KATA PENGANTAR. Jombang, Pebruari 2016 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JOMBANG

i LAKIP Bakesbangpol Tahun 2015

KATA PENGANTAR Dalam rangka memenuhi akuntabilitas implementasi program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2015, disusun buku Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

( LAKIP ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten

Jombang sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya di lingkungan Bakesbangpol Kabupaten Jombang sepanjang Tahun 2015. LAKIP ini berisi gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategik yang dilaksanakan pada Tahun 2015, dan merupakan capaian kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Bakesbangpol Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Banyak hal yang telah dicapai dalam kurun waktu satu tahun pertama dalam kaitannya dengan Renstra. namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan ke depan yang perlu diselesaikan. Untuk itu diperlukan komitmen dalam mengawal perkembangan dan dinamika di bidang pembangunan, pemerintah dan sosial kemasyarakatan daerah secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi oleh seluruh jajaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Kiranya laporan ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan selanjutnya, dan diikuti dengan peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang, sebagai salah satu wujud pengabdian kepada bangsa dan negara pada umumnya dan daerah Kabupaten Jombang pada khususnya.

Jombang,

Pebruari 2016

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JOMBANG

Drs. MAS’UD, M.Si Pembina Utama Muda Nip.195911231989031004

i LAKIP Bakesbangpol Tahun 2015

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan berbasis kinerja. Sebagaimana terdapat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Laporan ini berisi penetapan kinerja dan akuntabalitas kinerja, dimana termasuk didalamnya akuntabilitas keuangan, analisis dan evaluasi kinerja guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran program Dalam penyusunan LAKIP ini disajikan tentang Indikator Keberhasilan dan Kegagalan dalam pencapaian sasaran, tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sehingga diperlukan pola pengukuran kinerja mulai Rencana Strategis, dan berakhir sampai dengan pengukuran kinerja atas sasaran program kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK). Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2014-2018, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang mempunyai 6 (enam) sasaran strategis. Secara kumulatif capaian kinerja Bakesbangpol Kabupaten Jombang berdasarkan sasaran pada Tahun 2015 mencapai tingkat persentase (100%),sedangkan capaian kinerja sebesar (100%). Secara keseluruhan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang berdasarkan prosentase capaian kinerja berbasis sasaran adalah sebesar (100%). Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan. Dengan demikian , maka secara umum kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang dapat dinyatakan berhasil. Memperhatikan pada tingkat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi terhadap program-program yang belum optimal dalam suatu koridor atas serangkaian pembanding capaian kinerja dalam kurun waktu satu 1 (satu) Tahun terakhir membandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut diorientasikan pula untuk menjadi bagian yang terintegrasi dalam suatu upaya konstruktif dan berkelanjutan guna mengoptimalkan dan penyempurnaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang di waktu yang akan datang.

ii LAKIP Bakesbangpol Tahun 2015

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

……………………………………………………………

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

……………………………………………………………

ii

DAFTAR ISI …………………………………………………………………….

BAB I

iii

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG ……………………………………………………………

1

B. DASAR HUKUM …………………………………………………………………

2

C. MAKSUD DAN TUJUAN ………………………………………………………

3

D. ORGANISASI……………………………………………………………………….

4

E. SISTEMATIKA LAPORAN………………………………………………………...

9

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

11

1. Visi……………………………………………………………………………...

11

2. Misi………………………………………………………………………………

12

3. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 …………………………………………………………………….. 4. Kebijakan dan Program ……………………………………………………. B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015………………………………………….

BAB III

14 15 17

AKUNTABILITAS KINERJA

A. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015………………………………….

25

B. REALISASI ANGGARAN………………………………………………………….

45

BAB IV PENUTUP…………………………………………………………………………..

47

Lampiran : 1. Matrik Renstra Tahun 2014-2018 2. Matrik Renja RKT Tahun 2015 3. Perjanjian Kinerja (PK Tahun 2015) 4. Pengukuran Kinerja Tahun 2015

iii LAKIP Bakesbangpol Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Tahun 2015 merupakan tahun kedua implementasi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 yang dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan visi Tahun 2014-2018 yaitu “ TERWUJUDNYA JOMBANG YANG KONDUSIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA” Rangkaian program/kegiatan pada Tahun 2015 adalah bagian integral dalam mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018 Pemerintah Kabupaten Jombang dan diakumulasikan dalam beberapa program utama dalam pembangunan tahun 2015 yaitu : 1) Pengembangan Wawasan Kebangsaan untuk menumbuh kembangkan keharmonisan, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama baik antar Golongan etnis, suku, ras guna memperkuat Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa agar tetap Utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ; 2) Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat/generasi muda akan pentingnya wawasan kebangsaan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI ; 3) Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Untuk meningkatkan stabilitas daerah Kabupaten Jombang dan demi lancarnya penyelenggaraan

pemerintah

dan

pelaksana

pembangunan

daerah

berupa

inventarisasi permasalahan yang menonjol di wilayah Kabupaten Jombang yang mencakup bidang ideologi, politik ekonomi, social budaya dan keamanan daerah ; 4) Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) untuk meminimalisir angka kriminalitas di Kabupaten Jombang ; 5) Peningkatan Pemahaman Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Terhadap peraturan Perundang-Undangan Partai Politik dan Pemahaman HAM a. Peningkatan pemahaman aparatur pemerintahan dan masyarakat terhadap perundang-undangan partai politik. -

Untuk mengembangkan sistem politik dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan politik dan demokratisasi serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai dan demokratis.

-

Untuk

memberikan

sosialisasi

kepada

masyarakat

tentang

peraturan

perundang-undangan yang baru.

1 LAKIP Bakesbangpol Tahun 2015

b. Peningkatan

pemahaman

aparatur

pemerintah

dan

masyarakat

terhadap

peraturan perundang-undangan terhadap pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) -

Memberikan pemahaman kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparatur kecamatan terkait peraturan rencana aksi Hak Asasi Manusia (HAM), Pengertian

Hak

Asasi

Manusia

(HAM)

dan

untuk

meningkatkan

penghormatan, pemenuhan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabupaten Jombang ; 6) Pemeliharaan Kamtribmas dan pencegahan tindak kriminal dalam upaya menjaga kondusifitas stabilitas daerah dengan terpantaunya AGHT dan permasalahan menonjol di Kabupaten Jombang ; 7) Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman , dan Ketertiban Masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kondisi kepekaan,kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapai potensi dan indikasi timbulnya ancaman keamanan/ deteksi dini ; 8) Pendidikan politik Masyarakat untuk Meningkatkan kesadaran politik masyarakat dalam memberikan hak suaranya pada Pemilu dan peningkatan masyarakat dalam berorganisasi ; 9) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk memperlancar tugas Bakesbangpol dalam pelayanan kepada masyarakat ; 10) Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur untuk memperlancar tugas Bakesbangpol dalam pelayanan kepada masyarakat ; 11) Peningkatan Disiplin Aparatur untuk mendukung partisipasi pegawai lingkup Bakesbangpol dalam perayaan HUT kemerdekaan RI ; 12) Perencanaan strategis dan Pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD untuk mengukur capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD ; Untuk memenuhi kewajiban kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewajiban dalam mencapai tujuan sebagai komitmen organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2015 guna memberikan gambaran Kinerja Pokok Bakesbangpol pada Tahun 2015. LAKIP ini juga disusun karena memenuhi amanat dari peraturan terkait. B. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP Tahun 2015 ini disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :


1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah kabupaten Jombang ; 4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 A Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati JombangNomor 9 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan

Kesatuan

Bangsa,

Politik

dan

Perlindungan

Masyarakat

Kabupaten Jombang ; 5. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daearah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 ; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29

tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang ; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. C. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Jombang. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan

informasi

mengenai

pelaksanaan

Program

dan

Kegiatan

Strategis

Bakesbangpol Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 yang dilaksanakan pada Tahun 2015. Dalam LAKIP Tahun 2015 menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan LAKIP ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsipprinsip tata kepemerintahan yang baik, melalui peyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2015. Di samping itu untuk memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi dalam Renstra Bakesbangpol Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018.


D. Organisasi

KEPALA BADAN

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG INTEGRASI BANGSA

BIDANG BUDAYA, ORG. SOSIAL DAN POLITIK DAN HUB. ANTAR LEMBAGA

SUB BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN SUB BIDANG PEMBAURAN DAN HAM

SUB BIDANG BUDAYA, ORGANISASI SOSIAL DAN POLITIK SUB BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

SUBBAG KEUANGAN

SUBBAG SUNGRAM DAN PELAPORAN

BIDANG KEWASPADAAN

SUB BIDANG PENCEGAHAN KONFLIK SUB BIDANG PENANGANAN KONFLIK

1. Struktur Organisasi Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana diuraikan di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang didukung oleh para pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/komponen Sekretaris, Kabid, Kasubbag, Kasubbid. Jajaran komponen beserta unit satuan kerja tersebut dapat diuraikan dibawah ini 1. Kepala Badan ; 2. Sekretariat, membawahi : a. Sub. Bagian Umum ; b. Sub. Bagian Keuangan ; c. Sub. Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan 3. Bidang Integrasi Bangsa, membawahi : a. Sub. Bidang Wawasan Kebangsaan ; b. Sub. Bidang Pembauran dan HAM 4. Bidang Budaya, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Politik dan Hubungan Antar Lembaga membawahi : a. Sub. Bidang Budaya, Organisasi Sosial dan Politik ; b. Sub. Bidang Hubungan Antar Lembaga ;


5. Bidang Kewaspadaan membawahi : a. Sub. Bidang Pencegahan Konflik ; b. Sub. Bidang Penanganan Konflik.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang di bidang Integrasi Bangsa, Budaya,Organisasi Sosial Politik dan Hubungan Antar Lembaga serta Kewaspadaan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang memiliki fungsi yaitu : a. Pengkoordinasian dengan pengaturan kegiatan kerjasama, mengintregasikan dan mengsinkronkan pelaksanaan pembinaan di bidang integrasi bangsa, budaya, organisasi sosial politik dan hubungan antar lembaga serta kewaspadaan ; b. Pelaksanaan perencanaan program, pembinaan, operasional dan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan di bidang Integrasi Bangsa, Budaya,Organisasi Sosial Politik dan Hubungan Antar Lembaga serta Kewaspadaan ; c. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, profesi dan lembaga swadaya masyarakat dan membantu pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum, pemasyarakatan sistem politik dalam negeri, demokrasi dan pendidikan politik masyarakat ; d. Pengkajian penganalisaaan, penyelesaian segala permasalahan yang timbul di bidang pemerintahan daerah, organisasi politik, kemasyarakatan, profesi, kesatuan bangsa, politik,HAM dan Hubungan Antar Lembaga ; e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengadaan monitoring tentang situasi dan kondisi daerah di bidang Integrasi Bangsa, Budaya,Organisasi Sosial Politik dan Hubungan Antar Lembaga serta Kewaspadaan ; f. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, kurus-kursus dan penataan-penataan di bidang Integrasi Bangsa, Budaya,Organisasi Sosial Politik dan Hubungan Antar Lembaga serta Kewaspadaan. Selain tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang secara umum, secara khusus tugas pokok dan


fungsi juga dimiliki Sekretariat dan Bidang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang. Penjelasannya adalah sebagai berikut : 1. Sekretariat Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagaian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dibidang ketatausahaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan.

