617 Ind r
KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2012
Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI 617 Ind r
Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Rencana program pelayanan kesehatan gigi dan mulut,-- Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2012 ISBN 978-602-235-194-8 1. Judul II. ORAL
I. DENTISTRY
617 Ind r
KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2012 a
b
KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Kotak Pos 3097, 1196 Jakarta 12950 Telepon : (021) 5201590 (Hunting) Faximile : (021) 5261814, 5203872 Surat Elektronik :
[email protected],
[email protected], mailing list :
[email protected]
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN NOMOR: HK.02.04/II/1180/2012HK TENTANG RENCANA PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT DIREKTUR JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN Menimbang :
a.
bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi seƟap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang seƟnggi-Ɵngginya dapat terwujud.
b.
bahwa upaya kesehatan gigi dan mulut di Indonesia belum terselenggara secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan serta penyelenggaraan yang bersifat pemeliharaan, peningkatan, dan perlindungan kesehatan gigi dan mulut masih dirasa kurang.
c.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu perencanaan program kesehatan gigi dan mulut sebagai pedoman dan acuan pembangunan kesehatan gigi dan mulut serta rujukan bagi pemerintah daerah serta pihak terkait dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut di Indonesia.
d.
bahwa berdasarkan perƟmbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Rencana Program Pelayanan Kesehatan Gigi dan i
Mulut dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Mengingat
ii
:
1.
Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang PrakƟk Kedokteran (Tambahan Lembar Negera Republik Indonesia Nomor 4431);
2.
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3.
Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembar Negera Republik Indonesia Nomor 5038);
4.
Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Tambahan Lembar Negera Republik Indonesia Nomor 5063);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6.
Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 741/Menkes/ Per/VII/2008 tentang Stándar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
7.
Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2052/ Menkes/Per/X/2011 tentang Izin PrakƟk dan Pelaksanaan PrakƟk Kedokteran;
8.
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128/ Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
9.
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 374/ Menkes/ SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1144/ Menkes/ Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; 11. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 021/ Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014. MEMUTUSKAN Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN TENTANG RENCANA PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
KESATU
:
Berlakunya Rencana Program Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut, dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri untuk memelihara kesehatan gigi dan mulut dalam rangka mencapai derajat kesehatan gigi dan mulut yang seƟnggi-Ɵngginya.
KEDUA
:
Buku ini diharapkan, dapat dijadikan rujukan bagi pelaksana baik di pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
KETIGA
:
Rencana Program Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut, akan diƟnjau kembali dan disempurnakan apabila dipandang perlu.
KEEMPAT
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mesƟnya. Ditetapkan di Pada tanggal
: JAKARTA : 29 Juni 2012
DIREKTUR JENDERAL
SUPRIYANTORO NIP 195408112010061001 iii
iv
KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas izin dan rahmat-Nya telah di tetapkan Rencana Program Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut untuk menjadi acuan bagi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di seluruh Indonesia. Rencana Program Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut ini disusun setelah mendapat asupan dari lintas sektor, lintas program Pusat dan Daerah serta insƟtusi Pendidikan melalui pertemuan dan diskusi. Dengan Perencanaan Program Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut ini, diharapkan sebagai acuan untuk melaksanakan upaya meningkatkan kesehatan gigi dan mulut di Indonesia yang lebih terstruktur dan tersistem melalui komitmen yang kuat dari para pakar, akademisi serta stakeholder terkait sehingga tercapai pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang opƟmal. Pedoman ini akan dievaluasi dan diperbaiki secara berkala dan akan diperbaiki bila ditemukan hal-hal yang dianggap sudah Ɵdak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan seƟnggi- Ɵngginya kepada semua pihak atas perhaƟan, bantuan dan masukan serta kontribusinya dalam penyusunanan perencanaan program pelayanan kesehatan gigi dan mulut ini. Jakarta, November 2012 Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar
dr. H.R. Dedi Kuswenda, M.Kes
v
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah diberikan, sehingga tersusunnya Buku Rencana Program Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Tujuan yang ingin dicapai pada rencana program merupakan penjabaran serangkaian program dan kegiatan, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan Ɵndakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Penyusunan buku ini didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerjadan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra). Saya menyambut baik dengan telah tersusunnya Buku Rencana Program Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut dan menyampaikan penghargaan serta ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan buku ini. Jakarta, November 2012 Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
dr. Supriyantoro, Sp. P, MARS vi
DAFTAR ISI S.K. DIRJEN BINA UPAYA KESEHATAN NOMOR: HK.02.04/II/1180/2012 TENTANG RENCANA PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
i
KATA PENGANTAR
vii
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
vi
DAFTAR ISI
vii
BAB. I.
PENDAHULUAN
1
I.1. Latar Belakang
1
I.2. Tujuan
3
I.3. Dasar Hukum
3
BAB.II. ANALISA SITUASI DAN KECENDERUNGAN
5
II.1. Kondisi Saat ini dan Permasalahannya
5
II.2. Lingkungan Strategis
13
II.3. Kecenderungan
14
II.4. Keadaan dan Masalah
15
II.5. Isu Strategis
18
BAB.III. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI
20
III.1. Visi
20
III.2. Misi
20
III.3. Tujuan
20
III.4 Sasaran
21
vii
III.5. Strategi
21
III.6. Kebijakan
22
BAB.IV. PROGRAM-PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
BAB.V.
1.
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
23
2.
Program Fluoridasi
23
3.
Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat
24
4.
Upaya Kesehatan Perorangan
24
5.
Program Pengawasan Obat dan Bahan Kedokteran Gigi
25
6.
Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
26
7.
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
27
8.
Monitoring dan Evaluasi
27
9.
