KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR
Herry Yana Sutisna Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
SASARAN DAN TARGET RPJMN TERKAIT DENGAN REFORMASI BIROKRASI Sasaran
Base line (2009)
Target (2014)
2010/ 2011
2,8
5,0
3.0
Pusat
42,17%
100%
63%
Daerah
2.73%
60%
22%
Pusat
6,64
8,0
6,16
Daerah
6,46
8,0
5,07
122
75
121
Indeks Efektivitas Pemerintahan**)
- 0,29
0,5
-0,19 est
Instansi pemerintah yang akuntabel (SAKIP)
24%
80%
37,67%
Indikator
IPK*) Terwujudnya pemerintahan yang OPINI BPK bersih dan bebas KKN (WTP) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Catatan: *) Skala 0 – 10
Integritas Pelayanan Publik
Peringkat Kemudahan Berusaha
**) Skala – 2.5 s/d 2.5
TUJUAN REFORMASI BIROKRASI
menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara
Sasaran Reformasi Birokrasi :
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotism; Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
Area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan
8 AREA PERUBAHAN
HASIL YANG INGIN DICAPAI
Organisasi
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
Tatalaksana
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
Sumber daya manusia aparatur
SDM apatur yang berintegritas, netral , kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Peraturan Perundangundangan
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
Pengawasan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Akuntabilitas
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan Publik
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Budaya Kerja Aparatur (culture set dan mind set)
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI
Grand Design RB 2010-2025
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
Menciptakan Birokrasi Bersih, Kompeten, dan Melayani
9 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI 1. Penataan Struktur Birokrasi
9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri
2. Penataan Jumlah dan distribusi PNS
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
7.Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur
3. Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka
4. Profesionalisasi PNS
5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-Government) 6. Penyederhanaan Perizinan Usaha
Gambaran Umum Peringkat Korupsi
TI
PERC
IFC
• • • • •
Index Persepsi Korupsi 2007 : 2,3 2008 : 2,6 2009 : 2,8 2010 : 3,0
• • • • •
Risk Level 2006: 8,1 2007: 7,9 2008: 7,8 2009: 9,1
• • • •
Peran Unit Pengawasan Intern (UPI/APIP)?
Kemudahan Berbisnis 2007: 123 dr 178 2008: 127 dr 181 2009: 122 dr 186
TI – Transparency International PERC – Political and Economic Risk Consultancy IFC – International Finance Cooperation
7. PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS APARATUR KORUPSI DI a. Harta kekayaan PNS NEGERI INI 1. Wajib dilaporkan 2. Sebagai dasar dalam promosi dan kenaikan pangkat 3. Sanksi tegas bagi PNS yang punya transaksi keuangan yang tidak wajar (rekening gendut) (PP 53/2010) b. Larangan Penggunaan rekening pribadi untuk keperluan proyek c. Penertiban pembuatan rekening untuk penampungan sementara (escrow account) d. Penerapan sistem pengaduan dugaan penyimpangan yang terjadi di K/L/Pemda yang dapat memberikan perlindungan terhadap pelapor (whistle blower) e. Pekerjaan yang tidak selesai dalam satu tahun dilaksanakan bertahap (multi years) f. Pengajuan APBN/D-P harus melalui evaluasi g. Peningkatan peran APIP dalam pengawasan dan pencegahan korupsi h. Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi pemerintah
Mengurangi KKN
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran
Meningkatkan kredibilitas Indonesia dalam lingkup global
Birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan melayani
PERMASALAHAN (TANTANGAN) APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) 1.
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SECARA UMUM: § PERINGKAT KORUPSI § KONDISI PELAYANAN PUBLIK § OPINI BPK
2.
KONDISI KELEMBAGAAN APIP DAN PROCESS OWNER YANG BELUM OPTIMAL
3.
KOMPETENSI SDM APIP
4.