Dalam Melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi : a. Pelaksana koordinasi pengumpulan data dan informasi dalam rangka Penyusunan Kebijakan Teknis dan operasional Badan ; b. Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Badan ; c. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan Program Kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan Kesbangpol ; d. Pengelolaan

administrasi

kepegawaian,

pelaksanaan

pembinaan,

peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai ; e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran, Pelaksanaan Penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan ; f. Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat-menyurat) dan kearsipan; g. Penyusunan Standart Pelayanan Minimal lingkup Unit Kerja ;

2. Bidang Integrasi Bangsa. Tugas pokok Bidang Integrasi Bangsa adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dibidang

Wawasan Kebangsaan,

Pembauran dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Integrasi Bangsa mempunyai fungsi: a. Penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan pelaksanaannya di bidang Wawasan Kebangsaan, Pembauran dan Hak Asasi Manusia (HAM); b. Perumusan program pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pembauran antar golongan etnis, suku, umat beragama di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat;


c. Perumusan program dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan, Pembauran dan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah; d. Perumusan dan melaksanakan program kegiatan untuk melestarikan nilainilai luhur budaya bangsa di daerah; e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Wawasan Kebangsaan, Pembauran dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, ketahanan dan kesatuan bangsa; f. Pemantapan ketahanan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya bagi segenap lapisan masyarakat serta peningkatan kualitas demokratisasi di daerah; g. Pengawasan dan monitoring dibidang Wawasan Kebangsaan, Pembauran dan Hak Asasi Manusia (HAM); h. Pelaksanaan pelaporan tugas bidang wawasan kebangsaan, pembauran dan Hak Asasi Manusia (HAM). Bidang Integrasi Bangsa, berada dibawah Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.Bidang ini dibantu oleh Subbid.Wawasan Kebangsaan dan Subid. Pembauran dan HAM serta beberapa staf dalam rangka pelaksanaan tugas pada bidang ini

3. Bidang Budaya, Organisasi Sosial dan Politik dan Hubungan Antar Lembaga Tugas pokok Bidang Budaya, Organisasi Sosial dan Politik dan Hubungan Antar Lembaga adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Budaya, Organisasi Sosial dan Politik dan Hubungan Antar Lembaga yaitu lembaga eksekutif, legislatif, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesional dan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga penyelenggara pemilu. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Budaya, Organisasi Sosial dan Politik dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi: a. Penyusunan program kegiatan dan petunjuk teknis di bidang budaya, organisasi sosial dan politik dan hubungan antar lembaga yaitu lembaga eksekutip, legislatif, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesional dan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga penyelenggara pemilu;


b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang budaya, organisasi sosial dan politik dan hubungan antar lembaga yaitu lembaga eksekutip, legislatif,

organisasi

politik,

organisasi

kemasyarakatan,

organisasi

profesional dan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga penyelenggara pemilu; c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait di bidang budaya, organisasi sosial dan politik dan hubungan antar lembaga yaitu lembaga eksekutip, legislatif, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesional dan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga penyelenggara pemilu ; d. Pelaksanaan sosialisasi program kegiatan di bidang budaya, organisasi sosial dan politik dan hubungan antar lembaga yaitu lembaga eksekutip, legislatif,

organisasi

politik,

organisasi

kemasyarakatan,

organisasi

profesional dan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga penyelenggara pemilu ; e. Pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan budaya, organisasi sosial dan politik dan hubungan antar lembaga yaitu lembaga eksekutip, legislatif, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesional dan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga penyelenggara pemilu. Bidang budaya, organisasi sosial dan politik dan hubungan antar lembaga berada dibawah Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan. Bidang budaya, organisasi sosial dan politik dan hubungan antar lembaga dibantu oleh Subbid. Budaya, Organisasi Sosial dan Politik dan Subbid. Hubungan Antar Lembaga, serta dibantu oleh beberapa staf dalam rangka pelaksanaan tugas pada bidang ini.

4. Bidang Kewaspadaan Tugas pokok Bidang Kewaspadaan adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencegahan dan penanganan konflik dalam menjalanan tugas pokoknya Bidang Kewaspadaan mempunyai fungsi: a. Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dengan pencegahan dan penanganan konflik ; b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan koordinasi di bidang pencegahan dan penanganan konflik ;


c. Pelaksanaan program kegiatan yang berhubungan dengan hubungan di bidang pencegahan dan penanganan konflik ; d. Pelaksanaan pembinaan, pelatihan, penyuluhan, penataran tentang bidang pencegahan dan penanganan konflik ; e. Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penanganan konflik ; f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan dan penanganan konflik. Bidang Kewaspadaan berada dibawah Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan. Bidang Kewaspadaan ini dibantu oleh Subbid. Pencegahan Konflik dan Subbid. Penanganan Konflik, serta dibantu oleh beberapa staf dalam rangka pelaksanaan tugas pada bidang tersebut. ; E. Sistematika Laporan Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Jombang disusun LAKIP Tahun 2015 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN Bab ini berisi pengantar LAKIP Tahun 2015 berupa pengantar, maksud dan tujuan, Data Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang, serta Sistematika Penyusunan LAKIP.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam konteks rencana jangka menengah, rencana kerja Badan serta Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sebagai gambaran dan acuan dalam penyusunan LAKIP Tahun 2015, yang memuat program, kegiatan, dan target capaian dalam upaya pencapaian sasaran starategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang.


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan

kinerja organisasi sesuai

dengan dokumen perjanjian kinerja. BAB IV PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya Lampiran : 1. Matrik Renstra Tahun 2014-2018 2. Matrik Renja RKT 3. Perjanjian Kinerja (PK) 4. Pengukuran Kinerja


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2018

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagaian urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang di bidang Integrasi Bangsa, Budaya,Organisasi Sosial Politik dan Hubungan Antar Lembaga serta Kewaspadaan. Dalam kurun waktu Tahun 2014-2018 dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin timbul. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan, memantapkan wawasan dan kesadaran kebangsaan, meningkatkan antisipasi terhadap gangguan ketentraman dan keamanan masyarakat, meningkatkan kerjasama antara lembaga eksekutif, legislatif, meningkatkan pemahaman terhadap peraturan HAM serta miminimalisir gangguan dan pelanggaran HAM dengan beberapa kegiatan penyuluhan, pelatihan dan sosialisasi. Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang 1. Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Visi adalah pandangan ke depan bagaimana suatu instansi akan dibawa dan bergerak untuk mencapai cita-cita dasar secara konsisten sehingga tetap eksis. Dalam suatu visi terpampang secara nyata dan jelas bagaimana kondisi kedepan yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah. Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Jombang untuk periode 2014-2018 memiliki Visi sebagai berikut: “Terwujudnya Jombang yang Kondusif Menuju Masyarakat Sejahtera” Makna dari Visi tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut : Terwujudnya Jombang yang lebih kondusif adalah prioritas utama dalam urusan kesatuan bangsa dan politik. Kondisi masyarakat yang kondusif adalah kunci untuk mencapai kesuksesan pembangunan, pertumbuhan dan kestabilan ekonomi serta berkembangnya tata nilai sosial masyarakat. Keamanan yang ada di masyarakat adalah derivasi dari keberhasilan pembangunan masyarakat sekaligus menjadi jaminan bagi masyarakat untuk bisa beraktivitas secara baik dan terkelolanya potensi konflik yang ada di masyarakat. Rasa aman memberi jaminan bahwa proses pembangunan sarana dan prasarana bisa berlangsung, jaminan untuk berkembangnya iklim investasi baik dari lingkup daerah


maupun luar daerah sehingga perekonomian masyarakat bisa berkembang. Perbaikan di kehidupan sosial masyarakat diharapkan mampu menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kabupaten Jombang. 2.

Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Untuk mendukung tercapainya Visi dibutuhkan konsep yang lebih strategis dan taktis sehingga arahan kerja menjadi mudah disusun dan tersistematis. Dalam memenuhi visi yang telah disusunnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang menentukan misi yaitu: 1. Menumbuhkan etika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2. Meningkatkan kesadaran politik dan berdemokrasi. 3. Meningkatkan kemajuan dan kesadran HAM. 4. Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang kerukunan umat beragama, kewaspdaan dini masyarakat dan pembauran. 5. Meningkatkan kelembagaan badan kesatuan bangsa dan politik. Penjelasan terhadap Masing-masing misi adalah sebagai berikut : 1. Berupaya secara aktif berupaya secara aktif dalam periode pembangunan jangka menengah untuk terwujudnya masyarakat sesuai dengan norma dan etka yang berlaku sehingga mampu menjaga keutuhan dan persatuan berbangsa di ruang lingkup Kabupaten Jombang. 2. Pemilihan umum sangat bergantung kepada kesadaran pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilihan secara sadar dan aktif. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang berupaya secara aktif dalam meningkatkan kesadaran untuk berpolitik dan berdemokrasi, dengan demikian angka partisipasi dalam setiap pemilu senantiasa meningkat. 3. Mendorong upaya menghargai Hak Asasi Manusia di Kabupaten Jombang. 4. Mendorong

agar

masyarakat

Kabupaten

Jombang

bisa

secara

damai

berdampingan antar pemeluk agama, dan potensi konflik antar masyarakat yang bersumber dari agama bisa diminimalisir 5. Berusaha secara optimal mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

3.

Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang 2014-2018 Tujuan merupakan implementasi dari setiap pernyataan

misi yang telah

dibuat. Tujuan menjelaskan sesuatu (apa) yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang dalam jangka waktu 5


tahun. Sedangkan sasaran adalah penjabaran atas tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang, yaitu berupa hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terperinci, dapat dicapai dan dan dapat diukur. Adapun penjabaran berdasarkan visi misi yang telah dibuat ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut : 1.

Untuk mencapai misi Menumbuhkan Etika Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara ditetapkan tujuan mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral kemasyarakatan dengan sasaran yaitu: -

Terjaganya etika dan moral masyarakat Kabupaten Jombang ;

Indikator Sasaran 2.

Menurunnya angka Kriminalitas dengan target 8,36 %

Untuk mencapai misi Meningkatkan Kesadaran Berpolitik Dan Berdemokrasi ditetapkan tujuan mewujudkan masyarakat yang aktif dan cerdas dalam berpolitik dengan sasaran yaitu: -

meningkatnya wawasan tentang politik oleh masyarakat ;

Indikator Sasaran -

Meningkatnya prosentase pemilih menggunakan hak pilihnya dengan target 90% di akhir tahun perencanaan.

3.

Meningkatnya orkesmas yang aktif dengan target 15 %.

Untuk mencapai misi Meningkatkan Kewaspadaan Daerah ditetapkan tujuan membentuk sistem pencegahan dan penanganan konflik yang handal

dengan

sasaran yaitu: -

meningkatnya keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kewaspadaan dini masyarakat ;

Indikator sasaran -

Tidak ada AGHT yang terjadi dengan target 0%

-

Tidak terjadi kerawanan Daerah dengan target 0%

4. Untuk mencapai misi Meningkatkan Kemajuan Dan Kesadaran HAM ditetapkan tujuan terwujudnya penegakan HAM di kabupaten jombang dengan sasaran yaitu: -

menurunnya pelanggaran HAM yang terjadi ;

Indikator Sasaran -

Berkurangnya jumlah kasus pelanggaran HAM dengan target 101 kasus pelanggaran


5. Untuk mencapai misi Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Di Bidang Kerukunan Umat Beragama, Kewaspadaan Dini Masyarakat Dan Pembauran ditetapkan tujuan terwujudnya kerukunan antar umat beragama dengan sasaran yaitu: -

Pencegahan terjadinya konflik horizontal di masyarakat dibidang agama ;

Indikator Sasaran -

Tidak terjadi konflik SARA di Jombang dengan target tidak ada kasus SARA

-

Menurunnya kasus Kenakalan remaja dengan target 1%

6. Untuk mencapai Misi Kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Handal ditetapkan tujuan memberikan dukungan kelembagaan yang optimal dengan sasaran yaitu: -

meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kinerja ;

Indikator sasaran -

Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur dengan target 90%

-

Meningkatnya disiplin aparatur dengan target 100%

-

Tersedianya laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD dengan target 90%

4.

Kebijakan dan Program Strategis Sebagai penjabaran langkah-langkah menuju tercapainya sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, ditetapkan beberapa kebijakan strategis yang saling terkait sebagai berikut : a. Kebijakan 1. Meningkatkan

keamanan,

ketertiban,

ketentraman

dan

kenyamanan

Lingkungan Masyarakat ; 2. Memelihara mengembangkan hubungan antar lembaga, agama, etnis, suku dan kelompok masyarakat sebagai upaya keutuhan wilayah NKRI ; 3. Mengembangkan Hubungan dan kemitraan dengan semua organisasi Politik, ormas dan LSM ; 4. Mengembangkan sistim identifikasi, analisis, situasi dan kondisi serta kerawanan sosial masyarakat ; 5. Peningkatan kegiatan pencegahan terhadap potensi konflik dan bencana alam.


b. APBD Badan Kegsbangpol Kabupaten Jombang Sesuai dengan APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2015 No

Uraian

1.

Belanja Tidak langsung

1.179.513.101,-

a. Gaji Pokok PNS

798.846.284,-

b. Tunjangan Keluarga

109.362.468,-

c. Tunjangan Jabatan

139.645.413,-

d. Tunjangan Fungsional Umum

22.359.521,-

e. Tunjangan Beras

79.888.617,-

f. Tunjangan PPh/Tunjangan khusus

29.370.091,-

g. Pembulatan Gaji 2.

Anggaran (Rp)

Belanja Langsung a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal

40.707,2.687.937.000,326.995.000,2.278.846.000,82.096.000,-

Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang (setelah PAK ) Rp. 2.867.937.000,- (100%) dengan realisasi sebesar Rp. 2.224.912.514,- (82,77)


Program dan Kegiatan APBD Tahun 2015 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Rp.

6.960.000,-

b. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. 393.456.000,-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor

Rp.

3.096.000,-

b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Rp.

14.000.000,-

c. Pengadaan Mebeleur

Rp.

8.000.000,-

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Rp.

20.000.000,-

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Rp.

16.000.000,-

f.

Rp.

10.000.000,-

Rp.

60.000.000,-

a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Rp.

7.000.000,-

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD a. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Rp.

10.780.000,-

b. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

Rp.

9.000.000,-

c. Penyusunan Laporan keuangan SKPD

Rp.

6.000.000,-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

g. Pembangunan gedung kantor/bangunan pendukungnya Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak Kriminal a. Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan di Rp. 99.450.000,Daerah b. Pembinaan dan pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Rp. 393.675.000,Politik Program pengembangan Wawasan Kebangsaan a. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Rp. Beragama b. Peningkatan Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat Rp.

68.290.000,-

c. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

42.880.000,-

Rp.

75.480.000,-

Program KemitraanPengembangan Wawasan Kebangsaan a. Seminar, Talk Show, DiskusiPeningkatan Wawasan Kebangsaan

Rp. 87.150.000,-


Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) a. Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya PraktekProstitusi

Rp. 71.625.000,-

b. Penyuluhan Pencegahan Peredaran Uang Palsu

Rp. 21.625.000,-

c. Penyuluhan Pencegahan dan penertiban Aksi Premanisme

Rp. 46.090.000,-

d. Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian

Rp. 71.625.000,-

e. Penyuluhan Pemberantasan Perdagangan Anak dan Perempuan

Rp. 21.625.000,-

f

Rp. 189.560.000,-

Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Program Pendidikan Politik Masyarakat a. Penyuluhan Kepada Masyarakat

Rp. 111.240.000,-

b. Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik

Rp. 88.240.000,-

c. Penyusunan Database Partai Politik

Rp. 10.500.000,-

d. Fasilitasi Pemberdayaan kelompok Masyarakat

Rp. 209.510.000,-

Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentramandan Ketertiban Masyarakat a. Peningkatan Kerjasama dengan aparat Keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Rp. 228.500.000,-

b

Rp. 109.835.000,-

Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat

Program Peningkatan Pemahaman aparatur Pemerintah dan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan a. Sosialisasi Peraturan perundang-Undangan a. Penyuluhan Perundang-undangan b. Penyuluhan HAM

Rp. 176.720.000,-

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Perencanaan dan perjanjian Kinerja merupakan suatu awal dari rangkaian usaha untuk mencapai tujuan. Bakesbangpol memiliki 11 (sebelas) program kerja Tahun 2015 sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan-kegiatan

yang

dilaksanakan

dalam

program

pelayanan

administrasi

perkantoran sebagai berikut :


No 1.

Kegiatan

Sasaran

Penyediaan

Target

jasa Tersedianya

Administrasi

Anggaran

honor

12 X

Rp. 6.960.000,-

Tersediannya Administrasi

12 x

Rp.393.456.000,-

Teknis pegawai honorer

Perkantoran 2.

Penyediaan

Pelayanan

Administrasi Perkantoran

perkantoran

Total Jumlah Anggaran

Rp. 393.416.000,-

Program pelayanan administrasi perkantoran dilaksanakan dalam rangka peningkatan proses penataan dan penyelesaian administrasi perkantoran baik meliputi penyediaan honorarium pegawai honorer, penyediaan honorarium satuan pengelola keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan komponen listrik dan elektronik, penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor, penyediaan bahan bakar minyak/bahan bakar gas, penyediaan

kelengkapan komputer, penyediaan

belanja telepon, listrik, dan PDAM, penyediaan surat kabar/majalah, penyediaan jasa transasksi keuangan, penyediaan ongkos/upah tenaga kerja, penyediaan perawatan kendaraan bermotor, penyediaan cetak dan penggandaaan, penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, tamu, dan rapat, penyedaiaan perjalanan dinas dalam daerah, penyediaan perjalanan dinas luar daerah dan kegiatan yang berkaitan dengan keperluan pelayanan administrasi kantor dan semua kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan lancar.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah :

No 1.

Kegiatan

3.

Target

Pengadaan perlengkapan Terlaksananya pengadaan gedung kantor

2.

Sasaran

Pengadaan

Anggaran

1x

Rp. 3.096.000,-

2x

Rp. 14.000.000,-

1x

Rp. 8.000.000,-

12x

Rp. 20.000.000,-

3 unit alat pemadam peralatan

Terlaksananya

gedung kantor

pengadaan laptop

Pengadaan Meubeleur

Terlaksananya pengadaan

meja

rapat

dan meja podium 4.

Pemeliharaan rutin/berkala

Terpeliharanya

gedung kantor

kantor

gedung secara


rutin/berkala 5.

6.


Terpeliharanya kendaraan

kendaraan

dinas/operasional secara

dinas/

operasional

rutin/berkala


Terpeliharanya

perlengkapan

perlengkapan

gedung

kantor

12x

Rp. 16.000.000,-

12x

Rp. 10.000.000,-

1x

Rp. 60.000.000,-

gedung

kantor

secara

rutin/berkala 7.