Bimbingan Teknis / Supervisi
27
10. Program Unggulan
28
PENYELENGGARAAN DAN PENILAIAN
35
V.1. Penyelenggaraan
35
V.2. Penilaian
35
BAB.VI. PENUTUP
viii
23
36
BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi seƟap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang seƟnggi-Ɵngginya dapat terwujud. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 H angka (1) mengamanahkan, bahwa seƟap orang berhak hidup sejahtera lahir dan baƟn, bertempat Ɵnggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, serta pasal 34 angka (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, mengamanahkan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhaƟan khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut (manula), dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan yang disertai oleh peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhaƟkan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek serta globalisasi dan demokraƟsasi dengan semangat kemitraan dan kerja sama lintas sektor. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promoƟf dan prevenƟf. Pembangunan nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu seƟap kebijakan publik selalu memperhaƟkan dampaknya terhadap kesehatan. Pelaksanaan kewenangan wajib bagi pemerintahan daerah baik di provinsi, kabupaten/kota yang tertuang pada Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 1
Kabupaten/Kota, dinyatakan pada pasal 7 bahwa urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada penjelasan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007, bahwa kewenangan bidang kesehatan untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit yang menjadi tanggungjawab daerah yaitu penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit Ɵdak menular tertentu pada skala provinsi, kabupaten/kota. Organisasi perangkat daerah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007, pasal 19 dinyatakan bahwa besaran organisasi perangkat daerah ditetapkan berdasarkan variable jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dinas yang akan terbentuk terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (Ɵga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (Ɵga) seksi. Dalam undang – undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan di pasal 93 disebutkan bahwa pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi dan pemulihan kesehatan gigi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan. Dan pasal 94 dijelaskan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat kesehatan gigi dan mulut dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat. Dalam konsƟtusi Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) tahun 1948 tertulis bahwa ”Health is a fundamental human right”, yang mengandung suatu kewajiban untuk menyehatkan yang sakit dan mempertahankan yang sehat. Hal ini melandasi pemikiran bahwa sehat sebagai hak asasi manusia dan sehat sebagai investasi. Kesehatan gigi merupakan bagian intergral dari kesehatan secara keseluruhan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup. Prevalensi karies 2
gigi dan penyakit periodontal Ɵnggi di masyarakat dan hasil peneliƟan menunjukkan karies gigi mempunyai dampak yang luas, yaitu gangguan pada kualitas hidup antara lain keterbatasan fungsi, disabilitas fisik, keƟdak nyamanan psikis dan disabilty psikis. WHO pada tahun 2003 telah membuat acuan Global Goals for Oral Health 2020, yaitu meminimalkan dampak dari penyakit mulut dan kraniofasial dengan menekankan pada upaya promoƟf dan mengurangi dampak penyakit sistemik yang bermanifestasi di rongga mulut dengan diagnosa dini, pencegahan dan manajemen yang efekƟf untuk penyakit sistemik. Disamping itu, pada The SixƟeth World Health Assembly (WHA60) tahun 2007 disusun Resolusi WHA 60.17 tentang kesehatan gigi dan mulut yaitu: Rencana aksi promosi kesehatan dan pencegahan penyakit terintegrasi. Dengan adanya kebijakan pelayanan dibidang kesehatan gigi dan mulut, maka perlu ada langkah-langkah selanjutnya yang lebih terstruktur dan tersistem melalui komitmen yang kuat dari para pakar, akademisi serta stakeholder terkait dalam menyusunan suatu rencana strategi pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Indonesia, yang dapat dijadikan rujukan bagi pelaksana baik di pusat, provinsi dan kabupaten/kota. I.2 Tujuan: Tersusunnya perencanaan program kesehatan gigi dan mulut tahun 2011 – 2025 sebagai pedoman dan acuan pembangunan kesehatan gigi mulut serta rujukan bagi pemerintah daerah serta pihak terkait dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut di Indonesia. I.3 Dasar Hukum 1.
Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2.
Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3
3.
Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4.
Undang-Undang RI nomor 29 tahun 2004 tentang PrakƟk Kedokteran.
5.
Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
4
BAB II ANALISA SITUASI DAN KECENDERUNGANNYA II.1 KONDISI SAAT INI DAN PERMASALAHANNYA Berdasarkan Profil Data Kesehatan Indonesia tahun 2011, penyakit jaringan pulpa dan periapikal termasuk sepuluh penyakit terbanyak pada pasien rawat jalan di rumah sakit umum di seluruh Indonesia, maka dapat dinilai bahwa besarnya masalah penyakit gigi dan mulut Ɵdak hanya merupakan masalah kesehatan masyarakat tetapi menjadi masalah sosial. Walaupun Ɵdak menyebabkan kemaƟan langsung, penyakit gigi dan mulut dapat menjadi faktor risiko penyakit lain, sebagai fokal infeksi misalnya tonsiliƟs, faringiƟs, oƟƟs media, bakteremia, toksemia, berat bayi lahir rendah (BBLR), diabetes melitus, penyakit jantung dan penyakit sistemik lainnya. Di samping itu, penyakit HIV/AIDS dan penyakit sistemik lain juga dapat bermanifestasi di dalam mulut. Penyakit gigi dan mulut berpotensi menimbulkan gangguan bagi berbagai profesi seperƟ kedirgantaraan, barotaksis dan lain-lain sehingga dapat menutup peluang untuk pekerjaan tertentu misalnya untuk menjadi anggota TNI. Upaya kesehatan gigi dan mulut di Indonesia belum terselenggara secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Penyelenggaraan yang bersifat pemeliharaan, peningkatan, dan perlindungan kesehatan gigi dan mulut masih dirasa kurang. 1.
Status Kesehatan Gigi dan Mulut SKRT tahun 2001 menunjukkan bahwa penyakit periodontal merupakan penyakit gigi dan mulut ke dua terbanyak diderita masyarakat ± 70%, dan sebesar ± 4-5% penduduk menderita penyakit periodontal lanjut yang dapat menyebabkan gigi goyang dan lepas, saat ini paling banyak di temukan pada usia muda. Salah satu faktor eƟologinya adalah karang gigi dijumpai pada 46,2% penduduk dan prevalensinya pada penduduk desa lebih Ɵnggi dari pada di kota, desa 48,9% dan di kota 42.5%.
5
Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2007, menunjukkan penduduk Indonesia yang menyadari bahwa dirinya bermasalah gigi dan mulut hanya 23%, dan diantara mereka yang menyadari hal itu, hanya 30% yang menerima perawatan atau pengobatan dari tenaga profesional gigi. Ini berarƟ effec ve demand (keinginan dan kemampuan untuk mendapat pelayanan) untuk berobat gigi sangat rendah, yaitu hanya 7%. Dari jumlah tersebut, persentase penduduk menerima perawatan untuk penambalan/pencabutan/bedah gigi rata-rata sebesar 38,5 %, pemasangan gigi lepasan/Ɵruan sebesar 4,6 %, konseling perawatan/ kebersihan gigi rata-rata sebesar 13,3 %. Pada kelompok penduduk usia 12 tahun, prevalensi karies akƟf (karies yang belum ditangani) adalah 43,4% dan yang pernah mengalami karies sebesar 67,2%. Index DMF-T mencapai rata-rata 4,85 ini berarƟ jumlah kerusakan gigi rata-rata perorang adalah lebih dari 5 gigi. Pada kelompok usia 12 – 18 tahun Performance Treatment Index atau moƟvasi seseorang untuk menumpatkan gigi yang karies sangat rendah yaitu sekitar 1,6% sedangkan besarnya kerusakan yang belum ditangani dan memerlukan penumpatan dan atau pencabutan (Required Treatment Index) pada kelompok usia ini sebesar 25,2%.
6
Pergeseran demografik seperƟ meningkatnya jumlah usia lanjut akan memberi dampak pada peningkatan kuanƟtas masyarakat yang memerlukan rehabilitasi fungsi kunyah dan memerlukan perawatan penyembuhan yang sangat kompleks. 2.
