)

Kerjasama dengan PT. Tanjung Enim Lestari berdasarkan Surat Perjanjian

Nomor:552/1599.A/III.06/2012

dan

Nomor

043/GAD/EXT/XI/2012 tentang Sewa Penggunaan Perairan dari PT. Tanjung Enim Lestari (TUKS) yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan panjang kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. c)

Kerjasama dengan TUKS PT. Bukit Asam berdasarkan Surat Perjanjian Nomor:552/573/III.06/2012

dan

Nomor

485/PJJ/Eks-

23200/HK.03/IV/2012 tentang sewa penggunaan perairan dari PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan (TUKS) yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan panjang kepada pemerintah Provinsi Lampung.


V.B.1


d)

Kerjasama dengan PT. Hanjung (TUKS) berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 552/983.a/III.06/2013 tentang Sewa Penggunaan Perairan dari PT. Hanjung (TUKS) yang Berada di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Panjang kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

e)

Kerjasama dengan PT. Semen Padang berdasarkan perjanjian surat nomor 552/04/III.06/2015

dan

nomor

026/PJJ/DEPJKI/01.2015

tentang

Sewa

penggunaan perairan terminal khusus PT. Semen Padang di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Pemerintai Provinsi Lampung. f)

Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: G/454/III.06/HK/2012 dan

Nomor:

HK

201/1/14/DRJU-2012

tentang

Pengembangan

dan

pembangunan Bandar Udara Radin Inten II Lampung di Provinsi Lampung. g)

Kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia, berdasarkan Nota Kesepakatan No:NK/02/V/2011

dan No:G/872/III.06/HK/2010 tentang Pemanfaatan

Lapangan Terbang Pangkalan Udara Angkatan Darat Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan untuk Penerbangan Perintis (Sipil/Komersil);

3.

4.

Bidang Kerjasama a)

Bidang Perhubungan Udara;

b)

Bidang Perhubungan Laut.


Kebijakan 1)

Kerjasama dengan PT. Sumber Indah Perkasa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 552/595.A/III.06/2012 dan Nomor : 192/SIP/HRGA/V/2012 tentang Sewa Penggunaan Perairan Terminal Khusus PT. Sumber Indah Perkasa Di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.

2)

Kerjasama dengan PT. Tanjung Enim Lestari berdasarkan Surat Perjanjian

Nomor:552/1599.A/III.06/2012

dan

Nomor

043/GAD/EXT/XI/2012 tentang Sewa Penggunaan Perairan dari PT. Tanjung Enim Lestari (TUKS) yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan panjang kepada pemerintah daerah Provinsi Lampung.


V.B.2


3)

Kerjasama dengan TUKS PT. Bukit Asam berdasarkan Surat Perjanjian Nomor:552/573/III.06/2012

dan

Nomor

485/PJJ/Eks-

23200/HK.03/IV/2012 tentang Sewa penggunaan perairan dari PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan (TUKS) yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan panjang kepada pemerintah Provinsi Lampung. 4)

Kerjasama dengan PT. Hanjung (TUKS) berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 552/983.a/III.06/2013 tentang Sewa Penggunaan Perairan dari PT. Hanjung (TUKS) yang Berada di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Panjang kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

5)

Kerjasama dengan PT. Semen Padang berdasarkan perjanjian surat nomor 552/04/III.06/2015 dan nomor 026/PJJ/DEPJKI/01.2015 tentang Sewa penggunaan perairan terminal khusus PT. Semen Padang di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Pemerintah Provinsi Lampung.

6)

Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

RI

berdasarkan

Surat

Perjanjian

Nomor:

G/454/III.06/HK/2012 dan Nomor: HK 201/1/14/DRJU-2012 tentang Pengembangan dan pembangunan Bandar Udara Radin Inten II Lampung di Provinsi Lampung. 7)

Kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia, berdasarkan Nota Kesepakatan No:NK/02/V/2011

dan No:G/872/III.06/HK/2010 tentang

Pemanfaatan Lapangan Terbang Pangkalan Udara Angkatan Darat Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan untuk Penerbangan Perintis (Sipil/Komersil). b) Nama Kegiatan Kegiatan dalam bentuk ikatan kerja sama dengan institusi dan pihak swasta dalam rangka pengembangan bandar udara dan pemanfaatan perairan pelabuhan. 1)

Kerjasama dengan PT. Sumber Indah Perkasa : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan kepelabuhan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT. Hanjung dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan panjang.


V.B.3


2)

Kerjasama dengan PT. Tanjung Enim Lestari : Menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan ke pelabuhan di lingkungan pelabuhan panjang khususnya di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT. TANJUNG ENIM LESTARI dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan panjang.

3)

Kerjasama dengan PT. Bukit Asam (Persero)Tbk : Menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan ke pelabuhan dilingkungan Pelabuhan Panjang khususnya di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT. Bukit Asam (Persero) Tbk, Unit Pelabuhan Tarahan dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan Panjang.

4)

Kerjasama dengan PT. Hanjung : Menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan kepelabuhan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT. Hanjung dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan panjang.

5)

Kerjasama dengan PT. Semen Padang Menunjang kelancaran kegiatan jasa ke pelabuhan di Terminal Khusus PT. Semen Padang

6)

Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI : Pengembangan, pembangunan, penyelenggaraan dan pengusahaan Bandar Udara Radin Inten II Lampung di Provinsi Lampung secara optimal dan pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

7)

Kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat: Kerjasama berupa pengembangan fisik dan kontruksi.

5.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Realisasi Kegiatan sumber dana dari APBD pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung secara keseluruhan kegiatan telah tercapai 96,06% (persentase realisasi keuangan tahun 2015) dan realisasi fisik kegiatan di tahun 2015 sebesar 97,28%.

6.

SKPD Penyelenggara Kerjasama dengan Pihak Ketiga Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.


V.B.4


7.

Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber Biaya kerjasama bidang perhubungan udara dan bidang perhubungan laut didasari pada SP3D yang mengacu kepada Perda No.14 Tahun 2014.

8.


Kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat selama 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai tanggal 17 Desember 2010 s.d 17 Desember 2030 dan akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun;

b)

Kerja sama dengan PT. Sumber Indah Perkasa selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 18 April 2012 sampai dengan 18 April 2015 dan dapat di perpanjang berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

c)

Kerjasama dengan PT. Bukit Asam (Persero)Tbk. berdasarkan surat perjanjian terhitung tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan sekarang;

d)

Kerjasama dengan PT. Tanjung Enim Lestari (TUKS) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 01 November 2012 sampai dengan 31 Oktober 2017 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan pihak pertama dan pihak kedua;

e)

Kerjasama dengan PT. Hanjung selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2016 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan pihak pertama dan pihak kedua;

f)

Kerjasama dengan PT. Semen Padang selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 05 Januari 2015 sampai dengan 04 Januari 2020 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan pihak pertama dan pihak kedua;

g)

Kerjasama dengan PT. Gunung Patsean Sumber Rezeki selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 3 April 2010 sampai dengan 3 April 2015 dan diperpanjang berdasarkan kesepakatan pihak pertama dan pihak kedua;

h)

Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

9.

Hasil (Output) dari Kerjasama Output dari kerjasama tersebut adalah untuk meningkatkan income daerah dan perekonomian serta pengembangan wilayah secara umum.


V.B.5


10. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Bidang Perhubungan Laut: Pembayaran penggunaan perairan masih pada daerah, pembayaran dilakukan sampai awal tahun pada saat yang bersamaan turun Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2015 tentang Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Perhubungan dimana dalam peraturan tersebut ada kewajiban kepada pengelola terminal khusus dan TUKS untuk membayar sehingga dari 5 perusahaan yang menjalin kerjasama di bidang perhubungan laut hanya 3 perusahaan (PT. Bukit Asam (persero), PT. Tanjung Enim Lestari dan PT. Semen Padang) sedangkan 2 perusahaan lainnya langsung melakukan pembayaran ke kantor syahbandar dan otoritas pelabuhan (KSOP) Panjang. Solusi Tetap berusaha dan memperjuangkan agar penggunaan perairan tetap disektorkan kepada pemerintah daerah hal ini berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang kewenangan daerah dimana 0 s/d 12 mil laut merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

b. Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Lampung 1.

2.


Pasar Induk Kramatjati – Jakarta;

b)

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Dasar Hukum a)

Surat kontrak/sewa Nomor : 602/1216/III.12.5/2008

b)

Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Lampung dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Nomor : 602/462/III.14/2015.

3.

Bidang Kerjasama a)

Pemasaran produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

b)

Publikasi data statistik tanaman pangan.


V.B.6


4.


Kebijakan 1)

Kerjasama pemasaran produk pertanian melalui sewa agro outlet di Pasar Induk Kramatjati-Jakarta, berdasarkan surat kontrak/sewa Nomor : 602/1216/III.12.5/2008 dan Nomor : 602.1/310/III.12/2009.

2)

Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik Nomor 02/MoU/RC.110/M/3/201104/KS/03-III/2011

b)

Nama Kegiatan 1)

Pemasaran produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Lampung di Pasar Induk Kramatjati – Jakarta;

2)

5.

Publikasi buku statistik tanaman pangan tahun 2015.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan a)

Dipasarkannya produk unggulan pertanian Provinsi Lampung di Pasar Induk Kramatjati – Jakarta sesuai kontrak/sewa agro outlet selama 25 tahun (mulai tahun 2008);

b)

Penyusunan publikasi produksi tanaman pangan Provinsi Lampung tahun 2015 antara Dinas Pertanian dengan BPS Provinsi Lampung (Juli s.d November 2015).

6.

SKDP Penyelenggara Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

7.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan JUMLAH PEJABAT

JUMLAH

KUALIFIKASI

PANGKAT/

PEGAWAI

PENDIDIKAN

GOL

STRUKTURAL

FUNGSIONAL

1

2

3

4

5

PNS

:

246

S3

:

-

IV/d

:

PTHL

:

30

S2 S1

:

17

IV/c

:

212

IV/b

D4

:

-

IV/a

D3

:

16

III/d

D2

:

-

III/c

:

58

D1

:

-

III/b

:

84

SLTA

:

160

III/a

:

32

SLTP

:

12

II/d

:

19

SD

:

9

II/c

:

37

II/b

:

43

II/a

:

11

I/d

:

6

I/c

:

5

I/b

:

1

I/a

:

-


-

Ess IV =

29

Pengawas benih 39

:

3

Ess III =

10

Pengamat OPT 76

:

14

Ess II =

:

32

1 PPL 1 PMHP 1

81

V.B.7


8.

Sumber dan Jumlah Anggaran DPA SKPD (APBD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, dan dana APBN (Dekonsentrasi) Satker Dinas Pertanian TPH Tahun Anggaran 2015.

9.


Pemasaran produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Pasar Induk Kramatjati-Jakarta, selama 25 tahun (2008 – 2033);

b)

Publikasi produksi tanaman pangan, selama 1 tahun (Januari – Desember 2015).

10. Hasil (output) dari Kerjasama a)

Dipasarkannya produk unggulan pertanian Provinsi Lampung di pasar induk Kramatjati – Jakarta.

b)

Buku publikasi produksi tanaman pangan Provinsi Lampung tahun 2015, sebanyak 50 buku.

c. Komunikasi dan Informatika Sekretariat KPID Provinsi Lampung 1.

2.

Mitra Yang Diajak Kerjasama a)

Lembaga Penyiaran Televisi Berjaringan;

b)

Lembaga Penyiaran Televisi Lokal;

c)

Lembaga Penyiaran Televisi Berlangganan;

d)

Lembaga Penyiaran Televisi Publik;

e)

Lembaga Penyiaran Televisi Komunitas;

f)

Lembaga Penyiaran Radio Swasta;

g)

Lembaga Penyiaran Radio Komunitas;

h)

Lembaga Penyiaran Radio Publik.

Dasar Hukum a)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;

b)

PP RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;

c)

PP RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Radio Publik Republik Indonesia;


V.B.8


d)

PP RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Televisi Publik Republik Indonesia;

e)

PP RI Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta;

f)

PP RI Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas;

g)

PP RI Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan;

h)

Peraturan Menkominfo No. 17/P/M.KOMINFO/6/2006 Tentang Tata Cara Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran Swasta yang Telah Memiliki Izin Stasiun Radio dari Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi dan/atau Izin Siaran Nasional Untuk Televisi dari Departemen Penerangan dan bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan yang Telah Memiliki Izin Penyelenggaraan Jasa Televisi Berbayar dari Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi atau Izin Penyelenggaraan Siaran Televisi Berlangganan dari Kementrian Kominfo RI;

i)

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;

j)

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

k)

Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/223/IV.05/HK/2015 Tanggal 4 Mei 2015 tentang Penetapan Anggota KPID Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2015-2018.

3.

Bidang Kerjasama Perizinan Lembaga Penyiaran.

4.

Kebijakan dan Nama Kegiatan a) Kebijakan 1) Melaksanakan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) Lembaga Penyiaran sebanyak dua (2) kali yang didanai oleh APBD dan lima (5) kali kegiatan EDP Lembaga Penyiaran yang dilaksankan secara mandiri, kegiatan radio yang mengajukan permohonan izin penyiaran sebanyak 8 lembaga penyiaran,3 radio komunitas, dan 5 radio swasta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat KPID Provinsi Lampung tentang Pelaksanaan Kegiatan EDP lembaga penyiaran Radio di Provinsi Lampung.


V.B.9


2) Melaksanakan pemberian dan evaluasi izin siaran kepada lembaga penyiaran yang telah memenuhi syarat. b) Nama Kegiatan Kegiatan yang dilakukan KPID Provinsi Lampung bersama lembaga penyiaran di Provinsi Lampung dalam rangka pemberian izin penyelenggaraan penyiaran yaitu :

5.

-

Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) lembaga penyiaran radio;

-

Pemberian dan evaluasi izin siaran lembaga penyiaran.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan EDP yang didanai oleh APBD Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 16 Juni 2015 dan 18 Oktober 2015 bertempat di Bandar Lampung yang dihadiri oleh seluruh jajaran Komisioner KPID Provinsi Lampung, Loka Monitor Frekwensi Spektrum Lampung, dan Lembaga Penyiaran Radio, perwakilan Dinas Kominfo Provinsi Lampung,

Akademisi Unila, dan

Sekretariat KPID Provinsi Lampung. Sedangkan Kegiatan EDP yang dilakukan secara mandiri oleh lembaga penyiaran sebanyak lima kali yaitu pada tanggal 6 Februari 2015, 18 September 2015, 14 November 2015, 11 Desember 2015 dan 21 Desember 2015 dimana pembiayaan oleh masing-masing lembaga penyiaran yang bersangkutan. Dengan pokok bahasan mengevaluasi dan memberikan penilaian terhadap permohonan IPP dilihat dari aspek administrasi, legalitas dan aspek teknis bila telah memenuhi syarat makadiberikan Rekomendasi Kelayakan (RK) untuk meneruskan proses perizinan selanjutnya. a) Lembaga Penyiaran Radio yang telah memenuhi syarat dan diberikan Rekomendasi Kelayakan (RK) untuk meneruskan proses perizinan selanjutnya , yaitu : 

PT. Radio Komunitas Buana (Lampung Timur)



Radio Tara;



PT. Radio Tri Rama Selaras Jaya



Radio komunitas ASN



Radio Ramanda Persada (Metro)



PT. Radio Fajar



PT. Radio Lampung Sentosa



PT. Radio Komunitas Hikmah



Radio Suara Nada Alam Indah


V.B.10


b) Kegiatan Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran bertempat di Bandar Lampung. Pemberian IPP diberikan kepada lembaga penyiaran Televisi Swasta dan Komunitas yaitu IPP untuk:

6.



PT. Saburai TV



PT. Media Tama Amrita digital (TV kabel)



Banten Media Global TV (PTP)



PT. Raja TV



PT. Warna Nusantara Budaya Televisi



PT. LM Media (TV Kabel)



PT. Karendra Mitra Medial



Radio Komunitas Fisip Unila

Jangka Waktu Kerjasama Jangka waktu kerjasama dalam hal perizinan, lembaga penyiaran diberikan kesempatan sebagai berikut : a)

Rekomendasi Kelayakan (RK) berlaku sejak ditandatangani sampai dengan dilaksanakannya proses lanjutan perizinan yaitu Forum Rapat Bersama (FRB);

b)

IPP sementara (prinsip/sekunder) lembaga penyiaran radio berlaku selama 6 bulan sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang selama 1x6 Bulan sampai dengan dilaksanakannya uji coba siaran;

c)

IPP sementara (prinsip/sekunder) lembaga penyiaran televisi berlaku selama 1 tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang selama 1x1 tahun sampai dengan dilaksanakannya uji coba siaran

d)

IPP tetap lembaga penyiaran radio berlaku selama 5 tahun

sejak

ditandatangani; e)

IPP tetap lembaga penyiaran televisi berlaku selama 10 tahun sejak ditandatangani.

7.

Hasil (Output) Dari Kerjasama Tercapainya proses perizinan yang tertib dari lembaga penyiaran televisi dan radio di Provinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.

Permasalahan dan Solusi Permasalahan a)

Penyeragaman proses perizinan lembaga penyiaran baik televisi maupun radio;

b)

Belum tertibnya penggunaan kanal/frekwensi lembaga penyiaran;


V.B.11


c)

Terbatasnya SDM lembaga penyiaran lokal dalam hal kemampuan teknis di bidang penyiaran.

Solusi a)

Melakukan koordinasi dengan balai loka monitor spektrum radio Bandar Lampung;

b)

Dilakukannya sosialisasi proses perizinan lembaga penyiaran oleh komisioner;

c)

KPID Provinsi Lampung bersama lembaga terkait kepada lembaga penyiaran di Provinsi Lampung;

d)

Meningkatkan binwas ke lembaga penyiaran;

e)

Dilakukannya pengukuran kanal/frekwensi lembaga penyiaran;

f)

Penertiban pemberian dan penggunaan kanal/frekwensi oleh lembaga penyiaran;

g)

Dilaksanakannya kegiatan peningkatan SDM lembaga penyiaran oleh komisioner KPID Provinsi Lampung bersama lembaga terkait kepada lembaga penyiaran di Provinsi Lampung.

d. Kesehatan RSUD. Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung 1.

Mitra Yang Diajak Kerjasama a)

Universitas Sriwijaya Palembang Fakultas Kedokteran;

b)

Universitas Lampung Program Studi Pendidikan Dokter;

c)

Universitas Malahayati Prodi Keperawatan;

d)

Stikes Umitra Lampung;

e)

Universitas Malahayati Prodi D III Kebidanan;

f)

Akper Panca Bhakti;

g)

Akper Bunda Delima;

h)

Akper Baitul Hikmah;

i)

Akper Darma Wacana Metro;

j)

Stikes Muhammadiyah Pringsewu;

k)

Akbid Panca Bhakti;

l)

Akbid Wira Buana Metro;

m)

Poltekes Kemenkes Tanjung Karang;

n)

Atro Patriot Bangsa Lampung;

o)

Poltekkes Kemenkes Bengkulu Jurusan Gizi;


V.B.12


2.

p)

Poltekkes Depkes Jakarta II;

q)

Universitas Lampung;

r)

Institut Sains dan Teknologi Nasional ISTN Jakarta Jurusan Farmasi FMIPA;

s)

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Fakultas Farmasi;

t)

Stikes Aisyah Pringsewu;

Dasar Hukum a)

Nomor : 420/1.170.A/5.2/V/2008 : 4858/H91.4/PPDS/6.3/2008

b)

Nomor : 457/UN.26/8/DT/2013 : 180/2487.A/7.2/VI/2012

c)

Nomor : 420/7442/II.13/6.2/X/2013 : 1060.44.02.414.X.13

d)

Nomor : 420/5777/5.2/VIII/2012 : K.10/AU/150/YYS/2011

e)

Nomor : 420/4551.B/5.3/V/2007 : 0389.01.03.2007

f)

Nomor : 180/7472.A/7.2/XII/2011 : 209/APB/P/PK/XII/2011

g)

Nomor : 420/4556.A/5.3/V/2007 : 0389.01.03.2007

h)

Nomor : 420/4566.A/5.3/V/2007 : 121/II.1/V/2007

i)

Nomor : 180/2139/7.2/V/2012 : 434/Akper-DW/KS/V/2012

j)

Nomor : 180/6007.A/7.2/XII/2012 : 1047/III.3.AU.F/12/2012

k)

Nomor : 180/7309.A/7.2/XI/2012 : 01/487/PK/AKBP/IX/2011

l)

Nomor : 420/6419.C/5.2/X/2011 : 015/MoU/AWB/X/2011

m)

Nomor : 420/2373/5.2/V/2011 : HK.06.01/I.2/1509/2011

n)

Nomor : 420/4553.A/5.3/V/2007 : 211/1/A.10/MOU/2007

o)

Nomor : 420/3112/5.1/VI/2011 : HK.06.01/780/II/V/2011


V.B.13


p)

Nomor : 420/3340/5.1/III/2010 : DL.02.02/I/606/2010

q)

Nomor : 420/4007.A/5.2/V/2007 : 3449/H26/KL/2007

r)

Nomor : 420/0671/5.1/II/2010 : 288/01.3-6/XII/2010

s)

Nomor : 180/1060.C/7.2/III/2012 : F6/64.a/H.1/III/2012

t)

Nomor : 180/5996.A/7.2/XII/2012 : 577/SAP/XII/2012

3.

