KATA PENGANTAR. Dr. Ir. Haryono, MSc. NIP

KATA PENGANTAR Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan pemenuhan kewajiban setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan dan program, melalui proses penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja. LAKIP Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian ini juga disusun dalam rangka memberikan informasi tentang pencapaian kinerja di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian melalui hasil-hasil pelaksanaan Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian serta hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam kurun waktu tahun 2012. Kami berharap kinerja yang akan datang dapat lebih ditingkatkan dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, serta menekan semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian yang lebih baik, transparan dan akuntabel. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010, diharapkan laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabiitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, untuk penyempurnaan dalam perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan, dan untuk penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; sekaligus sebagai bahan masukan bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian. Disadari pula bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan saran yang bersifat membangun bagi perbaikan ke depan, baik perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program, maupun perbaikan dalam pelaporan akuntabilitas kinerja instansi. Akhir kata, kami mengajak semua pihak khususnya pimpinan dan seluruh jajaran staf lingkup Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian untuk bekerja lebih cerdas, jujur dan ikhlas serta menjunjung tinggi prinsip efisien, efektif, ekonomis dan tertib; dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung keberhasilan pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian khususnya dan pembangunan pertanian pada umumnya.

Dr. Ir. Haryono, MSc. NIP. 19560516 198103 1 002 LAKIP Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2012

i

RINGKASAN EKSEKUTIF Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal PPHP mempunyai tugas “merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian”. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Direktorat Jenderal PPHP menyelenggarakan fungsi : a) Perumusan kebijakan di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian; b) Pelaksanaan kebijakan di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian; c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian; d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian; dan e) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal PPHP. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Jenderal PPHP didukung oleh 6 (enam) unit kerja Eselon II yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian, Direktorat Mutu dan Standardisasi, Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi, Direktorat Pemasaran Domestik, dan Direktorat Pemasaran Internasional. Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan organisasi. Pada posisi Desember 2012 jumlah pegawai Direktorat Jenderal PPHP sebanyak 394 orang. Sebaran jumlah pegawai berdasarkan pendidikan adalah 0,5% SD; 0,25% SLTP; 21,07% SLTA; 4,31% DIII; 50,0% S1; 22,84% S2; 1,02% S3. Visi Direktorat Jenderal PPHP adalah “menjadikan institusi yang peduli dan memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan masyarakat pertanian sejahtera, handal dan berdaya saing di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian melalui penyelenggaran birokrasi yang profesional dan berintegritas’. Untuk mewujudkan visinya Direktorat Jenderal PPHP mengemban misi yang harus dilaksanakan, yaitu: a) Menumbuhkembangkan kelembagaan usaha pengolahan dan pemasaran petani yang merupakan basis ekonomi perdesaan, yang nantinya diharapkan sebagai wadah peningkatan peran dari petani produsen menjadi petani pemasok melalui penerapan manajemen, teknologi dan permodalan secara professional; b) Mengembangkan sistem agroindustri terpadu di perdesaan melalui keterpaduan sistem produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; sehingga mampu memberikan peningkatan pendapatan petani, kesempatan kerja di perdesaan, dan peningkatan nilai tambah produk pertanian secara adil serta professional; c) Mengembangkan penerapan sistem jaminan mutu hasil pertanian secara efektif dan operasional untuk meningkatkan daya saing produk segar dan olahan, baik di pasar domestik maupun internasional; d) LAKIP Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2012

ii

Meningkatkan daya serap pasar domestik melalui kebijakan promosi dan proteksi produk pertanian yang efektif dan efisien; e) Meningkatkan akses pasar luar negeri hasil pertanian melalui kebijakan promosi dan proteksi produk pertanian yang efektif dan efisien; dan f) Mengembangkan kapasitas institusi Direktorat Jenderal menuju pengelolaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang profesional dan berintegritas moral tinggi. Tujuan Direktorat Jenderal PPHP adalah : a) Menumbuhkembangkan unit usaha pengolahan hasil pertanian yang berkelanjutan; b) Menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan; c) Menumbuhkembangkan usaha dan investasi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang memacu pertumbuhan ekonomi perdesaan; d) Meningkatkan daya serap pasar domestik: dan e) Meningkatkan ekspor hasil pertanian di pasar internasional. Direktorat Jenderal PPHP sesuai tugas dan fungsinya, merupakan leader untuk target utama Kementan ke 3, yaitu peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran dan ekspor. Target ini di tuangkan dalam lima indikator kinerja utama Kementerian Pertanian, yaitu : a) Tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan olahan karet pada tahun 2014 (pemberlakuan sertifikasi wajib); b) Meningkatnya produk olahan yang diperdagangkan dari 20% (2010) menjadi 50% (2014); c) Pengembangan tepung-tepungan untuk mensubstitusi 20% gandum/terigu impor 2014; d) Memenuhi semua sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri; dan e) Meningkatnya surplus neraca perdagangan US$ 24,3 milyar (2010) menjadi US$ 54,5 milyar (2014). Untuk mendukung capaian tersebut Direktorat Jenderal PPHP menetapkan sasaran strategis periode 2010-2014, yaitu “meningkatnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian berkelanjutan”. Indikator kinerja Direktorat Jenderal PPHP periode 2010-2014 adalah a) Meningkatnya produk olahan hasil pertanian yang bermutu untuk ekspor dan pasar domestik 5% per tahun; b) Meningkatnya jumlah lembaga pemasaran petani dalam rangka penyerapan pasar hasil pertanian 5% per tahun; c) Meningkatnya jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian 6% per tahun; dan d) Meningkatnya nett ekspor komoditi segar dan olahan 15% per tahun. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, strategi yang diterapkan Direktorat Jenderal PPHP adalah: a) Penerapan dan pengawasan sistem jaminan mutu komoditi strategis dan keamanan pangan; b) Pengembangan dan pengelolaan sarana kelembagaan pemasaran produk hasil pertanian; c) Pengembangan kewirausahaan dan investasi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; d) Pemenuhan permintaan pasar dalam negeri dan penguatan ekspor komoditas strategis. Dengan strategi dimaksud maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut : a) Kebijakan pengembangan pengolahan hasil pertanian; b) Kebijakan pengembangan mutu dan standardisasi; c) Kebijakan pengembangan pemasaran domestik; d) Kebijakan pengembangan pemasaran internasional; dan e) Kebijakan pengembangan usaha dan investasi. Direktorat Jenderal PPHP mempunyai satu program dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pertanian yang ditetapkan, yaitu Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, LAKIP Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2012

iii

Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian. Selanjutnya program dimaksud diimplementasikan melalui 6 (enam) kegiatan utama yang dilaksanakan di satker pusat dan daerah, yaitu : a) Kegiatan pengembangan pengolahan hasil pertanian; b) Kegiatan pengembangan mutu dan standardisasi; c) Kegiatan pengembangan pemasaran domestik; d) Kegiatan pengembangan pemasaran internasional; e) Kegiatan pengembangan usaha dan investasi; dan f) Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya. Pada tahun 2012, sasaran strategis Direktorat Jenderal PPHP dicapai dengan 4 indikator kinerja utama. Capaian keempat indikator kinerja utama tersebut, sangat berhasil sebanyak 2 (dua) indikator dan berhasil 1 (satu) indikator, serta tidak berhasil 1 (satu) indikator. Indikator dan capaian dimaksud sebagai berikut : a. Meningkatnya produk olahan hasil pertanian yang bermutu untuk ekspor dan pasar domestik, dengan capaian 145% atau sangat baik. b. Meningkatnya jumlah lembaga pemasaran petani dalam rangka penyerapan pasar hasil pertanian 28% secara nasional dan 162% yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal PPHP atau kurang berhasil. c. Meningkatnya jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian 137% atau sangat berhasil. d. Meningkatnya nett ekspor komoditi segar dan olahan -63% atau tidak berhasil. Namun begitu, capaian secara kumulatif, yaitu capaian pada periode 2010-2012 dengan basis line data pada 2009, maka capaian indikator kinerja utama Direktorat Jenderal PPHP yang sangat berhasil 3 (tiga) indikator dan berhasil 1 (satu) indikator. Indikator dan capaiannya selama periode 2010-2012, adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya produk olahan hasil pertanian yang bermutu untuk ekspor dan pasar domestik, dengan capaian 123% atau sangat berhasil. b. Meningkatnya jumlah lembaga pemasaran petani dalam rangka penyerapan pasar hasil pertanian 44% secara nasional dan 308% yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal PPHP atau berhasil. c. Meningkatnya jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian 112% atau sangat berhasil. d. Meningkatnya nett ekspor komoditi segar dan olahan 120,8% atau sangat berhasil. Kriteria keberhasilan untuk indikator kinerja utama meningkatnya jumlah lembaga pemasaran petani dalam rangka penyerapan pasar hasil pertanian walaupun secara nasional peningkatannya kecil, namun dinilai berhasil karena untuk kebutuhan pasar ternak memang sudah relatif tercukupi dari jumlah yang ada, sehingga fasilitasi Direktorat Jenderal PPHP hanya bersifat revitalisasi atau tidak membangun yang baru, demikian juga dengan pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan peningkatan jumlah lembaga pemasaran petani cukup kecil karena secara nasional jumlah penambahan dibandingkan dengan jumlah yang telah ada. Dengan justifikasi ini, maka dapat disimpulkan bahwa 3 indikator sangat berhasil dan 1 indikator berhasil. LAKIP Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2012

iv

Direktorat Jenderal PPHP mendukung IKU Kementerian Pertanian terutama pada sasaran peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor yang terdiri dari 5 indikator kinerja utama, dengan capaian sebagai berikut : a. Tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan olahan karet pada 2014 (pemberlakuan sertifikasi wajib) dengan capaian 103,3% atau sangat berhasil. b. Meningkatnya produk olahan yang diperdagangkan dengan capaian 111,8% atau sangat berhasil. c. Pengembangan tepung-tepungan untuk mensubstitusi gandum/terigu impor 2014 dengan capaian 84,3% atau berhasil. d. Memenuhi semua sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri dengan capaian 146,4% atau sangat berhasil. e. Meningkatnya surplus neraca perdagangan dengan capaian 95,1% atau berhasil. Secara umum capaian indikator kinerja Direktorat Jenderal PPHP telah berhasil, namun begitu sebenarnya masih ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, antara lain adalah : a) Unit pengolahan hasil pertanian belum banyak yang beroperasi secara optimal, rendahnya jaminan ketersediaan dan mutu bahan baku, teknologi pengolahan hasil belum sepenuhnya diadopsi oleh pengolah, dan sumber pendanaan berbunga rendah masih sulit didapat atau akses perbankan masih lemah, serta belum adanya kepastian pemasaran produk olahan (terutama tepung-tepungan berbasis sumber daya lokal); b) Kemampuan pelaku usaha pengolah masih belum optimal dalam penguasaan teknologi pengolahan, mutu produk dan aspek Sanitari dan Phytosanitari (SPS). Hal ini diakibatkan selama ini pelaku usaha masih lebih berkonsentrasi pada teknologi budidaya; c) Pengendalian impor terutama produk hortikultura masih belum menunjukkan hasil yang optimal, produk impor semakin menyerbu ke tingkat kecamatan di pedesaaan; d) Sertifikasi pangan organik atau sistem jaminan mutu masih mengalami kendala karena proses sertifikasi harus melibatkan Lembaga Sertifikasi dan kelompok tani/gabungan kelompok tani belum menerapkan sistem pangan organik secara efektif; f) Di beberapa provinsi peningkatan mutu biji kakao fermentasi belum berdampak pada perbedaan harga yang nyata, sehingga petani kakao tidak termotivasi untuk menghasilkan kakao yang bermutu/fermentasi; g) Gerakan bokar bersih untuk meningkatkan mutu bahan olahan karet (bokar) belum dilaksanakan secara optimal pada sentra-sentra produksi karet; h) Keterbatasan kewenangan Kementerian Pertanian dalam pengembangan pengolahan/agroindustri dirasakan masih menyulitkan koordinasi strategi, kebijakan dan program penguatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian; i) Masih sulitnya membangun kelembagaan dan kemitraan dan pengembangan kewirausahaan agribisnis, antara lain akibat : (1) kelembagaan kelompok yang belum kuat baik dari sisi organisasi maupun manajemen, (2) rendahnya komitmen pihak-pihak yang bermitra, (3) posisi tawar yang tidak seimbang, (4) kerjasama yang sudah disepakati dalam LAKIP Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2012

v

MoU tidak semuanya dilanjutkan dengan kontrak, (5) perusahaan pertanian yang bersedia sebagai avails dan inti dalam kemitraan agribisnis masih terbatas, (6) kurangnya modal dalam pengembangan usaha, serta kurangnya infrastruktur penunjang kewirausahaan seperti akses penghubung (jalan) dan akses pemasaran. Beberapa tindak lanjut yang harus ditempuh untuk perbaikan ke depan dari permasalahan tersebut di atas, antara lain adalah : a) Peningkatan entrepreneurship pelaku usaha dalam memperluas akses pasar, peningkatan negosiasi yang lebih baik tentang pemotongan tariff di forum WTO untuk melindungi produk-produk dalam negeri yang menyangkut isu pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan dan pembangunan masyarakat perdesaan. Hal lain yang cukup penting adalah fasilitasi temu usaha untuk meningkatkan akses informasi pemasaran, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemasaran produk pertanian, peningkatan kemitraan SDM pengolahan hasil pertanian dengan pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok produk pertanian, sosialisasi dan bimbingan mengenai standar mutu produk pertanian yang dibutuhkan pasar, baik pasar domestik maupun internasional; b) Permintaan pasar (market driven) perlu menjadi pertimbangan utama dalam fasilitasi unit usaha pengolahan pertanian selain juga mempertimbangkan ketersediaan bahan baku secara kontinyu, kebutuhan dan kondisi SDM gapoktan calon penerima bantuan. Selanjutnya diperlukan peningkatan kemampuan dan ketrampilan SDM baik dalam penerapan teknologi pengolahan maupun manajemen usaha, sosialisasi dan bimbingan kepada pengelola unit pengolahan hasil pertanian tentang standar mutu produk olahan yang dibutuhkan pasar, dan peningkatan aksesbilitas SDM pengolahan hasil terhadap sumber-sumber pembiayaan baik swasta maupun pemerintah; c) Revisi Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1986 tentang kewenangan, pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri masih diperlukan dan diarahkan untuk menjadikan agroindustri menjadi satu dalam kewenangan Kementerian Pertanian; d) Penerapan Peraturan Menteri Pertanian nomor 60 tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura harus lebih dioptimalkan untuk melindungi kepentingan nasional, melindungi petani dan melindungi konsumen dalam aspek keamanan pangan. Perlu koordinasi yang lebih baik dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Perindustrian; Badan Pengawas Obat dan Makanan; Kementerian Negara Perencanaan Pembanguanan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; f) Bimbingan teknis dan pendampingan penerapan sistem pangan organik harus lebih diintensifkan. Bagi kelompok tani/gabungan kelompok tani yang telah menerapkan sistem pangan organik secara efektif, perlu difasilitasi sertifikasinya terutama dalam akses ke Lembaga Sertifikasi; g) Perlu pengawalan kemitraan yang sudah ada dan penumbuhan kemitraan baru antara industri pengolah kakao dan eksportir kakao dengan petani kakao sehingga diperoleh perbedaan harga yang nyata antara kakao non fermentasi dan kakao fermentasi. Dengan demikian, petani kakao akan termotivasi untuk menghasilkan kakao yang bermutu/fermentasi; h) Dalam mengoptimalkan pelaksanaan gerakan bokar bersih untuk meningkatkan mutu bahan LAKIP Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2012

vi

olahan karet (bokar) secara optimal pada sentra-sentra produksi karet, perlu segera dibentuk UPPB dan Pengawas Mutu Bokar di seluruh sentra produksi karet, dan perlu pembinaan dan pengawalan yang intensif dalam penerapan SOP bokar bersih dan registrasi UPPB; i) Petani dan pelaku usaha kecil di perdesaan harus mengubah paradigma lama yang berorientasi memproduksi apa yang bisa diproduksi menjadi berorientasi pada memproduksi/menanam apa yang bisa dijual (produce what we can sell) terutama komoditas yang diinginkan oleh pasar sehingga petani lebih memiliki posisi tawar yang tinggi, serta memberi peluang kemitraan yang adil, efektif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan kondisi ini perlu peningkatan pembinaan, pengawalan, dan bimbingan dari setiap stakeholders yang terlibat, serta pengawalan instansi pemerintah sampai kepada realisasi kontrak yang berkelanjutan. Direktorat Jenderal PPHP dalam beberapa penilaian baik yang dilakukan di tingkat internal Kementan maupun nasional telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang mendukung akuntabilitas Direktorat Jenderal PPHP, antara lain satuan pelaksana pengendalian intern handal peringkat II di tingkat Kementan, Penilaian Anti Korupsi (PIAK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 7,31 tertinggi diantara 3 (tiga) Eselon I lingkup Kementan yang mewakili PIAK Kementan serta Ditjen PPHP termasuk 10 besar PIAK Eselon I secara nasional, dan website Direktorat Jenderal PPHP selama 2 tahun mendapat predikat Life Achivement. Salah satu faktor yang turut berperan utama dalam mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel adalah birokrasi. Dalam posisi dan perannya yang sedemikian penting untuk menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Direktorat Jenderal PPHP telah berupaya melakukan reformasi dan tata kelola yang lebih baik. Hal ini dilaksanakan dengan menyiapkan perangkat reformasi birokrasi, antara lain : informasi jabatan, perbaikan tatalaksana dan Sistem Operasional Prosedur (SOP), analisis beban kerja, pengembangan standard kompetensi, evaluasi jabatan, pengembangan e-office atau e-government, penguatan unit layanan, penilaian kinerja pegawai, dan pemberian tunjangan kinerja pada tahun 2012. Direktorat Jenderal PPHP juga menyusun 9 peraturan/kebijakan sebagai landasan kerja yang telah ditetakan oleh Menteri Pertanian selama tahun 2012. Selain itu, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di lingkup Ditjen PPHP telah dilakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pada bulan Desember 2012. Hasil dari Penilaian mandiri ini adalah profil pencapaian faktor pengungkit Ditjen PPHP tahun 2012 bernilai 57 yang termasuk pada fase C, level 3, yang berarti telah melakukan dan memantau pelaksanaan reformasi birokrasi; dan profil pencapaian faktor hasil Ditjen PPHP bernilai dengan rata-rata 72,25 yang termasuk pada level 4 yang berarti hasil telah menunjukan perkembangan yang substansial dan/atau semua target yang relevan telah terpenuhi. Pada tahun 2012 Direktorat Jenderal PPHP mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 519.623.100.000,-. Namun pada perjalanan tahun anggaran terjadi pengurangan dalam rangka efisiensi untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), LAKIP Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2012

vii

sehingga alokasi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan PPHP menjadi sebesar Rp. 503.077.928.000,-. Walaupun begitu dokumen penetapan kinerja tidak direvisi, sehingga target tidak berubah dan dapat dicapai dengan sangat baik. Alokasi anggaran ini tersebar pada 93 satker yang terdiri atas dua satker pusat; 79 satker provinsi dan 12 satker kabupaten/ kota yang meliputi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Realisasi anggaran kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tahun 2012 pusat dan daerah sampai dengan 31 Desember 2012 adalah Rp. 466.999.737.100,- atau 92,83% dari total pagu anggaran Rp. 503.077.928.000,- dengan rincian realisasi anggaran kegiatan di pusat Rp. 126.043.066.000,- atau 90,48% dari pagu anggaran Rp. 139.312.178.000,- dan realisasi di daerah (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan satker provinsi serta Dana Tugas Pembantuan kabupaten/kota) Rp. 340.956.671.000,- atau 93,73% dari pagu anggaran Rp. 363.765.750.000,-. Realisasi anggaran menurut jenis belanja yang terbesar dicapai pada belanja sosial (99,9%), sedangkan realisasi terkecil pada belanja barang (89,2%). Apabila dilihat per kegiatan utama, maka realisasi keuangan yang terbesar adalah pada kegiatan pengembangan pengolahan hasil pertanian dan realisasi terkecil pada kegiatan pengembangan pemasaran domestik dan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya. Pencapaian serapan anggaran pada tahun 2012 bila dilihat dari perkembangan per bulannya lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun apabila dibandingkan tahun 2010 dan 2011, mengalami penurunan dari tahun 2011, yaitu dari 94,34% menjadi 92,83%; bila dibandingkan tahun 2010 (89,97%) meningkat. Memahami, bahwa pembinaan pada bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian melibatkan aspek yang sangat luas dan terkait dengan kewenangan intansi lain di dalam dan di luar lingkup Kementerian Pertanian, maka kerjasama yang harmonis secara lintas instansi sangat dibutuhkan. Melalui kerjasama yang efektif dan bersifat saling mendukung, diharapkan program yang telah dirumuskan dapat direalisasikan dan mencapai tujuan serta sasaran yang diinginkan. Disamping itu komitmen dari internal Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian baik dari pimpinan serta seluruh jajaran (staf teknis maupun administrasi) lingkup Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sangat diperlukan. Untuk itu harus dilakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan kinerja, melengkapi sarana dan prasarana kerja, serta mengembangkan kapabilitas dan kompetensi sumberdaya manusia.