Status Kesehatan Gigi Indonesia Diantara Negara-negara ASEAN DENTAL CARIES STATUS IN ASEAN COUNTRIES (SOURCE: 2ND ASIAN ORAL HEALTH PROMOTION CONFERENCE FOR SCHOOL CHILDREN 2003) No
COUNTRIES (ASEAN)
Population (MILLION)
Per Capita GDP (US$)
dmft (6 years)
DMFT (12 years)
1.
Brunei Darussalam
0.35
18,000
7.1
4.8
2.
Philippines
75.3
2460
NA
4.6
3.
Laos
5.5
350
8.28
4.4.
4.
Thailand
62
1850
5.5
3.9
5.
Cambodia
12
300
9.7
3.2
6.
Indonesia (1995)
NA
NA
NA
2.2
7.
Malaysia
24.5
3386
4.1
1.9
8.
Singapore
4.1
NA
NA
1.0
9.
Myanmar
51.4
320
4.2
0.8
FormulaƟng Oral Health Strategy for South-East Asia Tabel . Select Oral Health Indicator in the Countries of SEA Region Country
Bangladesh India* Indonesia Maldives Myanmar Nepal SriLanka Thailand TimorͲLeste
Caries freeat age6 (%)
DMFT Untreated atage decayat 12(%) age12
NR 48.1 14 NR NR 42.5 37.7 19.4** 28
2.2 1.8 0.9 NR NR 0.5 0.9 1.6 1.8
NR 94.4 29.8 NR NR 25.6 85.7 54.2 66.3
CPIScore3
CPIScore4
Edentulousness (%)
35Ͳ 44 yrs
65Ͳ 74 yrs
35Ͳ 44 yrs
65Ͳ 74 yrs
35Ͳ44 yrs
NR 11.6 NR NR 2.4 43.8 14.6 22.1 22.5
NR 21.4 NR NR NR 34.3 16.0 15.5 28.4
NR 7.8 NR NR 1.6 21.6 2.3 15.4 28.4
NR 18.1 NR NR NR 42.8 3.8 68.8 14.4
NR 0.5 0.4 NR NR NR 0.1 NR 0.6
65Ͳ74 yrs
NR 17.6 23.6 NR NR NR 21.8 10.5 25
Mean no.of missing teeth NR 2.9 NR NR NR 0.8 5.7 3.9 0.4
7
CPI – Community Periodontal Index; CPI score 3 – pockets 4-5 mm; CPI score 4 – pockets 6 mm or more; DMFT – Decayed, Missing and Filled Teeth; NR – not reported (data not available) Source : informaƟon provided by the naƟonal focal points aƩending the consultaƟon; *
- for India : R K Bali, V B Mathur, P P Talwar, B Channa. NaƟonal Oral Health Survey and Fluoride Mapping 2002 – 2003. Dental Council of India, 2004
** - for Thailand : Caries free at age 5 Sumber : Report of a Regional ConsultaƟonChiang Mai, Thailand, 28-31 October 2008 3.
Upaya Pelayanan Kesehatan Gigi a)
Upaya Pelayanan kesehatan gigi dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Upaya pelayanan kesehatan gigi yang dilaksanakan oleh pemerintah selama ini mengacu pada pendekatan level of care (kebijakan WHO) yang melipuƟ Ɵndakan promoƟf, prevenƟf, deteksi dini, kuraƟf dan rehabilitaƟf yaitu merumuskan pelayanan kesehatan berjenjang untuk memberikan pelayanan yang menyeluruh dikaitkan dengan sumber daya yang ada. Pendekatan WHO saat ini untuk upaya pelayanan kesehatan gigi dilakukan dengan pendekatan Basic Package of Oral Care (BPOC) atau Paket Dasar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas, yang terdiri dari: Perawatan Kegawat daruratan Gigi dan Mulut (Oral Urgent Treatment (OUT), Tersedianya Pasta Gigi yang mengandung fluoride dengan harga terjangkau (Affordable Fluoride Toothpaste (AFT) dan Penambalan gigi dengan invasi minimal (tanpa bur) /Atrauma c Restora ve Treatment (ART).
b)
8
Pada tahun 2003, WHO Global Oral Health Programme memformulasikan kebijakan dan aksi-aksi yang dibutuhkan guna meningkatkan kesehatan gigi dan mulut. Strategi yang ditetapkan adalah bahwa pencegahan penyakit gigi dan mulut
harus diintegrasikan dengan pencegahan penyakit kronis dan promosi kesehatan umum karena resiko kesehatan yang saling berhubungan. World Health Assembly (WHA) dan Execu ve Board (EB) merupakan badan terƟnggi pada WHO dan untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, kesehatan gigi dan mulut dibahas oleh kedua badan tersebut yaitu pada tahun 2007. Pada EB 120 dan WHA 60, negara-negara anggota menyepakaƟ suatu rencana aksi kesehatan gigi dan mulut dan mengintegrasikannya dengan pencegahan penyakit, dengan demikian hal ini mengesahkan pendekatan Program Kesehatan Gigi dan Mulut. Kebijakan tersebut membentuk landasan bagi pengembangan atau penyesuaian program kesehatan gigi dan mulut pada Ɵngkat nasional di kemudian hari. World Congress on Preven ve Den stry (WCPD) ke 8 diadakan pada bulan September 2005 di Liverpool, Inggris. ParƟsipan dari 43 negara membahas mengenai pencegahan penyakit gigi dan mulut yang merupakan permasalahan besar bagi seluruh populasi di dunia. Untungnya, penyakit gigi dan mulut dapat dicegah dan dapat diperbaiki apabila dilakukan suatu program kesehatan masyarakat yang tepat. ParƟsipan kongres juga menekankan bahwa kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian Ɵdak terpisahkan dari kesehatan secara umum, kesejahteraan dan juga merupakan hak asasi manusia. Para parƟsipan menegaskan komitmen mereka untuk mendukung seluruh program yang dilaksanakan oleh otoritas kesehatan nasional dan internasional, insƟtusi peneliƟan, lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat dalam upaya promosi kesehatan serta pencegahan penyakit gigi dan mulut. c)
Kebijakan Pelayanan Kedokteran Gigi Keluarga sebagai model pendekatan baru dalam pelayanan kesehatan gigi masyarakat.
d)
AkƟfitas Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas dan Rumah Sakit berjalan dengan perencanaan yang berbeda-beda di masing-masing daerah.
9
4.
Sarana Pelayanan Jumlah sarana pelayanan kesehatan gigi dan mulut masih belum memadai. Data terakhir berdasarkan hasil Rifaskes tahun 2011 menunjukkan:
5.
•
Persentase Puskesmas yang mempunyai 60 – 79 persen jenis alat poliklinik gigi yang di gunakan adalah 33,8 persen.
