KEBIJAKAN ALOKASI DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2015
CompanyJENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 2014
LOGO
POKOK -POKOK KEBIJAKAN DAN ALOKASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2015 1. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 2. Mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah; 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; 4. Memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pasca bencana; 5. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar; 6. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel; 7. Meningkatkan kualitas pengalokasian Transfer ke Daerah dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi; 8. Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi Dana Transfer ke Daerah; 9. Menetapkan alokasi Dana Desa sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui realokasi belanja pusat yang berbasis desa; 10. Mengalokasikan Dana Desa kepada kabupaten/kota berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis; 11. Menyalurkan Dana Desa kepada kabupaten/kota melalui mekanisme transfer;
2
Alokasi Transfer ke Daerah TA. 2014 dan TA. 2015 Postur
Tahun 2014 (Rp) APBN
Tahun 2015 (Rp)
APBN-P
RAPBN
APBN
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
592,552 T
596,504 T
639,993 T
647,041 T
1. Dana Transfer ke Daerah
592,552 T
596,504 T
603,926 T
637,975 T
487,931 T
491,882 T
509,499 T
516,401 T
113,711 T
117,663 T
124,449 T
127,692 T
1.1.1.1. DBH Pajak
51,787 T
46,116 T
50,552 T
50,568 T
1.1.1.2. DBH Sumber Daya Alam
61,924 T
71,547 T
73,896 T
77,123 T
1.1.2. Dana Alokasi Umum
341,219 T
341,219 T
349,229 T
352,887 T
1.1.3. Dana Alokasi Khusus
33,000 T
33,000 T
35,820 T
35,820 T
16,148 T
16,148 T
16,469 T
16,615 T
0,523 T
0,523 T
0,547 T
0,547 T
87,948 T
87,948 T
104,411 T
104,411 T
60,540 T
60,540 T
70,252 T
70,252 T
1,853 T
1,853 T
1,096 T
1,096 T
24,074 T
24,074 T
31,298 T
31,298 T
1.4.4. Dana Insentif Daerah
1,387 T
1,387 T
1,664 T
1,664 T
1.4.5. Dana Proyek Pemda dan Desentralisasi
0,091 T
0,091 T
0,099 T
0,099 T
-
-
9,066 T
9,066 T
1.1. Dana Perimbangan 1.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH)
1.2. Dana Otonomi Khusus 1.3. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta 1.4. Dana Transfer Lainnya 1.4.1. Tunjangan Profesi Guru PNSD 1.4.2. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1.4.3. Bantuan Operasional Sekolah
2. Dana Desa
Pengertian DAK Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Membantu dalam arti “bukan penyediaan dana yang utama” dan/atau “bukan menggantikan yang semua sudah ada”. Demikian juga hanya “diberikan kepada daerah/bidang yang menurut kebijakannnya harus dibantu” Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Urusan daerah, bukan kewenangan pusat/ Kementerian/lembaga. Program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran bersangkutan. RKP disetujui DPR, selanjutnya dimuat dalam Nota Keuangan dan RAPBN.
4
PERKEMBANGAN ALOKASI DAK PER BIDANG
Perubahan Kebijakan DAK TA. 2015
Perbedaan No.
Hal
2014
2015
1.
IFN
Daerah dengan IFN tinggi dimungkinkan mendapatkan DAK, sepanjang IFWT1 > 1
Daerah dengan IFN tinggi dikeluarkan tanpa memperhitungkan IKW dan IT, kecuali Papua dan Papua Barat
2.
Kriteria Khusus
6 karakteristik: Tertinggal, Perbatasan, Pesisir Kepulauan, Rawan Bencana, Ketahanan Pangan, Pariwisata
3 karakteristik: Tertinggal, Perbatasan, Pesisir Kepulauan
3.
DAK Tambahan
Penentuan Daerah berdasarkan IFWT dari populasi Daerah Tertinggal & Daerah Perbatasan
Seluruh Daerah Tertinggal & Daerah Perbatasan dengan KKD rendah, mendapatkan alokasi
Pengalokasian dan Penyaluran DAK
Phase 1
Phase 2
Phase 3
PENETAPAN
PENGHITUNG-
PENETAPAN &
PROGRAM &
AN
PENGAGGAR-
KEGIATAN DAK
ALOKASI DAK
AN DAK
Phase 4
PENYALURAN DAK
Penetapan Program & Kegiatan
Phase 1
PENETAPAN PROGRAM
Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam RKP TA bersangkutan.