LAKIP Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2012

viii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................................................i RINGKASAN EKSEKUTIF ...................................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................................1 1. 1. Latar Belakang ...........................................................................................1 1. 2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....................................................2 1. 3. Organisasi dan Sumber Daya Manusia....................................................6 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...................................................8 2.1. Rencana Strategis......................................................................................8 2.1.1. Visi dan Misi .................................................................................... 8 2.1.2. Tujuan dan Sasaran, serta Indikator Sasaran ................................. 9 2.1.3. Strategi, Kebijakan, dan Program untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran .................................................................................. 11 2.2. Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja .............................................13 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................17 3.1. Pengukuran Kinerja .................................................................................17 3.1.1. Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal PPHP ............................. 17 3.1.2. Pengukuran Kinerja Dukungan Direktorat Jenderal PPHP terhadap IKU Kementerian Pertanian ............................................ 23 3.2. Analisis Capaian Kinerja ........................................................................23 3.2.1. Indikator Kinerja Peningkatan produk olahan hasil pertanian yang bermutu untuk ekspor dan pasar domestik ........... 24 3.2.2. Indikator Kinerja Peningkatan Jumlah Lembaga Pemasaran Petani Dalam Rangka Penyerapan Pasar Hasil Pertanian .............................................................................. 31 3.2.3. Indikator Kinerja Peningkatan Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian .................................................... 34 3.2.4. Indikator Kinerja Peningkatan Nett Ekspor Komoditi Segar dan Olahan .................................................................................... 37 3.2.5. Pengukuran Kinerja Dukungan Direktorat Jenderal PPHP terhadap IKU Kementerian Pertanian ............................................ 45 3.3. Evaluasi Kinerja .......................................................................................58 3.4. Akuntabilitas Keuangan ..........................................................................63 BAB IV P E N U T U P .......................................................................................................69 LAMPIRAN

DAFTAR TABEL Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Per 31 Desember 2012 ...................... 6 Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Pangkat, 31 Desember 2012................ 7 Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan 31 Desember 2012 ................................. 7 Tabel 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal PPHP Periode 2010-2014 Beserta Target Pencapaiannya ......................................................... 11 Tabel 5. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal PPHP Tahun 2012..................... 13 Tabel 6. Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal PPHP Tahun 2012 ................................. 13 Tabel 7. Penetapan Kinerja Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Tahun 2012 ......................................................................................................... 14 Tabel 8. Penetapan Kinerja Kegiatan Pengembangan Usaha dan Investasi Tahun 2012 .................................................................................................................... 14 Tabel 9. Penetapan Kinerja Kegiatan Pengembangan Mutu dan Standardisasi ............... 15 Tabel 10. Penetapan Kinerja Kegiatan Pengembangan Pemasaran Domestik .................. 15 Tabel 11. Penetapan Kinerja Kegiatan Pengembangan Pemasaran Internasional Tahun 2012 ......................................................................................................... 15 Tabel 12. Penetapan Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2012............................................................................................ 16 Tabel 13. Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal PPHP Periode 2010-2012 dan Cara Perhitungannya .......................................................................................... 18 Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal PPHP ..................... 19 Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Tahun 2012 ......................................................................................... 20 Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Usaha dan Investasi Tahun 2012 ......................................................................................................... 20 Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Mutu dan Standardisasi Tahun 2012 ......................................................................................................... 21 Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Pemasaran Domestik Tahun 2012 ......................................................................................................... 21

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Pemasaran Internasional Tahun 2012.................................................................................... 22 Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2012 ................................................................................ 22 Tabel 21. Capaian Sasaran Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor Tahun 2011 ......................................................................................................... 23 Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal PPHP ..................... 24 Tabel 23. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Produk Olahan Hasil Pertanian Yang Bermutu Untuk Ekspor dan Pasar Domestik ............................. 25 Tabel 24. Realisasi Kinerja Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Tahun 2012 ......................................................................................................... 26 Tabel 25. Realisasi Kinerja Kegiatan Pengembangan Mutu dan Standardisasi.................. 28 Tabel 26. Peningkatan Jumlah Lembaga Pemasaran Petani Secara Nasional .................. 32 Tabel 27. Peningkatan jumlah lembaga pemasaran petani yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal PPHP ................................................................................... 32 Tabel 28. Realisasi Kinerja Kegiatan Pengembangan Pemasaran Domestik ..................... 32 Tabel 29. Realisasi Indikator Kinerja Peningkatan Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian................................................................................. 35 Tabel 30. Realisasi Kinerja Kegiatan Pengembangan Usaha dan Investasi Yang Berperan Dalam Peningkatan Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun 2012 (Output).................................................................. 35 Tabel 31. Neraca Perdagangan Internasional Produk Pertanian, 2009-2012 ..................... 38 Tabel 32. Penetapan Kinerja Kegiatan Pengembangan Pemasaran Internasional Tahun 2012 (Output) ........................................................................................... 42 Tabel 33. Capaian Sasaran Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor Tahun 2011 ......................................................................................................... 46 Tabel 34. Target dan dan realisasi capaian terselesaikannya 60% tahapan pemberlakuan sertifikasi wajib kakao pada tahun 2012 ...................................... 47 Tabel 35. Target dan capaian penyelesaian 60% tahapan pemberlakuan sertifikasi wajib karet pada tahun 2012 ............................................................................... 48

Tabel 36. Capaian indikator kinerja tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan olahan karet (pemberlakukan sertifikasi wajib), 2012 .................................................................................................................... 49 Tabel 37. Target dan Capaian Peningkatan Neraca Ekpor Per Tahun Dari Tahun 2010-2012 ........................................................................................................... 52 Tabel 38. Beberapa Penghargaan dan Prestasi yang Diraih Direktorat Jenderal PPHP .... 61 Tabel 39. Realisasi Keuangan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun 2012 ......................................................................................................... 64 Tabel 40. Realisasi Anggaran Kegiatan PPHP Tahun 2012 Per Jenis Belanja .................. 65 Tabel 41. Realisasi Keuangan Berdasarkan Kegiatan Utama Direktorat Jenderal PPHP Tahun 2012 .............................................................................................. 65 Tabel 42. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Daerah Tahun 2012 Yang Tidak Terealisasi ........................................................................................ 66 Tabel 43. Capaian Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal PPHP Tahun 20102012 .................................................................................................................... 68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal PPHP Lampiran 2. Tahapan Sertifikasi Pangan Organik dan Rencana Serta Capain Kinerjanya, 2010-2014 Lampiran 3. Tahapan Sertifikasi Kakao Fermentasi dan Rencana Serta Capaian Kinerjanya, 2010-2014 Lampiran 4. Tahapan Sertifikasi Bahan Olahan Karet (Bokar) dan Rencana Serta Capain Kinerjanya, 2010-2014 Lampiran 5. Data Ekspor Impor Produk Pertanian

BAB I PENDAHULUAN 1. 1. Latar Belakang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Instruksi Presiden RI nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Keputusan Kepala LAN-RI nomor 589/IX/6/Y/1999 yang diperbaiki dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara kronologis penerapan SAKIP dilakukan dengan : a) mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis, b) merumuskan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan, c) merumuskan indikator kinerja unit kerja instansinya dengan berpedoman kepada kegiatan unggulan yang dominan menjadi isu nasional dan vital bagi pencapaian visi dan misi pemerintah Indonesia, d) memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi secara seksama, e) melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji kinerja aktual dengan rencana/target yang ditetapkan. Penerapan SAKIP tahun 2012 merupakan kelanjutan tahun-tahun sebelumnya yang merupakan tahun ketiga penjabaran Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian periode tahun 2010-2014. Dimana diharapkan sistem ini dapat berfungsi secara optimal sebagai salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan pembaharuan birokrasi pemerintah untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan. LAKIP Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2012

1

SAKIP sebagai salah satu instrumen utama dalam pembaharuan birokrasi di lingkungan pemerintah menjadi penting dan mempunyai kedudukan sangat strategis. Karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan suatu komitmen dan keseriusan para pejabat dan semua pegawai jajaran Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP). Penerapan SAKIP ini dengan maksud untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian kinerja, kendala/hambatan dan permasalahan serta upaya pemecahannya dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan tahun berjalan sebagai ekspresi dari rencana strategis Direktorat Jenderal PPHP yang pada gilirannya dapat diakumulasikan menjadi bentuk pertanggungjawaban baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal PPHP. Sebagai wujud pertanggungjawaban tersebut, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun 2012.

1. 2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal PPHP mempunyai tugas “merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian”. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Direktorat Jenderal PPHP menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan di mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian, b. Pelaksanaan kebijakan di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian, c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian, d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian, e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal PPHP. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Jenderal PPHP didukung oleh 6 (enam) unit kerja Eselon II yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian, Direktorat Mutu dan Standardisasi, Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi, Direktorat Pemasaran Domestik, dan Direktorat Pemasaran Internasional. Keenam Eselon II tersebut mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : a. Sekretariat Direktorat Jenderal, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal 2


Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dan menyelenggarakan fungsi antara lain: 1) Koordinasi dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerjasama di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, 2) Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan, 3) Evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, 4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, dan 5) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. b. Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan hasil pertanian; yang menyelenggarakan fungsi : 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengolahan dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman pangan, hortiklutura, perkebunan dan peternakan, 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman pangan, hortiklutura, perkebunan dan peternakan, 3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengolahan dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman pangan, hortiklutura, perkebunan dan peternakan, 4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman pangan, hortiklutura, perkebunan dan peternakan, 5) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian. c. Direktorat Mutu dan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mutu dan standardisasi; yang menyelenggarakan fungsi : 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standarisasi, penerapan, dan pengawasan jamianan mutu, akreditasi dan kelembagaan, serta kerjasama dan harmonisasi, 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi, penerapan, dan pengawasan jaminan mutu, akreditasi dan kelembagaan, serta kerjasama dan harmonisasi, LAKIP Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2012

3

3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standarisasi, penerapan, dan pengawasan jamianan mutu, akreditasi dan kelembagaan, serta kerjasama dan harmonisasi, 4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standarisasi, penerapan, dan pengawasan jaminan mutu, akreditasi dan kelembagaan, serta kerjasama dan harmonisasi, 5) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Mutu dan Standardisasi. d. Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan usaha dan investasi; yang menyelenggarakan fungsi : 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kemitraan dan kewirausahaan, investasi, promosi dalam dan luar negeri, 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan kewirausahaan, investasi, promosi dalam dan luar negeri, 3) Penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria di bidang kemitraan dan kewirausahaan, investasi, promosi dalam dan luar negeri. 4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kemitraan dan kewirausahaan, investasi, promosi dalam dan luar negeri, 5) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi. e. Direktorat Pemasaran Domestik, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran domestik; yang menyelenggarakan fungsi : 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang informasi, pemantauan, dan stabilisasi harga, sarana dan kelembagaan pasar, serta jaringan pemasaran, 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang informasi pasar, pemantauan dan stabilisasi harga, sarana dan kelembagaan pasar serta jaringan pemasaran, 3) Penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria di bidang informasi, pemantauan dan stabilisasi harga, sarana dan kelembagaan pasar serta jaringan pemasaran, 4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi, pemantauan dan stabilisasi harga, sarana dan kelembagaan pasar serta jaringan pemasaran, 5) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pemasaran Domestik. f. Direktorat Pemasaran Internasional, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standard, prosedur dan 4


kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran internasional; yang menyelenggarakan fungsi : 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisis, pengembangan ekspor, pemasaran bilateral, pemasaran regional, pemasaran multilateral dan kerjasama komoditi, 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang analisis, pengembangan ekspor, pemasaran bilateral, pemasaran regional, pemasaran multilateral dan kerjasama komoditi, 3) Penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria di bidang analisis, pengembangan ekspor, pemasaran bilateral, pemasaran regional, pemasaran multilateral dan kerjasama komoditi, 4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisis, pengembangan ekspor, pemasaran bilateral, pemasaran regional, pemasaran multilateral dan kerjasama komoditi, 5) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pemasaran Internasional. Untuk operasionalisasi pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian khususnya di bidang mutu dan standardisasi alat dan mesin pertanian, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian didukung oleh 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian (BPMA). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan /OT.140/10/2006 tanggal 3 Oktober 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian, BPMA mempunyai tugas melaksanakan pengujian mutu alat dan mesin pertanian. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, BPMA menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan uji verifikasi, uji unjuk kerja, uji beban berkesinambungan, uji pelayanan dan uji kesesuaian alat dan mesin pertanian, b. Pemberian sertikat hasil uji alat dan mesin pertanian, c. Analisis dan evaluasi teknik dan metode pengujian alat dan mesin pertanian, d. Pemantauan dan evaluasi peredaran alat dan mesin pertanian yang sudah diuji, e. Pemberian pelayanan teknis kegiatan pengujian mutu alat dan mesin pertanian, f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPMA. Untuk operasionalisasi pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di daerah, pada tahun 2012 Direktorat Jenderal PPHP didukung oleh 93 satuan kerja (satker), yang terdiri atas 2 satker pusat (Direktorat Jenderal PPHP dan BPMA) serta 79 satker di tingkat provinsi, yaitu Dinas lingkup pertanian provinsi yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Provinsi serta 12 satker di tingkat kabupaten/kota yaitu Dinas lingkup pertanian kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.


5

1. 3. Organisasi dan Sumber Daya Manusia Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian, struktur organisasi Direktorat Jenderal PPHP secara rinci dapat dilihat pada lampiran. Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan organisasi. Sejalan dengan berkembangnya organisasi dan beban tugas Direktorat Jenderal PPHP,jumlah SDM yang ada saat ini dirasakan masih terbatas, terutama SDM yang meguasai teknologi pengolahan hasil pertanian. Pada posisi Desember 2012 jumlah pegawai Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sebanyak 394 orang. Sebaran jumlah pegawai berdasarkan pendidikan adalah 0,5% SD; 0,25% SLTP; 21,07% SLTA; 4,31% DIII; 50,0% S1; 22,84% S2; 1,02% S3. Secara rinci jumlah pegawai pada Direktorat Jenderal PPHP berdasarkan pendidikan dapat dilihat di tabel 1 berikut : Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Per 31 Desember 2012 No Unit Kerja

SD

SLTP SLTA DIII

S1

S2

S3 Jumlah

1

Sekretariat

1

1

40

4

47

21

1

115

2

Direktorat .Pengolahan Hasil Pertanian Direktorat Mutu dan Standarisasi Direktorat Pengembangan Usaha dan InvestasiPemasaran Direktorat Internasional Direktorat Pemasaran Domestik

-

-

5

5

21

14

-

45

-

-

7

-

32

11

2

52

1

-

5

1

32

8

1

48

-

-

4

-

23

16

-

43

-

-

11

3

24

14

-

52

-

-

11

4

18

6

-

39

2

1

83

17

197

90

4

394

3 4 5 6 7

Balai pengujian Mutu Alsintan Jumlah

Untuk pegawai Direktorat Jenderal PPHP berdasarkan golongan pangkat terakhir dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini :

6


Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Pangkat, 31 Desember 2012 Golongan Unit Kerja

II

III

Jumlah

I d

IV

a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c

d

Sekretariat

1

4

5

14

10

19

16

17

14

7

6

-

2

115

Direktorat Pengolahan

-

-

3

1

2

11

6

6

9

5

1

1

-

45

Direktorat Mutu dan Standarisasi

-

-

1

1

3

14

3

7

10

5

7

1

-

52

Direktorat Peng. Usaha dan Investasi Direktorat Pemasaran Internasional Direktorat Pemasaran Domestik Balai pengujian Mutu Alsintan Jumlah

-

1

-

1

-

13

4

10

11

3

4

1

-

48

-

-

-

2

2

9

4

6

13

2

4

1

-

43

-

1

-

2

2

16

5

7

10

5

3

1

-

52

-

3

-

6

-

12

8

4

2

3

1

-

-

39

1

9

9

27

19

94

46

57

69

30

26

4

2

394

Sedangkan Pegawai Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini : Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan 31 Desember 2012 No.

Uraian Jabatan

1 Jabatan Struktural 2 Fungsional Medik Veteriner 3 Fungsional Perencana 4 Fungsional PMHP 5 Fungsional Analisis Kepegawaian 6 Fungsional Umum Jumlah

Jumlah

%

86 1 4 13 2 288 394

21,5 0,2 1,0 3,2 0,2 73,8 100


7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Jenderal PPHP berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada : a. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014, b. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 2010-2014, c. Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 2012.

2.1.

Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi Direktorat Jenderal PPHP dengan mengacu visi Kementerian Pertanian “terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor dan kesejahteraan petani” menetapkan visi Direktorat Jenderal PPHP sebagai berikut : “menjadikan institusi yang peduli dan memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan masyarakat pertanian sejahtera, handal dan berdaya saing di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian melalui penyelenggaran birokrasi yang profesional dan berintegritas’.

a. b. c. d. e. f. 8

Untuk mewujudkan visinya Kementerian Pertanian mengemban misi : Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis. Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan. Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pendayagunaannya untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan. Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri, serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi. Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dkonsumsi. Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku industri.


g. Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan. h. Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan internasional. i. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan. j. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional. Direktorat Jenderal PPHP mendukung misi Kementerian Pertanian terutama pada butir d dan f s.d. j. Untuk mendukung Kementan dan mewujudkan visi Direktorat Jenderal PPHP, maka Direktorat Jenderal PPHP mengemban misi yang harus dilaksanakan, yaitu: a. Menumbuhkembangkan kelembagaan usaha pengolahan dan pemasaran petani yang merupakan basis ekonomi perdesaan, yang nantinya diharapkan sebagai wadah peningkatan peran dari petani produsen menjadi petani pemasok melalui penerapan manajemen, teknologi dan permodalan secara profesional. b. Mengembangkan sistem agroindustri terpadu di perdesaan melalui keterpaduan sistem produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; sehingga mampu memberikan peningkatan pendapatan petani, kesempatan kerja di perdesaan, dan peningkatan nilai tambah produk pertanian secara adil serta profesional. c. Mengembangkan penerapan sistem jaminan mutu hasil pertanian secara efektif dan operasional untuk meningkatkan daya saing produk segar dan olahan, baik di pasar domestik maupun internasional. d. Meningkatkan daya serap pasar domestik melalui kebijakan promosi dan proteksi produk pertanian yang efektif dan efisien. e. Meningkatkan akses pasar luar negeri hasil pertanian melalui kebijakan promosi dan proteksi produk pertanian yang efektif dan efisien. f. Mengembangkan kapasitas institusi Direktorat Jenderal menuju pengelolaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang profesional dan berintegritas moral tinggi. 2.1.2. Tujuan dan Sasaran, serta Indikator Sasaran

a. b. c. d. e.

Sesuai dengan visi dan misi, Kementerian Pertanian mempunyai tujuan, untuk : Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal. Meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan. Menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan. Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.


9

Sesuai dengan visi, misi dan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal PPHP dalam mendukung tujuan Kementerian Pertanian terutama butir ke 4, maka tujuan yang akan dicapai pada periode 2010-2014 adalah : a. Menumbuhkembangkan unit usaha pengolahan hasil pertanian yang berkelanjutan. b. Menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan. c. Menumbuhkembangkan usaha dan investasi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang memacu pertumbuhan ekonomi perdesaan. d. Meningkatkan daya serap pasar domestik. e. Meningkatkan ekspor hasil pertanian di pasar internasional. Kementerian Pertanian dalam upaya mencapai tujuan telah menetapkan empat target utama, yaitu : a. Swasembada dan swasembada berkelanjutan. b. Diversifikasi pangan. c. Peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran dan ekspor. d. Kesejahteraan petani. Direktorat Jenderal PPHP sesuai tugas dan fungsinya, maka ditetapkan untuk menjadi leader untuk target utama ke 3, yaitu peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran dan ekspor. Target ini di tuangkan dalam indikator kinerja utama Kementerian Pertanian, sebagai berikut : a. Tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan olahan karet pada tahun 2014 (pemberlakuan sertifikasi wajib). b. Meningkatnya produk olahan yang diperdagangkan dari 20% (2010) menjadi 50% (2014.) c. Pengembangan tepung-tepungan untuk mensubstitusi 20% gandum/terigu impor 2014. d. Memenuhi semua sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri. e. Meningkatnya surplus neraca perdagangan US$ 24,3 milyar (2010) menjadi US$ 54,5 milyar (2014). Untuk mendukung capaian tersebut Direktorat Jenderal PPHP menetapkan sasaran strategis periode 2010-2014, yaitu “meningkatnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian berkelanjutan”. Sasaran strategis dan indikator kinerja Direktorat Jenderal PPHP periode 2010-2014 seperti tercantum pada dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal PPHP 2010-2014, adalah sebagai berikut :

10


Tabel 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal PPHP Periode 20102014 Beserta Target Pencapaiannya Sasaran Strategis Meningkatnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian berkelanjutan

Indikator Kinerja Meningkatnya produk olahan hasil pertanian yang bermutu untuk ekspor dan pasar domestik Meningkatnya jumlah lembaga pemasaran petani dalam rangka penyerapan pasar hasil pertanian Meningkatnya jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Meningkatnya nett ekspor komoditi segar dan olahan

Target 2010 2011 2012 2013 5% 5% 5% 5%

2014 5%

5%

5%

5%

5%

5%

6%

6%

6%

6%

6%

15%

15%

15%

15%

15%

2.1.3. Strategi, Kebijakan, dan Program untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Untuk mencapai tujuan dan sasaran, strategi yang diterapkan Direktorat Jenderal PPHP adalah: a. Penerapan dan pengawasan sistem jaminan mutu komoditi strategis dan keamanan pangan. b. Pengembangan dan pengelolaan sarana kelembagaan pemasaran produk hasil pertanian. c. Pengembangan kewirausahaan dan investasi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. d. Pemenuhan permintaan pasar dalam negeri dan penguatan ekspor komoditas strategis. Dengan strategi dimaksud maka ditetapkan kebijakan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, sebagai berikut : a. Kebijakan pengembangan pengolahan hasil pertanian LAKIP Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2012

11

b.

c.

d.

e.

Kebijakan pengembangan pengolahan hasil pertanian ini antara lain : 1) peningkatan nilai tambah melalui agroindustri perdesaan; 2) peningkatan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan; 3) peningkatan efisiensi usaha pengolahan hasil pertanian melalui optimalisasi dan modernisasi sarana pengolahan; 4) peningkatan kemampuan dan memberdayakan SDM pengolahan dan penguatan lembaga usaha pengolahan di tingkat petani; dan 5) peningkatan upaya pengelolaan lingkungan. Kebijakan pengembangan mutu dan standardisasi Kebijakan pengembangan mutu dan standardisasi antara lain : 1) pengembangan standardisasi sarana dan hasil pertanian; 2) penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan; 3) pengembangan sistem uji mutu alsintan; dan 4) pembinaan kelembagaan mutu. Kebijakan pengembangan pemasaran domestik. Kebijakan pengembangan pemasaran domestik antara lain : 1) pengembangan jaringan pemasaran domestik; 2) pengembangan sarana dan kelembagaan pasar; 3) kebijakan stabilisasi harga dan pemantauan pasar; dan 4) pengembangan pelayanan informasi pasar. Kebijakan pengembangan pemasaran internasional Kebijakan pengembangan pemasaran internasional antara lain : 1) pengembangan analisa pasar, market intelligent dan perluasan pasar internasional; 2) berpartisipasi dalam perundingan internasional bidang pertanian; 3) penyusunan posisi Indonesia dalam forum perundingan bilateral, regional dan multilateral serta forum komoditi strategis; 4) pembinaan kelompok usaha untuk tujuan ekspor; dan 5) peningkatan akses ekspor komoditi strategis. Kebijakan pengembangan usaha dan investasi Kebijakan pengembangan usaha dan investasi antara lain : 1) pengembangan usaha dan kelembagaan pertanian berbasis kemitraan dan kewirausahaan; 2) peningkatan promosi dan pelayanan investasi pertanian; 3) peningkatan promosi produk pertanian di tingkat nasional dan internasional; dan 4) peningkatan konsumsi produk lokal melalui kampanye.

Direktorat Jenderal PPHP mempunyai satu program dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pertanian yang ditetapkan, yaitu : Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian. Selanjutnya program dimaksud diimplementasikan melalui 6 (enam) kegiatan utama yang dilaksanakan di satker pusat dan daerah, yaitu : a. Kegiatan pengembangan pengolahan hasil pertanian, b. Kegiatan pengembangan mutu dan standardisasi, c. Kegiatan pengembangan pemasaran domestik, d. Kegiatan pengembangan pemasaran internasional, e. Kegiatan pengembangan usaha dan investasi, f. Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya. 12


2.2.

Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2012 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) periode Tahun 2010-2014 untuk tahun 2012. RKT Direktorat Jenderal PPHP tahun 2012 ditetapkan pada bulan Nopember 2011. RKT dimaksud secara rinci sebagai berikut : Tabel 5. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal PPHP Tahun 2012 Sasaran Strategis Meningkatnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian berkelanjutan

Indikator Kinerja Meningkatnya produk olahan hasil pertanian yang bermutu untuk ekspor dan pasar domestik Meningkatnya jumlah lembaga pemasaran petani dalam rangka penyerapan pasar hasil pertanian Meningkatnya jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Meningkatnya nett ekspor komoditi segar dan olahan

Target 5% 5% 6% 15%

Setelah melalui proses perencanaan hingga ditetapkannya DIPA dan RKAKL Direktorat Jenderal PPHP, maka pada bulan Februari 2012 telah dilakukan Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal PPHP. Penetapan kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Direktur Jenderal PPHP dengan Menteri Pertanian. Penetapan kinerja ini dibiayai dengan APBN sebesar Rp. 519.623.100.000,-. Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal PPHP tahun 2012 sebagai berikut : Tabel 6. Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal PPHP Tahun 2012 Sasaran Strategis Meningkatnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian berkelanjutan

Indikator Kinerja

Target

Meningkatnya produk olahan hasil pertanian yang bermutu untuk ekspor dan pasar domestik Meningkatnya jumlah lembaga pemasaran petani dalam rangka penyerapan pasar hasil pertanian Meningkatnya jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Meningkatnya nett ekspor komoditi segar dan olahan

5% 5% 6% 15%

Perjanjian kinerja dalam bentuk dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal PPHP yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal PPHP dengan Menteri Pertanian, ditindaklanjuti dengan perjanjian kinerja antara masing-masing Eselon II lingkup Direktorat LAKIP Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2012

13

Jenderal PPHP dengan Direktur Jenderal PPHP yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja masing-masing Eselon II. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010, unit kerja eselon I pada kementerian melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran (output) penting. Penetapan kinerja kegiatan utama Direktorat Jenderal PPHP (output penting) untuk masing-masing kegiatan utama yang dilaksanakan oleh masing-masing Direktorat terkait lingkup Direktorat Jenderal PPHP, adalah sebagai berikut : Tabel 7. Penetapan Kinerja Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Tahun 2012 Sasaran Meningkatnya usaha pengolahan hasil pertanian yang berkelanjutan

Indikator Kinerja Jumlah unit usaha pengolahan tanaman pangan Jumlah unit usaha pengolahan hortikultura Jumlah unit usaha pengolahan perkebunan Jumlah unit usaha pengolahan peternakan

hasil

Target 169 kelompok usaha

hasil

69 kelompok usaha

hasil

111 kelompok usaha

hasil

116 kelompok usaha

Tabel 8. Penetapan Kinerja Kegiatan Pengembangan Usaha dan Investasi Tahun 2012 Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatnya usaha, Jumlah binaan kemitraan dan kemitraan dan investasi kewirausahaan di sektor pertanian sektor pertanian Jumlah peningkatan pelayanan investasi di sektor pertanian Jumlah pameran, promosi, eksibisi dan perlombaan dalam negeri maupun luar negeri

14

Target 13 kelompok usaha 17 laporan 256 kali pameran/ promosi


Tabel 9. Penetapan Kinerja Kegiatan Pengembangan Mutu dan Standardisasi Sasaran Meningkatnya mutu dan keamanan pangan hasil pertanian

Indikator Kinerja Jumlah rancangan SNI produk pertanian Jumlah unit usaha yang menerapkan sistem jaminan mutu Jumlah laboratorium pengujian Jumlah lembaga sertifikasi Jumlah kerjasama standar mutu Jumlah harmonisasi standar mutu Jumlah lembaga pengujian mutu alat mesin pertanian Jumlah pengujian mutu dan (sertifikasi) alsintan

Target 25 dokumen 200 unit usaha 10 laboratorium 35 unit/lembaga 3 kerjasama 4 harmonisasi 3 unit/lembaga 192 dokumen

Tabel 10. Penetapan Kinerja Kegiatan Pengembangan Pemasaran Domestik Sasaran Meningkatnya pemasaran hasil pertanian di pasar domestik

Indikator Kinerja Jumlah kelembagaan pasar domestik

Target 73 unit pasar

Jumlah komoditi dalam pemantauan & stabilisasi 17 laporan harga komoditas pertanian utama Jumlah kerjasama dan jaringan pasar 11 MoU Jumlah lokasi pelayanan informasi pasar 109 lokasi komoditi pertanian

Tabel 11. Penetapan Kinerja Kegiatan Pengembangan Pemasaran Internasional Tahun 2012 Sasaran Meningkatnya pemasaran internasional hasil pemasaran

Indikator Kinerja Jumlah dokumen kerjasama bilateral, regional dan multilateral pemasaran komoditi pertanian

Target 33 dokumen

Jumlah partisipasi dalam perundingan internasional bidang pertanian untuk memperjuangkan pemasaran komoditi pertanian Indonesia

25 laporan

Jumlah analisa peningkatan ekspor dan penurunan impor hasil pertanian

12 laporan


15

Tabel 12.

Penetapan Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2012

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara professional dan berintegritas di lingkungan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan program peningkatan nilai tambah, daya saing, industry hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian. - Administrasi, koordinasi dan pembinaan - Pertemuan sosialisasi kegiatan PPHP - Pemantauan, pelaporan dan evaluasi - Evaluasi awal dan akhir serta SAI - Database PPHP Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian melalui LM3. - Pengawalan dan pembinaan LM3 tahun sebelumnya.

13 Dokumen/ Laporan

16

200 lembaga (LM3)


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.

Pengukuran Kinerja

Dengan berpedoman pada indikator kinerja sasaran atau indikator kinerja program pada rencana strategis Direktorat Jenderal PPHP 2010-2014 serta mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertanian dan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 antara Direktur Jenderal PPHP dengan Menteri Pertanian, maka telah disusun Informasi Standar Baku Indikator Kinerja yang merupakan pedoman dalam pengukuran indikator kinerja. Dalam buku ini dijelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai dan metode pengukurannya. Dalam proses pengukuran kinerja ditemui beberapa permasalahan yang dikarenakan kurang jelas atau rincinya Informasi Standar Baku Indikator Kinerja Ditrektorat Jenderal PPHP, sehingga telah dilakukan reviu oleh Tim LAKIP Direktorat Jenderal PPHP dan telah disusun cara perhitungan indikator kinerja utama (IKU/outcome). Untuk memantau perkembangan target kinerja kegiatan pada dokumen Penetapan Kinerja yang sudah ditetapkan, maka pada awal Tahun Anggaran 2012 telah dibuat rencana Pengukuran Kinerja. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember). Pemantauan pengukuran kinerja dilakukan oleh Tim LAKIP Direktorat Jenderal PPHP yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal PPHP. Pencapaian kinerja triwulanan dipantau Tim LAKIP dari Direktorat yang menjadi penanggungjawab kegiatan, selanjutnya dilaporkan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal PPHP. Berdasarkan laporan ini, Sekretariat merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan. Setelah berakhirnya tahun anggaran 2012, Direktorat Jenderal PPHP melakukan evaluasi nasional terhadap pencapaian indikator kinerja baik yang dilaksanakan di pusat, maupun di daerah. 3.1.1. Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal PPHP Pengukuran indikator kinerja utama Direktorat Jenderal PPHP sesuai cara perhitungan IKU yang telah disusun oleh Tim LAKIP, sebagai berikut :


17

Tabel 13. Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal PPHP Periode 2010-2012 dan Cara Perhitungannya No

Indikator Kinerja Utama

1.

Meningkatnya produk olahan hasil pertanian yang bermutu untuk ekspor dan pasar domestik

2.

Meningkatnya jumlah lembaga pemasaran petani dalam rangka penyerapan pasar hasil pertanian

3.

Meningkatnya jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian

4.

Meningkatnya nett ekspor komoditi segar dan olahan

Cara Pengukuran Rata-rata dari persentase peningkatan jumlah produk olahan bermutu untuk ekspor = ((volume ekspor produk olahan strategis pada tahun t - volume ekspor produk olahan strategis pada tahun t-1)/volume ekspor produk olahan strategis pada t-1) x 100 , dan persentase peningkatan nilai penjualan produk olahan makanan dan minuman = ((nilai penjualan produk olahan makanan dan minuman pada tahun t - nilai penjualan produk olahan makanan dan minuman pada tahun t-1)/ nilai penjualan produk olahan makanan dan minuman pada tahun t-1) x 100. Sumber data : BPS, diolah Ditjen PPHP; dan GAPMMI. Persentase peningkatan jumlah lembaga pemasaran petani = ((jumlah pasar tani, STA dan pasar ternak nasional pada tahun t - jumlah pasar tani, STA dan pasar ternak nasional pada tahun t-1)/jumlah pasar tani, STA dan pasar ternak nasional pada tahun t-1) x 100. Sumber data : Dinas provinsi lingkup pertanian, diolah Ditjen PPHP. Persentase peningkatan jumlah industri pengolahan makanan, minuman dan tembakau = ((jumlah industri pengolahan makanan, minuman dan tembakau pada tahun t - jumlah industri pengolahan makanan, minuman dan tembakau pada tahun t-1)/jumlah industri pengolahan makanan, minuman dan tembakau pada tahun t-1) x 100. Sumber data : Pusdatin Kementerian Perindustrian. Persentase peningkatan neraca ekspor impor produk pertanian yang menjadi tupoksi Kementan = ((neraca pada tahun t - neraca pada tahun t-1)/neraca pada tahun t-1) x 100. Sumber data : BPS dioleh oleh Pusdatin Kementan dan Ditjen PPHP.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kinerja yang telah dilakukan terhadap perencanaan yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal PPHP tahun 2012 18


dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal PPHP tahun 2012 dengan realisasinya. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan rumus sebagai berikut : % capaian = (Realisasi / Rencana) x 100% (semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik) Tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal PPHP tahun 2012 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal PPHP Sasaran : Meningkatnya usaha pengolahan hasil pertanian yang berkelanjutan No


1.

Meningkatnya produk olahan hasil pertanian yang bermutu untuk ekspor dan pasar domestik (%) Meningkatnya jumlah lembaga pemasaran petani dalam rangka penyerapan pasar hasil pertanian (%) Meningkatnya jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (%) Meningkatnya nett ekspor komoditi segar dan olahan (%)

2.

3.

4.

Target

Realisasi 2012 (%)

Capaian 2012 (%)

Realisasi 2010-2012

Capaian 20102012

5

7,3

145,17

6,2

123,2

5

1,40 8,11

28 *) 162 **)

2,2 15,4

44 *) 308 **)

6

8,20

137

6,73

112

15

-9,5

-63

18,13

120,9

Keterangan : *) capaian secara nasional; **) capaian oleh fasilitasi Direktorat Jenderal PPHP saja.


19

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Tahun 2012 Sasaran : Meningkatnya usaha pengolahan hasil pertanian yang berkelanjutan No 1. 2. 3.

4.

Indikator Kinerja Jumlah unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan (kelompok usaha) Jumlah unit usaha pengolahan hasil hortikultura (kelompok usaha) Jumlah unit usaha pengolahan hasil perkebunan (kelompok usaha) Jumlah unit usaha pengolahan hasil peternakan (kelompok usaha)

Tabel 16.

No

Target 169

Realisasi 315

Capaian % 186,4

69

119

172

111

178

130

116

194

167,2

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Usaha dan Investasi Tahun 2012 Sasaran Meningkatnya usaha, kemitraan dan investasi sektor pertanian Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)

1.

Jumlah binaan kemitraan dan kewirausahaan di sektor pertanian (kelompok usaha)

13

33

253,8

2.

Jumlah peningkatan pelayanan investasi di sektor pertanian (laporan)

17

19

111,8

3.

Jumlah pameran, promosi, eksibisi dan perlombaan dalam negeri maupun luar negeri (pameran/promosi)

256

256

100

20


Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Mutu dan Standardisasi Tahun 2012

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Sasaran Meningkatnya mutu dan keamanan pangan hasil pertanian Indikator Kinerja Target Realisasi Jumlah rancangan SNI produk pertanian 25 25 (dokumen) Jumlah unit usaha yang menerapkan sistem 200 206 jaminan mutu (unit usaha) Jumlah laboratorium pengujian 10 10 (laboratorium) Jumlah lembaga sertifikasi (unit/lembaga) 35 35 Jumlah kerjasama standar mutu 3 3 (kerjasama) Jumlah harmonisasi standar mutu 4 4 (harmonisasi) Jumlah lembaga pengujian mutu alat mesin 3 1 pertanian (unit/lembaga) Jumlah pengujian mutu dan (sertifikasi) 192 233 alsintan (dokumen)

Capaian % 100 103 100 100 100 100 33,3 121,4

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Pemasaran Domestik Tahun 2012 Sasaran Meningkatnya pemasaran hasil pertanian di pasar domestik No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

1.

Jumlah kelembagaan pasar domestik (unit pasar) Jumlah komoditi dalam pemantauan & stabilisasi harga komoditas pertanian utama (laporan)

73

92

126,02

17

20

117,6

Jumlah kerjasama dan jaringan pasar (MoU) Jumlah lokasi pelayanan informasi pasar komoditi pertanian (lokasi)

11

17

154,5

109

90

82,56

2.

3. 4.


21

Tabel 19.

No

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Pemasaran Internasional Tahun 2012 Sasaran Meningkatnya pemasaran internasional hasil pemasaran Indikator Kinerja Target Realisasi

1.

Jumlah dokumen kerjasama bilateral, regional dan multilateral pemasaran komoditi pertanian (dokumen)

33

33

Capaian (%) 100

2.

Jumlah partisipasi dalam perundingan internasional bidang pertanian untuk memperjuangkan pemasaran komoditi pertanian Indonesia (laporan)

25

25

100

3.

Jumlah analisa peningkatan ekspor dan penurunan impor hasil pertanian (laporan)

12

12

100

Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2012 Sasaran Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara professional dan berintegritas di lingkungan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Target Realisasi Capaian No Indikator Kinerja (%) 1 Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, 13 13 100 umum serta evaluasi dan pelaporan program peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian (dukumen/laporan). - Administrasi, koordinasi dan pembinaan - Pertemuan sosialisasi kegiatan PPHP - Pemantauan, pelaporan dan evaluasi - Evaluasi awal dan akhir serta SAI - Database PPHP

22


3.1.2.

Pengukuran Kinerja Dukungan Direktorat Jenderal PPHP terhadap IKU Kementerian Pertanian

Direktorat Jenderal PPHP mendukung IKU Kementerian Pertanian terutama pada sasaran peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor yang terdiri dari 5 indikator kinerja utama, yang pencapaian kinerjanya dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa sangat berhasil sebanyak 3 indikator dan berhasil 2 indikator dengan rincian analisis sebagai berikut. Tabel 21.

Capaian Sasaran Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor Tahun 2011 % Capaian 103,3

NO

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

Tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan olahan karet pada 2014 (pemberlakuan sertifikasi wajib)

24 Sertifikat produk pertanian organik 60 % terpenuhinya tahapan sertifikasi wajib kakao fermentasi (100%) 60% terpenuhinya tahapan sertifikasi wajib bokar (100%) 38

35 (145,83%) 87,0%

42,25

111,8

8.600

7.250

84,3

28

41

146,4

19,98

19,00

95,1

2 3

4

5

3.2.

Meningkatnya produk olahan yang diperdagangkan (%) Pengembangan tepungtepungan untuk mensubstitusi gandum/terigu impor 2014 (ton/tahun) Memenuhi semua sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri (unit) Meningkatnya surplus neraca perdagangan (US$)

77,1%

Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2012, sasaran strategis Direktorat Jenderal PPHP dicapai dengan 4 indikator kinerja utama, yang pencapaian kinerjanya dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan LAKIP Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2012

23

hasil pengukuran terhadap indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa sangat berhasil sebanyak 2 (dua) indikator dan berhasil 1 (satu) indikator, serta kurang berhasil 1 (satu) indikator. Namun begitu, capaian secara kumulatif, yaitu capaian pada periode 2010-2012 dengan basis data pada 2009, maka capaian indikator kinerja utama Direktorat Jenderal PPHP sangat berhasil 3 (tiga) indikator dan berhasil 1 (satu) indikator. Secara ringkas capaian Indikator Kinerja Utama (outcome) pada Direktorat Jenderal PPHP tahun 2012 dan periode tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal PPHP No


Target

Realisasi 2012 (%)

Capaian 2012 (%)

1.

Meningkatnya produk olahan hasil pertanian yang bermutu untuk ekspor dan pasar domestik (%) Meningkatnya jumlah lembaga pemasaran petani dalam rangka penyerapan pasar hasil pertanian (%) Meningkatnya jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (%) Meningkatnya nett ekspor komoditi segar dan olahan (%)

5

7,3

145

5

1,40 8,11

28 *) 162 **)

2,2 15,4

44 *) 308 **)

6

8,20

137

6,73

112

15

-9,5

-63

18,13

120

2.

3.

4.

Realisasi Capaian 201020102012 2012 6,2 123

Keterangan : *) capaian secara nasional; **) capaian oleh fasilitasi Direktorat Jenderal PPHP saja.

3.2.1. Indikator Kinerja Peningkatan produk olahan hasil pertanian yang bermutu untuk ekspor dan pasar domestik Pengukuran indikator kinerja peningkatan produk olahan hasil pertanian yang bermutu untuk ekspor dan pasar domestik diukur dengan dua variabel yang mewakili pasar ekspor dan pasar domestik, yaitu persentase volume ekspor produk olahan komoditi ekspor utama dan nilai penjualan makanan dan minuman dari industri makanan dan minuman Indonesia. 24


Pada tahun 2012 (periode Januari-September) persentase volume ekspor produk olahan untuk komoditi ekspor utama kakao, kepala sawit, kelapa, kopi, karet dan ubi kayu dibanding total volume ekspornya adalah sebesar 42,25%. Bila dibandingkan dengan tahun 2009, 2010 dan 2011 dimana volume ekspor produk olahan tersebut sebesar 36,94%; 36,94% dan 39,13% (atau 38,6% pada periode Januari-September 2012), maka terjadi peningkatan perdagangan produk olahan (kakao, kepala sawit, kelapa, kopi, karet dan ubi kayu) sebesar 5,17% per tahun atau meningkat 9,57% apabila pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 (sumber data :BPS diolah Direktorat Jenderal PPHP). Menurut Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) pada Industry Update volume 7, tahun 2012 yang diterbitkan oleh Bank Mandiri, nilai penjualan makanan dan minuman pada tahun 2009 sebesar Rp. 555 Trilyun, 2010 sebesar Rp. 605 Trilyun, 2011 sebesar 650 Trilyun dan 2012 data sementara 682,5 Trilyun. Nilai penjualan makanan dan minuman pada tahun 2012 meningkat sebesar 5% apabila dibandingkan dengan tahun 2011, sedangkan peningkatan per tahun periode 2009-2012 sebesar 7,15%. Dari kedua variabel dimaksud, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja peningkatan produk olahan hasil pertanian yang bermutu untuk ekspor dan pasar domestik adalah sebesar 7,3% pada tahun 2012 (dibandingkan tahun 2011) atau capaian indikator ini sebesar 145% (sangat berhasil) dari target 5%. Tabel 23.

No 1.

2.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Produk Olahan Hasil Pertanian Yang Bermutu Untuk Ekspor dan Pasar Domestik

Indikator Kinerja

2009

2010

2011

2012

% Volume ekspor 36,94 36,94 produk olahan strategis dibandingkan total volume ekspornya (segar dan olahan) (%) Nilai penjualan 555 605 makanan dan minuman dari industri makanan dan minuman Indonesia (Rp. Trilyun) Realisasi Total Capaian Total

39,13 atau 38,56 (JanSep)

42,25 (JanSep)

650

682,5

Peningkatan 2012 dari 2011 (%) 9,57

Peningkatan per Tahun (%) 5,17

5,00

7,15

7,3 145

6,2 123


25

Kegiatan utama yang mendukung capaian kinerja ini adalah kegiatan pengembangan pengolahan hasil pertanian dan kegiatan pengembangan mutu dan standardisasi. Dalam rangka peningkatan produk olahan hasil pertanian yang bermutu untuk ekspor dan pasar domestik telah dilakukan berbagai upaya antara lain pengembangan pengolahan melalui konsep kawasan terpadu yang berkelanjutan di sentra-sentra produksi pertanian, peningkatan kemampuan petugas pembina dan pelaku pengolahan hasil pertanian melalui inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan, peningkatan efisiensi usaha pengolahan hasil pertanian melalui pengutuhan usaha, optimalisasi dan modernisasi sarana pengolahan, peningkatan kemampuan dan pemberdayaan SDM pengolahan dan penguatan lembaga usaha pengolahan hasil di tingkat petani serta peningkatan pengolahan hasil pertanian yang ramah lingkungan, serta peningkatan pengolahan hasil samping. Untuk peningkatan mutu produk olahan melalui kegiatan pengembangan mutu dan standardisasi telah dilakukan beberapa upaya, yaitu penyusunan kebijakan mutu dan standardisasi, sosialisasi mutu dan standardisasi, pengembangan Standard Nasional Indonesia (SNI), penerapan dan pengawasan jaminan mutu hasil pertanian, peningkatan kompetensi SDM pengawas mutu dan keamanan pangan, pengembangan jabatan fungsional pengawas mutu hasil pertanian, pengembangan laboratorium dan lembaga sertifikasi, fasilitasi kerjasama, serta harmonisasi standar mutu. Capaian output kedua kegiatan ini adalah sebagai berikut : Tabel 24.

No 1. 2. 3. 4.

Realisasi Kinerja Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Tahun 2012 Indikator Kinerja

Jumlah unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan (kelompok usaha) Jumlah unit usaha pengolahan hasil hortikultura (kelompok usaha) Jumlah unit usaha pengolahan hasil perkebunan (kelompok usaha) Jumlah unit usaha pengolahan hasil peternakan (kelompok usaha)

Target

Realisasi

169

315

Capaian (%) 186,4

69

119

172

111

178

130

116

194

167,2

Tingginya capaian output pada pengembangan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura dikarenakan di beberapa daerah fasilitasi bantuan peralatan UPH yang rencananya untuk satu kabupaten satu kelompok usaha diberikan kepada lebih dari satu pelaku usaha. Namun begitu, sebenarnya ada dua UPH peternakan pada dua kabupaten 26


yang tidak terealisasi, yaitu 1) pengolahan pakan ternak di Kabupaten Jember disebabkan keterlambatan dalam persetujuan revisi (Nopember 2012, yatu revisi jumlah output dari 2 unit ke 1 unit), sehingga Dinas terkait tidak sanggup melaksanakan; 2) pengembangan agroindustri susu di Kota Bogor karena ketidaksiapan CP/CL. Selanjunya untuk pengembangan pengolahan hasil perkebunan satu unit UPH teh di Kabupaten Majalengka tidak terealisasi disebabkan oleh pelaksanaan lelang terlambat di ULP dan adanya pergantian KPA. Pada pengembangan pengolahan hortikultura, pengembangan agroindustri hortikultura di Kabupaten Deli Serdang tidak terealisasi karena permasalahan di kelembagaan khususnya menyangkut masalah kepengurusan kelompok. Dan pada pengembangan pengolahan tanaman pangan, pengembangan agroindustri tepung berbasis sumber daya lokal ubi jalar di Kabupaten Asmat tidak terealisasi karena kurangnya koordinasi penyusunan RUKK, karena masalah transportasi dan komunikasi, sehingga berdampak pada proses pencairan dan bansos. Selain capaian tersebut Direktorat Jenderal PPHP pada tahun 2012 juga mengalokasikan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian melalui Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) dengan realisasi 145 LM3. Realisasi 315 kelompok usaha pengolahan tanaman pangan terdiri atas 271 kelompok usaha penggilingan padi yang tersebar di 117 kabupaten/kota, 3 kelompok usaha pengolahan kacang-kacangan di 3 kabupaten/kota, 29 kelompok usaha pengolahan tepung berbasis sumberdaya lokal di 29 kabupaten/kota, 3 kelompok usaha pengolahan keripik di 3 kabupaten/kota, dan 12 kelompok usaha pengolahan jagung di 5 kabupaten/kota. Realisasi 119 kelompok usaha UPH hortikultura terdiri atas 107 kelompok usaha pengolahan berbasis buah dan sayur yang tersebar di 56 kabupaten/kota, dan 12 kelompok usaha pengolahan berbasis tanaman obat di 7 kabupaten/kota. Realisasi 178 kelompok usaha UPH perkebunan terdiri atas 40 kelompok usaha bokar di 40 kabupaten/kota, 9 kelompok usaha mintak atsiri di 9 kabupaten/kota, 13 kelompok usaha pengolahan mete di 13 kabupaten/kota, 26 kelompok usaha pengolahan kelapa di 26 kabupaten/kota, 10 kelompok usaha gula di 10 kabupaten/kota, 1 kelompok usaha pengolahan gambir di 1 kabupaten/kota, 2 kelompok usaha pengolahan lada di 2 kabupaten/kota, 34 kelompok usaha pengolahan kopi di 34 kabupaten/kota, dan 4 kelompok usaha pengolahan kakao di 43 kabupaten/kota. Realisasi 194 kelompok usaha UPH peternakan terdiri atas 17 kelompok usaha pengolahan susu yang tersebar di 17 kabupaten/kota, 34 kelompok usaha pengolahan daging di14 kabupaten/kota, 48 kelompok usaha pengolahan pakan ternak skala kecil di 40 kabupaten/kota dan 95 kelompok usaha kompos/biogas di 40 kabupaten/kota.