Bidang Kerjasama Pendidikan

4.

Nama Kegiatan a)

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bidang kedokteran di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;

b)

Pelaksanaan pendidikan kedokteran;

c)

Pemanfaatan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar

program studi keperawatan

Universitas Malahayati Bandar Lampung; d)

Pemanfaatan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai wahana praktek dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar STIKES Mitra Lampung;

e)

Pemanfaatan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai wahana praktek klinik keperawatan;

f)

Pemanfaatan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai wahana praktek dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar akademi keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung;

g)


h)


i)



V.B.14


j)

Pemanfaatan RSUD Dr. H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar STIKes Muhammadiyah Pringsewu;

k)

Pemanfaatan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai wahana praktek dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar Akademi Kebidanan Panca Bhakti Bandar Lampung;

l)

Pemanfaatan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai wahana praktek dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar Akademi Kebidanan Wira Buana Metro;

m)

Pemanfaatan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai wahana praktek dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjung Karang;

n)

Pemanfaatan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai wahana praktek klinik radiologi

o)

Pemanfaatan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai wahana PKL Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu Jurusan Gizi;

p)

Pemanfaatan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai wahana praktek kerja lapangan mahasiswa Politeknik Kesehatan Depkes Jakarta II;

q)

Pendidikan, praktek belajar lapangan dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat Universitas Lampung di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

r)

Pemanfaatan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai wahana PKL Mahasiswa Program Profesi Apoteker dan Jurusan Farmasi FMIPA Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta Nasional Jakarta;

s)

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan bidang kefarmasian di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

t)

Pemanfaatan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar STIKes Aisyah Pringsewu Lampung.

5.

SKPD Penyelenggara Kerjasama RSUD. Dr. Hi. ABDUL MOELOEK Provinsi Lampung.


V.B.15


6.

7.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,Pangkat dan Golongan JUMLAH

KUALIFIKASI

PEGAWAI

PENDIDIKAN

1

2

PANGKAT/GOL


FUNGSIONAL

4

5

3

PNS : 1.059

S3

:0

IV/e

:1

Ess IV : 17

PTHL : 183

S2

: 22

IV/d

: 10

Ess III :7

S1

: 169

IV/c

: 14

Ess II

D4

: 32

IV/b

: 22

D3

: 458

IV/a

: 27

SLTA : 162

III/d

: 131

SLTP : 48

III/c

: 175

SD

: 46

III/b

: 168

Dr. Umum : 58

III/a

: 101

Dr. Spesialis:54

II/d

: 99

Dr. Gigi : 5 Dr. Spesialis gigi : 2

II/c

: 165

II/b

: 141

II/a

: 14

I/d

: 31

I/c

:1

I/b

: 37

I/a

:2

689 orang

:4


5 tahun, 2 Mei 2018

b)

11 Juni 2012 s/d 10 Juni 2016

c)

3 tahun, 21 Oktober 2013 s/d 20 Oktober 2018

d)

3 tahun, 23 Februari 2015 s/d 22 Februari 2017

e)

10 tahun, 26 Mei 2007

f)

3 tahun, 8 Desember 2015 s/d 7 Desember 2017

g)

10 tahun, 26 Mei 2007

h)

10 tahun, 26 Mei 2007

i)

3 tahun, 7 Mei 2012 s/d 6 Mei 2015

j)


k)

3 tahun, 30 November 2011 s/d 29 November 2014

l)

3 tahun, 31 Oktober 2011 s/d 30 Oktober 2014

m)

4 tahun, 4 Mei 2011 s/d 9 Mei 2015

n)

10 tahun, 26 Mei 2007

o)

3 tahun, 1 Juni 2011

p)

5 tahun, 2 Maret 2010

q)

25 tahun, 2 Agustus 2007

r)

5 tahun, 9 Februari 2011

s)

5 tahun, 10 Maret 2012

t)



V.B.16


9.

Hasil (Output) dari Kerjasama Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan dan non kesehatan di Provinsi Lampung tahun 2015.

e. Satuan Polisi Pamong Praja 1.

Mitra yang Diajak Kerjasama Markas Divisi Infanteri I Kostrad Cilodong Kota Depok dan Detasemen Pemeliharaan Daerah Latihan Kostrad Sanggabuana Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.

2.

Dasar Hukum a)

Surat Perintah Tugas Gubernur Lampung No.800/880.4/II.13/2015 Tanggal 20 November 2015 tentang Kegiatan Pelatihan Pemantapan Jiwa Korsa Satpol PP Lampung;

b)

3.

Pihak ketiga tidak melampirkan Surat MoU.

Bidang Kerjasama Pemantapan jiwa korsa.

4.

Kebijakan dan Nama Kegiatan Tahun 2015 Penyelenggaraan Pemantapan Jiwa Korsa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada DPA Tahun 2015.

5.

Realisai Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015 Pemantapan Jiwa Korsa kerjasama dengan Markas Kostrad Cilodong sesuai dengan Surat Perintah Tugas Gubernur Lampung No.800/880.4/II.13/2015 Tanggal 20 November 2015. Dari tanggal 23 s/d 27 November 2015 bagi 100 orang anggota Pol PP Provinsi Lampung yang diadakan di Markas Divisi Infanteri I Kostrad Cilodong Kota Depok dan Detasemen Pemeliharaan Daerah Latihan Kostrad Sanggabuana Kab Karawang Provinsi Jawa Barat.

6.

SKPD Penyelenggara Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan : Markas Divisi Infanteri I Kostrad Cilodong Kota Depok dan Detasemen Pemeliharaan Daerah Latihan Kostrad Sanggabuana Kab Karawang Provinsi Jawa Barat.


V.B.17


7.

Sumber dan Jumlah Anggaran APBD Tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

8.

Tahun

Anggaran

Realisasi

2015

Rp. 250.000.000,-

Rp. 250.000.000,-

Jangka Waktu Kerjasama Tahun 2015 Pemantapan Jiwa Korsa dilaksanakan selama 5 (lima) hari dari tanggal 23 s/d 27 November 2015.

9.

Hasil (Output) dari Kerjasama Tahun 2015 Terlatihnya 100 Anggota pria dan wanita Satpol PP Provinsi Lampung dibidang dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan teknis tugas umum serta meningkatnya keterampilan anggota Satpol PP Provinsi Lampung dalam hal penanggulangan bencana alam dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/ kawasan kerja khususnya pengamanan fisik dan memiliki sikap mental dan fisik yang prima dalam melakukan tugas sebagai unsur pengamanan.

10. Rekomendasi Rekomendasi untuk pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang adalah dengan memperbanyak kerjasama dengan pihak ketiga.

f. Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 1.

2.


Direktur China Shenhua Energy CO.LTD Guohoa Electric Power Branch

b)

Direktur PT. Karya Inti Energi

Dasar Hukum Kerjasama dengan China Shenhua Energy CO.LTD Guohoa Electric Power Branch dan Direktur PT. Karya Inti Energi berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: G/08/II.02/2015 perihal Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Mulut Tambang.

3.

Bidang Kerjasama Pembangkit Tenaga Listrik


V.B.18


4.


Kebijakan Kerjasama dengan China Shenhua Energy CO.LTD Guohoa Electric Power Branch dan Direktur PT. Karya Inti Energi berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: G/08/II.02/2015 perihal Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Mulut Tambang.

b)

Nama Kegiatan Kegiatan dalam bentuk ikatan kerja sama dengan pihak swasta dalam rangka Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Muliut Tambang. 1)

Kerjasama dengan China Shenhua Energy CO.LTD Guohoa Electric Power Branch : China Shenhua Energy CO.LTD Guohoa Electric Power Branch telah menginvestasikan pembangkit listrik tenaga uap 2 x 150 MW yang berlokasi di Muara Enim Sumateta Selatan dan telah menandatangani Power Purchase Agreemant tertanggal 22 Desember 2008 antara Guohua dan PLN, Guohua yang ditunjuk oleh China Shenhua sebagai pengelola dari pembangkit listrik di atas, memiliki pengalaman dalam penggunaan batubara berkalori rendah untuk pembangkit listrik. Guohua dengan ini bermaksud untuk menyediakan dukungan atas sumber daya untuk pengembangan ekonomi di Provinsi Lampung dan juga bermaksud untuk membangun pembangkit listrik yang bersih dan efesien dengan menggunakan batubara kalori rendah di Indonesia.

2)

Kerjasama dengan PT Karya Inti Energi : KIE adalah perusahaan Indonesia yang mempunyai berbagai afiliasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan memiliki izin usaha pertambangan batubara di Indonesia KIE bermaksud untuk berkontribusi di dalam industri listrik di Provinsi Lampung yang diharapkan akan membawa nilai tambah baik kepada pendapatan Daerah Provinsi Lampung atau terhadap kegiatan usaha dan komunitas masyarakat di Provinsi Lampung.

5.

Pelaksanaan Kegiatan a)

Dalam waktu 12 bulan sejak penandatangan MOU ini, para pihak akan bekerjasama untuk proyek ini secara eksklusif.


V.B.19


b)

Investor atau perusahaan patungan yang akan didirikan oleh investror bertanggung jawab untuk melakukan persiapan administrasi, menyelesaikan seluruh perizinan, investasi , pembiayaan, pembangunan operation dan maintenance dari proyek ini.

6.

Maksud dan tujuan a)

Maksud

kesepakatan

bersama

ini

adalah

melakukan

kerjasama

penyelenggaraan, pengembangan, pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Provinsi Lampung, sesuai dengan tugas dan fungsi para pihak. b)

Tujuan kesepakatan bersama ini adalah mengoptimalkan peran para pihak dalam penyelenggaraan, pengembangan, pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk pembnagunan di Provinsi Lampung.


V.B.20


C.

KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH a. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung

1.

Forum Koordinasi a)

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Lampung

b)

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Lampung

c)

Forum KerukunanUmat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung

d)

Forum Koordinasi Penanganan Teroris (FKPT) Provinsi Lampung

e)

Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Provinsi Lampung

a)

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Lampung 1) Materi Koordinasi Program kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi

Lampung

dan

sinkronisasi

Program

Kerja

FKDM

kabupaten/kota se- Provinsi Lampung tahun 2015. 2) Instansi Pemerintah dan Elemen Masyarakat yang terlibat -

Pengurus FKDM Provinsi Lampung; Kepala Badan/Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten/Kota; Ketua dan Sekretaris FKDM Kabupaten/Kota.

3) Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran FKDM Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2015 dianggarkan dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Daerah Provinsi Lampung pada Program Penanganan Konflik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 171.395.000,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). 4) SKPD Penyelenggaran Koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung 5) Susunan Keanggotaan FKDM Provinsi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewaspadaan

Dini

Masyarakat

di

Daerah,

susunan

kepengurusan FKDM Provinsi sebagai berikut:


V.C. 1

Dewan Penasehat Ketua

: Wakil Gubernur

Sekretaris

: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Anggota

: Instansi terkait termasuk wakil-wakil Kepolisian Negara RI,TNI, Kejaksaan, Poswil BIN, Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam, Kanwil Imigrasi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Keanggotaan FKDM provinsi terdiri dari wakil-wakil ormas, perguruan

tinggi.

Lembaga

pendidikan

lain,

tokoh

masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya. 6)

Kebijakan -

Diharapkan kepada Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dapat memetakan potensi konflik yang terjadi menjadi 3 (tiga) kategori konflik yaitu: konflik sosiologis (etnis dan agama), konflik politik dan konflik stuktural (pertanahan).

-

Mengharapkan perlu sosialisasi peningkatan kapasitas elemen masyarakat dan paratur pemerintah dalam penanganan konflik sosial di Provinsi Lampung.

7)

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Rapat koordinasi sinergitas dalam merumuskan masukan bagi penyusunan kebijakan dibidang kewaspadaan dini masyarakat tanggal 9 Juni 2015 bertempat di Ruang Sungkai Balai Keratun Pemprov Lampung dengan peserta sebanyak 60 orang terdiri dari unsur FKDM Provinsi Lampung.

8)

Hasil dan Manfaat Koordinasi -

Terjadinya komunikasi informasi antara Pemerintah Daerah dengan FKDM Provinsi dan FKDM kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tentang situasi dan kondisi Ipoleksosbud dan Kantibmas.

-

Terdatanya potensi daerah rawan konflik di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

9)

b)

Terjadinya koordinasi dalam penanganan konflik di Provinsi Lampung.

Tindak Lanjut Koordinasi -

Tersusunnya peta daerah rawan konflik;

-

Tersusunnya data potensi rawan konflik di Provinsi Lampung

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Lampung 1).

Materi Koordinasi Program Kerja FPK Provinsi Lampung Tahun 2015.


V.C.2

2)

3)

Instansi Pemerintah dan Elemen Masyarakat yang Terlibat -

FPK provinsi dan kabupaten/kota se Provinsi Lampung;

-

Badan/Kantor Kesbangpol kabupaten/kota se-Provinsi Lampung;

-

Badan Kesbang dan Politik provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran FPK Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2015 dianggarkan dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Daerah Provinsi Lampung pada Program Pembinaan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Lampung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 195.732.400,- (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah).

4)

SKPD Penyelenggaran Koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung

5)

Susunan Keanggotaan Forum Pembauran Kebangsaan

(FPK) Provinsi

Lampung Dewan Penasehat Ketua

: Wakil Gubernur

Sekretaris

: Kepala Badan Kesbangpol Provinsi

Anggota

: Pimpinan instansi terkait

Keanggotaan FPK provinsi terdiri dari pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, etnis, dan masyarakat setempat. 6)

Kebijakan -

Mensinergikan arah dan kebijakan tentang pembauran.

-

Mengoptimalkan peran FPK Provinsi Lampung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

7)

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Rapat koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Lampung.

8)

Hasil dan Manfaat Koordinasi Terjadinya komunikasi informasi antara FPK provinsi dengan FPK kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tentang situasi dan kondisi pembauran bangsa di Provinsi Lampung.

9)

Tindak Lanjut Koordinasi Mengirimkan secara berkalala peran situasi dan kondisi pembauran di daerah.


V.C.3

c)

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung 1)

Materi Koordinasi Persiapan pelaksanaan doa bersama lintas agama se-Provinsi Lampung

2)

3)


FKUB Provinsi Lampung

-

Badan Kesbangpol Provinsi Lampung

-

Kanwil Kementrian Agama Provinsi Lampung

Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran FKUB Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2015 dianggarkan dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Daerah Provinsi Lampung pada Program Pembinaan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 289.420.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

4)


5)

Susunan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung Dewan Penasehat Ketua

: Wakil Gubernur

Wakil Ketua

: Kakanwil Kementerian Agama

Sekretaris

: Kepala Badan Kesbangpol Provinsi

Anggota

: Pimpinan instansi terkait

Keanggotaan FKUB Provinsi terdiri dari pemuka-pemuka agama setempat. 6)

Kebijakan Menciptakan iklim kondusif dalam rangka suksesi pembangunan dan pemilukada kab/kota serentak di Provinsi Lampung.

7)

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Doa Bersama Lintas Agama di Provinsi Lampung Tahun 2015 tanggal 26 November 2015 bertempat di Halaman Taman Hijau Komplek Kantor Gubernur Lampung dengan perserta berjumlah 500 orang.


V.C.4

8)

Hasil dan Manfaat Koordinasi -

Tokoh lintas agama, khususnya yang tergabung dalam wadah FKUB ke depan sangat diharapkan peran sertanya untuk menjadi perekat kerukunan serta mengantisipasi terjadinya konflik di masyarakat.

-

Memberikan contoh kongkrit kepada seluruh masyarakat umat beragama di Provinsi Lampung, bahwa para pimpinan, tokoh atau pemuka agama yang berbeda-beda dapat duduk bersama, tampak bersahabat, akrab dan rukun.

9)

TindakLanjutKoordinasi -

Menghimbau kepada FKUB kabupaten/kota se-Provinsi Lampung untuk mengoptimalisasikan peran dalam antisipasi potensi konflik keagamaan di daerah.

d)

Pemetaan daerah rawan konflik keagamaan di Provinsi Lampung.

Forum Koordinasi Penanganan Teroris (FKPT) Provinsi Lampung 1)

Materi Koordinasi Pengembangan Strategi dan Dialog Pencegahan Terorisme.

2)

3)

Instansi Pemerintah dan Elemen Masyarakat yang terlibat -

Badan Kesbangpol Provinsi Lampung

-

Unsur FKPT Provinsi Lampung

-

Ormas Kepemudaan se-Provinsi Lampung

-

Ormas Keagamaan se-Provinsi Lampung

Sumber dan Jumlah Anggaran. Anggaran Fasilitasi FKPT Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2015 dianggarkan dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Daerah Provinsi Lampung pada Program Penanganan Konflik Provinsi Lampung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 113.600.000,- (seratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah)

4)


5)

Kebijakan Penyamaan visi dan presepsi mengenai cara penanggulangan potensi teroris dan paham radikal yang dapat terjadi di Provinsi Lampung

6)

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan -

Rapat koordinasi pencegahan teroris di Provinsi Lampung tanggal 14 April 2015 bertempat di Ruang Sungkai Balai Keratun Pemprov Lampung dengan peserta sebanyak 50 orang dari unsur Badan Kesbangpol Provinsi Lampung,


V.C.5

Polda Lampung, Korem 043 Gatam, BINDA Lampung, Ormas dan Perguruan Tinggi. -

Rapat koordinasi pencegahan teroris di Provinsi Lampung tanggal 27 Oktober 2015 bertempat di Ruang Sungkai Balai Keratun Pemprov Lampung dengan peserta sebanyak 50 orang dari unsur Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, Polda Lampung, Korem 043 Gatam, BINDA Lampung, Ormas dan Perguruan Tinggi

7)

Hasil dan Manfaat Koordinasi Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pemda dengan unsur masyarakat di dalam mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terorisme serta berkembangnya paham radikal yang dapat terjadi di Provinsi Lampung.

e)

Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Provinsi Lampung 1)

Materi Koordinasi Koordinasi pelaksanaan dialog kebangsaan bagi generasi muda se-Provinsi Lampung.

2)

3)


FPK provinsi dan kabupaten/kota se Provinsi Lampung

-

Badan/Kantor Kesbangpol kabupaten/kota se-Provinsi Lampung

-

Badan Kesbang dan Politik provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran FPK Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2015 dianggarkan dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Daerah Provinsi Lampung pada Program Pembinaan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Provinsi Lampung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 273.844.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

4)


5)

Susunan Keanggotaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Provinsi Ketua

: Sekretaris Daerah

Wakil ketua

: Kepala SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik

Sekretaris

: Kepala bidang yang membidangi wawasan kebangsaan

Anggota merupakan kepala/pimpinan: -

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD terkait lainnya;


V.C.6

6)

-

Komando Daerah Militer/ Komando Resort Militer;

-

Kepolisian Daerah;

-

Badan Pusat Statistik;

-

Organisasi politik yang memilikikursi di DPRD;

-

Organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;

-

Media massa lokal;

-

Universitas/perguruan tinggi;

-

Tokoh agama/masyarakat/adat.

Kebijakan Mensinergikan arah dan kebijakan tentang pendidikan wawasan kebangsaan.

7)

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Dialog kebangsaan bagi generasi muda di Provinsi Lampung tanggal 26 November 2015 bertempat di gedung Kwarda Pramuka Provinsi Lampung dengan peserta berjumlah 200 orang dari unsur tokoh generasi muda.

b.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung 1.

Forum Koordinasi Koordinasi, fasilitasi dan pemantauan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Lampung.

2.

Materi Koordinasi Koordinasi, fasilitasi dan pemantauan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Lampung.

3.

Instansi Vertikal yang Terlibat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Daerah Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung dan Pengadilan Tinggi Lampung.

4.

Sumber dan Jumlah Anggaran APBD Tahun 2015 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dengan anggaran Rp 104.800.000,-


V.C.7

5.

SKPD Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

6.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan JUMLAH

KUALIFIKASI

PEGAWAI

PENDIDIKAN

1

2


FUNGSIONAL

4

5

3

PNS

:

53

S3

:

0

IV/d

:

-

Ess IV = 11

Laki-laki

:

17

S2

:

7

IV/c

:

1

Ess III = 5

:

36

S1

:

33

IV/b

:

2

Ess II = 1

PTHL

:

5

D4

:

-

IV/a

:

5

Laki-laki

:

4

D3

:

3

III/d

:

1

D2

:

-

III/c

:

7

D1

:

-

III/b

:

10

SLTA

:

9

III/a

:

6

SLTP

:

1

II/d

:

-

SD

:

-

II/c

:

7

II/b

:

1

II/a

:

1

I/d

:

-

I/c

:

-

I/b

:

-

I/a

:

-

Perempuan

Perempuan

7.