KETIDAKJELASAN DAN TUMPANG TINDIH LANDASAN HUKUM
Kondisi saat ini • SPIP belum berjalan spt yang diharapkan • Wasnal belum efektif dan efisien
Upaya yang dilakukan Perbaikan dalam : • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Konsep q Metode dalam pelaksanaan, internalisasi, pemantauan dan evaluasi q
• Wasmas blm mampu mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
• Pengawasan Fungsional
• Program pemberantasan korupsi belum berjalan efektif
•Pengawasan Masyarakat
Mekanisme q Implementasi q Monitoring q Tindak lanjut q
Mekanisme q TIndak Lanjut q
• Koordinasi, Monitoring dan Eval Pemberantasan Korupsi Koordinasi q Monitoring q Evaluasi q
Kondisi yang diharapkan • APIP yang kuat • Wasnal yang efektif & efisien • Wasmas yg kuat • Program pemberantasan korupsi yang efektif
Percepatan Pemberantasan Korupsi SEBAGAI Upaya Bersama DAN HASIL YANG DICAPAI
INVESTASI
Pemerin -tahan Dunia Usaha
Masya -rakat
KESEMPATAN KERJA
PENGHASILAN
TI – Transparency International IFC – International Finance Cooperation 12
PENGERTIAN UMUM 1). Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu K/L/Prop/Kab/Kota yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani; 2). Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional di antara 80 dan 90;
DEFINISI (Lanjutan).... 3) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional 90 atau lebih; 4) Unit Kerja adalah unit / Satuan kerja layanan masyarakat yang mandiri dalam arti mengelola anggaran (DIPA) sendiri yang eselonisasinya serendah-rendahnya eselon III.
1
2
Mutlak menandatangani Dokumen PI (Inpres 17/2011)
Calon Unit Kerja ZI
• • • • •
Pelaksanaan: Program Pencegahan Korupsi Tata Kelola Pemerintahan yg baik Reformasi Birokrasi WTP, SAKIP/LAKIP, IKM, IPK dsb
4 PEMDA
3
Penetapan ZI oleh pimpinan Prov/Kab/Kota
Monitoring dan penilaian oleh Tim Independen (Kem. PAN dan RB, KPK, ORI)
*Penetapan WBK dilakukan oleh Menteri PAN dan RB
5 Penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)*
PETA ZI, WBK, WBBM ZONA INTEGRITAS (K/L/PEMDA)
WBK/WBBM (UNIT KERJA/SATUAN KERJA)
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (II)
KONDISI SELAMA INI • Banyak instansi pemerintah belum berfokus ke hasil (output dan outcome); • Instansi pemerintah umumnya belum dapat menunjukkan akuntabilitas kinerjanya; • Penetapan Kinerja instansi pemerintah belum memperlihatkan ukuran kinerja yang baik; • Laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) belum dapat menghubungkan antara kinerja atau hasil, dengan sumber daya yang dimiliki; • Sulit untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
Ø
Ø
Ø Ø
Mendorong mekanisme akuntabilitas yang baik dan control yang kuat agar tujuan tercapai. Membudayakan pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja. Mendorong budaya sadar berkinerja. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
PENGUATAN AKUNTABILTAS KINERJA MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)
PERENCANAAN KINERJA
EVALUASI KINERJA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
PELAPORAN KINERJA
PENGUKURAN KINERJA
PELAKSANAAN SAKIP
MANFAAT SISTEM AKIP Membangun: • result oriented governance • pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat
Mendorong: • peningkatan akuntabilitas, peningkatan kinerja dan kosistensi perbaikan, • pemerintahan yang memprioritaskan dan fokus pada bidangbidang yang strategis • para penyelenggara pemerintahan agar amanah dalam melaksanakan tugas • pertanggungjawaban yang transparan dan apa adanya • Memberikan dasar bagi penganggaran berbasis kinerja • Merupakan instrumen pencegahan KKN (anti corruption preventive approach)
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DAN AUDIT KEUANGAN Kinerja
RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENETAPAN KINERJA
LAPORAN KINERJA
EVALUASI KINERJA
AA,A,B,CC,C,D
Sistem AKIP
RPJM
RENCANA STRATEGIS
Sistem Akuntansi Keuangan
Kem. PAN-RB
RENCANA KERJA & ANGGARAN
DIPA
WTP,WDP,TW,TMP
LAP KEUANGAN
AUDIT KEUANGAN
BPK
®onn 2010
HASIL EVALUASI Instansi Pemerintah yang akuntabel (yang akuntabilitas kinerjanya baik)
PERKEMBANGAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH YANG AKUNTABILITAS KINERJANYA BAIK TAHUN 2009 - 2011 90%
82,93% 80% 70%
63,29%
63,33%
60%
47,37%
50%
37,67%
40%
31,03% 30%
16,70%
20%
12,22%
11,08% 10%
1,16%
3,70%
3,31%
0%
2009
2010
Kab/Kota
Prov
Pusat
2011
NASIONAL