Pembangunan

gedung

Terlaksananya

kantor/bangunan

pengadaan tempat parkir

pendukungnya

mobil

Total jumlah anggaran

Rp. 131.096.000,-

Program ini dilaksanakan untuk terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur dalam rangka memenuhi proses pelaksanaan tugas dengan baik yang merupakan faktor yang sangat penting dalam kelancaran administrasi pemerintahan yaitu terlaksananya pengadaan alat pemadam kebakaran, meja rapat dan podium, laptop dan terpeliharanya gedung kantor, terpeliharanya perlengkapan gedung kantor, kendaraan dinas operasional yang ada dilingkungan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang dan kegiatan pemeliharaan maupun pengadaan dilaksanakan dengan baik

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dari program peningkatan disiplin aparatur adalah : No 1.

Kegiatan

Sasaran

Target

Pengadaan pakain khusus Terpenuhinya hari-hari tertentu

pakaian

jumlah

1x

Anggaran Rp. 7.000.000,-

olahraga

karyawan/karyawati Jumlah total anggaran

Rp. 7.000.000,-

Program ini dilaksanakan guna mendukung partisipasi pegawai Bakesbangpol Kabupaten Jombang dalam perayaan HUT Kemerdekaan RI dan kegiatan ini telah dilaksanakan dengan keikutsertaan seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengikuti pembukaan POR di Lapangan Pemkab. Jombang sebagai awal dibukanya serangkaian perlombaan dalam perayaan HUT RI.


d. Program Perencanaan Strategis dan pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD adalah :

No 1.

Kegiatan Penyusunan

Sasaran

Rencana Tersusunnya

Kerja SKPD 2.

Target

Anggaran

rencana

1x

Rp. 10.780.000,-

laporan

4x

Rp. 9.000.000,-

2x

Rp. 6.000.000,-

kerja Tahun 2015

Penyusunan

laporan Tersedianya

capaian kinerja SKPD

keuangan

realisasi

anggaran tribulan SKPD 3.

Penyusunan

laporan Tersedianya

keuangan SKPD

keuangan

laporan semesteran

SKPD Jumlah total anggaran

Program

Rp. 25.780.000,-

ini dilaksanakan untuk mengukur kinerja satuan kerja perangkat

daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah dijabarkan dalam program kegiatan tahunan dan RKA/DPA SKPD dengan menyampaikan laporan capaian kinerja kegiatan, kinerja keuangan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam

Tahun 2015.

e. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada program pemeliharan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal adalah : No 1.

Kegiatan

Sasaran

Koordinasi Tim Terpadu Masyarakat Penanganan

Gangguan pemerintah

Keamanan di Daerah

,

apartur

Target

Anggaran

12 x

Rp. 99.450.000,-

12 x

Rp. 394.675.000,-

daerah

maupun pemerintah pusat (vertikal)

2.

Pembinaan

dan Segala kegiatan yang bisa

pengembangan Kesatuan

Badan menjadi

Bangsa

Politik

potensi

dan kerawanan dan ancaman keamanan di masyarakat

Jumlah total anggaran

Rp. 493.125.000,-

Program ini dilaksanakan dalam rangka menjaga kondusifitas stabilitas daerah

dengan

terpantaunya

kegiatan

AGHT,

permasalahan

menonjol

dan

pemberangkatan peserta PPBN.


f. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada program pengembangan wawasan kebangsaan adalah

No 1.

Kegiatan

Sasaran

Peningkatan Toleransi dan Tokoh Masyarakat, Tokoh kerukunan Dalam

Agama, Generasi muda

Kehidupan Beragama

dan aparatur

Target

Anggaran

12x

Rp. 68.290.000,-

12x

Rp. 75.480.000,-

12x

Rp. 42.880.000,-

Pemerintahan 2.

Peningkatan rasa

Tokoh masyarakat,

solidaritas dan ikatan

generasi muda dan

sosial dikalangan

aparatur pemerintah

Masyarakat 3.

Peningkatan kesadaran

Tokoh masyarakat,

masyarakat akan nilai-nilai

generasi muda dan

luhur budaya bangsa

aparatur pemerintah


Rp. 186.650.000,-

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran FKUB dalam kerukunan umat beragama di Kabupaten Jombang dan meningkatnya peran serta FPK dalam peningkatan solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dengan menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara golongan etnis suku dan ras. g. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan adalah No 1.

Kegiatan Seminar, diskusi

talk

Sasaran show, Tokoh masyarakat dan

Target

Anggaran

4x

Rp. 87.150.000,-

pengembangan generasi muda

wawasan kebangsaan Jumlah total anggaran Program

ini

Rp. 87.150.000,dilaksanakan

dalam

rangka

meningkatan

pemahaman

masyarakat akan pentingnya wawasan kebangsaan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI ;


h. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) adalah: No 1.

Kegiatan

Sasaran

Target

Anggaran

Penyuluhan pencegahan

Tokoh masyarakat, Tokoh

2x

Rp. 71.625.000,-

berkembangnya praktek

Agama,

prostitusi

pemerintah

Masyarakat, aparatur

2x

Rp. 21.625.000,-

Tokoh

2x

Rp. 46.090.000,-

2x

Rp. 71.625.000,-

2x

Rp. 21.625.000,-

4x

Rp. 189.560.000,-

aparat Desa

serta

generasimuda 2.

Penyuluhan pencegahan Peredaran Uang palsu

3.

Penyuluhanpencegahan dan

4.

penertiban

masyarakat,

aksi generasi

muda

dan

premanisme

aparatur pemerintah

Penyuluhan Pencegahan

Tokoh

praktek perjudian

generasi

masyarakat, muda

dan

aparatur pemerintah 5.

Penyuluhan

Tokoh

pemberantasan

generasi

Perdagangan

Anak

masyarakat, muda

dan

dan aparatur pemerintah

perempuan 6.

Pencegahan

dan Masyarakat,

penanggulangan penyalahgunaan

Muda

Generasi

dan

apartur

dan pemerintahan

peredaran gelap narkoba Jumlah total anggaran

Rp. 422.150.000,-

Program ini dilaksanakan dalam rangka meminimalisir tindak kriminal yang ada di Masyarakat khususnya Kecamatan-kecmatan yang rawan tindak kriminal i.

Program Pendidikan Politik Masyarakat Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada program pendidikan politik masyarakat adalah

No 1.

Kegiatan

Sasaran

Penyuluhan kepada

Meningkatnya

masyarakat

masyarakat

partisipasi

Target

Anggaran

6x

Rp.111.240.000,-

dalam

memberikan hak suaranya


dan terlaksananya pemilih pemula 2.

Koordinasi Forum-forum

Meningkatnya

Diskusi Politik

masyarakat

partisipasi

7x

Rp. 88.265.000,-

dalam

memberikan hak suaranya dan Menjaga Keamanan dan

ketertiban

dalam

proses demokrasi 3.

3.

Penyusunan Database

Tersusunnya

database

partai politik

partai politik tahun 2015

Fasilitasi pemberdayaan

Partai Politik, Ormas dan

kelompok Masyarakat

LSM

Rp. 10.500.000,-

12x


Program

ini

Rp. 209.510.000,-

Rp. 419.515.000,-

dilaksanakan

dalam

rangka

meningkatkan

partisipasi

masyarakat dalam memberikan hak suaranya pada Pemilu Tahun 2015 dan fasilitasi/mengkoordinasikan pertemuan antar organisasi masyarakat dengan partai politik tentang pemilu

j.

Program pemeliharaan Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada program

pemeliharaan Keamanan,

ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah : No 1.

Kegiatan Peningkatan

Sasaran

kerjasama Segala kegiatan yang bisa

Target

Anggaran

12x

Rp. 228.500.000,-

12x

Rp. 109.835.000,-

dengan aparat keamanan menjadi potensi dalam tehnik pencegahan kerawanan di masyarakat kejahatan 2.

Peningkatan kewaspadaan masyarakat

Masyarakat dini pemerintah

,

apartur daerah

maupun pemerintah pusat (vertikal)


Rp. 338.335.000,-

Program ini dilaksanakan dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kondisi kepekaan,kesiagaan dan


antisipasi masyarakat dalam menghadapai potensi dan indikasi timbulnya ancaman keamanan/ deteksi dini dan pemantuan setiap kejadian yang rawan

k. Program Peningkatan Pemahaman aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada program Peningkatan Pemahaman aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan adalah

No 1.

Kegiatan Sosialisasi

peraturan Meningkatkan pemahaman

perundang-undangan Penyuluhan

Sasaran

a. masyarakat,

Target

Anggaran

5x

Rp. 176.720.000,-

apartur

peraturan tentang politik dan HAM

perundang-undangan

b.

Penyuluhan HAM Total jumlah anggaran

Rp. 176.720.000,-


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang dituangkan dalam rencana strategis (renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 6 (enam) tujuan strategis dan 6 (enam) sasaran strategis. Jumlah sasaran dan tujuan diambil dari Dokumen rencana strategis. Adapun tujuan strategis dimaksud sebagai berikut : 1. Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral kemasyarakatan ; 2. Mewujudkan masyarakat yang aktif dan cerdas dalam berpolitik ; 3. Membentuk sistem perlindungan masyarakat yang handal ; 4. Terwujudnya penegakan HAM di Kabupaten Jombang ; 5. Terwujudnya kerukunan antar umat beragama ; 6. Memberikan dukungan kelembagaan yang optimal.

Tujuan tersebut dijabarkan dalam beberapa sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis sebagai berikut : 1. Terjaganya etika dan moral masyarakat Kabupaten Jombang ; 2. Meningkatnya wawasan kebangsaan tentang politik oleh masyarakat ; 3. Meningkatnya keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kewaspadaan dini masyarakat ; 4. Menurunnya pelanggaran HAM yang terjadi ; 5. Pencegahan terjadinya konflik horizontal di masyarakat di bidang agama ; 6. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kinerja ;

A. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu “Terwujudnya Jombang yang kondusif menuju masyarakat sejahtera“ yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 Dalam pelaksanaannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki indikator sasaran sebanyak 6 (enam) indiaktor sasaran, dengan uraian lebih lanjut sebagai berikut :


Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2015 Per-Sasaran a. Sasaran 1 : Terjaganya etika dan moral masyarakat Kabupaten Jombang ;

Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

Terjaganya

etika

dan Menurunnya angka kriminalitas

moral

masyarakat

Capaian

Target

Realisasi

(3)

(4)

(5)

8,36 %

6,95%

116,87

Kinerja

Kabupaten Jombang

1.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah tidak terlepas dari kondisi stabilitas daerah yang kondusif. Kegiatan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat berpengaruh pada aspek yang dapat menjadi ancaman terhadap potensi kerawanan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan daerah. Adapun penurunan gangguan keamanan khususnya angka kriminalitas yang terjadi ditargetkan di tahun 2015 menurun 8,36% sedangkan realisasi 6,95% dengan capaian kinerja 116,87%

2.