27

Tabel 25. Realisasi Kinerja Kegiatan Pengembangan Mutu dan Standardisasi No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1.

Jumlah rancangan SNI produk pertanian (dokumen) Jumlah unit usaha yang menerapkan sistem jaminan mutu (unit usaha) Jumlah laboratorium pengujian (laboratorium) Jumlah lembaga sertifikasi (unit/lembaga) Jumlah kerjasama standar mutu (kerjasama) Jumlah harmonisasi standar mutu (harmonisasi) Jumlah lembaga pengujian mutu alat mesin pertanian (unit/lembaga) Jumlah pengujian mutu dan (sertifikasi) alsintan (dokumen)

25

25

Capaian (%) 100

200

206

103

10

10

100

35 3 4

35 3 4

100 100 100

3

1

33,3

192

233

121,4

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Direktorat Jenderal PPHP pada tahun 2012 telah menghasilkan 25 dokumen Rancangan SNI sektor pertanian, yaitu: a. RSNI pakan konsentrat itik petelur, b. RSNI pakan ayam buras - Bagian 3: layer, c. RSNI tembakau cerutu besuki - Bagian 1: asalan, d. RSNI tembakau Jatim Novo, e. RSNI tembakau rajangan - Bagian 1: Maesan, f. RSNI kedelai, g. RSNI jagung, h. RSNI sistem pangan organik, i. RSNI embrio ternak, j. RSNI bibit sapi potong-Bagian 3: Aceh, k. RSNI leather leaf, l. RSNI raphis excelsa, m. RSNI jamur merang, n. RSNI jahe segar, o. RSNI bibit babi – bagian 1: Landrace, p. RSNI bibt babi – bagian 2: Yorkshire, q. RSNI bibit babi – bagian 3: Duroc, r. RSNI bibit babi – bagian 4: Hampshire, 28


s. t. u. v. w.

RSNI jagung - bahan pakan ternak, RSNI dedak padi - Bahan pakan ternak, RSNI bungkil kedelai - Bahan pakan ternak, RSNI bungkil inti sawit - Bahan pakan ternak, RSNI alat mesin persemaian padi sistem kotak (dapok) bagian 1: Kotak persemaian (dapok) - Syarat mutu dan metoda uji, x. RSNI alat mesin persemaian padi sistem kotak (dapok) bagian 2: Mesin penabur tanah dan benih - Syarat mutu dan metoda uji y. RSNI mesin perontok multikomodoti (padi, jagung dan kedelai) - Syarat mutu dan metoda uji. Untuk peningkatan mutu dan keamanan pangan telah difasilitasi poktan/gapoktan/ pelaku usaha penerap jaminan mutu, pada tahun 2012 telah ditargetkan 20 pelaku usaha dengan realisasi unit usaha yang menerapkan sistem jaminan mutu sebanyak 206 pelaku usaha yang terdiri dari 121 pelaku usaha kakao dan 85 pelaku usaha pertanian organik. Fasilitasi laboratorium pengujian dilaksanakan di 10 laboratorium pengujian, fasilitasi ini antara lain berupa bimbingan teknis validasi metoda laboratorium pengujian lingkup pertanian, bimbingan teknis audit internal, serta fasilitasi alat pengujian. Kesepuluh laboratorium ini adalah: a. Laboratorium Uji Mutu Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah. b. Laboratorium Uji Mutu Formulasi dan Residu Pestisida UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan. c. Laboratorium Pestisida UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat. d. Laboratorium Perlindungan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon. e. Laboratorium Pestisida Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Bali. f. Laboratorium Kimia Agro UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. g. Laboratorium Kimia Agro UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. h. Laboratorium Kimia Agro UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi DI Yogyakarta. i. Laboratorium Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. j. Laboratorium Pestisida UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Utara.


29

Apresiasi dan fasilitasi lembaga sertifikasi dilaksanakan pada lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dan Lembaga Sertifikasi Pangan Organik (LSPO). Pada tahun 2012, telah dilakukan apresiasi dan penyiapan Lembaga Penilai Kesesuaian dan bimbingan teknis pengujian serta audit internal kepada 35 lembaga, yaitu 33 OKKPD dan 2 LSPO. Dari 35 OKKPD sebanyak 16 OKKPD sudah diverifikasi (Provinsi Sumatera Utara, Bangka Beitung, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Riau, NTB, Sulawesi Tengah, Banten), 9 OKKPD dalam proses verifikasi (Provinsi DKI Jakarta, Bali, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bengkulu), 5 OKKPD dalam proses penyempurnaan dokumen sistem jaminan mutu (Provinsi Maluku, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat, Papua), serta 3 OKKPD masih dalam tahap penyusunan dokumen sistem jaminan mutu (Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, dan Maluku Utara). Dua LSPO yang difasilitasi adalah PT. Agri Mandiri Lestari dengan status akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan LS-Pro Balai Penelitian Tanaman Padi Jawa Barat yang masih dalam proses penyusunan dokumen sistem jaminan mutu. Target akreditasi lembaga pengujian mutu alat mesin pertanian yang ditargetkan 3 unit/lembaga, pada tahun 2012 hanya tercapai 1 unit/lembaga (33,3%). Pada awalnya ada 3 unit Laboratorium Uji Alsintan yang telah menyiapkan dokumen untuk proses pengajuan akreditasi ke Komite Akreditasi Nasional (KAN). Ketiga laboratorium ini adalah 1) Balai Pengujian Mutu Alsintan (BPMA), 2) Laboratorium Uji Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan 3) laboratorium Uji Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember. Namun anggaran untu pengajuan akreditasi ke KAN mengalami pemotongan dalam rangka penghematan anggaran, sehingga hanya satu yang dapat terakreditasi, yaitu BPMA. Pada tahun 2012, telah dilaksanakan 3 kerjasama standar mutu, yaitu : a. Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah baik di dalam negeri dan di luar negeri untuk mendukung pengembangan mutu dan standardisasi bidang pertanian, yaitu Trade Support Programe II (TSP II) yang merupakan lanjutan dari TSP I yang merupakan fasilitasi perdagangan pangan asal Indonesia ke negara ketiga terutama Uni Eropa. Pada tahun 2012 fasilitasi terutama untuk biji pala; dan pengenbangan Indonesia Rapid Alert System on Food and Feed (INRASFF) untuk menindaklanjuti nasalah keamanan pangan segar hasil pertanian yag dinotifikasi oleh negara mitra. b. Kerjasama pengembangan pangan organik dengan Philipina. c. Kerjasama standardisasi untuk ASEAN Pesticide Residue Data Generation yang merupakan kegiatan kerjasama ASEAN dengan United State Drug Administration (USDA), dimana salah satu dari 4 Pilot Project Standard Trade Development Fund dilaksanakan di Indonesia, yaitu survey kandungan bahan aktif residu pestisida azoxystrobin pada buah naga. 30


Harmonisasi standar mutu pada tahun 2012 meliputi 4 forum pembahasan, yaitu 2 forum di tingkat regional ASEAN, satu forum di tingkat Asia serta satu forum di tingkat internasional (forum Codex). Pada forum Codex Direktorat Jenderal PPHP c.q. Direktorat Mutu dan Standardisasi selaku Mirror Committee aktif dalam penyusunan posisi Indonesia untuk sidang-sidang Codex, selain itu Direktorat Jenderal PPHP juga memfasilitasi Kesekretariatan Codex. Harmonisasi standar regional antara ain melalui sidag ke 16 Expert Working Group on Harmonization of Maximum Residue Limits (EWG-MRLs) of Pesticides among ASEAN Countries, Sidang ke 8 Task Force on ASEAN Standards for Horticultural Produce an Othe Food Crops, Global Organic Market Access (GOMA) dan fasilitasi penyiapan data ilmiah residu bahan imia pangan segar. Jumlah pengujian mutu dan sertifikasi alsintan yang ditargetkan sebanyak 192 terealisasi sebanyak 233. Hal ini dikarenakan banyaknya permintaan dari produsen alsintan untuk sertifikasi produknya . 3.2.2. Indikator Kinerja Peningkatan Jumlah Lembaga Pemasaran Petani Dalam Rangka Penyerapan Pasar Hasil Pertanian Indikator kinerja peningkatan jumlah lembaga pemasaran petani dalam rangka penyerapan pasar hasil pertanian diukur dari jumlah lembaga pemasaran petani (pasar tani, Sub Terminal Agribisnis (STA), pasar ternak) secara nasional, baik yang pembangunannya dari fasilitas Direktorat Jenderal PPHP maupun yang bukan dari Direktorat Jenderal PPHP. Realisasi peningkatan jumlah lembaga pemasaran petani dalam rangka penyerapan pasar hasil pertanian pada tahun 2012 sebesar 1,40% atau baru mencapai 28% dari target peningkatan 5%. Peningkatan rerata per tahun selama periode 2010-2012 sebesar 2,2% atau mencapai 44% dari target 5%. Rendahnya capaian ini dikarenakan pembangunan pasar ternak baru sangat kecil, karena pasar ternak yang ada sudah relatif memenuhi hanya perlu revitalisasi dalam upaya mengoptimalkan fungsi pasar ternak. Namun begitu, apabila capaian dilihat dari peningkatan jumlah lembaga pemasaran petani yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal PPHP, maka peningkatan jumlah lembaga pemasaran petani dalam rangka penyerapan pasar hasil pertanian pada tahun 2012 sebesar 8,11% atau mencapai 162% dari target peningkatan 5%. Peningkatan rerata per tahun selama periode 2010-2012 sebesar 15,4% atau mencapai 308% dari target 5%. Dengan demikian, capaian ini dapat dikatakan berhasil. Secara rinci capaian kinerja ini dapat dilihat pada kedua tabel berikut.


31

Tabel 26. Peningkatan Jumlah Lembaga Pemasaran Petani Secara Nasional Jenis Pasar Tani STA Pasar Ternak Jumlah Kumulatif % Peningkatan/tahun

2009 29 85 630 744 744

2010 1 5 7 13 757 1,75

Jumlah 2011 7 5 15 27 784 3,57

2012 Total 5 42 4 99 2 654 11 795 795 1,40 2,2

Tabel 27. Peningkatan jumlah lembaga pemasaran petani yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal PPHP Jenis Pasar Tani STA Pasar Ternak Jumlah Kumulatif % Peningkatan/tahun

2009 29 55 73 157 157

2010 1 5 17 23 180 14,65

Jumlah 2011 7 5 30 42 222 23,33

2012 Total 2 39 0 65 16 136 18 240 240 8,11 15,4

Selisih antara jumlah lembaga pemasaran petani yang fasilitasi dari APBN Direktorat Jenderal PPHP dan secara nasional pada kedua tabel di atas, menunjukkan bahwa fasilitasi yang dilakukan Direktorat Jenderal PPHP mampu memberi dampak positif bagi daerah. Dengan melihat manfaat dan keberhasilan yang telah ada, maka daerah secara swadaya membangun dan mengembangkan STA dan pasar tani. Dalam upaya pengembangan pemasaran domestik yang dilakukan pada tahun 2012 menghasilkan output penting dengan capaian sangat berhasil 2 indikator dan berhasil 2 indikator, secara rinci sebagai berikut : Tabel 28. Realisasi Kinerja Kegiatan Pengembangan Pemasaran Domestik No Indikator Kinerja 1. Jumlah kelembagaan pasar domestik (unit pasar) 2. Jumlah komoditi dalam pemantauan & stabilisasi harga komoditas pertanian utama (laporan) 32

Target 73 17

Realisasi Capaian (%) 92 126,02 20

117,6


No Indikator Kinerja 3. Jumlah kerjasama dan jaringan pasar (MoU) 4. Jumlah lokasi pelayanan informasi pasar komoditi pertanian (lokasi)

Target 11

Realisasi Capaian (%) 17 154.5

109

90

82,56

Target optimalisasi sarana dan kelembagaan pasar domestik sebanyak 73 unit pasar terealisasi 92 unit pasar, yaitu 14 STA, 38 pasar tani dan 40 pasar ternak. Namun apabila dilihat dari realisasi penyerapan anggaran maka ada 3 alokasi anggaran untuk tiga unit pasar tidak terealisasi. Ketiga unit yang tidak terealisasi adalah 1) revitalisasi pasar ternak di Kabupaten Sumedang, karena proses lelang penyusunan master plan dan Detail Engineering Design (DED) dari APBD belum selesai (lelang ulang), sehingga waktu tidak mencukupi untuk proses pengadaan pasar ternak; 2) Revitalisasi Pasar Ternak di Kota Batam, karena keterlambatan penyediaan lahan, sehingga waktu tidak mencukupi untuk proses pengadaan; dan 3) Pengembangan STA di Kabupaten Nunukan, karena keterlambatan penyediaan lahan, sehingga waktu tidak mencukupi untuk proses pengadaan. Kegiatan Pemantauan pasar dan stabilisasi harga ditujukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada petani, juga upaya-upaya didalam menstabilkan harga ditingkat produsen terkait dengan ketersediaan dan kebutuhan bahan pangan komoditas pertanian strategis didalam negeri melalui pengendalian impor maupun kegiatan stabilisasi harga komoditas pertanian dengan melibatkan semua pelaku usaha. Pada tahun 2012, telah dilakukan pemantauan & stabilisasi harga komoditas pertanian utama, dengan output kegiatan ini berupa 20 laporan. Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga, dilaksanakan dengan beberapa kegiatan, yaitu : 1) fasilitasi POKJA Perberasan dengan hasil 3 (tiga) laporan, yang berisi tentang bahan kebijakan sebagai pertimbangan dalam pemberian rekomendasi impor dan ekspor beras jenis tertentu dan permasalahan perberasan nasional secara umum; 2) Fasilitasi Tim Pembina TBS dengan hasil tersusunnya kebijakan di bidang penetapan harga TBS produksi pekebun dan terpantau dan terbinanya pelaksanaan pedoman penetapan harga pembelian TBS produksi pekebun; 3) Evaluasi Kebijakan Stabilisasi Harga Bawang Merah; 4) Stabilisasi Harga Bawang Merah melalui Dana dekonsentrasi di Kabupaten Tegal Jawa Tengah; 5) Stabilisasi Harga Cabe Merah melalui Dana Tugas Pembantuan di Kabupaten Kediri; 6) Kebijakan Stabilisasi Harga Daging Ayam di Kabupaten Ciamis Jawa Barat; 7) Sosialisasi dan penerapan Peraturan Menteri Pertanian No.60 Tahun 2012 yang diberlakukan sejak tanggal 28 September 2012. Dalam upaya pengembangan kerjasama dan jaringan pasar telah dihasilkan 17 Mutual of Understanding (MoU) dari target 11 MoU. MoU dimaksud secara rinci sebagai berikut : LAKIP Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2012

33

a. MoU antara PT. Bumi Prima Lestari dengan Poktan Karya Tani (Cabai Merah Segar dan Cabai Kering Bubuk. b. MoU antara PT. Bumi Prima Lestari dengan Poktan Kawung Hegar (Cabai Merah Segar). c. MoU antara PT. iPasar Indonesia dengan Koperasi Cagarit (Cabai Kering Bubuk). d. MoU antara PT. iPasar Indonesia dengan Poktan Silih Riksa IV (Cabai Kering Bubuk). e. MoU antara PT. iPasar Indonesia dengan Gapoktan Karangsari (Cabai Kering Bubuk). f. MoU antara PT. Bumi Prima Lestari dengan Poktan Silih Riksa IV (Cabai Merah Segar dan Cabai Kering). g. MoU antara PT. iPasar Indonesia dengan Poktan Mekar Tani II (Cabai Kering Bubuk). h. MoU antara Pasar Induk Tanah Tinggi dengan AACI Jatim (Cabai Merah). i. MoU antara PT. Bumi Prima Lestari dengan AACI Jatim (Cabai Merah). j. MoU antara PT. Agung Mustika Selaras dengan Asosiasi Petani Manggis Provinsi Sumbar (Manggis). k. MoU antara PT. Alamanda dengan Gapoktan Pesucen (Manggis). l. MoU antara PT. Alamanda dengan Gapoktan Krida Mulya (Manggis). m. MoU antara PT. Alamanda dengan Gapoktan Artamukti (Manggis). n. MoU antara PT. Agung Mustika Selaras dengan ASPUMA (Manggis). o. MoU antara PT. Agung Mustika Selaras dengan STA Rancamaya Bogor (Manggis). p. MoU antara CV. Bimandiri dengan Gapoktan Laksana Barokah (Manggis). q. MoU antara AIKI dengan AKFI (Manggis). Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar (PIP) bertujuan untuk meningkatkan akses informasi pasar bagi petani dan pelaku usaha agribisnis. Dengan peningkatan akses informasi ini diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar petani dan daya sain produk pertaniannya. Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar pada tahun 2012 ditargetkan menambah 109 lokasi dari 373 lokasi yang telah ada. Target tersebut terealisasi 90 lokasi, sehingga sampai akhir 2012 telah dikembangkan PIP di 463 lokasi. 3.2.3. Indikator Kinerja Peningkatan Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Fasilitasi bantuan peralatan pengolahan hasil pertanian dari APBN diharapkan berdampak positif bagi tumbuh dan berkembang usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Realisasi indikator kinerja meningkatnya jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian pada tahun 2012 sebesar 8,2% atau mencapai 137% dari target 6%, dengan rerata peningkatan per tahun pada periode 2010-2012 sebesar 6,73% atau mencapai 112% dari target 6%.

34


Tabel 29. Realisasi Indikator Kinerja Peningkatan Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Indikator Kinerja Meningkatnya jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (%)

Target

6 /tahun

Peningkatan per Per 2010 2011 2012 Tahun (%) 2,8

9,2

Capaian target (%)

8,2

6,73

137

112

Keterangan : data s.d. Triwulan I 2012, sumber : Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian.

Capaian kinerja selain didukung oleh output kegiatan pengembangan pengolahan hasil pertanian pada tabel 27 juga didukung oleh kegiatan pengembangan usaha dan investasi, terutama pembinaan kemitraan dan kewirausahaan, pelayanan investasi dan pameran/promosi/eksibisi dan perlombaan di dalam negeri (tabel 30). Tabel 30. Realisasi Kinerja Kegiatan Pengembangan Usaha dan Investasi Yang Berperan Dalam Peningkatan Jumlah Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun 2012 (Output) No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

1.

Jumlah binaan kemitraan dan kewirausahaan di sektor pertanian (kelompok usaha) Jumlah peningkatan pelayanan investasi di sektor pertanian (laporan)

13

33

253,8

17

19

111,8

Jumlah pameran, promosi, eksibisi dan perlombaan dalam negeri maupun luar negeri (pameran/ promosi)

256

256

100

2. 3.