USULAN KEGIATAN KHUSUS
Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus dan ditetapkan setelah berkoordianasi dengan Mendagri, Menkeu, dan Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional
PENETAPAN KEGIATAN KHUSUS
Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menkeu.
Penghitungan Alokasi DAK
Phase 2
Setelah Menerima Usulan kegiatan khusus dari Menteri Teknis, Menteri Keuangan Melakukan Penghitungan Alokasi DAK, yaitu: 1. Penentuan daerah penerima dan 2. Penentuan besaran alokasi Dengan Mengacu Pada Tiga Kriteria PENENTUAN DAERAH
PENENTUAN BESARAN ALOKASI
(x IKK)
1. Kriteria Umum, 2. Kriteria Khusus, dan 3. Kriteria Teknis.
Penghitungan Alokasi DAK Kriteria Umum (KU)
Kriteria Khusus (KK)
Kriteria Teknis (KT)
Phase 2
KU = (PAD + DAU + DBH – DBH DR) - Belanja Gaji PNSD Daerah dengan KU dibawah rata-rata KU secara Nasional adalah daerah yang prioritas mendapatkan DAK Berupa : Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat), dan Karakteristik daerah, yang meliputi: (1) Daerah Tertinggal; (2) Daerah perbatasan dengan negara lain; (4) Daerah Pesisir dan/ atau Kepulauan; ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait yang memuat indikator-indikator yang mencerminkan kebutuhan teknis
Penghitungan Alokasi DAK TA. 2015
Phase 2
1. Penentuan daerah penerima DAK a) Kriteria Umum (IFN) Memprioritaskan daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata kemampuan keuangan nasional. b) Kriteria khusus : Berdasarkan Peraturan Perundangan bahwa daerah diwilayah Papua dan Papua Barat diprioritaskan memperoleh DAK. Karakteristik Wilayah : memprioritaskan Daerah Tertinggal , Daerah Perbatasan, dan Daerah Pesisir dan/atau Kepulauan c) Kriteria Teknis : berdasarkan kebutuhan teknis masing-masing bidang DAK. Pembobotan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis dalam penentuan daerah sbb: a) Untuk menghitung IFW = IFN : IKW 50% : 50% b) Untuk menghitung IFWT = IFW : IT 50% : 50%
2. Penentuan besaran DAK Menggunakan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis dengan pembobotan sbb: a) Untuk menghitung IFW b) Untuk menghitung IFWT
= IFN : IKW = IFW : IT
50% : 50% 20% : 80%
Penghitungan Alokasi DAK TA. 2015
Penghitungan Alokasi DAK
Kriteria Umum
Kriteria Khusus
Kriteria Teknis
Phase 2
PAD
T- 2
Daerah & Kemenkeu
DAU
T- 2
Kemenkeu
DBH
T-2
Kemenkeu
Belanja Gaji PNSD
T-2
Daerah & Kemenkeu
Daerah Tertinggal
T-1
KPDT
Daerah Perbatasan
T-1
BNPP
Daerah Pesisir
T-1
KKP
Kondisi Infrastruktur Per Bidang Per daerah
T-1
K/L terkait
13
Penetapan & Penganggaran DAK PEMERINTAH PUSAT Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden segera setelah UU APBN diterbitkan. (Perpres 162/2014) Berdasarkan penetapan alokasi DAK, menteri teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK, sebagai dasar penggunaan DAK di daerah. PEMERINTAH DAERAH Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas
Phase 3
MEKANISME PENYALURAN DAK
1 DJPK-Kemenkeu Selaku KPA Transfer ke Daerah Menerbitkan SPM
2 KPPN Jakarta II selaku Kuasa BUN Menerbitkan SP2D
DAK dibukukan dan digunakan berdasarkan Perda APBD dan Juknis
5
Phase 4
Bank Operasional
3
Melakukan pemindahbukuan/tran sfer dana dari RKUN ke RKUD
Pemda Prov/Kab/Kota
4
Membukukan DAK yg masuk RKUD sebagai pendapatan APBD
15
POLA PENYALURAN DAK
Phase 4
Tahap
Besaran
Waktu
Persyaratan
I
30%
Paling cepat bulan Februari
1. Perda APBD 2. Surat Pernyataan Dana Pendamping 3. Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap 3 tahun sebelumnya 4. Rekap SP2D tahap 3 tahun sebelumnya 5. Laporan Penyerapan Penggunaan DAK tahun sebelumnya 6. Laporan Penggunaan Sisa DAK 2010-2012 7. Rekap SP2D Penggunaan Sisa DAK 2010-2012 8. softcopy data laporan
II
45%
Sesuai laporan penyerapan daerah
1. Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap 1, minimal terserap 90% 2. Rekap SP2D tahap 1 3. softcopy data laporan
III
25%
Sesuai laporan penyerapan daerah
1. Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap 2 dan sisa DAK tahap 1, minimal terserap 90%. 2. Rekap SP2D tahap 2, termasuk penyerapan sisa dana tahap 1 3. softcopy data laporan 16
KETENTUAN PENYALURAN DAK
Phase 4
•
Penyaluran dilakukan berdasarkan pagu alokasi per daerah, bukan berdasarkan alokasi per bidang.