•
Persentase Puskesmas yang mempunyai 40 – 59 persen jenis alat poliklinik gigi adalah 23,5 persen
•
Persentase Puskesmas yang mempunyai 20 – 39 persen jenis alat poliklinik gigi adalah 7,8 persen
•
Persentase Puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat poliklinik gigi adalah 19 persen
Sumber Daya a.
10
Sumber Daya Manusia •
Hasil rekapitulasi tenaga dokter gigi/dokter gigi spesialis sejak 2005 sampai September 2012 oleh Konsil Kedokteran Gigi Indonesia yaitu 22.941 dokter gigi dan 1.924 dokter spesialis (KKI, 2012).
•
Rasio dokter gigi saat ini 8 : 100.000 penduduk, menurut Kementerian Kesehatan 11 : 100.000 penduduk (target 2010), sedangkan rasio ideal dokter gigi di luar negeri yaitu 1 : 5.000 penduduk. Untuk dokter gigi spesialis saat ini 1 : 154.000 penduduk sedangkan rasio ideal di luar negeri (negara-negara maju) 1 : 20.000 penduduk.
•
Jumlah perawat gigi yang tercatat di Persatuan Perawat Gigi Indonesia (PPGI) sebanyak 15.129 orang (PPGI, 2009).
•
Rasio perawat gigi terhadap jumlah penduduk adalah 1 : 23.000, sedangkan target 2010 perawat gigi per 100.000 penduduk 1 perawat gigi 16.000 penduduk
•
Jumlah tehnisi gigi yang tercatatat di Persatuan Teknisi Gigi Indonesia (PTGI) berjumlah sebanyak 3.423. (PTGI, 2009)
Berdasarkan hasil Riset Fasilitas Kesehatan tahun 2011, Dokter Gigi bekerja di Puskesmas, yang dikaji dari 8980 Puskesmas terdapat 60,6 persen Puskesmas memiliki tenaga Dokter Gigi, dan masih terdapat 39,4 persen Puskesmas yang Ɵdak memiliki tenaga Dokter Gigi. Sementara untuk keberadaan perawat gigi, jumlahnya adalah 9599 orang dari 8980 puskesmas. Secara nasional, ada 48,2 persen dari Puskesmas yang ada dokter gigi dan perawat gigi, dan 17,6 persen Puskesmas yang Ɵdak ada kedua tenaga ini; selebihnya adalah variasi dari 12,4 persen Puskesmas ada dokter gigi, tapi Ɵdak ada perawat gigi, serta 21,8 persen Puskesmas ada perawat gigi, tapi Ɵdak ada dokter gigi b.
Sumber daya Obat dan Bahan Kedokteran Gigi Obat, bahan dan instrumen kedokteran gigi hampir semuanya masih diimport dan dipasok oleh agen penjualan/pebisnis swasta. Variasi jenis dan mutu obat, bahan dan instrumen kedokteran gigi sangat tergantung pada minat dental depot sehingga harus dilakukan standarisasi dan berada di bawah pengawasan Badan POM serta Kementerian Kesehatan (Ditjen Bina Farmasi dan Alat Kesehatan).
c.
Pemberdayaan Masyarakat Upaya kesehatan gigi dan mulut berbasis masyarakat (UKBM), antara lain: •
Bahwa sudah 56,7 % Puskesmas di Indonesia (Rifaskes, 2011) yang sudah melaksanakan Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM)
•
Sedangkan untuk Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) 86% Puskesmas di Indonesia sudah melaksanakannya. (Rifaskes, 2011)
11
6.
7.
Manajemen Kesehatan Gigi dan Mulut a.
Pada tahun 2011 terjadi berubahan struktur organisasi melalui SK Menkes No. 1144 tentang Organisasi dan Tatalaksana dimana program kesehatan gigi dan mulut di bawah subdit Bina Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar.
b.
Dampak pengkoordinasian yang Ɵdak jelas menyebabkan perencanaan program pelayanan kesehatan gigi Ɵdak lagi tercantum pada Rencana Strategi Departemen Kesehatan 2010 – 2014 demikian pula program Upaya Kesehatan Perorangan
c.
Kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam program kesehatan gigi belum dilibatkan oleh program kesehatan lainnya.
d.
Manajemen kesehatan gigi dan mulut sangat ditentukan antara lain oleh tersedianya data dan informasi, dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan gigi serta administrasi kesehatan gigi. Selama ini sistem informasi kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian integral dari manajemen Puskesmas (SIMPUS), sistem informasi di rumah sakit (SP2RS) dan sistem surveilans (SKRT, SURKESNAS). Dengan adanya otonomi daerah yang membuat struktur organisasi yang berbeda-beda khususnya dalam hal pelaporan sehingga data kesehatan gigi dan mulut Ɵdak tersedia dengan sempurna, ini terlihat pada Profil Kesehatan Indonesia masih banyak laporan dari Ɵap provinsi di Indonesia yang Ɵdak ada catatan masalah kesehatan gigi baik dari puskesmas, rumah sakit maupun usaha kesehatan gigi sekolah, sehingga keadaan kesehatan gigi di Indonesia belum dapat digambarkan secara utuh.
Pembiayaan a.
12
Anggaran pembinaan program kesehatan gigi di provinsi dan kab/kota sulit diperoleh karena usulan anggaran diprioritaskan dengan perencanaan yang sudah tertulis pada renstra Kementerian Kesehatan
b.
Kebutuhan biaya untuk pelayanan kesehatan gigi cenderung semakin besar oleh karena pelayanan promoƟf dan prevenƟf Ɵdak dilakukan secara maksimal, sehingga mengakibatkan pelayanan kuraƟf semakin meningkat dan kebutuhan biaya pelayanan tersebut menjadi semakin mahal.
II.2 Lingkungan Strategis 1.
Lingkungan Internal Visi Kementerian Kesehatan adalah masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Guna mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Kesehatan telah menetapkan pula nilai-nilai yang harus dianut, yakni :Pro rakyat, Inklusif, Responsif, EfekƟf dan Bersih. Adapun strategi utama yang dipakai untuk mencapai visi dan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan tersebut adalah :
2.
-
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani
-
Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan
-
Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan
-
Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik dan berkeadilan
Lingkungan External WHO pada tahun 2003 telah membuat acuan Global Goals for oral Health 2020, dimana targetnya adalah meminimalkan dampak dari penyakit mulut dan kraniofasial dengan menekankan pada upaya promoƟf dan mengurangi dampak penyakit sistemik yang bermanifestasi di rongga mulut dengan diagnosa dini, pencegahan dan manajemen yang efekƟf untuk penyakit sistemik.
13
Berdasarkan The Six eth World Health Assembly (WHA-60) tahun 2007, kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian integral dari kesehatan manusia seutuhnya. Terdapat 19 resolusi yang menyangkut aspek kesehatan, diantaranya Resolusi WHA 60.17 tentang Oral Health: ac on plan for promo on and integrated disease preven on. Berdasarkan resolusi WHA 60.17 tersebut, Sidang WHA ke-60 meminta kepada negara-negara anggota untuk: (a) menjamin bahwa kesehatan gigi dan mulut terintegrasi ke dalam upaya-upaya pencegahan dan pengobatan penyakit Ɵdak menular, penyakit menular dan kesehatan ibu dan anak; (b) menjamin bahwa kebijakan nasional didasarkan pada evidence based approach; (c) mengupayakan agar kesehatan gigi dan mulut terintegrasi ke dalam kerangka primary health care; (d) mengupayakan program fluoridasi; (e) menjamin kesehatan kanker mulut terintegrasi dengan program penanggulangan kanker; (f) menjamin bahwa upaya pencegahan kesehatan gigi dan mulut terintegrasi dengan program HIV/AIDS; (g) memperkuat upaya promosi; (h) meningkatkan kemampuan petugas kesehatan gigi, milipuƟ dokter gigi dan perawat gigi; (i) mengintegrasikan sisƟm informasi kesehatan gigi dan mulut kedalam surveilans kesehatan; j) memperkuat upaya-upaya pengembangan riset kesehatan gigi dan mulut; (k) meningkatkan penyediaan anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit-penyakit gigi dan mulut; dan (I) memperkuat kemitraan antar stakeholders. Oral Health South East Asean Region Strategies (WHO 2007) bertujuan meningkatkan kesehatan gigi dan mulut serta system pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang lebih baik pada populasi di Negara-negara SEARO. Dimana salah satu strateginya adalah mengembangkan Kebijakan Nasional kesehatan gigi dan mulut. II.3 Kecenderungan •
14
Penyakit gigi dan mulut saat ini Ɵdak terbatas pada penyakit karies dan jaringan penyangga gigi, tetapi lebih berkembang menjadi masalah sistem stomatognaƟk, facial pain, celah bibir dan langit-langit, penyakit-penyakit mulut (sariawan, jamur, dll),
serta penyakit dan kelainan yang dapat Ɵmbul pada mulut dan rongga mulut. •
Penyakit gigi dan mulut merupakan faktor resiko penyakit kronis seperƟ penyakit jantung, sistem pernapasan, diabetes, kanker, diet yang Ɵdak sehat (unhealthy diet), penggunaan tembakau, penggunaan alkohol, dan kebersihan mulut yang buruk.
•
Kelainan / kerusakan akibat trauma pada jaringan gigi dan mulut semakin meningkat
•
Penyakit yang ditularkan melalui darah seperƟ HIV/AIDS dan hepaƟƟs meningkat.
•
Meningkatnya jumlah usia lanjut karena umur harapan hidup meningkat memerlukan rehabilitasi fungsi kunyah dan memerlukan perawatan penyembuhan yang sangat kompleks.
•
PenƟngnya keadaan gigi geligi seseorang sebagai idenƟtas.
•
Peran dokter gigi ke depan dapat mendorong kemitraan unsur terkait, termasuk masyarakat dan badan usaha di bidang kesehatan gigi dan mulut. Di samping itu akan memacu pelayanan holisƟk komprehensif, pendidikan dan riset, termasuk penyediaan alat kesehatan gigi dan mulut, obat, bahan dan komoditas yang berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut.
II.4 Keadaan Dan Masalah Dalam rangka menetapkan langkah-langkah, perlu dianalisa secara eksternal dan internal melalui pendekatan SWOT. Kekuatan: -
Tersedianya kebijakan, perundangan, peraturan daerah dan regulasi pendukung termasuk standar pelayanan.
-
Tersedianya sarana pelayanan kesehatan gigi dan mulut dasar di Puskesmas dan Rumah Sakit sebagai pelayanan kesehatan gigi dan mulut rujukan.
15
-
Tersedianya sumber daya dokter gigi, perawat gigi dan tekniker gigi yang dihasilkan oleh insƟtusi pendidikan kedokteran gigi dan pendidikan seƟngkat Diploma III dan Diploma IV (perawat gigi dan tekniker gigi).
-
Telah berjalannya program pelayanan kesehatan gigi dasar dan rujukan, program UKGS dan UKGMD
-
Adanya kerjasama antara insƟtusi pelayanan kesehatan gigi dan mulut, insƟtusi pendidikan kedokteran gigi, ikatan profesi kedokteran gigi, konsil kedokteran/kedokteran gigi, asosiasi pendidikan kedokteran gigi Indonesia, asosiasi rumah sakit gigi dan mulut Indonesia.
-
Kerjasama yang baik berdasarkan integrasi program.
-
Adanya kerjasama dengan organisasi LSM/profesi secara internasional/nasional.
Kelemahan:
16
-
Pendanaan yang Ɵdak memadai, karena pendanaan yang ada masuk dalam program prioritas yang didasarkan pada indikator yang ingin dicapai pada pembangunan kesehatan seperƟ menurunkan AKI, AKB, peningkatan umur harapan hidup, serta menurunkan gizi kurang.
-
Pelayanan kesehatan gigi dan mulut Ɵdak tercantum dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sehingga dukungan dana, sarana dan prasarana kurang.
-
Belum tersedianya rencana induk pembangunan kesehatan gigi dan mulut di Ɵngkat nasional (Master Plan Kesehatan Gigi dan Mulut) yang akan menjadi acuan bagi daerah dalam penyusunan rencana kerja program kesehatan gigi dan mulut.
-
Belum tersedianya sistem informasi kesehatan gigi dan mulut sehingga sistem pencatatan dan pelaporan data kesehatan gigi dan mulut termasuk survei data dasar kesehatan gigi dan mulut belum bisa dikelola. Desentralisasi menyebabkan pencatatan dan pelaporan Ɵdak lengkap dan Ɵdak berkesinambungan.
-
Kebiasaan menyikat gigi Ɵdak tercantum dalam indikator perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
-
Jumlah dokter gigi belum merata sesuai dengan rasio kebutuhan ideal masyarakat. Penyebaran dan rasio tenaga kesehatan gigi dan mulut juga menunjukkkan adanya disparitas antar puskesmas di kawasan Indonesia bagian barat dan Ɵmur.
-
Kerjasama lintas sektor dan lintas program masih lemah.
-
Belum semua sarana pelayanan kesehatan teridenƟfikasi dan terakreditasi.
Peluang: -
Adanya desentralisasi/otonomi daerah yang memberikan kesempatan kepada seƟap wilayah kabupaten/kota dalam mengembangkan program-program pembangunan kesehatan gigi dan mulut berdasarkan oral health need assessment.
-
Perkembangan teknologi dan riset di bidang kedokteran gigi dapat dipadukan kedalam program pembangunan kesehatan lain yang ada.
-
Peningkatan Ɵngkat pendidikan masyarakat yang ditunjukkan dengan data persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melek huruf yang terus mengalami peningkatan seƟap tahunnya.