PANGKAT/GOL

Jumlah PNS

PNS : 53

Jumlah PTHL

PTHL : 5

13

PNS : 53

Kegiatan Koordinasi, fasilitasi, dan pemantauan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Lampung.

8.

Realisasi Pelaksana Kegiatan Terlaksananya koordinasi, fasilitasi dan pemantauan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Lampung

9.

Hasil dan Manfaat Koordinasi Peningkatan kapasitas eksekutif dan legislatif dalam koordinasi, fasilitasi, dan pemantauan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), tertanganinya kasus-kasus KDRT oleh para stakeholder, tertanganinya kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang.

10. Rekomendasi Rekomendasi untuk pelaksanaan program/kegiatan ditahun yang akan datang adalah penguatan peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.


V.C.8

c.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 1.

Forum Koordinasi Rapat koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kotamadya Se-Provinsi Lampung.

2.

Materi Koordinasi Rapat koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kotamadya Se-Provinsi Lampung dalam rangka persiapan HUT Pol PP, penyelarasan program dan sosialisasi tugas dan fungsi pokok Satuan Polisi Pamong Praja.

3.

Instansi Vertikal Yang Terlibat Satpol PP kab/kota Se-Provinsi Lampung, Bappeda Prov Lampung, dan Inspektorat Provinsi Lampung.

4.

Sumber dan Jumlah Anggaran APBD

Tahun

2015

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

dengan

Anggaran

Rp.20.835.484.500,-

5.

SKPD Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

6.

Kegiatan Rapat koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kotamadya Se-Provinsi Lampung dalam rangka persiapan HUT Pol PP dan sosialisasi tugas dan fungsi pokok Satuan Polisi Pamong Praja.

7.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Terlaksananya Pelaksanaan HUT Polisi Pamong Praja jatuh pada tanggal 3 Maret 2015 dan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret di Lap. Korpri Pemprov Lampung.

8.

Hasil dan Manfaat Koordinasi Meningkatnya pengetahuan anggota Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung serta meningkatnya jiwa korsa antar Satuan Polisi Pamong Praja.

9. Rekomendasi Rekomendasi untuk pelaksanaan program/ kegiatan ditahun yang akan datang adalah setiap Tahun harus dilaksanakan Rakor untuk persamaan persepsi Satpol PP SeProvinsi Lampung dan memperbanyak kegiatan pendidikan dasar guna menambah keterampilan dan wawasan.


V.C.9

d.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung 1.

Forum Koordinasi Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Penyiaran.

2.

Materi Koordinasi Rapat Koordinasi dan Evaluasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan Program Siaran Lembaga Penyiaran, Penertiban dan Pengawasan Pengaduan Masyarakat, serta Peningkatan SDM Masyarakat tentang Penyiaran di Provinsi Lampung, dilaksanakan dalam rangka kelancaran dan tertib izin penyelenggaraan penyiaran serta program siaran berupa kegiatan pembinaan dan pengawasan serta literasi media. Adapun kegiatan pembinaan dan pengawasan serta literasi media dilakukan pada tahun 2015: a)

Literasi Media, 16 April 2015, bertempat di Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, dihadiri oleh 60 orang peserta, terdiri dari pelajar SMA sederajat dan masyarakat di Lampung Timur, dengan materi Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3SPS), Literasi Media, Siaran yang Bermoral dan Bertanggung Jawab untuk Pelajar dan Masyarakat serta Hak dan Kewajiban Pemirsa. Pemateri terdiri dari 3 orang komisioner KPID, 1 orang akademisi Unila.

b)

Melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada lembaga penyiaran di Provinsi Lampung secara berkesinambungan dengan melakukan pemantauan dan pengecekan di lapangan program siaran, kanal/frekwensi lembaga penyiaran, sumber daya manusia, peralatan, dan administrasi perizinan lembaga penyiaran, serta penertiban dan pengawasan pengaduan masyarakat terhadap lembaga penyiaran, baik pengaduan secara langsung, pengaduan melalui SMS center KPID, pengaduan melalui surat, maupun hasil temuan di lapangan.

3.

4.

Instansi Vertikal yang Terlibat a)

KPI Pusat;

b)

KPID Provinsi Lampung;

c)

Loka Monitor Frekwensi Spektrum Kementrian Kominfo;

d)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung;

e)

Perguruan Tinggi (UNILA).

Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber dana pelaksanaan kegiatan Sekretariat KPID Provinsi Lampung dengan jumlah total anggaran Rp 257.100.600,-


V.C.10

e.

Persandian Kantor Sandi Provinsi Lampung 1.

Forum Koordinasi Rapat Koordinasi Persandian daerah Provinsi Lampung.

2.

Materi Koordinasi Forum Komunikasi Sandi Daerah merupakan wadah konsultasi dan komunikasi persandian antara Pemerintah Provinsi

Lampung dengan instansi

vertikal

dilaksanakan dalam rangka kelancaran dan tertib penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, masyarakat dan terciptanya kondis yang kondusif dan terjaminnya kerahasiaan negara serta terpeliharanya stabilitas IPOLEKSOSBUDHANKAM di Provinsi Lampung, kegiatan forum Persandian yang telah dilaksanakan sebagai berikut : a)

Pada tahun 2015 beberapa kali mengadakan pertemuan di Provinsi Lampung dihadiri terdiri dari : Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Polisi Daerah (Polda) Lampung, Korem 043 Gatam, Lanal Lampung, Lanud Lampung, dan Pemerintah Provinsi Lampung (Kantor sandi Daerah) dengan pokok bahasan Kelembagaan persandian, Sumber Daya Manusia (SDM) Sandi, Materil Sandi dan Pengawasan dan Pengendalian Persandian di Provinsi Lampung.

b)

Forum ini dihadiri oleh Deputi Pembinaan Persandian Lembaga Sandi Negara selaku pembinaan teknis sandi, dan mengundang persandian kabupaten/kota se Provinsi Lampung, dalam pertemuan tersebut membahas tugas dan fungsi dan koordinasi

antar

lembaga

dan

lintas

sektoral

dalam

pengamanan

informasi/berita rahasia baik di tingkat provinsi, maupun di kabupaten/kota.

3.

Instansi Vertikal yang terlibat Pemerintah Provinsi Lampung ( Kantor Sandi daerah Provinsi Lampung), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Polisi Daerah (Polda) Lampung, Korem 043 Gatam, Lanal Lampung, Lanud Lampung, (anggota tetap) dan persandian kabupaten/Kota sebagai peserta, agar kegiatan koordinasi, tetap berjalan koordinasi persandian akan ditindak lanjuti menjadi Forum

dalam rangka

koordinasi konsultasi dan komunikasi

persandian di Provinsi Lampung dengan surat Keputusan Gubernur Lampung.

4.

Sumber dan Jumlah Anggaran Keberadaan Persandian di Provinsi Lampung, tidak terlepas dari persamaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab terhadap pemerintah dan negara dalam pengamanan rahasia negara, kegiatan koordinasi persandian ini belum didukung dana dari APBN.


V.C.11

f.

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung 1.

Forum Koordinasi a)

Rapat Koordinasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung dengan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian kabupaten/kota se Provinsi Lampung;

b)

Rapat Asistensi Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;

c)

2.

Rapat Penyusunan Indes Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Tahun 2016.

Materi Koordinasi a)

Materi Rapat koordinasi bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lmapung dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian kabupaten/kota adalah evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2015 dan rencana arah kebijakan, strategi dan sasaran tahun 2016.

b)

Tatacara penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

c)

3.

Tatacara penyusunan Indek Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2016

Instansi Vertikal Yang Terlibat a)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasian Provinsi Lampung beserta UPTD di jajarannya, dinas kabupaten/kota yang membidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Bappeda, Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kementerian Pemerintahan Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI;

b)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung dan instansi terkait SKPD

sektoral,

stakeholder,

Bappeda,

staf

ahli

dan

Kementerian

Ketenagakerjaan RI

4.

Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber dana APBD dan Sumber dana Pusat.

5.

SKPD Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.


V.C.12

6.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan JUMLH PEGAWAI


1

7.

PANGKAT/GOL

2


FUNGSIONAL

4

5 77

3

PNS L

: 317 : 220

S3 S2

: :

27

IV/d IV/c

: : 2

Ess IV Ess III

: 35 : 12

P

:

S1

: 125

IV/b

: 18

Ess II

:

D4

: -

IV/a

: 26

III/d

: 87

97

PTHL

:

19

D3

:

14

L

:

17

D2

: -

III/c

: 36

P

:

2

D1

: -

III/b

: 78

SLTA

: 129

III/a

: 16

SLTP

: 11

II/d

:

SD

:

II/c

: 15

II/b

: 16

II/a

: 14

I/d

:

-

I/c

:

2

I/b

:

1

I/a

:

-

11

1

6

Kebijakan dan Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan a)

Rapat kabupaten/kota dilaksanakan setiap triwulan;

b)

Rakor Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian menghasilan kesamaan dan sinergitas pelaksanaan arahan kebijakan, starategi, tujuandan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di tahun 2015;

8.

c)

Tersusunnya Buku Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;

d)

Tersusunnya indek pembangunan ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota.

Realisasi Pelaksana Kegiatan Terlaksananya rapat koordinasi antara provinsi dan kabupaten kota yang membidangi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang efisien dan efektif setiap triwulan.

9.

Hasil dan Manfaat Koordinasi Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota.


V.C.13

10. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam setiap masalah yang dihadapi bidang ipoleksosbudhankam, untuk mendukung terlaksananya programprogram Pemerintah Provinsi Lampung.

11. Permasalahan dan Solusi Permasalahan

Kurangnya intensifnya

pelaksanaan rapat koordinasi denga kabupaten karena

keterbatasan dana. Solusi

Adanya partisipasi kabupaten/kota untuk melaksanakan rapat koordinasi secara bergantian di kabupaten/kota.

12. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan Tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.


V.C.14


D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung Dalam rangka penataan batas daerah di wilayah Provinsi Lampung, Biro Tata Pemerintahan Umum telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut : a)

Penegasan batas daerah antara Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Tanggamus berupa pembuatan dan pemasangan pilar batas daerah sebanyak 40 buah atau sepanjang ± 85 km yang hasilnya dituangkan dalam dokumen hasil penegasan batas daerah;

b)

Penegasan batas daerah antara Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Pesisir Barat berupa pembuatan dan pemasangan pilar batas daerah sebanyak 25 buah atau sepanjang ± 75 km yang hasilnya dituangkan dalam dokumen hasil penegasan batas daerah;

c)

Pembuatan dan pemasangan pilar batas daerah antara Kabupaten Pesisir Barat dengan Kabupaten Lampung Barat sebanyak 25 buah;

d)

Fasilitasi permasalahan batas daerah antara Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat;

e)

Fasilitasi permasalahan batas daerah antara Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Tanggamus;

1.