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa waktu terakhir Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) merupakan program kegiatan yang dimasukkan pada Rencana strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Untuk itu ditahun pertama Renstra Bakesbangpol

Kabupaten Jombang ditargetkan untuk menurunkan angka

kriminalitas 8,36% , sedangkan realisasi kinerjanya menurun 6,95% jadi capaian kinerja tahun ini sebesar 116,87%. Bila dibandingkan tahun 2014 capaian kinerja Tahun 2014 mencapai kenaikan sebesar 16% dimana Tahun 2014 Capaian kinerja sebesar 104% dari target 8,37% terealisasi 8,04% , sedangkan tahun 2015 capaian kinerja tercapai 116,87% dari target 8,36 terealisasi 6,95.

3.

Membandingkan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan strategis Organisasi realisasi kinerja Target

Kinerja penurunan indeks angka kriminalitas dalam program kegiatan

Pemberantasan penyakit Masyarakat pada Tahun pertama Renstra Tahun 2015 sebesar 8,36 yang mana realisasi kinerjanya telah terealisasi sebesar 6,95%


dengan capaian kinerja sebesar 116,87%. Pada tahun renstra selanjutnya Tahun 2016-2018 indeks angka kriminalitas target penurunannya sebesar 8,35. 4.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (jika ada) ---------------------------------

5.

Analisis

penyebab

keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan

kinerja serta alternati solusi yang telah dilakukan Menurunnya indeks angka kriminalitas dari Tahun 2014 (8,04) ke tahun 2015 (6,95) atau sebesar 116,87% merupakan

keberhasilan yang diakibatkan adanya

kerjasama antar SKPD terkait dan Instansi vertikal di Kabupaten Jombang dalam merencanakan,

mencari,

mengumpulkan,

mengkoordinasikan

dan

mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dari berbagai sumber mengenai potensi gejala yang dapat mengganggu keamanan khususnya kriminalitas dan juga adanya dukungan Masyarakat dalam menjaga terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi Kabupaten Jombang yang lebih kondusif. 6.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya Program ini diarahkan untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan berkembangnya praktek prostitusi di laksanakan di kecamatan Jogoroto, Kecamatan Mojoagung dan Kecamatan Kudu, Penyuluhan Pencegahan peredaran uang palsu dilaksanakan di Kecamatan Wonosalam, Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme dilaksanakan di Kecamatan Mojowarno dan Kecamatan Ploso, Penyuluhan pencegahan praktek perjudian dilaksanakan di Kecamatan Megaluh, Penyuluhan pemberantasan perdagangan anak dan perempuan dilaksanakan di Kecamatan Ngusikan, Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilaksanakan di lingkungan SMA Bandar Kedungmulya, IPPNU Tambak Beras dan SMK Budi Utomo Perak dengan anggaran dalam APBD Kabupaten Jombang pada Tahun 2015 sebesar Rp. 422.150.000,- dan realisasi sebesar Rp. 383.239.200,- atau 90,78%. Hasil dari program ini adalah adalah terlaksananya kegiatan penyuluhan untuk 125 orang dalam 11 kali kegiatan penyuluhan dan telah mencapai 90%. menurunnya angka kriminalitas di Kabupaten Jombang dari target 8,36% dengan realisasi target 6,95% dengan capaian kinerja 116,87% Menurunnya angka kriminalitas juga memberikan dampak stabilitas daerah yang kondusif. Stabilitas daerah yang kondusif akan mendorong terlaksananya program-program pembangunan pemerintah baik pusat maupun daerah dan juga akan mendorong investasi di Kabupaten Jombang.

7.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja


Salah satu penunjang keberhasilan pencapaian kinerja menurunnya angka kriminalitas adalah

adanya kerjasama yang baik antar Bakesbangpol, SKPD

terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta tingginya peran serta masyarakat dalam ikut menjaga keamanan dan ketertiban baik secara swadaya maupun melalui forum-forum yang dibentuk pemerintah yang difasilitasi maupun dikoordinir oleh Bakesbangpol Kabupaten Jombang. Adapun program Kegiatan penunjang tingkat keberhasilan dalam menurunkan angka kriminalitas diantaranya : Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) a. Kegiatan Pencegahan Praktek Perjudian b. Kegiatan Pencegahan dan Penertiban aksi Premanisme c. Penyuluhan Pencegahan Peredaran uang Palsu d. Penyuluhan Perdagangan Anak dan Perempuan e. Penyuluhan Pemberantasan Praktek Prostitusi f. Penyuluhan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

b. Sasaran 2 : Meningkatnya wawasan tentang politik oleh masyarakat Sasaran

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

Meningkatnya wawasan tentang

politik

masyarakat

1.

oleh

Meningkatnya

Capaian Kinerja (5)

prosentase

pemilih menggunakan hak pilihnya

85%

100

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Kesadaran dan partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Setiap Keputusan politik (kebijakan Pemerintah) yang dibuat dan dilaksanakan oleh Pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Karena setiap keputusan politik akan berdampak kepada kehidupan masyarakat, maka setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam negara Demokrasi seperti Indonesia, maka setiap keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah/eksekutif (termasuk legislatif) harus melibatkan partisipasi masyarakat. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu.


2.

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa waktu terakhir Pendidikan Politik Masyarakat merupakan program kegiatan yang dimasukkan pada Rencana strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Untuk itu ditahun kedua Renstra Bakesbangpol

Kabupaten

Jombang

ditargetkan

tingkat

partisipasi

politik

masyarakat 0%, sedangkan realisasi kinerjanya 0% jadi capaian kinerja tahun ini sebesar 100%. Dikarenakan tidak adanya Pemilu pada tahun 2015. Diharapkan pada Tahun disaat hari Pemilu jumlah partisipasi masyarakat meningkat dari Pemilu terdahulu. Tingkat partisipasi politik masyarakat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan demokrasi berupa PEMILU serta respon masyarakat terhadap keputusan-keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini juga mencerminkan bahwa semakin meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap politik. 3. Membandingkan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan strategis Organisasi realisasi kinerja Target kinerja program kegiatan pendidikan politik masyakat adalah dengan meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada tahun kedua Renstra Tahun 2015 sebanyak 84% dengan realisasi kinerjanya sebanyak 0%. Pada Tahun Renstra selanjutnya Tahun 2016-2018 adalah pendidikan politik masyarakat dengan peningkatan partisipasi politik masyarakat 4.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (jika ada) ---------------------------------------

5.

Analisis

penyebab



kinerja serta alternati solusi yang telah dilakukan Salah satu penunjang keberhasilan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik adalah gencarnya sosialisasi/penyuluhan yang dilaksanakan baik oleh Bakesbangpol maupun instansi lainnya dalam memberikan pemahaman sekaligus mendorong masyarakat agar ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatankegiatan politik. 6.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya Meningkatnya partisipasi politik masyarakat tidak lepas dari semakin meningkatnya pemahaman/kesadaran sumber daya manusia dalam memberikan hak suaranya Karena setiap keputusan politik akan berdampak kepada kehidupan masyarakat, maka setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik. Program ini diarahkan untuk kegiatan penyuluhan kepada masyarakat,


koordinasi

forum-forum

diskusi

politik,

fasilitasi

pemberdayaan

kelompok

masyarakat 7.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Salah satu penunjang keberhasilan pencapaian kinerja Meningkatnya partisipasi politik masyarakat adalah dengan adanya penyuluhan/sosialisasi di yang dilakukan oleh Bakesbangpol sendiri maupun kerjasama dengan Instansi terkait dalam mendorong partisipasi politik masyarakat dalam memberikan hak suaranya demi kemajuan dan kebaikan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan dengan melibatkan

tokoh

agama,

tokoh

masyarakat,

politik,Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Politik

generasi

muda,

partai

dan LSM

hal ini sangat

efektif mewujudkan capaian kinerja dalam Meningkatnya partisipasi politik masyarakat Program Pendidikan Politik Masyarakat 1. Penyuluhan Kepada Masyarakat (Kec. Bareng, Kec. Kudu, Kec. Sumobito, Pondok Pesantren Darul Ulum Kepuhdoko) untuk 150 orang dalam 4 kali pertemuan dan telah mencapai 99,53% 2. Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik (di Ruang Bung Tomo Pemerintah Kabupaten Jombang) untuk 120 orang dalam 1 kali pertemuan dan telah mencapai 100% 3. Fasilitasi Pemberdayaan kelompok Masyarakat dengan kegiatan penyuluhan tentang “Memahami etika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara” yang bertempat di Balai Desa Ketapangkuning Kecamatan Ngusikan untuk 150 orang dan mencapai 96%.

Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

Meningkatnya tentang

wawasan -

politik

Prosentase ormas yang aktif

Capaian

Target

Realisasi

(3)

(4)

(5)

17,5

24

137

Kinerja

oleh

masyarakat

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Organisasi Kemasyarakatan ,LSM, Partai Politik merupakan mitra Pemerintah dalam mewujudkan

cita-cita

bersama

yang

tujuan

utamanya

adalah

kesejahteraan

masyarakat oleh karena itu Organisasi kemasyarakatan, tumbuh dan berkembang


ditengah masyarakat diharapakan dapat menumbuhkan kesadaran kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang berorientasi kepada pembangunan. Tahun 2014 prosentase orkesmas yang aktif targetkan 17,5% terealisasi 24% dengan capaian kinerja 137% 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa waktu terakhir Pendidikan Politik Masyarakat merupakan program kegiatan yang dimasukkan pada Rencana strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Untuk itu ditahun pertama Renstra Bakesbangpol Kabupaten Jombang ditargetkan tingkat prosentasi Orkesmas yang aktif 17,5%, sedangkan realisasi kinerjanya 24% capaian kinerja

tersebut

jadi capaian kinerja tahun ini sebesar 137%.

jauh melebihi target capaian. Pada tahun 2014 target

prosentase orkesmas yang aktif 15 % terealisasi 23,25 (155%). Meningkatnya prosentase organisasi kemasyarakatan aktif tidak lepas dari peran Bakesbangpol dalam memberikan pelayanan dan kerjasama yang baik dalam menciptakan kondusifitas Daerah demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang. 3. Membandingkan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan strategis Organisasi realisasi kinerja Target kinerja program kegiatan pendidikan politik masyakat diantaanya dengan meningkatnya prosentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif pada tahun kedua Renstra Tahun 2015 sebanyak 17,5% dengan realisasi kinerjanya sebanyak 24%. Pada Tahun Renstra selanjutnya Tahun 2016-2018 adalah diupayakan peningkatan prosentase organisasi kemasyarakatan yang aktif 20 % 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (jika ada) ---------------------------------------

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternati solusi yang telah dilakukan Salah satu penunjang keberhasilan dalam hal meningkatnya prosentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif adalah gencarnya monitoring terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan, kerjasama dalam kaitan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan

Organisasi

kemasyarakatan

dan

LSM

yang

dilaksanakan

oleh

Bakesbangpol mendorong masyarakat agar ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatankegiatan politik maupun demi kemajuan dan kondusifitas di Kabupaten Jombang.