•
Penyaluran DAK dapat dilakukan setelah dokumen persyaratan diterima secara lengkap oleh DJPK.
•
Penyaluran DAK tidak dapat dilakukan secara sekaligus dan tidak melampaui tahun anggaran berjalan.
•
Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap I atau II diterima paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berjalan berakhir. Bila melampaui batas waktu tersebut maka DAK tidak dapat dicairkan (HANGUS).
17
DAK Bidang Pendidikan
DAK Bidang Pendidikan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan bidang pendidikan di daerah sesuai dengan prioritas nasional bidang pendidikan.
Secara umum, DAK pendidikan ditujukan untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar melakukan tindakan nyata guna mewujudkan peningkatan akses pendidikan dan layanan pendidikan yang lebih berkualitas, yaitu: a. Menyiapkan layanan pendidikan untuk peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan akses untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menegah. b. Menyiapkan layanan pendidikan yang bermutu, berkesetaraan, serta berrelevansi untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menegah. c. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan menuju pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. d. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka peningkatan daya saing melalui pemberdayaan potensi daerah. 18
Arah Kebijakan DAK Pendidikan 2015 Arah Kebijakan : Kebijakan DAK Bidang Pendidikan tahun 2015 diarahkan untuk memfasilitasi pemerintahan daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM), ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sasaran : Sasaran DAK bidang pendidikan tahun 2015 adalah pemenuhan secara bertahap sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan, yaitu: 1. Pemenuhan sarana penunjang mutu dan prasarana pendidikan sesuai SPM minimal mencapai 7% dari total satuan pendidikan SD Negeri; 2. Pemenuhan sarana penunjang mutu dan prasarana pendidikan sesuai SPM minimal mencapai 10% dari total satuan pendidikan SMP Negeri; 3. Pemenuhan sarana penunjang mutu dan prasarana pendidikan sesuai SPM minimal mencapai 15% SMK dari total satuan pendidikan SMK Negeri; 4. Pemenuhan sarana penunjang mutu dan prasarana pendidikan sesuai SPM minimal mencapai 20% dari total satuan pendidikan SMA Negeri.
Lingkup Kegiatan DAK Pendidikan 2015 Kegiatan DAK Bidang Pendidikan SD/SDLB 1. Rehabilitasi ruang belajar
beserta perabotnya. 2. Pembangunan ruang kelas 3.
4.
5.
6. 7. 8.
baru beserta perabotnya. Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya. Pembangunan dan/atau rehabilitasi ruang guru beserta perabot Pembangunan dan/atau rehabilitasi jamban siswa/guru. Pembangunan rumah dinas/mess guru di daerah 3T Penyediaan buku teks/referensi. Penyediaan peralatan pendidikan
Pendidikan Menengah
SMP/SMPLB 1. Rehabilitasi ruang belajar minimal
rusak sedang beserta perabotnya.
SMA 1. Rehabilitasi ruang belajar SMA. 2. Pembangunan ruang kelas baru
2. Pembangunan ruang kelas baru
beserta perabotnya. 3. Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta perabotnya. 4. Pembangunan Ruang Laboratorium IPA beserta perabotnya. 5. Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya. 6. Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya. 7. Pembangunan dan/atau rehabilitasi jamban siswa/guru. 8. Pembangunan dan/atau rehabilitasi ruang kantor guru beserta perabotnya. 9. Pembangunan asrama murid/rumah dinas/mess guru di daerah 3T. 10. Penyediaan peralatan pendidikan. 11. Penyediaan buku teks/referensi
3. 4. 5.
6.
7. 8. 9.