Pada tahun 2012 telah ditargetkan pembinaan kemitraan dan kewirausahaan pada 13 kelompok usaha terealisasi sebanyak 33 kelompok usaha dengan capaian 253,8% (sangat berhasil). Ketigapuluh tiga kelompok usaha dimaksud adalah : a. Kelompok Tani Ternak Lembu Alam Serambi, Sumatera Barat dengan Kelompok Usaha Milkyway dengan bidang kemitraan pengolahan susu. LAKIP Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2012

35

b. Kelompok Tani Ternak Harimau Agam, Sumatera Barat dengan Kelompok Usaha Milkyway dengan bidang kemitraan pengolahan susu. c. Kelompok Usaha Milkyway, Sumatera Barat dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bukittinggi dengan bidang usaha pemasaran produk susu. d. 13 Pelaku usaha ayam potong di Sumatera Selatan dengan PT. Primatama Karya Persada dengan bidang usaha agribisnis ayam potong. e. 7 Pelaku usaha ayam potong di Sumatera Selatan dengan PT. Sumber Unggas Cemerlang dengan bidang usaha agribisnis ayam potong. f. Kelompok Tani Tanjung Aur di Batam dengan CV. Original Wild Coffee Luwak of Bintuhan Bengkulu di bidang usaha pengolahan dan pemasaran kopi. g. Gapoktan Surya Kencana di Batam dengan PT. Mitra Tani Agro Unggul-Banten dengan bidang usaha budidaya dan pemasaran produk hortikultura, antara lain : cabai, buncis, melon, terong, mentimun. h. Asosiasi Petani Manggis Sumatera Barat) dengan PT. Mulia Raya Agrijaya-Jakarta Barat dengan bidang usaha pemasaran produk hortikultura (alpukat mentega). i. PT. Andalas Tuah Sakato-Sumatera Barat dengan PT. Mulia Raya Agrijaya- Jakarta Barat dengan bidang usaha pemasaran produk hortikultura (pisang mas). j. UP3HP Sarumpun-Sumatera Barat dengan PT. Carrefour Kota Batamdengan bidang usaha pemasaran olahan komoditi pertanian (keripik balado “Mata Air”) k. Sub Terminal Agribisnis Rancamaya Kota Bogor dengan PT. Agro Unggul Rejeki Abadi (AURA)- Tangerang dengan bidang usaha pengembangan pemasaran dalam bidang agribisnis sayuran. l. Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara dengan PT. Mulia Raya AgrijayaJakarta Barat dengan bidang usaha pengembangan pemasaran dalam bidang agribisnis, antara lain : pisang barangan dan nenas. m. Asosiasi Petani Manggis-Sumatera Barat dengan PT. Sumber Sarana-Batam dengan bidang usaha pemasaran produk hortikultura (alpukat mentega). n. PT. Andalas Tuah Sakato-Sumatera Barat dengan PT. Sumber Sarana- Batam dengan bidang usaha pemasaran produk hortikultura (sayuran) o. PT. Andalas Tuah Sakato-Sumatera Barat dengan PT. Mitra Tani Agro Unggul-Banten dengan bidang usaha pembinaan kualitas komoditi dan kerjasama jaringan pemasaran lokal dan ekspor. Pelayanan investasi di sektor pertanian dengan target 17 laporan terealisasi 19 laporan. Pelayanan investasi ini meliputi penyusunan dan pencetakan bahan promosi investasi, buku pedoman/prosedur investasi pertanian, buku peluang investasi pertanian, data investasi PMA dan PMDN, laporan promosi investasi dalam negeri, laporan promosi investasi luar negeri, laporan Indonesia Agriculture Investment Day (Gelar Potensi Investasi Daerah), laporan fasilitasi koordinasi penanaman modal/investasi sektor pertanian, dan 10 laporan kegiatan pengembangan investasi 10 Dinas lingkup pertanian di 8 (delapan) provinsi sebagai berikut : Dinas Perkebunanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Dinas Pertanian Provinsi Jambi, Dinas Pertanian Provinsi Lampung, Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pertanian Provinsi 36


Sulawesi Selatan, Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah, dan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2012 telah difasilitasi pameran, promosi, eksibisi dan perlombaan di dalam negeri sebanyak 256 pameran/promosi dalam negeri yang dilakukan baik oleh Direktorat Jenderal PPHP pusat maupun oleh daerah, yang meliputi : Agrinex Expo, Agro and Food Expo, Indonesia Cocoa, Coffe and Tea Festival, Indonesia Agribusiness Expo, Pekan Raya Tani, Batam Agribusiness Expo dan KTA Expo. Dengan pameran di dalam negeri diharapkan akan menarik minat pengunjung untuk mengembangkan usaha baru baik di bidang pengolahan dan pemasaran dengan melihat keberhasilan-keberhasilan yang ditampilkan pada pameran. Sedangkan untuk pameran luar negeri diharapkan dengan dikenalnya produk Indonesia akan meningkatkan investasi dan impor produk pertanian Indonesia yang secara tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan usaha pengolahan dan pemasaran di dalam negeri. Untuk pameran di luar negeri telah dilaksanakan 14 pameran/promosi/ International Business Forum/temu usaha, yang meliputi keikutsertaan pada pameran Internasional Livestock and Dairy Exposition (ILDEX) di Thailand, pameran Internasional Biofach di Jerman, pameran specialty Coffe Association of America (SCAA), pameran Salon Internasioanl De “L” Agriculture Ac Maroc di Maroko, pameran The 6th Inetrnational Horticulture (IHK) di Goyang Korea, pameran Saudi Food, Hotel and Hospitality di Jeddah, pameran The 3rd Indonesia Expo di Yordanian, pameran The 17th Salon Du Chocholat di Paris, pameran The 9th International Flower Expo (IFEX) 2012 di Jepang, pameran The 3rd Halal and Healthy Product Fair di Turki, pameran The 11th Cafe Show di Korea Selatan, pameran International The Royal Flora Ratchaphruek, temu usaha di NTUC Fair Price Singapura, serta penyelenggaraan Internasional Business Forum for Indonesia Special Product di Bali. Kegiatan pengembangan usaha dan investasi tidak hanya mendukung terwujudnya pelaku-pelaku usaha baru, namun juga mendukung peningkatan ekspor sebagai contoh : PT. Bunga Indah Farm telah berhasil mengekspor 3 (tiga) container (3.000 batang produk ranting teh kering ke Who-Rim Trading Co dan mengekspor lucky bamboo sebanyak 8 (delapan) container ke Se-jung Trading Co. Keberhasilan ini merupakan hasil dari keikutsertaan PT. Bunga Indah Farm pada pameran The 6th Internasional Horticulture (IHK) di Goang Korea. 3.2.4. Indikator Kinerja Peningkatan Nett Ekspor Komoditi Segar dan Olahan Peningkatan neraca perdagangan produk pertanian sampai Nopember 2012 mengalami surplus sebesar US$ 19,00 milyar dengan nilai ekspor sebesar US$ 31,78 milyar dan nilai impor sebesar US$ 12,78 milyar. Sedangkan bila dibandingkan tahun 2011 pada periode yang sama, terjadi penurunan surplus neraca nilai perdagangan 9,55% atau dengan capaian -63% (tidak berhasil) dari target 15%. Pada tahun 2011 (sampai dengan Desember) neraca produk pertanian mengalami surplus sebesar US$ 22,76 milyar dengan nilai ekspor US$ 43,36 milyar dan nilai impor US$ 20,60 milyar. Tahun 2011 bila LAKIP Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2012

37

dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2010 terjadi peningkatan surplus neraca nilai perdagangan sebesar 41,09% dari target 15%. Bila dilihat pada periode 20102012, rerata peningkatan nett ekspor per tahun sebesar 18,13% atau mencapai 120,86% (sangat berhasil) dari target 15% per tahun. Tingginya capaian target pada tahun 2011 disebabkan meningkatnya harga produk pertanian di pasaran dunia akibat menurunnya supply/produksi produk pertanian terutama untuk komoditi strategis seperti kopi, karet, kakao, dll. Menurunnya produksi produk pertanian tersebut dipengaruhi perubahan iklim yang tidak menentu. Sedangkan penurunan surplus tahun 2012 disebabkan terjadi penurunan harga yang cukup signifikanpada tahun 2012 terutama pada komoditi ekspor utama Indonesia. Begitu juga harga impor komoditi impor utama Indonesia (beras, kedele, jagung dan gandum) mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tabel 31.

Neraca Perdagangan Internasional Produk Pertanian, 2009-2012 2011 (Jan-Nop)

2012 (Jan-Nop)

Peningk. 2012 dari 2011

2009

2010

2011

Pertumb 20092011

29.572.22 13.401.15 9 16.171.07 0 9

28.768.085 16.874.998 11.893.087

29.959.656 22.917.892 7.041.764

0,71 30,87 -33,62

27.102.522 20.954.029 6.148.493

28.361.167 17.818.370 10.542.797

4,64 -14,96 71,46

23.037.58 9.897.316 2 13.140.26 Peningkatan/ tahun6%)

32.522.974 13.983.327 18.539.647

43.365.004 20.598.660 22.766.344

37,26 44,30 31,94

39.898.609 18.889.785 21.008.823

31.781.947 12.780.873 19.001.074

-20,34 -32,33 -9,57

41,09

22,80

Uraian Volume (Ton) - Ekspor - Impor - Neraca Nilai (US$ 000) - Ekspor - Impor - Neraca

Rerata peningkatan per tahun (%) periode 2010-2012

-9,57 18,13

Sumber: BPS, diolah Pusdatin dan Direktorat Jenderal PPHP

Perkembangan harga beberapa komoditi pertanian dapat ilihat pada grafik-grafik berikut. Harga bulanan kopi arabika tahun 2012 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibanding harga tahun 2012. Harga dipengaruhi oleh permintaan yang menurun karena dampak krisis keuangan di Eropa dan Amerika Serikat. Harga kopi robusta, kakao dan teh mengalami penurunan yang juga relatif tajam, tetapi tidak setajam kopi arabika. Perkembangan harga dimaksud dapat terlihat pada gambar berikut.

38


Gambar 1. Perkembangan Harga Internasional Kopi, Kakao dan Teh Tahun 2011-2012

700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00

100.00

Nop

Okt

Sep

Agust

Jul

Jun

Apr

Mei

Feb

Mar

Jan

Des

Okt

Nop

Sep

Jul

Agust

Jun

Apr

Mei

Mar

Feb

Jan

0.00

2011 Cocoa (cents/kg) COCOA

2012 Coffee, arabica (cents/kg) COFFEE_ARABIC

Coffee, robusta (cents/kg) COFFEE_ROBUS

Tea, avg 3 auctions (cents/kg) TEA_AVG

Keterangan : a. Harga kakao (Cocoa) dari International Cocoa Organization daily price, average of the first three positions on the terminal markets of New York and London, nearest three future trading months. b. Harga kopi arabika dari International Coffee Organization indicator price, other mild Arabicas, average New York and Bremen/Hamburg markets, ex-dock. c. Harga kopi robusta dariInternational Coffee Organization indicator price, Robustas, average New York and Le Havre/Marseilles markets, ex-dock. d. Harga teh dariaverage three auctions, arithmetic average of quotations at Kolkata, Colombo and Mombasa/Nairobi. Sumber : World Bank.

Pada gambar 2 dapat dilihat bahwa harga bulanan karet pada Agustus 2012 mencapai level terendah karena menurunnya permintaan dari China sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara tersebut dibanding tahun 2011. Sementara pasokan meningkat karena cuaca yang kondusif di negara produsen utama Indonesia dan Thailand. Berikut grafik perkembangan harga karet Asia RSS3 dari Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM) nearby contract beginning 2004; during 2000 to 2003, Singapore RSS1; previously Malaysia RSS1 dan TSR 20 dari Technically Specified Rubber, SICOM nearby contract. .


39

Gambar 2. Perkembangan Harga Internasional Karet Tahun 2011-2012 700.00 600.00 500.00

400.00 300.00 200.00

100.00

Okt

Nop

Sep

Jul

Agust

Jun

Apr

2011

Mei

Feb

Mar

Des

Jan

Okt

Nop

Sep

Jul

Agust

Jun

Apr

Mei

Feb

Mar

Jan

0.00

2012

RUBBER1_MYSG

RUBBER_TSR20

Sumber data : World Bank

Gambar 3. Perkembangan Harga Internasional Minyak Sawit, Kelapa, Kopra dan Minyak Kedele Tahun 2011-2012 2500.00

2000.00

1500.00

1000.00

500.00

2011

Nop

Okt

Sep

Agust

Jul

Jun

Apr

Mei

Feb

Mar

Des

Jan

Nop

Okt

Sep

Agust

Jul

Jun

Apr

Mei

Mar

Feb

Jan

0.00

2012

Coconut oil ($/mt) COCONUT_OIL

Copra ($/mt) COPRA

Palm oil ($/mt) PALM_OIL

Palm kernel oil ($/mt) PLMKRNL_OIL

Soybean oil ($/mt) SOYBEAN_OIL

Sumber : World Bank.

40


Harga bulanan minyak sawit, minyak inti sawit, minyak kelapa, kopra semester II tahun 2012 menunjukkan penurunan dibanding harga tahun 2011. Harga minyak sawit dipengaruhi oleh pasokan yang meningkat akibat iklim yang kondusif di negara produsen utama khusus di Indonesia dan Malaysia sebagai produsen sawit. Tidak demikian halnya dengan minyak kedele karena terpengaruh oleh harga kedele yang meningkat memasuki semester II tahun 2012.Berikut grafik perkembangan harga internasional minyak sawit (Malaysia, 5% bulk, c.i.f. N. W. Europe), Palmkernel Oil (Malaysia, c.I.f. Rotterdam), minyak kelapa (Philipina/Indonesia, bulk, c.i.f. Rotterdam), kopra (Philipina/Indonesia, bulk, c.i.f. N.W. Europe) dan minyak kedele (Any origin, crude, f.o.b. ex-mill Netherlands). Harga bulanan kedele, jagung dan gandum pada bulan Juni 2012 mengalami lonjakan karena adanya musim kering yang cukup ekstrim di kawasan sentra produksi di AS memasuki semester II tahun 2012. Berikut grafik perkembangan harga beras (Thailand, 5% broken, white rice (WR), milled, indicative price based on weekly surveys of export transactions, government standard, f.o.b. Bangkok), kedele(US, c.i.f. Rotterdam, jagung (US, no. 2, yellow, f.o.b. US Gulf ports) dan gandum (US, no. 1, hard red winter, ordinary protein, export price delivered at the US Gulf port for prompt or 30 days shipment). Gambar 4. Perkembangan Harga Internasional Beras, Kedele, Jagung dan Gandum Tahun 2011-2012

800.00 700.00 600.00

500.00 400.00 300.00 200.00 100.00

2011

Okt

Nop

Sep

Jul

Agust

Jun

Apr

Mei

Feb

Mar

Des

Jan

Okt

Nop

Sep

Jul

Agust

Jun

Apr

Mei

Feb

Mar

Jan

0.00

2012

Soybeans ($/mt) SOYBEANS

Maize ($/mt) MAIZE

Rice, Thai 5% ($/mt) RICE_05

Wheat, US HRW ($/mt) WHEAT_US_HRW

Sumber : World Bank. LAKIP Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2012

41

Selain pasar utama yang selama ini menjadi andalan tujuan ekspor sepertiEropa, Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Malaysia, China, Korea, dan Negara Asean lainnya,juga telah dikembangkan akses pasar ke berbagai negara di Timur Tengah dan Arab Saudi, India, Bangladesh dan Eropa Timur. Dalam rangka peningkatan akses pasar untuk memacu pertumbuhan ekspor produk pertanian ke berbagai negara tujuan ekspor telah dilakukan berbagai kebijakan dan program akselerasi ekspor, promosi dan diplomasi serta advokasi dalam kerangka perdagangan dan kerjasama internasional di berbagai negara dan forum kerjasama internasional. Beberapa capaian kegiatan pemasaran internasional dan pameran, promosi, dan eksibisi terutama di luar negeri yang mendukung peningkatan ekspor dapat diihat pada tabel berikut. Tabel 32. No

Penetapan Kinerja Kegiatan Pengembangan Pemasaran Internasional Tahun 2012 (Output) Indikator Kinerja

1. Jumlah dokumen kerjasama bilateral, regional dan multilateral pemasaran komoditi pertanian (dokumen) 2. Jumlah partisipasi dalam perundingan internasional bidang pertanian untuk memperjuangkan pemasaran komoditi pertanian Indonesia (laporan) 3. Jumlah analisa peningkatan ekspor dan penurunan impor hasil pertanian (laporan)

Target

Realisasi

Capaian (%)

33

33

100

25

25

100

12

12

100

Pada tahun 2012 telah dilakukan analisa data dan informasi untuk penyusunan posisi indonesia dalam forum perundingan bilateral, regional dan multilateral serta forum kerjasama komoditi strategis sebanyak 33 dokumen, yaitu : 1) Bahan Posisi Indonesia pada Sidang teh : ASEAN National Focal Point Working Group (ANFPWG) on Tea. 2) Bahan Posisi Indonesia pada Sidang Kopi : ASEAN National Focal Point Working Group (ANFPWG) on Coffee. 3) Bahan Posisi Indonesia pada Sidang Lada : ASEAN National Focal Point Working Group (ANFPWG) on Pepper. 4) Bahan Posisi Indonesia pada Sidang Kopi : International Coffee Council (ICC) dan International Coffee Organization (ICO). 42


5) Bahan Posisi Indonesia pada Sidang Karet : International Tripartite Rubber Cooperation (ITRC). 6) Bahan Posisi Indonesia pada Sidang Gula : International Sugar Organization (ISO). 7) Bahan Posisi Indonesia pada Sidang Kakao : International Cocoa Organization (ICCO). 8) Bahan Posisi Indonesia pada Sidang ASEAN Free Trade Area (AFTA). 9) Bahan Posisi Indonesia pada Sidang : ASEAN – China. 10) Bahan Posisi Delri pada Sidang ASEAN – Korea. 11) Bahan Posisi Delri pada Sidang ASEAN – Jepang. 12) Bahan Posisi Delri pada Sidang ASEAN – Australia – New Zealand. 13) Bahan Penyusunan Posisi Delri pada Sidang FTA ASEAN – India. 14) Analisa Dampak Perjanjian FTA ASEAN-Mitra Dialog. 15) Bahan Posisi Indonesia dalam forum WTO. 16) Bahan Posisi Indonesia pada Forum D-8. 17) Sinkronisasi Multilateral : Arah Ke Depan Perundingan Sektor Pertanian Setelah Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO Ke – 8. 18) Bahan Posisi Indonesia pada Forum APEC. 19) Fasilitasi Kesekretariatan Dalam Rangka Penyusunan Bahan Kampanye Green Product. 20) Seminar/Workshop dalam Rangka Kampanye Green Product. 21) Joint Task Force Regular Meeting dalam Rangka Penyusunan Strategi Kampanye Green Product dengan Malaysia. 22) Seminar/Workshop Dialog International promotion Sustainable Palm Oil : Promotion on Sustainable Palm Oil in Berlin, German and Moscow, Russia. 23) Briefing Perwakilan Indonesia : Kedutaan Besar RI di Moskow, Rusia. 24) Bahan Posisi Indonesia pada Pertemuan Tindak Lanjut Republikasi atas Notice Of Data Availability Dari Epa (Environmental Protection Agency) USA. 25) Rountable Meeting on International Sustainibility Palm Oil in Washington DC, United State. 26) Penyusunan Posisi Indonesia Beberapa Negara Dalam Forum Bilateral IndonesiaKorea Selatan. 27) Penyusunan Posisi Delri Beberapa Negara Dalam Forum Bilateral Indonesia-Pakistan. 28) Penyusunan Posisi Delri Beberapa Negara Dalam Forum Bilateral Indonesia-India. 29) Penyusunan Posisi Delri Beberapa Negara Dalam Forum Bilateral Indonesia-Australia. 30) Penyusunan Posisi Indonesia Beberapa Negara Dalam Forum Bilateral IndonesiaEuropean Union. 31) Penyusunan Posisi Delri Beberapa Negara Dalam Forum Bilateral Indonesia-EFTA. 32) Pelatihan Regional Trade Agreement dan Free Trade Agreement. 33) Kajian Tarif Optimum. Partisipasi dalam perundingan internasional bidang pertanian selama tahun 2012, meliputi : LAKIP Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2012

43

1) Partisipasi pada Sidang Sawit : SWGPO Indonesia-Malaysia. 2) Partisipasi pada Sidang Tingkat Menteri Indonesia-Malaysia. 3) Partisipasi pada Sidang Teh-ASEAN NFPWG on Tea. 4) Partisipasi pada Sidang Kopi-ASEAN NFPWG on Coffee. 5) Penyelenggaraan Seminar Pengembangan Ekspor Lada. 6) Partisipasi pada Pertemuan Tahunan ASEAN Cocoa Club (ACC). 7) Partisipasi pada Workshop Kopi : The First ASEAN Arabica Coffee Workshop. 8) Penyelenggaraan Workshop Tindak Lanjut Kerjasama Komoditi Kopi. 9) Penyelenggaraan Workshop Tindak Lanjut Kerjasama Komoditi Kakao. 10) Partisipasi pada Sidang Kakao-ICCO. 11) Partisipasi pada Sidang Kopi : International Coffee Organization (ICO). 12) Partisipasi pada Sidang Gula : International Sugar Organization (ISO). 13) Partisipasi pada Sidang Karet : International Tripartite Rubber Council (ITRC). 14) Partsipasi pada Sidang Teh-FAO /IGG on Tea. 15) Partisipasi pada Sidang FAO/Committee on Commodity Problems (CCP). 16) Partisipasi pada Sidang ASEAN FTA. 17) Partsipasi pada Sidang FTA ASEAN - China Joint Committee. 18) Partisipasi pada Sidang FTA ASEAN - Korea Implementing Committee. 19) Partisipasi pada Sidang FTA ASEAN- Japan Comprehensive Economic Partnership. 20) Partisipasi pada Sidang FTA ASEAN – Australia - New Zealand FTA Joint Committee. 21) Sinkronisasi Regional ASEAN-Mitra Dialog. 22) Partisipasi pada Forum WTO. 23) Partisipasi pada Sidang WTO : Forum Trade Policy Review (TPR) Amerika Serikat. 24) Partisipasi pada Sidang D-8. 25) Partisipasi Forum APEC. Analisa peningkatan ekspor dan penurunan impor hasil pertanian yang telah dilaksanakan dan disusun laporannya, meliputi 12 laporan, yaitu : 1) Akselerasi Ekspor Hortikultura ke Singapura. 2) Pembinaan dan Pengawalan Akselerasi Peningkatan Ekspor Pola Insentif Komoditi Hortikultura. 3) Monitoring Implementasi dan Akselerasi Ekspor dalam Rangka Kerjasama IJ-EPA, RIKorsel, RI-China. 4) Kajian Pemetaan Rantai Pasok dan Pemasaran Produk Hortikultura untuk Tujuan Ekspor. 5) Analisa Situasi Pemasaran Internasional. 6) Analisa Statistik Ekspor Impor. 7) Evaluasi Implementasi Kebijakan Ekspor Impor. 8) Harmonisasi Kebijakan Ekspor Impor (TBM, HPE,BK, PPN, Kajian tarif Optimal) 9) Analisa Pengembangan Ekspor Impor. 44


10) Kajian Management Stock Pangan Beras : Studi Komparasi di Jepang dan Vietnam dalam rangka Mengurangi Ketergantungan pada Impor. 11) Pelatihan Market Intelligence dalam Rangka Peningkatan Capacity Building di Bidang Pemasaran. 12) Analisa Peningkatan Ekspor Melalui Penekanan Detensi Produk (Product Detention) : Koordinasi Peningkatan Ekspor melalui Penekanan Detensi Biji Pala, Minyak Sawit, (Palm Oil Stearin, Crude Palm Oil) dan Biji Kakao; dan Analisa Dampak Rencana Amandemen Tobacco Directive 2001/37/EC terhadap Ekspor Tembakau Indonesia. Selain itu pada tahun 2012 juga telah difasilitasi kegiatan peningkatan pembinaan 12 pelaku usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akselerasi ekspor produk unggulan pertanian Indonesia dan melanjutkan program yang telah ada pada tahun 2011 dan tahun-tahun sebelumnya. Fasilitasi dengan memberikan insentif teknologi kepada para pelaku usaha di sentra produksi dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian di pasar Internasional. Insentif teknologi yang akan diberikan adalah berupa bantuan sarana dan prasarana dalam upaya perbaikan mutu dan pemasaran. Bantuan yang diberikan merupakan bantuan dari sisi off-farm dengan memperhatikan supply chain management dan rantai dingin bagi produk yang mudah rusak perishable. Kegiatan difokuskan pada kegiatan-kegiatan penanganan pasca panen, perbaikan mutu dan pemasaran yang didukung dengan bantuan penguatan modal bekerjasama dengan mitra (eksportir) sebagai avalis. Kegiatan ini dilaksanakan di Propinsi/Kabupaten sentra produksi khususnya untuk mendukung akselerasi ekspor sayuran dan buah ke Singapura. Kedua belas pelaku usaha ini tersebar di 4 provinsi di 9 kabupaten (Dana Tugas Pembantuan), yaitu : Kabupaten Simalungun dan Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara; Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cirebon, Sukabumi, Provinsi Jawa Barat; Kabupaten Tegal dan Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah; serta Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Sedangkan Dana Dekosentasi 2012 dilaksanakan untuk 6 (enam) propinsi khususnya sentra produksi sayuran dan buah yaitu Propinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kep Riau dan Sulawesi Selatan. Dalam rangka pengembangan pasar pada tahun 2012 telah juga difasilitasi pameran, promosi, eksibisi dan perlombaan di dalam negeri sebanyak 252 pameran/promosi oleh Dinas lingkup pertanian Provinsi, dan di luar negeri sebanyak 14 pameran/promosi/temu usaha. 3.2.5. Pengukuran Kinerja Dukungan Direktorat Jenderal PPHP terhadap IKU Kementerian Pertanian

Direktorat Jenderal PPHP mendukung IKU Kementerian Pertanian terutama pada sasaran peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor yang terdiri dari 5 indikator LAKIP Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2012

45

kinerja utama, yang pencapaian kinerjanya dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa sangat berhasil sebanyak 3 indikator dan berhasil 2 indikator dengan rincian analisis sebagai berikut. Tabel 33.