-
Peran serta akƟf dari sektor swasta dalam penyelenggaraan pelayanan, pembiayaan dan pendidikan kesehatan gigi dan mulut
-
Perkembangan infrastruktur komunikasi dan informasi yang dapat dlihat dari pesatnya peningkatan kuanƟtas serta kualitas sarana komunikasi dan penyampaian informasi seperƟ jaringan internet dan jaringan komputer perkantoran yang terintegrasi.
-
Pertumbuhan sumber-sumber pembiayaan kesehatan baik yang bersumber dari anggaran pemerintah, bantuan luar negeri maupun sumber pembiayaan dari sektor swasta dan masyarakat 17
-
Adanya kebutuhan masyarakat terhadap perawatan yang bersifat kosmeƟk terutama di kota besar.
-
Kemajuan teknologi dibidang kedokteran gigi
-
Desentralisasi, daerah masih memerlukan program kesehatan gigi dan mulut.
-
Kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu persyaratan pengembangan karier tertentu.
-
Kesehatan gigi dan mulut sangat mempengaruhi produkƟvitas.
-
Kebutuhan akan pelayanan kesehatan gigi oleh masyarakat.
-
Dukungan lintas program/lintas sektor, swasta. Termasuk badanbadan internasional (FDI, IADR, WHO, GIZ)
Ancaman: -
Menurunnya daya beli masyarakat.
-
Masuknya sarana pelayanan dan tenaga kesehatan asing sebagai dampak globalisasi.
-
Pertambahan jumlah dan sebaran tukang gigi yang semakin merugikan masyarakat dalam hal kesehatan gigi dan mulut
-
Peran serta semu masyarakat dapat dilihat dari jumlah drop out kader kesehatan yang masih terus terjadi. Di samping itu peran serta masyarakat dapat terjadi bukan karena dorongan kebutuhan untuk berperan serta akƟf untuk kepenƟngan masyarakat itu sendiri, tetapi seringkali lebih disebabkan adanya keterpaksaan atau adanya harapan akan adanya imbalan secara materi.
II.5 ISU STRATEGIS
18
1.
Terbatasnya ketersediaan layanan kesehatan, pemerataan sarana dan tenaga kesehatan gigi.
2.
Penurunan penyakit dan kelainan gigi dan mulut masyarakat masih jauh dari harapan.
3.
Masih Ɵngginya biaya pelayanan kesehatan gigi dan mulut serta kurangnya dana pengelolaan dan pembiayaan program
4.
Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan gigi dan mulut.
5.
Teknologi kedokteran gigi yang semakin berkembang
19
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI III.1 Visi Mewujudkan masyarakat yang mandiri untuk memelihara kesehatan gigi dan mulut dalam rangka mencapai derajat kesehatan gigi dan mulut yang seƟnggi-Ɵngginya III.2 Misi 1.
Mendidik masyarakat dalam memelihara kesehatan gigi dan mulut secara mandiri dengan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
2.
Memberikan pelayanan kesehatan gigi profesional yang komprehensif, terpadu, bermutu dan terjangkau
3.
Melaksanakan manajemen kesehatan gigi dan mulut yang efisien dan efekƟf
4.
Memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan gigi dan mulut
5.
Mendorong pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan pendanaan untuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut
6.
Mendorong terlaksananya peneliƟan dan pengembangan pelayanan kesehatan gigi dan mulut
7.
Mendorong kerjasama lintas program dan lintas sektor baik nasional maupun internasional
III.3 Tujuan
20
1.
Terwujudnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut profesional, komprehensif dan terpadu sesuai standar dan eƟka profesi
2.
Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang efekƟf dan efisien
3.
Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas.
4.
Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan alat dana
5.
Meningkatnya kemandirian pelayanan kesehatan dalam dan meningkatkan status kesehatan gigi dan mulut
6.
Meningkatnya pengembangan pelaksanaan peneliƟan dalam bidang kesehatan gigi dan mulut
7.
Terciptanya kerjasama lintas program dan lintas sektor baik nasional maupun internasional
8.
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam memelihara kesehatan gigi dan mulut
III.4 Sasaran 1.
Pemangku kepenƟngan dalam upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut masyarakat
2.
Kualitas Sumber Daya Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
3.
Kualitas pelayanan kesehatan gigi secara bermakna di InsƟtusi pelayanan kesehatan
4.
FasilitasPelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
5.
Kesadaran Masyarakat akan penƟngnya kesehatan gigi dan mulut
6.
Jejaring kesehatan gigi dan mulut
III.5 Strategi 1.
Menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut profesional yang komprehensif, terpadu, bermutu dan terjangkau.
2.
Meningkatkan peran serta organisasi profesi dan insƟtusi pendidikan dalam upaya kesehatan gigi dan mulut.
3.
Mengembangkan tenaga kesehatan gigi melalui pendidikan dan pelaƟhan tambahan baik ketrampilan maupun manajemen. 21
4.
Memberdayakan masyarakat serta tenaga kesehatan melalui UKGMD dan UKGS
5.
Mendorong pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan dana yang mendukung pelayanan kesehatan gigi dan mulut
6.
Mengembangkan dan mengopƟmalkan sistem informasi kesehatan gigi dan mulut mencakup peneliƟan dan pengembangan pelayanan kesehatan gigi dan mulut
III.6 Kebijakan
22
1.
Pembinaan dalam hal pencegahan, pengendalian,dan penurunan prevalensi penyakit gigi dan mulut (integrated health approach)
2.
Pemberdayaan masyarakat dan mengembangkan kemitraan dengan pihak-pihak terkait
3.
Peningkatan manajemen kesehatan gigi dan mulut terpadu: lembaga, payung hukum, standar sumber daya, sarana prasarana, pembiayaan.
4.
Adanya sistem informasi, surveilans, monitoring laporan fasilitas dan pelayanan kesehatan, serta peneliƟan kesehatan gigi dan mulut baikyang dilaksanakan pemerintah maupun swasta
BAB IV PROGRAM - PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT Pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan gigi dan mulut dilakukan dengan pendekatan terintegrasi dengan program kesehatan lainnya dengan memperhaƟkan, kegiatan serta sasaran yang ingin dicapai oleh Kementerian Kesehatan. Dan telah tertuang dalam Rencana Strategi Kementerian Kesehatan. Program, kegiatan dan sasaran pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dilakukan melalui: 1.
2.
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat a)
Mengintegrasikan promosi kesehatan gigi dan mulut kedalam program perilaku hidup bersih dan sehat.
b)
Membuat media promosi yang inovaƟf dan efekƟf, baik melalui media cetak, media elektronik dan secara langsung pada semua kelompok umur pada masyarakat seperƟ mencetak leaflet, poster, CD, lembar balik, serta dialog interakƟf di TV, radio, tayangan pendek, dll
c)
Melakukan pendidikan tentang penƟngnya perawatan gigi dan mulut yang teratur oleh tenaga kesehatan gigi baik secara individu maupun masyarakat.