6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya Meningkatnya prosentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif

tidak lepas dar

semakin meningkatnya sumber daya manusia yang ada di Badan Kesbangpol dalam memberikan pelayanan terkait penjelasan syarat-syarat pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan LSM, pemberitahuan dari Bakesbangpol terkait masa aktif kepengurusan yang terdaftar di kabupaten Jombang yang akan berakhir, dilibatkannya Organisasi kemasyarakatan dan LSM di kegiatan politik untuk memberikan masukan Setiap Keputusan politik (kebijakan Pemerintah) yang dibuat dan dilaksanakan oleh Pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Karena setiap keputusan politik akan berdampak kepada kehidupan masyarakat, maka setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik. 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Salah satu penunjang keberhasilan pencapaian kinerja meningkatnya organisasi kemasyarakatan yang aktif Program Pendidikan Politik Masyarakat 1. kegiatan fasilitasi pemberdayaan kelompok masyarakat diantaranya kegiatan monitoring, pelayanan pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan LSM, fasilitasi verifikasi bantuan partai politik, kegiatan politik yang melibatkan organisasi kemasyarakatan. Karena setiap keputusan politik akan berdampak kepada kehidupan masyarakat, maka setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik.

c.

Sasaran 3 : Pemeliharaan Keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kewaspadaan dini masyarakat

Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

Meningkatnya

-

Keamanan, kenyamanan, ketertiban

dan

kewaspadaan

dini

Tidak ada AGHT yang terjadi

Capaian

Target

Realisasi

(3)

(4)

(5)

Tidak

Tidak

100

terjadi

terjadi

AGHT

AGHT

Kinerja

masyarakat


1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Pemerintah

Daerah

mempunyai

kewajiban

melindungi

masyarakat,

menjaga

persatuan, kesatuan dan kerukunan serta keutuhan NKRI, serta dalam rangka mengantisipasi ancaman dan gangguan terhadap tegaknya kedaulatan NKRI. Tahun 2015 ditargetkan tidak terjadi AGHT di Kabupaten Jombang terealisasi tidak terjadi AGHT dengan capaian kinerja 100% 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa waktu terakhir Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat program kegiatan yang dimasukkan pada Rencana strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Untuk itu ditahun kedua Renstra Bakesbangpol Kabupaten Jombang ditargetkan tidak terjadi AGHTsedangkan realisasi kinerjanya tidak terjadi AGHT jadi capaian kinerja tahun ini sebesar 100%. Pada tahun 2014 target tidak terjadi AGHT terealisasi tidak terjadi AGHT (100%). Stabilitas keamanan daerah terjaga dengan adanya kerjasama dengan SKPD terkait, Instansi vertikal dan masyarakat untuk mendapatkan masukan, laporan maupun pertimbanganpertimbangan terhadap masalah stabilitas keamanan sehingga mampu mengatasi adanya potensi kerawanan secara dini di Kabupaten Jombang. 3. Membandingkan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan strategis Organisasi realisasi kinerja Target kinerja program kegiatan Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dengan target tidak terjadinya AGHT pada tahun pertama Renstra Tahun 2014 dengan realisasi tidak terjadinya AGHT di Kabupaten Jombang. Pada Tahun Renstra selanjutnya Tahun 2015-2018 adalah diupayakan untuk tidak terjadinya AGHT di Kabupaten Jombang. 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (jika ada) --------------------------------------5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternati solusi yang telah dilakukan Salah satu penunjang keberhasilan dalam menjaga keamanan dan ketentraman terkait AGHT adalah kerjasama dengan SKPD terkait, Instansi vertikal dan masyarakat dalam kegiatan Rapat Koordinasi pada tiap bulannya untuk mendapatkan masukan, laporan maupun pertimbangan-pertimbangan terhadap masalah stabilitas keamanan sehingga mampu mengatasi adanya potensi kerawanan secara dini di Kabupaten Jombang


6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya Tidak terjadinya AGHT di Kabupaten Jombang tidak lepas dari kerjasama , upaya menjaga stabilitas keamanan daerah. Adapun program kegiatan yang mendukung tercapainya kondusifitas daerah diantaranya kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dan tehnik pencegahan kejahatan dan kegiatan peningkatan kewaspadaan dini masyarakat yang di anggarankan dalam APBD Tahun 2015 sebesar Rp. 388.355.000,- dan realisasi sebesar Rp. 290.007000,- atau 85,72% 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Salah satu penunjang keberhasilan pencapaian kinerja Tidak terjadinya AGHT di Kabupaten Jombang adalah Koordinasi dan sinergitas deteksi dini antara aparat pemerintah daerah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dengan aparat keamanan terkait dalam menghadapi potensi kerawanan yang ada di masyarakat dalam menjaga stabilitas Nasional dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Program Pemeliharaan Keamanan, ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Dengan Kegiatan : 1. Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan dengan adanya Rapat koordinasi Bakesbangpol, SKPD terkait, Instansi vertikal yang diadakan tiap bulannya terkait segala kegiatan yang bisa menjadi potensi kerawanan di Masyarakat, Memantau dan melaporkan Kepada Bupati halhal yang bisa menjadi potensi ancaman keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. 2. Peningkatan Kewaspadaan Dini

Masyarakat dengan

Rakor pada tiap 3 (tiga)

bulan dalam kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang merupakan wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat diharapkan masyarakat memiliki kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya ancaman keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Sasaran

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

Capaian Kinerja (5)


Tidak

Meningkatnya

terjadi

Keamanan, kenyamanan, kerawanan daerah

Tidak

Tidak

terjadi

terjadi

ketertiban

dan

kerawanan

kerawanan

kewaspadaan

dini

daerah

daerah

100

masyarakat

1.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Kerawanan dapat mengganggu stabilitas keamanan dan sangat mempengaruhi proses pembangunan baik secara nasional dan Daerah. Tahun 2015 ditargetkan tidak terjadi terjadi kerawanan Daerah di Kabupaten Jombang terealisasi tidak terjadi kerawanan Daerah dengan capaian kinerja 100%

2.

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa waktu terakhir Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal merupakan program kegiatan yang dimasukkan pada Rencana strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Untuk itu ditahun kedua Renstra Bakesbangpol

Kabupaten Jombang ditargetkan tidak terjadi AGHT

sedangkan realisasi kinerjanya tidak terjadi AGHT jadi capaian kinerja tahun ini sebesar 100%. Pada tahun 2014 target tidak terjadi AGHT terealisasi tidak terjadi AGHT (100%). Stabilitas keamanan daerah terjaga dengan adanya kerjasama dengan SKPD terkait, Instansi vertikal dan masyarakat untuk mendapatkan masukan, laporan maupun pertimbangan-pertimbangan terhadap masalah stabilitas keamanan sehingga mampu mengatasi adanya potensi kerawanan secara dini di Kabupaten Jombang 3.

Membandingkan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan strategis Organisasi realisasi kinerja Target kinerja program kegiatan Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dengan target tidak terjadinya kerawanan Daerah pada tahun kedua Renstra Tahun 2014 dengan realisasi tidak terjadi kerawanan Daerah di Kabupaten Jombang. Pada Tahun Renstra selanjutnya Tahun 2016-2018 adalah diupayakan untuk tidak terjadinya kerawanan Daerah di Kabupaten Jombang.

4.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (jika ada) ---------------------------------------

5.

Analisis

penyebab



kinerja serta alternati solusi yang telah dilakukan


Salah satu penunjang keberhasilan dalam pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal terkait tidak terjadinya kerawanan daerah di kabupaten Jombang adalah berkat kerjasama yang baik antara Bakesbangpol dengan SKPD terkait, Instansi vertikal dan masyarakat

dalam kegiatan Rapat Koordinasi Tim

terpadu penanganan gangguan keamanan di Daerah dan Rakor Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat pada tiap bulannya untuk mendapatkan masukan, laporan maupun pertimbanganpertimbangan terhadap masalah stabilitas keamanan sehingga mampu mengatasi adanya potensi kerawanan secara dini di Kabupaten Jombang 6.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya Tidak terjadinya kerawanan Daerah di Kabupaten Jombang tidak lepas dari kerjasama , upaya menjaga stabilitas keamanan daerah. Adapun program kegiatan yang mendukung tercapainya kondusifitas daerah diantaranya Koordinasi Tim terpadu penanganan gangguan keamanan di Daerah dan Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat di anggarankan dalam APBD Tahun 2014 sebesar Rp. 493.125.000,- terealisasi Rp.331.250.000,- (67,17%)

7.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Salah satu penunjang keberhasilan pencapaian kinerja Tidak terjadinya kerawanan di Kabupaten Jombang adalah Koordinasi dan sinergitas deteksi dini antara aparat pemerintah daerah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dengan aparat keamanan terkait dalam menghadapi potensi kerawanan yang ada di masyarakat dalam menjaga stabilitas Nasional dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Program Pemeliharaan Keamanan, ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 1.