Capaian Sasaran Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor Tahun 2011 % Capaian 103,5

No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1


24 Sertifikat produk pertanian organik 60 % terpenuhinya tahapan sertifikasi wajib kakao fermentasi (100%) 60% terpenuhinya tahapan sertifikasi wajib bokar (100%) 38

35 (145,83%) 87,0%

39,13

103,0

8.600

7.250

84,3

28

41

146,4

19,98

19,00

95,1

2

3

4

5

Meningkatnya produk olahan yang diperdagangkan dari (%) Pengembangan tepungtepungan untuk mensubstitusi gandum/terigu impor 2014 (ton/tahun) Memenuhi semua sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri (unit) Meningkatnya surplus neraca perdagangan (US$)

77,1%

3.2.5.1. Sertifikasi Pangan Organik, Bahan Olahan Karet (Bokar) dan Kakao Fermentasi Pada tahun 2012 pembinaan dalam rangka sertifikasi pertanian organik ditargetkan kepada 80 gapoktan/pelaku usaha terealisasi 84 gapoktan/pelaku usaha melalui dana dekonsentrasi kegiatan pembinaan dan sertifikasi pangan organik. Dari gapoktan/pelaku usaha tersebut ditargetkan 30% atau 24 gapoktan/pelaku usaha memenuhi persyaratan SNI 01 6729 2010 (Sistem Pangan Organik). Dari target 24 gapoktan/pelaku usaha 46


terealisasi sebanyak 35 gapoktan/pelaku usaha (145,83%) yang memperoleh sertifikasi organik. Capaian ini lebih baik dari tahun 2011. Pada tahun 2011 dari target 18 gapoktan/pelaku usaha, hanya 16 gapoktan/pelaku usaha yang memperoleh sertifikasi organik (88,89%). Berdasarkan data dari Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO) pada tahun 2012 biji kakao Indonesia 60% telah berupa biji kakao fermentasi. Produksi kakao fermentasi ini terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 19,4% pada tahun 2009; 22,64% pada tahun 2010 dan 54,26% pada tahun 2011. Dalam pengembangan kakao fermentasi pada tahun 2014 ditargetkan pemberlakuan sertifikasi wajib, yaitu pemberlakuan Permentan tentang Pedoman Kakao Fermentasi. Untuk mencapai target tersebut, pada tahun 2012 telah diselesaikan 60% dari tahapan pemberlakuan sertifikasi wajib, yaitu berupa : a. Terlaksananya public hearing, sosialisasi, analisis kesiapan gapoktan/pelaku usaha dan capacity building dengan realisasi 80%, yaitu telah dilakukan sosialisasi, analisis kesiapan pelaku usaha, dan capacity building. Namun public hearing belum dapat dilaksanakan karena Permentan belum ditetapkan oleh Menteri Pertanian. b. Terverifikasinya 20 OKKPD terealisasi 16 OKKPD atau 80%. c. Penerapan mutu kakao pada 120 gapoktan/pelaku usaha terealisasi 121 gapoktan/pelaku usaha atau 101%. Diukur dari capaian realisasi tersebut maka target terselesaikannya 60% tahapan pemberlakuan sertifikasi wajib kakao baru terealisasi 87,0%. Secara rinci target dan capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 34. Target dan dan realisasi capaian terselesaikannya 60% tahapan pemberlakuan sertifikasi wajib kakao pada tahun 2012 No

Uraian

1

60 % tahapan pemberlakuan sertifikasi wajib

2

Terverifikasinya OKKPD (unit) Penerapan jaminan mutu kakao fermentasi (pelaku usaha/gapotan) Capaian total

3

Target Public hearing, sosialisasi, analisis kesiapan pelaku usaha, capacity building 20 120

Realisasi Rancangan Permentan, sosialisasi, analisis kesiapan pelaku usaha, capacity building.

Capaian (%) 80

16

80

121

101


87,0 47

Upaya peningkatan daya saing karet dilakukan dengan target pemberlakuan sertifikasi wajib pada tahun 2014, berdasarkan 2 (dua) peraturan menteri, yaitu Peraturan Menteri Pertanian nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (bokar) dan Menteri Perdagangan nomor 53/MDAG/PER/10/2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor Standard Indonesian Rubber. Implementasi dari kedua peraturan menteri tersebut adalah pembentukan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB). UPPB adalah satuan usaha atau unit usaha yang dibentuk oleh dua atau lebih kelompok pekebun/(pokbun) sebagai tempat penyelenggaraan bimbingan teknis pekebun, pengolahan lateks menjadi bokar, penyimpanan dan pemasaran bokar. Dengan UPPB ini diharapkan dapat menerapkan SOP Bokar Bersih dan selanjutnya diaudit penerapaannya oleh Pengawas Mutu Bokar setempat untuk mendapatkan surat tanda register (STR) dari Dinas Perkebunan Kabupaten setempat. UPPB yang teregister berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Asal (SKA) Bokar Bersih bagi pekebun atau kelompok pekebun dalam wilayah kerjanya. Pada tahun 2014 diharapkan hanya bokar yang mempunyai SKA yang boleh beredar dan diperdagangkan baik dalam negeri maupun untuk ekspor ke luar negeri. Dengan meningkatnya kualitas bokar akan meningkatkan kualitas SIR yang diolah oleh industri crumb rubber, sehingga meningkatkan daya saing di tingkat Internasional. Sampai tahun 2012 ini, UPPB yang terbentuk tersebar di 5 propinsi dan 12 Kabupaten, antara lain : (1) Provinsi Bangka Belitung (Kabupaten Bangka); (2) Provinsi Riau (Kabupaten Kuantan Sengingi); (3) Provinsi Jateng (Kabupaten Cilacap); (4) Provinsi Kalimantan Tengah (Kabupaten Kapuas); (5) Provinsi Kalimantan Selatan (Kabupaten Tanah Laut, Kotabaru, Tapin, Balangan, Banjar, Tanah Bumbu, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong). Dari UPPB tersebut 10 unit di Kalimantan Selatan (Kabupaten Banjar dan Tabalong) telah menerapkan SOP Bokar Bersih dan mendapatkan STR UPPB. Pada tahun 2012 ditargetkan telah diselesaikan 60% tahapan pemberlakuan sertifikasi wajib, yaitu tersedianya Pengawas Mutu Bokar dan terbentuknya UPPB di 16 provinsi sentra produksi karet, dan ditargetkan 10 UPPB mendapat STR UPPB. Dari target tersebut tercapai 77,1%. Secara rinci target dan capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 35. Target dan capaian penyelesaian 60% tahapan pemberlakuan sertifikasi wajib karet pada tahun 2012 No 1

48

Uraian

Target

Realisasi

Tersedianya Pengawas Mutu Bokar sentra karet (provinsi)

16

16

Capaian (%) 100


No 2 3

Uraian Terbentuknya UPPB di provinsi sentra (provinsi) UPPB Teregister

Target

Realisasi

16

5

Capaian (%) 31,3

10

10

100

Capaian Total

77,1

Secara keseluruhan indikator kinerja tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan olahan karet pada tahun 2012 (pemberlakukan sertifikasi wajib) adalah rata-rata dari ketiga sub target sertifikasi organik dan penyelesaian 60% tahapan pemberlakuan sertifikasi wajib kakao fermentasi dan bokar, yaitu sebesar 119,5% (sangat berhasil). Capaian indikator kinerja tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan olahan karet pada tahun 2014 (pemberlakuan sertifikasi wajib) dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 36. Capaian indikator kinerja tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan olahan karet (pemberlakukan sertifikasi wajib), 2012 No

Indikator Kinerja

Target

1


24 Sertifikat produk pertanian organik 60 % terpenuhinya tahapan sertifikasi wajib kakao fermentasi 60% terpenuhinya tahapan sertifikasi wajib bokar Capaian Total

% Capaian 194,4 87,0 77,1 119,5

3.2.5.2. Peningkatan Produk Olahan yang Diperdagangkan Dalam rangka peningkatan produk olahan hasil pertanian telah dilakukan berbagai upaya antara lain pengembangan agroindustri pedesaan untuk semua subsektor, peningkatan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan, peningkatan efisiensi usaha pengolahan hasil pertanian melalui optimalisasi dan moderninsasi sarana pengolahan, peningkatan kemampuan dan memberdayakan SDM pengolahan dan penguatan lembaga usaha pengolahan hasil di tingkat petani serta peningkatan upaya pengelolaan lingkungan. Dari upaya-upaya tersebut diharapkan produk olahan pertanian yang diperdagangkan terutama yang diekspor dapat meningkat. LAKIP Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2012

49

Pada tahun 2012 (periode Januari-September) persentase volume ekspor produk olahan terutama untuk komoditi ekspor utama kakao, kepala sawit, kelapa, kopi, karet dan ubi kayu dibanding total volume ekspornya adalah sebesar 42,25% atau 111,8 % dari target 38% (sangat berhasil). Bila dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2010 dimana volume ekspor produk olahan tersebut sebesar 36,94% dan 39,13%, maka terjadi peningkatan perdagangan produk olahan (kakao, kepala sawit, kelapa, kopi, karet dan ubi kayu) sebesar 8,86% per tahun atau meningkat 21,84% pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 (sumber data :BPS diolah Ditjen PPHP). 3.2.5.3. Pengembangan Agroindustri Aneka Tepung Lokal (singkong danSagu) untuk Substitusi Gandum/Terigu Kebutuhan tepung nasional sebagian besar dipenuhi dari gandum impor. Impor gandum biji pada tahun 2010 sebesar 5.732.205 ton, tahun 2011 sebesar 6,2 juta ton, 2012 diprediksi 7,2 juta ton (sumber : BPS diolah Ditjen PPHP). Diasumsikan konversi biji gandum menjadi tepung adalah 75 % sehingga tepung impor yang dihasilkan dari biji pada tahun 2010 diperkirakan sebesar 4.3 juta ton. Kementerian Pertanian mentargetkan dalam tahun 2010 s/d 2014 mensubstitusi 20 % tepung gandum impor dengan tepung lokal. Dengan asumsi impor tepung gandum 4,3 juta per tahun maka 20% nya adalah 860.000 ton. Upaya pencapaian substitusi tepung impor sebesar 20% tersebut dilakukan tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh pihak swasta. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian menargetkan dapat mensubstitusi 5% dari target 20% tersebut, yaitu sebesar 43.000 ton per tahun pada tahun 2014, sehingga penambahan produksi pertahun ditargetkan 8.600 ton. Pemenuhan ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas produksi yang ada dan atau melalui pembangunan Unit Pengolahan Hasil (UPH) tepung/pabrik baru. Sampai dengan tahun 2011 telah dibangun sebanyak 74 unit UPH tepung sehingga memberikan kontribusi sebanyak 18.500 ton (tercapai 43,02% dari target). Selanjutnya pada tahun 2012 dibangun sebanyak 25 UPH,sehingga dapat memberikan kontribusi sebanyak 7.250 atau dengan capaian 84,3% dari target 2012 sebesar 8.600 ton. Capaian kumulatif sampai dengan 2012 yaitu sebesar 25.750 ton atau 60%). Diharapkan pada akhir 2014 dapat berkontribusi 43.000 ton atau pengembangan UPH tepung-tepungan secara kumulatif sebanyak 175 unit (kapasitas produksi setiap UPH sebesar 2 ton per hari dengan 25 hari kerja, 5 bulan per tahun).

50


3.2.5.4. Memenuhi Semua Sarana Pengolahan Kakao Fermentasi Bermutu untuk Industri Coklat Dalam Negeri Untuk meningkatkan mutu biji kakao sesuai persyaratan yang ditetapkan olehnegara tujuan atau industri dalam negeri, telah dilakukan berbagai upaya mulaidari 1) penanganan pasca panen dengan penekanan pada perlakuan fermentasi biji kakao, 2) penerapan sistem jaminan mutu, agar sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan yaitu SNI 2323 - 2010 Biji Kakao, dan 3) pembentukan Unit Pengolahan dan Pemasaran Biji Kakao (UPPBK) di sentra produksi yang didasarkan pada peraturan Menteri Pertanian tentang UPPBK. Saat ini kebijakan/peraturan yang menetapkan pemberlakuan wajib kakao fermentasi masih berupa rancangan Peraturan Menteri Pertanian. Jika kebijakan tersebut ditetapkan pada awal tahun 2013 maka diperlukan masa transisi selama 2 tahun untuk pemberlakuannya, mengingat kondisi saat ini pelaku usaha/ petani kakao di Indonesia belum siap melakukan fermentasi biji kakao. Oleh karena itu upaya yang telah dilakukan untuk mendorong petani melakukan fermentasi dan penerapan sistem jaminan mutu serta penerapan SNI2323 - 2010 biji kakao secara benar, konsisten dan berkelanjutan, pada tahun 2012 telah disosialisasikan rancangan Permentan tentang Pedoman Fermentasi Kakao, penguatan kelembagaan petani berbasis agribisnis melalui Sekolah Lapang Pengembangan dan Pengolahan Hasil Pertanian (SLPPHP), bimbingan teknis dan pengawalan penanganan pengolahan kakao, penyediaan fasilitator mutu kakao dan pengawas mutu kakao, penyiapan kelembagaan pengawas mutu kakao (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah) serta fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan kakao fermentasi di 41 kabupetan/ kota. Sampai dengan tahun 2014 diperkirakan kebutuhan sarana pengolahan kakao fermentasi sebanyak 140 unit. Sedangkan target pemenuhan sarana pengolahan kakao fermentasi pada tahun 2012 adalah 20% dari kebutuhan tersebut yaitu sebanyak 28 unit, sehingga faslitasi yang telah dilakukan sebanyak 41 unit (29,28%) pada tahun 2012 telah melampaui target, atau dengan kata lain capaiannya sebesar 146,4%. Fasilitasi peralatan kakao fermentasi pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing 28 unit, sehingga kumulatif sampai dengan 2012 sebanyak 97 unit, atau kurang 43 unit untuk mencapai target 140 unit pada tahun 2014. 3.2.5.5. Perkembangan Neraca Perdagangan (Ekspor-lmpor Produk Pertanian) Dalam rangka peningkatan akses pasar untuk memacu pertumbuhan ekspor produk pertanian ke berbagai negara tujuan ekspor telah dilakukan berbagai kebijakan dan program akselerasi ekspor, promosi dan diplomasi serta advokasi di berbagai negara dan LAKIP Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2012

51

forum kerjasama internasional. Percepatan dan peningkatan ekspor difokuskan pada beberapa komoditas utama yang memiliki daya saing di pasar global, antara lain komoditi perkebunan (kelapa sawit, kakao, kopi, karet, minyak atsiri), dan komoditi hortikultura (buah, sayur, tanaman hias, dan biofarmaka). Net atau neraca ekspor komoditi pertanian (yang menjadi wewenang Kementerian Pertanian) pada tahun 2009 adalah sebesar US$ 13,14 Milyar. Target peningkatan neraca ekspor sebesar 15% per tahun, sehingga dengan base line data tahun 2009 maka pada tahun 2012 ditargetkan sebesar US$ 19,98 milyar. Target dan capaian peningkatan neraca ekpor per tahun pada periode 2010-2012 sebagai berikut : Tabel 37. Target dan Capaian Peningkatan Neraca Ekpor Per Tahun Dari Tahun 20102012 Uraian

Tahun 2009

Target (US$ Milyar) Realisasi (US$ Milyar) Capaian (%) Realisasi peningkatan per tahun (%) Rerata realisasi peningkatan per tahun (%)

13,14

2010 15,11 18,54 122,7

2011 17,38 22,77 131,0

41,1

22,8 18,13

2011 *) 21,0

2012 *) 19,98 19,00 95,1 -9,5

Keterangan : *) s,d, Nopember. Cakupan kode HS yang digunakan sesuai dengan BTKI 2012 Sumber : BPS, dioah Pusdatin dan Ditjen PPHP

Peningkatan neraca perdagangan produk pertanian sampai Nopember 2012 mengalami surplus sebesar US$ 19,00 milyar dengan nilai ekspor sebesar US$ 31,78 milyar dan nilai impor sebesar US$ 12,78 milyar. Apabila dibandingkan tahun 2011 pada periode yang sama, terjadi penurunan surplus neraca nilai perdagangan 9,5% atau mencapai 95,1% dari target nett ekspor sebesar US$ 19,98 milyar. Walaupun capaian tahun 2012 tidak sesuai target, capaian pada periode tahun 2010-2012 melebihi target peningkatan nett ekspor 15% per tahun, yaitu 18,13% per tahun. Pada tahun 2011 (sampai dengan Desember) neraca produk pertanian mengalami surplus sebesar US$ 22,76 milyar dengan nilai ekspor US$ 43,36 milyar dan nilai impor US$ 20,60 milyar. Tahun 2011 bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2010 terjadi peningkatan surplus neraca nilai perdagangan sebesar 22,8% dari target 15%. Ulasan tentang capaian ini telah diuraikan sebelumnya. 52


Selain pasar utama yang selama ini menjadi andalan tujuan ekspor seperti Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Malaysia, China, Korea, dan Negara Asean lainnya, juga telah dikembangkan akses pasar ke berbagai negara di Timur Tengah dan Arab Saudi, India, Bangladesh dan Eropa Timur. Beberapa kegiatan pengembangan ekspor dan pengendalian impor serta subtitusi impor komoditas pertanian dalam upaya peningkatan surplus ekspor, antara lain sebagai berikut: 1)

Kegiatan Peningkatan Ekspor Buah Tropika dan Sayuran

Pertumbuhan nilai ekspor buah tropika mengalami peningkatan sebesar 15,41% atau melebihi target 15%, yaitu dari US$ 149,35 juta pada tahun 2011 menjadi US$ 172,36 juta pada tahun 2012. Sedangkan, volume ekspor buah tropika pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 (periode Januari-September) belum memenuhi target 15%, yaitu baru mencapai 9,54% (dari 148,4 ribu ton pada tahun 2011 menjadi 162,59 ribu ton pada tahun 2012). Peningkatan ekspor utamanya terjadi pada komoditi pisang, nenas, mangga, manggis, jeruk, anggur, melon dan semangka, strawberry, rasberry dan blackberry, rambutan dan salak dengannegara tujuan Malaysia, Singapura, China, Jepang, Korea, Emirat Arab, Australia, dll. Volume ekspor manggis pada tahun 2012 meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 (periode Januari-September) yaitu sebesar 163,98% (dari 7,43 ribu ton pada tahun 2001 menjadi 19,62 ribu ton pada tahun 2012). Sedangkan nilainya pada periode yang sama meningkat sebesar 102,0 % (dari 5,6 US$ pada tahun 2001 menjadi 16,6 US$ pada tahun 2012). Volume ekspor manggis ke China pada periode Januari-September tahun 2012 mengalami peningkatan dari 4,4 ribu ton menjadi 7,8 ribu ton (meningkat 74,35 % dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2011). Sedangkan nilainya meningkat sebesar 107,7% dari 3,8 juta USD menjadi 8,09 juta USD. Sedangkan volume ekspor salak ke China pada periode Januari-September tahun 2012 mengalami peningkatan dari 466 ton menjadi 551 ton atau mengalami peningkatan sebesar 18,34 % dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2011. Begitu juga nilainya meningkat sebesar 119,16% dari 409 ribu USD menjadi 718 ribu USD. Pertumbuhan volume ekspor sayuran mengalami peningkatan sebesar 19,92% atau melebihi target 15%, yaitu dari 120,19 ribu ton pada tahun 2011 menjadi 144,12 ribu ton pada tahun 2012. Sedangkan, nilai ekspor sayuran pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 (periode Januari-September) meningkat 14,36% (dari 148,45 juta US$ pada tahun 2011 menjadi 170,22 juta US$ pada tahun 2012). Peningkatan ekspor utamanya terjadi antara lain pada pada komoditi kentang, tomat, bawang bombay, bawang merah, kubis, dan wortel.