Permasalahan dan Solusi yang Dilakukan a)

Permasalahan: belum adanya pilar batas daerah sebagai bentuk sosialisasi batas daerah.

b)

Solusi: diharapkan agar pemprov atau pemkab masing-masing menganggarkan dana pembuatan dan pemasangan pilar batas daerah pada APBD.

2.

SKPD penyelenggara pembinaan batas wilayah Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung

3.

Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber dana Pembinaan batas wilayah berasal dari APBD Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan jumlah anggaran Rp. 455.000.000,-, realisasi Rp.446.087.800,(98,04%).


V.D.1


4.

Jumlah

Pegawai,

Kualifikasi

Pendidikan,

Pangkat/Golongan,

Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional JUMLAH PEGAWAI PNS L P

: : 30 : 32

PTHL : 9

5.

KUALIFIKASI PENDIDIKAN S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1 SLTA SLTP SD

: : 11 : 29 : : : : : 19 : 3 :

JUMLAH PEJABAT

PANGKAT/GOL IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a

STRUKTURAL

: : : 3 : 6 : 11 : 6 : 17 : 5 : 2 : 4 : 5 : 1 : 2 : : :

FUNGSIONAL

Ess IV : 12 Ess III : 4 Ess II : 1

Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan No 1.

Urusan Wajib Penataan Batas Daerah

Belanja Langsung Blj Tdk Total Belanja Blj Barang & Blj Lgs Blj Pegawai Jasa Modal -

1.520.000 453.480.000


-

Realisasi Belanja

(%)

Ket

455.000.000 446.087.800 98,04

V.D.2


E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung Bencana yang terjadi Tahun 2015 di Provinsi Lampung meliputi : NO.

BENCANA

JUMLAH

1

Kebakaran

2

Pohon Tumbang

48

3

Banjir

30

3

Tanah Longsor

14

4

Angin Puting Beliung

6

5

Gempa Bumi

2

6

Konflik Warga

2

7

Anak Hanyut

2

8

Jembatan Putus

1

9

Kecelakaan Kerja

1

TOTAL

139

245

Adapun data kejadian bencana di atas sebagai berikut: a)

Kebakaran, berlokasi : 1)

Pasar Central Kota Bumi, Lampung Utara, 06 Januari 2015 pukul 20.15 WIB;

2)

Jln. Ahmad Yani Kel. Gotong Royong Kec. Enggal Kota Bandar Lampung 08 Januari 2015 pukul 01.20 WIB;

3)

Pekon Sri Dadi Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus 11 Januari 2015 pukul 16.00 WIB;

4)

Desa Sanggi Kec. Bandar Negeri Samuong Kab. Tanggamus 15 Januari 2015 pukul 13.20 WIB;

5)

Dusun Tanjung Raman Desa tanjung Agung Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan 24 Januari 2015 pukul 05.00 WIB

6)

Jln. Ikan Layur. Kel. Teluk Betung Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung 29 Januari 2015;

7)

Jln. Sukarno Hatta Kel. Ketapang Kec. Panjang Kota Bandar Lampung 30 Januari 2015;

8)

Jln. Tamin Kel. Palapa Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung 30 Januari 2015;

9)

Jln. Jend. Suprapto Kel. Pelita Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung 19 Februari 2015;

10)

Jln. Sri Krisna Kel. Kampung Sawah Brebes Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung 20 Februari 2015;


III.E.1


11)

Jln. Ki Maja Kel. Way Halim Kota Bandar Lampung 21 Februari 2015;

12)

Jln. Gajah Mada Kel. Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kota Bandar Lampung 21 Februari 2015;

13)

Jln. Fajar Kel. Karang Maritim Kec. Srengsem, Bandar Lampung 21 Februari 2015;

14)

Jln. Khairil Anwar Kel. Palapa Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung 22 Februari 2015;

15)

Desa Bandar Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus 23 Februari 2015;

16)

Jln. Pejajaran Kel. Jaga Baya Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung 24 Februari 2015;

17)

Jln. Slamet Riyadi Kel. Garuntang Kota Bandar Lampung 26 Februari 2015;

18)

Jln. Pulau Buton Kel. Jaga Baya II Kec. Way Halim Bandar Lampung 02/03/2015;

19)

Jln. Rambutan Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling 09/03/2015;

20)

Jln. Bayur Kel. Bumi Kedamaian Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung 29/03/2015;

21)

Jln. Pangkal Pinang, Jln Bengkulu Pasar tengah Kec Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung 30/03/2015;

22)

Jln. S. Parman Kel. Pelita Kec. Eanggal Bandar Lampung 01/04/2015;

23)

Desa Suka Raja Kec. Raja Basa 04/04/2015;

24)

Jln. Alam Raya Kel. Way Halim Permai Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung 09/04/2015;

25)

Desa Kerto Sari Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan 13/04/2015;

26)

Jln. Pangeran Tirtayasa Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung 16/04/2015;

27)

Jln. Mawar Kel. Rawa Laut Kec. Eanggal 28/04/2015;

28)

Desa Toto Harjo Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan 01/05/2015;

29)

Jln. Antasari Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung 02/05/2015;

30)

Jln. Soekarno Hatta

Kel. Srengsem Kec. Panjang Kota Bandar Lampung

02/05/2015; 31)

Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan 12/05/2015;

32)

Jln. Laksamana Malahayati Kel. Bumi Waras Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;

33)

Dusun Curup Desa Negri Sakti Kab. Pesawaran 26/05/2015;

34)

Desa Way Urang Kec. Palas Kab. Lampung Selatan 28/05/2015;

35)

Perum Sido Mulyo Kalianda 29/05/2015;


III.E.2


36)

Jln. Soekarno Hatta Kel. Ketapang Kec. Panjang Kota Bandar Lampung 29/05/2015;

37)

Desa Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus 02/06/2015;

38)

Pekon Pegelaran Kec. Pegelaran Kab. Pringsewu 10/06/2015;

39)

Pasar Way Jepara Lampung Timur 17/06/2015;

40)

Jln. Emir M Noor Kel. Sumur Putri Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung 18/06/2015;

41)

Jln. Teluk Ambon

Kel. Widada Kec. Panjang Kota Bandar Lampung

18/06/2015; 42)

Dusun Sukadana Desa Suka Negara Kec. Bulok Kab. Tanggamus 21/06/2015;

43)

Pekon Rantau Tijang Kec. Pugung Kab. Tanggamus 01/07/2015;

44)

Jln. Yos Sudarso Kec. Panjang Kota Bandar Lampung 02/07/2015;

45)

Jln. Yos Sudarso Kel. Pidada Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung 03/07/2015;

46)

Jln. Ikan Sembilang Kel. Bumi Waras Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung 03 Juli 2015;

47)

Pusat Tempel Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung 03 Juli 2015;

48)

Jln. Komarudin Kel. Rajabasa Raya Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung 04/07/2015;

49)

Jln. Raden Intan Kel. Tanjung Karang Kota Metro 29/07/2015;

50)

Jln. Manunggal Kel. Metro Kec. Enggal Kota Bandar Lampung 29 Juli 2015;

51)

Desa Pendukuhan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus 05 Agustus 2015;

52)

Desa Talang Sepuh Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus 13 Agustus 2015;

53)

Desa Banding Kec. Bandar Negri Semoung Kab. Tanggamus 14 Agustus 2015;

54)

Desa Suka Banjar Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus 20 Agustus 2015;

55)

Jln. Hos Cokro Aminoto Kel. Enggal Kec. Enggal Kota Bandar Lampung 22 Agustus 2015;

56)

Jln. P. Antasari Kel. Kali Balok Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung 30 Agustus 2015;

57)

Jln. Tirtayasa Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung 30 Agustus 2015;

58)

Jln. Soekarno Hatta Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung 31 Agustus 2015;

59)

Jln. Dr. Harun Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung 31 Agustus 2015;


III.E.3


60)

Jl. Sultan Agung Kel. Way Halim Kec. Way halim Kota Bandar Lampung 02 September 2015;

61)

Kel. Metro Kota Metro 06 September 2015;

62)

Pekon Tambah Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu 06 September 2015;

63)

Jln. Dr. Susilo Kel. Pahoman Kec. Pahoman Kota Bandar Lampung 07 September 2015;

64)

TPA Bakung Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung 08 September 2015;

65)

TPA Bakung Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung 08 September 2015;

66)

Jln. Sungai Pai Kel. Raja Basa Kec. Raja Basa Kota Bandar Lampung 09 September 2015;

67)

Jln. Perumahan Ragom Gawi Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung 09 September 2015;

68)

Jln. Cut Nyak Dien Kel. Palapa Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung 10 September 2015l

69)

Piabung Kel. Piabung Kec. Pesawaran Kab. Pesawaran 13 September 2015l

70)

Dusun Sinar Mulato Pekon Fajar Mulya Kec. Pegelaran Utara Kab. Peringsewu 13 September 2015;

71)

Bukit Pagar Gunung Pekor Fajar Agung Barat Kab. Peringsewu 14 September 2015;

72)

Jln. Pekon Lampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung 15 September 2015;

73)

Hanura Kab. Pesawaran 18 September 2015;

74)

Jln. Diponogoro Kel. Gotong Royong Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung 22 September 2015;

75)

Pkor Way Halim Kel. Way Halim Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung;

76)

Campang Raya Kel. Campang Raya Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung;

77)

Lebak Jaya Kel Pasar Modang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus 02 Oktober 2015;

78)

Jl. Pulau Bangka Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung 03 Oktober 2015;

79)

Jl. Sisingamangaraja Kel. Gedung Air Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung 03 Oktober 2015;

80)

Jln. Sultan Agung Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung 03 Oktober 2015;


III.E.4


81)

Kel. Gedung Pakuon Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung 04 Oktober 2015;

82)

Jln. Soekarno Hatta Kel. Serengsem Kec. Panjang Kota Bandar Lampung 04 Oktober 2015;

83)

Jln. Pulau Singkep Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung 04 Oktober 2015;

84)

Jln. Soekarno Hatta Kel. Way Lunik Kec. Panjang Kota Bandar Lampung 04 Oktober 2015;

85)

Kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung 04 Oktober 2015;

86)

Jln. Pulau Damar Kel. Way Dadi Kec. Suka Rame Kota Bandar Lampung 05 Oktober 2015;