Koordinasi Tim terpadu Penaganan Gangguan Keamanan Di Daerah dengan kegiatan Rakor Tim Terpadu Penaganan Gangguan Keamanan Keamanan dalam Negeri Tingkat Kabupaten yang anggotanya terdiri dari SKPD terkait, Instansi Vertikal yang dilaksanakan tiap bulan dan dengan terbentuknya tim tersebut diharapkan kemungkinan munculnya AGHT di kabupaten Jombang dengan terdeteksi dengan mudah dan cepat sehingga kondusifitas daerah tetap terjaga dan terpelihara dengan baik.

2.

Pembinaan dan pengembangan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat anggotanya terdiri dari SKPD terkait, Instansi Vertikal yang dilaksanakan tiap bulan dan dengan terbentuknya tim tersebut diharapkan menciptakan kondisi daerah yang aman, tentram dan nyaman.


d. Sasaran 4 : Menurunnya pelanggaran HAM yang terjadi

D8 (1)

Indikator Sasaran (2)

Capaian

Target

Realisasi

(3)

(4)

(5)

122

Menurunnya

Menurunnya kasus

101 kasus

62 kasus

pelanggaran HAM yang

pelanggaran HAM

pelanggran

pelanggaran

Kinerja

terjadi

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Manusia secara kodrat dianugerahi hak dasar yang disebut Hak Asasi tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Hak Asasi manusia yang melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Dengan hak asasi manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia. Disamping itu hak asasi yang memiliki juga mempunyai kewajiban dasar antar manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat baik dalam kehidupan bermasyarakat baik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Tahun 2015 ditargetkan menurunnya kasus pelanggaran HAM 101 kasus yang terjadi terealisasi menurun kasus pelanggaran HAM 62 kasus dengan capaian kinerja 122 %

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa waktu terakhir Menurunnya kasus pelanggaran HAM yang terjadi program kegiatan yang dimasukkan pada Rencana strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Untuk itu ditahun kedua Renstra Bakesbangpol Kabupaten Jombang ditargetkan menurunnya kasus pelanggaran 101 kasus sedangkan realisasi kinerjanya menurunnya kasus pelanggaran HAM 62 kasus capaian kinerja tahun ini sebesar 122 %. Pada tahun 2014 target menurunnya kasus pelanggaran HAM yang terjadi terealisasi (102%). Pada Tahun 2015 Menurunnya kasus pelanggaran HAM yang terjadi dari 101 kasus diantaranya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Kekerasan pada anak (sumber Kajian Sosial Budaya dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2015) terealisasi menurun 62 kasus (kasus KDRT 26 kasus, KDP 23 kasus, KTA 2 kasus, PKS 5 kasus dan PS 6 kasus)


3. Membandingkan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan strategis Organisasi realisasi kinerja Target kinerja program peningkatan pemahaman aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan kegiatan sosialisasi peraturan perundangundangan a. penyuluhan perundang-undangan b. penyuluhan HAM dengan target menurunnya kasus pelanggaran HAM yang terjadi dari 101 kasus pada tahun kedua Renstra Tahun 2015 dengan realisasi menurunnya kasus pelanggaran HAM menjadi 62 kasus yang terjadi di Kabupaten Jombang. Pada Tahun Renstra selanjutnya Tahun 2016-2018 adalah diupayakan untuk menurun kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Kabupaten Jombang. 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (jika ada) --------------------------------------5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternati solusi yang telah dilakukan Salah satu penunjang keberhasilan dalam menurunnya kasus pelanggaran HAM yang terjadi Pada Tahun 2015 dengan adanya kegiatan sosialisasi/penyuluhan HAM memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait hak dan

kewajiban harus

dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Adapun kegiatan sosialisasi ditujukan kepada kecamatan yang rawan terjadinya kekerasan antara lain Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Kekerasan terhadap anak-anak 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya Menurunnya kasus pelanggaran Ham yang terjadi Kabupaten Jombang tidak lepas dari kerjasama , Bakesbangpol, SKPD terkait dan Instansi vertikal dalam upaya menurunnya pelanggaran HAM yang terjadi. Adapun program kegiatan yang mendukung menurunnya kasus pelanggaran HAM yang terjadi diantaranya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan a. penyuluhan perundang-undangan b. penyuluhan HAM yang di anggarankan dalam APBD Tahun 2015 sebesar Rp. 176.720.000,- terealisasi Rp.146.550.344 (82,93%) Hasil dari program ini terlaksananya kegiatan penyuluhan untuk 125 orang dalam 1 kali pertemuan dan telah mencapai 94%. 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Salah

satu

penunjang

keberhasilan

pencapaian

kinerja

menurunnya

kasus

pelanggaran HAM yang terjadi di Kabupaten Jombang tidak lepas dari kerjasama


Bakesbangpol, SKPD terkait dan Instansi vertikal pencegahan kasus pelanggaran HAM di Kabupaten Jombang dengan kegiatan sosialisasi/penyuluhan Kecamatan rawan terjadinya kasus pelanggaran HAM. Program Peningkatan Pemahaman Aparatur Pemerintah dan Masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan Dengan Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan Penyuluhan HAM dilaksanakan di Kec. Jogoroto untuk 125 orang dalam 1 kali pertemuan dan telah mencapai 94,4% Sasaran 5 : Pencegahan terjadinya konflik horizontal di masyarakat dibidang agama

Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

Pencegahan terjadinya Tidak konflik

horizontal

masyarakat

terjadi

konflik

di SARA

Capaian

Target

Realisasi

(3)

(4)

(5)

Tidak ada

Tidak ada

100

kasus SARA

kasus SARA

Kinerja

dibidang

agama

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Konflik bernuansa SARA bisa saja terjadi karena kondisi Daerah yang multi etnis, multi agama dan multi budaya. Saling menghargai, saling menghormati, perbedaan kultur dan pendapat, kepedulian akan permasalahan sosial yang diahadapi sebagain besar masyarakat, untuk senantiasa belajar menyelesaikan permasalahan secara tertib dan kearifan lokal dan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, maka konflik bernuansa SARA tidak akan terjadi. Kabupaten Jombang ditargetkan Tahun 2014 tidak terjadi konflik bernuansa SARA

dan terealisasi tidak terjadi konflik SARA capaian

kinerja 100% 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa waktu terakhir Tidak terjadinya konflik SARA merupakan bagian dari program kegiatan yang dimasukkan pada Rencana strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Jombang

Bakesbangpol

Tahun

2014-2018.

Untuk

itu

ditahun

kedua

Renstra

Kabupaten Jombang menargetkan tidak terjadi konflik SARA

sedangkan realisasi kinerjanya tidak terjadi konflik SARA capaian kinerja tahun ini sebesar 100%. Pada tahun 2014 target tidak terjadi konflik SARA terealisasi (100%). Pada Tahun 2015 tidak terjadi konflik SARA terealisasi tidak terjadi konflik SARA.


3. Membandingkan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan strategis Organisasi realisasi kinerja Target kinerja program pengembangan wawasan kebangsaan dengan target tidak terjadi konflik SARA pada tahun kedua Renstra Tahun 2015 dengan realisasi tidak terjadi konflik SARA di Kabupaten Jombang. Pada Tahun Renstra selanjutnya Tahun 2016-2018 adalah tidak terjadi konflik SARA. 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (jika ada) --------------------------------------5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternati solusi yang telah dilakukan Salah satu penunjang keberhasilan tidak terjadinya konflik SARA Kabupaten Jombang adalah adanya kerjasama antara Bakesbangpol dengan Instansi Vertikal, SKPD terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dalam menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara golongan etnis suku dan ras. 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya Tidak terjadi konflik SARA di Kabupaten Jombang tidak lepas dari upaya menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara golongan etnis suku dan ras. Adapun program kegiatan yang mendukung upaya tidak terjadinya konflik SARA di Kabupaten Jombang diantaranya kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai

di

anggarkan dalam APBD Tahun 2015 sebesar Rp. 186.650.000,- terealisasi Rp.138.894.250,- (74,41%) 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Salah satu penunjang keberhasilan pencapaian kinerja upaya tidak terjadinya konflik SARA di Kabupaten Jombang adalah menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara golongan etnis suku dan ras. Adapun program Kegiatan penunjang tingkat keberhasilan dalam upaya tidak terjadinya konflik SARA di Kabupaten Jombang diantaranya : Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Dengan Kegiatan : 1. Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dengan dibentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) guna meningkatkan


kerukunan

hidup antar umat beragama serta meminimalisir kemungkinan

terjadinya konflik karena perbedaan agama adapun kegiatannya Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilaksanakan tiap bulan/tribulan dan satu kegiatan silaturrahim yang dilaksanakan di Ruang Bung Tomo Pemerintah Kabupaten Jombang dengan mengundang Tokoh Agama yang ada di Kabupaten Jombang. 2. Kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dengan terbentuknya Forum Pembauran kebangsaan (FPK) guna adalah menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara golongan etnis suku dan ras. Adapun kegiatannya berupaRapat Koordinasi (Rakor) yang dilaksanakan tiap bulan/tribulan dan satu kegiatan salaturrahim tokoh agama, masyarakat, adat/etnis seluruh Kabupaten Jombang.

Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

Pemantapan pemahaman

Menurunnya

jumlah

Capaian

Target

Realisasi

(3)

(4)

(5)

Menurun 1%

Menurun 1%

100

Kinerja

wawasan kenakalan remaja

kebangsaan

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Remaja merupakan aset masa depan suatu Bangsa. Arus kemorosotan moral yang semakin melanda dikalangan sebagain pemuda kita, yang lebih dikenal kenakalan ramaja Tahun 2015 di Kabupaten Jombang ditargetkan menurun 1% dan terealisasi 8 kasus atau tercapai 1% dengan capaian kinerja 100% 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa waktu terakhir Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi generasi muda diharapakan dapat memperkuat ideologi dikalangan pelajar sehingga pelajar terus berprestasi dan sukses diatas pijakan nilai-nilai pancasila. kegiatan Seminar, Talk show, Diskusi Peningkatan Wawasan kebangsaan dimasukkan pada Rencana strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Untuk itu ditahun kedua Renstra Bakesbangpol

Kabupaten Jombang

ditargetkan kenakalan remaja menurun 1% dengan realisasi 8 kasus atau tercapai 1% di Kabupaten capaian kinerja tahun ini sebesar 100%. Pada tahun 2014 target menurunnya kasus kenakalan remaja menurun 1% di Kabupaten Jombang terealisasi menurun 1 % dari jumlah kasus kenakalan remaja di Kabupaten Jombang (100%). Seminar wawasan kebangsaan yang dilaksanakan Bakesbangpol memberikan


pemahaman kepada generasi muda khusunya pelajar (SMA/SMK/MAN) akan pentingnya wawasan kebangsaan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Membandingkan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan strategis Organisasi realisasi kinerja Target kinerja program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dengan target menurunnya kasus kenakalan remaja 1 % pada tahun kedua Renstra Tahun 2015 dengan realisasi menurun 1 % dari 8 kasus kenakalan remaja di Kabupaten Jombang. Pada Tahun Renstra selanjutnya Tahun 2015-2018 adalah diupayakan menurun 1 % kasus kenakalan remaja di Kabupaten Jombang. 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (jika ada) -------------------------------------5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternati solusi yang telah dilakukan Salah satu penunjang keberhasilan menurunnya kasus kenakalan remaja di Kabupaten Jombang adalah adanya kerjasama antara Bakesbangpol dengan Polres, Kodim, Akademisi dalam memberikan materi akan nilai-nilai luhur pancasila beserta ideologi bagi pelajar sehingga akan menumbuhkembangkan rasa Cinta Tanah air akan tetapi adapun

faktor

penghambat

dalam

kegiatan

seminar

wawasan

kebangsaan

diantaranya kurangnya bahan materi tentang wawasan kebangsaan dan jam materi pendidikan wawasan kebangsaan bagi pelajar juga minim sekali. 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya Menurunnya kasus kenakalan remaja di Kabupaten Jombang tidak lepas dari upaya upaya menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme, pengembangan nilai-nilai luhur pancasila dan ideologi bagi pelajar. Adapun program kegiatan yang mendukung upaya menurunnya kasus kenakalan remaja bagi pelajar di Kabupaten Jombang diantaranya kegiatan Seminar, Talk Show, Diskusi peningkatan wawasan kebangsaan di anggarkan dalam APBD Tahun 2015 sebesar Rp. 87.150.000,terealisasi Rp. 55.140.500,- (63,27%) 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Salah satu penunjang keberhasilan pencapaian kinerja upaya menurunnya kasus kenakalan ramaja di Kabupaten Jombang adalah menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme, pengembangan nilai-nilai luhur pancasila dan ideologi


bagi pelajar Adapun program Kegiatan penunjang tingkat keberhasilan dalam upaya menurunkan kasus kenakalan remaja diantaranya : Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Dengan Kegiatan : 1. Seminar, Talk Show, Diskusi peningkatan wawasan kebangsaan bagi pelajar SMA/SMK/MAN yang dilaksanakan di SMKN 3 Jombang, MA Negeri I Jombang dan SMAN Plandaan. Jombang yang dalam rangka menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme, pengembangan nilai-nilai luhur pancasila dan ideologi bagi pelajar diharapkan dengan kegiatan ini memberikan dampak positif bagi pelajar.

e.

Sasaran 6 : Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Meningkatnya

sarana Peningkatan

100

90

90

dan

Kinerja

prasarana Pelayanan

pendukung kinerja

Administrasi SKPD

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Jombang secara keseluruhan pada Tahun 2015 peningkatan pelayanan SKPD ditargetkan 100 % dengan realisasi 90 % dengan capaian kinerja 90 % 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa waktu terakhir Peningkatan pelayanan Administarsi SKPD merupakan bagian dari program kegiatan yang dimasukkan pada Rencana strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Untuk itu ditahun pertama Renstra Bakesbangpol Kabupaten Jombang menargetkan 100 % teralisasi sedangkan realisasi 90% dengan capaian kinerja tahun ini sebesar 90%. Pada tahun 2014 realisasi peningkatan pelayanan Administrasi perkantoran terealisasi (80%). Pada Tahun 2015 peningkatan pelayanan administrasi perkantoran terealisasi 90%. 3. Membandingkan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan strategis Organisasi realisasi kinerja


Pada Tahun 2015 Target kinerja program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan program peningkatan disiplin aparatur ditargetkan 100 % dengan realisasi 90% . Pada tahun kedua Renstra Tahun 2015 dengan realisasi sebesar 90% maka,

Peningkatan Pada Tahun Renstra

selanjutnya Tahun 2016-2018 adalah ditargetkan 100% meningkatnya pelayanan administrasi SKPD 100% 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (jika ada) --------------------------------------5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternati solusi yang telah dilakukan Salah satu penunjang kegagalan dalam target peningkatan pelayanan administrasi SKPD adalah adanya kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan jadwal yang telah dibuat dan adanya efisiensi anggaran 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya Adapun program kegiatan yang pendukung upaya peningkatan pelayanan administrasi SKPD diantaranya a. Program pelayanan administrasi perkantoran diarahkan pada kegiatan penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran dan penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dengan anggaran dalam APBD Tahun 2015 sebesar Rp. 400.416.000,terealisasi sebesar Rp. 354.950.820,- (88,65%). b. Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur diarahkan pada kegiatan pengadaan perlengkapan kantor (Alat Pemadam Kebakaran), pengadaan peralatan gedung

kantor

(pengadaan

Laptop),

Pengadaan

Mebeleur,

pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor (perawatan kantor), pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional, pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (biaya perbaikan service komputer, AC dll), Pembangunan gedung kantor/bangunan pendukungnya (Pembangunan tempat parker) dengan anggaran dalam APBD Tahun 2015 sebesar Rp. 131.096.000,- dengan realisasi sebesar Rp.115.636.500% (88,21%). c. Program Peningkatan disiplin aparatur diarahkan pada kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan anggaran dalam APBD Tahun 2015 sebesar Rp. 7.000.000,- realisasi sebesar Rp. 7.000.000,- (100%). d. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta keuangan SKPD diarahkan pada Kegiatan Penyusunan rencana strategis SKPD, Kegiatan rencana kerja SKPD, kegiatan laporan capaian kinerja SKPD, Kegiatan penyusunan laporan keuangan SKPD dengan anggaran dalam APBD Tahun 2015 sebesar Rp. 25.780.000,- realisasi sebesar Rp. 23.113.900,- (89,66%).


7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Salah satu penghambat keberhasilan pencapaian kinerja upaya peningkatan pelayanan administrasi SKPD pada Bakesbangpol adalah kegiatan yang telah terjadwal rencana pelaksanannya akan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.

B. REALISASI ANGGARAN Realisasi Anggaran Per- Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : No 1.

SASARAN

PROGRAM

Meningkatnya Program Pelayanan Administrasi sarana dan Perkantoran prasarana pendukung kinerja Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur

PAGU ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

%

Rp.

400.416.000,-

Rp.

354.950.820,-

88,65%

Rp.

131.096.000,-

Rp.

115.636.500,-

88,21%

Program Peningkatan Disiplin aparatur

Rp.

7.000.000,-

Rp.

7.000.000,-

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

Rp.

25.780.000,-

Rp.

23.113.900,-

89,66%

100%

2.

Meningkatnya keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kewaspadaan dini masyarakat

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Rp.

493.125.000,-

Rp.

331.250.000,-

67,17%

3.

Peningkatan sikap toleransi antar umat beragama

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Rp.

186.650.000,-

Rp.

138.894.250,-

74,41%

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Rp.

87.150.000,-

Rp.

55.140.00,-

63,27%

Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Rp.

422.150.000,-

Rp.

383.239.200,-

90,78%

Pemantapan Pemahaman Wawasan Kebangsaan 4.

Terjaganya etika dan moral masyarakat Kabupaten Jombang


5.

Meningkatnya Wawasan Kebangsaan tentang politik oleh masyarakat

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Rp.

419.515.000,-

Rp.

379.130.000,-

90,37%

6.

Menurunnya pelanggaran HAM yang terjadi

Program Pemeliharaan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Rp.

338.335.000,-

Rp.

290.007.000,-

85,72%

Program Pemeliharaan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Rp.

176.720.000,-

Rp.

146.550.344,-

82,93%


BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah terhadap tujuan reformasi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang yang merupakan bagian dari institusi pemerintah daerah menyusun LAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja yang memberikan gambaran tentang perkembangan capaian kinerja , dan diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali sekaligus pendorong atau pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (good governance).Dalam kurun waktu lima tahun pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang telah melakukan banyak hal yang perlu mendapatkan perhatian dan penyelesaian, baik yang berkaitan dengan kontekstualisasi persoalan maupun komitmen terhadap upaya penataan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik. Sebagaimana dijabarkan dalam Rencana strategis Tahun 2014-2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang mempunyai 6 (enam) tujuan dan 6 (enam) sasaran yang kemudian dituangkan ke dalam pelaksanaan 11 (sebelas) program. Maka capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang yang diukur dari capaian kinerja sasaran (100%) dan juga kinerja tujuan (100%) Secara umum, pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2015 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang telah dilaksanakan sesuai rencana, namun demikian didalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya : 1. Ada 1 kegiatan yang pencapaian target kinerja 0% yaitu Penyusunan Data Base Partai Politik, ini dikarenakan kegiatan tersebut digunakan untuk mendata partai politik di Kabupaten Jombang, tetapi karena tidak ada perbahan kepengurusan Partai Politik baru sehingga penggunaan dana tidak digunakan ;

2. Kehadiran peserta kegiatan tidak bisa mencapai 100%. Disamping itu, beberapa permasalahan yang muncul dalam evaluasi penerpan LAKIP di badan kesatuan Bangsa dan Poltik Kabupaten Jombang adalah masih kurangnya ketertiban dalam melengkapi dan menyusun dokumen kinerja , misalnya belum tepatnya perumusan dari jabaran kelengkapan dan instrument LAKIP.


Oleh karena itu, sebagai tindaklanjut dan upaya pemecahan masalah yang ada, dilakukan penataan dan peningkatan staf pelaksanaan untuk mendukung kinerja internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang. Dukungan semua pihak sangat dibutuhkan, khususnya dalam upaya mewujudkan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik . Demikain Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang ini disusun , diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan kegiatan pembangunan ke depan.


KATA PENGANTAR. Jombang, Pebruari 2016 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JOMBANG

Recommend Documents