53

Beberapa upaya peningkatan ekspor buah tropika dan sayuran yang telah dilakukan, antara lain : a) Akselerasi Ekspor Buah dan Sayuran Ke Singapura telah dimulai pada bulan Mei 2010 dimana Presiden RI dan Perdana Menteri Singapura menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi kedua negara yang ditindaklanjuti dengan pembentukan 6 Working Group, salah satunya Indonesia-Singapore Agribusiness Working Group (AWG) dengan target peningkatan ekspor buah dan sayur Indonesia ke Singapura 20% per tahun. Upaya yang dilakukan pada tahun 2012 antara lain memfasilitasi business matching eksportir Indonesia dengan importir buah dan sayuran Singapura; melakukan upaya promosi dan pemasaran melalui kegiatan in-store promotion (Indonesia Istimewa Fair) dan iklan di media Singapura dalam rangka advokasi pasar dan meningkatkan awareness konsumen Singapura terhadap buah dan sayuran Indonesia; fasilitasi training GAP, post harvest handling, kajian rantai pasok dingin (cool chain management) yang melibatkan petugas dinas,petani dan pelaku usaha; fasilitasi bantuan packing house, cool storage, serta peralatan pasca panen untuk peningkatan kualitas dan mutu produk kepada poktan berorientasi ekspor. Pada Semester I 2012, ekspor buah dan sayur Indonesia ke Singapura mengalami peningkatan sebesar 25,34% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011 (10.831,90 ton menjadi 13.576,81 ton). Sementara nilainya meningkat sebesar 9,98 % (dari 7,76 juta USD menjadi 8,54 juta USD). b) Pada 2012 Indonesia telah berhasil membuka akses pasar untuk buah manggis ke Australia, ekspor perdana manggis ke Australia telah dilaksanakan bulan oktober 2012 dengan target 24 ton per tahun. c) Indonesia telah meminta pembukaan akses pasar buah segar dengan prioritas manggis, salak dan mangga kepada Selandia Baru, mengingat kesamaan regulasi antara Australia dengan Selandia Baru dalam bidang perkarantinaan maka diharapkan Selandia Baru juga dapat mempercepat pembukaan akses pasar buah manggis Indonesia. d) Dalam Forum Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement Jepang memberikan Tariff Rate Quota (TRQ) untuk produk pisang segar (HS 0803.00.100) dan nanas segar (HS 0804.30.010). e) Pada tahun 2012, kerjasama Indonesia-Korea Selatan menghasilkan pembukaan akses pasar akses pasar pisang ± 20.000 ton/tahun. f) Sejak tahun 2008, protokol ekspor salak ke China telah ditandatangani dan sejak saat itu ekspor salak ke china meningkat cukup pesat. Khusus buah manggis, Pemerintah china tidak mempersyaratkan protokol ekspor buah manggis. g) Peningkatan kerjasama perdagangan buah dan sayur ke Singapura telah menjadi komitmen kedua pemimpin negara yang tertuang dalam kesepakatan pada saat kunjungan Presiden Rl tanggal17 - 19 Mei 2010 ke Singapura. Selain kegiatan promosi dalam berbagai event di China, juga telah dilakukan kerjasama antara eksportir 54


lndonesia dengan importir China yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan ditandatangani kedua belah pihak. 2)

Kegiatan Peningkatan Ekspor Biofarmaka

Pertumbuhan ekspor biofarmaka pada tahun 2012 masih jauh di bawah target sebesar 20%, bahkan terjadi penurunan baik volume maupun nilainya. Volume ekspor biofarmaka pada tahun 2012 dibanding tahun 2011 (periode Januari-September) menurun sebesar 37,09%, yaitu dari 5,03 ton menjadi 3,16 ribu ton. Nilai ekspornya mengalami penurunan sebesar 47,12% pada periode yang sama, yaitu dari US$ 11,33 juta menjadi US$ 5,99 juta. Hal ini juga terjadi pada tahun sebelumnya, pada 2011 volume ekspor biofarmaka dibanding tahun 2010 (periode Januari - Oktober) menurun sebesar 46,97% yaitu dari 10,22 ribu ton pada tahun 2010 menjadi 5,42 ribu ton pada tahun 2011. Nilai ekspor juga mengalami penurunan sebesar 16,79% yaitu dari US$ 14,77 juta pada tahun 2010 menjadi US$ 12,2 juta pada tahun 2011. Diperkirakan perubahan iklim mempengaruhi produksi tanaman biofarmaka, sehingga diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang juga meningkat. 3)

Kegiatan Peningkatan Ekspor CPO dan Olahannya

Volume ekspor CPO dan olahannya pada tahun 2012 dibanding tahun 2011 mengalami peningkatan yang menggembirakan dari pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan pada tahun 2012 dibanding tahun 2011 (periode Januari - September) sebesar 15,75% atau 315% dari target yang ditetapkan 5%, yaitu dari 14,54 juta ton menjadi 16,83 juta ton. Pada periode tahun 2009-2011 pertumbuhan volume ekspor CPO dan olahannya menurun sebesar 0,41% (sumber : BPS diolah oleh Direktorat Jenderal PPHP). Pertumbuhan nilai ekspor CPO dan olahannya cukup baik yaitu meningkat sebesar 1,96%, dimana nilai ekspor pada tahun 2011 sebesar US$ 14,31 milyar menjadi US$ 14,59 milyar pada tahun 2012. Sedangkan pertumbuhan nilai ekspor CPO dan olahannya pada tahun 2009-2011 lebih besar, yaitu 30,48% per tahun. Penurunan nilai ekspor ini sebagai akibat dari turunnya harga CPO dan olahannya di pasar internasional. Peningkatan ekspor terutama ke negara tujuan seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura. 4)

Kegiatan Peningkatan Ekspor Karet

Pertumbuhan volume ekspor karet pada tahun 2012 dibanding tahun 2011 (periode Januari-September) masih di bawah target sebesar 2 %, bahkan terjadi penurunan sebesar 4,24%, yaitu dari 1,93 juta ton padatahun 2011 menjadi 1,85 juta ton pada tahun 2012. Penurunan volume ekspor ini juga diikuti dengan penurunan harga karet di pasar internasional sehingga nilai ekspornyapun menurun 32,33% pada periode yang sama, yaitu US$ 9,16 milyar pada tahun 2011 menjadi US$ 6,20 milyar pada tahun 2012. Upaya LAKIP Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2012

55

peningkatan ekspor karet ini dilakukan antara lain dengan penerapan SOP Bokar Bersih dengan pembentukan UPPB dan kerjasama komoditi karet antar 3 negara, Thailand, Indonesia, dan Malaysia yang dilaksanakan melalui forumInternational Tripartite Rubber Council (ITRC). 5)

Kegiatan Peningkatan Espor Kopi

Pertumbuhan volume ekspor kopi pada tahun 2012 dibanding tahun 2011 (periode Januari-September) telah melampaui target 3%. Pertumbuhan volume ekspor kopi pada periode tersebut sebesar 5,73%, yaitu dari 290,89 ribu ton padatahun 2011 menjadi 307,55ribu ton pada tahun 2012. Nilai ekspor kopi pada periode yang sama meningkat sebesar 9,85% walau pada tahun 2012, yaitu dari US$ 816,12 juta pada tahun 2011 menjadi US$ 899,78 juta padatahun 2012.Kegiatan peningkatan ekspor kopi terutama dilakukan melalui promosi, perbaikan mutu, dan pada kerjasama ASEAN National Focal Point Working Group on Coffee. 6)

Pengendalian Impor Produk Hortikultura

Pada tahun 2012 dalam upaya pengendalian impor produk hortikultura telah ditetapkan Permentan nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), yaitu Permentan yang mengatur tata cara dan prosedur impor produk hortikultura.Tujuan dikeluarkannya Permentan ini adalah memberikan kepastian dalam pelayanan pemberian RIPH dan pelaksanaan impor produk hortikultura oleh perusahaan yang melakukan impor produk hortikultura serta jaminan atas produk hortikultura yang diimpor memenuhi keamanan pangan. Sasarannya untuk melindungi kepentingan nasional, melindungi petani, dan melindungi konsumen dari aspek keamanan pangan. Permentan ini mengatur 20 komoditas sayuran, buah dan florikultura yang tercakup dalam 57 pos tariff atau HS, yaitu kentang, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, kubis. wortel, cabe, pisang, nenas, mangga, jeruk, anggur, melon, pepaya, apel, durian, lengkeng, anggrek, krisan dan heliconia. Permentan ini efektif diberlakukan mulai bulan Oktober 2012. Jumlah alokasi (total volume masing - masing komoditi hortikultura segar) impor periode Oktober-Desember 2012 yang diberikan adalah sebesar realisasi impor (total volume masing-masing komoditi hortikultura segar) pada periode Oktober-Desember 2011 dikurangi ± 20%, sehingga diharapkan terjadi pengurangan impor 20% pada periode tersebut.RIPH bulan OktoberDesember 2012 tidak diberikan untuk komoditas manga. Dampak positif yang sudah terlihat dari pemberlakuan Permentan ini antara lain meningkatnya harga pembelian buah arumanis di tingkat petani, yaitu dari harga eceran terendah Rp. 3.000,-/kg pada saat puncak panen tahun 2011, meningkat menjadi Rp. 5.000,-/kg pada saat puncak panen tahun 2012. 56


7)

Kegiatan Peningkatan Produksi Susu sebagai Substitusi lmpor

Bagi masyarakat Indonesia, susu masih merupakan 'barang mewah'. Konsumsi susu Indonesia adalah yang terendah dibandingkan negara Asia lainnya, yaitu hanya 11,09 kg per kapita per tahun di mana Malaysia dan Philipina mencapai 22,1 liter per kapita per tahun, Thailand 33,7 liter per kapita per tahun, Vietnam 12,1 liter per kapita per tahun dan India mencapai 42,08 liter per kapita per tahun (sumber: Sinar Harapan 27 September 2010). Pada tahun 2010 produksi susu segar dalam negeri mencapai 909.532.818kg. Jumlah tersebut baru dapat memasok sekitar 30% dari permintaan nasional, sisanya 70% berasal dari impor yaitu sebesar 186.234.278 kg/tahun berupa susu bubuk yang setara dengan susu segar 1.535.285.649 liter/tahun (sumber : BPS, diolah Direktorat Jenderal PPHP). Hal ini berarti peterna ksapi perah Indonesia hanya dapat memberikan kontribusi 30% dari kebutuhan industri susu Nusantara. Sedangkan pertumbuhan produksi susu setiap tahunnya masih rendah sekali. Pada tahun 2009-2010 pertumbuhan produksi susu dalam negeri hanya sebesar 3,15% dan pada tahun 2010-2012 sebesar 5,8%, di mana produksi susutahun 2012 sebesar 1.017.930 kg (sumber : Direktorat Jenderal Peternakan, angka sementara). Jumlah ini baru memberi kontribusi 40,3% kebutuhan dalam negeri, atau mencapai 80,6% dari target kontribusi 50% dari kebutuhan dalam negeri pada tahun 2014. Dalam upaya meningkatkan produksi susu yang berkualitas dan mempunyai daya saing di pasar domestik, telah dilakukan fasilitasi teknologi agroindustri persusuan. Kegiatan ini dimaksudkan agar para peternak sapi perah dapatmeningkatkan nilai tambah dari hasil produksi olahan susunya sekaligus mengurangi jumlah susu segar yang disetorkan ke Industri Pengolahan Susu (lPS) di mana penetapan harganya relatif lebih dominan ditentukan oleh pihak lPS. Kegiatan ini diprioritaskan bagi peternak sapi perah yang tergabung dalam kelompok/gabungan kelompok/koperasi peternak. Fasilitasi yang diberikan berupa bantuan peralatan pengolahan susu yang jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah dan dikoordinasikan antara kelompok/gapoknak/ koperasi calon penerima dengan pihak dinas sebagai aparat pembina di daerah setempat. Jenis peralatan yang sudah diadakan antara lain berupa peralatan pengolahan susu pasteurisasi, yoghurt, keju,es krim dan peralatan pendukungnya seperti cooling unit, peralatan ujikualitas susu, transfer tank dan lain-lain. Pada periode tahun 2004-2012 telah merintis pembangunan Unit Pengolahan Susu Pasteurisasi di 45 Kabupaten/Kota tersebar di 11 propinsi yang dikelola oleh 94 Gapoknak (Gabungan Kelompok Peternak) dan Koperasi Susu. Guna mendorong peningkatan produksi dan konsumsi susu telah dilakukan Peringatan Hari Susu Nusantara setiap tahun. Peringatan Hari Susu Nusantara tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 1- 3 Juni 2012 dengan puncak acara tanggal 2 Juni 2012 di Jogja Ekspo Center DI Yogyakarta, dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian, Gubernur DI Yogyakarta, Ketua Komisi IV DPR-RI, pejabat LAKIP Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2012

57

terkait dari pemerintah pusat dan daerah serta diikuti oleh sekitar 2.500 peserta terdiri dari 500 anak sekolah tingkat SD dan 2.000 peserta dari kelompok/peternak sapi perah, asosiasi/organisasi bidang persusuan, Industri Pengolahan Susu, serta media massa nasional. Peringatan Hari Susu Nusantara tahun 2012 mengambil tema "Minum Susu Segar, Tubuh Bugar Otak Pintar". Rangkaian acara peringatan ini meliputi pameran produk susu dan industri penunjangnya, talk show tentang perkembangan persusuan nasional, pencanangan Gerakan Nasional Minum Susu, dialog interaktif, beragam lomba serta seminar nasional dengan tema “Bersama Membangun Persusuan Nasional”.

3.3.

Evaluasi Kinerja

Pada tahun 2012, sasaran strategis Direktorat Jenderal PPHP dicapai dengan 4 indikator kinerja utama. Capaian keempat indikator kinerja utama tersebut, sangat berhasil sebanyak 2 (dua) indikator dan berhasil 1 (satu) indikator, serta tidak berhasil 1 (satu) indikator. Indikator dan capaiannya sebagai berikut : e. Meningkatnya produk olahan hasil pertanian yang bermutu untuk ekspor dan pasar domestik, dengan capaian 145% atau sangat baik. f. Meningkatnya jumlah lembaga pemasaran petani dalam rangka penyerapan pasar hasil pertanian 28% secara nasional dan 162% yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal PPHP atau kurang berhasil. g. Meningkatnya jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian 137% atau sangat berhasil. h. Meningkatnya nett ekspor komoditi segar dan olahan -63% atau tidak berhasil. Namun begitu, capaian secara kumulatif, yaitu capaian pada periode 2010-2012 dengan basis data pada 2009, maka capaian indikator kinerja utama Direktorat Jenderal PPHP yang sangat berhasil 3 (tiga) indikator dan berhasil 1 (satu) indikator. Indikator dan capaiannya dalam periode 2010-2012 sebagai berikut : a. Meningkatnya produk olahan hasil pertanian yang bermutu untuk ekspor dan pasar domestik, dengan capaian 123% atau sangat baik. b. Meningkatnya jumlah lembaga pemasaran petani dalam rangka penyerapan pasar hasil pertanian 44% secara nasional dan 308% yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal PPHP atau berhasil. c. Meningkatnya jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian 112% atau sangat berhasil. d. Meningkatnya nett ekspor komoditi segar dan olahan 120,8% atau sangat berhasil. Kriteria keberhasilan untuk indikator kinerja utama meningkatnya jumlah lembaga pemasaran petani dalam rangka penyerapan pasar hasil pertanian walaupun secara nasional peningkatannya kecil, namun dinilai berhasil karena untuk kebutuhan pasar ternak memang sudah relatif tercukupi dari jumlah yang ada, sehingga fasilitasi Direktorat 58


Jenderal PPHP hanya bersifat revitalisasi atau tidak membangun yang baru, demikian juga dengan pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan peningkatan jumlah lembaga pemasaran petani cukup kecil karena secara nasional jumlah dibandingkan dengan jumlah yang telah ada. Dengan justifikasi ini, maka disimpulkan bahwa 3 indikator sangat berhasil dan 1 indikator berhasil. Direktorat Jenderal PPHP mendukung IKU Kementerian Pertanian terutama pada sasaran peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor yang terdiri dari 5 indikator kinerja utama, dengan capaian sebagai berikut : a. Tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan olahan karet pada 2014 (pemberlakuan sertifikasi wajib) dengan capaian 103,3% atau sangat berhasil. b. Meningkatnya produk olahan yang diperdagangkan dengan capaian 118,3% atau sangat berhasil. c. Pengembangan tepung-tepungan untuk mensubstitusi gandum/terigu impor 2014 dengan capaian 84,3% atau berhasil. d. Memenuhi semua sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri dengan capaian 146,4% atau sangat berhasil. e. Meningkatnya surplus neraca perdagangan dengan capaian 95,1% atau berhasil. Secara umum capaian indikator kinerja Direktorat Jenderal PPHP telah berhasil, namun begitu sebenarnya masih ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, antara lain adalah : a. Unit pengolahan hasil pertanian belum banyak yang beroperasi secara optimal, rendahnya jaminan ketersediaan dan mutu bahan baku, teknologi pengolahan hasil belum sepenuhnya diadopsi oleh pengolah, dan sumber pendanaan berbunga rendah masih sulit didapat atau akses perbankan masih lemah, serta belum adanya kepastian pemasaran produk olahan (terutama tepung-tepungan berbasis sumber daya lokal). b. Kemampuan pelaku usaha pengolah masih belum optimal dalam penguasaan teknologi pengolahan, mutu produk dan aspek Sanitari dan Phytosanitari (SPS). Hal ini diakibatkan selama ini pelaku usaha masih lebih berkonsentrasi pada teknologi budidaya. c. Pengendalian impor terutama produk hortikultura masih belum menunjukkan hasil yang optimal, produk impor semakin menyerbu ke tingkat kecamatan di pedesaaan. d. Sertifikasi pangan organik atau sistem jaminan mutu masih mengalami kendala karena proses sertifikasi harus melibatkan Lembaga Sertifikasi dan kelompok tani/gabungan kelompok tani belum menerapkan sistem pangan organik secara efektif. e. Di beberapa provinsi peningkatan mutu biji kakao fermentasi belum berdampak pada perbedaan harga yang nyata, sehingga petani kakao tidak termotivasi untuk menghasilkan kakao yang bermutu/fermentasi. LAKIP Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2012

59

f. Gerakan bokar bersih untuk meningkatkan mutu bahan olahan karet (bokar) belum dilaksanakan secara optimal pada sentra-sentra produksi karet. g. Keterbatasan kewenangan Kementerian Pertanian dalam pengembangan pengolahan/agroindustri dirasakan masih menyulitkan koordinasi strategi, kebijakan dan program penguatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian. h. Masih sulitnya membangun kelembagaan dan kemitraan dan pengembangan kewirausahaan agribisnis, antara lain akibat : 1) kelembagaan kelompok yang belum kuat baik dari sisi organisasi maupun manajemen, 2) rendahnya komitmen pihak-pihak yang bermitra, 3) posisi tawar yang tidak seimbang, 4) kerjasama yang sudah disepakati dalam MoU tidak semuanya dilanjutkan dengan kontrak, 5) perusahaan pertanian yang bersedia sebagai avails dan inti dalam kemitraan agribisnis masih terbatas, 6) kurangnya modal dalam pengembangan usaha, serta kurangnya infrastruktur penunjang kewirausahaan seperti akses penghubung (jalan) dan akses pemasaran. Beberapa tindak lanjut yang harus ditempuh untuk perbaikan ke depan dari permasalahan tersebut di atas, antara lain adalah : a. Peningkatan entrepreneurship pelaku usaha dalam memperluas akses pasar, peningkatan negosiasi yang lebih baik tentang pemotongan tariff di forum WTO untuk melindungi produk-produk dalam negeri yang menyangkut isu pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan dan pembangunan masyarakat perdesaan. Hal lain yang cukup penting adalah fasilitasi temu usaha untuk meningkatkan akses informasi pemasaran, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemasaran produk pertanian, peningkatan kemitraan SDM pengolahan hasil pertanian dengan pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok produk pertanian, sosialisasi dan bimbingan mengenai standar mutu produk pertanian yang dibutuhkan pasar, baik pasar domestic maupun internasional. b. Permintaan pasar (market driven) perlu menjadi pertimbangan utama dalam fasilitasi unit usaha pengolahan pertanian selain juga mempertimbangkan ketersediaan bahan baku secara kontinyu, kebutuhan dan kondisi SDM gapoktan calon penerima bantuan. Selanjutnya diperlukan peningkatan kemampuan dan ketrampilan SDM baik dalam penerapan teknologi pengolahan maupun manajemen usaha, sosialisasi dan bimbingan kepada pengelola unit pengolahan hasil pertanian tentang standar mutu produk olahan yang dibutuhkan pasar, dan peningkatan aksesbilitas SDM pengolahan hasil terhadap sumber-sumber pembiayaan baik swasta maupun pemerintah. c. Revisi Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1986 tentang kewenangan, pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri masih diperlukan dan diarahkan untuk menjadikan agroindustri menjadi satu dalam kewenangan Kementerian Pertanian. d. Penerapan Peraturan Menteri Pertanian nomor 60 tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura harus lebih dioptimalkan untuk melindungi kepentingan nasional, melindungi petani dan melindungi konsumen dalam aspek keamanan 60


e.

f.

g.

h.

pangan. Perlu koordinasi yang lebih baik dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Perindustrian; Badan Pengawas Obat dan Makanan; Kementerian Negara Perencanaan Pembanguanan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bimbingan teknis dan pendampingan penerapan sistem pangan organik harus lebih diintensifkan. Bagi kelompok tani/gabungan kelompok tani yang telah menerapkan sistem pangan organik secara efektif, perlu difasilitasi sertifikasinya terutama dalam akses ke Lembaga Sertifikasi. Perlu pengawalan kemitraan yang sudah ada dan penumbuhan kemitraan baru antara industri pengolah kakao dan eksportir kakao dengan petani kakao sehingga diperoleh perbedaan harga yang nyata antara kakao non fermentasi dan kakao fermentasi. Dengan demikian, petani kakao akan termotivasi untuk menghasilkan kakao yang bermutu/fermentasi. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan gerakan bokar bersih untuk meningkatkan mutu bahan olahan karet (bokar) secara optimal pada sentra-sentra produksi karet, perlu segera dibentuk UPPB dan Pengawas Mutu Bokar di seluruh sentra produksi karet, dan perlu pembinaan dan pengawalan yang intensif dalam penerapan SOP bokar bersih dan registrasi UPPB. Petani dan pelaku usaha kecil di perdesaan harus mengubah paradigma lama yang berorientasi memproduksi apa yang bisa diproduksi menjadi berorientasi pada memproduksi/menanam apa yang bisa dijual (produce what we can sell) terutama komoditas yang diinginkan oleh pasar sehingga petani lebih memiliki posisi tawar yang tinggi, serta memberi peluang kemitraan yang adil, efektif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan kondisi ini perlu peningkatan pembinaan, pengawalan, dan bimbingan dari setiap stakeholders yang terlibat, pengawalan instansi pemerintah sampai kepada realisasi kontrak yang berkelanjutan.

Direktorat Jenderal PPHP dalam beberapa penilaian baik yang dilakukan di tingkat internal Kementan maupun nasional telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang mendukung akuntabilitas Direktorat Jenderal PPHP, antara lain : Tabel 38. Beberapa Penghargaan dan Prestasi yang Diraih Direktorat Jenderal PPHP No 1

2

3

Uraian Laporan Keuangan (Kementan) Peta Unit Kerja rawan Pengimpangan SAKIP

2010 Wajar Dengan Pengecualian

2011 2012 Wajar Dengan Belum dinilai Pengecualian

Abu-abu (cukup rawan)

kuning (cukup rawan)

abu-abu (agak rawan)

Baik

Baik

Belum dinilai


61

No 4

5

Uraian 2010 Satuan Handal Peringkat II Pelaksana Pengendalian Intern Hasil Penilaian Di bawah rata-rata Inisiatif Anti Korupsi oleh KPK

6

Web site

7

Sistem perencanaan

Peringkat I Kementan Pengembangan participatory planning dan eproposal di bidang perencanaan

2011 -

5,48, diatas rata-rata mendekati ambang batas kelulusan (6)

Life Achivement Implementasi E-proposal

2012 Handal Peringkat II

7,31 tertinggi diantara 3 (tiga) Eselon I lingkup Kementan yang mewakili PIAK Kementan dan Ditjen PPHP termasuk 10 besar PIAK Eselon I secara nasional Life Achivement E-proposal diadopsi menjadi e-planning oleh Kementan untuk diterapkan pada unit kerja Eselon I lingkup Kementan

Salah satu faktor yang turut berperan utama dalam mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel adalah birokrasi. Dalam posisi dan perannya yang sedemikian penting untuk menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Direktorat Jenderal PPHP telah berupaya melakukan reformasi dan tata kelola yang lebih baik, melalui hal-hal sebagai berikut: a. Menyiapkan perangkat reformasi birokrasi, antara lain : informasi jabatan, perbaikan tatalaksana dan Sistem Operasional Prosedur (SOP), analisis beban kerja, pengembangan standard kompetensi, evaluasi jabatan, pengembangan e-office atau egovernment, penguatan unit layanan, penilaian kinerja pegawai, dan pemberian tunjangan kinerja pada tahun 2012. b. Menyusun Peraturan/kebijakan sebagai landasan kerja yang meliputi: 1) Peraturan Menteri Pertanian No. 03/Permentan/OT.170/ 1/2012 tentang Rekomrndasi Impor Produk Hortikultura yang telah direvisi menjadi No. 60/Permentan/OT.140/9/2012 tentang ketentuan yang sama 2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 3470/Kpts/PD.320/10/2012 Tentang Hari Kakao Nusantara. 3) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 5910/ Kpts/OT.160/11/2012 Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 62


4)

5)

6) 7)

8) 9)

1329/Kpts/Ot.160/G/3/2011 Tentang Pembentukan Tim Penilai Kementerian Dan Sekretariat Tim Penilai Kementerian Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian. Keputusan Menteri Pertanian No. 6206/Kpts/Kp.450/12/2012 Tentang Penerima Penghargaan Citra Produk Pertanian Berdaya Saing Tahun 2012 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Keputusan Menteri Pertanian No. 2831/Kpts/OT.160/8/2012 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pekan Raya Tani, Pertemuan Nasional Pasar Tani, Festival Jamur Indonesia, Indonesia Tropical Fruit Festival dan Bulan Promosi Hortikultura Nusantara September Horti Ceria Tahun 2012 Peraturan Menteri Pertanian Persyaratan dan Tata Cara Penerapan Sistem Pertanian Organik, masih dalam proses pengesahan ke Menteri Pertanian. Peraturan Menteri PertanianTentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, masih dalam proses pembahasan. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Tentang Pedoman Penerapan Kakao Fermentasi, masih dalam pembahasan. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Tentang Fasilitasi Ekspor Produk Hortikultura, Persyaratan dan Standar Mutu, dan/atau Keamanan Pangan masih dalam penghapusan akan dilakukan pembahasan untuk perubahan berikutnya.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di lingkup Ditjen PPHP telah dilakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Sekretariat Ditjen PPHP difasilitasi oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementan. Penilaian Mandiri ini dilaksanakan pada bulan Desember 2012. Hasil dari Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dimaksud, sebagai berikut : a. Profil pencapaian faktor pengungkit Ditjen PPHP tahun 2012 bernilai 57 yang termasuk pada fase C, level 3, yang berarti telah melakukan dan memantau pelaksanaan reformasi birokrasi b. Profil pencapaian faktor hasil Ditjen PPHP bernilai dengan rata-rata 72,25 yang termasuk pada level 4 yang berarti hasil telah menunjukan perkembangan yang substansial dan/atau semua target yang relevan telah terpenuhi. 3.4.

Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2012 Direktorat Jenderal PPHP mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 519.623.100.000,-. Namun pada perjalanan tahun anggaran terjadi pengurangan dalam rangka efisiensi untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), sehingga alokasi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan PPHP menjadi sebesar LAKIP Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2012

63

Rp. 503.077.928.000,-. Walaupun begitu dokumen penetapan kinerja tidak direvisi, sehingga target tidak berubah dan dapat dicapai dengan sangat baik. Alokasi anggaran ini tersebar pada 93 satker yang terdiri atas dua satker pusat; 79 satker provinsi dan 12 satker kabupaten/ kota yang meliputi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Secara rinci alokasi anggaran pusat dan daerah serta realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 39. Realisasi Keuangan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun 2012 No

Jenis Kewenangan

Fisik

(Rp. 000)

%

%

503.077.928

466.999.737

92,83

97,01

PUSAT

139.312.178

126.043.066

90,48

98,57

Ditjen PPHP

135.086.374

122.318.797

90,55

98,6

4.225.804

3.724.269

88,13

97,5

DAERAH

363.765.750

340.956.671

93,73

96,42

a. Dekonsentrasi

125.527.250

116.520.669

92,82

95,7

b. Tugas Pembantuan

238.238.500

224.436.002

94,21

96,8

BPMA 2

Realisasi

(Rp. 000 )

TOTAL 1

Anggaran

Realisasi anggaran kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tahun 2012 pusat dan daerah sampai dengan 31 Desember 2012 adalah Rp. 466.999.737.100,atau 92,83% dari total pagu anggaran Rp. 503.077.928.000,- dengan rincian realisasi anggaran kegiatan di pusat Rp. 126.043.066.000,- atau 90,48% dari pagu anggaran Rp. 139.312.178.000,- dan realisasi di daerah (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan satker provinsi serta Dana Tugas Pembantuan kabupaten/kota) Rp. 340.956.671.000,- atau 93,73% dari pagu anggaran Rp. 363.765.750.000,-. Alokasi pagu dan realisasi anggaran Direktorat Jenderal PPHP menurut jenis belanja dapat dilihat pada tabel 38. Realisasi terbesar dicapai pada belanja sosial (99,9%), sedangkan realisasi terkecil pada belanja barang (89,2%).

64


Tabel 40. Realisasi Anggaran Kegiatan PPHP Tahun 2012 Per Jenis Belanja BELANJA a. Belanja Pegawai

PAGU (Rp. 000)

(Rp. 000)

%

21.026.880 329.178.648

20.911.723

99,15

293.616.569

89,20

c. Belanja Modal

4.956.700

4.706.251

94,95

d. Belanja Sosial

147.915.700

147.765194 466.999.737

99,90 92,83

b. Belanja Barang

TOTAL

503.077.930

Apabila dilihat per kegiatan utama, maka realisasi keuangan yang terbesar adalah pada kegiatan pengembangan pengolahan hasil pertanian dan realisasi terkecil pada kegiatan pengembangan pemasaran domestik dan dukungan manajemen dan dukungan teknis. Realisasi kegiatan utama dapat dilihat pada tabel 41. Tabel 41. Realisasi Keuangan Berdasarkan Kegiatan Utama Direktorat Jenderal PPHP Tahun 2012

No

Jenis Kewenangan

Pagu (Rp. 000 )

TOTAL

Anggaran Fisik Realisasi (Rp. 000 )

%

503.077.928 466.999.737 92,83

1

Pengembangan Pemasaran Internasional

11.856.428

10.999.301

92,77

2

Pengembangan Pemasaran Domestik

68.590.720

61.629.814

89,85

3

Pengembangan Mutu dan Standardisasi

78.854.667

73.824.373

93,62

4

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Pengembangan Usaha dan Investasi

229.072.521 216.079.496 33.720.185

31.739.102

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis

80.983.407

72.727.650

5 6

94,33


94.12 89.81

65

Serapan anggaran Ditjen PPHP tahun 2012 sebesar 92,83% lebih rendah dari tahun 2011 (94,32%), hal ini karena : 1) efisiensi pengadaan barang/jasa, penghematan perjalanan dinas luar negeri, dan perjalanan dinas dalam negeri, serta kegiatan pertemuan di Satker Pusat; 2) beberapa provinsi poktan/gapoktan pertanian organik belum siap untuk sertifikasi; 3) alokasi kegiatan OKKPD di Dinas terkait sementara Sekretariat OKKPD ada di BKP Daerah sehingga koordinasi kurang dan pelaksanaan kegiatan tidak optimal; 4) beberapa kegiatan kegiatan tugas pembantuan tidak terlaksana karena alasan administrasi dan alasan teknis (tabel 42). Tabel 42. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Daerah Tahun 2012 Yang Tidak Terealisasi No

66

Kegiatan

Alasan

I

Pengembangan Pemasaran Domestik

1

Revitalisasi Pasar Ternak Kabupaten Sumedang Rp. 450 Juta

Proses lelang penyusunan master plan dan Detail Engineering Design (DED) dari APBD belum selesai (lelang ulang), sehingga sehingga waktu tidak mencukupi untuk proses pengadaan pasar ternak.

2

Revitalisasi Pasar Ternak Kota Batam Rp. 500 Juta

3

Pengembangan STA di Kabupaten Nunukan Rp. 350 juta

Keterlambatan penyediaan lahan, sehingga waktu tidak mencukupi untuk proses pengadaan. Keterlambatan penyediaan lahan, sehingga waktu tidak mencukupi untuk proses pengadaan

II

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian

1

Pengolahan Pakan Ternak Kabupaten Jember Rp. 1,5 Milyar

Revisi DIPA terbit bulan Nopember 2012 sehingga proses lelang tidak mencukupi.

2

Fasilitasi agroindustri teh Kabupaten Majalengka Rp.1,5 Milyar (terealisasi hanya 3,98%)

Pelaksanaan lelang terlambat di ULP, pergantian KPA

3

Pengembangan agroindustri hortikultura di Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 117.500.000,-

Permasalahan di kelembagaan khususnya menyangkut masalah kepengurusan kelompok


No

Kegiatan

4

Pengembangan agroindustri tepung berbasis sumber daya lokal ubi jalar di Kabupaten Asmat senilai Rp. 300 juta

III

Kegiatan Pengembangan Pemasaran Internasional Pengadaan peralatan packing house di Kabupaten Banjar Rp. 240 juta

Alasan Kurangnya koordinasi penyusunan RUKK, karena masalah transportasi dan komunikasi, sehingga berdampak pada proses pencairan dan bansos

Gagal lelang

Pencapaian serapan anggaran pada tahun 2012 bila dilihat dari perkembangan per bulannya lebih baik dari tahun sebelumnya (gambar 5). Namun capaian ini apabila dibandingkan tahun 2010 dan 2011, mengalami penurunan dari capaian tahun 2011, yaitu dari 94,34% menjadi 92,83%; bila dibandingkan tahun 2010 (89,97%) meningkat. Capaian penyerapan anggaran tahun 2010-2012 dapat dilihat pada tabel 41. Upaya percepatan kegiatan dan penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal PPHP cukup berhasil, walaupun tidak mencapai target yang ditetapkan Kementerian Pertanian, yaitu 25% triwulan I, 50% triwulan II dan 75%. Pada gambar berikut menunjukkan bahwa serapan anggaran tahun 2012 lebih cepat dari tahun 2011 terutama pada bulan Januari sampai dengan September 2012. Beberapa upaya percepatan peaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran yang telah dilakukan pada tahun 2012, antara lain : a. Pengiriman surat upaya percepatan dari Dirjen PPHP ke Satker Daerah No. 340/TU.201/G/3/2012 tanggal 16 Maret 2012 b. Percepatan proses revisi SK Pejabat Pengelola Keuangan, Revisi POK dan DIPA c. Pengawalan dan pendampingan ke Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan oleh Tim Pelaksana Pengawalan dan Pengendalian Kegiatan PPHP di Daerah yang dibagi per Direktorat, yaitu 1) Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian : Maluku Utara, NTB, Sulawesi Barat, Aceh, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Barat. 2) Direktorat Mutu dan Standarisasi : Papua, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Jambi, dan Jawa Tengah. 3) Direktorat Pemasaran Domestik : Papua Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kalimantan Timur. 4) Direktorat Pemasaran Internasional : Maluku, Sulawesi Utara, Riau, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan. LAKIP Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2012

67

d. e. f. g.

5) Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi : NTT, Gorontalo, Bali, Kepulauan Riau, Lampung, Banten dan Kalimantan Tengah. Selanjutnya tanggungjawab pengawalan dan pendampingan di kabupaten dibagi habis kepada masing-masing Sub Direktorat. Evaluasi Awal dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan PPHP secara regional di 4 wilayah pada bulan Juli 2012. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada dana tugas pembantuan Pertemuan Pembinaan SPI untuk Satker Daerah lingkup Ditjen PPHP di Yogyakarta pada bulan September 2012. Pertemuan Evaluasi Nasional pada buan Desember 2012.

Gambar 5. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen Pengolahan dan Pemsaran Hasil Pertanian Pusat dan Daerah Tahun 2012 (%)

Tabel 43. Capaian Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal PPHP Tahun 2010-2012 No Uraian 1 Anggaran (Rp. Milyar) 2 Realisasi (Rp. Milyar) 3 Capaian (%)

68

2010 373,01 335,60 89,97

2011 404,07 381,20 94,34

2012 503,07 466,99 92,83


BAB IV PENUTUP

Tahun 2012 merupakan tahun ketiga periode pembangunan 2010-2014. Dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian telah ditetapkan visi, misi, sasaran dan program dalam rangka pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang akan diwujudkan pada tahun 2014. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya diharapkan mendukung pencapaian kinerja Kementerian Pertanian melalui program peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal PPHP Tahun 2012 merupakan gambaran atas pencapaian sasaran Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian Tahun 2012 yang didukung dengan anggaran dalam Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA) Tahun 2012 yang sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan maka tingkat pencapaian kinerja menunjukkan keberhasilan walaupun belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan karena adanya prasyarat yang kurang mendukung dan permasalahan yang berada di luar kewenangan manajemen Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran hasil pertanian. Dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian berupaya secara terus menerus melakukan konsolidasi internal maupun upaya meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait seperti pemerintah daerah, para pelaku usaha, masyarakat luas serta stakeholders lainnya (Perguruan Tinggi, swasta, asosiasi, perhimpunan profesi, LSM dan lain-lain), terutama agar pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian mampu menggerakkan masyarakat untuk mendukung pencapaian sasaran. Memahami, bahwa pembinaan pada bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian melibatkan aspek yang sangat luas dan terkait dengan kewenangan intansi lain di dalam dan di luar lingkup Kementerian Pertanian, maka kerjasama yang harmonis secara lintas instansi sangat dibutuhkan. Melalui kerjasama yang efektif dan bersifat saling mendukung, diharapkan program yang telah dirumuskan dapat direalisasikan dan mencapai tujuan serta sasaran yang diinginkan.


69

Disamping itu komitmen dari internal Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian baik dari pimpinan serta seluruh jajaran (staf teknis maupun administrasi) lingkup Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sangat diperlukan. Untuk itu dilakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan kinerja, melengkapi sarana dan prasarana kerja, serta mengembangkan kapabilitas dan kompetensi sumberdaya manusia.

70


LAMPIRAN


71

LAMPIRAN 1. TAHAPAN SERTIFIKASI PANGAN ORGANIK DAN RENCANA SERTA CAPAIN KINERJANYA, 2010-2014

LAMPIRAN 2. TAHAPAN SERTIFIKASI PANGAN ORGANIK DAN RENCANA SERTA CAPAIN KINERJANYA, 2010-2014 No 1

Unsur Regulasi Teknis dan Standar

2010 Target Draft 2 Permentan

Realisasi Draft 1 Permentan

Target Public Hearing

(20)

(100% dari target) SNI revisi

(40%)

(50% dari target) Sosialisasi

(60%)

(100% dari target) 25 Pelaku (13.5% dari target)

(40%)

(20%) Pelaku Usaha

2012

Realisasi Draft Permentan

SNI revisi

2

2011

Target Draft Permentan

168 Pelaku

Sosialisasi

180 Pelaku

(100% dari target) 56 Pelaku (31.1% dari Target)

Sosialisasi (60%) 80 Pelaku

Realisasi Public Hearing (100% dari target) - Sosialisasi - Proses revisi (100% dari target) 84 Pelaku (105% dari target)

2013 Target - Penetapan Permentan - Soaialisasi (80%)

2014 Target Pemberlakuan Permentan (100%)

Sosialisasi

Sosialisasi (100%)

(80%) 80 Pelaku

40 Pelaku

LAMPIRAN 3. TAHAPAN SERTIFIKASI KAKAO FERMENTASI DAN RENCANA SERTA CAPAIAN KINERJANYA, 2010-2014 No 1

Unsur Regulasi Teknis dan Standar

2

Kelembagaan Pengawas (OKKPD)

3.

Pelaku Usaha

2010

2011 Target Realisasi Draf SK - Draft Final Permentan - Public Hearing (50% dari (40% dari target) tahapan) Sosialisasi Sosialisasi

Target Draf Permentan

Realisasi Draf Permentan

(20% dari tahapan)

(100% dari target)

SNI amandemen

SNI amandemen

(20% dari tahapan)

(100% dari target)

(40% dari tahapan)

(100% dari target)

10 OKKPD verifikasi (30,3% dari tahapan) 252 Pelaku

11 OKKPD verifikasi (110% dari target 95 Pelaku (37,7% dari target)

15 OKKPD verifikasi (45,5% dari tahapan) 27 Pelaku

15 OKKPD verifikasi (100% dari target) 375 Pelaku (139% dari target)

2012 Target - Public Hearing - Sosialisasi (60% dari target) - Analisis kesiapan pelaku usaha - Capacity building (60% dari tahapan) 20 OKKPD verifikasi (61% dari tahapan) 120 Pelaku

Realisasi - Draft Final - Sosialisasi (60% dari target) - Analisis kesiapan pelaku usaha - Capacity building (100% dari target) 16 OKKPD verifikasi (80% dari target) 121 Pelaku (101% dari target)

2013 Target -Penetapan Permentan - sosialisasi (80% dari tahapan) - sosialisasi

2014 Target Pemberlakukan Permentan (100% dari tahapan) - sosialisasi

(80% dari tahapan)

(100% dari tahapan)

30 OKKPD verifikasi (91% dari tahapan) 120 Pelaku

33 OKKPD verifikasi (100% dari tahapan) 60 Pelaku

LAMPIRAN 4. TAHAPAN SERTIFIKASI BAHAN OLAHAN KARET (BOKAR) DAN RENCANA SERTA CAPAIN KINERJANYA, 2010-2014 No 1

2

Unsur Teregistrasinya UPPB Bokar Bersih di 16 provinsi sentra karet

Pelaku Usaha/pekebun pada UPPB Teregistrasi mempunyai Surat Keterangan Asal (SKA)

2010

2011

2012

2013

2014 Target (100%) Teregistrasinya UPPB Bokar Bersih di 50 lokasi sentra karet (mendapat surat tanda registrasi (STR) UPPB dari Disbun setempat)

Target (20%) Pembentukan UPPB Bokar Bersih di 2 provinsi 2 kabupaten sentra produksi, dan fasilitasi peralatan pengolahan bokar 24 UPH

Realisasi Terbentuknya UPPB Bokar Bersih di 2 provinsi 2 kabupaten sentra produksi, dan fasilitasi peralatan pengolahan bokar 24 UPH

Target (40%) Pembentukan UPPB Bokar Bersih di 2 provinsi 10 kabupaten sentra produksi, dan fasilitasi peralatan pengolahan bokar 63 UPH

Realisasi Terbentuknya UPPB Bokar Bersih di 2 provinsi 10 kabupaten sentra produksi, dan fasilitasi peralatan pengolahan bokar 63 UPH

Target (60%) Pembentukan 16 UPPB Bokar Bersih 16 provinsi sentra produksi

Realisasi Pembentukan UPPB Bokar Bersih 5 provinsi sentra produksi

Target (80%) Pembentukan UPPB Bokar Bersih 14 provinsi 47 kabupaten sentra produksi 4 UPPB mendapat surat tanda registrasi (STR) UPPB dari Disbun setempat (Riau, Jambi, Kalsel, Kalbar)

-

-

-

-

-

10 UPPB mendapat surat tanda registrasi (STR) UPPB dari Disbun setempat (7 UPPB di Kab Banjar dan 3 di Kab Tabalong) -

Pelaku Usaha/pekebun di 14 UPPB teregistrasi mempunyai Surat Keterangan Asal (SKA)

Pelaku Usaha/pekebun pada UPPB Teregistrasi mempunyai Surat Keterangan Asal (SKA)

3

Tersedianya petugas pengawas mutu bokar di 16 provinsi sentra produksi

Tersedianya calon petugas pengawas mutu bokar di 10 provinsi sentra produksi

Tersedianya calon petugas pengawas mutu bokar di 10 provinsi sentra produksi (68 orang)







LAMPIRAN 5. NERACA ESPOR IMPOR, 2010-2012 (JANUARI-NOPEMBER)

Sub Sektor

2009

2010

2011

Pert. rata-rata (%)

Posisi 1 Tahun Terakhir

2011 (Jan-Nov)

2012 (Jan-Nov)

Pert. 2012 thd 2011 (%)

Tan. Pangan Volume (Ton) : - Ekspor

786.627

892.454

807.265

1,95

-9,55

739.768,77

210.908,20

-71,49

- Impor

7.788.215

10.504.604

15.363.009

40,56

46,25

14.005.877,77

13.223.776,69

-5,58

- Neraca

-7.001.588

-9.612.150

-14.555.744

44,36

51,43

-13.266.108,99

-13.012.868,49

-1,91

321.261

477.708

584.861

35,56

22,43

527.250,94

138.583,13

-73,72

Nilai (US$ 000) - Ekspor - Impor

2.737.862

3.893.840

7.023.936

61,3

80,39

6.368.402,95

5.671.969,22

-10,94

- Neraca

-2.416.601

-3.416.132

-6.439.075

64,93

88,49

-5.841.152,01

-5.533.386,08

-5,27

447.609

364.139

381.648

-6,92

4,81

350.230,29

398.464,54

13,77

- Impor

1.524.666

1.560.808

2.052.271

16,93

31,49

1.877.243,95

2.054.184,51

9,43

- Neraca

-1.077.057

-1.196.669

-1.670.623

25,36

39,61

-1.527.013,66

-1.655.719,98

8,43

Hortikultura Volume (Ton) : - Ekspor

Nilai (US$ 000) : - Ekspor

379.739

390.740

491.304

14,32

25,74

446.641,74

467.113,79

4,58

- Impor

1.077.463

1.292.988

1.686.131

25,2

30,41

1.546.101,41

1.733.483,61

12,12

- Neraca

-697.724

-902.248

-1.194.827

30,87

32,43

-1.099.459,67

-1.266.369,82

15,18

Perkebunan Volume (Ton) : - Ekspor

27.864.811

27.017.306

27.863.746

0,05

3,13

25.164.641,13

27.581.979,23

9,61

- Impor

2.963.532

3.578.061

4.311.982

20,62

20,51

3.980.213,50

1.428.979,34

-64,10

- Neraca

24.901.279

23.439.245

23.551.764

-2,7

0,48

21.184.427,63

26.152.999,89

23,45

- Ekspor

21.581.669

30.702.864

40.689.768

37,4

32,53

37.433.051,75

30.664.002,60

-18,08

- Impor

3.949.191

6.028.160

8.843.792

49,68

46,71

8.182.778,58

2.874.058,78

-64,88

- Neraca

17.632.478

24.674.704

31.845.976

34,5

29,06

29.250.273,17

27.789.943,82

-4,99

473.182

494.186

906.997

43,99

83,53

847.882,54

169.815,59

-79,97

- Impor

1.124.737

1.231.525

1.190.630

3,09

-3,32

1.090.694,13

1.111.429,48

1,90

- Neraca

-651.555

-737.339

-283.633

-24,18

-61,53

-242.811,58

-941.613,89

287,8

754.913

951.662

1.599.071

47,05

68,03

1.491.664,74

512.247,73

-65,66

Nilai (US$ 000 :

Peternakan Volume (Ton) : - Ekspor

Nilai (US$ 000) - Ekspor - Impor

2.132.800

2.768.339

3.044.801

19,89

9,99

2.792.502,48

2.501.361,48

-10,43

- Neraca

-1.377.887

-1.816.677

-1.445.730

5,71

-20,42

-1.300.837,74

-1.989.113,76

52,91

- Ekspor

29.572.229

28.768.085

29.959.656

0,71

4,14

27.102.522,73

28.361.167,56

4,64

- Impor

13.401.150

16.874.998

22.917.892

30,87

35,81

20.954.029,34

17.818.370,02

-14,96

- Neraca

16.171.079

11.893.087

7.041.764

-33,62

-40,79

6.148.493,40

10.542.797,54

71,47

PERTANIAN Volume (Ton) :

Nilai (US$ 000) - Ekspor

23.037.582

32.522.974

43.365.004

37,26

33,34

39.898.609,16

31.781.947,25

-20,34

- Impor

9.897.316

13.983.327

20.598.660

44,3

47,31

18.889.785,41

12.780.873,08

-32,34

- Neraca 13.140.266 18.539.647 22.766.344 31,94 22,8 Sumber : BPS diolah PUSDATIN dan Direktorat Pemasaran Internasional, Ditjen PPHP. Catatan :

21.008.823,76

19.001.074,17

-9,56

1. Produk meliputi produk segar dan olahan. 2. Data tahun 2012 mengalami perubahan cakupan produk karena adanya penyelelarasan beberapa produk sesuai dengan ruang lingkup binaan Kemtan dan perubahan kode HS sesuai Buku Tarif dan Kepabeanan Indonesia tahun 2012

KATA PENGANTAR. Dr. Ir. Haryono, MSc. NIP

Recommend Documents