SMA. Pembangunan perpustakaan SMA. Pembangunan laboratorium SMA. Pembangunan asrama siswa dan/atau rumah dinas guru SMA beserta perabotnya di Daerah 3T. Pembangunan/rehabilitasi ruang penunjang pembelajaran SMA beserta perabotnya (administrasi perkantoran, ruang guru, dan sanitasi siswa/guru). Pengadaan peralatan laboratorium SMA. Pengadaan peralatan olah raga dan/atau kesenian SMA. Pengadaan buku teks/materi referensi dan/atau media pembelajaran SMA
SMK 1. Rehabilitasi ruang belajar SMK
beserta perabotnya. 2. Pembangunan ruang kelas baru
SMK beserta perabotnya. 3. Pembangunan perpustakaan SMK beserta perabotnya. 4. Pembangunan laboratorium SMK beserta perabotnya. 5. Pembangunan asrama siswa SMK dan/atau rumah guru SMK beserta perabotnya di Daerah 3T. 6. Pembangunan/rehabilitasi ruang penunjang pembelajaran SMK beserta perabotnya (administrasi perkantoran, ruang guru, dan sanitasi siswa/guru). 7. Pembangunan ruang praktik siswa SMK beserta perabotnya. 8. Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK. 9. Pengadaan Peralatan Praktik SMK. 10. Pengadaan Sarana Olah Raga dan/atau Kesenian SMK 11. Pengadaan buku teks pelajaran/materi referensi dan/atau media pembelajaran SMK
20
ALOKASI DAK PENDIDIKAN TA 2003 - 2015 (Dalam Miliar Rupiah)
Tahun
2003
1.221
2006 3.920
2007 5.195
2008 7.015
2009 9.335
2010
2011
2012
2013
2014
2015
6.025
8.033
3.564
4.016
3.514
3.734
4.017
2.008
2.510
2.510
2.510
SMA
1.607
1.506
1.607
SMK
2.410
2.008
2.410
SMP
653
2005
5.601
SD
625
2004
Proporsi Alokasi DAK Pendidikan 2015
Dikdas (60%) Rp. 6,024 triliun
SD (35%) Rp. 3,514 triliun
SMP (25%) Rp. 2,510 triliun DAK
Rp. 10,041 triliun
Dikmen (40%) Rp. 4.017 triliun
SMA (16%) Rp. 1,607 triliun
SMK (24%) Rp. 2,410 triliun 1. Pendidikan Dasar : SD 428 daerah SMP 436 daerah 2. Pendidikan Menengah : SMA 440 daerah SMK 438 daerah 22
REALISASI PENYALURAN DAK (REGULER) TA 2014 DARI RKUN KE RKUD
TAHAP
PAGU DAK reguler
REALISASI*
SISA PAGU
% REAL
I
9.060.000.000.000
8.981.558.976.000
78.441.024.000
99,13%
II
13.590.000.119.000
4.809.417.661.000
8.780.582.458.000
35.39%
III
7.549.999.881.000
137.790.000
7.549.862.091.000
0,002%
TOTAL
30.200.000.000.000
13.791.114.427.000
16.408.885.573.000
45.67%
Catatan : *) s.d. 13 Oktober 2014
TAHAP
PEMDA PENERIMA SUDAH
BELUM
TOTAL
I
522
6
528
II
178
350
528
III
1
527
528
REALISASI PENYALURAN DAK
Tahap
2010
2011
2012
2013
2014
% salur
daerah
% salur
daerah
% salur
daerah
% salur
daerah
% salur
daerah
I (30%
99,94
517
100,00
520
100,00
520
100,00
518
99,13
522
II (45%)
99,50
513
99,90
519
99,71
516
98,46
514
35,39
178
III (25%)
95,08
486
93,37
479
97,85
503
90,80
476
0
1
Jumlah
99,14
98,30
99,33
97,01
45,66
Keterangan: Realisasi penyaluran DAK tahun 2014 berdasarkan data penyaluran s.d. tanggal 13 Oktober 2014
24
Penggunaan Sisa DAK Adalah Dana DAK yang sudah tersalurkan ke RKUD namun tidak habis digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran Dianggarkan kembali pada tahun berjalan
Pagu DAK Output Kegiatan Belum Tercapai
Penyaluran/ Pemindahbukuan RKUN ke RKUD
Untuk kegiatan Bidang yang sama
Menggunakan Juknis Tahun lalu
Sisa DAK Dianggarkan pada tahun berjalan
Pelaksanaan Kegiatan di Daerah Output Kegiatan Telah Tercapai
Tidak Habis sampai dengan TA berakhir Sisa DAK tidak dapat digunakan sebagai dana pendamping
Dapat digabung dengan Sisa DAK Bidang lainnya Membiayai Bidang tertentu yang ditentukan oleh Pemda
Penggunaan Sisa DAK Sisa DAK karena Optimalisasi
Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa DAK dari bidang-bidang DAK yang output kegiatannya sudah tercapai, maka sisa DAK tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan DAK dengan ketentuan: o
sisa DAK dari bidang-bidang tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan DAK di bidang yang sama pada tahun anggaran berikutnya; dan/ atau
o
Akumulasi sisa DAK dari bidang-bidang tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan DAK di bidang tertentu pada tahun anggaran berikutnya (poin b ini baru dapat dilaksanakan mulai TA 2015, dan berlaku untuk DAK TA 2013 dan tahuntahun anggaran berikutnya)
dengan memperhatikan prioritas nasional dan menggunakan juknis tahun anggaran berjalan.