Program Fluoridasi a)
Kadar fluor dalam air minum yang dikonsumsi di seluruh provinsi di Indonesia
b)
Kadar fluor didalam berbagai pasta gigi yang beredar di Indonesia
c)
Program fluoridasi air minum, garam, susu, dll.
d)
Program kumur-kumur fluor pada murid-murid sekolah dasar (UKGS)
e)
Program topikal aplikasi fluor secara individual 23
f) 3.
4.
24
Program pemberian tablet fluor pada beberapa sekolah dasar di daerah yang resiko kariesnya Ɵnggi
Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat a)
Penyusunan Pedoman PromoƟf – PrevenƟf dengan pendekatan UKGM
b)
Penyusunan Pedoman Pembinaan kesehatan Gigi melalui Desa siaga
c)
Penyusunan Petunjuk Pemeliharaan Kesehatan Gigi Keluarga seri Ibu hamil dan balita.
d)
Penyusunan Lembar Balik penyuluhan kesehatan gigi
e)
Penyusunan Buku Usaha Kesehatan Gigi Sekolah di Taman Kanak-Kanak
f)
Penyunan Buku Usaha Kesehatan Gigi Sekolah dan UKGS InovaƟf
g)
Penyusunan Buku pendidikan kesehatan gigi dan mulut remaja
h)
Penyusunan Buku Pedoman Usaha Kesehatan Gigi Sekolah Lanjutan
i)
Penyusunan Pedoman pencegahan karies gigi berupa brosur, poster, leaflet, flyer,booklet, modul pelaƟhan kader/gigi
j)
Penyusunan materi kesehatan gigi untuk RS/PKMRS
k)
Penyusunan Petunjuk Pemeliharaan Kesehatan Gigi Keluarga seri lansia
Upaya Kesehatan Perorangan a)
Kebijakan Pelayanan Kedokteran Gigi Keluarga
b)
Pedoman Penyelenggaraan Kedokteran Gigi Keluarga
c)
Standar Perizinan Praktek Dokter Gigi Keluarga
d)
Pedoman Paket Dasar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas dengan Model Basic Package Oral Care
e)
Pedoman Upaya Kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas
f)
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Gigi di Puskesmas Perkotaan
g)
Penerapan metode AtraumaƟc RestoraƟon Treatment (ART)
h)
Pedoman pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSU Pemerintah/ Swasta/RS Khusus.
i)
Pedoman rujukan upaya kesehatan gigi dan mulut
j)
Pedoman integrasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas.
k)
Pedoman peningkatan mutu pelayanan Kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas dan Rumah sakit.
l)
Standar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Fasilitas Kesehatan Gigi
m) Modul PelaƟhan IdenƟfikasi Lesi Rongga Mulut dan Penatalaksanaan Kesehatan Gigi dan Mulut pada ODHA bagi Tenaga Kesehatan Gigi di Fasilitas Gigi.
5.
n)
Tata cara kerja pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas
o)
Pelaksanaan Angka Kredit Jabatan Dokter Gigi/Perawat Gigi.
p)
Panduan pendayagunaan dokter gigi spesialis.
Program Pengawasan Obat dan Bahan Kedokteran Gigi a)
Pedoman standar bahan dan alat kedokteran gigi (RS/Puskesmas)
b)
Penyusunan standar obat kesehatan gigi essensial (DOEN)
c)
Formularium Obat dan bahan kedokteran gigi di RS Indonesia
d)
Pedoman bahan/obat tradisional dibidang kesehatan gigi dan mulut
e)
Pedoman Pemakaian anƟbioƟk di Bidang Kedokteran Gigi
25
6.
Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan: a)
b)
c)
26
Internal •
Penyusunan modul pelaƟhan teknis
•
Penyusunan modul TOT
•
Pedoman dan pelaksanaan evaluasi penerapan metode ART
•
Evaluasi peralatan di Puskesmas
Lintas Program •
Kerjasama dengan PusdaƟn dalam penyusunan profil kesehatan gigi dan mulut
•
Kerjasama dengan badan Litbangkes Kementerian Kesehatan dalam survei epidemiologi penyakit gigi dan mulut.
•
PelaƟhan/TOT Tenaga Kesehatan/Pemegang Program
•
Uji kualitas kandungan fluor dalam pasta gigi, air minum, dll.
•
Evaluasi peralatan di Rumah Sakit Pemerintah/Swasta
Lintas Sektor •
Kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Nasional
•
Kerjasama dengan seluruh Kementerian dalam upaya pelayanan kesehatan gigi dan mulut (poli gigi)
•
Kerjasama dengan swasta
•
Kerjasama dengan Ɵm penggerak PKK
•
Kerjasama dengan FKG/CHS/profesi
•
Kerjasama dengan dunia usaha untuk pengadaan ART, pasta fluor generik, sikat gigi generik, dan bahan lainnya.
7.
8.
9.
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan: a)
Tersusunnya rencana kegiatan lima tahun kesehatan gigi dan mulut
b)
Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja tahunan kesehatan gigi dan mulut
c)
Kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut dengan instansi, unit dan pihak lain yang terkait secara nasional dan Internasional.
Monitoring dan Evaluasi: a)
Kesehatan gigi dan mulut pra sekolah dan usia anak sekolah
b)
Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas
c)
Upaya kesehatan gigi di UKGM
d)
Pelayanan kesehatan gigi rujukan dan integrasi
e)
Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit
f)
Penyusunan website kesehatan gigi dan mulut sebagai wahana interaksi, inter relasi dan interdependensi dengan masyarakat, profesi, dunia usaha serta pihak lain yang berkepenƟngan untuk peningkatan kualitas kesehatan gigi dan mulut.
Bimbingan Teknis/Supervisi: a)
Pembinaan program kesehatan gigi dan mulut di Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota
b)
Pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi puskesmas dan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta.
c)
Peningkatan kinerja melalui peningkatan mutu SDM dan suasana/budaya kerja.
d)
Pembinaan profesi tenaga kesehatan gigi
27
10. Program Unggulan: Program anƟ tembakau di klinik gigi, screening kanker mulut, pengendalian gula di sekolah. a.
Program Kebijakan Kesehatan, Pembiayaan, dan Hukum Kesehatan. 1) Tersusunnya rencana kegiatan lima tahunan (propenas) dan rencana kerja tahunan (Repeta) kesehatan gigi dan mulut. 2) Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja tahunan kesehatan gigi dan mulut 3) Legalisasi Produk-produk Bidang kesehatan Gigi dan Mulut.
b. Program Perbaikan Gizi. 1) Kegiatan kesehatan gigi dan mulut pra sekolah dan anak usia sekolah 2) Penyusunan petunjuk pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut keluarga seri ibu hamil dan balita 3) Penyusunan pedoman pembinaan kesehatan gigi melalui polides 4) Perlindungan kesehatan gigi anak dengan sikat gigi sesudah makan. c.