87)

Jln. Khairil Anwar Kel. Durian Patung Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung 05 Oktober 2015;

88)

Jln. Bogenvil Kel. Rawa Laut Kec. Enggal Kota Bandar Lampung 05 Oktober 2015;

89)

Jln. Pagar Alam Kel. Segala Mider Kec. Tanjung karang Barat Kota Bandar Lampung 05 Oktober 2015;

90)

Jln Pundak Muara Jaya Kota Bumi Kab. Lampung Utara 06 Oktober 2015;

91)

Jln. Nusantara Kel. Labuhan ratu Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung 06 Oktober 2015;

92)

Jln. Rosa Kel. Suka Menanti Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung 06 Oktober 2015;

93)

Komplek BI RT 03 Kel. Tanjung Gading Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung 08 Oktober 2015;

94)

Jln. Imba Kesuma Kel. Sumur Putri Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung 08 Oktober 2015;

95)

Jln. Dr. Cipto Mangunkusumo Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung 08 Oktober 2015;

96)

Register 44 B Pekon Simpang Sari Kec. Sumberjaya Lampung Barat 16 Oktober 2015;

97)

Jln. Pulau Damar Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung 25 Oktober 2015;

98)

Jln. Endro Suratmin Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung 20 Oktober 2015;

99)

Jln. Sentot Alibasa Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung 20 Oktober 2015;


III.E.5


100) Jln. Teluk Kel. Pesawaran Kec. Telu Betung Selatan Kota Bandar Lampung 21 Oktober 2015; 101) Jln. Urip Sumoraharjo Kel. Way halim Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung 21 Oktober 2015; 102) Jln. Soekarno Hatta Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung 21 Oktober 2015; 103) Jln. Pulau Tirtayasa Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung 25 Oktober 2015; 104) Jln. Pulau Lagundi Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung 25 Oktober 2015; 105) Jln. Yos Sudarso Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung 25 Oktober 2015; 106) Jln. Tirtayasa Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung 26 Oktober 2015; 107) Pekon Bakhu Kec. Batu Ketulis Lampung Barat 27 Oktober 2015; 108) Pekon Buay Nyerupa Kec. Sukau Lampung Barat 28 Oktober 2015; 109) Jln. Perum Jaya Permai

Kel. Jaga Baya Kec. Way Halim Kota Bandar

Lampung 28 Oktober 2015; 110) Jln. Harimau 4 Kel. Sukamenanti Baru Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung 28 Oktober 2015; 111) Panaragan Kec. Tulang Bawang Tengah 02 Nopember 2015; 112) Jln. Raya Suban Kel. Pidada Kec. Panjang Kota Bandar Lampung 02 Nopember 2015; 113) Kel. BKP Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung 02 Nopember 2015; 114) Jln. H. Umar Kel. Sumur Putri Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung 02 Nopember 2015; 115) Panaragan Kec. Tulang Bawang Tengah 04 Nopember 2015; 116) Jln. Hendro Suratmin Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung 03 Nopember 2015; 117) Jln. Pulau Singkep Kel. Sukarame Baru Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung 03 Nopember 2015; 118) Jln. Hendro Suratmin Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung 03 Nopember 2015; 119) Jln. Pramuka

Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung 05

Nopember 2015; 120) Jln. Cuk Nyak Dien Kel. Palapa Kec. Tanjung karang Pusat Kota Bandar Lampung 05 Nopember 2015;


III.E.6


121) Jln. Banten Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung 05 Nopember 2015; 122) Jln. Sukadanaham Kel.Tamjung Karang Barat Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung 05 Nopember 2015; 123) Jln. Kepodang Kel. Gedung Air Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung 05 Nopember 2015; 124) Jln. Mayor Sukardi Kel. Gunung Terang Kec. Langkapura Kota Bandar Lampung 06 Nopember 2015; 125) Jln. Tamim Kel. Suka Jawa Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung 07 Nopember 2015; 126) Jln. Nila 9 Kel. Bumi Waras Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung 07 Nopember 2015; 127) Panaragan Kec. Tulang Bawang Tengah 11 Nopember 2015; 128) Jln. Raya Kalianda Kel. Rangai\ Kec. Ketibung 11 Nopember 2015; 129) Jln. Hayam Wuruk Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung 12 Nopember 2015; 130) Jln. Zaenal Abidin Pagar Alam Kel. Rajabasa Kec. Gedung Meneng Kota Bandar Lampung 22 Nopember 2015; 131) Jln. Kramayuda Kel. Bakung Kec.Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung 24 Nopember 2015; 132) Jln. Cikditiro Kel. Beringin Kec.Kemiling Kota Bandar Lampung 25 Nopember 2015; 133) Jln. Pulau Singkep Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung 25 Nopember 2015; 134) Jln. Yos Sudarso Kel. Panjang Kec. Panjang Kota Bandar Lampung 04 Desember 2015; 135) Jln. Pramuka Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung 06 Desember 2015; 136) Jln. Pramuka Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung 07 Desember 2015; 137) Jln. Ir. Sutami Kel. Suka Negara Kec. Tanjung Bintang Kota Bandar Lampung 13 Desember 2015; 138) Jln. Imba Kusuma Kel. Sumur Putri Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung 18 Desember 2015; 139) Pekon Pringombo Kec. Pringsewu Timur Pringsewu 19 Desember 2015;


III.E.7


b)

Pohon Tumbang, berlokasi : 1)

Jln. Gatot Subroto Kel. Garuntang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung 04 Januari 2015;

2)

Jln. Banten Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung 04 Januari 2015;

3)

Desa Sukadadi Kec. Gedungtatan Kab. Pesawaran 14 Januari 2015;

4)

Jln. Kh Agus Anang Kel. Kuala Ketapang Kec. Panjang Bandar Lampung 20 Januari 2015;

5)

Jln. Ki Maja Kel. Way halim Permai Kec. Way Halim Bandar Lampung 20 Januari 2015;

6)

Jln. Gajah Mada Depan RS Graha Husada Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung 22 Januari 2015;

7)

Jln. Zebra Kel. Sidodadi Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung 23 Januari 2015;

8)

Jln. Alamsyar Ratu Perwiwa Kel. Karang Maritim Kec. Panjang Kota Bandar Lampng 24 Januari 2015;

9)

Jln. Diponogoro Kel. Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung 28 Januari 2015;

10)

Jln. Arif Rahman Hakim Kel. Jaga Baya Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung 28 Januari 2015;

11)

Jln. Printis Kemerdekaan Kel. Tanjung Gading Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung 28 Januari 2015;

12)

Jln. Gajah Mada Kel. Tanjung Agung Raya Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung 28 Januari 2015;

13)

Jln. Dr Warsito Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar lampung 04 Februari 2015

14)

Perum Kurnia Indah Kec. Sukabumi Kota Bandar lampung .05 Februari 2015;

15)

Jln. Arif Rahman Hakim Kel. Jaga Baya Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung 05 Februari 2015;

16)

Jln. Tirtayasa Perum Kurnia Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi Bandar Lampung 05 Februari 2015;

17)

Jln. Purnawirawan Kel. Langkapura Kec. Langkapura Bandar Lampung 05 Februari 2015;

18)

Jln. Raflesia Perum Way Kandis Kota Bandar Lampung .08 Februari 2015;

19)

Jln. Basuki Rahmad Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung 08 Februari 2015;

20)

Jln. Tirtayasa Kel. Campang Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung 08 Februari 2015


III.E.8


21)

Jln. Kali Lawar Kel. Kedaton Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung 09 Februari 2015

22)

Jln. Arif Rahman Hakim Kel. Way Halim Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung 10 Februari 2015;

23)

Jln. Diponogoro Kel. Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung 05 Maret 2015;

24)

Jln. Sentot Alibasa Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung 06 Maret 2015;

25)

Jln. Yos Sudarso Kel. Way Lunik Kec. Panjang Kota Bandar Lampung 07 April 2015;

26)

Jln. Hi. Komarudin Kel. Rajabasa Raya Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung 08 April 2015;

27)

Jln. Kebersihan Kel. Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung 14 April 2015;

28)

Jln. Dr. Susilo Kel. Bumi Raya Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung 15 April 2015;

29)

Jln. Kusuma Kel. Sumber Sejahtra Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung 14 Mei 2015;

30)

Jln. Manggis Kel. Pasir Gintung Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung 14 Mei 2015;

31)

Jln. Jendral Sudirman Kel. Enggal Kec. Enggal Kota Bandar Lampung 16 Mei 2015;

32)

Jln. Kusuma Kel. Sumberrejo Kec.Kemiling Kota Bandar Lampung 01 Juli 2015;

33)

Jl. Emir M. Noor Kel. Golak Galik Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung 24 Agustus 2015;

34)

Jln. Hayam Wuruk Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung 10 September 2015;

35)

Jln. Wolter Mongonsidi Kel. Gotong Royong Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung 13 September 2015;

36)

Jln. Dr. Wahidin Kel. Pengajaran Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung 15 September 2015;

37)

Jln. Wolter Mongonsidi Kel. Pejajaran Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung 06 Nopember 2015;

38)

Terminal Rajabasa Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung 08 Nopember 2015 pukul 16:30 WIB;

39)

Terminal Rajabasa Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung 08 Nopember 2015 Pukul 17:30 WIB;


III.E.9


40)

Jln. Ali Mudin Kel. Campang Raya Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung 09 Nopember 2015;

41)

Jln. Gatot Subroto Kel. Sukaraja Kec.Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung 10 Nopember 2015;

42)

Jln. Sultan Agung Kel. Way Halim Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung 23 Nopember 2015;

43)

Jln. Yos Sudarso Kel. Way Lunik Kec.Panjang Kota Bandar Lampung 23 Nopember 2015;

44)

Jln. M. Nur Kec.Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung 24 Nopember 2015;

45)

Jln. Singosari Kel. Enggal Kec. Enggal Kota Bandar Lampung 08 Desember 2015;

46)

Jln. Lapangan Way Dadi Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung 08 Desember 2015;

47)

Jln. Wr. Supratman Kel. Talang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung 08 Desember 2015;

48)

Jln. P.M Noor Kel. Sumur Putri Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung 09 Desember 2015;

c)

Banjir, berlokasi : 1)

Jln. Yos Sudarso Kampung Krawang Kec. Way Lunik Kota Bandar Lampung 06 Januari 2015;

2)

Kampung Negri Agung Kec. Banjit Kampung Campang Kab. Way Kanan 13 Januari 2015;

3)

Kec. Kotabumi Selatan Kel. Rawa Karya Kel. Wira Karya Kab Lampung Utara 13 Januari 2015;