Sisa DAK tidak dapat digunakan sebagai dana pendamping.
Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari sisa DAK harus selesai dan dapat dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran berkenaan.
Kepala Daerah menyampaikan laporan Penggunaan Sisa DAK kepada Dirjen Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan setelah kegiatan yang didanai dari sisa DAK selesai.
Permasalahan Penyaluran/Penyerapan DAK Faktor dari Daerah: Keterbatasan dana APBD untuk alokasi dana pendamping DAK Perda APBD dan DPA terlambat ditetapkan Keterlambatan pelaksanaan tender kegiatan Keterlambatan dalam penyampaian dokumen yang dipersyaratkan
Mutasi pejabat di daerah. Kurangnya koordinasi antara SKPD pengguna DAK dan SKPD pengelola keuangan daerah Faktor dari Pusat: Keterlambatan penetapan dan penyampaian Juknis kepada Daerah
Kegiatan yang diatur dalam juknis DAK terlalu rigid (kriteria dan porsi), sehingga daerah kesulitan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah; Juknis berubah/revisi di tengah tahun anggaran Juknis DAK yang tidak sinkron dengan peraturan lainnya
Kontraktor lambat menagih/menarik sekaligus diakhir kegiatan yang telah dilaksanakan.
tahun untuk capaian progress
27
Permasalahan DAK Pendidikan 1. Setiap tahun DAK pendidikan tidak terserap penggunaanya secara optimal, sehingga memberikan kontribusi yang besar terhadap Sisa DAK pada RKUD. 2. Meskipun sisa DAK pendidikan telah dianggarkan untuk digunakan TA berikutnya, namun akumulasi Sisa DAK Pendidikan justru terus bertambah, sehingga nilai akumulasi sisa TA 2010 – 2012, secara nasional mencapai Rp 2,4 triliun. 3. Salah satu penyebab rendahnya penyerapan DAK Pendidikan, terlambatnya penetapan/revisi Juknis DAK Pendidikan. 4. Pelaksanaan DAK TA.2014 untuk lingkup kegiatan pengadaan buku kurikulum 2013 untuk semester II Tahun Ajaran 2014/2015, berpotensi menyebabkan RENDAHNYA PENYERAPAN DAK TA 2014, apabila tidak dilakukan upaya percepatan penggunaan DAK pendidikan untuk kegiatan non pengadaan buku dan percepatan proses kontrak, percetakan, pengiriman, dan pembayaran pengadaan buku K-13 TA 2014. 5. Rendahnya penyerapan DAK Pendidikan 2014, bisa menyebabkan juga rendahnya penyerapan DAK Non Pendidikan 2014, apabila tidak dilakukan upaya pemisahan laporan penyerapan dan penyaluran DAK Pendidikan dengan DAK bidang lainnya. 28
Tindak Lanjut yang Perlu Dilakukan Pemda melalui Dinas Pendidikan perlu mempercepat penyerapan DAK yang sudah disalurkan di RKUD (tahap 1 atau tahap 2), untuk mendanai kegiatan bidang DAK yang menjadi prioritas daerah, dan disesuaikan dengan kesiapan SKPD-nya. Apabila DAK yang telah diterima di RKUD akan digunakan untuk mendanai kegiatan DAK bidang pendidikan, maka dana tsb dapat digunakan untuk mendanai kegiatan non pengadaan buku K-13, sepanjang kebutuhan untuk pengadaan buku dapat dibayarkan dari DAK tahap 3 atau sebagian DAK tahap 2 (akan diterbitkan SEB Mendikbud, Menkeu, dan Mendagri). Laporan penyerapan dan penyaluran DAK pendidikan perlu dipisahkan dari DAK non pendidikan, agar keterlambatan penyerapan DAK pendidikan tidak mengganggu penyerapan DAK bidang lainnya (akan diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan). Untuk TA 2014, batas akhir penyampaian Laporan Realisasi Penyerapan DAK pendidikan dan DAK non pendidikan tahap I dan II harus sudah diterima oleh Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, PALING LAMBAT TGL 19 DESEMBER 2014. 29
TERIMA KASIH