Program Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) sejak usia dini 1) Penyusunan buku pendidikan kesehatan gigi remaja 2) Penyusunan lembar balik penyuluhan kesehatan gigi 3) Penyusunan standar pelayanan kesehatan gigi bagi anak berkebutuhan khusus 4) Penyusunan materi kesehatan gigi dan mulut untuk RS 5) Penyusunan pedoman standar peralatan kedokteran gigi RS
d.
Program Lingkungan Pemakaian air, dan udara sehat. 1)
28
Pedoman pelaksanaan higienis klinik gigi di lingkungan kerja.
e.
f.
Program kesehatan keluarga 1)
Penyusunan pedoman promoƟf-perevenƟf pendekatan UKGM dan UKGM inovaƟf
2)
Penggunaan pedoman pembinaan kesehatan gigi dan mulut melalui desa siaga
3)
Penyusunan petunjuk pemeliharaan kesehatan gigi keluarga seri lansia.
4)
Penyusunan pedoman pencegahan penyakit gigi, berupa brosur, leaflet, booklet.
5)
Modul pelaƟhan kesehatan gigi bagi kader/guru.
Program pencegahan kecelakaan dan rudapaksa termasuk keselamatan lalu lintas. 1)
g.
dengan
Melakukan peneliƟan pengaruh sakit gigi terhadap kecelakaan lalu lintas.
Program integrasi dengan penyakit Ɵdak menular (PTM) 1)
Program anƟ tembakau di klinik Gigi
2)
Program Pengendalian Gula
3)
Program skreening kanker mulut
4)
Program Pengendalian konsumsi alkohol berhubungan dengan penyakit gigi dan mulut
5)
Penyusunan Pengendalian faktor-faktor resiko penyakit gigi dan mulut dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
Faktor Penentu Keberhasilan •
Untuk terwujudnya visi, misi melalu strategi yang telah ditetapkan, maka perlu diperhaƟkan faktor-faktor penentu keberhasilan (Cri cal succsess factor) sebagai berikut: 1.
Melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan peyelenggaraan upaya kesehatan gigi dan mulut: 29
•
•
•
a.
Adanya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria untuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan upaya kesehatan gigi dan mulut.
b.
Pembinaan (bimbingan teknis) atau Supervisi, Monitoring dan Evaluasi.
Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan dalam penyebarluasan dan penerapan paradigma sehat dibidang kesehatan gigi dan mulut baik secara intern kesehatan maupun ekstern atau pihak lain yang terkait, melalui: a.
Adanya forum komunikasi/temu karya lintas program/lintas sektor terkait
b.
Adanya pedoman pelaksanaan upaya promoƟf – prevenƟf terpadu.
c.
Adanya modul pelaƟhan terpadu upaya promoƟf-prevenƟf TOT
d.
Kerjasama dengan lintas program/lintas sektor terkait.
Meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan gigi dalam bidang manajemen, ilmu dan teknologi serta eƟka profesi dalam penyelenggaraan upaya kesehatan gigi dan mulut dan program pokok serta program unggulan kesehatan dalam rangka menuju Indonesia Sehat 2010, melalui: 1)
PelaƟhan tenaga kesehatan gigi sesuai dengan perkembangan IPTEK khususnya dalam pengembangan teknologi tepat guna.
2)
PelaƟhan bidang manajemen kesehatan bagi tenaga kesehatan gigi
3)
Penyusunan modul-modul pelaƟhan bagi tenaga kesehatan gigi.
Melakukan kerjasama lintas program/lintas sektor termasuk dengan profesi, perguruan Ɵnggi, dan dunia usaha serta masyrakat secara nasional, regional dan internasional, dalam upaya: 1)
30
Peningkatan upaya promoƟf – prevenƟf yang didukung oleh produksi pasta dan sikat gigi.
•
2)
Pendayagunaan dan pembinaan tenaga kesehatan gigi/spesialis bersama-sama organisasi profesi dan FKG.
3)
Penyelarasan kegiatan/program kesehatan gigi dengan kegiatan negara lain/organisasi dunia.
Melengkapi fasilitas kerja baik secarateknis, dalam rangka peningkatan kinerja, melalui: 1)
Peningkatan sarana, prasarana di lingkungan kerja
2)
Peningkatan sumber daya dalam mendukung peningkatan kinerja di sarana kesehatan.
Program, kegiatan serta sasaran pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dilakukan melalui :
31
32
33
34
BAB V PENYELENGGARAAN DAN PENILAIAN V.1 Penyelenggaraan 1.
Penyelenggara adalah semua unit struktural Kementerian Kesehatan, termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah. Penyelenggara Kebijakan Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut memerlukan komitmen yang Ɵnggi dan dukungan serta kerjasama yang baik antara para pelakunya, yang ditunjang oleh tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik (good governance).
2.
Penyelengaraan Kebijakan Pelayanan Kesehatan gigi dan mulutdilakukan melalui siklus perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban.
3.
Dalam pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan akan mengutamakan kegiatan pembangunan kesehatan pada upaya kesehatan promoƟf dan prevenƟf, yang dilaksanakan secara serasi dengan upaya kuraƟf dan rehabilitaƟf.
V.2 Penilaian 1.
Penilaian Kebijakan Pelayanan Kesehatan gigi dan mulutbertujuan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.
2.
Agar penilaian Kebijakan Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka perlu dikembangkan sistem pelaporan pelaksanaan, yang dipadukan dengan pengembangan sistem informasi kesehatan.
Untuk mengetahui keberhasilan program di dalam rencana strategi pelayanan kesehatan gigi diperlukan penyelenggaraan dan penilaian. Sebagai alat ukur dalam proses pengawasan, pengendalian dan penilaian digunakan berbagai indikator kinerja yang diuraikan secara terperinci. 35
BAB VI PENUTUP Kebijakan Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut dibuat dalam rangka menunjang tercapainya tujuan yang ingin dicapai pada Rencana Strategi Kementerian Kesehatan, serta untuk dapat menjawab dan memfokuskan upaya Kementerian Kesehatan terhadap tantangan pembangunan kesehatan yang makin kompleks. Kebijakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut ini, diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya kesehatan gigi dan mulut dalam kurun waktu lima tahunan bagi pusat dan daerah, serta dapat mendorong dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi bidang kesehatan di daerah. Kebijakan Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan rencana program dan kegiatan selanjutnya. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Kebijakan Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut ini diucapkan penghargaan yang seƟnggi-Ɵngginya dan semoga upaya yang akan dilaksanakan dapat lebih terarah, fokus dan terukur. Selanjutnya Kebijakan Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila dengan dedikasi dan kerja keras, terutama semua aparatur kesehatan di lingkungan pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan membawa manfaat bagi kesehatan masyarakat di Indonesia.
36
ISBN 978-602-235-194-8