4)

Desa Bumi Agung Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara 13 Januari 2015;

5)

Kec. Gading Rejo Pekon Wonodadi Kab. Pringsewu 14 Januari 2015;

6)

Perum Nila Rahayu 3 Kel. Bumi Raya Kec. Bumi Waras Kota Bandar lampung 20 Januari 2015;

7)

Jln. M. Salim Kel. Way Lunik Kec. Panjang Kota Bandar Lampung 20 Januari 2015;

8)

Jln. Wr. Supratman Kel. Bumi Waras Kec. Teluk Betung Kota Bandar Lampng 23 Januari 2015;

9)

Kab. Pesawaran Kec. Gedong Tataan Desa Padang Ratu; Kec.Way Lima Desa Padang Manis;

10)

Kota Dalom Pekon Doh Pekon Doh Gedung 24 Januari 2015;

11)

Jln. Hi.M. Salim Kel. Way Lunik Kec. Panjang Kota Bandar Lampung 25 Januari 2015;


III.E.10


12)

Kec. Tugu Sari Pekon Way Petai Kab. Lampung Tengah 28 Januari 2015;

13)

Jln. Yos Sudarso Kel. Way Lunik Kec. Panjang Kota Bandar Lampung 28 Januari 2015;

14)

Jln. Cuk Nyak Dien Kel. Palapa Kec.Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung 28 Januari 2015;

15)

Jln. MH. Tamrin Kel. Gotong Royong Kec.Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung 28 Januari 2015;

16)

Kel. Kota Alam Kel. Tanjung Alam Kel. Tanjung Harapan Kec. Kota Bumi Selatan Kab. Lampung Utara 02 Februari 2015;

17)

Jl. Hayam Wuruk Kel. Bumi Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung 05 Februari 2015;

18)

Jlan. M. Syarif Kel. Kali Balau Kencana Kec. Kedamaian Bandar Lampung .05 Februari

2015; 19)

Jln. Ikan Kembung Kel. Teluk, Betung Selatan Kota Bandar lampung .06 Februari 2015;

20)

Bandar Lampung Jln. Ridwan Wais Kel. Kali Balok Kencana; Kel. Suka Menanti Kec. Kedaton; Kel. Rajabasa Induk Kec Rajabasa Jln. Urip Sumoharjo Jln. Ir. Sutami .08

Februari 2015; 21)

Jln. Rasuna Said Kel. Pengajaran Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung .08

Februari 2015; 22)

Jln. Ir. Sutami Perum Jati Rahayu Kel. Campang Jaya Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung .08 Februari 2015;

23)

Jln. M. Syarif Kel. Kali Balau Kencana Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung .08

Februari 2015; 24)

Dusun Dadapan Dusun Gunung Sari Kec. Sumberrejo Kota Tanggamus 08 Februari 2015;

25)

Kab. Lampung Tengah Kampung Goras Jaya Dusun : 1.5.6.7 Kampung Sinar Banten

Dusun : 15 Juni 10 Februari 2015; 26)

Desa Bangun Rejo Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran .18 Februari 2015;

27)

Desa Sidodadi Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan 13 April 2015;

28)

Kel Pelita; Tanjung Gading; Jln. Rasuna Said; Kel Kupang; Kel Perwata Kec. TBU 15 April 2015;

29)

Jln. Pramuka Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung 17 Mei 2015;

30)

Jln. Nunyai Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung 17 Mei 2015;

31)

Jln. Singosari Kel. Enggal Kec. Enggal Kota Bandar Lampung 08 Desember 2015;


III.E.11


d)

Tanah Longsor, berlokasi : 1)

Pekon Kubu Perahu Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat 13 Januari 2015;

2)

Kel. Way Lunik Kec. Panjang Kel Perwata Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar lampung 13 Januari 2015;

3)

Desa Tanjung Beringin Kel. Tanjung Raya Lampung Utara 22 Januari 2015;

4)

Pekon Batu Kramat Kec. Kota Agung Timur Kilometer 85 Tanggamus 02 Februari 2015;

5)

Perum Karunia Indah Sukabumi Kota Bandar Lampung 06 Februari 2015;

6)

Dusun Air Putih I Desa Air Bakoman Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus .08

Februari 2015; 7)

Desa Kiluan Negri Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus 18 Februari 2015;

8)

Desa Bangun Rejo Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran 18 Februari 2015;

9)

Jln. Perum Bukit Kemiling Kel. Bukit Kemiling Permai Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung 08 Maret 2015;

10)

Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran 16 Maret 2015;

11)

Jln. Dr. Harun Kel Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung 27 Maret 2015;

e)

12)

Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung 17 Mei 2015;

13)

Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung 17 Mei 2015;

14)

Jln. Lintas Liwa Krui Pesisir Barat 17 November 2015;

Angin Puting Beling, berlokasi : 1)

Desa Sumur Kucing Kec. Putih Kab. Lampung Timur .06 Februari 2015;

2)

Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang 11 Maret 2015;

3)

Jln. Bandung Baru Barat Kec. Adiluih Kab. Pringsewu 03 April 2015;

4)

Kel. Kalianda Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan 09 Juni 2015;

5)

Pekon Tanjung Jati Pekon Tanjung Raya Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus 21 Nopember 2015;

6)

Pekon Tanjung Jati Pekon Tanjung Raya Pekon Dukuh Kab. Tanggamus 20 Desember 2015; Gempa bumi, berlokasi : 

6.18 LS, 105,32 BT ( + 71 KM Barat Daya ) 5.1 SR kedalaman 10 km Lampung Selatan 03 Februari 2015



140 km barat daya Kabupaten Lampung Barat 01 Oktober 2015


III.E.12


f)

Konflik warga, berlokasi : 1)

Desa Raman Aji Kec. Raman Utara Lampung Timur 12 Januari 2015;

2)

Desa Negara Nabung Kec. Sukadana Serang Desa Taman Sari Ke. Probolinggo Kab. Lampung Timur.

g)

Anak hanyut, berlokasi : 1)

Perum BKP Blok Q Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung 15 Maret 2015;

2)

Jln. Hayam Wuruk Kel. Bumi Kedamaian Kec. Kadamaian Kota Bandar Lampung 15 April 2015.

h)

Kecelakaan kerja, berlokasi : Kec. Gisting Kab. Tanggamus 23 April 2015

i)

Jembatan putus, berlokasi : Jln. Terusan Nunyai Kec. Way Pengubuan, Lampung Tengah, 27 Januari 2015


III.E.13



III.E.14


F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS Tidak ada pengelolaan kawasan khusus yang dilaksanakan.


III.F.1


G.

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 1.

Gangguan yang Terjadi a)

Aksi-aksi demontrasi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok BEM (Badan

Eksekutif Mahasiswa) perguruan tinggi se-Provinsi Lampung dan

kelompok elemen-elemen masyarakat lainnya, dan aliansi-aliansi masyarakat lainnya yang menpunyai tuntutan, umumnya reformasi birokrasi, public policy dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang dianggap tidak sesuai dengan dinamika yang berkembang pada masyarakat selama ini; b)

Aksi-aksi unjuk rasa dari pelaku-pelaku sosial seperti PKL (Pedagang kaki Lima) untuk menuntut kepentingan tertentu, yaitu dengan berdagang yang layak sesuai hak hidup/berusaha yang dijamin oleh pemerintah.

c)

Aksi-aksi unjuk rasa dari elemen-elemen tertentu atau masyarakat yang dirugikan atas kebijaksanaan pimpinan tertentu, seperti contoh kasus-kasus Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) ringan atau besar yang melibatkan perorangan ataupun lembaga institusi;

d)

Aksi-aksi para tokoh kalangan akademis, professional yang secara tertib,teratur,menyampaikan

pendapat/tuntutan

secara

ilmiah

dengan

memberikan pendapat atau solusi unutk perbaikan/ kemajuan bangsa atau daerah.

2.

SKPD yang Menangani Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

3.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional JUMLAH PEGAWAI 1 PNS

:

200

KUALIFIKASI PENDIDIKAN (PNS) 2

JUMLAH PEJABAT PANGKAT/GOL 3

S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1

: : : : : : :

7 48 6 -

IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b

: : : :

-

: :

6 2 16 12 11

SLTA

:

135

III/a

:

9

SLTP SD

: :

4 -

II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a

: : : : : : :

5 58 55 22 2 2 -

STRUKTURAL

FUNGSIONAL

4

5

Ess IV = 11 Ess III = 5 Ess II = 1

:


III.G.1


4.

Penanggulangan dan Kendalanya a)

Penanggulangan : 1)

Cara persuasif: Kita melakukan komunikasi kepada kelompokkelompok dan elemen-elemen yang akan melakukan unjuk rasa atau demontrasi tersebut, kita himbau agar melaksanakannya secara santun,tertib, dan tetap dalam koridor hukum serta tidak berlaku anarkis karena dapat merugikan kita semua;

2)

Koordinasi dengan pihak Polri dan pihak-pihak lainnya, agar semua memahami

bidang

tugasnya

masing-masing

sehingga

pada

pelaksanaanya unjuk rasa dilapangan tidak terjadi kesalahan prosedur antar instansi-instansi yang melakukan pengamanan. b)

Kendala : 1)

Personil: tidak semua aksi unjuk rasa/demontrasi dapat kita pantau terutama aksi-aksi besar yang melibatkan masa yang banyak, sehingga personil kita tidak dapat memantau secara penuh jalannya aksi tersebut;

2)

Lambatnya Koordinasi: Tidak semua aksi unjuk rasa/demontarsi dapat diketahui secara cepat karena informasi dari pihak kepolisian juga tidak ada, karena pihak kepolisian selalu memberi izin untuk aksi unjuk rasa/demontarsi;

3)

Keterbatasan Anggaran: untuk mengatasi gangguan ketentraman dan ketertiban umum diperlukan biaya yang sangat besar terutama untuk biaya pengamanan anggota yang berjaga saat itu di lapangan yang penuh dengan resiko, sedangkan anggaran kita saat ini belum dapat mencukupi seluruh kebutuhan tersebut.

5.

Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan a)

Pihak aparat kepolisian selalu memberi izin dan fungsi penyelenggaraan kamtibmas;

b)

Pihak aparat TNI sebagi back-up pihak kepolisian apabila dibutuhkan dalam kondisi-kondisi tertentu;

c)

Pihak aparat intelijen, satuan pemadam kebakaran dan pihak-pihak lain yang terkait dalam tugas keamanan tersbut.

6.

Sumber dan Jumlah Anggaran APBD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi lampung tahun Anggaran 2015 ialah Rp 33.136.754.993,-


III.G.2

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

Recommend Documents