KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLITEKNIK KESEHATAN ACEH Alamat: Jln. Soekarno-Hatta Kampus Terpadu Poltekkes Aceh, Aceh Besar 23352 Phone: 0651-46128 Fax 0651-46127 e-mail:
[email protected] website: www.poltekkes-aceh.ac.id
BERITA ACARA PENJELASAN (AANWIJZING) DAN ADDENDUM DOKUMEN PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN: MESIN GENSET DIREKTORAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES ACEH Nomor : 01/074/Poltekkes/X/2012 Tanggal : 8 Oktober 2012 Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Belas, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satker Poltekkes Kemenkes Aceh, yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh Nomor : HK.03.01/2191/2012 tanggal : 12 September 2012, telah mengadakan Rapat Penjelasan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran: Mesin Genset Direktorat sesuai dengan Dokumen Pengadaan Nomor : PL.01.02/2227/2012 tanggal 25 September 2012 sesuai dengan jadwal yang telah di tayangkan melalui layanan Pengadaan secara elektronik di situs www.lpse.depkes.go.id mengadakan rapat penjelasan (aanwijzing) pada : Hari / tanggal Waktu
: Senin, 8 Oktober 2012 : Pukul 14.01 WIB - 17.00 WIB
Proses mengunduh (Download) Dokumen Lelang dimulai dari tanggal 4 Oktober 2012 s/d 9 Oktober 2012. Jumlah Calon Penyedia Barang/Jasa yang telah mengunduh (Download) sampai dengan hari ini tanggal 8 Oktober 2012 sebanyak 19 (sembilan belas) Calon Penyedia Barang/Jasa. Pada saatnya rapat penjelasan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran: Mesin Genset Direktorat melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ada 4 (empat) pertanyaan dari 2 (dua) calon penyedia barang/jasa yang mengajukan pertanyaan kepada Panitia dan tertuang dalam addendum dokumen pengadaan (terlampir), sampai dengan berakhirnya waktu penjelasan dengan keterangan dan ID peserta terlampir. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari persyaratan/ketentuan dalam RKS untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satker Poltekkes Kemenkes Aceh Tahun 2012 Ketua Pokja, Suharyati, ST, M.Si
(
LDK Hal. 45 Sebelum Dirubah: B. Persyaratan Kualifikasi 1) peserta harus memiliki surat izin untuk menjalankan kegiatan/usaha : a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) d. Sertifikat Registrasi Perusahaan (SRP) e. Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK)/Izin sub penyaluran alat kesehatan f. Akte Perusahaan LDK Hal. 45 Setelah dirubah: B. Persyaratan Kualifikasi 1) peserta harus memiliki Surat Izin Usaha untuk menjalankan kegiatan/usaha: a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Klasifikasi Kecil dengan jasa dagang utama mencakup alat/peralatan mekanikal (mesin-mesin) dan elektrikal; b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) d. Akte Perusahaan
Sebelum dirubah:
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) K. Sanggahan, Sanggahan Banding Dan Pengaduan
1.
Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik atas penetapan peringkat teknis kepada Pokja ULP/ Panitia Pengadaan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman peringkat teknis, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan secara offline kepada PPK, PA/KPA, dan APIP yang tercantum dalam LDP.
2.
Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a. Penyimpangan ketentuan dan prosedur diatur dalam Peratuan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; b. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau c. Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP/ Panitia Pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
3.
Pokja ULP/ Panitia Pengadaan wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.
4.
Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP/ Panitia Pengadaan menyatakan seleksi gagal.
5
Sanggahan yang disampaikan secara offline bukan kepada Pokja ULP/ Panitia Pengadaan atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti Secara offline oleh pihak-pihak terkait.
6
Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari Pokja ULP/ Panitia Pengadaan, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi yang tercantum dalam LDP paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, Pokja ULP/ Panitia Pengadaan, APIP K/L/D/I yang tercantum dalam LDP.
I. Jaminan Sanggahan Banding
7
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi yang tercantum dalam LDP wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima.
8
Penerima Jaminan Sanggah Banding adalah Pokja ULP/ Panitia Pengadaan.
9
Sanggahan banding menghentikan proses seleksi.
10
Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi yang tercantum dalam LDP atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
1.
Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding yang ditujukan kepada Pokja ULP/ Panitia Pengadaan sebesar 2‰ (dua perseribu) dari HPS atau paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding.
2.
Jaminan Sanggahan Banding disetorkan pada : Kas Negara
dicairkan
dan
i
Setelah dirubah: BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN K. SANGGAHAN, SANGGAHAN BANDING DAN PENGADUAN
Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik atas penetapan peringkat teknis kepada Pokja ULP/ Panitia Pengadaan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman peringkat teknis, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan secara offline kepada PPK, PA/KPA, dan APIP yang tercantum dalam LDP. Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a. Penyimpangan ketentuan dan prosedur diatur dalam Peratuan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; b. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau c. Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP/ Panitia Pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. Pokja ULP/ Panitia Pengadaan wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat sanggahan. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP/ Panitia Pengadaan menyatakan seleksi gagal. Sanggahan yang disampaikan secara offline bukan kepada Pokja ULP/ Panitia Pengadaan atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti Secara offline oleh pihak-pihak terkait. Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari Pokja ULP/ Panitia Pengadaan, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi yang tercantum dalam LDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, Pokja ULP/ Panitia Pengadaan, APIP K/L/D/I yang tercantum dalam LDP.
ii
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi yang tercantum dalam LDP wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima. Penerima Jaminan Sanggah Banding adalah Pokja ULP/ Panitia Pengadaan. Sanggahan banding menghentikan proses seleksi. Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi yang tercantum dalam LDP atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Pokja ULP Barang dan Jasa Poltekkes Kemenkes Aceh. L. JAMINAN SANGGAHAN BANDING
1.
Besarnya jaminan sanggahan banding 1% (satu perseratus) dari HPS dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding
2.
Jaminan sanggahan banding ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Pokja ULP Poltekkes Kemenkes Aceh
3.
Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara
